kebijakan pengembangan jabatan fungsional...
TRANSCRIPT
“Kebijakan Pengembangan Jabatan
Fungsional Kesehatan”
Disampaikan oleh :drg. Diono Susilo, MPH
Kepala Pusat Peningkatan Mutu SDM KesehatanBadan PPSDM Kesehatan - Kementerian Kesehatan RI
Add Contents TitleAdd TextOption Text Here
The Most InnovativeInstitution Pembinaan
Jabfung
REVOLUTION INDUSTRY 4.0
THE WORLD BECAUSE OF COVID-19
THEN and then the disaster come… NOW
DULU VS SEKARANG
HOW COVID-19 CHANGE THE WORLD?
6
HOW INDUSTRY 4.0 CAN HELP TO FACE THE PANDEMIC
Teknologi yang terkait dengan Revolusi Industri 4.0 menawarkan cara yang efisien dan efektif untuk mengatasi kecepatan
penularan COVID-19 dan dampak pandemi COVID-19. Dari Artificial Intelligence dapat menghasilkan teknologi seluler untuk
pengumpulan data dan deteksi dini COVID-19.
THE ROLE OF HEALTH WORKERS DURING COVID-19 PANDEMIC
• Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan termasuk Pejabat Fungsional Kesehatan
yang berada di garis terdepan dalam penanganan wabah COVID-19
• Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan bertanggungjawab untuk memastikan bahwa
semua tindakan pencegahan dan tindakan medis yang diperlukan diambil dengan
meminimalkan risiko keselamatan dan kesehatan kerja
• Memberikan atau memperkuat pencegahan dan pengendalian infeksi yang akurat
dan informasi kesehatan masyarakat, termasuk kepada orang-orang yang tidak
memiliki gejala atau risiko sehingga tidak mempercepat penularan
VISI PEMBANGUNAN 2005-2025
Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur
12
34
GOOD
GOVERNANCE
RPJMN I2005-2009
RPJMN II2010-2014
RPJMN III2015-2019
RPJMN IV2020-2025
REFORMASI
BIROKRASIDAN UU ASN
SMART ASN
ASN
HUMAN CAPITAL
(UU No. 17 Tahun 2007)
1. WawasanGlobal
2. IT & Bahasa3. Networking
Tinggi
PERLU DI BANGUN KONDISI SAAT INI
UU : 5 Tahun 2014 tentang ASN
“ bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara
sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD. RI Tahun 1945,”
bahwa pelaksanaan manajemen ASN
belum berdasarkan pada perbandingan
antara kompetensi dan kualifikasi yang di-perlukan
oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang
dimiliki calon dalam rekruitmen, pengangkatan,
penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan
dengan tata kelola pemerintahan yang baik;
ASN yang memiliki integritas, profesional,
netral dan bebas dari intervensi politik, bersih
dari praktik KKN, serta mampu menyelenggarakan pelayanan
publik bagi masyarakat dan
mampu menjalankan peran sebagai unsur
perekat persatuan dan kesatuan bangsa berda-sarkan
Pancasila dan UUD .RI Tahun 1945;
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara:
Manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan sistem merit
Competence Open
Performance
