kebijakan pemeriksaa niaijawatimur.or.id/storage/app/uploads/public/5bd/abc/d16/5bdabcd... ·...
TRANSCRIPT
Bertugas untuk melakukan
pembahasan dan penentuan
WP yang akan dilakukan
pemeriksaan melalui kriteria
yang telah ditetapkan
Penyusunan Peta Kepatuhan
dan Daftar Sasaran Prioritas
Penggalian Potensi (DSP3)
dan Daftar Sasaran
Pemeriksaan Pajak (DSPP)
Penyempurnaan kegiatan pemeriksaan melalui
pengaturan ulang terkait penentuan Wajib Pajak
yang akan dilakukan pemeriksaan berupa :
LATAR BELAKANG
Penyempurnaan kebijakan
pemeriksaan meliputi
pemeriksaan Rutin, Khusus,
Tujuan Lain dan Pelaksanaan
Kontrak kerjasama Migas
JENIS PEMERIKSAAN
PEMERIKSAAN
RESTITUSI PPN
PEMERIKSAAN
TUJUAN LAIN
PEMERIKSAANKHUSUS DATA
KONKRIT
PEMERIKSAAN
RESTITUSI PPh
PEMERIKSAAN
RUTIN NON RESTITUSI
(Rugi, Aksi Korporasi, Likuidasi)
PEMERIKSAAN KHUSUS
(RISK BASED AUDIT)
1 2 3 4 6
PELAYANAN
Single Tax Non SKP ALL TAXES
5
Based on Data
DIREKTUR
PEMERIKSAAN &
PENAGIHAN
KEPALA KANWIL
DJP
KEPALA KPP
Pemeriksaan khusus berdasarkan analisis
risiko dengan ruang lingkup pemeriksaan
satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak
Pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko dengan ruang
lingkup pemeriksaan satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak
Pemeriksaan rutin : Telah Diberikan Pengembalian
Pendahuluan, SPT Rugi, Perubahan Tahun Buku, Revaluasi
Pemeriksaan tujuan lainPemeriksaan tujuan lain
Pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko
dengan ruang lingkup pemeriksaan lingkup satu,
beberapa, atau seluruh jenis pajak;
Pemeriksaan rutin dengan ruang lingkup
pemeriksaan satu atau seluruh jenis pajak;
Pemeriksaan tujuan lain.
Pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko
dengan ruang lingkup pemeriksaan lingkup satu atau
beberapa jenis pajak;
Pemeriksaan tujuan lain.
Pemeriksaan tujuan lain administratif dalam
rangka penerbitan/ penghapusan NPWP atau
penghapusan/pencabutan PKP.
Pemeriksaan tujuan lain administratif dalam rangka
penerbitan/penghapusan NPWP atau
penghapusan/pencabutan PKP.
Pemeriksaan rutin : LB Restitusi, LB Kompensasi, Aksi
Korporasi (Penggabungan, Peleburan & Pembubaran Usaha)
Pemeriksaan khusus berdasarkan keterangan lain
berupa data konkret
Pemeriksaan khusus berdasarkan
keterangan lain berupa data konkret
PERUBAHAN (SE-15)
KEBIJAKAN PENERBITAN INSTRUKSI
PEMERIKSAANSE-06/PJ/2016
PROSES BISNISPEMERIKSAAN Proses OutputInput
SaranaPrasarana
ALPP
Dashboard
Digitalisasi LHP
DB Kompetensi & Kinerja
AMPP
Audit Tools
PemeriksaPajak Handal
(Bangga & Berkarakter)
Wajib PajakPrioritasdiperiksa
Rekam JejakWajib Pajak
Rekam Jejak Pemeriksa
Dashboard ALPP DB Kompetensi AMPP
SIDJP
Kualitas HasilPemeriksaan
yang Baik
IKU PEMERIKSAAN
Volume HasilPemeriksaan
yang tinggi
Proses Pemilihan
Wajib Pajak
ComplianceDiagram
SELECTION
Indikasi Ketidakpatuhan
INSTRUKSI PEMERIKSAAN
Audit Tools
Kebijakan Teknis
Tehnik & Metode
Tata Cara & Prosedur
PELAPORAN
Quality Control
PEMERIKSAAN
