kebijakan pelaksanaan program keluarga · pdf filekesehatan ibu hamil/nifas anak usia di bawah...
TRANSCRIPT
KEBIJAKAN PELAKSANAANPROGRAM KELUARGA HARAPAN
TAHUN 2017Disampaikan pada:
Diklat Family Development Session
Oleh :DR. IR. R. Harry Hikmat, M.Si
Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial
Padang, 9 Maret 2017
•••
••
••
Latar Belakang PKHPenyaluran Bantuan PKHPendampingan dan Family DevelopmentSessionPKH AksesKomplementaritas dan Sinergitas PKH denganProgram Bansos LainnyaHasil Evaluasi Dampak PKHAlur dan Mekanisme PKH
2
OUTLINE
Program Keluarga Harapan (PKH)adalah program pemberian bantuansosial bersyarat kepada keluargamiskin (KM) yang ditetapkan sebagaikeluarga penerima manfaat PKH.Dalam istilah internasional dikenaldengan Conditional Cash Transfers(CCT).
Apa itu PKH?
4
TUJUAN PKH
meningkatkan tarafhidup keluarga penerimamanfaat melalui akseslayanan pendidikan,kesehatan, dankesejahteraan sosial
mengurangibebanpengeluarandanmeningkatkanpendapatankeluarga miskindan rentan
menciptakanperubahanperilaku dankemandiriankeluargapenerimamanfaat dalammengakseslayanankesehatan danpendidikan sertakesejahteraansosial
mengurangikemiskinan dankesenjanganantar kelompokpendapatan
“Di banyak negara berkembang, program perlindungan sosial adalah bagian penting dalam strategi pembangunan. Perlindungansosial bertujuan mengurangi risiko sosial, meningkatkan kesetaraan, mengurangi kemiskinan karena potensi manfaat jangkapanjang perubahan perilaku positif akibat kondisionalitas dalam CCT.” (A Philosophical Framework for Conditional Cash Transfers,Jaron Abelsohn, 2011)
Keluarga penerima manfaat(KPM) PKH adalah keluargamiskin yang memenuhi minimalsatu kriteria sbb:
KomponenKesehatan
Ibu Hamil/Nifas
Anak usia dibawah 6 tahun
KomponenPendidikan
SD
SMP
SMA
KomponenKesejahteraan
Sosial
Disabilitas Berat
Lanjut Usiamulai dari 70
tahun
Komponen PKH
Syarat Kepesertaan PKH
6
Misi PKH
Mendukungtarget
penurunanangka
kemiskinan7–8 %
(RPJMN)
Penurunankesenjangan
(gini ratio)
PerluasanAkses
LayananKesehatan
LayananPendidikan
LayananKesejahtera
an Sosial
DampakPKH
Meningkatnya angkakunjungan ke Faskes
dan mengurangistunting
Meningkatkan AngkaPartisipasi Kasar
(enrollment rate) SD danSMP
Efektivitas paling tinggimenurunkan gini ratio
Meningkatnyakonsumsi rumah
tangga
Program prioritasnasional Center of Excellencepenanggulangankemiskinan yangmensinergikanberbagai programperlindungan danpemberdayaan sosialnasional
Kedudukan PKH
PERIODE PROGRAM SELAMA 6 TAHUN
Fungsi Strategis PKH
7
Validasi Terminasi
•
•
•
•
Data sasaran: BDT danIndeks KemiskinanDaerah serta verifikasi &validasi pendamping PKHPerubahan sasaran dariRumah Tangga menjadiKeluargaTambahan komponenKesejahteraan Sosial(Penyandang DisabilitasBerat dan Lanjut Usia 70tahun ke atas)Penyebutan KeluargaPenerima Manfaat (KPMPKH)
Kepesertaan
•
•
•
Maksimum 3 orang sesuaikondisionalitasFamily DevelopmentSession (FDS) diberikanpada semua peserta PKHKomplementaritas KPMPKH sebagai sasaranutama program KIP, KIS,KKS, Rastra, Kube.Rutilahu, subsidi LPG,subsidi pupuk, subsidi PLN
Bantuan Sosial
•
•
•
Perluasan InklusiKeuangan melaluiBantuan Sosial Non Tunaiyang disalurkan melaluiE- Warong KUBE-PKH danAgen Bankpenyaluran non tunaiKPM PKH didampingioleh Pendamping PKHdan Petugas BankDibangun Dashboardrealtime
Sumber Daya
•
•
•
•
•
Prioritas Diklat FDS untuksemua Korwil, Korkot/KorkabBimtek FDS bagi seluruhpendampingRekruitmen pendampingdan operator on lineStandarisasi diklat danBimtekKerjasama dengan BankDunia, GIZ, WFP, UNICEF,AUSAID/DFAT danPerguruan Tinggi
Inisiatif Baru PKH
1.2.
3.4.5.
Dasar Hukum:Peraturan Presiden tentang Bantuan Sosial Non Tunai
PMK No. 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas PMK No. 254/PMK.05/2015 Tentang Belanja Bantuan Sosial PadaKementerian Negara/Lembaga
Permensos tentang pelaksanaan PKH (finalisasi)SK Dirjen Nomor 12/LJS.SET.OHH/09/2016 Tentang Pedoman Umum PKH Perjanjian Kerjasama Dengan Bank Himbara (BNI, BRI, BTN dan Mandiri ) 8
Alur Kerja
1.
2.3.
4.
5.
Alur kerja PKHterdiri atas limakegiatan utamayaitu:
PenetapanSasaran (targeting)
Seleksi SDMPendidikan dan
PelatihanPelaksanaan
PKH selama enamtahun
Transformasi
Untuk menyukseskan kegiatan utama PKH diselenggarakan pula kegiatan pendukung berupa Rapat Koordinasitingkat Pusat (Rakorpus), Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas), Rapat Koordinasi Daerah (provinsi dankabupaten/kota), Bimbingan Teknis, E-Learning, dan Monitoring Evaluasi dan Sistem Penanganan Pengaduan.
9
Penetapan Sasaran (Targeting)
1. Sumber Data
Data Terpadu Program
Penanganan Fakir Miskin
(Peraturan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/2016 tanggal 3 Mei 2016 tentangMekanisme Penggunaan Data Terpadu
Program Penanganan Fakir Miskin)
a)
b)
c)
2. Arah kebijakanpenanggulangankemiskinan
Skala prioritas percepatanwilayah penanggulangankemiskinan.Wilayah korban bencanaalam dan bencana sosial.Wilayah perbatasan danKomunitas Adat Terpencil(KAT).
Penetapan sasaran (targeting) dilakukan dalam rangka perluasan jangkauanKeluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. Penetapan sasaran memperhatikanhal berikut:
10
Cakupan PKH Tahun 2007-2017
508 767.4 923.9 929.41282.2 1967 3536 5548 6471 7795
11340
0.39 0.62 0.73 0.771052.2 1492.5
2326.52797.8 3511
5981.5 6000
0
4000
8000
12000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20170
7000
ANGGARAN PKH (MILIAR Rp) CAKUPAN PKH (000) KELUARGA
•
•
PKH bertujuan untuk memberikan transfer sosial bagi orang miskin dan untuk mengurangi kemiskinan danketimpangan dengan memberikan insentif pada keluarga miskin untuk berinvestasi dalam modal sumberdaya manusia anak-anak mereka;PKH mempromosikan perubahan sosial melalui
Insentif perubahan perilaku melalui prasyarat kesehatan dan pendidikan bagi anak-anak dan ibu hamil atauibu menyusui untuk pencairan bantuanMemfasilitasi sesi FDS yang di antaranya berfokus pada mempromosikan pengelolaan keuangan rumahtangga yang lebih baik, praktik pengasuhan, perilaku kesehatanMemberikan layanan inklusif bagi lansia dan penyandang disabilitas berat
11
Perkembangan dan CakupanCCT Beberapa Negara
Jika dibandingkan dengan negara pelaksana CCT di dunia, cakupan CCT diIndonesia tertinggal jauh.
Sumber: Bank Dunia, 2015
12
Hak KPM PKH
Mendapatkanbantuan uang
tunai yangbesarnya
disesuaikandengan
ketentuanprogram.
MendapatkanIayanan di fasilitas
kesehatan,pendidikan,
kesejahteraan sosialbagi seluruh
anggota keluargasesuai
kebutuhannya
Terdaftar danmendapatkan
program-programkomplementer
penanggulangankemiskinan Iainnya.
14
Kewajiban Peserta
Ibu hamil/Nifas
•
•
•
Pemeriksaan kehamilan difaskes sebanyak 4 kali dalam3x trimester.Melahirkan oleh tenagakesehatan di faskes.Pemeriksaan kesehatan 2 kalisebelum bayi usia 1 bulan.
•
•
Usia 0-11 bulan :Imunisasi lengkap sertapemeriksaan berat badan setiapbulan.
Usia 6-11 bulan : Mendapat suplemen vit A
•
•
•
Usia 1-5 tahun : imunisasi tambahan dan pemeriksaan berat badan,setiap bulanUsia 5-6 tahun :Pemeriksaan berat badan setiap 1 bulan danmendapatkan Vit A sebanyak 2 kali dalam setahunUsia 6 – 7 tahun:
Timbang badan di faskes
•
•
Usia 6-21 tahun yang belummenyelesaikan pendidikandasar (SD, SMP, SLTA) :Terdaftar di sekolah/
pendidikan kesetaraanMinimal 85 % kehadiran
dikelasBalitaBayi
PenyandangDisabilitas
Berat
AnakSekolah
1.
2.
Disabilitas Berat:Pemeliharaan kesehatan sesuaikebutuhan.Pemeriksaan kesehatan dapatdilakukan oleh tenaga kesehatanmelalui kunjungan ke rumah (homecare)
1.
2.
Lansia 70 tahun ke atas:Pemeriksaan kesehatan dapatdilakukan oleh tenaga kesehatanatau mengunjungi puskesmassantun lanjut usia (jika tersedia).Mengikuti kegiatan sosial (day caredan home care)
15
Pemenuhan Kewajiban1.
2.
KPM PKH yang memenuhikewajibannya akanmendapatkan hak sesuaiketentuan program.KPM PKH yang tidakmemenuhi kewajibandikenakan penangguhan dan/atau penghentian bantuan.
16
TransformasiKepesertaan PKH
1.
2.
3.
Tujuan transformasi kepesertaan PKH:Untuk meminimalisir dampakpsikologis (shock atau retrievalsyndrome) peserta setelah tidaklagi menerima bantuan;Memastikan aspek keberlanjutanakan perubahan perilaku positifbidang pendidikan dan kesehatan;danMemastikan terjadi peningkatankesejahteraan sosial ekonomikeluarga secara berkelanjutan.
