kebijakan sertifikasi kompetensi pengadaan barang/jasa...
TRANSCRIPT
Tata Cara Sertifikasi Bagi JabatanFungsional dan Okupasi
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Tata Cara Sertifikasi Bagi JabatanFungsional dan Okupasi
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Direktorat Sertifikasi ProfesiLSP LKPP
TUJUAN PRESENTASI
Tujuan :
Menjelaskan Tata Cara SertifikasiKompetensi bagi Jabatan Fungsionaldan Okupasi Sumber Daya ManusiaPengadaan Barang/Jasa.
Menjelaskan Tata Cara SertifikasiKompetensi bagi Jabatan Fungsionaldan Okupasi Sumber Daya ManusiaPengadaan Barang/Jasa.
DASAR HUKUM
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 77 Tahun 2012, Pasal 29
tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
dan Angka Kreditnya.
Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang akan naik jenjang
jabatan setingkat lebih tinggi, harus mengikuti dan lulus uji
kompetensi
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 77 Tahun 2012, Pasal 29
tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
dan Angka Kreditnya.
Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang akan naik jenjang
jabatan setingkat lebih tinggi, harus mengikuti dan lulus uji
kompetensi
ARAH KEBIJAKAN SDM PBJ(Draft Revisi Perpres Ps.85)
a. PPK pada K/L/Pemda wajib memiliki SertifikatKompetensi dibidang PBJ paling lambat 31Desember 2023.
b. Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri/Personel Lainyang bertugas sebagai PPK/Pokja Pemilihan/PPwajib memiliki Sertifikat Kompetensi di bidangPBJ paling lambat 31 Desember 2023.
a. PPK pada K/L/Pemda wajib memiliki SertifikatKompetensi dibidang PBJ paling lambat 31Desember 2023.
b. Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri/Personel Lainyang bertugas sebagai PPK/Pokja Pemilihan/PPwajib memiliki Sertifikat Kompetensi di bidangPBJ paling lambat 31 Desember 2023.
a. PPK pada K/L/Pemda wajib memiliki SertifikatKompetensi dibidang PBJ paling lambat 31Desember 2023.
b. Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri/Personel Lainyang bertugas sebagai PPK/Pokja Pemilihan/PPwajib memiliki Sertifikat Kompetensi di bidangPBJ paling lambat 31 Desember 2023.
a. PPK pada K/L/Pemda wajib memiliki SertifikatKompetensi dibidang PBJ paling lambat 31Desember 2023.
b. Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri/Personel Lainyang bertugas sebagai PPK/Pokja Pemilihan/PPwajib memiliki Sertifikat Kompetensi di bidangPBJ paling lambat 31 Desember 2023.
Kompetensi• KNOWLEDGE :
Kemampuan memahami,menganalisa danmengintegrasikan fakta daninformasi yang berkaitandengan aspek teknis pekerjaan.
• SKILL :Kemampuan melaksanakantugas sesuai dengan prosedurdan kinerja yang ditetapkansecara akurat, konsisten danekonomis
• ATTITUDE :Kemampuan untukmenampilkan sikap dantingkah laku yang impresifterhadap orang lain/pelanggan,dalam melaksanakan tugasnya.
• KNOWLEDGE :Kemampuan memahami,menganalisa danmengintegrasikan fakta daninformasi yang berkaitandengan aspek teknis pekerjaan.
• SKILL :Kemampuan melaksanakantugas sesuai dengan prosedurdan kinerja yang ditetapkansecara akurat, konsisten danekonomis
• ATTITUDE :Kemampuan untukmenampilkan sikap dantingkah laku yang impresifterhadap orang lain/pelanggan,dalam melaksanakan tugasnya.
