kebijakan, rencana dan pelaksanaan ......intisari : 1. penyediaan data base bidang perumahan &...

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH

KEBIJAKAN, RENCANA DAN PELAKSANAAN

PENYEDIAAN PERUMAHAN DI JAWA TENGAH

INTISARI :

1. Penyediaan Data Base Bidang Perumahan & SIM (Sistem Informasi Manajemen)

Backlog Jateng

- Penghunian : 503.703

- Kepemilikan : 752.848

2. Penyusunan RP3KP (Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan danKawasan Permukiman)

3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan di Jawa Tengah (turunan dari RP3KP Provinsi)

4. Pemanfaatan lahan aset provinsi untuk pembangunan Rusunawa

5. Pembangunan Rumah Khusus bagi MBR (dengan sistem sewa)

6. Fasilitasi program KPR FLPP

7. Fasilitasi penyediaan rumah sederhana sehat bagi MBR melalui bantuan PSU perumahan

8. Pemanfaatan aset KORPRI untuk pembangunan perumahan PNS

9. Fasilitasi penyediaan perumahan PNS melalui kerjasama dengan pengembang (Perum Perumnas. REI dan Apersi)

STRATEGI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENYEDIAAN

PERUMAHAN UNTUK MENGATASI BACKLOG PERUMAHAN

INTISARI :

1. Fasilitasi program KPR FLPP (sosialisasi dan workshop bersama stake holder)

2. Fasilitasi bantuan PSU perumahan MBR (verifikasi dan rekomendasi usulan)

3. Penyediaan perumahan PNS melalui :

- Skema kerjasama Pemprov dengan Bank, Developer, Bapertarum(Tapera)

- Skema kerjasama Pemprov dengan Bank, Developer dan BUMD

4. Pembangunan rumah khusus sewa bagi MBR/nelayan dengan pola Bankeu

5. Pemanfaatan lahan aset provinsi untuk pembangunan Rusunawa

PERAN PEMPROV JATENG DALAM PENYEDIAAN DAN PEMBIAYAAN

PERUMAHAN BAGI MBR :

wacana :

1. Kerjasama dalam penyiapan penerbitan Obligasi Daerah dan penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pembiayaan Perumahan

2. Fasilitasi Pemda dalam identifikasi proyek perumahanyang feasible dibiayai melalui Obligasi Daerah

PEMBIAYAAN PERUMAHAN :

LAMPIRAN PENJELASAN

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH

STRATEGI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DALAM MENGATASI BACKLOG PERUMAHAN

UUD 1945Pasal 28 H, “ Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan

kesehatan”.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi ManusiaPasal 40, “Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak”.

UU No. 1/ 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan PermukimanPasal 129, “ Setiap orang berhak menempati, menikmati, dan/atau memiliki/memperoleh

rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur”.

Pasal 5 ayat (1), “Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan perumahan dan

kawasan permukiman yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah”.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2016

Tentang Pembangunan Perumahan MBR

“Setiap Orang/Keluarga/Rumah Tangga Indonesia

Menempati Rumah Yang Layak Huni”

Permasalahan Backlog di Jawa Tengah

- Backlog yang tinggi (4 besar tertinggi di Indonesia)

yang disebabkan :

Ketidakseimbangan dalam Penyediaan Hunian Layak Untuk Masyarakat

Supply (Penawaran) :

- Mengandalkan Fasilitasi Pembiayaan Formal

- Harga Rumah Semakin Tinggi

Demand (permintaan) :

-Minimnya Fasilitasi Pembiayaan Bagi MBR Non-bankable

(Informal, tidak memperoleh akses bank)

- Keterbatasan Affordabilitas (keterjangkauan)

1. Kemampuan/daya beli MBR

Kemampuan /daya beli MBR untuk kebutuhan rumah masih rendah, baikmembeli dari pengembang, membangun secara swadaya maupunmeningkatkan kualitas rumah yang tidak layak huni.

2. Ketersediaan dana

Ketersediaan dana maupun pola/skema untuk bantuan pembiayaanperumahan bagi MBR masih terbatas.

3. Aksesibilitas ke sumber pembiayaan

Akses MBR ke sumber pembiayaan perumahan (lembaga keuangan) untukmendapat KPR masih terbatas.