#7 Transformasi Kepesertaan PKH
Sumber: Pedoman Pelaksanaan PKH, 2016
17
Mulai Bulanke-3
Bulanke-6
Bulanke-24
Bulanke-36Sumber: Graduation model, CGAP
ANALISISPASAR
TARGETING
BANTUAN KONSUMSI/PENDAPATAN
TABUNGAN (mulai dibangun budaya menabung untuk inklusi keuanganselanjutnya)
TRANSFERASET
PENDAMPINGAN
Penghidupanyang
BerkelanjutanKemiskinanKronis
Komponen utama pendekatan/model graduasi
PELATIHANKETERAMPILAN
Melalui a.l. KUBE, PNPM, KUR, E-Warong KUBEPKH dsb
Melalui Bimsos,FDS dan berbagai ketrampilanlain
G2P in Fiji (Source: CGAP)
SASSA card in South Africa.Source: CFI-ACCION
Melalui a.l. PKH, ASLUT, ASPDB, KIS,KIP,dsb
KKS, PKSA
18 18
PENYALURAN BANTUAN PKHTAHUN 2017
Nilai bantuan SAMAper keluarga (flat benefit)
3Mekanisme TUNAIdan NON TUNAI
4
Bantuan PKH berupa UANG
1 Rp
Penyaluran Bantuan adalah penyaluran dana bantuan PKH yang disalurkan dariRekening Pemberi Bantuan Sosial ke Rekening Penerima Bantuan Sosial
Disalurkan 4 TAHAPdalam 1 tahun
2
20
Menyederhanakan Besaran ManfaatDari Banyak Variasi Komponen PKH
––––
––––
Jauh lebih sederhana, lebih transparan danlebih mudah dipertanggungjawabkan
Lebih transparanRisiko moral hazard lebih kecilAdministrasi lebih sederhanaSistem dapat menghitung manfaat secaraotomatisRekonsiliasi dan audit jauh lebih mudahKeluhan lebih sedikitDapat diprediksi secara fiskalMudah untuk penyesuaian jika terjadipenghematan anggaran
Kesederhanaan penting bagi program yanglebih besar dan sedang berkembang
21
NO KOMPONEN BANTUAN INDEKS BANTUAN(Rp/tahun/keluarga)
1 KPM reluger 1.890.000,-
2KPM Lanjut Usia 2.000.000,-
3KPM PenyandangDisabilitas
2.000.000,-
4KPM di Papua danPapua Barat
2.000.000,-
Keuntungan penyaluran Bansos & Subsidi Non Tunai Melalui Sistem AgenPerbankan
Tepat sasaran kepada Penerima, serta sesuai dengan alokasi dariPemerintah untuk Bansos & Subsidi, guna meminimalisir kebocorananggaran (pemotongan biaya di luar ketentuan bagi penerima)
Agen Bank berupa warung sembako, toko kelontong dan sejenisnya,yang aktivitasnya juga bisa melayani transaksi perbankan terbatas(pembukaan rekening, penarikan – penyetoran, pembayaran),termasuk pencairan Bansos & Subsidi, ditempatkan di sekitarpenerima.
Edukasi Penerima Bansos & Subsidi tentang perbankan – menabungdan IT
Menyatukan bansos & subsidi dalam 1 sistem perbankan Indonesia
24
Solusi Penyaluran Bansos & Subsidi menggunakanKartu Keluarga Sejahtera
•
••
Fitur TabunganTabungan adalah Simpanan berupa RekeningBank yang dapat ditarik secara tunaiProduk TabunganKU – LakupandaiMendukung program Keuangan Inklusif
••
••
Fitur e-Wallete-Wallet adalah Simpanan uang elektronikDapat digunakan belanja barang / tidak bisa ditarik TunaiKuota BarangContoh fitur penyimpanan bantuan dan subsidi ;PKH, Bantuan Pangan, Pendidikan, Gas, Pupuk danProgram Pemda
Kartu Keluarga Sejahtera merupakan Media Penyaluran Bansos & Subsidi dengan Menggunakan Kartuyang dikeluarkan perbankan, Berbasis Tabungan dimana data penerima akan terekam dalam kartutersebut. Yang berfungsi sebagai kartu tabungan dan dompet (e-wallet) untuk belanja dari alokasi kuota.
25
Kartu Masyarakat Indonesia Sejahtera : kartu Bansos & Subsidi berbasis saving account/ produk“Tabunganku” yang dielangkapi sistem e-wallet (quota) untuk menampung berbagai bansos/ bersifatCombo.
Kartu Keluarga Sejahtera dapat disinergikan antar kementerian untuk penyaluranberbagai program Bansos & Subsidi.
26
Kemudahan Tempat Pencairan Bansos & Subsidi melalui 4 BankHimpunan Bank Negara (Himbara)
Outlet 18.921BRI 10.628 outletMandiri 2.500 outletBNI 1.959 outletBTN 3.834 outlet
ATM 60.992BRI 23.125 ATMMandiri 18.939 ATMBNI 16.977 ATMBTN 1.951 ATM
EDC/Mini ATM 551.485BRI 137.920 EDCMandiri 285.947 EDCBNI 127.618 EDC
Agen 137.602BRI 72.768 Agen BRI LinkMandiri 30.000 AgenBNI 35.143 Agen 46BTN 141Agen
Jumlah outlet dan Channel serta Agen Bank-bank Himbaraadalah yang terbesar dan tersebar di seluruh pelosok tanah air
1.2.3.