Standar Kompetensi Kerja adalah :
rumusan/ deskripsi tentang kemampuan kerjayang meliputi :
Apa yang diharapkan dapat dikerjakan olehseseorang
Sejauh mana kinerja yang diharapkan dapatdicapai oleh seseorang
Bagaimana mengukur/membuktikan bahwaseseorang telah mencapai kinerja yang diharapkan
Standar Kompetensi Kerja adalah :
rumusan/ deskripsi tentang kemampuan kerjayang meliputi :
Apa yang diharapkan dapat dikerjakan olehseseorang
Sejauh mana kinerja yang diharapkan dapatdicapai oleh seseorang
Bagaimana mengukur/membuktikan bahwaseseorang telah mencapai kinerja yang diharapkan
Penggunaan Standar Kompetensi
2. SertifikasiKompetensi
3. Penyusunan Butir-Butir Kegiatan Standar
KompetensiKerja Bidang
PBJ
1. Pelatihan berbasisKompetensi (CBT)
2. SertifikasiKompetensi
Skema SertifikasiKompetensi
Pengelola PBJPertama
Skema SertifikasiKompetensi
Pengelola PBJ Muda
Skema SertifikasiKompetensi
Pengelola PBJMadya
SKEMAKOMPETENSI
JABATANFUNGSIONAL
PPBJ
SKEMAKOMPETENSI
JABATANFUNGSIONAL
PPBJ
Skema Sertifikasi Kompetensi adalah
(Perka 7/2016 dan PBNSP 201):
paket kompetensi dan persyaratan spesifik yang berkaitan dengan jenjang jabatanfungsional Pengelola PBJ Pemerintah
SKEMA SERTIFIKASI
Skema SertifikasiKompetensi
Pengelola PBJPertama
Skema SertifikasiKompetensi PPHP
Skema SertifikasiKompetensi
Pejabat Pengadaan
Skema SertifikasiKompetensi
Pengelola PBJ Muda
Skema SertifikasiKompetensi
Pengelola PBJMadya
Skema SertifikasiKompetensi
Anggota KelompokKerja Unit LayananPengadaan (Pokja
ULP)
SKEMAKOMPETENSI
JABATANFUNGSIONAL
PPBJ
SKEMAKOMPETENSI
JABATANFUNGSIONAL
PPBJ
SKEMAKOMPETENSI
OKUPASI
SKEMAKOMPETENSI
OKUPASI
SKEMA SERTIFIKASI
1. LATAR BELAKANG2. RUANG LINGKUP3. TUJUAN4. ACUAN NORMATIF5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT8. BIAYA SERTIFIKASI9. PROSES SERTIFIKASI
9.1 Persyaratan Pendaftaran9.2 Proses Asesmen9.3 Proses Uji Kompetensi9.4 Keputusan Sertifikasi9.5 Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat9.6 Pemeliharaan Sertifikat Kompetensi9.7 Proses Sertifikasi Kompetensi9.8 Penggunaan Sertifikat Kompetensi9.9 Banding
Sistematika Skema Sertifikasi1. LATAR BELAKANG2. RUANG LINGKUP3. TUJUAN4. ACUAN NORMATIF5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT8. BIAYA SERTIFIKASI9. PROSES SERTIFIKASI
9.1 Persyaratan Pendaftaran9.2 Proses Asesmen9.3 Proses Uji Kompetensi9.4 Keputusan Sertifikasi9.5 Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat9.6 Pemeliharaan Sertifikat Kompetensi9.7 Proses Sertifikasi Kompetensi9.8 Penggunaan Sertifikat Kompetensi9.9 Banding
SKEMA SERTIFIKASI BAGI JABFUNG PPBJ(Unit Kompetensi)
No PERTAMA MUDA MADYA
1 Mengkaji Ulang Paket PBJ Menyusun Spesifikasi Teknis Menelaah Lingkungan PBJ
2 Memilih Penyedia B/J Menyusun Harga Perkiraan Melakukan PenyelarasanKebijakan PBJ
3 Menyusun RancanganKontrak PBJ
Melakukan Evaluasi KinerjaPenyedia Barang/Jasa
Merumuskan OrganisasiPBJ
4 Menyusun Dokumen PBJ Melakukan FinalisasiDokumen Kontrak PBJ
Menyusun Kebutuhan danAnggaran PBJ
4 Menyusun Dokumen PBJ Melakukan FinalisasiDokumen Kontrak PBJ
Menyusun Kebutuhan danAnggaran PBJ
5 Melakukan KualifikasiPenyedia Barang/Jasa
Menyusun RencanaPengelolaan Kontrak PBJ
Membentuk Tim Pengelolaan Kontrak PBJ
6 Menyampaikan PenjelasanDokumen PBJ
Mengendalikan PelaksanaanKontrak PBJ
Mengelola Kinerja
7 Mengevaluasi DokumenPenawaran
Melakukan Penerimaan HasilPBJ
8 Mengelola Sanggahan Mengelola Risiko
9 Melakukan Negosiasi
SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI (POKJA ULP,PP,PPHP)
No POKJA ULP PEJABAT PENGADAAN PPHP
1 Menyusun Harga Perkiraan Menyusun Harga Perkiraan Melakukan Penerimaan HasilPengadaan Barang/Jasa
2 Mengkaji Ulang Paket Pengadaan Barang/Jasa
Memilih PenyediaBarang/Jasa Mengelola Kinerja
3 Memilih Penyedia Barang/Jasa Menyusun DokumenPengadaan Barang/Jasa Mengelola Risiko