Qualification Fairness
SISTEM
MERIT
UTAMA
MADYA
PRATAMA
JABATAN
PIMPINAN TINGGI
ADMINSTRATOR
Eselon III
PENGAWAS
Eselon IV
PELAKSANA
Eselon V dan
JF umum
JABATAN ADMINISTRASI
(TUSI PELAYANAN PUBLIK & ADM-PEM)
JABATAN FUNGSIONAL
(TUSI-PELAYANAN FUNGSIONAL)
KEAHLIAN/KETRAMPILAN
Utama
Madya
Muda
Pertama
KEAHLIAN
Penyelia
Mahir
Terampil
Pemula
KETERAMPILAN
1
3
2
1. PENGEMBANGAN KARIRSDM KESEHATAN
Aparatur Sipil Negara (ASN)
Non ASN
JabfungkesPola Karir Nakes dan Sertifikasi
2. PENGEMBANGAN KUALIFIKASI SDM KESEHATAN
Tubel, Bantuan Pendidikan, Fellowship, P2KB
SDMK BERMUTU, PROFESIONAL DAN
BERDAYA SAING INTERNASIONAL
KKNI Perpres 8/2012Permenpan 38/2017)Permenpan 34/2011
bridging
Peningkatan Mutu SDM Kesehatan
TerampilMahir
PenyeliaAhli Pertama
Ahli MudaAhli MadyaAhli Utama
TK 1TK2TK 3 TK 4TK 5
• SKKNI•Stankom
Profesi• Stankom
JFK
NON ASN
ASN
Kompetensi Internasional
LSP
1. Merencanakan kebutuhan
pelatihan dan
pengembangan program
pelatihan Jabfungkes;
2. Menyusun kurikulum dan
modul pelatihan jabfungkes;
3. Mengevaluasi hasil pelatihan
Jabfungkes
INSTANSI PEMBINA JABFUNG DI LINGKUNGAN KEMENKES RI(PMK No.60 THN 2016)
Kemenkes
Puskat Mutu
Unit pembi
na
Unit kepegawai-an
Unit
Pelatih-an
1. Menyusun naskah
akademik dan matriks
butir kegiatan;
2. Mensosialisasikan
jabfungkes; 3. Melakukan pembinaan;
4. memfasilitasi ukom;
5. Memutakhirkan data
jabfungkes;
6. Memonev Jabatan
Fungsional yang menjadi
binaannya
1. Usul formasi CASN; 2. Usul & Tetapkan ASN dalam
Jabfungkes; 3. Susun usul mutasi
Jabfungkes;
4. Susun usulan jenis dan
jumlah kebutuhan
jabfungkes
5. Sharing data
1. Menyusun & melaksanakan
kebijakan teknis jabfungkes;
2. Memonev pengembangan
jabfungkes;
3. Mengkoordinasikan hasil
Binwas Jabfungkes
JUMLAH PEJABAT FUNGSIONAL KESEHATAN DI INDONESIA
1 Administrator Kesehatan 1.806
2 Apoteker 4.418
3 Asisten Apoteker 12.187
4 Asisten Penata Anestesi 24
5 Bidan 80.055
6 Dokter 24.672
7 Dokter Gigi 7.389
8 Dokter Pendidik Klinis 2.157
9 Entomolog Kesehatan 129
10 Epidemiolog Kesehatan 1.831
11 Fisikawan Medis 92
12 Fisioterapis 2.437
13 Nutrisionis 11.551
14 Okupasi Terapis 136
15 Ortotis Prostetis 33
16 Pembimbing Kesehatan Kerja 259
17 Penata Anestesi 33
18 Penyuluh Kesehatan Masyarakat 4.759
19 Perawat 174.683
20 Perawat Gigi 11.246
21 Perekam Medis 3.671
22 Pranata Laboratorium Kesehatan 13.419
23 Psikolog Klinis 160
24 Radiografer 3.321
25 Refraksionis Optisien 392
26 Sanitarian 11.488
27 Teknisi Elektromedis 1.536
28 Teknisi Gigi 113
29 Teknisi Transfusi Darah 147
30 Terapis Wicara 95
Total tahun 2019 : 362.948 (per Desember 2019)TOTAL : 374.239 (per Juli 2020)
Sumber: SAPK BKN
Unit Pembina Jabatan Fungsional KesehatanNo Unit Pembina No Jabatan Fungsional
