kebijakan mutu poltekkes kemenkes palu ii
TRANSCRIPT
Kebijakan Mutu Poltekkes Kemenkes Palu ii
Kebijakan Mutu Poltekkes Kemenkes Palu ii
Kebijakan Mutu Poltekkes Kemenkes Palu ii
Kebijakan Mutu Poltekkes Kemenkes Palu ii
POLTEKKES
KEMENKES PALU
KODE : SPMI-POLTEK-
PLW.05.2019
TANGGAL: SEPTEMBER
2019
KEBIJAKAN MUTU
SPMI
REVISI : -
KEBIJAKAN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
POLTEKKES KEMENKES PALU
Proses
Penanggung Jawab
Nama Jabatan
Tanda
tangan
Tanggal
Perumusan Rina Tampake, S.Pd,
S.Kep.Ns.,
M.Med.Ed
Ka Pusat
Penjaminan
Mutu
Pemeriksa 1 Lisnawati, S.Kep.Ns., MPH
Pembantu
Direktur I
Pemeriksa 2 Amsal, SKM.,M.Kes
Pembantu
Direktur 2
Pemeriksa 3 Masudin,
SST.,M.Kes
Pembantu
Direktur 3
Penetapan Nasrul, SKM.,Kes
Direktur
Pengendalian Rina Tampake, S.Pd,
S.Kep.Ns.,
M.Med.Ed
Ka Pusat
Penjaminan
Mutu
Kebijakan Mutu Poltekkes Kemenkes Palu ii
VISI MISI POLTEKKES KEMENKES PALU:
VISI:
Menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang menghasilkan lulusan yang
berkarakter, unggul, professional dan tanggap terhadap kemajuan IPTEKS
berdasarkan Pancasila tahun 2023.
MISI:
1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi yang bermutu, modern dan
relevan dengan kebutuhan pembangunan kesehatan baik untuk kebutuhan
daerah, nasional dan internasional sesuai dengan revolusi industri 4.0
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian terapan dan pengkajian IPTEKS
kesehatan secara berkelanjutan dan melakukan publikasi hasil penelitian
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan
melakukan publikasi kegiatan
4. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan kemahasiswaan dan alumni agar
dapat bekerja dengan memiliki budi pekerti yang luhur, berahlak mulia dan
tanggap terhadap lingkungan
5. Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan dukungan manajemen pendidikan
tinggi kesehatan dan penyediaan sarana dan prasarana secara efisien,
efektif, akuntabel, dan transparan
6. Menyelenggarakan kegiatan kerja sama baik dalam negeri maupun luar
negeri dan penjaminan mutu pendidikan tinggi
Kebijakan Mutu Poltekkes Kemenkes Palu ii
KATA PENGANTAR
Poltekkes Kemenkes Palu merupakan Perguruan Tinggi Kesehatan yang
ada di Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah yang tetap berupaya menjaga
reputasi baik di kalangan masyarakat. Oleh karenanya Poltekkes Kemenkes Palu
perlu menjaga dan meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat baik internal
maupun eksternal dalam hal kualitas dari produk sebuah perguruan tinggi.
Berdasarkan keinginan tersebut, maka Poltekkes Kemenkes Palu mencanangkan
untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
Pelaksanaan budaya mutu diawali dengan membuat dokumen mutu.
Poltekkes Kemenkes Palu telah tersusun berdasarkan perintisan penerapan
penjaminan mutu sejak 2014 -2018 dilanjutkan peninjauan kembali untuk
periode 2019-2023 melalui workshop sehingga tersusun dokumen-dokumen
mutu. Dokumen kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini berisi
tentang garis besar pelaksanaan SPMI di Poltekkes Kemenkes Palu sehingga
dapat menjamin mutu setiap kegiatan sesuai dengan standar yang telah
ditetapkan.
Dokumen kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) bertujuan
untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI
dan dijadikan landasan, arah dalam dalam melaksanakan dan meningkatkan
mutu di Poltekkes Kemenkes Palu sehingga dapat menjamin mutu setiap
kegiatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Palu, September 2019
Direktur
Poltekes Kemenkes Palu
Kebijakan Mutu Poltekkes Kemenkes Palu ii
DAFTAR ISI
Halaman
Halaman Judul i
Halaman Pengesahan ii
Surat Keputusan (SK) Tentang Kebijakan Mutu iii
Visi Misi Poltekkes Kemenkes iv
Kata Pengantar v
Daftar Isi vi
Daftar Gambar vii
BAB I. PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Menjalankan SPMI 1
B. Visi Poltekkes Kemenkes Palu 2
C. Misi Poltekkes Kemenkes Palu 2
D. Tujuan Poltekkes Kemenkes Palu 3
E. Sejarah Singkat Poltekkes Kemenkes Palu 4
F. Istilah dan Definisi 6
BAB II. KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL
9
A. Lingkup Kebijakan SPMI 9
B. Pihak-pihak yang terkait Kebijakan 9
C. Garis Besar Kebijakan SPMI 9
BAB III. DAFTAR DOKUMEN SPMI 22
A. Daftar Standar SPMI 22
B. Daftar Manual SPMI 23
C. Daftar Standar Operasional Prosedur 23
BAB IV. REFERENSI 28
Kebijakan Mutu Poltekkes Kemenkes Palu 8
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. ...... Siklus PPEPP Model Kaizen ............................................. 13
Gambar 2. Sistem Penjaminan Mutu – PerguruanTinggi ..................... 15
Kebijakan Mutu Poltekkes Kemenkes Palu 9
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Menjalankan SPMI
Rintisan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
Poltekkes Kemenkes Palu sudah mulai dirintis sejak disusunnya dokumen
SPMI pada tahun 2014, namun demikian implementasinya dilakukan secara
bertahap. Dokumen utama dari penjaminan mutu (Kebijakan Akademik,
Standar Akademik) di tingkat Poltekkes sudah terbentuk dan disyahkan oleh
senat Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palu. Dalam hal
pengelolaan, Poltekkes Kemenkes Palu juga telah membentuk Unit
Penjaminan Mutu di tingkat Poltekkes dan Sub Unit Penjaminan Mutu di
tingkat jurusan.