4 Menyusun Dokumen Pengadaan Barang/Jasa
Melakukan KualifikasiPenyedia Barang/Jasa
Menyusun Dokumen Pengadaan Barang/Jasa
Melakukan KualifikasiPenyedia Barang/Jasa
5 Melakukan Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa
Menyampaikan PenjelasanDokumen PengadaanBarang/Jasa
6 Menyampaikan Penjelasan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa
Mengevaluasi DokumenPenawaran
7 Mengevaluasi Dokumen Penawaran Melakukan Negosiasi
8 Mengelola Sanggahan Mengelola Kinerja
9 Melakukan Negosiasi Mengelola Risiko
10 Mengelola Kinerja
11 Mengelola Risiko
Sertifikasi KompetensiSertifikasi Kompetensi
SERTIFIKASI KOMPETENSI BAGIJABFUNG PPBJ
Tujuan Asesmen :Sertifikasi Kompetensi PPBJAcuan Pembanding yang digunakan :Unit-unit kompetensi yang diujikan berdasarkan SKKNI PBJ.Jumlah Unit Kompetensi yang harus dikuasai :Jenjang Pertama : 9 Unit KompetensiJenjang Muda : 8 Unit KompetensiJenjang Madya : 6 Unit KompetensiMetode Uji Kompetensi :Portofolio dan Wawancara, Tertulis, Lisan, dan atau Simulasi
Tujuan Asesmen :Sertifikasi Kompetensi PPBJAcuan Pembanding yang digunakan :Unit-unit kompetensi yang diujikan berdasarkan SKKNI PBJ.Jumlah Unit Kompetensi yang harus dikuasai :Jenjang Pertama : 9 Unit KompetensiJenjang Muda : 8 Unit KompetensiJenjang Madya : 6 Unit KompetensiMetode Uji Kompetensi :Portofolio dan Wawancara, Tertulis, Lisan, dan atau Simulasi
SERTIFIKASI KOMPETENSI OKUPASI POKJAULP, PP, PPHP
Tujuan Asesmen :Sertifikasi Kompetensi PPBJAcuan Pembanding yang digunakan :Unit-unit kompetensi yang diujikan berdasarkan SKKNI PBJ.Jumlah Unit Kompetensi yang harus dikuasai :Pokja ULP : 11 Unit KompetensiPejabat Pengadaan : 9 Unit KompetensiPPHP : 3 Unit KompetensiMetode Uji Kompetensi :Portofolio dan Wawancara, Tertulis, Lisan, dan atau Simulasi
Tujuan Asesmen :Sertifikasi Kompetensi PPBJAcuan Pembanding yang digunakan :Unit-unit kompetensi yang diujikan berdasarkan SKKNI PBJ.Jumlah Unit Kompetensi yang harus dikuasai :Pokja ULP : 11 Unit KompetensiPejabat Pengadaan : 9 Unit KompetensiPPHP : 3 Unit KompetensiMetode Uji Kompetensi :Portofolio dan Wawancara, Tertulis, Lisan, dan atau Simulasi
PIHAK - PIHAK DALAM PROSES UJI KOMPETENSI :
1.Pemohon/Peserta Sertifikasi2.BKD/Unit Kepegawaian (sebagai pengusul)3.LSP LKPP4.Asesor Kompetensi5.Tempat Uji Kompetensi (TUK)6.BNSP
PARA PIHAK
PIHAK - PIHAK DALAM PROSES UJI KOMPETENSI :
1.Pemohon/Peserta Sertifikasi2.BKD/Unit Kepegawaian (sebagai pengusul)3.LSP LKPP4.Asesor Kompetensi5.Tempat Uji Kompetensi (TUK)6.BNSP
SERTIFIKASI KOMPETENSI
Pemohon Sertifikasi / Peserta Sertifikasi Kompetensiantara lain :1. Para Pejabat Fungsional PPBJ yang akan naik jenjang
jabatan2. Para Pengelola PBJP Non Jabfung maupun calon Pengelola
PBJP Non Jabfung (seperti PPK, PP, Pokja, PPHP)BKD/Unit Kepegawaian sebagai pengusulLSP LKPP sebagai penyelenggara Sertifikasi KompetensiAsesor Kompetesi sebagai penilai dan pemberi rekomendasikompetenTUK sebagai tempat pelaksanaan uji kompetensiBNSP sebagai instansi yang mengeluarkan sertifikat
Pemohon Sertifikasi / Peserta Sertifikasi Kompetensiantara lain :1. Para Pejabat Fungsional PPBJ yang akan naik jenjang
jabatan2. Para Pengelola PBJP Non Jabfung maupun calon Pengelola
PBJP Non Jabfung (seperti PPK, PP, Pokja, PPHP)BKD/Unit Kepegawaian sebagai pengusulLSP LKPP sebagai penyelenggara Sertifikasi KompetensiAsesor Kompetesi sebagai penilai dan pemberi rekomendasikompetenTUK sebagai tempat pelaksanaan uji kompetensiBNSP sebagai instansi yang mengeluarkan sertifikat
ALUR UJI KOMPETENSIBKD/UNIT
KEPEGAWAIAN LSP LKPP
ASESOR
LSP LKPPPEMOHON SERTIFIKASI
SURAT USULANPESERTA UJIKOMPETENSI
-Verifikasi Data
-Menentukan lokasidan tanggal uji
MengirimkanPersyaratan UjiKompetensi
- VerifikasiKelengkapan Berkas
- Menugaskan Asesor
PRA ASESMEN