Bank Himbara merupakan Agen PembangunanBank Himbara merupakan Buku III dan Buku IVBank Himbara memiliki jumlah outlet, ATM, Agen / EDC yang dapat meng-coverseluruh lokasi Bansos & Subsidi
27
Model Penyaluran Bantuan Non Tunai
Bulk Registrasi (Registrasi SecaraKolektif)
Menghemat Waktu & Biaya Menghilang potensi antrean dalampebukaan rekening
Edukasi / SosialisasiBerkesinambungan(Kerjasama Kementerian dan bank)
Masyarakat PenerimaAgen BankTenaga Pendamping
PenyaluranSimplifikasi prosespenyaluranBebas biaya Administrasi
Penarikan Dana di agenMinimalisir biaya transportMenghindari potensi antreanEfisien & Efektif terhadap waktu
28
Dashboard Report & Monitoring
Monitoring penyaluran dan penyerapan bansos & subsidi dibuatkan Online Report RealtimeCakupan Monitoring dapat dilakukan secara Nasional dan per program KementerianMonitoring dapat mengetahui mulai dari Skala nasional sampai dengan Desa / Kelurahan dan per Penerima /KeluargaMemiliki data Bansos & Subsidi yang akurat dan terrekam dalam CIF masing-masing Bank
Penyaluran &Penyerapan
Per Penerima
NominalPenyaluran& Penyerapan
Penyaluran perProgram
29
Transaksidi Agen/Merchant
Transaksi
di Bank Penarikantunai
Tarik/setortunai
••
BerbasisKartuBerbasis SIMCardBerbasis NFCBerbasis Web
SavingAccountTransaksi di
KantorCabang
Bank/ATM
Transaksie-voucher
••
TransferantarbankInformasirekeningpembayaran
Transferke savingaccountSub
Akun TransaksiperbankanlainnyaListr
ikRaskin
PIP
LPG
PKH
Sesuai arahan Presiden, manfaat program harus disalurkan melalui rekening tabungan (SavingAccount) dimana dana
yang ditempatkan tercatat sebagai dana pihak ke-tiga (DPK)M
oda
Tran
saks
i30
Konsep Integrasi Penyaluran Non TunaiBantuan Sosial dan Subsidi
(Sesuai Arahan Presiden)
KKS (baru) Berfungsi sebagai Kartu Debit/ATM*
Tampak depan KKS
Tampak belakang KKS dengan ciri Bankpenerbit
* Pencetakan KKS (baru) tanpaAPBN
Kertas Print-out e-wallet
---
-
-
Keunggulane-wallet; Masing2 saldobansos tertera &mudah terbaca:Subsidi LPGBantuan PKHBantuan Pangan
(Rastra)Saldo Rekening
(saldo tabungan)Dan bansos
lainnya……
33
Penangguhan dan PenghentianBantuan
Tidak Dapat Bantuan Mendapatkan BantuanKembali
Dihentikan
Bantuan ditangguhkan bilasalah satu anggota KPM PKHtidak memenuhi komitmenyang telah ditentukan untuk 1kali siklus penyaluranbantuan (3 bulan berturut-turut) dengan tidakmendapatkan bantuan padatahap tersebut untuk bantuantunai.
Apabila pada tahapberikutnya seluruh anggotaKPM PKH memenuhikomitmen, maka bantuanpada tahap sebelumnyadiakumulasikan pada tahapberikutnya untuk mekanismeTunai.
Kepesertaan PKH akandikeluarkan jika KPM PKHtidak memenuhi komitmenverifikasi yang telahditentukan untuk 3 kali siklusPenyaluran bantuan (9 bulanberturut-turut) melaluiinvestigasi dalam monitoringdan evaluasi kegiatan danbantuan yang ada dalamrekening penerima akandikembalikan ke Kas Negara.
Mekanisme Tunai
36
Tidak Dapat Bantuan Mendapatkan BantuanKembali
Dihentikan
Jika KPM PKH tidakmemenuhi komitmen yangtelah ditentukan untuk 1 kalisiklus penyaluran bantuan (3bulan berturut-turut) denganmemblokir dana yang adapada rekening untuk bantuanNon Tunai
Apabila pada tahapberikutnya KPM PKHmemenuhi komitmen, makabantuan yang ditangguhkansebelumnya dapat ditarikuntuk bantuan Non Tunai.
Kepesertaan PKH akandikeluarkan jika KPM PKHtidak memenuhi komitmenverifikasi yang telahditentukan untuk 3 kali siklusPenyaluran bantuan (9 bulanberturut-turut) melaluiinvestigasi dalam monitoringdan evaluasi kegiatan danbantuan yang ada dalamrekening penerima akandikembalikan ke Kas Negara.
Penangguhan dan PenghentianBantuan
Mekanisme Non Tunai
37
Pendampingan
•
•
•
Pendamping melakukan fungsi fasilitasi,mediasi dan advokasi terhadap KPM.
Memastikan bantuan tepat sasaran,tepat jumlah, dan tepat waktu. Mengadakan pertemuan kelompokbulanan dengan KPM PKHdampingannya dalam formatPertemuan PeningkatanKemampuan Keluarga (P2K2) Melakukan fungsi penangananpengaduan
39
PERUBAHAN PERILAKU DALAM PKH
Bantuan Tunai dengan syarat pemenuhan kondisionalitas.Kewajiban Pemenuhan kondisionalitas oleh KPM adalahinstrumen dalam membentuk perilaku yang diinginkan dengancara memberikan reward (bantuan tunai) ketika kewajiban ituterpenuhi dan punishment (hukuman) berupa potongan/penangguhan ketika kewajiban tidak dipenuhi.
Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)Proses belajar secara terstruktur untuk memperkuat terjadiperubahan perilaku pada KPM. P2K2 bertujuan meningkatkanpengetahuan, pemahaman mengenai pentingnnya pendidikan,kesehatan dan pengelolaan keuangan bagi keluarga.
PERJALANAN P2K2
2013-2014 P2K2 disusun dan diujicoba di 3 provinsi (DKI,Jabar,Jatim) denganmelatih 440 pendamping
2015- Diklat P2K2 mulai secara regulardilakukan dengan melatih 1040Pendamping kohort 2007-2008 dari11 provinsi
2016- Inisiatif Baru PKH- P2K2diberikan kepada semua KPMPKH. P2K2 menjadi bagian daribusiness process PKH
2017 - Pelaksanaan diklat dan sosialisasi P2K2 secaralebih luas. Pelaksanaan P2K2 sebagai bagiandari ukuran kinerja Pendamping PKH
Membantu Ibu KPM dalammengenali masalah yang
dihadapinya dalampengelolaan aspek
pendidikan, kesehatan dankeuangan keluarga
• 1
Membantu Ibu KPMmengenali risiko yang
akan dihadapi jikatidak mengelola
aspek pendidikan,kesehatan dan
keuangan keluargadengan baik.
• 2
Meningkatkankepercayaan diriIbu KPM bahwamereka dapat
melakukanperbaikan untukmencegah risiko
tersebut.
