KEBIJAKAN PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL

KEMDIKNASoleh:

Inspektur I Itjen Kemdiknas

Disampaikan pada Workshop Pengelolaan Keuangan Satker PPK-BLU

Hotel Century Park

Jakarta, 14 Oktober 2011 1

VISI DAN MISI KEMDIKNAS 2010 - 2014

VISI KEMDIKNAS2010 - 2014

Terselanggaranya Layanan Prima Pendidikan Nasional untuk Membentuk Insan Indonesia Cerdas Komprehensif

MISI KEMDIKNAS2010 - 2014

• Meningkatkan Ketersediaan Layanan Pendidikan (Availability)

• Memperluas Keterjangkauan Layanan Pendidikan (Affordability)

• Meningkatkan Kualitas/Mutu dan Relevansi Layanan Pendidikan (Quality)

• Mewujudkan Kesetaraan dalam Memperoleh Layanan Pendidikan (Equity)

• Menjamin Kepastian Memperoleh Layanan Pendidikan (Assurance)

2

• Untuk mewujudkan hal tersebut telah tertuang dalam konstitusi.

• Dalam konstitusi sudah tegas dikatakan bahwa anggaran untuk sektor pendidikan adalah sebesar 20% dari APBN, APBD.

3

4

Postur Anggaran Pendidikan Tahun 2011-2012

2011* 2012

APBN Rp. 1.229,56 T Rp. 1.418,49 T

Anggaran Pendidikan

Rp. 248,98 T (20,25%)

Rp. 286,56 T (20,20%)

PusatRp. 99,1 T (34.61%)

Transfer DaerahRp. 186,3 T (65.04%)

DPPNRp 1,0 T (0.35%)Pusat

Rp. 89,7 T(36.04%)

Transfer DaerahRp. 158,2(63.55%)

DPPNRp. 1,0 T(0.40%)

2011 2012

*) Belum termasuk APBNP 2011

5

Postur Anggaran Pendidikan Tahun 2012

PusatRp. 99,1 T (34.61%)

Transfer DaerahRp. 186,3 T (65.04%)

DPPNRp 1,0 T (0.35%)

2012

DAK Pendidikan Rp 10,0 T

Lainnya Rp 16,3T

Gaji dan Tunjangan guruRp 136,4 T

BOS Rp. 23,6 T

• Persoalannya bagaimana kita mengelola anggaran sebesar itu??

• Kenyataan sekarang banyak keluhan dari masyarakat dan ditemuinya beberapa penyimpangan.

• Yang lebih membuat kita harus malu adalah opini BPK RI terhadap LK Kemdiknas yang disclaimer

6

PERMASALAHAN

Untuk itu ITJEN SEBAGAI aparat pengawas internal Kemdiknas membuat visi dan misi

serta arah kebijakan yang dilanjutkan dengan program strategis.

7

8

VISI ITJEN

Terwujudnya Pengawasan yang Berkualitas terhadap Layanan Pendidikan

• Melaksanakan tata kelola yang handal dalam layanan pengawasan pendidikan

• Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan yang berorientasi akuntabilitas

• Menguatkan integritas dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan bagi pengawas dan pengelola layanan pendidikan

• Mendorong terwujudnya pengawasan internal yang profesional dalam setiap unit layanan pendidikan

• Mengawal terjaminnya Laporan Keuangan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang berkualitas

MISI ITJEN

9

• MENGAWAL PENYUSUNAN LAKIP YANG BERKUALITAS

• MENDAMPINGI PENYUSUNAN LK MENUJU OPINI WTP

ARAH DAN KEBIJAKAN PENGAWASAN

1. Meningkatkan kinerja dan peranan Itjen;2. Meningkatkan kompetensi SDM;3. Merubah pola audit dari post menjadi current

(on going) audit; 4. Mewujudkan Opini WTP Tahun 2012;5. Mengawal pelaksanaan Program Unit Utama

terutama APBNP;6. Melakukan audit PBJ 2005-2010;7. Membantu menyelesaikan masalah

pensertifikatan tanah pada beberapa SATKER;8. Mengirimkan butir-butir kelemahan Satker yg

menjadi temuan selama ini.9. Menindak Lanjuti Temuan BPK;

PROGRAM STRATEGIS ITJEN

10

11

MENINGKATKAN KINERJA DANPERANAN ITJEN

1

Audit selama ini lebih sebagai watchdog.Kedepan menjadi pendamping dalam mengawasi agar semua program dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.

