kebijakan pengendalian zoonosis.pptx

34
KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN KESEHATAN DALAM PENGENDALIAN ZOONOSIS EDY HARMANTO, SKM, M.MKes Kabid P2PL DINAS KESEHATAN KOTA MADIUN

Upload: agus-susanto

Post on 08-Jul-2016

40 views

Category:

Documents


4 download

TRANSCRIPT

Page 1: Kebijakan  Pengendalian Zoonosis.pptx

KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN KESEHATAN DALAM

PENGENDALIAN ZOONOSIS

EDY HARMANTO, SKM, M.MKesKabid P2PL

DINAS KESEHATAN KOTA MADIUN

Page 2: Kebijakan  Pengendalian Zoonosis.pptx

PENGERTIAN “ZOONOSIS” WHO (2008) : Zoonosis adalah suatu penyakit atau infeksi

yang secara alami ditularkan dari hewan vertebrata ke manusia atau sebaliknya.

UU No. 18 tahun 2009 ttg Peternakan dan Kesehatan Hewan :

Zoonosis adalah penyakit yang menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya.

Perpres No.30 tahun 2011 ( 20 Mei 2011) tentang Pengendalian Zoonosis :

Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.

Page 3: Kebijakan  Pengendalian Zoonosis.pptx

Kenapa Zoonosis PENTING ?

70% EID (Emerging Infectious Diseases) adalah zoonosis

Mortality EID tinggi (50-90%), menyerang otak dan organ tubuh lainnya.

Dampak terhadap Perekonomian, Keamanan dan Pertahanan negara.

Batas/sekat wilayah : tidak ada lagi Sudah menjadi kebutuhan/tuntutan

internasional/ PHEIC

Page 4: Kebijakan  Pengendalian Zoonosis.pptx

TANTANGAN/KENDALA1. Ancaman Zoonosis Meningkat : Kedekatan manusia dg hewan (hobby, ekonomi, dll) Kebutuhan protein hewani meningkat Semakin dekatnya manusia dg lingkungan/satwa liar

(pembukaan hutan, pemukiman mendekati hutan, dll)

Perubahan Iklim (Climate change) ,vektor meningkat, adaptasi/mutasi mahluk hidup menjadi lebih patogen dll

Pola Migrasi , transportasi antar wilayah/antar negara, pariwisata ,dll

Page 5: Kebijakan  Pengendalian Zoonosis.pptx

TANTANGAN/KENDALA…2

2. Disparitas kapasitas sumber daya Pemda antar wilayah dan antar sektor;

3. Disparitas institusional antar Pemda antar wilayah, antar sektor sampai ke tingkat pelaksana di Kab/Kota serta Kecamatan;

4. Perlunya akselerasi upaya pengendalian pada penyebab penularan di sektor hulu (sumbernya);

5. Sosio-budaya dan tradisi masyarakat harus mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan zoonosis;

6. Pengawasan lalu lintas hewan belum memadai, mobilitas hewan / manusia yg tinggi.

Page 6: Kebijakan  Pengendalian Zoonosis.pptx

TANTANGAN/KENDALA…3

7. Keterbatasan mobilitas operasional (geografis, demografis dan dana);

8. Keterbatasan paramedis-medis dan tenaga veteriner di Kabupaten/Kota, terutama daerah tertular;

9. Pemahaman masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya ttg pencegahan zoonosis masih terbatas;

10. Regulasi belum dijalankan secara konsisten.11. Keterbatasan penelitian dan pengembangan

tentang zoonosis;

Page 7: Kebijakan  Pengendalian Zoonosis.pptx

PRIOROTAS PENGENDALIAN

a. Kementerian Kesehatan

1. FLU BURUNG2. RABIES3. ANTRAKS4. LEPTOSPIROSIS5. PES

b. Perpres no 30, tahun 2011

1. FLU BURUNG2. RABIES3. PES4. ANTRAKS5. LEPTOSPIROSIS6. BRUCELLOSIS

Page 8: Kebijakan  Pengendalian Zoonosis.pptx

FRAMEWORK PENGENDALIAN ZOONOSIS

Penyakit Zoonosa :Pengendalian Zoonosis Terpadu (Lintas Multi Sektor)

Men

urun

kan

Fakt

or ri

siko

Surv

eila

ns te

rpad

u &

sha

ring

Info

rmas

i

Koo

rdin

asi

Res

pon

Kol

abor

asi

pene

litia

n

Mekanisme Koordinasi

Page 9: Kebijakan  Pengendalian Zoonosis.pptx

KEBIJAKAN PENGENDALIAN ZOONOSIS

I. Arah Kebijakan :

Di tingkat nasional : Berpedoman pada Rencana

Pembangunan Nasional Jangka Menengah dan Panjang Di tingkat daerah:

Berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah dan Panjang.