• 3
Proses Perubahan Perilaku KPM (P2K2)
43
•
•
•
•
•
•
MenjadiOrangtua hebatMemahamiPerilaku danbelajar anak usiadiniMeningkatkanperilaku baikanakBermainsebagai caraanak belajarMeningkatkankemampuanbahasa anakMembantuanak sukses disekolah
•
•
•
•
•
PengelolaanKeuanganKeluargaTabungandan KreditUsaha Mikro,KecilMenengahKewirausahaanPemasaran
•
•
•
•
Perlindungan AnakHak AnaktermasukAnakBerkebutuhan KhususMencegahKekerasandalamRumahTanggaPerlindungan Ibu
••
•
•
•
GiziPelayananIbu Hamildan bersalinPelayananIbu NifasdanMenyusuiPelayananBayiPelayananRemajaPerilakuHidup Bersihdan Sehat(PHBS)
Modul PeningkatanKemampuan Keluarga
Pendidikan Ekonomi Perlindungan AnakKesehatan
•
•
KesejahteraanLansiaDisabilitas
Kesejahteraan Sosial
MODUL P2K2
PKH AksesProgram pemberian bantuan sosial dengan pengkondisian secara khusus untukmeningkatkan aksesibilitas keluarga miskin dan rentan terhadap layanan sosialdasar yang berada di wilayah sulit dijangkau.
1.2.3.
Kriteria Wilayah:
Daerah TertinggalDaerah TerpencilDaerah/PulauTerluar
1.2.
3.
4.
Mekanisme Pelaksanaan:
Sumber Data (melibatkan Pemda)SDM Pelaksana (diutamakan SDMlokal)Validasi, Verifikasi danPemutakhiran Data (perlakuankhusus)Penyaluran Bantuan (2 tahap /tahun)
45
PKH
PIPProgram Indonesia
Pintar(KIP)
PISProgram Indonesia
Sehat( PBI KIS)
KUBE/UEP(E-Warong KUBE-
PKH)
RASTRA
RUTILAHU
Subsidi LPG
Subsidi Pupuk
Subsidi PLN
ASLUT
ASPDB
Program Komplementer PKH
47
Rencana Pelaksanaan Integrasi Subsididan Bantuan Sosial Non-Tunai 2017
•
•
•
Bantuan Sosial Non Tunai PKH Menjangkau 3juta KPM di 98 Kota & 200 Kab.
Bantuan Sosial Pangan Non Tunai Menjangkau 1,4juta KPM di 45 Kota & 3 Kabupaten
Bantuan Sosial Energi (LPG) Bantuan Rp.40.500/KPM (Rp. 4.500/Kg x 3 Tabung 3 kg). Uji coba akan dilaksanakan mulai April di Bali, Batam & Bangka. Pelaksanaan oleh Kementerian ESDM.
PerbandinganEfektivitas dan Pengeluaran
PKH terbukti menjadi program bantuan sosial yang memiliki tingkat efektivitas palingtinggi terhadap penurunan koefisien gini.
Sumber: Bank Dunia, 2015
52
Dampak TerhadapKonsumsi Rumah Tangga
PKH berhasil meningkatkan konsumsi rumah tangga penerima manfaat diIndonesia sebesar 4,8%.
Sumber: TNP2K, 2015
53
Dampak TerhadapAngka Partisipasi Kasar SD dan SMP
PKH juga memberikan dampak yang penting dalam pendidikan. Peningkatan AngkaPartisipasi Kasar (enrollment rate) SD dan SMP sejalan dengan tujuan PKH untukmendorong akses pendidikan kepada anak usia sekolah.
Sumber: TNP2K, 2015
54
Dampak Terhadap Kesehatan
Dampak utama dari PKH terhadap kesehatan dapat terlihat pada kunjungan sebelummelahirkan, imunisasi, dan lambatnya atau berhentinya pertumbuhan. Dampak PKHterhadap kunjungan sebelum melahirkan hampir setara dengan dampak dari programCCT Meksiko (Meksiko)
Sumber: TNP2K, 2015
55
•
•
•
•
•
Hal-hal yang menonjol dari duaEvaluasi Dampak RCT :
Kenaikan konsumsi per kapita (+5-10%);Kenaikan belanja pangan untukprotein (+6.8%); Penurunan penderita kerdil berat/severe stunting (- 2.7 %); Kenaikan persentase anak yangmelanjutkan ke pendidikanmenengah (+8.8 %); Penurunan jumlah pekerja anak;
7
8
22
Pre-Natal Visits
Completed imm...
Growth Monitori...
0 25Percentage
point...
Dampak kesehatan
Sumber: TNP2K 2015 dan Bank Dunia 2012, 2015
1.84.5
2
9.5
3.9 5
G... G...0
10
P e r s e n t a s e
Perbandingan dampak positifpendidikan
PKHPantawid Pamilya (Phillipines)Familias en Accion (Colombia)Sunday, March 12, 2017 56
Hasil evaluasi dampak jangka panjang menunjukkan bahwa PKH akanmemberikan dampak besar atas layanan kesehatan dan pendidikansebanding dengan program-program CCT lain
•
•
Dengan perluasan dari 3,5 ke 6 jutakeluarga pada akhir 2016, PKHdiprediksi mengurangi kemiskinansebesar 0,8 poin persentase padatahun 2017, (dengan hal-hal lainnyatetap sama).Ini diestimasi bisa menurunkanangka kemiskinan saat ini 10,7%(September 2016) menjadi 9,9%.
Indikator DampakAngkakemiskinan - 0.84
Kedalamankemiskinan(poverty gap)
- 0.244
Kesenjangan(Gini) - 0.248
PKH bisa hasilkan dampak langsung dan signifikanpada kemiskinan
-
-
Dampak ini akan sejalan dengan program CCT skala besar lain di seluruhdunia.
Meksiko, Oportunidades / Prospera mengurangi nasional sebesar 1,8persen.Filipina, 4P mengurangi kemiskinan sebesar 1,4 persen.
Sumber: Susenas 2014 & Perhitungan World Bank 2016.
Di Q1 2016, angka kemiskinan turun 0,4 persen. Diperkirakan bahwasepertiga dari penurunan ini adalah karena ekspansi PKH pada akhir2015.