1 Pusat Analisis Determinan Kesehatan, Sekretariat Jenderal 1 Administrator Kesehatan
2 Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan 23
Apoteker Asisten Apoteker
3 Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan, Ditjen Yankes 4 Dokter5 Dokter Gigi6 Dokter Pendidik Klinis7 Fisioterapis8 Okupasi Terapis9 Ortotis Prostetis
10 Perawat11 Perawat Gigi12 Perekam Medis13 Teknisi Gigi14 Refraksionis Optisien15 Terapis Wicara16 Penata Anestesi17 Asisten penata Anestesi
4 Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer, Ditjen Yankes 18 Bidan19 Teknisi Transfusi Darah
5 Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Ditjen Yankes 20 Fisikawan Medis21 Pranata Labkes22 Radiografer23 Teknisi Elektromedis
No Unit Pembina No Jabatan Fungsional
6 Direktorat Pencegahan & Pengendalian Penyakit Tular Vektor & Zoonotik, Ditjen P2P 24 Entomolog Kesehatan
7 Direktorat Pencegahan & Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa & NAPZA, Ditjen P2P 25 Psikolog Klinis
8 Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan, Ditjen P2P 26 Epidemiolog Kesehatan
9 Direktorat Kesehatan Lingkungan, Ditjen Kesmas 27 Sanitarian
10 Direktorat Gizi Masyarakat, Ditjen Kesmas 28 Nutrisionis
11 Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga, Ditjen Kesmas 29 Pembimbing Kesehatan Kerja
12 Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Ditjen Kesmas 30 Penyuluh Kesehatan Masyarakat
Unit Pembina Jabatan Fungsional Kesehatan
Kondisi Regulasi Kebijakan Jabfung Permenpan/Kepmenpan, Juklak dan Juknis Jabfung sudah relatif lama
0-5 tahun = 6 Jabfung
6-10 tahun = 3 jabfung
11-15 tahun = 13 jabfung
> 15 tahun = 8 jabfung
Kualifikasi pendidikan tenaga kesehatan jabfung yg harus disesuaikan UU 36 tahun
2014 tentang Tenaga Kesehatan Nakes minimal DIII
Nomenklatur jabfung yg harus disesuaikan dengan nomenklatur pada UU 36 tahun
2014 tentang nakes:
Permenpan Jabfung UU 36 tahun 2014
Penyuluh Kes Masyarakat Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku
Perawat Gigi Terapis Gigi dan Mulut
Pranata Lab Kesehatan Ahli Teknologi Lab Medik
Asisten Apoteker Tenaga Teknis Kefarmasian
Sanitarian Tenaga Sanitasi Lingkungan
Banyak yg sdh tidak up to date
dengan perkembangan Iptek
Kesehatan
(sudah terbit)
PermenPAN RB
No 37 Tahun
2019
Permenpan
Jabfung
Kesehatan
1
1. Beberapa
diantaranya sudah
lama dan tidak
update
2. Beberapa Jabfung
Tidak Memiliki
Juknis
REVISI REGULASI JABATAN
FUNGSIONAL KESEHATAN
2
Butir Butir Kegiatan sebagianbelum mengakomodir
pekerjaan pejabat fungsional berdasarkan rumah jabatan
3
Terbitnya kebijakan dan peraturan baru tentang:1. Jabatan Fungsional2. Tenaga Kesehatan
4
5
Adanya : • Perubahan Nomenklatur
•Perubahan butir butir kegiatan berdasarkan output
Terbarukannya Permenpan Jabatan Fungsional