12

MENINGKATKAN KINERJA DANPERANAN ITJEN

1

Untuk meningkatkan kinerja dan peran perlu : Perubahan mindset Meningkatkan disiplin Melakukan diskusi Menyiapkan diri sebelum wasrik Memaparkan hasil wasrikMelakukan pendampingan kepada satker yang membutuhkan Monitoring dan evaluasi Selalu ada semangat untuk menjadi lebih baik

MENINGKATKAN KOMPETENSI SDM 2

13

1. Diklat Risk Based Audit 2. Diklat Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

(SPIP) 3. Diklat Audit Pengadaan Barang dan Jasa 4. Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa 5. Diklat Investigatif 6. Diklat Audit Perencanaan 7. Diklat Riviu atas Laporan Keuangan Pemerintah8. Diklat Bagi Auditor Tingkat Ahli9. Diklat Certified Internal Auditor (CIA)

UNTUK MENINGKATKAN PERAN PERLU DITUNJANG SDM YANG HANDAL. UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI SDM AKAN DILAKUKAN DIKLAT :

PERUBAHAN POLA AUDIT3

Pola Audit yang digunakan selama ini adalah Post Audit.

Untuk itu tahun ini On-Going Audit atau Current Audit.

Tujuannya adalah agar semua pelaksanaan program Kemdiknas dapat dipantau pelaksanaannya.

Bila terdapat kesalahan ditengah jalan masih bisa diperbaiki sehingga tidak berujung pada tindakan yang merugikan keuangan negara.

14

MEWUJUDKAN OPINI WTP 20124

TUJUAN PENYUSUNAN ROAD-MAP

A. Tujuan Umum :Laporan keuangan Kemdiknas Tahun Anggaran 2011 Mendapat Opini WTP dari BPK

B. Tujuan Khusus :1. Laporan Keuangan disusun berdasarkan Sistem

Pengendalian Intern memadai2. Laporan Keuangan sesuai SAP3. Taat kepada aturan4. Asset Kemdiknas aman

15

UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN UNTUK MEWUJUDKAN WTP

1. Merubah pola audit dari post menjadi on going audit (sesuai dengan peran Itjen sebagai APIP)

2. Audit difokuskan pada Laporan Keuangan3. Sebelum audit dilakukan diberikan pemahaman

kepada auditor sekaligus coaching pelaksanaan audit ini

4. Setelah kembali dilakukan diskusi terhadap temuan2 yang diperoleh dilapangan selama melakukan audit.

5. Mengirim butir-butir temuan BPK dan Itjen yang sering terjadi kesemua Satker Kemdiknas

6. Mengadakan pendampingan terhadap penyusunan Laporan Keuangan (sampling)

16

UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN UNTUK MEWUJUDKAN WTP

7. Melakukan evaluasi terhadap LK Kementerian dan Unit Utama semester I TA 2011.

8. Menjalin komunikasi dengan BPK-RI tentang upaya TL, dan menyamakan persepsi tentang temuan serta konsultasi tentang uapaya roapmap to WTP.

9. Yang amat penting adalah kita perlu membuat Instruksi Mendiknas tentang Rencana Aksi untuk meningkatkan Opini Laporan Keuangan Kemdiknas menjadi WTP ( Instruksi Menteri No. 1 Tahun 2011)

17

IMPLEMENTASI INSTRUKSI MENTERINO. 1 TAHUN 2011

• Melakukan Sosialisasi terkait dengan Instruksi Menteri No. 1 Tahun 2011.