4. Keberlanjutan pembiayaan

Sumber dana pembiayaan perumahan masih bersifat jangka pendek sehinggatidak dapat berkelanjutan untuk KPR yang bersifat jangka panjang

Permasalahan Pembiayaan Perumahan

Tantangan dan Permasalahan Perumahan di Jawa Tengah

Desil

Keluarga

Penghasilan

Bulanan Kel

(Rp juta)

Pengeluaran

Bulanan Kel

(Rp juta)

Tabungan

Per

Bulan

(Rp juta)

Dana untuk

Investasi

Perumahan

(Rp Jt)

Bentuk Intervensi/

Kebijakan

Desil 1 1.2 1.2 0% 0.21. Rumah Khusus

2. Rusunawa

3. Bantuan Stimulan

Peningkatan Kualitas

4. Bantuan Stimulan

Pembangunan Rumah Baru

Desil 2 1.8 1.4 21% 0.5

Desil 3 2.1 1.6 24% 0.6

Desil 4 2.6 1.8 30% 1.0

Desil 5 3.1 2.1 34% 1.2

KPR Swadaya

KPR FLPP

Desil 6 3.6 2.3 34% 1.5

Desil 7 4.2 2.7 36% 1.8

Desil 8 5.2 3.2 39% 2.4

Desil 9 7.0 4.3 39% 3.2

KPR KomersialDesil 10 13.9 8.2 41% 6.6

Rata-Rata 4.5 2.9 30% 1.9

BACKLOG

Kepemilikan

752.848

Kepenghunian

503.703

Rumah Tidak

Layak Huni

1,6 juta67%

20%

13%

Sumber : BPS dan Bank Dunia

DATA PENDUDUK DAN RUMAH TANGGA

No

.RINCIAN DATA JUMLAH

SATUA

N

SUMBER

DATA

[1] [2] [3] [4] [5]

1 Jumlah Penduduk (2016) 34 019 095 Jiwa Proyeksi Pddk

2 Jumlah Penduduk Miskin 4 506,890 Jiwa SUSENAS

3 Jumlah Rumah tangga 9 247 654 RT SUSENAS

4 Jumlah Tenaga Kerja (2016) 17 162 053 Jiwa SAKERNAS

5Jumlah Rumah tangga dengan Pendapatan/Pengeluaransebesar (2015) ===> Total

SUSENAS

a. < 1.000.000 1 458 741 RT

b. 1.000.000 - 2.000.000 3 566 418 RT

c. 2.000.000 - 2.500.000 1 188 800 RT

d. 2.500.000 - 4.000.000 1 832 621 RT

e. > 4.000.000 1 201 074 RT

Bagaimana dengan 6 juta (67%) RT dengan

pendapatan dibawah 2,5 juta/bulan ?

Solusi ?

1,8 juta (20%) RT dapat menjangkau KPR FLPP

Intervensi Pemerintah untuk Sektor Perumahan

HAKIKAT PERUMAHAN

1. Kebutuhan dasar

2. Hak Asasi

3. Pembentuk watak kepribadian bangsa

4. Indikator kesejahteraan/kemajuan suatu

bangsa

KENYATAAN

Masih banyak

masyarakat belum

menempati rumah layak

huni

GAP

1. Backlog/defisit

perumahan

2. Rumah tidak layak huni3. Daerah kumuh

IDEAL

Semua masyarakat

Indonesia menempatirumah layak huni dan

lingkungan hidup

yang baik dan sehat

PENDANAANREGULASI

PEMERINTAH

PEMBIAYAAN

Segmentasi target kebijakan pemerintah

Masyarakat Berpenghasilan Menengah ke Atas

Masyarakat BerpenghasilanRendah (MBR)

Mekanisme Pasar Perumahan

Dukungan Pemerintah

A. Tidak Mampu Memiliki Rumah

Rumah Susun Sederhana Sewa ( Rusunawa)

B. Mampu Untuk Memiliki Rumah

• Pembiayaan KPR FLPP(formal)

• Pembiayaan KPR Mikro (Informal)