- Memverifikasiform APL 02,portofolio
-Penentuan metodeuji kompetensi
LSP LKPP
APL 01, APL 02BUKTI PORTOFOLIOAPL 01, APL 02BUKTI PORTOFOLIO
*) CATATAN :1. Surat Usulan ditujukan kepada : Direktur Sertifikasi Profesi selaku Ketua LSP LKPP2. Pelaksanaan uji kompetensi dapat di:
a. TUK LSP LKPP, Jakartab. TUK Sewaktu di unit diklat K/L/D/I
PRA ASESMEN
- Memverifikasiform APL 02,portofolio
-Penentuan metodeuji kompetensi
PELAKSANAANUJI
KOMPETENSI
KEPUTUSANSERTIFIKASI
LSP LKPP
SERTIFIKATKOMPETENSIPENGADAAN
BARANG/JASA
rekomendasiKOMPETEN
PROSES SERTIFIKASI UNTUKJABFUNG PPBJ
PERSYARATAN PEMOHON SERTIFIKASIMUDA MADYA
Memiliki Keputusan Pengangkatansebagai Pejabat FungsionalPengelola PBJPertama/Muda/Madya
Memiliki Keputusan Pengangkatansebagai Pejabat FungsionalPengelola PBJ Muda/Madya
Memiliki Keputusan Pengangkatansebagai Pejabat FungsionalPengelola PBJPertama/Muda/Madya
Pengalaman di bidang pengadaanyang dibuktikan dengan portofolioterkait Unit Kompetensi PengelolaPBJ Muda atau memiliki SertifikatPelatihan Kompetensi Pengelola PBJMuda
Pengalaman di bidang pengadaanyang dibuktikan dengan portofolioterkait Unit Kompetensi PengelolaPBJ Madya atau memiliki SertifikatPelatihan Kompetensi PengelolaPBJ Madya
TERTULIS/LISAN Memastikan aspek pengetahuanMemastikan aspek pengetahuan
Memastikan aspek pengetahuan, keterampilandan sikap secara komperhensif
METODE UJI KOMPETENSI
PERTANYAANWAWANCARA
STUDI KASUS/SIMULASI
Memastikan aspek pengetahuan, keterampilandan sikap secara komperhensif
Memastikan aspek pengetahuan, keterampilandan sikap secara komperhensif
Memastikan aspek pengetahuan, keterampilandan sikap secara komperhensif
Memastikan aspek pengetahuan, keterampilandan sikap secara komperhensif
Unit Kompetensi :Menyusun Spesifikasi
TeknisElemen Kompetensi :
Melakukan KajianSpesifikasi teknis
Kriteria Unjuk Kerja : 1.5
Contoh Perangkat MUK Tertulis
Unit Kompetensi :Menyusun Spesifikasi
TeknisElemen Kompetensi :
Melakukan KajianSpesifikasi teknis
Kriteria Unjuk Kerja : 1.5
Unit Kompetensi :Menyusun Harga
PerkiraanElemen Kompetensi :
Menetapkan HargaPerkiraan
Kriteria Unjuk Kerja :3.1 s.d 3.3
Contoh Perangkat MUK Wawancara
Unit Kompetensi :Menyusun Harga
PerkiraanElemen Kompetensi :
Menetapkan HargaPerkiraan
Kriteria Unjuk Kerja :3.1 s.d 3.3
Unit Kompetensi :Menyusun Spesifikasi
TeknisElemen Kompetensi :
Melakukan KajianSpesifikasi teknis dan
Menganalisis KesesuaianSpesifikasi
Kriteria Unjuk Kerja : 1.5dan 2.1
Contoh Perangkat MUK Studi Kasus
Unit Kompetensi :Menyusun Spesifikasi
TeknisElemen Kompetensi :
Melakukan KajianSpesifikasi teknis dan
Menganalisis KesesuaianSpesifikasi
Kriteria Unjuk Kerja : 1.5dan 2.1
PORTOFOLIO• Portofolio merupakan salah satu bukti bahwa ybs
telah menguasai suatu unit kompetensi• Bukti diperoleh melalui :
1. pendidikan/pelatihan dibuktikan dengan Sertifikat2. pengalaman, dibuktikan dengan dokumen
hasil pekerjaan dan/atau pengakuan pihak ketiga(surat tugas/surat rekomendasi)
PORTOFOLIO• Portofolio merupakan salah satu bukti bahwa ybs
telah menguasai suatu unit kompetensi• Bukti diperoleh melalui :
1. pendidikan/pelatihan dibuktikan dengan Sertifikat2. pengalaman, dibuktikan dengan dokumen
hasil pekerjaan dan/atau pengakuan pihak ketiga(surat tugas/surat rekomendasi)
PORTOFOLIO
Salinan BuktiPortofoliodilampirkan
Salinan BuktiPortofoliodilampirkan
PORTOFOLIO
Jika peserta ikut mengerjakan, namun tidak mempunyaikewenangan/tugas untuk menetapkan dokumen hasil tersebutmaka peserta HARUS melampirkan S.Keterangan/S.Tugasdari pejabat yang berwenang
Jika peserta ikut mengerjakan, namun tidak mempunyaikewenangan/tugas untuk menetapkan dokumen hasil tersebutmaka peserta HARUS melampirkan S.Keterangan/S.Tugasdari pejabat yang berwenang
Untuk mengetahui ruang lingkup materi danportofolio, dapat melihat Skema*) dan SKKNI.
