kebijakan pajak dan retribusi di provinsi sulawesi selatan
DESCRIPTION
Dari berbagai sumber penerimaan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan utama daerah. PAD dapat bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD menjadi menarik karena PAD juga menjadi sumber penerimaan terbesar daerah, terutama bagi daerah yang memiliki potensi yang besar. Jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga mampu mendorong perekonomian dan pembangunan daerah tersebut, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum.Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu Tahun Anggaran (TA) 2009 – 2013 cukup signifikan dengan rata-rata kontribusi sebesar 57,61 % per tahun.TRANSCRIPT
IKA MARIESCHA M.TANRO#P204214003
KEBIJAKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
DI PROVINSI SULAWESI SELATAN
MAGISTER PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAHKONSENTRASI STUDI MANAJEMEN PERENCANAAN
PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN
2015
TUGAS MATA KULIAH EKONOMI WILAYAH
LATAR BELAKANG
Wujud dari kebijakan desentralisasi yakni lahirnya otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam
pengambilan keputusan daerah yang lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri dan tidak bergantung subsidi dari pusat.
Dengan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, setiap daerah dituntut untuk dapat menggali sumber-sumber keuangan di daerahnya yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Salah satu sumber PAD yang memiliki kontribusi terbesar berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
DASAR PELAKSANAAN
Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, di mana Pemerintah Pusat memberikan bagian dana bagi hasil yang lebih besar kepada Pemerintah daerah dari sumber-sumber penerimaan yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.
Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tertanggal 1 Januari 2010 Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diganti menjadi Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
UU No. 33/2004Tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah
Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil pengolahan kekayaan
daerah yang dipisahkan Lain-Lain PAD yang sah
Secara garis besar, Akun Pendapatan Daerah terdiri atas 3 kelompok, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
Pajak Daerah Retribusi Daerah
Hasil pengolahan kekayaan
daerah yang dipisahkan Lain-Lain PAD yang sah
(Bantuan/hibah; Dana
penyesuaian; Dana darurat)
Bagi hasil pajak Bagi hasil SDA
Dana alokasi umum Dana alokasi khusus
Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
PAD
Dana Perimbangan
1) PAJAK DAERAHPajak Kendaraan BermotorBea Balik Nama Kendaraan Bermotor;Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan.2) RETRIBUSI DAERAHRetribusi Pelayanan Kesehatan;Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;Retribusi Izin Trayek;Retribusi Izin Usaha Perikanan.
PAD
1) HASIL PENGELOLAAN DAERAH YG DIPISAHKANBagian Laba Atas Perusda ;Penyertaan Saham pada:
PT. Bank Sulselbar;PT. ASKRIDA;PT. KIMA;PT. GMTD.
2) LAIN-LAIN PAD YG SAHPenjualan Kekayaan Daerah/Assetyang tidak dipisahkan;Jasa Giro Kas Daerah;Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;Pendapatan Denda dariKeterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
PAD
Pendapatan Denda Pajak;
Pendapatan dari Pengembalian;
Sumbangan Pihak Ketiga;
Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya.
1) BAGI HASIL PAJAKPajak Bumi dan Bangunan;Pajak Penghasilan Pasal 25 dan 29 Wajib Pajak Pribadi dalam Negeri dan PPh Pasal 21;Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (sejak Tahun 2010) 2) BAGI HASIL BUKAN PAJAK / SDAProvinsi Sumber Daya Hutan;Iuran Tetap/Landrent;Iuran Eksploitasi/Royalty;Penerimaan dari sektorPertambangan Gas Bumi (sejak Tahun 2011).3) DANA ALOKASI UMUM4) DANA ALOKASI KHUSUS
DANA PERIMBANGAN
Tambahan Penghasilan Guru PNSD;Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana
Daerah (DPIPD).
LAIN-LAIN PENDAPATAN YG SAH
Sepanjang Tahun Anggaran 2008-2012, pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan, yaitu dari Rp2,133 Trilyun lebih pada Tahun 2008, menjadi Rp 4,433 Trilyun lebih pada Tahun 2012.
Lima tahun terakhir, pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Selatan meningkat sebesar Rp2,300 Trilyun lebih, atau 107,81%.