Kesehatan sehingga pelaksanaan Jabatan
Fungsional Kesehatan terselenggara dengan baik
19
NO NAMA JABFUNG PERMENPAN SKB
(JUKLAK)
PERMENKES
(JUKNIS)
SYARAT PENDIDIKAN
Saat ini
(Pengangkatan
Pertama)
Usulan Revisi
(Pengangkatan
Pertama)
1 ADMINKES 42/2000 251/2001 19/2002 DIV/S1 Kesehatan -
2 APOTEKER 07/2008 1113/2008 377/2009 Apoteker -
3 ASST.APOTEKER 08/2008 1114/2008 376/2009 SAA,D-III Farmasi D III Farmasi
4 BIDAN 36/2019 D-III Kebidanan/
Profesi Kebidanan
5 DOKTER 139/2003 1738/2003 - Dokter -
6 DOKTER GIGI 141/2003 1740/2003 - Dokter Gigi -
7 DOKDIKNIS 17/2008 1201/2009 - DR.SPES -
8 ENTOMOLOG 18/2000 396/2001 1201/2004 D-I/D-III/S1 D-III/D-IV/S1 Entomologi
Kes/Kesling
9 EPIDEMIOLOG 17/2000 395/2001 1200/2004 D-I/-/D-IV/S1 D-III/D-IV Kesehatan
S1 Jur/peminatan
Epidkes
10 FISIKAWAN MED 12/2008 1111/2008 262/2009 S1 FISMED -
11 FISIOTERAPIS 04/2004 209/2004 640/2005 D-III/D-IV FIS -
Regulasi Jabfung Kesehatan
20
NO NAMA JABFUNG PERMENPAN SKB
(JUKLAK)
PERMENKES
(JUKNIS)
SYARAT PENDIDIKAN
Saat ini
(Pengangkatan
Pertama)
Usulan Revisi
(Pengangkatan
Pertama)
12 NUTRISIONIS 23/2001 894/2001 1306/2001 D-III/DIV/S1 GIZI D-III/D-IV/S1 GIZI
13 OKUPASI TERAPI 123/2005 101/2006 991/2006 D-III OKUP -
14 ORTOTIS PROSTETIK 122/2005 100//2006 993/2006 D-III Ortotik Prostetik -
15 PENYULUH KESMAS 58/2000 1811/2000 66/2001 D-III/DIV/S-1 DIII Kesehatan/
D-IV Promkes
16 PEREKAM MEDIS 30/2013 48/22/2014 47/2015 D-III/S-1 RM -
17 PERAWAT 35/2019 - - D-III/Ners
18 TERAPIS GIGI DAN
MULUT
37/2019 - - D-III/ DIVKeperawatan
Gigi/ Kesehatan Gigi/
Terapis Gigi dan Mulut
19 PRANATA LABKES 08/2006 611/2006 413/2007 SLA-S1 DIII/DIV/S1 Teknologi
Laboratorium Medis
20 PSIKOLOG KLINIS 11/2008 1112/2008 613/2010 S1 Psikologi Klinis -
21 RADIOGRAFER 29/2013 47/21/2014 52/2015 D-III/DIV Rad -
22 REFRAKSIONIS OPTISIEN 47/2005 1368/2005 994/2006 D-III Refrak -
Regulasi Jabfung Kesehatan
2121
NO NAMA JABFUNG PERMENPAN SKB (JUKLAK)PERMENKES
(JUKNIS)
SYARAT PENDIDIKAN
Saat ini
(Pengangkatan
Pertama)
Usulan Revisi
(Pengangkatan
Pertama)
23 SANITARIAN 10/2006 18/2001 153/2006 D1-S1 DII Kesling
DIV Kesling/ Sanitasi
Lingkungan
S1 Kesling/Sanitasi
Lingkungan/ Kesmas
peminatan Kesling
24 TEKNISI ELEKTROMEDIS 28/2013 46/23/2014 51/2015 D-III/DIV -
25 TEKNISI GIGI 06/2007 1148/2007 365/2008 D-III TG -
26 TEKNISI TRANFUSI DARAH 05/2007 1147/2007 364/2008 D-1 TD DIII Teknologi Bank
Darah
27 TERAPIS WICARA 48/2005 1367/2005 992/2006 D-III TW -
28 PEMBIMBING KESJA 13/2013 (47/2013) 50/18 -2013 62/2014 D-IV-S1 Kesehatan -
29 ASISTEN PENATA ANESTESI 10/2017 3/2018 21/2019 DIII Keperawatan
Anestesi/ Kepenataan
Anestesi
-
30 PENATA ANESTESI 11/2017 3/2018 22/2019- D-IV Bidang Kepe-
rawatan Anestesiologi/
Penata Anestesi
-
Regulasi Jabfung Kesehatan