Sistim Penjaminan Mutu Internal (SPMI), diperlukan agar dalam
menjalankan dan melaksanakan penjaminan mutu dapat secara sistimatis,
konsisten dan berkelanjutan. Pelaksanaan penjaminan mutu yang sistimatis,
konsisten dan berkelanjutan tersebut mutlak dilakukan agar : (a) Visi, misi
dan tujuan dapat dicapai, (b) Kepentingan dan tuntutan para pihak terkait atau
pemangku kepentingan (stakeholders) dapat terpenuhi, (c) Mematuhi dan
memenuhi ketentuan peraturan dan undang undang terkait yang berlaku.
Dalam rangka menjamin terlaksananya SPMI maka dokumen
Kebijakan SPMI atau Kebijakan Mutu ini dijadikan arah dalam dalam
melaksanakan dan meningkatkan mutu di Poltekes Kemenkes Palu sehingga
dapat menjamin mutu setiap kegiatan sesuai dengan standar yang telah
Kebijakan Mutu Poltekkes Kemenkes Palu 10
ditetapkan.
B. Visi Poltekkes Kesehatan Kementerian Kesehatan Palu
“Menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang menghasilkan lulusan
yang berkarakter,unggul, professional dan tanggap terhadap kemajuan
IPTEKS berdasarkan Pancasila tahun 2023.
Penjelasan visi:
1. Berkarakter berarti menghasilkan mahasiswa yang bertanggungjawab,
sopan santun, jujur, saling menghargai dan disiplin.
2. Unggul berarti menghasilkan mahasiswa yang mempunyai keunggulan
sesuai dengan profesinya.
3. Profesional berarti menghasilkan mahasiswa yang mampu bekerja
sesuai dengan profesinya.
4. Tanggap terhadap kemajuan IPTEK adalah mahasiswa memiliki
kemampuan dalam menggunakan teknologi terkini sesuai dengan
profesinya.
C. Misi Poltekkes Kesehatan Kementerian Kesehatan Palu
1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi yang bermutu, modern
dan relevan dengan kebutuhan pembangunan kesehatan baik untuk
kebutuhan daerah, nasional dan internasional sesuai dengan revolusi
industri 4.0
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian terapan dan pengkajian IPTEKS
kesehatan secara berkelanjutan dan melakukan publikasi hasil
penelitian
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan
melakukan publikasi kegiatan
Kebijakan Mutu Poltekkes Kemenkes Palu 11
4. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan kemahasiswaan dan alumni
agar dapat bekerja dengan memiliki budi pekerti yang luhur, berahlak
mulia dan tanggap terhadap lingkungan
5. Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan dukungan manajemen
pendidikan tinggi kesehatan dan penyediaan sarana dan prasarana
secara efisien, efektif, akuntabel, dan transparan
6. Menyelenggarakan kegiatan kerja sama baik dalam negeri maupun luar
negeri dan penjaminan mutu pendidikan tinggi
D. Tujuan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palu
1. Meningkatnya mutu penyelenggaraan program pendidikan dan
pembelajaran yang berbasis kompetensi yang membentuk sumber daya
manusia kesehatan yang bermutu, modern dan relevan dengan
kebutuhan pembangunan kesehatan baik untuk kebutuhan daerah,
nasional dan internasional
2. Meningkatnya mutu penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengkajian
IPTEKS kesehatan serta publikasi hasil penelitian yang berkelanjutan
dan menghasilkan daya ungkit terhadap program pembangunan
kesehatan dan berpotensi memperoleh paten
3. Meningkatnya mutu penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat
yang berhasil guna dan berdaya guna bagi peningkatan derajat kesehatan
masyarakat.
Kebijakan Mutu Poltekkes Kemenkes Palu 12
4. Meningkatnya upaya pembinaan kemahasiswaan dan alumni dalam
rangka mencapai budi pekerti yang luhur, berakhlak mulia dan tanggap
terhadap lingkungan.
5. Meningkatnya mutu pengelolaan manajemen pendidikan tinggi kesehatan
secara efisien, efektif dan akuntabel serta transparan secara berkelanjutan
kepada semua pihak terkait.
E. Sejarah Singkat Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palu
Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (Poltekkes Kemenkes)
Palu adalah institusi pendidikan tinggi kesehatan di bawah Kementerian
Kesehatan Republic Indonesia yang menghasilkan lulusan Diploma III,
Diploma IV (Sarjana Terapan) dan Pendidikan Profesi. Sejarah berdirinya
Poltekkes Kemenkes Palu merupakan penggabungan (merger) beberapa
akademik sebelumnya yaitu Akademik Keperawatan Palu, Akademi
Keperawatan Poso, Akademi Kesehatan Lingkungan Dan Akademi
Kebidanan Palu, sesuai SK Menkes-Sos RI. Nomor : 293/Menkes-
Sos/SK/IV/2001 tanggal 16 April 2002, sehingga secara otomatis nama
Akademi Kesehatan milik pusat yang berada di Sulawesi Tengah dinyatakan
diganti dengan resmi menjadi Politeknik Kesehatan Palu.