• Bantuan PSU

Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni

C. Memiliki Rumah tetapi

Tidak Layak Huni

PROGRAM PENYEDIAAN PERUMAHAN MELALUI

PROGRAM SEJUTA RUMAH

1. Dicanangkan oleh Presiden RI pada tanggal 29 april 2015 di Semarang

2. Target pembangunan 1 juta rumah per tahun

3. Perlu kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah danstake holder di bidang perumahan, pertanahan, perijinan

4. Sinergitas para pihak : perbankan, industri bahan bangunan, pelakupembangunan, dunia usaha dalam menyiapkan rumah bagi pegawemelalui KPR

BEBERAPA KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN PERAN STAKE

HOLDER DALAM MENDUKUNG PROGRAM SEJUTA RUMAH

1. Pemerintah menurunkan kewajiban uang muka bagi MBR sebesar 1%

2. Harga jual rumah ditetapkan sesuai zonasi berdasar Permen PUPR no. 425/KPTS/M/2016 dengan bebas PPn

3. Memberi bantuan KPR bersubsidi kepada MBR dengan bungaangsuran sebesar 5% selama 20 tahun

4. Stimulan penyedian PSU perumahan

Backlog

Rumah Tidak

Layak Huni

(RTLH)

1,6 Juta RTLH (data PBDT tahun 2015)

DATA PERMASALAHAN PERUMAHAN DI JAWA TENGAH

Data: BPS Tahun 2015

Data: PBDT Tahun 2015

DATA BACKLOG DI JAWA TENGAH

No Kabupaten/KotaBesa

r-an

BPS SUPAS 2015 Backlog

Kepemilik

an

Jumlah

Rumah

Backlog

Penghu

nianMilik

SendiriSewaKontrak Lainnya Total

1 Kab.Cilacap N 450,895 606 5,859 13,670 471,030 20,135 457,360 13,670

2 Kab.Banyumas N 413,081 1,264 6,043 14,077 434,465 21,384 420,388 14,077

3 Kab.Purbalingga N 213,486 255 1,042 9,679 224,462 10,976 214,783 9,679

4 Kab.Banjarnegara N 236,194 1,838 405 1,594 240,031 3,837 238,437 1,594

5 Kab.Kebumen N 306,264 1,036 3,123 14,983 325,406 19,142 310,423 14,983

6 Kab.Purworejo N 183,443 1,492 4,841 21,479 211,255 27,812 189,776 21,479

7 Kab.Wonosobo N 202,213 542 3,217 6,794 212,766 10,553 205,972 6,794

8 Kab.Magelang N 327,365 1,265 4,885 13,537 347,052 19,687 333,515 13,537

9 Kab.Boyolali N 271,135 2,087 999 4,207 278,428 7,293 274,221 4,207

10 Kab.Klaten N 308,793 1,490 3,880 16,274 330,437 21,644 314,163 16,274

11 Kab.Sukoharjo N 205,299 9,279 7,616 20,370 242,564 37,265 222,194 20,370

12 Kab.Wonogiri N 257,042 1,872 742 3,931 263,587 6,545 259,656 3,931

13 Kab.Karanganyar N 217,184 929 3,515 4,631 226,259 9,075 221,628 4,631

14 Kab.Sragen N 244,372 1,450 3,245 10,672 259,739 15,367 249,067 10,672

15 Kab.Grobogan N 382,587 696 2,712 8,683 394,678 12,091 385,995 8,683

16 Kab.Blora N 238,284 595 2,257 8,520 249,656 11,372 241,136 8,520

17 Kab.Rembang N 167,058 493 1,811 3,933 173,295 6,237 169,362 3,933

18 Kab.Pati N 351,429 891 2,694 9,073 364,087 12,658 355,014 9,073

19 Kab.Kudus N 198,484 1,930 3,146 13,890 217,450 18,966 203,560 13,890

20 Kab.Jepara N 306,765 1,837 1,845 10,274 320,721 13,956 310,447 10,274

No Kabupaten/Kota

Be

sa

r-

an

BPS SUPAS2015Backlog

Kepemili

kan

Jumlah

Rumah

Backlog

Penghuni

an

Milik

sendiriSewa Kontrak Lainnya Total

21 Kab.Demak N 290,633 1,130 1,222 4,118 297,103 6,470 292,985 4,118

22 Kab.Semarang N 250,630 5,688 4,938 9,175 270,431 19,801 261,256 9,175

23 Kab.Temanggung N 188,689 1,828 2,850 3,939 197,306 8,617 193,367 3,939

24 Kab.Kendal N 243,634 1,389 1,930 8,122 255,075 11,441 246,953 8,122

25 Kab.Batang N 183,922 28 2,878 3,908 190,736 6,814 186,828 3,908

26 Kab.Pekalongan N 189,003 126 1,529 12,948 203,606 14,603 190,658 12,948

27 Kab.Pemalang N 299,999 122 2,809 8,428 311,358 11,359 302,930 8,428

28 Kab.Tegal N 321,442 2,421 3,120 59,634 386,617 65,175 326,983 59,634

29 Kab.Brebes N 410,371 2,342 4,303 51,053 468,069 57,698 417,016 51,053

30 KotaMagelang N 24,302 457 3,728 4,850 33,337 9,035 28,487 4,850

31 KotaSurakarta N 93,009 16,333 16,606 25,145 151,093 58,084 125,948 25,145

32 KotaSalatiga N 40,309 7,032 3,517 3,209 54,067 13,758 50,858 3,209

33 KotaSemarang N 348,574 26,103 31,767 60,936 467,380 118,806 406,444 60,936

34 KotaPekalongan N 55,000 421 1,223 17,836 74,480 19,480 56,644 17,836

35 KotaTegal N 43,636 1,270 4,311 20,131 69,348 25,712 49,217 20,131

JawaTengah N 8.464.526 98.537 150.608 503.703 9.217.374 752.848 8.713.671 503.703

LANJUTAN…….

Sumber : Hasil Analisis Data

SUPAS 2015

No Kabupaten/Kota

Be

sa

r-

an

BPS SUPAS2015Backlog

Kepemili

kan

Jumlah

Rumah

Backlog

Penghuni

an

Milik

sendiriSewa Kontrak Lainnya Total

21 Kab.Demak N 290,633 1,130 1,222 4,118 297,103 6,470 292,985 4,118

22 Kab.Semarang N 250,630 5,688 4,938 9,175 270,431 19,801 261,256 9,175

23 Kab.Temanggung N 188,689 1,828 2,850 3,939 197,306 8,617 193,367 3,939

24 Kab.Kendal N 243,634 1,389 1,930 8,122 255,075 11,441 246,953 8,122

25 Kab.Batang N 183,922 28 2,878 3,908 190,736 6,814 186,828 3,908

26 Kab.Pekalongan N 189,003 126 1,529 12,948 203,606 14,603 190,658 12,948

27 Kab.Pemalang N 299,999 122 2,809 8,428 311,358 11,359 302,930 8,428

28 Kab.Tegal N 321,442 2,421 3,120 59,634 386,617 65,175 326,983 59,634

29 Kab.Brebes N 410,371 2,342 4,303 51,053 468,069 57,698 417,016 51,053

30 KotaMagelang N 24,302 457 3,728 4,850 33,337 9,035 28,487 4,850

31 KotaSurakarta N 93,009 16,333 16,606 25,145 151,093 58,084 125,948 25,145

32 KotaSalatiga N 40,309 7,032 3,517 3,209 54,067 13,758 50,858 3,209

33 KotaSemarang N 348,574 26,103 31,767 60,936 467,380 118,806 406,444 60,936

34 KotaPekalongan N 55,000 421 1,223 17,836 74,480 19,480 56,644 17,836

35 KotaTegal N 43,636 1,270 4,311 20,131 69,348 25,712 49,217 20,131

JawaTengah N 8.464.526 98.537 150.608 503.703 9.217.374 752.848 8.713.671 503.703

LANJUTAN…….