Sunday, March 12, 2017 2
Cakupan Rastra, PBI dan PIP dalam 10% RumahTangga Termiskin pada tahun 2016 •
•
•
Tidak terkoordinasinya pelaksanaanantar institusi yang berbeda telahmenyebabkan tidak terintegrasinyaantar program yang menargetkanpada kelompok populasi yang sama Dibutuhkan penguatan dan doronganyang kuat untuk hanya menggunakansatu data penerima manfaat (singlesocial registry of beneficiaries) Dengan memastikan bahwa 6 jutakeluarga PKH juga menerima PIP danRastra, pengurangan kemiskinantambahan sekitar 0,6 poin persentasebisa tercapai
Integrasi yang lebih baik di program bantuan sosial bisamenghasilkan dampak langsung mengurangi kemiskinan
25%
10%
9.7%
Sumber: Susenas 2016 March & Susenas 2014, Perhitungan World BankSusenas 2016 tidak mempunyai informasi tentang PKH
Sunday, March 12, 2017 3
Hasil simulasi (awal)Skenario Estimasi dampak pada Perkiraan
kebutuhananggaran(Rupiah triliun)
Kemiskinan(dari 10.7)
Gini (dari39.4)
1a. Perluasan terakhir: 3,5 sampai 6 juta keluarga denganindeks bantuan 2016
-0.84 -0.24 11.4
1b. Perluasan terakhir: 3,5 sampai 6 juta keluarga denganindeks manfaat tetap/ flat (1,890,000 Rupiah / tahun)
-0.73 -0.22 11.4
2a. 1b + 150,000 lansia menerima 2,000,000 Rupiah /tahun
-0.94 -0.30 11.6
2b. 2a + 6 juta keluarga PKH juga menerima Rastramelalui BPNT (110,000 Rupiah per keluarga per bulan)
-1.6 -0.48 11.6 -- 18.7*
2c. 2b + 6 juta keluarga PKH juga menerima PIPberdasarkan eligibilitas
-1.8 -0.54 11.6 -- 25.4*
3a. 2c dengan perluasan sampai 7 juta keluarga -2.3 -0.64 13.5 -- 30.4*
3b. 2c dengan perluasan sampai 9 juta keluarga -2.9 -0.87 17.4 -- 40.3*
* Perkiraan kebutuhan anggaran terikat bila cakupan BPNT / PIP untuk keluarga PKH adalah di ataskeluarga yang sudah menerima BPNT / PIP
Sunday, March 12, 2017 4
DATA TARGETING
PERTEMUANAWAL
DAN VALIDASI
FDS/P2K2 VERIFIKASI
MENGGUNAKANLAYANAN
PENYALURAN
PEMUTAKHIRAN DATA
PEMENUHAN SYARAT
KOMITMEN
SELESAI
SANKSI
DaftarCalonPeserta
Komposisi Keluarga
Formulir
DIT JSK
Pendamping
PUSDATIN KESOS
Ya
Tidak
•
•
Pengisian formulirdilakukan olehpendamping
Data verifikasi disahkanoleh petugas faskes,fasdik dan faskesos.
Tidak
Ya
Pendamping-- Data berubah Pelaporan
Faskes/Fasdik/Faskesos
#1 Alur Pelaksanaan PKH
MONITORING
EVALUASI
SISTEMPENGADUANMASYARAKA
T
61
#2 Penetapan Sasaran
PersiapanDaerah
•
•
•
Pembetukan TimKoordinasi PKHPenyediaaninfrastruktur diKab/Kota,kecamatanSosialisasi
DataAwal
Validasi
• Dit. JSKmenetapkan DataAwal untukValidasi
Penetapan Lokasi
•
•
Dit. JSKmenetapkankuotaSK DirjenLinjamsos ttgPenetapanLokasi PKHtahun berjalan
SumberData
•
•
Data TerpaduProgramPenanganan FakirMiskin(Permensos No. 10/HUK/2016)
62
#3 Pertemuan Awal & Validasi
• SosialisasiProgram
PertemuanAwal
••
Pencocokan DataPenetapan Peserta
Validasi
63
KetentuanIndeks dan Komponen Bantuan
#4 PenyaluranBantuan
NO KOMPONEN BANTUAN INDEKS BANTUAN (Rp/tahun/keluarga)
1 KPM reluger 1.890.000,-
2KPM Lanjut Usia 2.000.000,-
3KPM Penyandang Disabilitas 2.000.000,-
4KPM di Papua dan Papua Barat 2.000.000,-
Sumber: SK Menteri Sosial RI No………………..
64
PENYALURAN BANTUAN PKHTAHUN 2017
Bantuan PKH berupa UANG
1 Rp
Penyaluran Bantuan adalah penyaluran dana bantuan PKH yang disalurkan dariRekening Pemberi Bantuan Sosial ke Rekening Penerima Bantuan Sosial
PENYALURAN BANTUAN
KasNegar
a
PENCAIRAN BANTUAN
Rp
Rek.KPM diBank /Pos
Rek.BankPenyalur
KPM
65
Ketentuan Bantuan PKH
»
1.
2.
TUNAI Transfer dana dari Kas Negarake lembaga bayar disalurkantiap tahap Bantuan dicairkan ke rekeningKPM sebanyak 4 tahapTahap 1= Rp 500.000,-Tahap 2= Rp 500.000,-Tahap 3= Rp 500.000,-Tahap 4= Rp 390.000,-
#4 PenyaluranBantuan
»1.
2.