Tata kelola dan Tata Pamong Poltekkes seluruh Indonesia diatur
berdasarkan SK Menkes dan Kessos No 298/Menkes.Kessos/SK/2001 tanggal
16 April 2001 yang dipernaharui dengan SK Menkes RI No.
890/Menkes/Pera/VIII/2007 tanggal 02 Agustus 2007 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Politeknik Kesehatan. Dimasa awal pendiriannya, Poltekkes Palu
Kebijakan Mutu Poltekkes Kemenkes Palu 13
mempunyai 3 (tiga) jurusan meliputi : Jurusan D3 Kebidanan (Prodi
Kebidanan Palu dan Prodi Kebidanan Poso), Jurusan D3 Keperawatan (Prodi
Keperawatan Palu Dan Prodi Keperawatan Poso) dan Jurusan Kesehatan
Lingkungan. Namun dalam perkembangannya tahun 2007, Poltekkes
Kemenkes palu telah membuka Program D4 Keperawatan Gawat Darurat
sedangkan tahun 2009 membuka Program D4 Bidan Pendidik. Tahun 2012
untuk pertama kalinya membuka jurusan D3 Gizi dan pada tahun 2013
membuka Program Studi D4 Keperawatan dan D4 Kebidanan dengan
menerima mahasiswa baru yang berasal dari lulusan SMU sederajat (nol
tahun). Pada tahun 2016 pembukaan Program Profesi Ners dan mulai
menerima mahasiswa baru pada tahun akademik 2017/2018. Pembukaan
beberapa prodi baru adalah wujud dari kebutuhan tenaga kesehatan dan
tantangan pembangunan kesehatan di Provinsi Sulawesi Tengah. Tahun 2010
seluruh prodi di Poltekkes Kemenkes Palu masih diakreditasi oleh
Pusdiknakes Depkes RI dengan akreditasi seluruh prodi adalah B.
Pada tahun 2012 dikeluarkan surat Keputusan Mendikbud RI Nomor
355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada
Politeknik Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan terbitnya SK tersebut, untuk kegiatan
Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Palu, dibina
dan diselenggarakan oleh Kemendikbud sedangkan urusan kepangkatan dan
pengelolaan kepegawaian dibina dan diselenggarakan oleh Kemenkes.
Berdasarkan Permenkes Nomor 36 Tahun 2018 tentang klarifikasi Politeknik
Kebijakan Mutu Poltekkes Kemenkes Palu 14
Kesehatan, Poltekkes Kemenkes Palu berada pada klasifikasi kelas III
berdasarkan kriteria klasifikasi UPT.
Pada tahun 2018, Poltekkes Kemenkes Palu memperoleh sertifikat
akreditasi dengan peringkat B berdasarkan penilaian tim akreditasi BAN-PT
Kesehatan. Tahun 2018 terjadi penggabungan Perguruan Tinggi Kesda (Akper
Pemda Toli-Toli) ke Poltekkes Kemenkes Palu berdasarkan kepmenristek v
dikti RI Nomor 678/KPT/I/2018 tentang izin pembukaan Prodi di luar kampus
utama yang diselenggarakan oleh Poltekkes Kemenkes Palu di Kabupaten
Toli-Toli. Penggabungan perguruan tinggi yang berasal dari pemda tersebut
didasarkan atas regulasi pemerintahan yang tidak memperkenankan
penyelenggaraan pendidikan di luar institusi pendidikan pemerintahan.
F. Istilah Dan Definisi
1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap,
pandangan dari institusi tentang sesuatuhal.
2. Kebijakan SPMI adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan
pemikiran, sikap, pandangan Poltekkes Kemenkes Palu mengenai
SPMI yang berlaku di Poltekkes Kemenkes Palu dan juga menjelaskan
bagaimana memahami, merancang dan melaksanakan SPMI dalam
penyelenggaraan pelayanan pendidikantinggi.
3. Manual SPMI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang
bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI.
4. Standar SPMI adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan,
ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harusdicapai/dipenuhi.
5. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap jurusan / prodi / sub bagian / urusan
/ unit dalam Poltekkes Kemenkes Palu secara periodic untuk me-
meriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun
waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dankekurangannya.
Kebijakan Mutu Poltekkes Kemenkes Palu 15
6. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang
dilakukan oleh auditor internal Poltekkes Kemenkes Palu untuk me
meriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar
SPMI telah dicapai / dipenuhi oleh setiap jurusan / prodi / sub bagian /
urusan / unit dalam lingkungan Poltekkes KemenkesPalu.
7. Auditor Internal adalah orang atau sekelompok orang yang mempu-
nyai kualifikasi tertentu untuk melakukan audit internal SPMI.
8. Dokumen adalah informasi dan media pendukungnya (bisa berupa kertas,
file elektronik/digital,CD,dll)
9. Rekaman adalah dokumen yang menyatakan hasil yang dicapai atau yang
memberikan bukti tentang kegiatan yang dilakukan
10. Dokumen pendukung adalah dokumen-dokumen lain sebagai acuan da-
lam melakukan kegiatanoperasional
11. Poltekkes adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kemenkes yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan PPSDM
Kesehatan.
12. Unit Penjaminan Mutu adalah unit fungsional yang dibentuk oleh
Direktur sesuai ORTALA Kemenkes RI dan diberi tugas untuk
mengembangkan System Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di tingkat
Politeknik Kesehatan KemenkesPalu.
13. Jurusan adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan
profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi
dan / atau kesehatan tertentu serta sebagai wadah yang memfasilitasi
pelaksanaan programstudi.
14. Progam studi adalah program yang mencakup kesatuan rencana belajar
sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikanyang diselenggarakan atas
Kebijakan Mutu Poltekkes Kemenkes Palu 16
dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai
pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
Kebijakan Mutu Poltekkes Kemenkes Palu Page 17
BAB II
KEBIJAKAN PMI
A. Lingkup Kebijakan SPMI
Lingkup kebijakan SPMI Poltekkes Kemenkes Palu meliputi aspek
penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Poltekkes Kemenkes Palu, yang
berfokus pada bidang akademik , bidang penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat.
Kebijakan SPMI Poltekkes Kemenkes Palu berlaku untuk semua unit
dalam Poltekkes Kemenkes Palu, yaitu : semua jenjang strata pendidikan
Diploma Kesehatan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Palu, dan semua unit
yang ada di jurusan dan prodi.