Sumber : Hasil Analisis Data

SUPAS 2015

Peta Sebaran Backlog Kepemilikan

Peta Sebaran Backlog Penghunian

STRATEGI PEMENUHAN BACKLOG

1. Penyediaan Data Base Bidang Perumahan

2. Pembuatan Sistem Informasi Manajemen Perumahan (SIMPERUM)

3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan di Jawa Tengah (turunan dari RP3KP Provinsi)

4. Pemanfaaatan lahan aset provinsi untuk pembangunan Rusunawa

5. Fasilitasi pemanfaatan lahan kab/kota untuk pembangunan Rusunawa

6. Fasilitasi pemanfaatan lahan kab/kota untuk pembangunan Rumah Khusus di Permukiman Nelayan

7. Fasilitasi penyediaan rumah sederhana sehat bagi MBR melalui bantuan PSU perumahan

8. Pemanfaatan aset KORPRI untuk pembangunan perumahan PNS

9. Fasilitasi penyediaan perumahan PNS melalui kerjasama dengan pengembang (Perum Perumnas. REI dan Apersi)

PENYEDIAAN DATA BASE

PERUMAHAN DI JAWA TENGAH

1. Data base RTLH (updating)

2. Data base Backlog (updating)

3. Data base MBR

4. Data base pembangunan perumahan yang dilakukan oleh swadaya, swasta dan pemerintah

PEMBUATAN SISTEM INFORMASI

MANAJEMEN PERUMAHAN (SIMPERUM)

Data base online bidang perumahan yang berisisemua data yang akan ditangani, semua data yangsudah ditangani dengan tujuan updating databerdasar capaian yang telah dilakukan

PENYUSUNAN DOKUMEN

PERENCANAAN PENYEDIAAN &

PEMBIAYAAN PERUMAHAN

1. Penyusunan RP3KP Provinsi sebagai acuanpenyelenggaraan perumahan bagi kabupaten/Kota

2. Grand desain perencanaan dan pembiayaanperumahan untuk 5 tahun kedepan

Pemetaan lahan peruntukan rusunawa, rumah khusus danrumah bersubsidi

Skema pembiayaan yang sesuai dengan karakter MBR diJawa Tengah

PEMANFAATAN LAHAN ASET

PROVINSI UNTUK PEMBANGUNAN

RUSUNAWA

Lokasi Kelurahan Muktiharjo Lor,

Kec. Genuk, Kota Semarang

Milik DPPAD Prov Jateng

Luas lahan 2,07 Ha

Perumahan

Genuk Indah

Kawasan Industri

Kaligawe

Kampung

Muktiharjo Lor

Jl Kaligawe

Lokasi berada di lingkungan

perumahan dan kawasan industri

Kaligawe, pencapaian harus

melalui jalan kawasan industri

atau dari jalan perumahan Genuk

IndahKe arah Bangetayu

Lokasi Kelurahan Plamongansari,

Kec. Pedurungan, Kota Semarang

Milik Balai PSDA Bodri - Kutho (Jragung - Tuntang)

Luas lahan 6.360 m2

Jl Majapahit

Jl Sarwo Edi Wibowo Jl Johar

Perumaha

n

Plamongan

Indah

Jl. Plamongan

Indah

Pabrik

Pabrik

Lokasi berada dibelakang pabrik, dekat

dengan perumahan Plamongan Indah.

Akses menuju lokasi mudah.

RENCANA BANGUNAN RUSUNAWA MBR

(PROTOTIPE RUSUNAWA KEMENPUPR)

PEMANFAATAN LAHAN ASET

KAB/KOTA UNTUK PEMBANGUNAN

RUMAH KHUSUS DI PERMUKIMAN

NELAYAN

TIPE RUMAH KHUSUS NELAYAN

PEMANFAATAN LAHAN MILIK

KORPRI UNTUK PERUMAHAN PNS (di Jawa Tengah masih banyak PNS yang

belum memiliki rumah)

bagian dari pengurangan backlog

1. Lokasi Perumahan KORPRI Provinsi Jawa Tengah Jalan Prasetya

Selatan, Kelurahan Bangetayu Wetan, Kecamatan Genuk

2. Perumahan KORPRI Provinsi Jawa Tengah kurang lebih Km. 5

jalan tembus Semarang – Demak lewat Bangetayu. Dari jalan raya

± 700 m sudah memasuki kawasan perumahan KORPRI.