Mutasi /Promosi/
Kenaikan Jenjang/Perpindahan Jabatan/
Penugasan Khusus
Bagan Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan
Pengangkatan Pertama
Bekerja PAK SKP
Tunjangan
PNS (JFU/JFT/JA)
Pengembangan Karir
Formasi
Penilaian Kinerja
Uji Kompetensi Kualifikasi
Formasi
Ukom
Inpassing/Promosi/
Perpindahan Jabatan
Pengembangan Kompetensi Pendidikan (Tubel) dan /
Pelatihan (bimtek, e-learning, pelatihan jarak
jauh, magang)
Perencanaan Pengangkatan
Berhenti Alih
Puncak Karir
Promosi/Kenaikan Jenjang/
Perpindahan Jabatan/
Pengembangan
Satker
Sistem Informasi
Panev
Formasi
Latsar
CPNS
Satker
Pengembangan Kompetensi
1
2
KOMPETENSI MANAJERIAL• Pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku
yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan utk
memimpin dan/atau mengelola unit organisasi
• diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan strukturalatau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan
KOMPETENSI SOSIAL KULTURAL• Pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan
dikembangkan terkait dg pengalaman berinteraksi dg masyarakat majemuk dlm
hal agama, suku & budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai2 moral,
emosi & prinsip, yg hrs dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan utk memperoleh hasil kerja sesuai dg peran, fungsi, & jabatan
• diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
KOMPETENSI TEKNIS• Pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku
yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yg spesifik berkaitan dg bidang teknis jabatan
• diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalamanbekerja secara teknis;
KOMPETENSI ASN & KEBIJAKAN PENGEMBANGANNYA
Ranah Kementerian
Teknis (Instansi
Pembina)
TINGKAT PENGUASAAN KOMPETENSI ASNProficiency Levels Competence
05
04
03
02
01Level 1 Tingkat memahami, mengerti substansi
pekerjaan sederhana dg pedoman/ panduan
Bimbingan intensif
Level 4 Mengevaluasi suatu proses pekerjaan
Mengembangkan teknik metode kerja
Memberi arahan atau tanpa panduan
Level 2Menerapkan sesuai pedoman Berdasar pedoman/panduan memerlukan bimbingan
Level 3 Menerapkan dg analisis Tdk memerlukan bimbingan Dapat membimbing orang lain memecahkan masalah teknis operasional.
Level 5
Mengkreasikan mengembangkan, konsep, teori, kebijakan
Sebagai sumber rujukan utama (mentor)
PENGEMBANGAN KARIERJABATAN FUNGSIONAL
• PemenuhanAngka Kredit
• SKP
• Formasi
• Pengembangan
Kompetensi dan UjiKompetensi
•Kualifikasipendidikan sesuai persyaratan yang dibutuhkan <D III atau > D IV/S1(rekrutmen,tubel atau ibel)
Pengembangan Karier, Kompetensi, Pola Karier, Promosi dan Mutasi
• Dilakukan dengan menerapkan prinsip sistem merit untuk meningkatkan kompetensi,kinerja dan profesionalitas PNS.