Page 10: Kebijakan  Pengendalian Zoonosis.pptx

KEBIJAKAN PENGENDALIAN ZOONOSIS...(2)

II. Tujuan1. Menurunkan angka kesakitan dan

kematian akibat zoonosis2. Mencegah, membatasi,menanggulangi

Kejadian Luar Biasa/Wabah zoonosis3. Mencegah dan membatasi keluar

masuknya KLB/Wabah zoonosis antar daerah/wilayah serta masuknya zoonosis dari dan ke Indonesia pada situasi Pandemi

Page 11: Kebijakan  Pengendalian Zoonosis.pptx

KEBIJAKAN PENGENDALIAN ZOONOSIS..(3)

III. SASARAN• Masyarakat umum : mampu melindungi

diri dan menerapkan PHBS

• Kelompok risiko : mampu melindungi diri dan segera mendapatkan yankes bila tertular Penyakit Zoonosa.

• Kelompok Strategis : dukungan kebijakan, peraturan perundangan, dana, tenaga, sarana, dll

Page 12: Kebijakan  Pengendalian Zoonosis.pptx

KEBIJAKAN PENGENDALIAN ZOONOSIS...(4)

IV. KEGIATAN POKOK 1. Penurunan jumlah kasus dan kematian melalui

Deteksi dini kasus & prompt treatment2. Surveilans epidemiologi terpadu3. Penanggulangan KLB terpadu4. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petugas5. Kerjasama lintas sektor6. Penyuluhan kepada masyarakat melalui berbagai

media dan berbagai kesempatan.

Page 13: Kebijakan  Pengendalian Zoonosis.pptx

SITUASI TERKINI PENGENDALIAN ZOONOSIS DI iNDONESIA

Page 14: Kebijakan  Pengendalian Zoonosis.pptx

RABIESSituasi Rabies di Beberapa negara Asia :• India : rata-rata 20.000 kasus/tahun• China : rata-rata 2.500 kasus/tahun • Filipina : 200 -300 kasus/tahun• Vietnam : rata-rata 9.000 kasus/tahun• Indonesia : rata-rata 168 kasus/tahun Rata-rata di dunia : 55.000 kasus/tahun

Page 15: Kebijakan  Pengendalian Zoonosis.pptx

Situasi Rabies pada Manusia di Indonesia Tahun 2008 - September 2015

Rabies tersebar di 25 provinsi.

9 provinsi yang masih bebas rabies yakni: Babel, Kepri, DKI Jakarta Jateng, Jatim DI Yogyakarta NTB, Papua dan Papua Barat.

GHPR : gigitan hewan penular rabiesPET : Post Exposure Treatment Sumber : Subdit Pengendalian Zoonosis

Page 16: Kebijakan  Pengendalian Zoonosis.pptx

Kasus Kematian Rabies (Lyssa) di IndonesiaTahun 2008 – September 2015

Sumber : Subdit Pengendalian Zoonosis

Page 17: Kebijakan  Pengendalian Zoonosis.pptx

Kasus Lyssa per Provinsi di Indonesia, Th 2011 – Sept 2015

Sumber : Subdit Pengendalian Zoonosis

Page 18: Kebijakan  Pengendalian Zoonosis.pptx

PROGRAM TERPADU

Terpadu: menyatukan kegiatan /upaya sejak dari

perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi untuk mewujudkan sasaran /tujuan yang telah ditetapkan secara bersama antara pemangku kepentingan (stakeholder) yang terkait.

Page 19: Kebijakan  Pengendalian Zoonosis.pptx

1. Mencegah meluasnya zoonosis ke daerah yang sebelumnya bebas;

2. Mengurangi daerah endemis zoonosis;3. Melindungi masyarakat dari penularan

zoonosis untuk menurunkan angka kematian pada manusia;

4. Penanganan hewan penular zoonosis untuk menurunkan insidensi pada manusia;

5. Menekan dampak yang ditimbulkan akibat zoonosis;

Tujuan Pengendalian Zoonosis Terpadu

Page 20: Kebijakan  Pengendalian Zoonosis.pptx

Strategi Pengendalian Zoonosis Terpadu

1. Mengutamakan prinsip pencegahan penularan kepada manusia dg meningkatkan upaya pengendalian zoonosis pada sumber penularan.

2. Penguatan koordinasi lintas sektor dalam rangka membangun sistem pengendalian zoonosis, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, strategi dan program.

Page 21: Kebijakan  Pengendalian Zoonosis.pptx

Strategi Pengendalian Zoonosis Terpadu (2)

3. Perencanaan terpadu dan percepatan pengendalian melalui surveilans, pengidentifikasian, pencegahan, tatalaksana kasus dan pembatasan penularan, penanggulangan Kejadian Luar Biasa/wabah dan pandemik serta pemusnahan sumber zoonosis pada hewan apabila diperlukan.

4. Penguatan perlindungan wilayah yang masih bebas terhadap penularan zoonosis baru.

Page 22: Kebijakan  Pengendalian Zoonosis.pptx

Strategi Pengendalian Zoonosis Terpadu (3)

5. Peningkatan upaya perlindungan masyarakat dari ancaman penularan zoonosis.

6. Penguatan kapasitas sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, logistik, pedoman pelaksanaan, prosedur teknis pengendalian, kelembagaan dan anggaran pengendalian zoonosis.

7. Penguatan penelitian dan pengembangan zoonosis8. Pemberdayaan masyarakat dg melibatkan dunia

usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi profesi, serta pihak-pihak lain.

Page 23: Kebijakan  Pengendalian Zoonosis.pptx

PERPRES NOMOR 30 TAHUN 2011:

• Pasal 4: Pengendalian zoonosis dilaksanakan oleh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing - masing secara terkoordinasi, dan terintegrasi dalam satu kesatuan dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.  

• Pasal 5: Pengendalian zoonosis sebagaimana dimaksud dlm Pasal 4, dilaksanakan dg mengikut-sertakan peran serta masyarakat, dunia usaha, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan pihak terkait lainnya.

Pelaksanaan

Page 24: Kebijakan  Pengendalian Zoonosis.pptx

Pelaksanaan (2)

• Pasal 6: Koordinasi dalam pengendalian zoonosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan oleh kelembagaan pengendalian zoonosis sebagai wadah koordinasi baik di tingkat pusat maupun daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.

Page 25: Kebijakan  Pengendalian Zoonosis.pptx

Isu Global Terkini :Satu Kesehatan (One Health)

• Satu kesehatan merupakan pendekatan paling baru dalam mengendalikan zoonosis

• PENGERTIAN “SATU KESEHATAN/ONE HEALTH”:Upaya Integrasi kuat dan sinergis terutama antara bidang kedokteran dan kedokteran hewan, kesehatan lingkungan dan disiplin ilmu lainnya yang terkait dalam pengendalian zoonosis dengan membangun kolaborasi, koalisi, komunikasi pada tingkat lokal, nasional dan global.

Page 26: Kebijakan  Pengendalian Zoonosis.pptx

Pendekatan satu kesehatan • Sistem Satu Kesehatan meliputi: (The Animal-

Human-Ecosystem Interfaces)• Kesehatan manusia• Kesehatan Hewan (termasuk satwa liar)• Kesehatan Lingkungan• Mekanisme dengan: -Kooperasi -Koordinasi -Kolaborasi

Page 27: Kebijakan  Pengendalian Zoonosis.pptx

• Penyusunan Road map Pelaksanaan Satu Kesehatan di Indonesia(Rentranas 2012-2017) yang meliputi Identifikasi hambatan dan jalan keluar/solusi yang bisa dilakukan serta membuat Strategi melalui kegiatan program prioritas;

• Melakukan perlindungan bagi kelompok risiko tinggi (vaksinasi/imunisasi);

• Memanfaatkan secara optimal perangkat yang sudah ada (PDSR, DSO, TGC, SMS Gateway, Laboratorium Regional/Rujukan, RS Rujukan, KKP, B/BTKL);

• Mengintensifkan upaya penemuan dengan surveilans terpadu (Penyelidikan Epidemiologi) dan penanganan kasus zoonosis secara terintegrasi; sebagaimana yang dilakukan pada Flu Burung.

