kebijakan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil - penekanan pada rzwp-3-k 2

PowerPoint Presentation

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANBogor, 10 Mei 2014Oleh:Dr,Ir. Subandono Diposaptono, MEngDirektur Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau KecilHp. 081585659073

KEBIJAKAN PERENCANAAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Penekanan pada Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.SubandonoSubandono

A strong nation faces the sea,While a weak one turns its back on itLin Zexu (1785-1850)2SubandonoMemiliki 17,480 pulau dan 95.181 km panjang garis pantaiProduktivitas hayati tinggi dengan keanekaragaman hayati laut tropis terkaya di duniaPusat kegiatan rekreasi, transportasi, industri, permukiman, pelabuhan, bisnis, jasa lingkungan dll.Kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan pada GDP : sebesar 24,5% dari total GDP nasional, hanya + 2,5% berasal dari komoditas perikanan55% produksi perikanan berasal dari wilayah pesisirWilayah pesisir Indonesia mengandung sekitar 2.500 spesies moluska, 2.000 spesies krustase, 6 spesie penyu, 30 spesies mamalia laut, dan lebih dari 2.000 spesies ikan. Luas terumbu karang mencapai 32.935 km2 (sekitar 16,5% dari luas terumbu dunia), dan terdiri atas 70 genus dan lebih dari 500 spesies karang. Rentan terhadap perubahan lingkungan dan ancaman bencanaKonflik Pemanfaatan RuangIlegal Fishing dan merusakProduksi Peikanan menurun sejak 1990Overfishing, tamgkapan semakin kecil dan fishing ground semakin jauh

POTENSI SUMBER DAYA DAN ANCAMAN BENCANADI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECILWilayah Pesisir Provinsi Wilayah Pesisir Kab/Kotai

SubandonoLaut akan semakin terbukaPengguna sumberdaya laut akan semakin banyakLaut akan semakin sesak dan kompetitifKONFLIK PEMANFAATAN RUANG DAN SUMBER DAYA SEMAKIN MENINGKAT!BAGAIMANA MENGHADAPI MASA DEPAN LAUT YANG SEMAKIN SESAK DAN KOMPETITIF ? DIPERLUKAN CAMPUR TAGAN PEMERINTAH LEWAT KEBIJAKAN PUBLIK DENGAN PERENCNAAN DALAM MENCARRI SOLUSINYAPERENCANAAN YANG KOMPREHENSIF DAN TERPADUmasa depan laut SubandonoPERENCANAAN SPASIALPERENCANAAN NON SPASIALRTRWNRTRWPRTRWKRTR KotaRDTRRZWP-3-KRPJP (20 tahun)RPJM (5 tahun)RSWP-3-K PROVINSI KAB/KOTA(20 tahun)RPWP-3-KRAPWP-3-KRKPDUU 27/2007 Jo. UU 1/2014 Tentang PWP-PPKUU 26/2007UU 25/2004UU 24/2007 PBUU32/2004OTODAPERIJINANUU SEKTORALUU 32/2009RTRPulau/ KepulauanRTR Strategis nasionalLandasan kebijakanDirektorat Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau KecilKementerian Kelautan dan Perikanan

SubandonoSubandonoPasal 6 (3)Pasal 1Pasal 6 (4)Pasal 6 (5)Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.Penataan ruang wilayah nasional meliputi ruang wilayah yurisdiksi dan wilayah kedaulatan nasional yang mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan.Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Ruang laut dan ruang udara pengelolaannya diatur dengan undang-undang tersendiriUU 26/2007 TENTANG PENATAAN RUANG Direktorat Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau KecilKementerian Kelautan dan Perikanan

SubandonoSubandono6PERENCANAAN PEMANFAATAN PENGAWASANPENGENDALIAN RSWP3K (20 THN) RZWP3K (20 THN) RPWP3K (5 THN) RAPWP3K (1-3 THN) HP3IZIN Rehabilitasi Patroli dan Penyidikan Akreditasi Program PWP3KSerasi, seimbang selaras dengan RTRW Prov/Kab/Kota Bagian tidak terpisahkan dari RPJP DaerahDITETAPKAN DENGAN PERDA Pemanfaatan PPK dan Perairan dsk Reklamasi KonservasiStruktur Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan UU No. 27/2007 jo. Uu 1/2014Pemda wajib menyusun semua perencanaan sesuai kewenangan masing-masing. (PASAL 7)Psl. 9 ayat (2)Psl. 8 ayat (1) (Psl. 9 ayat (5))SubandonoPasal 16 (1) Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi.(2) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian Izin Pengelolaan Pasal 19 (1) Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil untuk kegiatan: a. produksi garam; b. biofarmakologi laut; c. bioteknologi laut; d. pemanfaatan air laut selain energi; e. wisata bahari; f. pemasangan pipa dan kabel bawah laut; dan/atau g. pengangkatan benda muatan kapal tenggelam, wajib memiliki Izin Pengelolaan.

MANDAT PERIZINAN PADA UU No. 1/2014 tentang Perub. UU No. 27/2007 tentang PWP3K14SubandonoRTRWN RTRW KAB / KOTA PERDA KAB / KOTA PERATURAN ZONASI SISTEM KAB / KOTA IJIN PRINSIP IZIN LOKASI(Di Darat) IZIN PENGGUNAAN / PEMANFAATAN TANAH RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN IZIN LOKASI(Di Perairan Laut dan sebagian PPK) RZ RINCI ZONAPERATURAN PEMANFAATAN RUANG Blok-blok Peruntukan RuangIZIN LAIN SESUAI PERATURAN PERUNDANG2AN Berdasarkan PP No.15/2010 tentang PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG (turunan UU 26/2007)SISTEM PERIZINAN DI LAUT WILAYAH PERAIRAN PESISIR (Perubahan UU 27/2007 Jo UU 1/2014)RZWP3K PROV(>4 MIL & 30 3. Arus (cm/detik)20 3010 20 dan 30 40< 10 dan > 404. Kedalaman air (m)2,5 51 2,5< 0,55. Dasar perairanBerkarangPasirPasir/lumpur6. Salinitas ()32 3430 32< 30 dan > 347. Suhu (oC)24 3020 24< 20 dan > 308. Kecerahan (cm)110 6030 40< 309. Kesuburan perairanSuburCukupKurang10. Sumber benih dan indukBanyakSedangKurang11. Sarana penunjangBaikCukupKurang12. PencemaranTidak adaSedangKurang13. KeamananAmanCukupKurangKriteria Kesesuaian Lahan untuk Budidaya Rumput Laut (Sea weed)Sumber : Winanto dkk (1991)

Subandono36Parameter Kesesuaian LahanBaikSedangKurang1. KenyamananBaikSedangKurang2. Tinggi air pasang> 1,00,5 1,0< 0,53. Arus (m/detik)0,2 0,40,05 0,20,4 0,54. Kedalaman air dari dasar jaring> 104 10< 45. Oksigen terlarut (ppm)53 5< 36. Salinitas ()> 3020 30< 207. Perubahan cuacaJarangSedangSering8. Sumber listrikBaikCukupKurang9. Sumber pakanBaikCukupKurang10. Tenaga kerjaBaikCukupKurang11. Ketersediaan BenihBaikCukupKurang12. PencemaranTidak adaSedangKurangKriteria Kesesuaian Lahan PerairanKriteria Kesesuaian Lahan untuk KJASumber : Tiensongrusmee dkk (1986)

Subandono37

Fisheries Management PlanningSubandonoMap of Indonesias WPPs showing location of Arafura Sea (WPP-718)38U.S. Department of Commerce|National Oceanic and Atmospheric Administration|NOAA Fisheries|Page 39U.S. Shift Towards EAFM: 1976-2013

Night Lights FishingSubandono1992-2012 Fishing Night Lights from the DMSP satellite. In November 12 a much higher resolution satellite, VIIIRS was launched.

This image shows the aggregate of all night lights from 1992-2012. 39

Fishing Night Lights

SubandonoMap of WPP-718 with night light data cumulative light from 1992 to 2012 collected by DMSP (Defense Metrological Satellite Program)

Two areas within WPP-718 with high intensity light is identified40

Nightly Fishing LightsAru IslandsSubandonoThis is nightly VIIRS high resolution fishing night lights showing nightly shifts in fishing activity around of Aru Islands in the Arafura Sea. This animation runs from Sept. 27, 2013 to Oct. 11th, 2013. 41

Fisheries Management

Santa Barbara area (just outside Santa Barbara Channel), Central California. The red cylinders represent mean # of fish per haul that were collected on a vessel. They first saw the SeaSonde data and satellite-derived sea surface temperature map and decided it would be interesting to move have the boat do a transect brining them directly through the center of the gyre structure in current. The results showed that the mean # of fish per haul were over 5 times greater in the nutrient-rich cold water upwelling center than outside of the gyre. Looking for interesting features to guide field work and also to make management decisions based on this knowledge is a growing application.SubandonoFisheries management is another application of data. This example shows data from Central California, in Santa Barbara area (just outside Santa Barbara Channel). The red cylinders represent mean # of fish per haul that were collected on a vessel. They first saw the SeaSonde data and satellite-derived sea surface temperature map and decided it would be iteresting to move have the boat do a transect brining them directly through the center of the gyre structure in current. The results showed that the mean # of fish per haul were over 5 times greater in the nutrient-rich cold water upwelling center than outside of the gyre. Looking for interesting features to guide field work and also to make management decisions based on this knowledge is a growing application.SURVEI LAPANGAN

Delineasi Daerah Penangkapan Ikan (DPI) Sumberdaya Ikan Pelagis

Subandono43SURVEI LAPANGAN

Delineasi DPI Sumberdaya Ikan Pelagis

SubandonoSURVEI LAPANGAN

Delineasi DPI Sumberdaya Ikan PelagisSubandonoSURVEI LAPANGAN


Analisis penginderaan jarak jauh dilakukan dengan overlay data suhu, klorofil, SSHA,TSS multitemporal dan analisis tren/ kecenderung dominan sebaran pada 3 musim, yaitu Musim Barat, Musim Timur dan Musim Peralihan


Contoh hasil overlay antara Suhu Permukaan laut dan SSTSubandonoSURVEI LAPANGAN

KlorofilSuhuSSHABathimetri

Peta Daerah penangkapan IkanSubandonoSURVEI LAPANGAN

Survei LapanganMetode Hidroakustik

Memperoleh informasi tentang obyek di bawah air dengan cara pemancaran gelombang suara dan mempelajari echo yang dipantulkan. Dalam pendeteksian ikan digunakan sistem hidroakustik yang memancarkan sinyal akustik secara vertikal, biasa disebut echo sounder atau fish finder.

Analisis hasil pengukuran hidroakustik dibuat dalam bentuk peta sebaran densitas ikan.

SubandonoMetoda Survei ValidasiPengumpulan DataData Densitas IkanDATA AKUSTIK-SIMRAD EK-500Data Chlorophyll-a dan SSTDATA SATELIT-MODISSebaran Spatial Chlorophyll-a (mg/l)Sebaran Densitas Ikan (ekor/m3)Potensi daerah penangkapan ikan dan sebaran densitas ikanSubandonoSubandono

Contoh Hasil Analisis Lokasi Fishing Ground Pilihan SubandonoSubandonoSURVEI LAPANGAN

Delineasi Daerah Penangkapan Ikan (DPI) Sumberdaya Ikan DemersalDelineasi/pemetaan zona penangkapan ikan demersal dilakukan dengan metode analisis GIS dengan pendekatan ekosistem perairan. Beberapa parameter yang digunakan yaitu sebaran dan kualitas terumbu karang, padang lamun, mangrove, kedalaman perairan, topografi perairan, kecerahan, perubahan cuaca dan pencemaran.NoParameterSkor1351Kualitas ekosistem terumbu karang buruksedangbaik2Kualitas ekosistem padang lamun buruksedangbaik3Kualitas ekosistem mangrove buruksedangbaik4Kedalaman perairan (m)< 3 > 5 5Topografi dasar perairanlandaiLandai - curamcuram6Kecerahan < 55-10 > 107Perubahan CuacaSeringSedangJarang8PencemaranAdaSedikitTidak AdaSubandono

How Do We Monitor Coral Reefs?

SubandonoWe use different methods to monitor different aspects of the biology of coral reefs and fishes. 54Example Data Produced

Data generated includes fish and benthic data from co-located sites

From number, size, and species of fish recorded can generate e.g. biomass, richness

Benthic cover by functional form e.g. coral cover, ratio of calcifying v non-calcifying organisms (benthic substrate ratio)SubandonoSubandonoSURVEI LAPANGAN

Pengolahan dan analisis dataAnalisis data dilakukan dengan metode overlay dan skoring parameter-parameter sebaran dan kualitas terumbu karang, padang lamun, mangrove, kedalaman perairan, topografi perairan, kecerahan, perubahan cuaca dan pencemaran.Survei lapangan menggunakan metode swept area

Analisis hasil pengukuran swept area berupa hasil tangkapan per unit area dengan rata-rata biomass per unit area sehingga menghasilkan kepadatan stokSubandonoSURVEI LAPANGAN

Pendekatan Konvensional Daerah penangkapan IkanMetode Swept AreaData primer yang diperoleh dari survey swept area dianalisa untuk mengetahui stok ikan demersal yang terdapat pada lokasi survey dengan menggunakan formula tertentu

Metode Hidroakustikmemperoleh informasi tentang obyek di bawah air dengan cara pemancaran gelombang suara dan mempelajari echo yang dipantulkan. Dalam pendeteksian ikan digunakan sistem hidroakustik yang memancarkan sinyal akustik secara vertikal, biasa disebut echo sounder atau fish finder.

Metode Surplus Production.

adalah untuk menentukan tingkat upaya optimum (biasa disebut effort MSY), yaitu suatu upaya yang dapat menghasilkan suatu hasil tangkapan maksimum lestari tanpa mempengaruhi produktivitas stok secara jangka panjang, yang biasa disebut hasil tangkapan maksimum lestari (maximum sustainable yield/MSY). SubandonoSURVEI LAPANGAN

Jenis dan Kelimpahan IkanMetode pengambilan data ikan karang adalah Underwater Visual Census (UVC) yaitu pengamatan dilakukan di sekitar transek pengamatan terumbu karang dengan cakupan luas area berkisar antara 50 250 m2 atau lebih, tergantung dari kondisi perairan yang diamati dan mengikuti kontur dasar perairan.

Kolektor ikan karang mengidentifikasi dan mencatat jenis-jenis ikan karang yang ditemukan di sekitar daerah pengamatan. Pengambilan data dilakukan pada kedalaman 3-10 meter, data yang dicatat adalah jenis spesies dan jumlah ikan.

Struktur komunitas ikan karang dapat digambarkan secara spesifik, karena pengambilan data dalam monitoring ini melibatkan jumlah dari masing-masing spesies. Oleh sebab itu, kelimpahan ikan karang dapat dihitung atau dianalisis lebih lanjut.Subandono

SURVEI LAPANGAN

Transek untuk pengamatan Jenis dan Kelimpahan IkanSubandonoSURVEI LAPANGAN

Analisis Jenis dan Kelimpahan IkanAnalisis komunitas ikan dilakukan dengan menggunakan indeks keanekaragaman (H), indeks keragaman (E), dan indeks dominansi.


Analisis Jenis dan Kelimpahan Ikan





Subandono

Tutupan karang, ikan karang dan kelimpahannya

Subandono

Bimtek rencana zonasi WP-3-K

pertimbangan dan penentuan kriteria zona pertambangan1. Dasar Pertimbangan Utamaa) Nilai Tambah/EkonomisNilai tambah/ekonomis dapat didefinisikan sebagai besarnya nilai dari jenis bahan galian jika dikaitkan dengan penerimaan negara/pendapatan asli daerah ataupun sebagai pembangkit kegiatan perekonomian. b) Potensi Bahan GalianPotensi bahan galian adalah besarnya kuantitas (direpresentasikan dalam geometri dan sebaran) dan kualitas dari bahan galian.

Subandono65


pertimbangan dan penentuan kriteria zona pertambanganKedua pertimbangan tersebut selanjutnya diformulasikan menjadi dasar pemikiran pentingnya ditetapkan sebagai alokasi pemanfaatan ruang untuk penambangan pasir laut yang dapat dilihat pada tabel berikut Lanjutan

Matrik Penetapan Area Pertambangan Pasir Laut

Subandono66


pertimbangan dan penentuan kriteria zona pertambangan2. Dasar Pertimbangan Pembatasyakni faktor-faktor alamiah yang terpengaruh oleh aktivitas penambangan pasir laut. Faktor-faktor tersebut adalah dampak terhadap kondisi fisik (hidro-oceanografi, geologi/geomorfologi), dampak ekologis, dampak terhadap kawasan konservasi, pemanfaatan ruang eksisting (permukiman, perikanan, pariwisata, alur pelayaran, infrastruktur), sosial-ekonomi masyarakat sekitar dan jangkauan dampak. Dugaan dampak aktivitas pertambangan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang lainnya dapat dilihat pada Tabel berikut

Lanjutan

Subandono67


pertimbangan dan penentuan kriteria zona pertambangan Lanjutan

Dampak Aktivitas Pertambangan Terhadap Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Subandono68


Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam menetapkan alokasi ruang untuk pertambangan pasir lautPenetapan sebuah daerah untuk pertambangan pasir laut berarti pada bentang laut tersebut telah menempatkan kegiatan pertambangan pasir laut sebagai prioritas dan sebagai pendorong pembangunan;Alokasi pemanfaatan ruang untuk pertambangan pasir laut ditentukan disamping berdasarkan pertimbangan geologi tetapi juga berdasarkan pertimbangan faktor lingkungan, ekonomi, hukum/ perundang-undangan, sosial-budaya, penilaian rencana manajemen tambang serta optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam melalui perhitungan biaya-manfaat (cost-benefit);Alokasi pemanfaatan ruang untuk pertambangan pasir laut terletak di daerah yang cukup aman untuk dapat mencemari/memberikan dampak negatif pada daerah vital/strategis atau daerah yang rentan/peka terhadap gangguan. Oleh karena itu dalam melakukan eksploitasi hendaknya memperhitungkan kebutuhan, persediaan dari potensi pertambangan;Alokasi pemanfaatan ruang untuk pertambangan pasir laut memudahkan/memberi kejelasan pada investor yang berminat mengembangkan usaha di bidang penambangan, pengolahan maupun jasa pendukungnya;

Subandono69


Faktor-Faktor Penentuan Zona PertambanganJumlah estimasi potensi deposit pasir laut;Pola hidrodinamika perairan laut yang mencakup pola arus, kecepatan arus dan tinggi gelombang;Jarak dari kawasan konservasi atau daerah perlindungan laut; Keberadaan daerah perlindungan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil; Tingkat kedalaman perairan laut; Keberadaan Instalasi kabel dan pipa bawah laut serta zona keselamatan selebar 500 meter pada sisi kiri dan kanan dari instalasi kabel dan pipa bawah laut; Alur laut kepulauan Indonesia (ALKI);Keberadaan prasarana keselamatan sarana bantu navigasi;Keberadaan Skema pemisah lalu lintas di laut (Traffic Separation Scheme TSS);

Subandono70


Faktor-Faktor Penentuan Zona Pertambangan10) Keberadaan daerah pemindahan dan atau bongkar muat lepas pantai (Ship to Ship Transfer STS) dan daerah lego jangkar; Alur lalu lintas pelayaran; Keberadaan daerah yang dimanfaatkan sebagai wisata bahari; Alokasi pemanfaatan ruang untuk penangkapan ikan nelayan tradisional; Keberadaan tempat pembuangan bahan-bahan peledak; Keberadaan lokasi latihan TNI AL; Keberadaan lokasi pengambilan benda berharga asal muatan kapal tenggelam (BMKT); Keberadaan lokasi pengeboran lepas pantai (Zone Offshore Drilling) termasuk prasarana penunjang keselamatan pelayaran.Subandono71

SubandonoSubandono

Direktorat Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Keci lDirektorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau KecilKementerian Kelautan dan Perikanan

Ilustrasi rzwp3k provinsiPerikanan Tangkap

TAMBANG

DaratLautMengikuti RTRW

KPUKPUPerikanan TangkapPerikanan TangkapKPUSubandono

Direktorat Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau KecilDirektorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau KecilKementerian Kelautan dan Perikanan

Garis PantaiIlustrasi rzwp3k kabupaten/kota DaratLautMengikuti RTRW

Perikanan BudidayaWisata BahariTambangPemukiman/IndustriPerikanan Tangkap

KNSTKKPSubandono

Direktorat Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau KecilDirektorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau KecilKementerian Kelautan dan Perikanan

ilustrasi rzwp-3-k kabupaten/kota Darat Mengikuti RTRWSubandonoKey stakeholders and experts prepared a functional sea use zonation scheme.In 1997, the municipal government issued an administrative order adopting the scheme to: - reduce use conflicts; - to maximize the socioeconomic benefits derived from coastal and marine resource use; - to conserve biodiversity; and - and to ensure the sustainable development of Xiamen waters.

(Permen 16/2008)SubandonoSubandonoPembentukan PokjaPengumpulan DataSurvey LapanganIdentifikasi Potensi WilayahPenyusunan Dokumen AwalKonsultasi PublikPenyusunan Dokumen AntaraPenetapanKonsultasi PublikPenyusunan Dokumen FinalTAHAPAN PENYUSUNAN RZWP3KSosialisasiPembentukan Pokja

Susunan keanggotaan kelompok kerja terdiri atas : Kepala Bappeda sebagai Ketua; Kepala Dinas yang membidangi kelautan dan perikanan sebagai Sekretaris; dan anggota terdiri dari SKPD/instansi terkait sesuai kewenangan dominan dan karakteristik daerah yang bersangkutanPenetapan kelompok kerja oleh Bupati/Walikota melalui Surat Keputusan Kepala Daerah (Bupati/Walikota)SubandonoPembentukan PokjaPengumpulan DataSurvey LapanganIdentifikasi Potensi WilayahPenyusunan Dokumen AwalKonsultasi PublikPenyusunan Dokumen AntaraPenetapanKonsultasi PublikPenyusunan Dokumen FinalTAHAPAN PENYUSUNAN RZWP3K

Pengumpulan Data Sekunder/ desk studyData Sekunder terdiri : Data data statistik ( Kabupaten dalam angka, Profil perikanan, dll)Dokumen dokumen kebijakan (RTRW, RPJMD, dll)Laporan/kajian studi/survey sebelumnya (KLHS, LIPI, BIG, BPPT, P3GL, dll)Peta Analog dan Digital (Peta RBI, Peta Dishidros, Peta LPI, dll) Citra Satelit

SubandonoPembentukan PokjaPengumpulan DataSurvey LapanganIdentifikasi Potensi WilayahPenyusunan Dokumen AwalKonsultasi PublikPenyusunan Dokumen AntaraPenetapanKonsultasi PublikPenyusunan Dokumen FinalTAHAPAN PENYUSUNAN RZWP3KPengumpulan Data Primer dan Sekunder/ Ground check

SubandonoPembentukan PokjaPengumpulan DataSurvey LapanganIdentifikasi Potensi WilayahPenyusunan Dokumen AwalKonsultasi PublikPenyusunan Dokumen AntaraPenetapanKonsultasi PublikPenyusunan Dokumen FinalTAHAPAN PENYUSUNAN RZWP3K

Identifikasi jenis & jumlah sumberdayaIdentifikasi pemanfaatan SD Pesisir &Pulau-pulau KecilIdentifikasi potensi perkembangan wilayahIdentifikasi dampak kegiatan antar wilayahIdentifikasi Isu PerencanaanSubandonoPembentukan PokjaPengumpulan DataSurvey LapanganIdentifikasi Potensi WilayahPenyusunan Dokumen AwalKonsultasi PublikPenyusunan Dokumen AntaraPenetapanKonsultasi PublikPenyusunan Dokumen FinalTAHAPAN PENYUSUNAN RZWP3KPenyusunan Paket SumberdayaIdentifikasi Nilai-nilai & Analisis Paket SumberdayaPaket-paket SumberdayaPenetapan tujuan dan strategi

SubandonoPembentukan PokjaPengumpulan DataSurvey LapanganIdentifikasi Potensi WilayahPenyusunan Dokumen AwalKonsultasi PublikPenyusunan Dokumen AntaraPenetapanKonsultasi PublikPenyusunan Dokumen FinalTAHAPAN PENYUSUNAN RZWP3K

Penyampaian Paket SumberdayaMenjaring masukanMenjaring isu, permasalahanIdentifikasi Konflik & Rencana Pemanfaatan Zona

SubandonoPembentukan PokjaPengumpulan DataSurvey LapanganIdentifikasi Potensi WilayahPenyusunan Dokumen AwalKonsultasi PublikPenyusunan Dokumen AntaraPenetapanKonsultasi PublikPenyusunan Dokumen FinalTAHAPAN PENYUSUNAN RZWP3KPemilihan usulan alokasi ruangPenyelerasan, penyerasian dan penyeimbangan dengan RTRWPenentuan Struktur Ruang dan Alokasi RuangPenentuan Arahan Pemanfaatan RuangPenentuan aturan pengendalian pemanfaatan ruang

SubandonoPembentukan PokjaPengumpulan DataSurvey LapanganIdentifikasi Potensi WilayahPenyusunan Dokumen AwalKonsultasi PublikPenyusunan Dokumen AntaraPenetapanKonsultasi PublikPenyusunan Dokumen FinalTAHAPAN PENYUSUNAN RZWP3KPenyampaian Draft Awal Rencana ZonasiMenjaring masukan

SubandonoPembentukan PokjaPengumpulan DataSurvey LapanganIdentifikasi Potensi WilayahPenyusunan Dokumen AwalKonsultasi PublikPenyusunan Dokumen AntaraPenetapanKonsultasi PublikPenyusunan Dokumen FinalTAHAPAN PENYUSUNAN RZWP3KPerbaikan Draft Rencana ZonasiPenyusunan Dokumen RZWP3KPenentuan Struktur dan Alokasi RuangPenentuan indikasi programPenentuan aturan pengendalian pemanfaatan ruangPenyusunan draft Ranperda

SubandonoPembentukan PokjaPengumpulan DataSurvey LapanganIdentifikasi Potensi WilayahPenyusunan Dokumen AwalKonsultasi PublikPenyusunan Dokumen AntaraPenetapanKonsultasi PublikPenyusunan Dokumen FinalTAHAPAN PENYUSUNAN RZWP3KPengajuan tanggapan kepada Menteri dan GubernurPengajuan RZWP3K ke DPRDPenyusunan Perda RZWP3KPenetapan Perda RZWP3K

Subandono

TUNTUTLAH ILMU SAMPAI NEGERI CHINAPembelajaran Keberhasilan Tata Ruang Laut ChinaSubandono8787Key stakeholders and experts prepared a functional sea use zonation scheme.In 1997, the municipal government issued an administrative order adopting the scheme to: - reduce use conflicts; - to maximize the socioeconomic benefits derived from coastal and marine resource use; - to conserve biodiversity; and - and to ensure the sustainable development of Xiamen waters.

Subandono88

Subandono89

Subandono90

Subandono91

SubandonoSubandonoTwo working models for the development and implementation of ICM programs were developed in the last five years (1994-1999) in Batangas Bay (Philippines) and Xiamen (China). Both sites served as demonstration projects of a regional initiative of the East Asian nations supported by the GEF, UNDP and IMO for the prevention and management of marine pollution in the East Asian Seas Region.A similar management framework and planning and implementation processes in the development and implementation of ICM programs were applied in both sites despite the disparities in socioeconomic, cultural and political conditions.Both demonstration projects were measured against a series of performance indicators (i.e., process, environmental status, stress removal and sustainability) to determine their levels of achievements (i.e., planning, implementation, sustainability and impacts).Xiamen and Batangas were both successful in implementing comprehensive ICM programs. Over the life of the project, they were able to establish and operationalize interagency and multisectoral coordinating mechanisms, which included all relevant government agencies. In addition, each site developed a prioritized agenda, undertook capacity building to strengthen their planning and management capability, developed environmental quality monitoring programs, established mechanisms to ensure the sustainability of the programs and promulgated needed local laws to legitimize institutional arrangements and permit systems.

SubandonoSubandono93

Marine Functional Zoning in Xianmen 2001-2011SubandonoSubandono94Marine Functional Zone in Xiamen 2011-2020Klasifikasi MFZ Port and shipping zoneAgriculture and fisheries zoneMineral and energy zone Tourism zoneProtection zoneIndustrial and urban zone Special use zoneReserved zone

Source: Fang, 2012

Subandono2012RMB 9.68 billion was collected in China for sea use fee, of which 2.97 billion to the national treasury and 6.71 billion to the local treasury

Direktorat Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau KecilKementerian Kelautan dan Perikanan

keuntungan ekonomi dari tata ruang laut di chinaSubandono

Tujuan yang Ingin Dicapai pada 2020

Memberikan peran yang besar pada pengelolaan wilayah laut.Meningkatkan kualitas lingkungan laut dan menambah luasan MPA.Menjaga stabilitas perikanan laut. Untuk memperkuat konservasi sumberdaya perairan.Mengontrol secara rasional skala luasan reklamasi.Mencadangkan wilayah pendukung di laut.Direktorat Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau KecilKementerian Kelautan dan Perikanan

Subandono

Tujuan yang Ingin Dicapai pada 2020

Meningkatkan kualitas lingkungan laut dan menambah luasan MPA. Mengontrol total pencemaran yang dibuang ke laut, meningkatkan kualitas lingkungan yang mempengaruhi pencemaran di perairan, Memonitor kecenderungan degradasi ekologi di perairan laut, Merestorasi daerah laut yang rusak. Pada tahun 2020, target luasan MPA 5% di perairan laut yurisdiksi China dan luasan MPA 11% di perairan laut teritorial.20205%11%Direktorat Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau KecilKementerian Kelautan dan Perikanan

SubandonoTujuan yang Ingin Dicapai pada 2020Menjaga stabilitas perikanan laut. Menguatkan konservasi sumberdaya perairan. Menjamin efektifitas pemanfaatan laut untuk produksi perikanan, pengembangan perikanan modern dan kesejahteraan nelayan, serta menjaga wilayah perairan perikanan, flora dan fauna secara efektif. Pada tahun 2020Kawasan yang dapat dimanfaatkan budidaya tidak boleh kurang dari 2.6 juta ha.2020260Direktorat Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau KecilKementerian Kelautan dan Perikanan

SubandonoTujuan yang Ingin Dicapai pada 2020Mengontrol secara rasional skala luasan reklamasi. Untuk menegaskan implementasi dari rencana tahunan untuk wilayah reklamasi di laut dan membatasi pertumbuhan daerah reklamasi. Daerah yang direklamasi harus selaras dengan kebutuhan pengendalian ekonomi nasional skala makro dan sesuai dengan daya dukung lingkungan.


SubandonoTujuan yang Ingin Dicapai pada 2020Mencadangkan wilayah pendukung di perairan laut. Wilayah perairan laut teritorial yang dicadangkan tidak boleh kurang dari 10%. Untuk mengendalikan pengembangan dan aktivftas pemanfaatan di sepanjang garis pantai dan pada 2020, panjang garis pantai alami tidak boleh kurang dari 35%.10%202035%


SubandonoTujuan yang Ingin Dicapai pada 202020202000Untuk meningkatkan perbaikan ekologi di sepanjang garis pantai. Pada 2020, panjang garis pantai yang direnovasi atau diperbaiki tidak boleh kurang dari 2000 km.


Subandono

SubandonoSubandono103 Yuandang Lagoon Clean Up

SebelumDirektorat Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau KecilKementerian Kelautan dan Perikanan

SesudahSubandono104

SubandonoSubandono

SesudahSubandono106106

Subandono

2.5 m5 m50 m= Belt Transect= Line TransectMetode UVC

kebijakan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil - penekanan pada rzwp-3-k 2

Documents