B. Pihak-Pihak Yang Terkait Kebijakan
Pihak- pihak yang terkait dengan kebijakan SPMI dalam Poltekkes
Kemenkes Palu, yaitu : Direktorat, Jurusan, Program Studi, Sub Bagian,
Urusan dan Unit-Unit Operasional Lainya.
C. Garis Besar Kebijakan SPMI
1. Pernyataan Kebijakan SPMI
a. Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan secara efektif, efisien dan
akuntabel, maka setiap jurusan / prodi / sub bagian / urusan / unit di
lingkungan Poltekkes Kemenkes Palu dalam merancang serta
melaksanakan tugas, fungsi dan pelayanannya harus mengacu pada
visi yang telahditetapkan.
b. SPMI Poltekkes Kemenkes Palu dilaksanakan pada semua aktivitas
Kebijakan Mutu Poltekkes Kemenkes Palu Page 18
penyelenggaraan pendidikan tinggi yaitu pada kegiatan akademik
yang mencakup pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat,
c. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada Poltekkes
Kemenkes Palu berlaku sebagai arah bagi pelaksanaan SPMI di
lingkungan Poltekkes Kemenkes Palu baik di jurusan/program studi.
d. Pusat Penjaminan Mutu ditingkat rektorat menyediakan dokumen-
dokumen SPMI Poltekkes Kemenkes Palu untuk dilakukan dan
dievaluasi dan dikendalikan.
e. Sub Unit Penjaminan Mutu di Jurusan/Prodi mengembangkan
kebijakan / dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
Direktorat sesuai dengan kompetensi lulusan masing-masing
programstudi.
f. Manual Mutu, Standar mutu, dan prosedur yang ditetapkan dalam
Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Poltekkes Kemenkes Palu
secara periodik dilakukan evaluasi diri serta audit internal mutu.
2. Tujuan Kebijakan SPMI
a. Menjamin bahwa setiap unit kerja akademik/non akademik Poltekkes
Kemenkes Palu dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya
sesuai dgn visi dan misi yg telahditetapkan.
b. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Poltekkes Kemenkes Palu
kepada para pemangku kepentingan (stakeholders).
c. Mengajak semua pihak di lingkungan Poltekkes Kemenkes Palu untuk
bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara
berkelanjutan berupaya untuk meningkatkanmutu.
d. Mewujudkan peningkatan mutu pendidikan melalui mutu Input,
Proses, Output dan Outcome sebagaimana tertuang dalam undang-
Kebijakan Mutu Poltekkes Kemenkes Palu Page 19
undang No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Input
dinyatakan bermutu bila sesuai atau melebihi stándar sarana prasarana,
stándar isi, standar pendidik dan tenaga kependidikan. Proses
dinyatakan bermutu apabila sesuai atau melebihi stándar kurikulum.
Out-put (hasil jangka pendek) dinyatakan bermutu apabila hasil
belajar akademik dan non akademik siswa tinggi. Outcome (hasil
jangka menengah dan panjang) dinyatakan bermutu apabila lulusan
mudah terserap di dunia kerja.
3. Manajemen SPMI
SPMI pada Poltekkes Kemenkes Palu dirancang, dilaksanakan,
dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model
Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian Peningkatan (PPEPP).
Dengan model ini, maka Poltekkes akan menetapkan terlebih dahulu
tujuan yang ingin dicapai melalui rencana strategi dan serangkaian
aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui
strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, die-
valuasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.
Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap jurusan/ program
studi / bagian / unit dalam lingkungan Poltekkes Kemenkes Palu secara
berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unit-
nya sendiri dengan menggunakan standar dan prosedur yang telah
ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan, seluruh
staf pada yang terlibat. Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan akan
Kebijakan Mutu Poltekkes Kemenkes Palu Page 20
membuat keputusan tentang langkah atau tindakan yang harus dilakukan
un- tuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.
Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PPEPP mengha-
ruskan setiap unsur dalam Poltekkes bersikap terbuka, kooperatif, dan
siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah
mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI. Audit yang dilakukan
setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada
pimpinan unit dan Poltekkes, untuk kemudian diambil tindakan tertentu
berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.
Semua proses tersebut dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap
kegiatan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada Poltekkes
Kemenkes Palu terjamin mutunya, dan bahwa SPMI Poltekkes pun juga
selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehing-
ga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.
Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PPEPP
adalah kesiapan semua prodi dalam Poltekkes Kemenkes Palu untuk
mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh
BAN-PT ataupun lembaga akreditasi yang kredibel.
Kebijakan Mutu Poltekkes Kemenkes Palu Page 21
Gambar 1. Siklus PPEPP model Kaizen
Model Manajemen PPEPP Prinsip Dalam Melaksanakan SPMI
Pol- tekkes Kemenkes Palu : Untuk mencapai tujuan SPMI Poltekkes
tersebut di atas dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan
Poltekkes, maka civitas academik dalam melaksanakan SPMI pada setiap
aras dalam Poltekkes selalu berpedoman pada prinsip :
a. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal daneksternal
b. Mengutamakan kebenaran
c. Tanggung jawab sosial
d. Pengembangan kompetensi pegawai
e. Partisipatif dan kerjasama
f. Keseragaman metode
g. Inovasi, belajar dan perbaikan secaraberkelanjutan.
