kebijakan nasional pengembangan dan · pdf fileperencanaan pengadaan pendayagunaan pembinaan...
TRANSCRIPT
1st INDONESIAN PUBLIC HEALTH STUDENT SUMMIT
(IPHSS)
FKM UI DEPOK 15 JULI 2011
KEBIJAKAN NASIONAL PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA
1
SETIAP ORANG BERHAK HIDUP SEJAHTERA LAHIR &
BATIN, BERTEMPAT TINGGAL &MENDAPATKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK &SEHAT SERTA BERHAK
MEMPEROLEH YANKES.
KESEHATAN
ADALAH HAK AZASI MANUSIA
SETIAP ORANG BERHAK
MEMPERTAHANKAN HIDUP
DAN KEHIDUPANNYA
NEGARA BERKEWAJIBAN
MENYEDIAKAN FASILITAS
PELAYANAN KESEHATAN
UUD 1945
2
POLA PIKIR PROGRAM PP SDM KES
Derajat Kesehatan Masyarakat Setinggi-2nya
AKI AKB IMPACTUHH GIZI
Kurang
ANGKA KESAKITAN ANGKA KEMATIAN
OUTCOMEMENINGKATNYA KETERSEDIAAN & MUTU
SDM KES SESUAI STANDAR PELAYANAN
3
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.01/160/I/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan RI Tahun 2010 - 2014
PRIORITAS PADA
PENINGKATAN
AKSES & KUALITAS
PELAYANAN
KESEHATAN
PENINGKATAN MUTU PELAYANAN
KESEHATAN
KETERKAITAN PROGRAM PPSDM KES
PADA PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KES.
DENGAN RPJMN & RENSTRA 2010-2014
PROGRAM
PENGEMBANGAN &
PEMBERDAYAAN
SDM KES
Prioritas
Kementerian
Kesehatan melalui
REFORMASI
KESEHATAN
1. Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK)
2. Penangananan Daerah
Bermasalah Kesehatan
(PDBK)
3. Jamkesmas
4. Pelayanan Kesehatan
di Daerah Tertinggal
Perbatasan dan
Kepulauan (DTPK)
5. Ketersediaan Obat
6. Reformasi Birokrasi
7. World Class Hospital
8. Saintifikasi Jamu
8 FOKUS PRIORITAS
PEMBANGUNAN
KESEHATAN
1. Peningkatan kesehatan
ibu, bayi, balita dan KB
2. Perbaikan status gizi
masyarakat
3. Pengendalian penyakit
menular, penyakit tidak
menular dan penyehatan
lingkungan
4. Pemenuhan
pengembangan SDM Kes
5. Peningkatan ketersediaan,
keterjangkauan, pemera-
ta-an, keamanan, mutu,
penggunaan obat &
pengawasan obat &
makanan
6. Jamkesmas
7. Pemberdayaan masy,
penanggulangan bencana
dan krisis kesehatan
8. Peningkatan pelayanan
kesehatan primer,
sekunder & tersier4
VISI DAN MISI KEMENTERIAN KESEHATAN
2010-2014
MENCIPTAKAN TATA KELOLA
KEPEMERINTAHAN YANG BAIK
VISI
MASYARAKAT
SEHAT YANG
MANDIRI DAN
BERKEADILAN
MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN
MASYARAKAT, MELALUI PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, TERMASUK SWASTA DAN
MASYARAKAT MADANI.
MELINDUNGI KESEHATAN MASYARAKAT
DENGAN MENJAMIN TERSEDIANYA UPAYA
KESEHATAN YANG PARIPURNA, MERATA,
BERMUTU DAN BERKEADILAN
MENJAMIN KETERSEDIAAN DAN DAN
PEMERATAAN SUMBER DAYA KESEHATAN
5
ARAH BANGKES JANGKA PANJANG
(2005-2025)
NO INDKT 2009 2025
1 UHH 69 73,7
2 IMR 32,3 15,5
3 MMR 262 74
4 KR GIZI 26 9,5
TUJUANBANGKES
SASARAN
UPA
YA P
OK
OK1. Bangnas
wawasan kes.2. Pemberdayaan
Mas & daerah3. Pengem-bangan
upaya & pembiaya-an kes.
4. Pengem-bangan& pember-dayaan SDM-Kes
STRATEGI
6
Arah Pengembangan (2005-2024)
7
VISI
MASYARAKAT
SEHAT YANG
MANDIRI DAN
BERKEADILAN
Arah pengembangan tenaga kesehatan sejalan dengan arah
pengembangan upaya kesehatan, dari tenaga kuratif bergerak ke
arah tenaga preventif, promotif sesuai kebutuhan
RPJMN I
2005-2009
RPJMN II
2010-2014
RPJMN III
2015-2019
RPJMN IV
2020-2024
Pendukung/penunjang
Upaya Kuratif
TAHAPAN INDIKATIF DISTRIBUSI SDM KES PADA RPJP
KESEHATAN TAHUN 2005-2025
RPJMK IV(2020-2025)
RPJMK III(2015-2019)
RPJMK II(2010-2014)
RPJMK I (2005-2009)
•Kebutuhan SDMK utk yankes di pusk& jaringannyatermasuk bidan didesa dan RS kab/kota sebagianbesar telahterpenuhi.•Tersusun rencanadistribusi danrencana penguatanmanajemen karir.