*) Skema Kompetensi PPBJ dapat diunduh di sertifikasi.lkpp.go.id
Portofolio Muda
No Unit Kompetensi Contoh Portofolio (hasil kerja dan/atau pelatihan)1 Menyusun Spesifikasi Teknis Dokumen Spesifikasi Teknis, Berita acara kaji ulang dokumen
teknis. Surat tugas/ surat rekomendasi, sertifikat pelatihan2 Menyusun Harga Perkiraan RAB, HPS, Hasil analisis pasar, Surat tugas/ surat rekomendasi,
sertifikat pelatihan3 Melakukan Evaluasi Kinerja
Penyedialaporan hasil evaluasi kinerja penyedia. Surat tugas/ suratrekomendasi, sertifikat pelatihan
4 Melakukan finalisasidokumen kontrak
dokumen kontrak. Surat tugas/ surat rekomendasi, sertifikatpelatihan
Melakukan finalisasidokumen kontrak
dokumen kontrak. Surat tugas/ surat rekomendasi, sertifikatpelatihan
5 Menyusun RencanaPengelolaan Kontrak
Berita acara/ notulensi rapat persiapan pelaksanaan kontrak.Surat tugas/ surat rekomendasi, sertifikat pelatihan
6 Mengendalikan PelaksanaanKontrak
Berita acara pelaksanaan kontrak, Berita acara panitia penelitipelaksanaan kontrak, notulensi rapat pelaksanaan kontrak,Laporan monitoring pelaksanaan kontrak, Surat tugas/ suratrekomendasi, sertifikat pelatihan
7 Melakukan penerimaanhasil pengadaan
Berita acara serah terima, hasil kerja dalam penerimaan hasil,ceklist penerimaan hasil penerimaan. Surat tugas/ suratrekomendasi, sertifikat pelatihan
8 Mengelola risiko Form / notulensi rapat yang membahas risiko pengadaan /pekerjaan. Surat tugas / surat rekomendasi, sertifikat pelatihan
Portofolio MadyaNo Judul Unit Kompetensi Contoh Portofolio (hasil kerja dan/atau pelatihan)
1 Menelaah LingkunganPengadaan Barang/ Jasa
Dokumen Hasil telaahan profil organisasi , baik budaya, visi, misi tujuan danrenstranya. Dokumen hasil telaahan lingkungan pengadaan termasukdidalamnya para pihak, peraturan pengadaan sesuai kebutuhan organisasi sertanilai pengadaan dan dampaknya. Hasil telaahan hal-hal yang mempengaruhilingkungan pengadaan.
2Melakukan PenyelarasanKebijakan PengadaanBarang/ Jasa
Dokumen hasil identifikasi kebijakan PBJ organisasi, dokumen hasil analisapenyelarasan kebijakan dengan tujuan organisasi
Merumuskan OrganisasiPengadaan Barang/ Jasa
Dokumen hasil identifikasi tujuan pengadaan yang menghasilkan nilai manfaattinggi, rumusan fungsi organisasi PBJ yang telah disesuaikan dengan tujuan PBJ, susunan organisasi dan uraian tugas perangkat oraganisasi PBJ.
3 Merumuskan OrganisasiPengadaan Barang/ Jasa
Dokumen hasil identifikasi tujuan pengadaan yang menghasilkan nilai manfaattinggi, rumusan fungsi organisasi PBJ yang telah disesuaikan dengan tujuan PBJ, susunan organisasi dan uraian tugas perangkat oraganisasi PBJ.
