kebijakan relaksasi dan administrasi pajak daerah

Kebijakan Relaksasi dan Administrasi Pajak Daerah

Kebijakan Relaksasi dan Administrasi Pajak Daerah

1 Juli 2020

Riatu Mariatul Qibthiyyah

LPEM FEB UI

Outline

Perekonomian Daerah – Q1 2020

Kondisi Fiskal Daerah

Review Kebijakan Relaksasi Pajak Daerah

Perkembangan Administrasi Pajak Daerah

Kesimpulan

Perekonomian Indonesia di Triwulan-I 2020

Sumber: BPS 2020

2,97

2,06

1,54

0,06

2,90

0,43

9,81

10,64

1,39

-3 -1 1 3 5 7 9 11

Gross Domestic Product

Manufacturing Industry

Wholesales and Retail Trade, Repairs

Agriculture, Forestry and Fisheries

Construction

Mining & Quarrying

Information & Communication

Financial & Insurance Activity

Transportation & Storage

2016

2017

2018

2019

2020

Weights in 2020

100.0

21.0

13.2

11.9

10.1

7.4

5.8

4.5

4.1

%

5.07 5.05 5.02 4.972.97

-10

-5

0

5

10

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2019 2020

% p.a. Pertumbuhan PDB per Pengeluaran (% yoy)

Household Investment Government Export Import GDP

Sumber: CEIC

Pertumbuhan PDB per Lapangan Usaha (% yoy)

• Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2020 turun drastis menjadi 2,97% (yoy) dibandingkan dengan pertumbuhan

pada triwulan yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,07%, disebabkan oleh kontraksi pada seluruh komponen pengeluaran.

• Kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah (work from home, penutupan sekolah, dan pembatasan sosial) untuk menurunkan

penyebaran wabah menyebabkan penurunan pertumbuhan hampir di seluruh sektor perekonomian, terutama sektor-sektor

ekonomi yang membutuhkan kehadiran langsung masyarakat seperti sektor manufaktur, perdagangan, transportasi, dan akomodasi.

• Namun, di tengah wabah Covid-19, ada beberapa sektor yang diuntungkan dan mengalami pertumbuhan positif seperti sektor

informasi dan komunikasi, jasa keuangan, dan kesehatan.

21,40%

59,14%

8,12%

6,19%

2,20%

2,95%

3,25%

2,49%

3,42%

3,83%

0,94%

2,85%

Kondisi Perekonomian Daerah (Per Wilayah)

Sumatera

Jawa

Kalimantan

Bali & Nusa Tenggara

Sulawesi

Maluku & Papua

-5 0 5 10 15

ICT

Keuangan

Pertanian

Konstruksi

Manufaktur

Perdagangan

Transportasi & Pergudangan

Pertambangan

PDB QI - 2019 PDB QI - 2020

-5 0 5 10 15

ICT

Keuangan

Pertambangan

Manufaktur


Perdagangan

Pertanian

Konstruksi

PDB QI - 2019 PDB QI - 2020

0 2 4 6 8 10

Keuangan

Manufaktur

Pertambangan

Pertanian

ICT

Perdagangan

Transportasi

Konstruksi

PDB QI - 2019 PDB QI - 2020

-4 -2 0 2 4 6 8

Keuangan

Pertambangan

ICT

Pertanian


Perdagangan

Konstruksi

Manufaktur

PDB QI - 2019 PDB QI - 2020

-5 0 5 10 15

Keuangan

ICT

Pertambangan

Konstruksi

Pertanian

Perdagangan

Manufaktur


PDB QI - 2019 PDB QI - 2020

-16 -12 -8 -4 0 4 8 12

Pertambangan

Pertanian

Manufaktur

Transportasi

Konstruksi

ICT

Perdagangan

Keuangan

PDB QI - 2019 PDB QI - 2020

(% YoY)

(% YoY)

(% YoY)(% YoY)

(% YoY)

(% YoY)

Sumber: CEIC, diolah

Distribusi PDB

Pertumbuhan Ekonomi (%, YoY)

• Pandemi Covid-19

menyebabkan penurunan pertumbuhan

ekonomi di hampir seluruh wilayah

(kecuali Maluku & Papua).

• Sebagian besar tekanan berat

dialami oleh sektor transportasi, perdagangan, dan

manufaktur.

Indikator Sosial Ekonomi (Per Wilayah)Meningkatnya potensi pengangguran dan kemiskinan akibat Covid-19 memerlukan dukungan pemerintah terutama melalui kebijakan fiskal untuk mengantisipasi lonjakan kemiskinan dan pengangguran.

9.02

7.335.94 6.18

5.61 5.5 5.34 5.285.18

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020f

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT, %)

Sangat Berat Berat Base

0.99

2.75

Berat Sangat Berat

Jawa

0.461.11

Berat Sangat Berat

Sumatera

0.1

3

0.2

5

BeratSangat Berat

Bali & Nusa

Tenggara

0.110.25

Berat Sangat Berat

Kalimantan

0.1

20.3

Berat Sangat

Berat

Sulawesi

0.080.19

BeratSangat Berat

Maluku & Papua10.98

9.88

11.25 11.22 10.8610.64

9.82 9.41

9.18

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020f

Tingkat Kemiskinan (%)

Sangat Berat Berat Base

Sumber: BPS & Proyeksi BKF Kemenkeu

Potensi Kemiskinan(Peningkatan dalam juta penduduk)

Potensi Pengangguran(Peningkatan dalam juta penganggur)

Skenario Berat: Skenario Sangat Berat:

Tenaga kerja sektor informal akan terdampak lebih berat

+2,92 +5,23Juta orang penganggurJuta orang penganggur

Kondisi Perekonomian Daerah (Per Provinsi)

Sumber: CEIC, diolah

-1.15

-0.17

1.27 1.341.65 1.73

1.922.06

2.242.49 2.56

2.73 2.84 2.883.04 3.06 3.06 3.09 3.19 3.19

3.82 3.93 4.01 4.064.27 4.36

4.654.91 4.92 4.98 5.01 5.06 5.14

5.68

-2.00

-1.00

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

PDB Q1 - 2020


Penyesuaian

(penggunaan)

Dana Transfer

Refocusing

Belanja

Daerah

Penurunan

Penerimaan

Pajak

Relaksasi

Pajak Daerah

45%

42%

13%

APBD - KOMPOSISI ALOKASI PENANGANAN COVID-19 (56,57 T)

Penyediaan Bantuan Sosial

Penanganan Kesehatan

Pananganan Dampak Ekonomi

Kebutuhan yang lebih tinggi terutama

untuk penanganan endemi Covid-19

Implikasi dari kondisi ekonomi,

otomatis juga akan langsung berdampakpada penurunan penerimaan (pajak pusatdan daerah).

Kondisi risiko shortfall dari penerimaan

pajak untuk sebagian pemerintah daerah.

Terlepas dari kondisi budget yang terbatas,

beberapa pemerintah daerah menyediakan relaksasipajak (dan retribusi) daerah.

23%

15%

12%11%

10%

7%

7%

6%4%

3% 2%

Pajak Daerah - APBD 2020 (235,27 T) Prov Pajak Kendaraan Bermotor

Prov Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

KK Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

KK Pajak Bumi dan Bangunan

Prov Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Prov Pajak Rokok

KK Pajak Penerangan Jalan

KK Pajak Restoran

KK Pajak Hotel

KK Pajak Reklame, KK Pajak Hiburan, KK Pajak Parkir

KK Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, KK Pajak Air Tanah,Prov Pajak Air Permukaan, KK Pajak Sarang Burung Walet

45%

19%

13%

23%

Kabupaten dan Kota

Pembebasan

Pemutihan

Pengurangan Pembayaran

Lainnya

80%

3%3%

9%5%

Provinsi

Pemutihan

Pemutihan dan Pembebasan

Peniadaan Pemeriksaan

Pembebasan

Lain-Lain

691.5

71.2

762.7

784.9

72

856.9

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Transfer ke Daerah

Dana Desa

Jumlah TKDD

Perubahan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran

2020

Semula Perubahan APBN (Perpres 54/2020)

Sumber: Kemendagri, 2020

Sumber: DDTC dan

Kemendagri, 2020

Sumber: Kementerian Keuangan

Sumber: Perpres 54/2020

Kondisi Fiskal dan Pajak Daerah

Sebagian besar pajak daerah buoyant, dan sensitive (pro-cyclical) terhadap

business cycle.1

Penurunan PAD khususnya dari pajak daerah, secara persentase, kemungkinan

akan lebih besar untuk tingkat kabupaten dan kota dibandingkan tingkat

provinsi.

Risiko shortfall lebih pada pemerintah daerah yang relatif dominan

penerimaan pajaknya. Sebagian besar penerimaan pajak memang

terkonsentrasi di beberapa wilayah saja.

Jenis pajak daerah yang mengalami risiko penurunan tinggi, adalah untuk jenis

pajak konsumsi dibandingkan dengan basis kekayaan (wealth).


Jumlah

Penurunan Budget (2020 – 2019)* Relaksasi

Pajak

Penanganan

Covid-19**

Terdampak

Pandemi Covid-

19***APBD PADPajak

DaerahSILPA

Provinsi 5 5 1 7 20 34

Kabupaten dan Kota 156 83 49 174 71 85 (zona merah)

112 (zona hijau)Sumber: *Kementerian Keuangan, **DDTC, *** berbagai sumber per 25 juni 2020

Rata-rata Pertumbuhan

2008-2016

Kabupaten

dan KotaProvinsi Pusat Keterangan

Penerimaan 13.65 14.35

PAD 22.96 15.06 6.44 PDN

Pajak daerah 29.00 15.09 8.49 Pajak

Retribusi 5.88 6.42 1.91 PNBP

Hasil kekayaan daerah

yang dipisahkan 10.61 12.45

Lain-lain PAD yang sah 30.71 21.76

Sumber: Qibthiyyah (2018)

Profil Pajak Daerah

Jenis Pajak

Provinsi

Provinsi

dgn

Penurunan

Budget

2020

Distribusi

Pajak Budget

2020, quantile

tertinggi

Pajak Kendaraan

Bermotor

2 75%

Bea Balik

Nama

Kendaraan

Bermotor

6 70%

Pajak Bahan

Bakar

Kendaraan

Bermotor

3 58%

Pajak Air

Permukaan

7 74%

Pajak Rokok 4 61%

Jenis Pajak

Kabupaten dan Kota

Jumlah KK dgn

Penurunan

Budget 2020

Distribusi Pajak,

Budget 2020,

quantile

tertinggi

Pajak Hotel 58 97%

Pajak Restoran 35 89%

Pajak Reklame 12 92%

Pajak Hiburan 441 97%

Pajak Penerangan Jalan 24 74%

Pajak Mineral Bukan

Logam dan Batuan

99 80%

Pajak Parkir 25 97%

Pajak Air Tanah 51 95%

Pajak Sarang Burung

Walet

33 95%

Pajak Bumi dan

Bangunan Pedesaan

dan Perkotaan

50 91%

Bea Perolehan Hak

atas Tanah dan

Bangunan

45 93%

Sumber: Diolah, Kementerian Keuangan

Review Kebijakan dan Relaksasi Pajak Daerah

Relaksasi dan insentif pajak, memberikan manfaat untuk taxpayers, namun

juga akan menekan cash-flow pemerintah daerah, dan kemungkinan akan

mempengaruhi piutang pajak daerah.

Di Indonesia, sepertinya relaksasi pajak lebih “generous” di tingkat kabupaten

dan kota, terdapat pemberlakuan pembebasan pajak selain penundaan

pembayaran. Sementara di tingkat provinsi didominasi oleh pemutihan

piutang pajak (local tax amnesty).

Pengalaman dari negara lain di Asia, respon dari relaksasi pajak di tingkat

pemerintah daerah didominasi penundaan pembayaran pajak.

Kebijakan Relaksasi Pajak Daerah di Beberapa

NegaraJepang

Penundaan pembayaran pajak

daerah, sampai dengan satu tahun

(February 2020 – Januari 2021)

Penundaan (pemberlakuan) pajak

baru, accomodation tax di beberapa

perfectures.

Pengurangan pembayaran pajak

sampai 50% untuk yg mengalami

shortfall revenues antara 30% - 50%

selama 3 bulan berturut-turut, dan

pembebasan pajak untuk yg

mengalami shortfall lebih dari 50%.1

Korea Selatan

Pengurangan pajak pembelian

kendaraan bermotor sampai 70%

antara Maret – Juni 2020 (terdapat

threshold).2

Pengurangan pajak utk SMEs yang

berlokasi di disaster area (daerah

terdampak).3Malaysia

Pembebasan pajak properti untuk

transaksi jual beli (equivalent dengan

BPHTB di Indonesia) properti.7

Thailand

Pengurangan pembayaran pajak properti

(land and building tax) sampai 90%.

Farmland dikecualikan dari pajak

properti.6

India

Penundaan tenggat pembayaran

pajak, seperti road tax.

Pembebasan penalti untuk piutang

pajak.

Peningkatan pajak alkohol (retail)

sampai dengan 70%.5

Filipina

Penundaan pembayaran untuk semua jenis

pajak daerah sampai 25 Juni.4

Perkembangan Administrasi Pajak Daerah

Penggunaan TIK

• Pembayaran pajak (tax payment),

contoh: melalui ATM.

• Proses registrasi dan update

informasi taxpayers dan atau tax

object

• Online filing untuk jenis pajak

tertentu.

• Update dan keterhubungan database

untuk setiap pajak daerah

Kelembagaan

• Koordinasi antar unit pengelola

(jenis) pajak daerah

• Penggabungan unit pengelola

penerimaan daerah

• Kerjasama dengan unit dan atau

lembaga di tingkat pusat.

Kebijakan (administrasi elektronik) Pajak Daerah

di Beberapa NegaraJepang

eLTAX (e-local tax), umumnya bersifat

optional, dan terkoordinasikan (satu

sistem untuk keseluruhan sub-national).

Sistem ini sudah diberlakukan sejak tahun

2002.5,6

Korea Selatan

Electronic Tax transaction, untuk

pemerintah daerah, diberlakukan sejak

tahun 2007. 3

Pembayaran pajak dapat dilakukan

melalui credit card.

2017, SMG (Seoul Metropolitan

Government) juga mengadopsi Open

Tax Court, online appeal terkait

dengan pajak daerah.4

Terdapat kredit (pengurangan pajak)

untuk pembayaran pajak yang bersifat

automatic payment.4

Perpanjangan periode permbayaran

pajak lebih lama untuk yang

melakukan e-filing.

India

Pemberlakuan e-payment untuk pajak

daerah. Pemerintah provinsi (state)

konsolidasi e-tax administration tingkat

lokal.7

Indonesia

Sejak tahun 2015, pembayaran pajak

di beberapa daerah dapat dibayar

melalui ATM dan online payment.1

Informasi (website) informasi

kebijakan pajak daerah.

E-filing system untuk beberapa pajak

daerah.

Sejak 2011, di beberapa daerah,

electronic transaction tracking (cash

register).2

Kesimpulan

Dampak dan pemulihan ekonomi bervariasi antar daerah. Di periode pemulihan ekonomi, perlu dimanfaatkan untuk penguatan administrasi dan perbaikan kebijakan pajak daerah.— Potensi peningkatan penerimaan pajak daerah melalui perbaikan administrasi.

— Penundaan pajak baru atau re-assessment basis pajak.

Tax relief yang diberikan pemerintah daerah, tidak saja pemutihan tapi juga pembebasanseentara (pengurangan) pajak— Kemungkinan awalnya adalah kebijakan untuk menurunkan besarnya piutang pajak daerah.

— Kebutuhan tracking kebijakan tax relief yang dilakukan pemda, termasuk kebijakan pajak daerahsecara umum.

Untuk sebagian besar daerah di Indonesia, terkait electronic tax administration system, masihterbatas pada payment system. — Demand side, pilihan untuk partisipasi online – electronic tax system, dengan keterbatasan mobilitas

taxpayers, kemungkinan akan meningkat.

— Supply side, investasi cukup besar untuk pemerintah daerah, benchmark di beberapa negara, umumnya dikoordinasikan juga untuk sistem administrasi ini oleh pemerintah pusat.

Lampiran

Contoh kebijakan Pajak daerah di tengah covid-19

Keringanan Pajak Daerah Bagi Pelaku UsahaSurakarta, Jawa Tengah

•Surat Edaran (SE) Wali Kota Nomor 970/738.1 berisi tentang Keringanan Pajak Daerah Dalam Masa Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyebaran Corona Virus Disease di Kota Surakarta selama empat bulan, dari Mei hingga Agustus 2020. Jenis pajak yang masuk sasaran pemberian dispensasi tersebut yakni pajak hotel, pajak restoran,

pajak hiburan, pajak reklame, Pajak Penerangan Jalan Umum (PJU), pajak parkir, pajak air tanah, PBB Perdesaan dan Perkotaan (P2), serta Bea Perolehan BPHTB.

Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan Pokok PajakDKI Jakarta

•Peraturan Gubernur No.30/2020 berisi tentang insentif pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) berupa penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaranterhitung sejak 3 April sampai 29 Mei 2020.

•Peraturan Gubernur No.33/2020 tentang Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi DKi Jakarta, dimungkinkan adanyapengurangan pokok pajak daerah khususnya kepada pelaku usaha yang terdampak kebijakan PSBB.

•Peraturan Gubernur No.36/2020. Penghapusan denda dan sanksi administrasi berlaku mulai 3 April 2020 hingga akhir masa darurat Covid-19 yang ditetapkan BNPB pada 29 Mei 2020.

Penundaan Jatuh Tempo Pembayaran Pajak DaerahDENPASAR, BALI

•Surat Edaran Wali Kota Denpasar Nomor 973/653/BPDKD keringanan bagi dunia usaha hotel, restoran, hiburan serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan danPerkotaan (PBB-P2) tanpa aktivasi mengajukan permohonan. PBB-P2 jatuh tempo diundur hingga 30 September 2020

https://www.pikiran-rakyat.com/tag/Surakarta


Penundaan Jatuh Tempo Pembayaran Pajak dan Penghapusan DendaKarawang, Jawa Barat

• Keputasan Bupati Karawang No: 973/Kep.326-Huk/2020 Penghapusan denda wajib pajak daerah berupa sanksi administrasi dengan

penundaan jatuh tempo pembayaran, paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa Tanggap Darurat Covid-19 Kabupaten Karawang berakhir.

Termasuk wajib pajak daerah yang meliputi Pajak Hotel, Restoran, Tempat Hiburan, Parkir, Reklame, Air Tanah, Sarang Burung Walet,

Mineral Bukan Logam dan Bantuan, PPJ Non PLN

• Penghapusan sanksi administrasi berupa denda untuk PBB-P2 masa pajak terutang dari mulai terbit SPPT sampai dengan akhir tahun 2019

Penghapusan Denda Tunggakan PBBSurabaya, Jawa Timur

• Penghapusan denda PBB yang menunggak sejak tahun 1994 hingga tahun 2020 untuk periode tiga bulan dari 1 April hingga 30 Juni 2020.

Setelah bulan Juni atau awal Bulan Juli, denda itu akan muncul lagi dan wajib untuk dibayarkan oleh para wajib pajak.

Pembebasan Denda, Diskon Pajak dan Pengunduran Jatuh TempoLamongan, Jawa Timur

• Peraturan Bupati 188/171/KEP/413.013/2020 berisi

• Denda keterlambatan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah akan dibebaskan untuk masa pajak April sampai 30 September 2020.

Pada pajak hiburan, pembebasan denda berlaku untuk masa pajak bulan April sampai Juni 2020.

• Insentif berupa diskon pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, dan pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar 40% sepanjang bulan

April sampai Juni 2020

• Jatuh tempo PBB dilonggarkan pembayarannya menjadi sampai tanggal 30 September 2020


Kompensasi Pembayaran Pajak Hotel, Pajak Rumah Makan/Minum dan Pajak

HiburanLandak, Kalimantan Timur

• Surat Edaran Bupati Landak No. 973/87/BPRD/2020 tentang Kompensasi Pembayaran Pajak Hotel, Pajak Rumah Makan/Minum dan Pajak Hiburan

kepada Wajib Pajak/Pelaku usaha Perhotelan, Rumah makan/minum dan Hiburan dengan tidak mengenakan pajak hotel, rumah makan dan minum,

serta hiburan selama tiga bulan, mulai bulan Maret hingga Mei tahun 2020

Pemberian Insentif/ Stimulus berupa Penundaan Jatuh Tempo Pembayaran Pajak

Daerah.

Kotawaringin Barat,

Kalimantan Tengah

• Surat Edaran Bupati No. 973/349/BAPENDA.Vberisi tentang Pemberian Insentif/ Stimulus berupa Penundaan Jatuh Tempo Pembayaran Pajak Daerah.

Insentif/stimulus untuk masa pajak khususnya Pajak Hotel, Pajak restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir.bulan April, Mei dan Juni 2020 dapat

dibayarkan pada tanggal 1-31 Agustus 2020, dengan ketentuan tetap melaporkan omset dan pendapatan kepada Bapenda Kobar

Pembebasan Pajak dan RetribusiJayapura, Papua

• Surat Bupati Jayapura Nomor 188-4/12/PENG/SET tentang Pembebasan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

• Pembebasan pajak dan retribusi selama 4 bulan yang termasuk pajak hotel, pajak restoran dan hiburan, pajak air tanah dan retribusi persampahan

atau retribusi kebersihan.


Keringanan Pajak bagi Perusahaan Berpartisipasi Dalam Penanganan Virus COVID-19Riau

•Pemerintah Provinsi Riau berencana memberikan keringanan pajak bagi perusahaan yang peduli penanganan virus Covid-19. Perusahaan yang mendapatkankeringanan pajak pada perhitungan akhir 2020 harus mengungkap (declare) bantuan yang diberikan untuk penanganan Coorona dan mendapat konfirmasi dari

pemerintah yang menerima bantuan.

•Keringanan pajak kendaraan bermotor (PKB) dalam bentuk penghapusan denda pajak yang jatuh tempo pada periode tanggap darurat bencana nonalam Covid-19

yaitu pada periode 17 Maret-29 Mei 2020.

Pemberian Insentif/ Stimulus berupa Penundaan Jatuh Tempo Pembayaran Pajak

Daerah.Batam, Kepulauan Riau

•Peraturan Walikota Batam No. 21 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

•SK Walikota Batam No. KPTS.234/HK/III/2020 tentang Pemberian Penghapusan Sanksi Administratif berupa Penghapusan Bunga dan/atau Denda PBB-P2 Periode

Tahun 1994 sampai dengan 2019.

• SK Walikota Batam No. KPTS. 271/HK/IV/2020 tentang Pemberian Pembebasan Sanksi Administratif berupa Penghapusan Denda dan Bunga Pajak Daerah

•Pembebasan wajib pajak, sanksi dan bunga pajak untuk sektor hotel, restoran, hiburan, parkir, hingga pajak penerangan jalan umum (PPJU). Keringanan jangkapembayaran pajak dan keringanan masa pembayaran diberikan untuk sektor Hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir. Wajib pajak yang jatuh tempo tanggal 20 April

akan diundur hingga 20 Juni, yang jatuh tempo tanggal 20 Mei diundur hingga 20 Juli dan yang jatuh tempo 20 Juni diperpanjang hingga 20 Agustus

Penundaan Jatuh Tempo dan Penghapusan Sanksi Pembayaran Pajak DaerahMusi Banyuasin, Sumatera

Selatan

•Penundaan jatuh tempo pembayaran dan pelaporan pajak rumah makan, sarang walet, hotel dan sejumlah objek pajak lain untuk masa pajak April diperpanjanghingga 15 Juli 2020

•Jatuh tempo pembayaran dan pelaporan pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pajak BPHTB menjadi 31 Desember 2020.

•Penghapusan sanksi atau denda keterlambatan pembayaran pajak daerah dari masa pajak April hingga 31 Desember 2020

kebijakan relaksasi dan administrasi pajak daerah

Documents