kebijakan nasional spm dikti - november 2015

Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Oleh: Tim Pengembang SPMI Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu November 2015

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi


Gambaran Umum Sistem Pendidikan Tinggi


Peta Mutu Pendidikan Tinggi Berdasarkan Akreditasi

Akreditasi InsGtusi Akreditasi Program Studi Peringkat A : 26 Peringkat A : 1946 Peringkat B : 240 Peringkat B : 8040 Peringkat C : 586 Peringkat C : 8839 Total : 852 Total : 18825

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Dalam UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi q Pasal 7 ayat (3) huruf c

Tugas dan wewenang Menteri atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi melipuP: c. peningkatan penjaminan mutu, relevansi, keterjangkauan,

pemerataan yang berkeadilan, dan akses Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan;

q BAB III: PENJAMINAN MUTU

Bagian Kesatu : Sistem Penjaminan Mutu

Bagian Kedua : Standar Pendidikan Tinggi

Bagian KePga : Akreditasi

Bagian Keempat : Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

Bagian Kelima : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi


q Mutu pendidikan Gnggi adalah Pngkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan Pnggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

q Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM DikG) adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan Pnggi secara berencana dan berkelanjutan.

q Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan Pnggi oleh sePap perguruan Pnggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan Pnggi secara berencana dan berkelanjutan.

q Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan Pngkat pencapaian mutu program studi dan perguruan Pnggi.

q Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD DikG) adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan Pnggi seluruh perguruan Pnggi yang terintegrasi secara nasional.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM DikG)


q Pasal 3 ayat (1) Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang SPM DikG Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: a. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan b. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

q Pasal 3 ayat (2) sd. ayat (4) Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang SPM DikG (2) SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan,

dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan Pnggi. (3) SPME sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan,

dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(4) Luaran penerapan SPMI oleh perguruan Gnggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan Gnggi atau progam studi.

q Pasal 7 ayat (1) Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang SPM DikG (1) Data, informasi pelaksanaan, serta luaran SPMI dan SPME dilaporkan dan

disimpan oleh perguruan Pnggi dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

SPM DikG (1)


Bagan SPMI berdasarkan Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang SPM DikG

SPM DikG (2)

Keterangan Standar Pendidikan Tinggi (Standar DikG) yang terdiri atas: a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DikG); dan b. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh masing-masing Perguruan Tinggi


Sistem Penjaminan Mutu Internal

(SPMI)

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD DikG)

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal

(SPME/Akreditasi)

SPM DikG

M MUTU

PENDIDIKAN TINGGI

SPMI dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi

SPME/Akreditasi dilakukan oleh

BAN-PT atau LAM

Pasal 54 UU.No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

(1) Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas: a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri atas

usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan

b. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh seGap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

(2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan satuan standar yang melipuP standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar peneliGan, dan standar pengabdian kepada masyarakat.

(4) Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan nonakademik yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

SPM DikG (3) Dasar Hukum Standar Pendidikan Tinggi


Standar DikG

SN DikG Permendikbud No.49 Tahun

2014

Standar DikG

Ditetapkan perguruan

Gnggi

Standar Nasional Pendidikan

Standar Kompetensi Lulusan

Standar Isi Pbelajaran

Standar Proses Pembelajaran

Standar Penilaian Pembelajaran

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Standar Sarana dan Prasarana Pbelajaran

Standar Pengelolaan Pembelajaran

Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar Nasional PeneliGan

Standar Hasil PeneliPan

Standar Isi PeneliPan

Standar Proses PeneliPan

Standar Penilaian PeneliPan

Standar PeneliP

Standar Sarpras PeneliPan

Standar Pengelolaan PeneliPan

Standar Pendanaan & Pembiayaan PeneliPan

Standar Nasional PKM

Standar Hasil PKM

Standar Isi PKM

Standar Proses PKM

Standar Penilaian PKM

Standar Pelaksana PKM

Standar Sarpras PKM

Standar Pengelolaan PKM

Standar Pendanaan & Pembiayaan PKM

Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar.

Standar .

Dst

Standar Bidang Akademik

Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar.

Standar .

Dst

Standar Bidang Non-Akademik

SN DikG (Standar Minimal)

Standar DikG (Melampaui SN DikG)

Permendik- bud No. 49 Tahun 2014

Ditetapkan Perguruan Tinggi

SPM DikG (4) Standar Pendidikan Tinggi (Standar DikG)

+ +

dan


SPM DikG (5) Manajemen SPMI Pasal 52 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidkan Tinggi Penjaminan mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi

P

P

E P

P

Penetapan Standar DikP

Pelaksanaan Standar DikP;

Evaluasi (Pelaksanaan) Standar DikP;

Pengendalian (Pelaksanaan) Standar DikP; dan

Peningkatan Standar DikP.


Kelembagaan dan Proses SPM DikG SPM DikG (6)


BSNPT

Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi

Permen ristekdikP SN DikP

Tugas menyusun SN DikP

Tugas memenuhi Standar DikP

Data dan Informasi Status dan Perinngkat Terakreditasi

Permo honan

Akreditasi

Status dan Peringkat

Terkreditasi

KKNI dan AQRF

Lembaga Akreditasi Mandiri



Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

1111

2

3

5

6

8

Kemristek dikG Ditjen

Belmawa Direktorat Penjaminan

Mutu

4 Luaran SPMI SPME 7

9

Rancangan PermenristekdikG

SN DikG

BAN-PT

Perguruan Tinggi

Perguruan Tinggi

Perguruan Tinggi

1

2

3

4

6

5

7

8

9


Tahap Membangun Budaya Mutu Perguruan Tinggi

Peran Pemerintah : Externally driven Peran Perguruan Tinggi : Internally driven

Terima Kasih


kebijakan nasional spm dikti - november 2015

Documents