LAHAN KORPRI DI BANGETAYU

PETA BIDANG TANAH(KAVLING BLOK C YANG BELUM TERJUAL MILIK KORPRI)

1. Lahan yang dimiliki KORPRI yang siap

digunakan sebanyak 114Kapling dengan

luas antara 60 m² - 200 m².

2. Dari beberapa Blok Perumahan KORPRI

potensi lahan yang masih bisa

dikembangkan berada di Blok C dengan

luasan lahan total ± 12.426 m².

FASILITASI PENYEDIAAN

PERUMAHAN PNS MELALUI

KERJASAMA DENGAN

PENGEMBANG (Perum Perumnas, REI

dan Apersi)

SITE PLAN BATURSARI V (tahap 1-5 : 778 unit)

DEPO SAMPAH

TEMPATIBADAH

TEMPATIBADAH

RST 30/72 TEPI DMJ 8

= 19 UNIT

RST 30/72 TENGAH DMJ 8 = 151 UNIT


RS 40/84 TENGAH DMJ 10

RS 40/84 TEPI DMJ 10

RST 27/60 POJOK DMJ 6


= 97 UNIT

= 99 UNIT

= 141 UNIT

= 30 UNIT

= 21 UNIT +

= 1375 UNIT


= 9 UNIT

KTM



= 1 UNIT


= 17 UNIT

RS 40/84 POJOK DMJ 10 = 22 UNIT

1

5

32

4

SITE PLAN BATURSARI V TAHAP 1 2017 (118 unit)

DEPO SAMPAH

TEMPATIBADAH

TEMPATIBADAH



= 13 UNIT

= 15 UNIT



= 1 UNIT



RS 40/84 TENGAH DMJ 10

RS 40/84 TEPI DMJ 10

= 18 UNIT

= 4 UNIT

+

= 237 UNIT


= 9 UNIT

KTM 141 m2


= 1 UNIT


= 1 UNIT

RS 40/84 POJOK DMJ 10 = 2 UNIT

= 2 UNIT

KTM 142 m2 = 1 UNIT

KTM 192 m2 = 1 UNIT

KTM 205 m2 = 1 UNIT

Tipe DMJ Harga

27/60 FLPP 6 123.000.000

27/60 Non FLPP 7 160.000.000

30/72 8 192.000.000

40/84 10 283.000.000 = 235 unit

Konsep sinergitas pemerintah – swasta

(Provinsi hanya merekomendasikan kepada Menteri)

PENYEDIAAN PERUMAHAN SEDERHANA SEHAT BAGI MBR melalui bantuan PSD-PSU

Jumlah Backlog kepemilikan sebesar 752.848 unit (masyarakat dengan

penghasilan s/d 4 juta/bulan) membutuhkan intervensi pemerintah dalam

penyediaan pembangunan rumah layak huni yang terjangkau bagi MBR

(formal maupun informal) melalui Pembiayaan FLPP & Pembiayaan

Mikro Perumahan.

Jumlah Backlog Penghunian sebesar 503.703 unit (prioritas

masyarakat dengan penghasilan dibawah 1 juta/bulan) membutuhkan

intervensi pemerintah dalam pemenuhannya melalui Penyediaan Rumah

Susun Sewa (Rusunawa) MBR.

KESIMPULAN :

Pusat, Pemprov dan Pemkab/Pemkot dapat duduk

bersama untuk menyepakati baseline data bersama di

daerah untuk perencanaan dan pembiayaan perumahan

bagi MBR

Pusat, Pemprov dan Pemkab/Pemkot dapat menyepakati

agenda prioritas, strategi, time frame, pembagian peran

(misal: pemenuhan Backlog, penyediaan hunian baru

bagi MBR dan penyelesaian RTLH)

Optimalisasi skema pembiayaan perumahan yang dapat

dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah yang

non-bankable

SARAN :

Usulan penghasilan PNS (TPP diluar gaji) dapat

diperhitungkan oleh pihak Bank dalam pengajuan KPR

(mengingat masih banyak PNS yang belum mempunyai

rumah khususnya PNS gol II ke bawah)

Perlu adanya penambahan alokasi pembangunan

RUSUNAWA bagi MBR

SARAN (lanjutan)

kebijakan, rencana dan pelaksanaan ......intisari : 1. penyediaan data base bidang perumahan &...

Documents