• Melakukan Rencana Aksi dalam Instruksi Menteri sesuai dengan peran masing-masing.

18

MENGAWAL PROGRAM UNIT UTAMA5

Untuk memberikan keyakinan bahwa semua program berjalan dengan baik maka perlu dilakukan pengawasan.

Tahun ini kita akan mulai mengawal pelaksanaan program dengan anggaran APBN dan APBN-P.

Penugasan diawali dengan menugaskan para Inspektur untuk meminta semua kegiatan yang dibiayai APBN-P di masing-masing Unit.

19

MENGAWAL PROGRAM UNIT UTAMA5

Inspektur berkoordinasi dengan Kepala Satker yang bersangkutan untuk melakukan pengawasan.

Jangan ada kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada.

Jika terpaksa harus dihentikan sehingga program tidak bisa berjalan,

itu lebih baik dibandingkan harus menanggung risiko yang tidak perlu.

20

A AUDIT PBJ (PENGADAAN BARANG/JASA)6

• Tahun ini Itjen akan melakukan audit dengan tujuan tertentu mengenai PBJ

• Yang akan diaudit anggaran 2005 s.d. 2010

• Dilakukan secara bertahap, dimulai dengan dana anggaran 2010.

• Dengan hanya 3 unit utama (Sekjen, PAUDNI, Balitbang)

21

MEMBANTU MENYELESAIKAN MASALAH PENSERTIFIKATAN TANAH PADA

BEBERAPA SATKER7

Salah satu point temuan BPK yang banyak dijumpai di beberapa Satker adalah adanya lahan Satker yang belum bersertifikat.

Untuk itu diminta masing-masing Satker agar bisa menyelesaikan.

Namun ada beberapa tanah yang bermasalah dengan pihak ketiga, baik dengan Pemda, BUMN maupun dengan pihak swasta.

Untuk itu ITJEN akan ikut membantu menyelesaikannya dengan pihak ketiga tersebut.

22

Tahun ini telah dilakukan audit on-going fokus pada Laporan Keuangan (LK)

Setelah kembali dari audit, dilakukan pemaparan bagi masing-masing kelompok (dilanjutkan dengan diskusi)

Dari diskusi dihimpun semua temuan dan diambil pula butir-butir temuan dari BPK.

Setelah terhimpun dikirimkan ke semua Satker di lingkungan Kemdiknas agar temuan yang sama jangan terjadi pula di Satker lain pada pemeriksaaan berikutnya (baik pemeriksaan ITJEN maupun BPK). 23

MENGIRIMKAN BUTIR2 KELEMAHAN SATKER YANG MENJADI TEMUAN SELAMA INI8

MENGIRIMKAN BUTIR2 KELEMAHAN SATKER YANG MENJADI TEMUAN SELAMA INI8

Dengan model ini diharapkan LK Kemdiknas akan lebih baik.

Disamping mengirimkan butir-butir ini, juga dilakukan pendampingan dalam penyusunan LK.

Dalam tahun 2011 telah dilakukan pendampingan penyusunan LK pada 68 satker UPT Kemdiknas dan Dinas Pendidikan Provinsi dan 39 Perguruan Tinggi Negeri

24

TINDAK LANJUT TEMUAN BPK9

Salah satu Penyebab Disclaimer adalah banyaknya Satker yang belum mengumpulkan laporan pelaksanaan kegiatan dan ketidakpatuhan Satker terhadap aturan perundangan yang ada.

Telah dilakukan Tindak Lanjut dari temuan BPK tersebut dengan langkah koordinasi yang baik.

Hasilnya cukup memuaskan kita. Ini tidak terlepas dari keterlibatan semua unsur di lingkungan Kemdiknas.

Namun bila dilihat dari Resume TL yang dikeluarkan oleh BPK masih da sisa temuan yang belum ditindaklanjuti 2001-2011.

