kebijakan penganggaran pengawasan pilkada serentak 2020 · nphd 1 kali -> sebelum tahapan....
TRANSCRIPT
10/25/2019
1
Kebijakan Penganggaran Pengawasan Pilkada Serentak 2020
dan Arah Kebijakan Bawaslu Tahun 2020
Oleh : Dr. Gunawan Suswantoro
SEKRETARIS JENDERAL BAWASLU
Jakarta, 24 Oktober 2019
Kebijakan Penganggaran Pengawasan Pilkada Serentak 2020
10/25/2019
2
Mekanisme Pengelolaan Hibah
NPHD Perjanjian NPHD di tandatangani bulan Oktober 2019 REGISTRASI
REKENING
REVISI DIPA
PENGESAHAN
Registrasi hibah melalui Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Persetujuan Rekening hibah melalui KPPN.
Pencatatan hibah ke dalam DIPA melalui revisi DIPA ke Kanwil DJPBN
Pengesahan SP2HL melalui KPPN
Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
1 2 3
Sumber Daya Manusia Pengelolaan Kegiatan dan Keuangan Dana Hibah
Pengelola Keuangan
Struktur Sekretariat Kab/Kota
Struktur Sekretariat Kecamatan
PA : Ketua Bawaslu RI
KPA : Kasek Bawaslu Provinsi
PPK : Korsek Bawaslu Kab/Kota
BPP : Staf Bawaslu Kab/Kota
Korsek Bawaslu Kab/Kota
Staf Bendahara (BPP)
Pelaksana PNS/Non PNS
Staf Pendukung
Kasek Panwas Kecamatan
Pemegang Uang Muka Kerja
(PUMK)
10/25/2019
3
Upaya Penghematan Anggaran
Pemotongan masa kerja panwascam yang tidak ada sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi
Pemotongan masa kerja Panwas kab/kota dan Panwascam yang tidak ada sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi.
PILKADA 2015 DAN 2017 PILKADA 2018
Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
Identifikasi masalah
1
2
3
4
Keterlambatan dalam pembahasan anggaran hibah, sedangkan tahapan Pilkada sudah dimulai
Pencairan hibah tidak tepat waktu (tidak sesuai dengan tahapan Pilkada)
Format/klausul NPHD berbeda-beda, sehingga perlu adanya keseragaman
Pemda meminta SPJ atas pengelolaan dana hibah
Permasalahan
yang kerap terjadi
dalam implementasi
Permendagri
No. 44/2015 dan
No. 51/2015
10/25/2019
4
Identifikasi masalah
5
6
7
8
Auditor/inspektorat daerah meminta pemeriksaan atas dana hibah Pilkada
Adanya permintaan untuk difasilitasi anggaran pengamanan
Adanya permintaan untuk difasilitasi anggaran penertiban APK
Dalam pembahasan hibah, beberapa Pemda masih mengacu pada Lampiran Permendagri 51 (Standar Penetapan Kebutuhan) yang merupakan regulasi untuk Pilkada 2015. Bawaslu sendiri telah menetapkan Perbawaslu tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Pilkada Serentak No.0107 Tahun 2016.
Permasalahan
yang kerap terjadi
dalam implementasi
Permendagri
No. 44/2015 dan
No. 51/2015
Rekomendasi
Rekomendasi
NPHD 1 kali -> sebelum tahapan.
Pencairan anggaran hibah diharapkan sesuai Permendagri 54/2019 agar tidak mengganggu proses pengawasan tahapan Pilkada.
Jika terjadi kekurangan dana hibah tahun 2019, tidak membuat NPHD baru, cukup dengan addendum NPHD.
Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
10/25/2019
5
Arah Kebijakan Bawaslu Tahun Anggaran 2020
Identifikasi masalah
1
2
3
4
Regulasi yang dinamis sehingga menyebabkan naiknya jumlah revisi
Pemahaman tentang pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan (SPJ)
Rentang waktu dan kondisi geografis pada saat penyerahan dokumen pertanggungjawaban
Permasalahan
yang kerap terjadi
dalam implementasi Program
Tahun 2019
Belum sinkronnya antara penyerapan anggaran dengan output kinerja
10/25/2019
6
Identifikasi masalah
5
6
7
8
Tidak sinkronnya antara TOR, RAB, dan Pelaksanaan Kegiatan sehingga menyebabkan terjadinya revisi anggaran
Perbedaan persepsi tentang regulasi revisi anggaran antara Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Kanwil
Salah input kode akun
Permasalahan
yang kerap terjadi
dalam implementasi Program
Tahun 2019
Tidak ada timeline pelaksanaan kegiatan
LANGKAH-LANGKAH MENGATASI PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN
Timeline Kegiatan Segera merencanakan kegiatan hingga akhir tahun, serta melaksanakan secara konsisten dan tidak menunda-nunda dalam penyelesaian administrasi/ pertanggungjawaban.
Koordinasi Berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota, dan Kecamatan dalam rangka percepatan pelaksanaan anggaran.
Pelaksanaan Anggaran Secara berkala melakukan koordinasi dengan Kantor Kanwil/KPPN sehingga hal yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran tidak terhambat
Evaluasi Berkala Melakukan Evaluasi berkala baik tingkat Provinsi hingga tingkat Kelurahan/Desa.
1
3
2
4
10/25/2019
7
BATAS WAKTU REVISI
31 OKTOBER
29 NOVEMBER
D J A - K an W il
PMK No. 206/PMK.02/2019
PERBANDINGAN KEBIJAKAN JUMLAH PEGAWAI Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2019 dan Tahun 2020
TAHUN 2019 TAHUN 2020
Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum