kebijakan penyebarluasan informasi...
TRANSCRIPT
KEBIJAKAN PENYEBARLUASAN INFORMASI
HASIL PENGAWASAN DAN TINDAK LANJUT
HASIL PENGAWASAN
KEMENRISTEKDIKTI
KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
INTEGRITAS, PROFESIONAL, SEJAHTERA
Prof. DR. Jamal Wiwoho, SH., M.Hum.
Irjen Kemenristekdikti
KEGIATAN PENYEBARLUASAN INFORMASI HASIL
PENGAWASAN
PENGENDALIAN INTERN PP NOMOR 60 TAHUN 2008
Menristekdikti wajib melakukan pengendalian atas
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan
berpedoman pada SPIP
SPIP memberikan keyakinan yang memadai bagi:
1. Tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian
tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara,
2. Keandalan laporan keuangan,
3. Pengamanan aset negara, dan
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
Dilakukan Pengawasan Intern Oleh Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah (APIP)
Definisi Pengawasan Intern:
Seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas
dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan
tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata
kepemerintahan yang baik.
3
Menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Riset
Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Inspektorat Jenderal
Tugas
Fungsi
1. Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan
2. Koordinasi pelaksanaan tugas di bidang pengawasan
3. Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan kajian hukum di Inspektorat Jenderal
4. Pengelolaan persuratan,kepegawaian, dan kearsipan di Inspektorat Jenderal
5. Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di Inspektorat Jenderal
6. Penyiapan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengaaan
barang/jasa di Inspektorat Jenderal
7. Pelaksanaan urusan kerumahtanggan di Inspektorat Jenderal
8. Pengelolaan keuangan di Inspektorat Jenderal
9. Pengelolaan sistem Informasi di bidang pengawasan 4
KEBIJAKAN PELAKSANAAN TUGAS ITJEN KEMENRISTEKDIKTI
5
TUGAS DAN FUNGSI
KEMENRISTEK DAN DIKTI
Mencegah dan melindungi sesuatu
Dari ketidaknyamanan dan
kehancuran
Mencegah
Mengarahkan Menghentikan
PENGAWALAN TUGAS ITJEN:
Menyelenggarakan pengawasan intern di
lingkungan Kemristek dan Dikti
PERPRES NO. 13 TAHUN 2015
KEGIATAN PENGAWASAN INTERN
1. AUDIT
2. REVIU
3. EVALUASI
4. PEMANTAUAN
5. PENGAWASAN LAINNYA Mendorong
PERAN DAN POSISI ITJEN
1. PEMBERI PERINGATAN DINI
2. KATALISATOR
3. KONSULTAN
KEGIATAN PENGAWASAN
1. AUDIT
2. REVIU
3. EVALUASI
4. PEMANTAUAN
5. KEGIATAN PENGAWASAN LAINNYA
AUDIT
7
Penjelasan Pasal 48 Huruf a. PP 60/08 :
Yang dimaksud dengan audit adalah proses identifikasi masalah, analisis,
dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan
profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran,
kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi
pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
Jenis Audit (UU No. 15 Tahun 2004 dan UU No. 15 Tahun 2006)
1. Audit Laporan Keuangan
2. Audit Kinerja
3. Audit Dengan Tujuan Tertentu
REVIU DAN EVALUASI
8
Penjelasan Pasal 48 Huruf b PP 60/08:
Yang dimaksud dengan reviu adalah penelaahan ulang bukti-
bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan
tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar,
rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
Penjelasan Pasal 48 Huruf c PP 60/08:
Yang dimaksud dengan evaluasi adalah rangkaian kegiatan
membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan
standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan
menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan
atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN LAINNYA
9
Penjelasan Pasal 48 Huruf d PP 60/08:
Yang dimaksud dengan pemantauan adalah proses penilaian
kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan
yang telah ditetapkan.
Penjelasan Pasal 48 Huruf e PP 60/08:
Kegiatan pengawasan lainnya antara lain berupa sosialisasi
mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan,
pembimbingan dan konsultansi, pengelolaan hasil pengawasan,
dan pemaparan hasil pengawasan.
INFORMASI HASIL PENGAWASAN
No Kegiatan Pengawasan Produk Informasi
1 Audit Laporan Hasil Audit
1. Temuan
2. Rekomendasi
3. Pihak yg bertanggungjawab
2 Evaluasi Laporan Hasil Evaluasi 1. Hasil evaluasi
2. Rekomendasi
3 Reviu Laporan Hasil Reviu 1. Hasil reviu
2. Rekomendasi
4 Pemantauan Laporan Hasil Pemantauan 1. Hasil Pemantauan
2. Rekomendasi
5 Pengawasan lainnya Laporan Hasil Pengawasan
Lainnya
Hal-hal yang perlu diperbaiki atau
ditingkatkan
DASAR HUKUM
KEBIJAKAN PENYEBARLUASAN HASIL PENGAWASAN
KEMENRISTEKDIKTI
1. Undang-Undang Kerahasiaan Negara
2. Undang-Undang Keterbukaan informasi Publik
3. Permenristekdikti tentang Aturan Etika Kemenristekdikti
4. Sumpah Jabatan
KEBIJAKAN PENYEBARLUASAN HASIL PENGAWASAN
KEMENRISTEKDIKTI
1. Pimpinan satker yang diaudit, direviu, dievaluasi, dipantau,
2. Atasan Langsung pimpinan satker yang diaudit, direviu, dievaluasi,
dipantau
3. Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti
4. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Pihak eksternal (BPKP, BPK, KPK, Aparat Penegak Hukum) yang meminta
informasi hasil pengawasan hanya diberikan melalui Menteri
Informasi Hasil Pengawasan hanya untuk pihak internal Kemenristekdikti:
TUJUAN KEBIJAKAN PENYEBARLUASAN HASIL PENGAWASAN
KEMENRISTEKDIKTI
1. Menjadi pedoman bagi pemilik informasi hasil pengawasan dalam
penyebarluasan informasi hasil pengawasan
2. Dilakukan untuk peningkatan kinerja dan pengendalian internal atas
kegiatan yang dilakukan
3. Digunakan untuk pembinaan dan penegakan disiplin PNS
4. Digunakan dalam peniliaian risiko dalam pancapaian tujuan organisasi
dan tujuan kegiatan.
CONTOH INFORMASI HASIL PENGAWASAN
1. Hasil Audit BPK RI
2. Hasil Audit Inspektorat Jenderal
3. Hasil Reviu atas RKAK/L
4. Hasil Reviu atas RKAK Sarpras
5. Hasil Evaluasi SAKIP
6. Hasil Evaluasi atas Pemilihan Rektor
7. Hasil Evaluasi atas Program Pendidikan Jarak Jauh
8. Monitoring Realisasi Anggaran dan PBJ
9. Monitoring Pelaporan LHKPN dan LHKSN
10.dll
TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
15
Pasal 20 UU No. 15 /2004 ttg Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara :
• Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil
pemeriksaan.
• Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK
tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil
pemeriksaan.
• Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari
setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
PERATURAN BPK NO. 2 /2010 TTG PEMANTAUAN PELAKSANAAN TINJUT
REKOMENDASI LHP BPK-RI :
16
• Jawaban / tanggapan kepada BPK dibuktikan dgn tanda terima dari BPK
• Jawaban atau penjelasan dilampiri dengan dokumen bukti pendukung
• Apabila sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan sesuai
jangka waktu, wajib memberikan alasan yang sah, meliputi kondisi:
• Force majeur
• Subjek atau objek rekomendasi dalam proses peradilan
• Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien dan ekonomis
antara lain perubahan struktur organisasi dan/atau regulasi
• Apabila rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dalam jangka waktu tanpa
alasan yang sah, BPK melaporkan kepada instansi yang berwenang.
PMK NO. 116 /2007 TTG PENYUSUNAN RENCANA TINDAK DAN MONITORING PENYELESAIAN TINJUT
PEMERINTAH THD TEMUAN PEMERIKSAAN KEUANGAN OLEH BPK-RI ATAS LKKL, LKBUN, DAN LKPP :
17
• Menteri/Pimpinan Lembaga wajib menyampaikan laporan monitoring penyelesaian tindak
lanjut thd temuan pemeriksaan BPK atas LKKL kepada Menteri Keuangan
• Laporan monitoring disusun oleh aparat pengawasan intern pada K/L
• Laporan monitoring disampaikan paling lambat setiap akhir bulan Juli dan November tahun
berjalan serta akhir bulan Maret tahun berikutnya, sampai dengan batas penyelesaian yang
telah ditetapkan dalam rencana tindak.