Mari kita fokus melaksanakan rekomendasi temuan di Satker masing-masing. 25

PERKEMBANGAN TINDAK LANJUT LHP BPK RI ATAS LK KEMDIKNAS TAHUN 2010

26

Total : 263 Temuan Total Nilai Rp 2.843.092,84 juta

Tindak Lanjut Berdasar Jumlah Temuan Tindak Lanjut Berdasar Nilai Temuan

Melakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan setiap Satker baik pusat maupun daerah. Monitoring kelanjutan tindak lanjut berikutnya. Memberikan teguran dan peringatan kepada Satker yang lambat menyelesaikannya.

Harus selesai sebelum Desember27

RENCANA TINDAK ATAS SISA TEMUAN YANG MASIH BELUM SELESAI

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN

NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 37 TAHUN 2009 TENTANGTINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

DI LINGKUNGAN DEPARTEMENPENDIDIKAN NASIONAL

28

Dalam rangka penguatan tata kelola dan akuntabilitas, penyelenggaraan tugas dan

fungsi serta kegiatan di lingkungan departemen pendidikan nasional perlu menindaklanjuti hasil pemeriksaan.

29

Inspektur Jenderal menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada:

Pemimpin Unit Kerja setelah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan paling lambat 1 (satu) bulan sejak Laporan Hasil Pemeriksaan diterima.

30

PENYAMPAIAN LAPORAN

a. Pemimpin Unit Kerja yang diperiksa untuk ditindaklanjuti; atau

b. Menteri dalam hal tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan kewenangannya.

31

INSPEKTUR JENDERAL MEMBERIKAN SURAT PERINGATAN

a. Peringatan 1Peringatan 1 :: 1 (satu) 1 (satu) bulan sejak laporan hasil bulan sejak laporan hasil pemeriksaan diterima, belum pemeriksaan diterima, belum diselesaikandiselesaikan

b. Peringatan 2b. Peringatan 2 :: 3 (tiga) bulan 3 (tiga) bulan sejak peringatan 1, belum sejak peringatan 1, belum diselesaikan.diselesaikan.

c. Peringatan 3c. Peringatan 3 :: 1 (satu) 1 (satu) bulan sejak peringatan 2, bulan sejak peringatan 2, belum diselesaikan.belum diselesaikan.

Inspektur Jenderal dapat melakukan audit investigasi pada Unit Kerja yang belum menyelesaikan tindak lanjut setelah 1 (satu) bulan menerima peringatan ketiga.

Hasil investigasi berindikasi tindak pidana korupsi dilimpahkan kepada aparat penegak hukum setelah mendapat ijin Menteri.

Hasil investigasi yang bukan tindak pidana korupsi dilimpahkan kepada pejabat yang berwenang memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

32

INVESTIGASI

Setiap pemimpin dan/atau pejabat pada satuan kerja wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal.Setiap pemimpin dan/atau pejabat pada satuan kerja wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat pemeriksaan eksternal Departemen.

33

KEWAJIBAN PIMPINAN SATUAN KERJA

Inspektur Jenderal memfasilitasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan eksternal Kementerian.

34

FASILITASI

Pemimpin dan/atau pejabat pada satuan kerja yang tidak melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

35

SANKSI

tentang

Pembentukan Tim SATGAS Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI di Lingkungan Kementerian

Pendidikan Nasional36

Keputusan Inspektur Jenderal Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional Kementerian Pendidikan Nasional

No. Kep. 809/F/KP/2011No. Kep. 809/F/KP/2011

Melaksanakan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan BPK-RI di Lingkungan Unit Utama.

37

TUGAS

Unsur Inspektorat dan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan NasionalMasing-masing Inspektorat sesuai wilayah kerja.

38

KEANGGOTAAN TIM SATGAS

TENTANG

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

39

Undang-Undang No. 15 tahun 2009

Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.Jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan.Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. 40

Pasal 20 Ayat (1) s.d (5)

Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK-RI dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

41

Pasal 26 Ayat (2)

TERIMA KASIH