kebijakan pemerintah kabupaten kupang dalam menyikapi konflik di bidang pertanahan
TRANSCRIPT
-
8/13/2019 Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kupang Dalam Menyikapi Konflik di Bidang Pertanahan
1/8
-
8/13/2019 Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kupang Dalam Menyikapi Konflik di Bidang Pertanahan
2/8
DASAR PEMAHAMAN HAK ATAS TANAH
- Tanah sebagai Faktor ekonomi utama (modal):
Luas lahan yang dimiliki/dikuasai menentukan
peluang hidup layak.
- Tanah sebagai hak yang melekat pada orang:Negara mengakui masyarakat adat dan hak-
haknya atas tanah sepanjang masih ada
(UUD45 ps.18). Selain itu Negara memberikanhak atas tanah (hak milik/hak pakai) kepada
individu maupun institusi
-
8/13/2019 Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kupang Dalam Menyikapi Konflik di Bidang Pertanahan
3/8
TANAH DALAM PANDANGAN MASYARAKAT ADAT
KAB.KUPANG
Tanah sebagai simbol kehidupan manusia: Hal
ini sering terungkap dalam sapaan NATONI
dan SUMPAH ADAT
Tanah terbagi habis menjadi hak marga (amaf),dikuasai turun temurun dan berfungsi sosial
Penguasaan tanah adat selalu punya alas hak
yang mengandung kebenaran dan menjadidasar SUMPAH ADAT
-
8/13/2019 Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kupang Dalam Menyikapi Konflik di Bidang Pertanahan
4/8
SUMBER DAN BENTUK KONFLIK PERTANAHAN
DI KAB.KUPANG
- Bentrok batas tanah (penyerobotan batas)
- Pencaplokan tanah adat tanpa menjalankan
budaya Okomama (pelepasan hak tanah adat)
- Pembebasan dan sertifikasi hak tanah diluar
ketahuan pemilik yang sesungguhnya
- Dampak kebijakan: relokasi permukiman
penduduk dan perluasan kawasan hutan
- Pengambil-alihan hak atas tanah secara paksa
dan penipuan
-
8/13/2019 Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kupang Dalam Menyikapi Konflik di Bidang Pertanahan
5/8
PENYELESAIAN KONFLIK TANAH MELALUI
UPAYA HUKUM FORMAL
- Memerlukan gugatan dan bukti
formal
- Menerapkan kaidah hukum
formal yang generalis
- Membutuhkan banyak biaya
dan waktu- Cenderung mengorbankan hak
rakyat jelata dan memiskinkan
penduduk miskin
- Memungkinkan tumbuhnya
konflik dalam bentuk lainsebagai ungkapan ketidak-
puasan karena kehilangan hak
atas tanah
-
8/13/2019 Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kupang Dalam Menyikapi Konflik di Bidang Pertanahan
6/8
PENYELESAIAN KONFLIK TANAH MELALUI UPAYA HUKUM ADAT
- Memerlukan pengakuan dari dan pemberian wewenang oleh
Pemerintah kepada Lembaga Adat
- Menerapkan kaidah hukum adat yang spesialis
- Memerlukan biaya dan waktu yang relatif kecil
- Cenderung melakukan uji kebenaran dengan cara SUMPAH ADAT
sehingga berdampak kematian bagi pihak yang tidak jujur
- Memungkinkan penyelesaian konflik tanah yang melindungi hak
dan kepentingan kaum miskin
-
8/13/2019 Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kupang Dalam Menyikapi Konflik di Bidang Pertanahan
7/8
KABUPATEN KUPANG
KEBIJAKAN PEMDA
- Pembentukan PERDA tentang DinasPelayanan Pertanahan di Kabupaten Kupang.
- Pengukuhan Lembaga Adat di Kab. Kupang
- Alokasi Dana Hibah untuk Lembaga Adat
- Upaya penyelesaian konflik tanah secara
kekeluargaan dengan pendekatan okomama
- Rencana PERDA tentang hak ulayat
- Rencana kerjasama investasi memanfaatkantanah hak ulayat
-
8/13/2019 Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kupang Dalam Menyikapi Konflik di Bidang Pertanahan
8/8