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
Menu Konversi
PeraturanPerpajakan
DibidangPemeriksaan
KEBIJAKAN TEKNIS
EVALUASI PELAKSANAAN ATURAN
KEBIJAKAN UMUM
USULAN PERBAIKAN ATURAN
SDM Pemeriksa
Pendidikan &
Pelatihan
JENJANG KARIR
MANAJEMEN SDM
ALOKASI SDM
RECRUITMENT
Kriteria Kebutuhan
FUNGSIONALPEMERIKSA
PELAKSANAPEMERIKSA
Digitalisasi LHP
Jenjang Karir
CRM
RISK BASED AUDIT
ACR
Produktifitas Penerimaan
Modus Potensi Ketertagihan
KOMITE PERENCANAAN PEMERIKSAAN
Registered Tax Payer
Antariksa
Apiseta
ASiK
AntariksaApiseta ASiK
PEMERIKSAAN EFEKTIF
Upaya Hukum Minimal
Restitusi Terkendali
Kepatuhan yang Berkelanjutan
Pemeriksaan selesai dan
pencairan dari hasil pemeriksaan
optimal
1 2
34
pemeriksaan harus diselesaikan
sesuai dengan jangka waktu
pemeriksaan. Pemeriksaan
dianggap selesai apabila Surat
Perintah Pemeriksaan (SP2)
telah selesai dilaksanakan dan
telah dibuat Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) atau LHP
Sumir
ketetapan pajak yang terbit
dari hasil pemeriksaan dapat
diandalkan serta Wajib Pajak
menerima dan membayar
ketetapan pajak hasil
pemeriksaan tersebut
optimalisasi pengembalian
pendahuluan kelebihan
pembayaran pajak bagi Wajib
Pajak yang memenuhi kriteria
sebagaimana ditetapkan
dalam Pasal 17C dan 17D
Undang-Undang KUP serta
Pasal 9 ayat (4c) Undang-
Undang PPN
pemeriksaan yang efektif
harus mampu menciptakan
kepatuhan Wajib Pajak yang
berkelanjutan, tidak hanya
kepatuhan sesaat setelah
dilakukan pemeriksaan
PETA KEPATUHAN
VARIABEL PENENTU
POPULASI DSP3
Indikasi ketidakpatuhantinggi
Pertimbangan DirjenPajak
Indikasi modus ketidakpatuhan WP
Identifikasi nilai potensipajak
Identifikasi KemampuanWajib Pajak untuk
membayar ketetapanpajak (collectability)
PETA KEPATUHAN, DSP3 & DSPP
PETA KEPATUHAN
ANALISIS TAX GAP
• Klasifikasi Lapangan Usaha
(KLU)/sektor/subsektor/industri, letak
geografis,
• Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB), dan/atau
• Fakta lapangan
FORMAL MATERIAL
PETA KEPATUHAN
Seleksi
sektor/industri
/ pelaku usaha
menjadi
Sasaran
Prioritas
Penggalian
Potensi
Populasi WP
yang menjadi
Sasaran
Prioritas
Penggalian
Potensi (DSP3)
Data Internal
Analisis Risiko
atas:
•Profil Ekonomi
sebenarnya
•Profil
Perpajakan
WP
•Profil Tax Gap
•Potensi Pajak
Terutang
Data Approweb
Data Mawas
Data Apportal
Data Lain
Data Eksternal
Data Pihak Ketiga
Pengamatan
Lapangan
DSP3
PENGAWASAN
PEMERIKSAAN
DSPP
9
• Menentukan sasaran prioritas pemsus• Menerima atau menolak usul dalam DSPP• Menambah data atau mengubah nilai
potensi• Menentukan Unit Pelaksana Pemeriksaan• Menetapkan WP yang akan diperiksa
• Melengkapi Data WP dalam DSPP• Melakukan Pembahasan Internal• Mengusulkan penambahan atau
pengurangan yang akan dibahas• Melakukan pembahasan bersama tingkat
pusat
KOMITE PERENCANAAN
TANGGUNG JAWAB
TINGKAT PUSAT
TINGKAT KANWIL
• Menerima atau menolak usul dalam DSPP• Menambah data atau mengubah nilai
potensi• Menentukan UP2 yang akan melakukan
pemeriksaan
• Menyusun usulan DSPP, Validasi awal dan mengirimkan DSPP yang disetujui komite tingkat Kanwil (Bidang P2IP)