• Setiap instansi wajib memiliki Sistem Informasi Manajemen Karier yang merupakan bagian terintegrasi dari Sistem Informasi ASN
• Setiap PNS harus dinilai melalui uji kompetensi
Pengembangan Karier Pengembangan Kompetensi Pola Karier Promosi dan Mutasi
• Kejelasan dan kepastiankarier kepada PNS
• Berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaiankinerja, dan kebutuhaninstansi pemerintah
• Dilakukan melalui mutasidan/atau promosi
• Diklat, seminar, kursus, penataran sekolah/ pelatihankader dan magang
• Paling kurang 20 jam pelajaran dalam 1 tahun
• Prinsip dasar: PNS memiliki hakdan kesempatan yang sama didasarkan padapenilaian kinerja danpenilaian kompetensi
• Diklat Pim (Madya, Pratama, Administrator, Pengawas)
• Diklat tingkat nasional
• Berdasarkan standar jabatan danstandar kompetensijabatan
• Pola karier nasional daninstansional
• Berbentuk horizontal, vertikaldan diagonal
• Prinsip Dasar : untukmenjamin keselarasanpotensi PNS denganpenyelenggaraan tugasnya
• Instansi menyusunperencanaan mutasi
• Atas dasar kesesuaian antarakompetensi PNS denganpersyaratan jabatan, klasifikasijabatan dan pola karier
• Paling cepat 2 tahun danpaling lama 5 tahun
• Mutasi antar kab/kota dalamprovinsi oleh Mendagri denganpertimbangan BKN
• Mutasi prov/kab/kota ke pusatdan antar instansi pusat oleh BKN
• Mutasi Pusat ke Prov/Kab/Kota oleh Kanreg BKN
KEWAJIBAN
PEJABAT FUNGSIONAL KESEHATAN
KEWAJIBAN PEJABAT FUNGSIONAL
Melaksanakantugas pokok
Mencatat danmenginventarisir
Mengumpulkan bukti fisik hasilpelaksanaan kegiatan
pelayanan/pekerjaan sehari-hari sebagai dasar untuk
pengumpulan angka kredit
MENGIKUTI
KETENTUAN LAINNYA !KE
WA
JIB
AN
Tugas lain yang
diperintahkan
oleh atasan
PP 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil
- Pasal 11 ayat 1Kinerja utama bagi PJF akumulasi pelaksanaan butir-butir kegiatan JF sesuai penjabaran sasaran unit/organiasai dan atau kegiatan atasan langsung
- Pasal 19SKP bagi pejabat fungsional disusun berdasarkan SKP atasan langsung dan
organisasi/unit kerja, salah satunya dengan memperhatikan butir-butir kegiatan JF
-Pasal 20SKP bagi pejabat fungsional disetujui atasan langsung dan dapat diberikan
dengan mempertimbangkan pendapat dari Tim Penilai AK
-Pasal 21• PJF yang tidak dapat menyusun kinerja utama, harus dimutasikan atau
diberikan tugas ke instansi yang mempunyai kegiatan yang sesuai jenjang fungsionalnya
• PJF diberikan tugas ke instansi lain apabila beban tugas JF tidak memenuhi
persyaratan AK pertahun yang wajib dikumpulkan
SISTEM INFORMASI
SI-BANGJANGKRI
E-UKOM
E-FORMASI
E-INPASSING
Peran Poltekkes Kemenkes dalam PembinaanJabatan Fungsional Kesehatan
• Mengembangkan Prodi pada Poltekkes Kemenkes sesuai kualifikasipendidikan yang dipersyaratkan dalam regulasi Jabatan FungsionalKesehatan dan/atau rencana pengembangan Jabatan FungsionalKesehatan
• Menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang sesuai dengan StandarKompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan
• Meningkatkan kompetensi pejabat fungsional kesehatan melaluipemenuhan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan oleh JabatanFungsional Kesehatan
TERIMA KASIH
Jabatan Jenjang Jabatan R C L
J FJabatan Fungsional
Keahlian
Utama 5- 4 Dominan 5
Madya 5 - 4 Dominan 4
Muda 4 -3 ffty-fifty
Pertama 3-2 -1 Dominan 2
J FJabatan Fungsional
Keterampilan
Penyelia 4-3 fifty-fifty
Mahir 4-3 Dominan 3
Terampil 3,2,1 Dominan 2
Pemula 2 -1 Dominan 1
Pola Distribusi Required Competency Level (RCL)
Kompetensi Teknis