Kebijakan Mutu Poltekkes Kemenkes Palu Page 22
4. Strategi SPMI Poltekkes Kemenkes Palu
Dalam pelaksanaan SPMI Poltekkes Kemenkes Palu:
a. Melibatkan secara aktif semua civitas akademika dari
tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan
SPMI
b. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintah
sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penyusunan visi
danmisi
c. Melakukan sosialisasi secara terstruktur dan terencana bagi para dosen
dan staf administrasi tentang SPMI, serta kepada pemangku
kepentingan dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal
Strategi Poltekkes Kemenkes Palu di dalam melaksanakan SPMI adalah :
a. Perencanaan
Perencanaan adalah tindakan yang harus dilakukan sebelum suatu
kegiatan dilaksanakan. Perencanaan ada tiga macam yaitu perencanaan
jangka pendek (1 tahun), perencanaan jangka menengah (5 tahun).
Perencanaan suatu kegiatan sekurang-kurangnya harus berisi judul, latar
belakang, tujuan, prosedur mencapai tujuan, jumlah dan sumber dana yang
dibutuhkan, waktu pelaksanaan, indikator keberhasilan, keberlanjutan, dan
penanggung jawab kegiatan.
Kebijakan Mutu Poltekkes Kemenkes Palu Page 23
Gambar 2. Sistem Penjaminan Mutu – Perguruan Tinggi
b. Pelaksanaan
Pelaksanaan adalah tindakan melaksanakan rencana yang telah
dibuat untuk mencapai tujuan atau mutu yang telah ditentukan dalam
perencanaan.
c. Pengendalian
Pengendalian adalah tindakan mengamati, mengukur, dan mencatat
hasil pengamatan dan pengukuran yang dilakukan sebelum, selama, dan
sesudah suatu kegiatan dilaksanakan untuk menjamin bahwa tujuan atau
mutu yang telah dijanjikan dapat tercapai. Pengendalian di Poltekkes
Kemenkes Palu ada tiga macam yaitu monitoring, audit internal, dan audit
eksternal. Monitoring adalah pengendalian yang dilakukan oleh pelaku
kegiatan dan dapat dilaksanakan setiap saat. Audit internal adalah
pengendalian yang dilakukan oleh auditor Poltekkes Kemenkes Palu,
sedangkan audit eksternal adalah pengendalian yang dilakukan oleh
auditor dari luar Poltekkes Kemenkes Palu. Audit dilakukan setiap periode
Standa
r Baru
DIRI
AUDIT MUTU
AKADEMIK
INTERNAL
KOREKSI MUTU
MONITORING PELAKSANAAN STANDAR
Kebijakan Mutu Poltekkes Kemenkes Palu Page 24
tertentu oleh auditor. Auditor adalah seseorang yang telah mempunyai
kemampuan mengaudit (menilai secara sistematis, transparan, dan
objektif) suatu kegiatan.
d. Monitoring
Monitoring (pengukuran dan pencatatan hasil kegiatan) dilakukan
oleh pelaku kegiatan ketika proses berlangsung dan paling lambat setiap
enam bulan sekali. Semua hasil monitoring serta catatan tindakan
pencegahan dan perbaikan yang dilakukan disimpan sebagai dokumen
Catatan Mutu. Jika terjadi penyimpangan dari hasil suatu proses dan hasil
penyimpangan tersebut ingin diabaikan atau diberi perkecualian, maka
harus jelas personel yang memberikan pengecualian tersebut dan harus
diyakinkan bahwa yang bersangkutan memang berwenang. Jika dari hasil
monitoring terjadi penyimpangan maka unit kerja bersangkutan melakukan
tindakan perbaikan untuk menjamin tidak terulangnya penyimpangan dan
menjamin hasil yang dicapai sesuai dengan sasaran (indikator kinerja yang
telah ditetapkan).
Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan
kegiatan, pimpinan unit kerja (direktur, pudir, ketua jurusan atau ketua
prodi) melakukan monitoring dan membangun komunikasi internal baik
secara langsung maupun tidak langsung (melalui media elektronik
dan/atau cetak).
Komunikasi langsung secara formal dilakukan melalui
penyelenggaraan rapat dengan:
Kebijakan Mutu Poltekkes Kemenkes Palu Page 25
a. Senat minimal satu kali dalam satu semester;
b. Para pembantu direktur/kajur/kaprodi minimal satu kali dalam satu
bulan;
c. Dosen dan staf administrasi minimal satu kali dalam satu tahun.
Komunikasi Poltekkes Kemenkes Palu dengan stakeholder
dilaksanakan melalui tracer study dan berbagai kegiatan seperti promosi,
ekspo, dan diskusi. Hasil komunikasi internal digunakan sebagai salah satu
bahan dalam Rapat Pimpinan (Rapim).
a. Audit Internal
Audit internal hasil kegiatan akademik dilakukan setiap tahun
sekali oleh tim auditor. Hasil audit yang berupa data dan atau informasi
dikumpulkan, dibandingkan dengan indikator kinerja yang telah
ditetapkan dalam dokumen standar mutu akademik. Jika hasil audit
belum sesuai dari pada rencana (standar yang telah ditetapkan), maka
penyebabnya dicari dan alternatif pemecahan penyebab dirumuskan
sebagai bahan masukan pada acara rapim.
b. Audit Eksternal
Audit eksternal bertujuan untuk menilai kelayakan program
institusi pendidikan tinggi dan memberi saran peningkatan dalam upaya
peningkatan kualitas berkelanjutan. Akreditasi eksternal tersebut
dilakukan oleh suatu badan akreditasi yang bersifat mandiri (Badan
Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga lainnya). Parameter
dan metoda pengukuran ditetapkan oleh lembaga bersangkutan.
Kebijakan Mutu Poltekkes Kemenkes Palu Page 26
c. Penyempurnaan
Penyempurnaan adalah tindakan yang dilakukan setelah data
atau informasi hasil pengendalian diperoleh, dianalisis, dan dievaluasi
untuk memperbaiki dan menyempurnakan dokumen Manual Mutu dan
Prosedur Mutu Poltekkes Kemenkes Palu agar mutu yang telah
dijanjikan dapat dicapai lebih efektif (dalam waktu lebih pendek) dan
efisien (dengan biaya lebih murah). Data merupakan hasil kerja auditor
setelah mengaudit suatu kegiatan. Selanjutnya,data diolah dan dianalisis
oleh Unit Penjaminan Mutu. Hasil olahan dan analisis data berupa
alternatif penyempurnaan isi dan format Manual Mutu dan atau
Prosedur Mutu Poltekkes Kemenkes Palu. Alternatif penyempurnaan
ini kemudian dievaluasi dalam rapim atau tinjauanmanajemen.