PENDAPATAN DAERAH TA. 2010-2014
Penerimaan PAD meningkat sebesar Rp960 Milyar lebih, atau 77,51%, yaitu dari Rp1,238 Trilyun lebih pada Tahun 2008, menjadi Rp2,198 Trilyun lebih pada Tahun 2012 dengan rata-rata peningkatan sebesar 15,50% per Tahun
Penerimaan pajak daerah yang bertumbuh sebesar Rp881 Milyar lebih, atau 82,48%, yaitu dari Rp1,068 Trilyun lebih pada Tahun 2008 menjadi Rp1,949 Trilyun lebih pada Tahun 2012.
Merupakan dampak atas pemberlakuan peraturan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang pajak daerah yang berlaku pada tahun 2011 sebagai amanah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
PAD
BACK
Dalam struktur APBD Provinsi Sulawesi Selatan, PAD mampu memberi konstribusi rata-rata sebesar 57,61 % per Tahun, bahkan mencapai 63 % pada tahun 2011.
Konstribusi PAD mengalami penurunan pada tahun 2012 karena meningkatnya penerimaan yang bersumber dari pendapatan lain-lain yang sah sejak disalurkannya dana Bantuan Operasional Sekolah BOS melalui rekening Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Untuk Dana Perimbangan, terjadi peningkatan sebesar Rp454 Milyar lebih atau 50,76%, yaitu dari Rp894 Milyar lebih pada Tahun 2008 menjadi Rp1,349 Trilyun lebih pada Tahun 2012.
Peningkatan yang tertinggi terjadi pada tahun 2012 yang disebabkan karena pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menerima alokasi kurang bayar dari Dana Bagi Hasil PPH dan PBB tahun 2010 yang dialokasikan dalam APBNP 2012.
Berdasarkan data pertumbuhan realisasi pendapatan daerah TA. 2008-2012, Penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Lain-Lain yang Sah sangat fluktuatif karena penerimaan ini bukan bersumber dari potensi yang dimiliki oleh Daerah, melainkan sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah.
DANA PERIMBANGAN
LAIN-LAIN PAD YANG SAH
BACK
Peraturan Daerah No.3 Tahun 2008 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
Peraturan Daerah No.4 Tahun 2008 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
Peraturan Daerah No.5 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
Peraturan Daerah No.10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah; Peraturan Daerah No.9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; Peraturan Daerah No.10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan
Tertentu; Peraturan Daerah No.1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
Peraturan Daerah No.6 Tahun 2012 tentang Partisipasi Pihak ketiga dalam Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATANKebijakan Pendapatan Daerah sepanjang tahun 2008-2012
diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dengan memaksimalkan penggalian potensi pendapatan daerah melalui
program intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
EKSTENSIFIKASI
Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pajak dan retribusi daerah (perbaikan/renovasi tempat pelayanan, penambahan akses pelayanan pajak dan retribusi daerah);
Penguatan kelembagaan (s.d akhir tahun 2012, UPTD Dispenda telah terbentuk pada seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan dan beberapa UPTD di instansi teknis untuk pelayanan Retribusi Daerah);
Peningkatan kualitas SDM;Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah, lintas
Pemerintah Daerah/sektor/SKPD.Peningkatan monitoring dan evaluasi Pendapatan
Daerah;
INTENSIFIKASI
Penegakan Sanksi;Penyederhanaan birokrasi pelayanan (penerapan on
line sistem pelayanan pajak, penerapan standar ISO 9001-2000 di kantor Samsat, Samsat Keliling, Drive Thru Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor, Gerai Samsat di pusat perbelanjaan);
Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik ( SMS info pembayaran pajak kendaraan bermotor, pelayanan pembayaran retribusi pelayanan kesehatan yang terintegrasi dengan PT. Bank Sulselbar, pembentukan website)
Pemutakhiran data objek dan subjek pajak;Sosialisasi peraturan perundang-undangan di sektor
Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
KESIMPULANKeberadaan retribusi daerah tidak terlepas dari
diterapkannya otonomi daerah dan desentralisasi. Desentralisasi merupakan sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, khususnya dalam rangka memberikan pelayanan umum yang lebih baik dan menciptakan proses pengembalian keputusan publik yang lebih demokratis.
Potensi ekonomi daerah sangat menentukan dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah bagi penyelenggaraan rumah tangganya. Namun demikian, otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan hanya semata diukur dari jumlah PAD yang dapat dicapai tetapi lebih dari itu yaitu sejauh mana pajak daerah dan retribusi daerah dapat berperan mengatur perekonomian masyarakat agar dapat bertumbuh kembang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.
SEKIAN DAN
TERIMAKASIH