• Dalam rangka penyelesaian dan monitoring tindak lanjut terhadap temuan pemeriksaan
keuangan BPK di lingkungan K/L, Menteri/Pimpinan Lembaga terkait membentuk Tim
Penyelesaian dan Monitoring Tindak Lanjut
• Tim memberikan rekomendasi dalam penyusunan rencana tindak melaksanakan evaluasi
penyelesaian, dan monitoring pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut
• Tim menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri/Pimpinan Lembaga terkait dan
Menteri Keuangan
CONTOH INFORMASI HASIL PENGAWASAN
18
TAHUN RISTEK DIKBUD
2010 WTP TMP
2011 WTP TMP
2012 WTP WDP
2013 WTP WTP
2014 WTP-DPP WTP
2015 WDP
Opini Hasil Audit BPK RI
KEMENTERIAN RISTEK DAN
PENDIDIKAN TINGGI
19
Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Audit BPK (2008-2016) Belum Termasuk Temuan Ditjen Dikti dan PTN sebelum penggabungan
TAHUN
TEMUAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT BELUM/PROSES TINDAK LANJUT
JML NILAI JML NILAI JML NILAI JML NILAI
SM I 2016 103
176,761,384,189.44 364 177,302,604,247.84 0 - 364 177,302,604,247.84
US$ 181.632,42 US$ 181.632,42 0 0 0 US$ 181.632,42
KRW 106,000,000.00 KRW 106,000,000.00 0 0 0 KRW 106,000,000.00
AU$ 1,810.07 AU$ 1,810.07 0 0 0 AU$ 1,810.07
2015 100 281,954,248,082.63 356 197,348,709,707.87 199 5,086,855,892.28 157 192,261,853,815.59
2014 30 23,448,918,770.66 130 15,105,084,705.94 101 7,871,680,005.00 29 7,233,404,700.94
2013 10 331,000.00 18 331,000.00 17 331,000.00 1 -
2012 21 5,427,205,354.67 41 5,099,671,892.00 40 5,099,671,892.00 1 -
2011 14 928,308,597.27 32 928,308,597.27 31 928,308,597.27 1 -
2010 11 955,869,262.00 14 116,236,226.00 13 116,236,226.00 1 -
2009 7 121,728,670,545.00 7 - 7 - 0 -
2008 9 169,947,961,891.00 9 166,716,051,891.00 9 166,716,051,891.00 0 -
Jumlah 305
781,152,897,692.67 971 562,616,998,267.92 417 185,819,135,503.55 554 376,797,862,764.37
US$ 181.632,42 US$ 181.632,42 US$ 181.632,42
KRW 106,000,000.00 KRW 106,000,000.00 KRW 106,000,000.00
AU$ 1,810.07 AU$ 1,810.07 AU$ 1,810.07
No.
Satker
Temuan Rekomendasi TL Nilai TL Status
S K S K S K S K SR P BS
1 Unand 3 12 7 35 7 35 - 712.259.355 1 41 -
2 Unsyiah 1 8 1 23 1 23 - - 23 1 -
3 Undip - 3 - 5 - 5 - 10.772.300 3 2 -
4 UNM - 2 - 6 - 6 - 81.500.000 1 5 -
5 UB 7 10 15 22 15 22 146.985.000 2.165.219.980 26 11 -
6 UNJ 3 9 5 23 5 23 - 974.290.000 1 27 -
7 Unud 6 4 12 11 12 11 - 1.334.380.588 17 6 -
8 UNY 6 16 12 42 12 42 - 1.717.698.068 33 21 -
9 Unnes 6 10 14 31 14 31 - 2.233.428.664 33 12 -
10 ITS 5 13 8 33 8 33 - 555.257.388 25 16 -
S = Sistem Pengendalian Intern K = Kepatuhan SR = Sesuai Rekomendasi P = Proses BS = Belum Sesuai
Rekapitulasi Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan LK 2016 Persatker
PTN
No.