4Menyusun Kebutuhan danAnggaran PengadaanBarang/ Jasa
Hasil identifikasi pengadaan dan kondisi penyedia pada tahun-tahun sebelumnyadan dikelompokkan sesuai jenis, nilai, risiko dan dampaknya. Daftar identifikasi kebutuhan pengadaan untuk mendukung tujuan organisasi (jangka pendek,menengah dan panjang) berdasarkan spend analysis, dokumen penyusunanpaket dan priritas pengadaan, dokumen RAB
5Membentuk Tim PengelolaKontrak
Konsep draf SK TIM, SK pengelola kontrak, dokumen perumusan uraian jabatan /tugas tim serta persyaratan / kualifikasi personil tim.
6mengelola kinerja Dokumen penetapan parameter kinerja, metode dan target pengukuran kinerja,
instrumen pengukuran kinerja. Dokumen identifikasi faktor pendukung danpenghambat kinerja. Dokumen penetapan program / kegiatan perbaikan kinerja.
Lihat Kriteria Unjuk Kerja (KUK) di SKKNI 2016
Dokumen Pendukung Madya
NO JENIS DOKUMEN CHECKLIST KETERANGAN1 Dokumen Profil Organisasi2 Dokumen Kebijakan PBJ dalam Organisasi3 Dokumen Rencana PBJ4 Dokumen Kebutuhan PBJ5 Dokumen Pelaksanaan Belanja tahun sebelumnya6 Dokumen Anggaran Biaya7 Dokumen KAK7 Dokumen KAK8 Dokumen Kontrak PBJ
9 Dokumen Riwayat Hidup Calon Personil Tim Pengelolaan Kontrak PBJ
10 Dokumen Pengadaan Barang/Jasa11 Data dan Informasi Pelaksana PBJ
12 Dokumen Laporan dan Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan PBJ
13 Data & Informasi dari sumber lain yang berkaitan dengan reputasi dan Kredibilitas pelaksana PBJ
Tanggal uji kompetensi Lokasi Keterangan27 Februari - 01 Maret 2017 Kendari Telah terlaksana13 - 15 Maret 2017 LKPP Telah terlaksana17 – 24 Maret 2017 LKPP Telah Terlaksana29 - 31 Maret 2017 Sumbawa Telah Terlaksana10 - 12 April 2017 LKPP Telah Terlaksana
JADWAL UJI KOMPETENSI
201710 - 12 April 2017 LKPP Telah Terlaksana25 - 27 April 2017 Cirebon Telah Terlaksana08 - 10 Mei 2017 LKPP Telah Terlaksana22 -23 Mei 2017 Makasar Telah Terlaksana17 – 19 Juli 2017 OKU Telah Terlaksana01– 03 Agustus 2017 LKPP Telah Terlaksana11, 14, 15 Agustus 2017 LKPP (Muda) Telah Terlaksana21 – 23 Agustus 2017 Denpasar Telah Terlaksana
2017
Tanggal uji kompetensi Lokasi Keterangan
6 - 8 September 2017 Makassar Telah terlaksana
12 – 13 September 2017 Jakarta danBandung
Telah terlaksana
JADWAL UJI KOMPETENSI
2017
4 – 6 Oktober 2017 LKPP Rencana
19 – 20 Oktober 2017 Bandung Rencana
13 – 15 November 2017 LKPP Rencana
Informasi lebih lanjut, dapat menghubungi :Email : [email protected]
Call Center : 021-29935577 / 144
Penjadwalan Ujian : 081219403360
Website : ppsdm.lkpp.go.id
Informasi lebih lanjut, dapat menghubungi :Email : [email protected]
Call Center : 021-29935577 / 144
Penjadwalan Ujian : 081219403360
Website : ppsdm.lkpp.go.id
Tanya Jawab• Rino (tanjung Pinang)1. Apakah jabfung bersifat permanen?mekanisme
perpindahannya seperti apa?2. Di daerah jabfung ada gol Iic, sementara 2023 harus
serkom.3. Auditor dapat merangkap sebagai jabfung bpj
tidak?4. Apabila sudah 80% dengan portofolio harus dengan
tes tertulis atau tidak?5. Apakah ada waktu masa untuk portofolio?
• Rino (tanjung Pinang)1. Apakah jabfung bersifat permanen?mekanisme
perpindahannya seperti apa?2. Di daerah jabfung ada gol Iic, sementara 2023 harus
serkom.3. Auditor dapat merangkap sebagai jabfung bpj
tidak?4. Apabila sudah 80% dengan portofolio harus dengan
tes tertulis atau tidak?5. Apakah ada waktu masa untuk portofolio?
• Malfihendry (padang)1. Apakah formasi asesor masuk dalam bkpsdm
atau ulp?2. Bagaimana mekanisme ujikom di daerah?3. Apakah bisa 1 orang melakukan lebih dari
satu skema okupasi?4. Prosedur inpassing untuk pejabat struktural?