Luaran tinjauan manajemen harus mencakup tindakan untuk
mencegah kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana dan memperbaiki
tindakan yang telah dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan
efektivitas kegiatantersebut.
Tindakan pencegahan diambil untuk menghilangkan penyebab
utama atau penyebab potensial ketidaksesuaian antara rencana dan hasil
kegiatan. Semua perubahan dokumen yang menjadi hasil tindakan
pencegahan harus diterapkan dan dicatat. Tindakan pencegahan dapat
mencakup:
1. Penggunaan sumber-sumber informasi yang sesuai seperti proses dan
operasi kerja yang memengaruhi mutu produk, hasil audit mutu
Kebijakan Mutu Poltekkes Kemenkes Palu Page 27
internal, catatan mutu, laporan pelayanan, serta keluhan stakeholder
untuk mendeteksi, menganalisis, dan menghilangkan penyebab
potensial ketidaksesuaian;
2. Penetapan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menangani
masalah- masalah yang membutuhkan tindakanpencegahan;
3. Mengambil tindakan pencegahan dan penerapan pengendaliannya
untuk memastikan keefektifan tindakan;
4. Memastikan bahwa informasi yang relevan atas tindakan yang
diambil untuk diteruskan pada tinjauanmanajemen.
Tindakan perbaikan (penyempurnaan pelaksanaan kegiatan)
untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan dilaksanakan secara
rutin oleh pelaku kegiatan (jurusan/prodi Poltekkes). Tindakan
perbaikan yang diambil harus dapat menghilangkan akar penyebab
ketidaksesuaian. Semua perubahan dokumen yang menjadi hasil
tindakan perbaikan harus diterapkan dan dicatat. Tindakan perbaikan
harus mencakup:
1. Penanganan yang efektif terhadap keluhan stakeholder dan laporan
proses yang tidak sesuai;
2. Penyelidikan penyebab ketidak sesuaian yang berhubungan dengan
pelaku, proses, dan dokumen serta pencatatan hasil penyelidikan;
3. Penetapan tindakan perbaikan yang dibutuhkan untuk
menghilangkan penyebab ketidaksesuaian;
4. Penerapan pengendalian untuk memastikan bahwa tindakan
Kebijakan Mutu Poltekkes Kemenkes Palu Page 28
perbaikan telah diambil dan efektif.
d. Unit PenjaminanMutu
Unit Penjaminan Mutu adalah unit penunjang teknis di bidang
penjaminan mutu yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung
kepada Direktur. Secara teknis fungsional dibina dan melakukan konsultasi
kepada Pembantu Direktur I, serta berkoordinasi dengan Sub Unit
Penjaminan Mutu Jurusan melalui KetuaJurusan.
Sesuai Pedoman Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan
Departemen Kesehetan RI tahun 2008, Unit Penjaminan Mutu mempunyai
tugas melakukan penjaminan mutu secara bertahap, sistematis, dan
terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan
kerangka waktu yang jelas.
Sedangkan Fungsi Unit Penjaminan Mutu Adalah:
1. Perencana dan pelaksana sistem penjaminan mutu akademik
secara keseluruhan di Poltekkes.
2. Penyusun perangkat dokumen yang diperlukan dalam rangka
pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik.
3. Pengembang sistem penjaminan mutu akademik.
4. Pelaksana monitoring sistem penjaminan mutu akademik.
5. Pelaksana audit mutu akademik internal dan evaluasi pelaksanaan
sistem penjaminan mutu akademik.
6. Penyusun laporan secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu
Kebijakan Mutu Poltekkes Kemenkes Palu Page 29
akademik.
7. Melakukan koordinasi dengan Sub.Unit Penjaminan Mutu di masing-
masing jurusan.