NON TUNAI
Transfer dana dari Kas Negara kelembaga bayar dapat disalurkan sekaligus Pencairan bantuan hanya dapatdilakukan oleh KPM sebanyak 4 tahap:
Tahap 1= Rp 500.000,-Tahap 2= Rp 500.000,-Tahap 3= Rp 500.000,-Tahap 4= Rp 390.000,-
66
Jadwal Penyaluran Tiap Tahap
Feb
MeiJan Feb Mrt Apr
AgtApr Mei Jun Jul
NovJul Agt Sep Okt
11223344
Okt Nov Des Jan
PEMUTAHIRAN DATA
PEMUTAHIRAN DATA
PEMUTAHIRAN DATA
PEMUTAHIRAN DATA
Bulan VerifikasiBulan Verifikasi Bulan PengajuanData Bayar
Bulan Penyaluran
67
Kepesertaan
1. VerifikasiKomitmen
2.Pemutakhiran
Data
3. PertemuanPeningkatanKemampuan
Keluarga (P2K2)
4. ProgramKomplementer
#5 PengembanganKepesertaan
68
Verifikasi Komitmen
Terdaftar(Enrollment)
•••
Fasilitas KesehatanFasilitas PendidikanFasilitas KesejahteraanSosial
Kehadiran(Attandanc
e)
•••
Fasilitas KesehatanFasilitas PendidikanFasilitas KesejahteraanSosial
#5Pengembangan
Kepesertaan
Verifikasi komitmen dilakukan dalam2 hal yaitu:
Verifikasi komitmen berlaku untukseluruh anggota keluarga pesertaPKH.
69
Pemutakhiran Data
•••
••••
••
Pemutakhiran data adalah perubahan sebagianatau seluruh data awal yang tercatat padamaster database. Contoh pemutakhiran meliputi:
Perubahan tempat tinggalKelahiran anggota keluargaPenarikan anak-anak dari program (kematian,keluar/pindah sekolah, dan sebagainya)Masuknya anak-anak baru ke sekolahIbu hamilPerbaikan nama atau dokumen-dokumenPerubahan nama ibu/perempuan penerimaPKH (menikah/cerai, meninggal, pindah/bekerja di luar domisili)Perubahan fasilitas kesehatan yang diaksesPerubahan variabel sinergitas program
#5Pengembangan
Kepesertaan
70
PENDIDIKAN: Menjadi Orangtua hebat , Memahami Perilaku dan belajar anak usia dini, Meningkatkan perilaku baik anak, Bermain sebagai cara anak belajar ,Meningkatkan kemampuan bahasa anak, Membantu anak sukses di sekolah
Pertemuan PeningkatanKemampuan Keluarga
(P2K2)
KESEHATAN: Gizi, Pelayanan Ibu Hamil dan bersalin, Pelayanan Ibu Nifas dan Menyusui, Pelayanan Bayi, Pelayanan Remaja, Perilaku Hidup Bersih danSehat (PHBS)
EKONOMI: Pengelolaan Keuangan Keluarga, Tabungan dan Kredit, Usaha Mikro, Kecil Menengah, Kewirausahaan, Pemasaran
PERLINDUNGAN ANAK: Perlindungan Anak, Hak Anak termasuk Anak Berkebutuhan Khusus, Mencegah Kekerasan dalam Rumah Tangga,Perlindungan Ibu KESEJAHTERAAN SOSIAL LANSIA: Pemahaman terhadap kondisi dan kebutuhan lansia, dukungan yang dapat diberikan keluarga danmasyarakat terhadap lansia
LAYANAN UNTUK DISABILITAS BERAT: Pengenalan terhadap jenis disabilitas, perawatan yang dibutuhkan disabilitas berat, dukunganyang dapat diberikan keluarga dan masyarakat
#5Pengembangan
Kepesertaan
Pertemuan PeningkatanKemampuan Keluarga (P2K2) atauFamily Devel opment Session (FDS)
Sebuah intervensiperubahan perilaku yang
diberikan bagi peserta PKH.
Proses belajar secaraterstruktur untuk
meningkatkanketerampilan hidupmasyarakat miskin.
Disampaikan melaluipertemuan kelompok
bulanan oleh PendampingPKH.
71
Internal
#6 Pengelolaan SumberDaya
6. RapatKoordinas
i
7.Koordinas
i LintasSektor
8.Sosialisas
i9.
Workshop
1. SeleksiSDM
PelaksanaPKH
2.Pengelolaa
n SDM
3.Pendidikan
danPelatihan
4.Bimbingan
Teknis
5.Pemantapa
n SDM
Eksternal
72
••••
••
PENGARAH : MENTERI KOORDINATORPMKKETUA : MENTERI SOSIAL ANGGOTAPejabat Eselon 1 yang membidangiurusan membidangi urusan pengentasankemiskinan, pendidikan, kesehatan, anak,keluarga, disabilitas, lanjut usia, data,komunikasi.
Kementerian SosialKementerian PPN/BappenasKementerian KesehatanKementerian Pendidikan danKebudayaanKementerian AgamaKementerian Dalam Negeri
TIM KOORDINASI NASIONAL
#7 Kelembagaan di Tingkat Pusat
1.
2.
3.
Tugas Tim Koordinasi Nasional
melakukan kajian pelaksanaan,mekanisme, hasil audit danevaluasi;memberikan solusi ataspermasalahan lintas sektor;danmenyetujui perubahanpelaksanaan program.
Tim Koordinasi Nasional PKHditetapkan dengan Keputusan Menteri.
73
PENGARAH : MENTERI SOSIALKETUA : DIRJEN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIALSEKRETARIS : DIREKTUR JAMINAN SOSIAL KELUARGA ANGGOTAPejabat Eselon 2 kementerian terkait
TIM KOORDINASI TEKNIS
1.
2.
3.
4.
5.
Tugas Tim Koordinasi Teknis Pusat
mengkaji berbagai rencana operasional yang disiapkanoleh Direktorat Teknis Pelaksana PKH;melakukan koordinasi lintas sektor terkait agar tujuanPKH dapat berjalan baik;membentuk Tim Lintas Sektor yang terdiri dari perwakilankementerian/lembaga terkait;Tim Lintas Sektor bertugas menentukan sasaranKeluarga Penerima Manfaat PKH; danmelakukan pengawasan pelaksanaan PKH.
Tim Koordinasi Teknis Pusatditetapkan dengan KeputusanDirektur Jenderal Perlindungan danJaminan Sosial.