Implementasi Konsep Satu Kesehatan (One Health) melalui:

Page 28: Kebijakan  Pengendalian Zoonosis.pptx

• Membangun Pusat Informasi Satu Kesehatan melalui WEB Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis yang memuat data, informasi, epidemiologi, bakteriologi dan virologi serta kegiatan lain maupun informasi yang berkaitan dengan Satu Kesehatan, Koordinasi lintas sektor di Komnas Zoonosis dan Komda Zoonosis (Provinsi, Kabupaten/Kota);

• Penyiapan dukungan sumber daya bagi sistem yang sudah dikembangkan, termasuk Peran Pendidikan/Universitas;

• Penelitian yang saling mendukung antar sektor terkait untuk memperkuat Perencanaan dan tindakan berbasis bukti.

Implementasi Konsep Satu Kesehatan (One Health) melalui:

Page 29: Kebijakan  Pengendalian Zoonosis.pptx

Perlu Upaya Akselerasi dalam Implementasi Konsep Satu Kesehatan (One Health ) melalui :

• Koordinasi lintas sektor di Komnas Zoonosis dan Komisi Provinsi dan Komisi Kab/Kota Pengendalian Zoonosis

• Penyiapan dukungan sumber daya bagi sistem yang sudah dikembangkan, termasuk Peran Pendidikan /Universitas

• Memanfaatkan optimal perangkat yang sudah ada (DSO,TGC,SMS Gateway, Laboratorium,RS Rujukan, KKP, B/BTKL)

Page 30: Kebijakan  Pengendalian Zoonosis.pptx

PENGENDALIAN RABIES : a. Tersedianya buku pedoman pengendalian Rabies

(Juklak dan Juknis) b. Penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan

KLB terpadu Kemenkes dan Kementanc. Pelatihan dan sosialisasi kepada petugas

kesehatan di 24 Provinsi tertular. d. Pelatihan Tatalaksana kasus Gigitan Hewan Rabies

terpadu di seluruh Puskesmas di Provinsi Bali dengan peserta petugas kesehatan dan peternakan (2009-2011).

UPAYA YANG SUDAH DILAKUKAN

Page 31: Kebijakan  Pengendalian Zoonosis.pptx

UPAYA YANG SUDAH DILAKUKAN

e. Pertemuan Tim Koordinasi Rabies di Pusat dan di Daerah.

f. Penyediaan Vaksin Anti Rabies (Pusat sbg buffer stock dan ).

g. Pembentukan dan optimalisasi Rabies Centerh. Pemberdayaan Pemuka Agama dan Tokoh Agama

“Gereja Peduli Rabies” i. Pelaksanaan Kegiatan Hari Rabies se Dunia : th

2009 dan 2010 di Bali; Tahun 2012 di Kab Sikka, NTT, Tahun 2014 di Manado, Sulut dan DKI Jakarta

j. Penyusunan Peta Jalan Pengendalian Rabies Terpadu Kementan dan Kemenkes.

Page 32: Kebijakan  Pengendalian Zoonosis.pptx

PENUTUPPerlu Upaya Akselerasi dalam Pengendalian Zoonosis melalui :

1. Koordinasi lintas sektor melalui Komnas Zoonosis dan Komisi Provinsi serta Komisi Kabupaten/Kota Pengendalian Zoonosis

2. Penyiapan dukungan sumber daya bagi sistem yang sudah dikembangkan, termasuk Peran Pendidikan /Universitas

3. Memanfaatkan optimal perangkat yang sudah ada (DSO, TGC, SMS gateway, Laboratorium, Rumah Sakit Rujukan Rujukan, KKP, B/BTKL)

Page 33: Kebijakan  Pengendalian Zoonosis.pptx

PENUTUP (2)

4. Mengintensifkan upaya penemuan dan penanganan kasus zoonosis secara terintegrasi

5. Penelitian yang saling mendukung/terkait antar sektor terkait untuk memperkuat Perencanaan dan tindakan berbasis bukti.

6. Penyusunan “Peta Jalan” (Road map) Pelaksanaan Pengendalian Zoonosis di Indonesia al: Identifikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang, hambatan dan Formulasi Strategi kegiatan program prioritas.

Page 34: Kebijakan  Pengendalian Zoonosis.pptx

Terima Kasih