Kebijakan Mutu Poltekkes Kemenkes Palu Page 30
BAB III
DAFTAR DOKUMEN SPMI
A. Daftar Standar SPMI
Sebagaimana Kebijakan SPMI Poltekkes Kemenkes Palu yang
dibedakan antara kebijakan akademik dan kebijakan non akademik, maka
Standar SPMI Poltekkes Kemenkes Palu juga dibedakan antara standar
akademik dan standar non akademik. Berikut ini adalah daftar Standar SPMI
Poltekkes Kemenkes Palu untuk akademik
NO NAMA STANDAR NOMOR
Standar Pendidikan
1 Standar Kompentensi Lulusan SPMI-POLTEK-PLW.06.01
2 Standar Isi Pembelajaran SPMI-POLTEK-PLW.06.02
3 Standar Proses Pembelajaran SPMI-POLTEK-PLW.06.03
4 Standar Penilaian Pembelajaran SPMI-POLTEK-PLW.06.04
5 Standar Dosen dan tenaga Kependidikan SPMI-POLTEK-PLW.06.05
6 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran SPMI-POLTEK-PLW.06.06
7 Standar Pengelolaan pembelajaran SPMI-POLTEK-PLW.06.07
8 Standar pembiayaan pembelajaran SPMI-POLTEK-PLW.06.08
9 Standar Pendidik dan tenaga Kependidikan SPMI-POLTEK-PLW.06.09
10 Standar Penilaian Pembelajaran SPMI-POLTEK-PLW.06.10
Standar Penelitian
1 Standar Hasil Penelitian SPMI-POLTEK-PLW.07.01
2 Standar Isi Penelitian SPMI-POLTEK-PLW.07.02
3 Standar Proses Penelitian SPMI-POLTEK-PLW.07.03
4 Standar Penilaian Penelitian SPMI-POLTEK-PLW.07.04
5 Standar Peneliti SPMI-POLTEK-PLW.07.05
6 Standar Sarana dan Prasarana Penelitian SPMI-POLTEK-PLW.07.06
7 Standar Pengelolaan Penelitian SPMI-POLTEK-PLW.07.07
8 Standar Pendanaan dan pembiayaan
Penelitian SPMI-POLTEK-PLW.07.08
Standar Pengabdian Kepada Masyarakat
1 Standar Hasil Pengabdian Kepada
Masyarakat SPMI-POLTEK-PLW.08.01
2 Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI-POLTEK-PLW.08.02
3 Standar Proses Pengabdian Kepada
Masyarakat SPMI-POLTEK-PLW.08.03
Kebijakan Mutu Poltekkes Kemenkes Palu Page 31
B. Daftar Manual SPMI
No. Nama Manual Nomor
1 Manual Mutu SPMI-POLTEK-PLW.04
2 Instruksi Kerja IK – POLTEK – PLW -
C. Daftar Standar Operasional Prosedur (SOP)
4 Standar Penilaian Pengabdian Kepada
Masyarakat SPMI-POLTEK-PLW.08.04
5 Standar Pelaksana Pengabdian Kepada
Masyarakat SPMI-POLTEK-PLW.08.05
6 Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian
Kepada Masyarakat SPMI-POLTEK-PLW.08.06
7 Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada
Masyarakat SPMI-POLTEK-PLW.08.07
8 Standar Pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
SPMI-POLTEK-PLW.08.08
NO NAMA SOP NOMOR
SOP ADUM
1 Penataan Lingkungan Kerja dan
Pengendaliannya
ADUM – 01
2 Disiplin dan Pembinaan Pegawai
Poltekkes Kemenkes Palu
ADUM – 02
3 Waktu Kerja Pegawai dan pramubakti ADUM – 03
4 Waktu Kerja Pegawai Administrasi ADUM – 04
5 Usulan Kenaikan Pangkat Reguler ADUM – 05
6 Usulan Jabfung Dosen ADUM – 06
7 Usulan Jabfung Pustakawan ADUM – 07
8 Pengangkatan Pertama dalam Jabfung
Dosen
ADUM – 08
9 Analisis Informasi Kebutuhan Pegawai ADUM – 09
10 Pengembangan Staf Studi Lanjut ADUM – 10
11 Pengembangan Pegawai Administrasi
( Magang dan Pelatihan)
ADUM – 11
12 Cuti PNS ADUM – 12
13 Pembentukan Panitia Pelaksanaan
Kegiatan Di Kantor Pusat Poltekkes
Palu
ADUM – 13
14 Pemberian Penghargaan Kepada PNS ADUM – 14
Kebijakan Mutu Poltekkes Kemenkes Palu Page 32
15 Pemberian Sanksi Terhadap PNS ADUM – 15
16 Pembuatan Daftar Usul Pelaksanaan
Anggaran
ADUM – 16
17 Pemilihan Pegawai Teladan ADUM – 17
18 Pengendalian Jam Kerja Pegawai ADUM – 18
19 Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS ADUM – 19
20 Perjalanan Dinas ADUM – 20
21 Rekrutmen PNS ADUM – 21
22 Surat Masuk ADUM – 22
23 Surat Keluar ADUM – 23
24 Usulan Kenaikan Pangkat Jabfung
Dosen
ADUM – 24
25 Pengembangan Dosen Studi Lanjut ADUM – 25
26 Pengendalian Dosen Magang ADUM – 26
27 Pemeliharaan Kebersihan Kampus ADUM – 27
28 Pengendalian Dosen Pelatihan ADUM – 28
29 Penjaminan Barang Milik Negara ADUM – 29
30 Dosen Studi Lanjutan ADUM – 30
31 Peminjaman Ruangan ADUM – 31
32 Sasaran Kinerja Pegawai ADUM – 32
33 Pengendalian Jam Kerja Dosen ADUM – 33
34 Security ADUM – 34
35 Penggunaan Laboratorium Terpadu ADUM – 35
36 Jaminan Sosial dan Kesejahteraan
Pegawai
ADUM – 36
37 Perbaikan inventaris dan Peralatan
Kantor
ADUM – 37
38 Penyusunan Lakip ADUM – 38
39 Batas Usia Pensiuan ADUM – 39
40 Pelaporan Kinerja & pembayaran
TUKIN
ADUM – 40
41 Pemilihan Direktur ADUM – 41
42 Penerimaan Pegawai ADUM – 42
43 Sanksi Pegawai ADUM – 43
44 Pemindahan Jabatan ADUM – 44
45 Surat Izin Tidak Masuk Kerja ADUM – 45
46 Pensiun & Pemberhentian ADUM – 46
47 Peminjaman Auditorium ADUM – 47
48 Tubel ADUM – 48
SOP ADAK
1 Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru
(SIPENSIMARU)
ADAK – 01
2 Registrasi Mahasiswa Baru ADAK – 02
Kebijakan Mutu Poltekkes Kemenkes Palu Page 33
3 Pelaksanaan Pengendalian Program
Studi Mahasiswa Baru