•Kebutuhan SDMK utk dacil sebagianbesar telah ter-penuhi termasukdaerah perbatasandan kepulauan.•Program distribusidan rencanapenguatanmanajemen karirdilaksanakansesuai rencana.
•Kebutuhanberbagai SDMK berkualitas untukseluruh daerahterpencil termasukdaerahperbatasan dankepulauan.•Percepatanpelaksanaanprogram distribusidan penguatanmanajemen karir
•Pemenuhanseluruhkebutuhan SDMK yg berkualitasdpt tercapaimelaluipengembangandanpemberdayaanSDMK.•Pelaksanaanprogram distribusi danmanajemen karirSDMK telahmantap.8
PERENCANAAN
PENGADAAN
PENDAYAGUNAAN
PEMBINAAN &
PENGAWASAN
9
SUB SISTEM
SDM-KES
UPAYA POKOK SUB SISTEM SDM-KES
DALAM SKN TAHUN 2009
Rasio per 100.000
pendudukJumlah
Rasio per 100.000
pendudukJumlah
Rasio per 100.000
pendudukJumlah
1 Dokter Spesialis 9 21.073 12,00 29.452 28,00 76.622
2 Dokter Umum 30 70.242 48,00 117.808 112,00 306.490
3 Dokter Gigi 11 25.755 11,00 26.998 11,00 30.102
4 Perawat 158 369.940 158,00 387.785 158,00 432.369
5 Bidan 75 175.605 75,00 184.075 75,00 205.239
6 Perawat Gigi 16 37.462 16,00 39.269 16,00 43.784
7 Apoteker 9 21.073 12,00 29.452 28,00 76.622
8 Asisten Apoteker 18 42.145 24,00 58.904 56,00 153.245
9 SKM 8 18.731 12,00 29.452 28,00 76.622
10 Sanitarian 10 23.414 15,00 36.815 35,00 95.778
11 Gizi 18 42.145 24,00 58.904 56,00 153.245
12 Keterapian Fisik 4 9.366 6,00 14.726 14,00 38.311
13 Keteknisan Medis 6 14.048 9,00 22.089 21,00 57.467
870.999 1.035.729 1.745.896
Tahun 2025
No Jenis Tenaga
Tahun 2010 Tahun 2014
1. Perhitungan untuk tahun 2014
a. Pada tahun 2014 sasaran pencapaian UHH adalah 72 tahun.
b. Dengan mengacu kepada Vietnam yang telah mencapai UHH 72 tahun
2. Perhitungan untuk tahun 2025
a. Pada tahun 2025 sasaran pencapaian UHH adalah 73,7 tahun.
b. Dengan mengacu kepada China yang telah mencapai UHH 74 tahun
RENCANA KEBUTUHAN DAN GAMBARAN PENYEDIAAN TENAGA
KESEHATAN S/D TAHUN 2014 DI INDONESIA
10
Standar Pendidikan
Standar pelayanan
Standar Kompetensi
11
Triangle SDMK
PENDEKATAN DALAM PENGEMBANGAN
TENAGA KESEHATAN
TINGKAT PELAYANAN JENIS PELAYANAN
Nasional
Provinsi
Kabupaten/Kota
Kecamatan
Desa
Pelayanan
Regulator
Administrator
Pemberdayaan
Masy.
Pendidik
Peneliti
12
REFORMASI BIROKRASI BADAN PPSDMK
NO NOMENKLATUR LAMA NOMENKLATUR BARU
1 PUSAT PERENCANAAN DAN
PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN
(PUSREN-GUN SDM Kes)
PUSAT PERENCANAAN DAN
PENDAYAGUNAAN SDM
KESEHATAN
(PUSREN-GUN SDM Kes)
2 PUSAT PENDIDIKAN TENAGA
KESEHATAN (Pusdiknakes)
PUSAT PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN TENAGA
KESEHATAN (Pusdiklat Nakes)
3 PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
SDM KESEHATAN (Pusdiklat SDM Kes)
PUSAT PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN APARATUR
(Pusdiklat Aparatur)
4 PUSAT PEMBERDAYAAN PROFESI DAN
TENAGA KESEHATAN LN (Puspronakes
LN)
PUSAT STANDARISASI,
SERTIFIKASI DAN PENDIDIKAN
BERKELANJUTAN SDM KES
5 SEKRETARIAT BADAN SEKRETARIAT BADAN
13
PROFESI
Ciri-ciri profesi:
1. Jelas status kewenangannya
2. Mempunyai profesional project memegang
kontrol eksklusif atas suatu bidang keahlian
3. Mendapat monopoli atas aktifitas tertentu sehingga
mendapat status sosial tertentu
4. Mendapat legitimasi dari otoritas keilmuan dan
penguasa (lewat akreditasi dan lisensi)
5. Mempunyai komoditas yang jelas
14
Lanjutan…
6. Mempunyai otonomi dalam pre service training
bagi kandidat profesional
7. Mempunyai klien yang jelas baik perorangan
maupun kelompok atau lembaga
8. Mempunyai ikatan profesi untuk memperjuangkan
kepentingan profesi maupun anggotanya serta
menegakkan kode etik profesi
15
MASALAH KESEHATAN
(TENAGA)
1. PERENCANAAN BELUM
OPTIMAL
2. DISTRIBUSI BELUM MERATA
3. MUTU MASIH RENDAH
4. INFORMASI BELUM AKURAT
5. SUMBER DAYA PENDUKUNG
MASIH TERBATAS.