• Malfihendry (padang)1. Apakah formasi asesor masuk dalam bkpsdm
atau ulp?2. Bagaimana mekanisme ujikom di daerah?3. Apakah bisa 1 orang melakukan lebih dari
satu skema okupasi?4. Prosedur inpassing untuk pejabat struktural?
• David Y(Bangka belitung)1. 7 Asesor BNSP namun bukan PBJ, bagaimana
untuk mendapatkan kompetensi PBJ bagiAsesor?
2. Apakah Asesor kami dapat melakukan ujikomPBJ?
• David Y(Bangka belitung)1. 7 Asesor BNSP namun bukan PBJ, bagaimana
untuk mendapatkan kompetensi PBJ bagiAsesor?
2. Apakah Asesor kami dapat melakukan ujikomPBJ?
• Jabfung PBJ tidak harus selamanya dijabfungPBJ, dapat berpindah struktural denganmekanisme pembebasan sementara.
• Yang dijadikan Jabfung yg IIIa terlebih dahulu,untuk yg saat ini IIc, nanti menggunakanperpindahan dari jabfung lain pada saatgolnya telah sesuai
• Mulai saat ini sudah dipetakkan SDM PBJ• Apakah JF PBJ dapat merangkap, JF yang
dapat merangkap hanya beberapa JF, misalnyapeneliti, untuk JF PBJ tidak dapat merangkap
• Jabfung PBJ tidak harus selamanya dijabfungPBJ, dapat berpindah struktural denganmekanisme pembebasan sementara.
• Yang dijadikan Jabfung yg IIIa terlebih dahulu,untuk yg saat ini IIc, nanti menggunakanperpindahan dari jabfung lain pada saatgolnya telah sesuai
• Mulai saat ini sudah dipetakkan SDM PBJ• Apakah JF PBJ dapat merangkap, JF yang
dapat merangkap hanya beberapa JF, misalnyapeneliti, untuk JF PBJ tidak dapat merangkap
• Pada sistem e-formasi ada pilihan jabfungPPBJ
• Inpassing untuk struktural, tidak harus saat initerlibat di pengadaan, yang terpenting pernahterlibat di bidang pengadaan, namun untukpersyaratan lainnya sama dengan persyaratanpada umumnya
• Pada sistem e-formasi ada pilihan jabfungPPBJ
• Inpassing untuk struktural, tidak harus saat initerlibat di pengadaan, yang terpenting pernahterlibat di bidang pengadaan, namun untukpersyaratan lainnya sama dengan persyaratanpada umumnya
• Uji kompetensi pilihan, misalnya portofoliotelah lengkap cukup dengan portofolio,namun kalau portofolio belum memenuhimaka dilakukan dengan tes tertulis
• Portofolio yang diakui ialah pengalamansetelah tahun 2010
• Uji kompetensi pilihan, misalnya portofoliotelah lengkap cukup dengan portofolio,namun kalau portofolio belum memenuhimaka dilakukan dengan tes tertulis
• Portofolio yang diakui ialah pengalamansetelah tahun 2010
• Mekanisme ujikom di daerah: BKDmengajukan surat permohonanpenyelenggaraan ujikom, pada suratdiinformasikan waktunya, pembiayaannya,setelah pengajuan LKPP akan melakukanverifikasi kelengkapan persyaratan,kelengkapan sarana
• 1 orang dapat mengikuti ujikom denganberbagai skema okupasi
• Mekanisme ujikom di daerah: BKDmengajukan surat permohonanpenyelenggaraan ujikom, pada suratdiinformasikan waktunya, pembiayaannya,setelah pengajuan LKPP akan melakukanverifikasi kelengkapan persyaratan,kelengkapan sarana
• 1 orang dapat mengikuti ujikom denganberbagai skema okupasi
• Persyaratan Asesor Kompetensi PBJ: selainmemiliki sertifikat Asesor Kompetensi, makaharus memiliki sertifikat PBJ tk. Dasar,memiliki pengalaman di bidang PBJ
• Persyaratan Asesor Kompetensi PBJ: selainmemiliki sertifikat Asesor Kompetensi, makaharus memiliki sertifikat PBJ tk. Dasar,memiliki pengalaman di bidang PBJ
• Sumardi (Bekasi)1. Bagaimana ujikom inpassing untuk Gol IIId?2. Bagaimana dengan diklat
pembentukan?karena masih ada yang belummengikuti diklat pembentukan.
• Sumardi (Bekasi)1. Bagaimana ujikom inpassing untuk Gol IIId?2. Bagaimana dengan diklat
pembentukan?karena masih ada yang belummengikuti diklat pembentukan.