#7 Kelembagaan di Tingkat Pusat
74
Pelaksana PKH Pusat adalahDirektorat Jaminan Sosial Keluarga Direktorat JenderalPerlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian SosialRepublik Indonesia.
PELAKSANA PKH PUSAT
1.
2.3.4.
5.6.
Tugas Pelaksana PKH Pusat
melaksanakan seluruh kebijakan pelaksanaan PKH meliputipenetapan sasaran, validasi, terminasi, bantuan sosial,kepesertaan dan sumber daya;memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan rencana;menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH;membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihakuntuk perluasan dan penyempurnaan program;melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan PKH;menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatanPKH kepada Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.
#7 Kelembagaan di Tingkat Pusat
75
TIM KOORDINASI TEKNISPROVINSI
Kepala BappedaProvinsi selaku
Ketua TimKoordinasi Teknis
Kepala Dinas/Instansi Sosial
selaku Sekretaris
#7 Kelembagaan di Tingkat Daerah
1.
2.
3.
Tugas Tim Koordinasi Teknis Provinsi
menyusun program dan rencana kegiatanPKH;memastikan komitmen penyediaananggaran penyertaan kegiatan PKH;melakukan koordinasi dengan satuan kerjaperangkat daerah terkait dan instansi/lembaga vertikal di provinsi;.
Tim Koordinasi Teknis Provinsi ditetapkandengan Keputusan Gubernur
76
TIM KOORDINASI TEKNISKABUPATEN/KOTA
Kepala BappedaKabupaten/Kota
selaku Ketua TimKoordinasi Teknis
Kepala Dinas/Instansi Sosial
selaku Sekretaris
#7 Kelembagaan di Tingkat Daerah
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Tugas Tim Koordinasi Teknis Kabupaten/Kota
menyusun program dan rencana kegiatan PKHKabupaten/Kota;komitmen penyediaan anggaran penyertaankegiatan PKH;penyediaan fasilitas layanan pendidikan dankesehatan;melakukan koordinasi dengan satuan kerjaperangkat daerah terkait dan instansi/lembagavertikal di kabupaten/kota;melakukan pemantauan dan pengendaliankegiatan PKH;menyelesaikan masalah yang timbul dalampelaksanaan PKH dilapangan;menyusun dan menyampaikan laporanpelaksanaan kegiatan PKH kepada kepala daerah,kepada pelaksana PKH provinsi dan pelaksanaPKH Pusat.
Tim Koordinasi Teknis Kabupaten/Kota ditetapkandengan Keputusan Bupati/Walikota
77
PELAKSANA PKHPROVINSI
#7 Kelembagaan di Tingkat Daerah
1.
2.
3.4.5.
6.
Tugas Pelaksana PKH Provinsi
bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasiPKH di kabupaten/kota;melakukan supervisi, pengawasan, dan pembinaan terhadappelaksanaan PKH di kabupaten/kota;memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan rencana;menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH;membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak dalampelaksanaan PKH; danmelaporkan secara berkala capaian pelaksanaan PKH dikabupaten/kota kepada pelaksana Pusat.
Ketua : Kepala Bidang Urusan Bantuan dan Jaminan SosialSekretaris: Kepala Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial
Koordinator Wilayah yang PKH bertanggungjawab membantutugas dan fungsi pelaksana PKH di tingkat Provinsi
78
PELAKSANA PKHKABUPATEN/KOTA
#7 Kelembagaan di Tingkat Daerah
1.
2.
3.4.5.
6.
Tugas Pelaksana PKH Kabupaten/Kota
bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasiPKH di kecamatan;melakukan supervisi, pengawasan, dan pembinaan terhadappelaksanaan PKH di kecamatan;memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan rencana;menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH;membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak dalampelaksanaan PKH; danmelaporkan pelaksanaan PKH kabupaten/kota kepada pelaksanaPKH pelaksana Pusat dengan tembusan kepada Pelaksana PKHprovinsi.
Ketua : Kepala Bidang Urusan Bantuan dan Jaminan SosialSekretaris: Kepala Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial
Koordinator Wilayah yang PKH bertanggungjawab membantutugas dan fungsi pelaksana PKH di tingkat Kabupaten/Kota
79
PELAKSANA PKHKECAMATAN
#7 Kelembagaan di Tingkat Daerah
1.
2.
3.4.5.
6.
Tugas Pelaksana PKH Kecamatan
bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasiPKH di kelurahan/desa/nama lain;melakukan kegiatan pendampingan PKH di kelurahan/desa/namalain;memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan rencana;menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH;membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak dalampelaksanaan PKH;danmelaporkan pelaksanaan PKH kepada pelaksana PKH kabupaten/kota.
Pelaksana PKH kecamatan adalah pendamping PKH yang bertugas dikecamatan dan berkoordinasi dengan camat. Jika dalam satu wilayah kecamatan terdapat lebih dari satu pendamping,maka wajib ditunjuk salah seorang dari pendamping untuk menjadiKoordinator Pendamping tingkat Kecamatan.
80
PengertianMONEV
•••
Monitoring kegiatan pemantauanterhadap suatu proses pelaksanaanprogram secara terus menerus.
Monitoring partisipasi masyarakatMonitoring oleh pemerintahMonitoring oleh pihak lain
Evaluasi kegiatan analisis atassebab-sebab tercapai atau tidaknyatarget dari suatu program Berhasil/tidak tercapai, relevansiterhadap tujuan, efisiensi, efektivitas,dampak, pembelajaran
7
#8 Monev danSPM
MONITORING•••
INPUTPROSES BISNISOUTPUT
EVALUASI
•••
PROSES BISNISDAMPAKSTUDI KUANTITATIF /KUALITATIF
81
#8 Monev danSPM Sistem Pengaduan
Masyarakat
Penanganan(handling)
Dokumentasi(documentation)
Analisis(analysis)
Distribusi(distribution)Penyelesaian
masalah(solution-making)
Ruang Lingkup SPM
Multiple Input Single Output
82