• Melengkapi data WP dalam DSPP, mengusulkan penambahan atau pengurangan dan pembahasan tingkat kanwil (Bidang DP3 dan Bidang PEP)
WEWENANG TANGGUNG JAWAB
KEBIJAKAN UMUM
satu jenis pajak atau
beberapa jenis pajak selain
PPh Tahunan Badan atau OP
Pemeriksaan Rutin
Pemeriksaan
Kantor
KPPPenerbitan
Instruksi/Persetuju
an/Penugasan
Pemeriksaan harus
dilakukan dengan
memperhatikan
beban kerja
Pemeriksa Pajak
dan daluwarsa
penetapan
seluruh jenis pajak untuk
Bagian Tahun Pajak atau
Tahun Pajak
1
2
Pemeriksaan
Lapangan
Satu Jenis Pajak (single tax)
atau Beberapa Jenis Pajak
Seluruh Jenis Pajak (all taxes)
RUANG LINGKUP
Pemeriksaan Khusus
Pemenuhan hak dan/atau
pelaksanaan kewajiban
perpajakan Wajib Pajak
Risk Based
Audit
(Analisis Risiko)
Audit Based
on Data
(Data Konkret)
KRITERIA
PEMERIKSAANJENIS
PEMERIKSAAN
KANWIL DJP
DIT P2
UP2
KEBIJAKAN UMUM
PERMINTAAN AKSES INFORMASI KEUANGAN
Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017
Pemeriksa Pajak melakukan prosedur permintaan informasi dan/atau
bukti atau keterangan terkait dengan keadaan keuangan Wajib Pajak
yang diperiksa kepada Lembaga Jasa Keuangan (LJK), LJK Lainnya,
dan/atau Entitas Lain sesuai dengan ketentuan yang mengatur
mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan
JANGKA WAKTU PEMERIKSAAN & PERPANJANGAN
JANGKA WAKTU PEMERIKSAAN
• Jangka waktu pengujian (PMK-17) & Jangka waktu PAHP dan Pelaporan (PMK-256)
• pemeriksaan atas pelaksanaan kontrak kerja sama berbentuk kontrak bagi hasil
dengan pengembalian biaya operasi di bidang usaha hulu minyak & gas bumi (PMK-34)
PERPANJANGAN
• Permohonan perpanjangan disampaikan sebelum jangka waktu pengujian berakhir
• Dalam hal permohonan perpanjangan disetujui Kepala UP2, Pemeriksa Pajak harus
menyampaikan pemberitahuan perpanjangan tersebut kepada WP
KEBIJAKAN UMUM
SURAT PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN
Pembahasan
Draft Temuan
Hasil
Pemeriksaan
SPHP + Daftar
Temuan Hasil
Pemeriksaan
Berita Acara
Penyampaian
SPHP proses pemeriksaan
sesuai dengan
ketentuan yang berlaku
Revisi atas SPHP
(max. 1 kali)
Data Baru setelah
penyampaian SPHP
undangan pembahasan
akhir belum dikirim
Dlm jangka waktu PAHP &
Pelaporan
WP TIDAK
DITEMUKAN
WP DITEMUKAN
LANGSUNG
FAXIMILE
Dalam hal WP tidak ditemukan, Berita Acara Penyampaian SPHP ditandatangani
oleh tim Pemeriksa Pajak dan Kepala KPP yang dilampiri dengan surat keterangan
dari pejabat kelurahan/RT/RW setempat atau dari pengelola tempat tinggal/tempat
kedudukan/tempat kegiatan usaha Wajib Pajak
KEBIJAKAN UMUM
PERLUASAN PEMERIKSAAN
PERIODE RUANG LINGKUP
periode pemeriksaan ke Tahun-
Tahun Pajak atau Masa-Masa Pajak
yang belum dilakukan pemeriksaan
ruang lingkup pemeriksaan dari
satu atau beberapa jenis pajak ke
seluruh jenis pajak
SPT PPH RUGISPT PPN LB
KOMPEN
KEBIJAKAN UMUM
PENGALIHAN PEMERIKSAAN
WP PINDAH UP2 PINDAH
Wajib Pajak pindah
tempat terdaftar (domisili)
dari satu KPP ke KPP lain
Terdapat pengalihan UP2