• (Jogjakarta)1. Bagaimana untuk pegawai yg Gol IIIa, namun
belum pernah naik pangkat, bagaimanaprosedur mengajuan inpassingnya?
2. Apakah ada syarat untuk pengisian formasi?
• (Jogjakarta)1. Bagaimana untuk pegawai yg Gol IIIa, namun
belum pernah naik pangkat, bagaimanaprosedur mengajuan inpassingnya?
2. Apakah ada syarat untuk pengisian formasi?
• Danang (Kulonprogo)1. Usulan: surat undangan ditujukan untuk
bupati2. Kelembagaan; di daerah kami LPSE dibawah
kominfo, ada perka LKPP yang menyatakanLPSE yg tidak dapat digabung dengan ULP,mohon penjelasan?
3. Apakah formasi hanya menyebutkanjumlahnya saja atau sudah dengan tingkatjabatan?
4. Hal yg perlu disampaikan: sesuai denganPMK terkait kompensasi, apakah adakemudahan yg diberikan dalam ujikom?
5. Diperlukan simulasi perhitungan angkakredit.
6. Apabila pegawai sudah S1, namun belumterdata, apakah dapat diusulkan ujikom?
• Danang (Kulonprogo)1. Usulan: surat undangan ditujukan untuk
bupati2. Kelembagaan; di daerah kami LPSE dibawah
kominfo, ada perka LKPP yang menyatakanLPSE yg tidak dapat digabung dengan ULP,mohon penjelasan?
3. Apakah formasi hanya menyebutkanjumlahnya saja atau sudah dengan tingkatjabatan?
4. Hal yg perlu disampaikan: sesuai denganPMK terkait kompensasi, apakah adakemudahan yg diberikan dalam ujikom?
5. Diperlukan simulasi perhitungan angkakredit.
6. Apabila pegawai sudah S1, namun belumterdata, apakah dapat diusulkan ujikom?
• Ujikom inpassing: misalnya IIId, caranyadengan mengumpulkan portofolio sebanyak11 UK, kalau sudah lengkap dapat masukmenjadi jf pbj muda, namun apabila belummemenuhi portofolio, harus dengan testertulis
• Diklat pembentukan tetap diperlukan, karenauntuk naik pangkat harus diklat pembentukanterlebih dahulu
• Ujikom inpassing: misalnya IIId, caranyadengan mengumpulkan portofolio sebanyak11 UK, kalau sudah lengkap dapat masukmenjadi jf pbj muda, namun apabila belummemenuhi portofolio, harus dengan testertulis
• Diklat pembentukan tetap diperlukan, karenauntuk naik pangkat harus diklat pembentukanterlebih dahulu
• Untuk ikut inpassing memang harus pernahnaik pangkat terlebih dahulu
• Untuk penambahan maka dihitungnyapengusulannya 2x jumlah kekurangankebutuhan
• Jumlah usulannya perjenjang• LKPP siap untuk mensosialisasikan JF PPBJ di
daerah• Kompensasi jabfung: selain gaji pokok, ada
tukin, untuk didaerah ada tunjangan pokok,tunj. Kinerja fungsional, dan dapatditambahkan tunjangan perbaikanpenghasilan
• Untuk ikut inpassing memang harus pernahnaik pangkat terlebih dahulu
• Untuk penambahan maka dihitungnyapengusulannya 2x jumlah kekurangankebutuhan
• Jumlah usulannya perjenjang• LKPP siap untuk mensosialisasikan JF PPBJ di
daerah• Kompensasi jabfung: selain gaji pokok, ada
tukin, untuk didaerah ada tunjangan pokok,tunj. Kinerja fungsional, dan dapatditambahkan tunjangan perbaikanpenghasilan
• PMK hanya mengikat APBN, dan untuk APBDtetap diperbolehkan namun diperkuat denganperaturan/keputusan kepala daerah
• Pada revisi perpres, jabfung diposisikan sejakperencanaan pengadaan, Unit Kerja dapatmeminta bantuan JF PPBJ
• S1 belum IIIa belum menjadi JFPPBJ
• PMK hanya mengikat APBN, dan untuk APBDtetap diperbolehkan namun diperkuat denganperaturan/keputusan kepala daerah
• Pada revisi perpres, jabfung diposisikan sejakperencanaan pengadaan, Unit Kerja dapatmeminta bantuan JF PPBJ
• S1 belum IIIa belum menjadi JFPPBJ
• Usulan surat kami terima• LPSE dan ULP digabungkan ialah untuk
mempermudah dalam proses pengadaan,namun penggabungannya tetap berbedasubbidang/bidang.
• Usulan surat kami terima• LPSE dan ULP digabungkan ialah untuk
mempermudah dalam proses pengadaan,namun penggabungannya tetap berbedasubbidang/bidang.