ADAK – 03
4 Prosedur Penertiban Pendistribusian
dan Pengarsipan KHS
ADAK – 04
5 Analisa dan Evaluasi Yudisium ADAK – 05
6 Penatalaksanaan Wisuda ADAK – 06
7 Pemilihan Dosen Berprestasi ADAK – 07
8 Monitoring dan Pengumpulan Data
Pencapaian Kinerja
ADAK – 08
9 Penanganan Kebakaran ADAK – 09
10 Penetapan Dosen Pembimbing KTI ADAK – 10
11 Alat Pemadam Api Ringan (APAR) ADAK – 11
12 Alur Penanggulangan Kebakaran ADAK – 12
13 Pengendalian Kalender Akademik ADAK – 13
14 Penyusunan Jadwal Kuliah ADAK – 14
15 Penertiban Ijasah ADAK – 15
16 Her Registrasi Mahasiswa Lama ADAK – 16
17 Pembuatan KTM ADAK – 17
18 Pembuatan Surat Pengembalian Tubel ADAK – 18
19 Peserta Didik ADAK – 19
20 Pembuatan SK Tim Tugas ADAK – 20
SOP UPM
1 Audit Mutu Internal UPM – 01
2 Standar Ujian Proposal Karya Tulis
Ilmiah
UPM – 02
3 Ujian Karya Tulis Ilmiah UPM – 03
4 Pembimbing dan Penguji Karya
Tulis Ilmiah
UPM – 04
5 Kepuasan Pelanggan UPM – 05
6 Penetapan Dosen Penguji Karya Tulis
Ilmiah
UPM – 06
SOP PROSES PEMBELAJARAN
1 Penyusunan Jadwal Perkuliahan PBL – 01
2 Pengendalian Kalender Akademik PBL – 02
3 Pengendalian PBL PBL – 03
4 Pelaksanaan Ujian Tengah Semester
dan Ujian Akhir Semester
PBL – 04
5 Pemberian Nilai Mata Kuliah
Praktik Laboratorium
PBL – 05
6 Penyusunan Laporan Pembelajaran PBL – 06
7 Pembuatan RPS dan RPP PBL – 07
8 Evaluasi Akhir Proses Pembelajaran PBL – 08
9 Pemeriksaan Hasil UTS dan UAS PBL – 09
Kebijakan Mutu Poltekkes Kemenkes Palu Page 34
10 Pembelajaran Teori PBL – 10
11 Pengembangan Kurikulum PBL – 11
12 Implementasi Kurikulum PBL – 12
13 Penyusunan Soal UTS & UAS PBL – 13
SOP KEUANGAN
1 Forcasting KEU – 01
2 Pendistribusian Honorarium Perjalanan Dinas
KEU – 02
3 Pencairan Anggaran KEU – 03
4 Pencairan Anggaran GUP RM PNP KEU – 04
5 Pencairan Anggaran LS Honorarium
RM PNP
KEU – 05
6 Pencairan Anggaran LS Pengadaan KEU – 06
7 Pencairan Tunjangan Profesi KEU – 07
8 Pencairan Uang Makan KEU – 08
9 Pengarsipan Dokumen Pencairan
Dokumen Pelaporan
KEU – 09
10 Pencairan Gaji Induk / Kekurangan
Gaji / Gaji Susulan
KEU – 10
11 Pengelolaan Keuangan KEU – 11
12 Pengelolaan Pajak KEU – 12
13 Pengelolaan SISKA KEU – 13
14 Rekonsiliasi SAI KEU – 14
15 Pencairan Dana DIPA RM dan PNBP KEU – 15
16 Pertangungjawaban Keuangan KEU – 16
17 Penataan Administrasi Keuangan KEU – 17
18 Pencairan Dana Tubel KEU – 18
SOP SARANA DAN PRASARANA
1 Pengadaan Barang SARPRAS – 01
2 Pendistribusian Barang SARPRAS – 02
3 Sisitem Informasi (Pemeliharaan
Perbaikan Internet)
SARPRAS – 03
4 Alat Tulis Kantor SARPRAS – 04
5 Peminjaman Kenderaan Dinas SARPRAS – 05
6 Rumah Hunian SARPRAS – 06
7 SOP PERPUSTAKAAN
8 Sirkulasi Koleksi Bahan Pustaka PERPUS – 01
9 Bebas Pinjaman Pustaka PERPUS – 02
10 Denda Keterlambatan Bahan Pustaka PERPUS – 03
11 Kunjungan Pemustaka PERPUS – 04
12 Pelayanan Sirkulasi Bahan Pustaka PERPUS – 05
13 Pelayanan Referensi PERPUS – 06
14 Peminjaman Bahan Pustaka PERPUS – 07
Kebijakan Mutu Poltekkes Kemenkes Palu Page 35
15 Pengadaan Bahan Pustaka PERPUS – 08
16 Pengembalian Bahan Pustaka PERPUS – 09
17 Pengelolahan Bahan Pustaka PERPUS – 10
18 penyerahan Karya Tulis Ilmiah PERPUS – 11
19 Perpanjangan Bahan Pustaka PERPUS – 12
20 Unit Perpustakaan PERPUS – 13
21 Layanan Pendaftaran PERPUS – 14
SOP PENGABMAS
1 Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat PENGABMAS – 01
Kebijakan Mutu Poltekkes Kemenkes Palu Page 36
BAB IV
REFERENSI
REFERENSI
1. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional
3. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
4. Undang-Undang No.: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan
6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: OT.02.03/I/4/03440.1
tanggal 1 Juli 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatalaksana
Politeknik Kesehatan Departemen Kesehatan.
7. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. : HK.03.2.4.1.444.1 tanggal 13
Februari 2004 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan
Politeknik Kesehatan Departemen Kesehatan RI
8. Keputusan Menteri Kesehatan No. KP.04.04.3.1.A.1531 tanggal 27 Maret
2006 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan
dari Jabatan Direktur Politeknik Kesehatan di lingkungan Departemen
Kesehatan RI
9. Permenristekdikti RI Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan
Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Surat Keputusan Mendikbud RI nomor: 355/E/O/2012 tanggal 10 Oktober
2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Poltekkes
Kemenkes dari Kementerian Kesehatan kepada Kemendikbud.
11. Tim Pengembang SPMI-PT Direktorat Akademik Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi, 2010. SPMI-PT (Bahan Pelatihan). Jakarta: Ditjen
Dikti.