Pelaksana Pemeriksaan
• instruksi/persetujuan/penugasan pemeriksaan telah diterbitkan; dan
• Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan
Kantor belum disampaikan kepada Wajib Pajak
SEPANJANG
Pemeriksaan atas
SPT Restitusi dengan
jatuh tempo tersisa
kurang dari 6 bulan
Tidak Dapat Dialihkan
Pengalihannya dilakukan berdasarkan
pertimbangan Direktur Pemeriksaan
dan Penagihan
PINDAH SATU
KANWIL
PINDAH BEDA
KANWIL
KEBIJAKAN UMUM
PEMBATALAN PENUGASAN PEMERIKSAAN
HUMAN ERROR PEMBETULAN SPT LB
kesalahan administrasi yang bersifat
manusiawi (human error)
pemeriksaan belum dimulai
dan Wajib Pajak melakukan
pembetulan SPT Lebih Bayar
menjadi:(1)nama
WP
(1)NPWP
(1)Jenis Pajak
(1)Masa / Tahun
(1)kode pemeriksaan
(1)tujuan pemeriksaan
penunjukan UP2
sepanjang SPHP belum disampaikan kepada WP
SPT LB melalui pengembalian
pendahuluan
Selain SPT LB
DIRJEN
Berdasarkan pertimbangan
Dirjen Pajak
konsekuensi dari adanya
kewenangan Dirjen Pajak
untuk melakukan
pemeriksaan
KEBIJAKAN UMUM
PEMBATALAN HASIL PEMERIKSAAN
PEMBATALAN SKP PEMBETULAN LHP & NOTHIT
pembatalan LHP dan Nothit
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013
sepanjang SPHP belum disampaikan kepada WP
Kepala UP2
Kasi Pemeriksaan
menyampaikan SPHP dan/ataumelakukan Pembahasan Akhir HasilPemeriksaan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan 10(sepuluh) hari kerja setelah SuratKeputusan Pelaksanaan SuratKeputusan Pembatalan KetetapanPajak diterbitkan)
Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak
Direktur TIP
KEBIJAKAN UMUM
QUALITY ASSURANCE
SUSUNAN TIM QA PENETAPAN
ditetapkan pada setiap
awal tahun
Memperhatikan kompetensi pegawai dipandang
perlu, anggota Tim QA dapat diisi oleh Kepala
Seksi/Fungsional pemeriksa KPP di wilayah
kanwil tsb
1 orang ketua
1 orang sekretaris
TUGAS TIM QA
Memberikan simpulan atas
perbedaan pendapat
memberikan perbedaan
pendapat terkait dasar hukum
koreksi dan/atau penerapan
ketentuan perundang-
undangan perpajakan
KANWILDIT P2
Ketua
Sekretaris
Anggota
Kasubdit Dit P2
Kasi Dit P2
Kasi Dit P2
FPP Dit P2
Kepala Bidang
Kasi di Kanwil
Kasi di Kanwil
FPP di Kanwil3 orang anggota
KEBIJAKAN UMUM
PEMERIKSAAN UNTUK MASA PAJAK SEBELUM PKP MELAKUKAN PEMUSATAN TEMPATTERUTANG PPN
Pemeriksaan dapat dilakukan terhadap
kewajiban PPN untuk masa pajak
sebelum dan setelah
PKP melakukan pemusatan tempat terutang PPN
Pemeriksaan
untuk masa pajak sebelum PKP
melakukan pemusatan tempat
terutang PPN
ALASAN PEMERIKSAAN RUTIN
Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh yang menyatakan lebih bayar restitusi
(SPT Tahunan PPh Lebih Bayar Restitusi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP
Wajib Pajak menyampaikan SPT Masa PPN yang menyatakan lebih bayar restitusi
(SPT Masa PPN Lebih Bayar Restitusi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP
Wajib Pajak menyampaikan SPT Masa PPN Lebih Bayar Kompensasi
Wajib Pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17C dan Pasal 17D Undang-Undang KUP atau Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang PPN
Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh yang Menyatakan Rugi
Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi atau pembubaran usaha, atau Wajib
Pajak Orang Pribadi akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya
Wajib Pajak melakukan: (i.) perubahan tahun buku; (ii.) perubahan metode pembukuan; dan/atau (iii.) penilaian
kembali aktiva tetap
1
2
3
4
5
7
6
Wajib Pajak tidak menyampaikan SPOP PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b PMK-2568
WP PENGEMBALIAN PENDAHULUAN
PEMERIKSAAN RUTIN THD WP TELAH MEMPEROLEH PENGEMBALIAN PENDAHULUAN
01 02 03
Pengusulan Prioritas Ruang Lingkup
• Pengusulan
pemeriksaannya
berdasarkan prioritas
• setelah batas waktu
penyampaian SPT Tahunan
PPh WP berakhir
diprioritaskan
terhadap Wajib
Pajak/PKP yang
memiliki potensi pajak
signifikan
Ruang lingkup
pemeriksaan
seluruh jenis pajak
(all taxes)
04
Pelaksanaan Pemeriksaan
• Pelaksanaan pemeriksaan
memperhatikan beban kerja
Pemeriksa Pajak
• Pemeriksaan lapangan
*WP Pasal 17C dan Pasal 17D UU KUP dan Pasal 9 ayat (4c) UU PPN
PEMERIKSAAN TUJUAN LAIN
Penyusunan NPPN
Pencocokan Data dan
Alket
Penentuan WP
Daerah Terpencil
Keberatan
NPWP dan PKP
Penentuan Tempat
Terutang PPN
Penentuan Mulai
Produksi
Perpanjangan Waktu
Kompensasi
Informasi P3B
Penagihan Pajak
KEBIJAKAN PEMERIKSAANP E L A K S A N A A N K O N T R A K K E R J A S A M A
B E R B E N T U K K O N T R A K B A G I H A S I L D E N G A N
P E N G E M B A L I A N B I A Y A O P E R A S I D I B I D A N G
U S A H A H U L U M I N Y A K D A N G A S B U M I
PEMERIKSAAN ATAS PPH MIGAS
ADMINISTRASI DAN KESEKRETARIATAN
Pemeriksaan BersamaPemeriksaan selain Pemeriksaan
Bersama
Divisi Audit KKKS Eksploitasi SKK Migas
UP2 terkait
PEMERIKSAAN ATAS PPH MIGAS
ADMINISTRASI DAN KESEKRETARIATAN
Menyebabkan Perubahan Tidak Menyebabkan Perubahan
Dalam hal ditemukan databaru termasuk data yang
semula belum terungkap danmenyebabkan perubahan perhitungan bagi hasil danPPh Migas terutang dalamsurat ketetapan pajak PPh
Migas sebelumnya, terhadap Kontraktor tersebut dilakukan Pemeriksaan Bersama atastahun buku ditemukannya
data baru tersebut
Dalam hal ditemukan data baru termasuk datayang semula belum terungkap yang tidak
menyebabkan perubahan perhitungan bagi hasildan PPh Migas terutang dalam surat ketetapan
pajak PPh Migas sebelumnya namunmenyebabkan adanya kewajiban Pajak
Penghasilan Badan, terhadap Kontraktor tersebut dilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidangperpajakan atas tahun buku ditemukannya data
baru tersebut
PEMERIKSAAN ATAS PPH MIGAS
PEMERIKSAAN ATAS SELAIN PPH MIGAS
Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan atas kewajiban pemotongan dan
pemungutan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan
Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah,
dan Pajak Bumi dan Bangunan Minyak dan Gas Bumi,
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan di bidang perpajakan