kebijakan penerapan smk3 pp 50 tahun 2012 (by johnnedy)
TRANSCRIPT
KEBIJAKAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA (SMK3) PP 50 TAHUN 2012
By Johnnedy Gumanti, ST.,MSi
LATAR BELAKANG KEBIJAKAN
1. K3 masih belum mendapatkan perhatian yang memadai semua pihak
2. Kecelakaan kerja yang terjadi relative masih tinggi
3. Pelaksanaan pengawasan K3 masih bersifat parsial dan belum menyentuh aspek manajemen
4. Relatif rendahnya komitment pimpinan perusahaan dalam hal K3
5. Kualitas tenaga kerja berkorelasi dengan kesadaran atas K3
6. Tuntutan global dalam perlindungan tenaga kerja yang diterapkan oleh komunitas perlindungan hak buruh internasional
7. Desakan LSM internasional dalam hal hak tenaga kerja untuk mendapatkan perlindungan
K3 masih belum mendapatkan perhatian yang memadai semua pihak:
8.Masalah K3 masih belum menjadi prioritas program
9.Tidak ada yang mengangkat masalah K3 menjadi issue nasional baik secara politis maupun sosial
10.Masalah kecelakaan kerja masih dilihat dari aspek ekonomi, dan tidak pernah dilihat dari pendekatan moral
11.Tenaga kerja masih ditempatkan sebagai faktor produksi dalam perusahaan, belum dirtempatkan sebagai mitra usaha
12.Alokasi anggaran perusahaan untuk masalah K3 relatif kecil
4
LATAR BELAKANGKita bekerja dalam industri dengan resiko tinggi dan insiden terus terjadi………
BP Texas City
Buncefield
Bitumen Depot
Explosion at Marine TerminalTrain Derailment, Major Spill
OklahomaTank Fire
5
ESKALASI KORBAN INSIDEN ADALAH AKIBAT DARI BURUKNYA PERHATIAN TERHADAP TINDAKAN YANG UNSAFE DAN NEAR MISS
1Fatal
30Major
(LWCs dan RWCs)
300Recordable Injuries
3,000Near Misses or First aid
30,000 Hazards• Unsafe Acts
• Employee-Created Unsafe Conditions
Tragedi kebakaran Fin-Fan di FOC-1 Cilacap, 4 orang korban meninggal (semua pekerja pemeliharaan). Terjadi pada tanggal 9 Maret 2008
Tragedi kebakaran Wax Plant di UP.V, bulan Agustus 2006
Tragedi kebakaran 7 bh Tanki di UP.IV, bulan 24 Oktober 1995
Tangan terputus oleh sebuah Mincer
Crane terbalik di Teluk BPP
Kaki tersiram steam pada T/A 2006
Tangan terbakar terkena ledakan charger HP
Sejarah Kebijakan SMK3
• Pelaksanaan K3 sesuai UU 1/1970 secara eksplisit merupakan pelaksanaan K3 secara sistem
• SMK3 dikeluarkan sejak 1996 melalui Permenaker No. 05/Men/1996
• Di Internasional perkembangan sistem manajemen K3 mulai berkembang melalui ILO Guidline Tahun 2001
• Ohsas dikembangkan pada tahun 2001
• SMK3 ditegaskan kembali dalam UU 13 tahun 2003 pasal 87
• Dan mengamanatkan pedoman penerapan melalui Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3 (12 April 2012)
Pasal 27 (2) UUD 1945
Undang-undang 13 Thn 2003
Pasal 86 Pasal 87
• UU No.1/1970 PP 50 Tahun 2012 ttg
Penerapan SMK3
Sanksi
DASAR HUKUM PENERAPAN SMK3
(2) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatankerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah
DASAR HUKUM PENERAPAN SMK3
(1) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan
Pasal 87 UU
No.13/2003
PP NO. 50 TAHUN 2012Tanggal 12 April 2012
• 22 Pasal• Lampiran 1 ttg Pedoman
Penerapan SMK3• Lampiran 2 ttg Pedoman Penilaian
Penerapan SMK3• Lampiran 3 ttg Laporan audit
SMK3
PengertianPasal 1
• SMK3bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.
PengertianPasal 1
• K3segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja
PengertianPasal 1
• Audit SMK3pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan.
TUJUAN PENERAPAN SMK3 Pasal 2
a. meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi;
b. mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh; serta
c. menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.
• Wajib bagi perusahaan: – mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100
(seratus) orang; atau – mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi (high risk).
• Ketentuan mengenai tingkat potensi bahaya tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
• Dalam menerapkan SMK3 memperhatikan peraturan perUU, konvensi atau standar internasional
Pasal 5
Komitmen
Organisasi K3P2K3
Panitia Pembina K3
UU No.1/1970
Ketua(Pengurus/Pengusaha)
Sekretaris(Ahli K3 Umum)
Anggota(Perwakilan Pekerja)
Permenaker 04/MEN/1987
Permenaker 02/MEN/1992
DisnakerSetempat
Penanggung Jawab K3
Ahli K3 UmumDokter
Perusahaan
Regu KebakaranOperator Pesawat
UapOperator PesawatAngkat & Angkut
Paramedis
Permenaker 02/MEN/1992
Permenaker 01/MEN/1976
Kepmenaker 186/MEN/1999
Permenaker 01/MEN/1988
Permenaker 01/MEN/1989
Permenaker 01/MEN/1979
Sanksi AdministratifPasal 190 UU No 13
Tahun 2003(1) Pelanggaran pasal 87 dikenakan sanksi
administratif(2) Sanksi administratif berupa :
a. teguran;b. peringatan tertulis;c. pembatasan kegiatan usaha;d. pembekuan kegiatan usaha;e. pembatalan persetujuan;f. pembatalan pendaftaran;g. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat
produksi;h. pencabutan ijin.
MANFAAT
Manfaat dari Penerapan SMK3 berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja. • Bagi Perusahaan:
1. Mengetahui pemenuhan perusahaan terhadap peraturan perundangan dibidang K3
2. Mendapatkan bahan umpan balik bagi tinjauan manajemen dalam rangka meningkatkan kinerja SMK3
3. Mengetahui efektifitas, efisiensi dan kesesuaian serta kekurangan dari penerapan SMK3
4. Mengetahui kinerja K3 di perusahaan5. Meningkatkan image perusahaan yang pada
akhirnya akan meningkatkan daya saing perusahaan
6. Meningkatkan kepedulian dan pengetahuan tenaga kerja mengenai K3 yang juga akan meningkatkan produktivitas perusahaan
7. Terpantaunya bahaya dan risiko di perusahaan
8. Penanganan berkesinambungan terhadap risiko yang ada diperusahaan
9. Mencegah kerugian yang lebih besar kepada perusahaan
10. Pengakuan terhadap kinerja K3 diperusahaan atas pelaksanaan SMK3
• Bagi Pemerintah:1. Sebagai salah satu alat untuk melindungi
hak tenaga kerja di bidang K32. Meningkatkan mutu kehidupan bangsa dan
image bangsa di forum internasional3. Mengurangi angka kecelakaan kerja yang
sekaligus akan meningkatkan produktifitas kerja/nasional
4. Mengetahui tingkat penerapan terhadap peraturan perundangan