Satker
Temuan Rekomendasi TL Nilai TL Status
S K S K S K S K SR P BS
11 Universitas Sulawesi
Barat 1 - 1 - 1 - - - 1 - -
12 UNS - 7 - 19 - 19 - - 11 8 -
13 Unsrat 6 9 14 26 14 26 - - 24 16 -
14 Unri 8 13 18 36 18 36 - 1.216.302.714 13 41 -
15 Unimed 3 2 8 6 8 6 - - 11 3 -
16 UT 3 4 8 10 8 10 - 34.762.640 13 5 -
17 Unsoed 2 7 6 20 6 20 358.468.219 98.590.047 16 10 -
18 Unram 3 7 6 22 6 22 - 133.200.000 1 27 -
19 Unib 4 6 9 17 9 17 - - 20 6 -
S = Sistem Pengendalian Intern K = Kepatuhan SR = Sesuai Rekomendasi P = Proses BS = Belum Sesuai
Rekapitulasi Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan LK 2016 Persatker
PTN
No. Satker
Temuan Rekomendasi TL Nilai Status
S K S K S K S K SR P BS B
20 Unipa - 2 - 5 - 5 - 42.254.200 - 5 - -
21 PNJ - 7 - 21 - 21 - 458.047.572 12 9 - -
22 Unesa - 11 - 27 - 27 - 631.916.717 18 9 - -
23 IPB 1 1 2 2 2 2 - - - 4 - -
24 UGM 2 - 6 - 6 - - - - 6 - -
25 Unhas 7 11 16 31 16 31 - - - 47 - -
26 Poltek Pertanian
Negeri Kupang - 1 - 2 - 2 - - - 2 - -
27 UNG - 1 - 3 - 3 - - - 3 - -
28 UPN Veteran Jakarta 1 - 1 - 1 - - - - 1 - -
29 Politeknik Negeri
Pontianak 1 - 1 - 1 - - - 1 - - -
S = Sistem Pengendalian Intern K = Kepatuhan SR = Sesuai Rekomendasi P = Proses BS = Belum Sesuai
Rekapitulasi Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan LK 2016 Persatker
PTN
No.
Satker
Temuan Rekomendasi TL Nilai Status
S K S K S K S K SR P BS B
30 Politeknik Negeri
Indramayu 1 - 1 - 1 - - - 1 - - -
31 Politeknik Negeri
Banyuwangi 1 - 1 - 1 - - - 1 - - -
32 Politeknik Negeri
Madura 1 - 1 - 1 - - - 1 - - -
33 Politani Negeri
Kupang - 1 - 1 - 1 - - - 1 - -
S = Sistem Pengendalian Intern K = Kepatuhan SR = Sesuai Rekomendasi P = Proses BS = Belum Sesuai
Rekapitulasi Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan LK 2016 Persatker
PTN
No.
Satker
Temuan Rekomendasi TL Nilai Status
S K S K S K S K SR P BS B
1 Kopertis Wil IV - 1 - 2 - 2 - - - 2 - -
2 Kopertis Wil V - 2 - 3 - 3 - - - 3 - -
3 Kopertis Wil VI - 4 - 8 - 8 - - - 8 - -
4 Kopertis Wil VII - 3 - 7 - 7 - - - 7 - -
5 Kopertis Wil. XII - 4 - 6 - 6 - - 2 4 - -
6 Kopertis Wil. XIII - 4 - 6 - 6 - - 2 4 - -
S = Sistem Pengendalian Intern K = Kepatuhan SR = Sesuai Rekomendasi P = Proses BS = Belum Sesuai
Rekapitulasi Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan LK 2016
Persatker Kopertis
NOTA KESEPAHAMAN KEMENRISTEKDIKTI DENGAN BPKP
NOMOR : 9/M/NK/IV/2016 DAN NOMOR : MOU-5/K/D2/2016
25
Tentang: Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pengawasan
di Lingkungan Kemenristekdikti
Nota Kesepahaman ini Bertujuan untuk Melaksanakan Kerja Sama Penguatan Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik dan Pengawasan di Lingkungan Kemenristekdikti
Ruang Lingkup :
1. Pendampingan dari PIHAK KEDUA dalam hal:
a. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
b. peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan;
c. pengawasan pelaksanaan pengadaan barang dan jas pemerintah
2. Kerjasama dalam pengawasan intern;
3. Peningkatan kompetensi dan kapabilitas SDM di bidang pengawasan; dan
4. Kegiatan lainnya yang disepakati PARA PIHAK
KERJASAMA PENGAWASAN ITJEN DENGAN BPKP
No Kegiatan Pengawasan Jumlah PTN Jadwal Keterangan
1 Audit Tujuan Tertentu
Pembangunan RS Pendidikan
22 Minggu III Oktober SDID
2 Audit Tujuan tertentu Konstruksi
dalam Pengerjaan/Aset
bermasalah
25 Minggu IV Okt SDID
3 Monitoring Inventarisasi Aset Seluruh PTN Minggu IV Okt-
Minggu III Des
Setjen
4 Monitoring Pembanggunan
Sarpras APBN-P
73 Minggu I Nov SDID
5 Audit Tujuan Tertentu atas Saldo
asset dalam Neraca
Seluruh PTN Minggu III Des Setjen
TERIMA KASIH
KEMENTERIAN RISTEK DAN
PENDIDIKAN TINGGI
27