INEFFISIENSI
INEFEKTIFITAS
KUALITAS
DATA KEBUTUHAN NASIONAL TENAGA
KESEHATAN MASYARAKAT
DATA PUSRENGUNAKES 2011
(BERDASARKAN PERMENKES NOMOR
340/MENKES/PER/III/2010)
Kebutuhan Nakes Kesehatan Masyarakat
PUSKESMAS :
• Ketersediaan = 6.505 orang
• Kebutuhan = 26.964 orang
• Kekurangan = 21.131 orang
TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT
18 Tenaga Kesehatan Masyarakat tergabung dalam
jabatan fungsional Adiminstrasi Kesehatan,
Epidemiolog, Entomolog, Promkes.
Tugas Pokok :
Melaksanakan dan mempertinggi mutu
pendidikan dan latihan bidang kesehatan
masyarakat.
Melakukan penelitian dan pengembangan bidang
kesehatan masyarakat.
Melaksanakan dan mendorong untuk melakukan
pengabdian pada masyarakat dalam bidang
kesehatan masyarakat.
TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT
19
Tugas Pokok :
Mengadakan dan membina hubungan kerja sama
dengan pelbagai instansi dan organisasi yang
setujuan, pemerintah maupun swasta, di dalam
maupun di luar negeri.
Jenjang Jabatan meliputi : jenjang jabatan terampil
s/d jenjang jabatan Ahli.
Tingkat pendidikan : Diploma III, Sarjana (S1), S2
sampai dengan S3.
PERAN STRATEGIS KESEHATAN
MASYARAKAT
20
Turut dalam pengembangan ilmu pengetahuan
dalam bidang kesehatan masyarakat
Turut dalam peningkatan derajat kesehatan
Indonesia khususnya dan ummat manusia
umumnya.
Membantu Pemerintah dalam program
pembangunan nasional.
DATA KEBUTUHAN NASIONAL TENAGA
KESEHATAN MASYARAKAT
DATA PUSRENGUNAKES 2011
(BERDASARKAN PERMENKES NOMOR
340/MENKES/PER/III/2010)
Kebutuhan Nakes Kesehatan Masyarakat
RUMAH SAKIT :
• Ketersediaan = 2.633 orang
• Kebutuhan = 793 orang
• Kelebihan = 1.418 orang
TANTANGAN KESEHATAN MASYARAKAT
1. Masih tingginya angka kejadian
penyakit infeksi dan penyakit menular
di masyarakat.
2. Beban ganda penyakit.
3. Jumlah dan distribusi tenaga kesehatan
masyarakat.
23
Pengaturan bertujuan untuk :
– meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yg diberikan Nakes
– melindungi masyarakat atas tindakan yang dilakukan Nakes
– memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang dilayani & Nakes
PENGATURAN
PROFESIONALISME NAKES
MELALUI PROSES REGULASI
SERTIFIKASI
Uji
Kompetensi
REGISTRASI LISENSI
STR SIP
SIK
Lulus
Pendidikan
24
MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA
(MTKI)
Permenkes nomor 161/Menkes/Per/I/2010
tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
MTKI : Lembaga yg berfungsi untuk menjamin
mutu tenaga kesehatan yg memberikan
pelayanan kesehatan
Peran:
1. Uji kompetensi sertifikasi
2. Registrasi tenaga kesehatan
3. Lisensi (SIP/SIK)
25
PENUTUP
1. Pembangunan kesehatan tidak akan
berhasil tanpa peran aktif dari semua
pelaku pembangunan kesehatan, termasuk
KESEHATAN MASYARAKAT harus
berperan aktif dan berkontribusi positif
dalam pembangunan kesehatan.
2. Terus tingkatkan profesionalisme
KESEHATAN MASYARAKAT .
TERIMA KASIH
27