kebijakan umum anggaran pendapatan dan …kabupaten kepulauan mentawai tahun 2017-2022 untuk...
TRANSCRIPT
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN 2020
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2019
NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAIDENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR :GP /Vf /BAPPEDA NOMOR i f tL / 0 9 /PB -D P R D /2019 TANGGAL : H NOVEMBER 2019
TENTANG
KEBIJAKAN UMUMANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
Yang b e rta n d a tan g an di 1. a. Nam a
J a b a ta n A lam at K antor
b. Nam a J a b a ta n A lam at K antor
baw ah ini:YUDAS SABAGGALET.B upati K epulauan M entawai J l. Raya T uapeja t KM 5 T uapejat KORTANIUS SABELEAKE.Wakil B upati K epulauan M entawai J l. Raya T uapeja t KM 5 T uapejat
B ertindak se lak u d a n a ta s n am a Pem erin tah K abupaten K epulauan M entawai
2. a. Nam aJ a b a ta n A lam at K antor
b. Nama J a b a ta n A lam at K antor
c. N am a J a b a ta n A lam at K antor
YOSEP, A.Md.K etua DPRD K abupaten K epulauan M entawai JL Raya T uapeja t KM 4 T uapejat JAKOP SAGURUK, S.E.W akil K etua DPRD K epulauan M entawai J l. Raya T uapejat KM 4 T uapeja t ISAR TAILELEU, S.Th.Wakil K etua DPRD K epulauan M entawai JL Raya T uapeja t KM 4 T uapeja t
Sebagai P im pinan DPRD bertindak se laku d an a ta s n am a Dewan Perw akilan R akyat D aerah (DPRD) K abupaten K epulauan M entawai
D engan ini m en y a tak an bahw a dalam ran g k a p e n y u su n an Anggaran P en d ap atan d an B elanja D aerah (APBD) d iperlukan K ebijakan U m um APBD yang d isepaka ti b e rsam a a n ta ra DPRD dengan Pem erin tah D aerah u n tu k se lan ju tnya d ijad ikan sebagai d a sa r p e n y u su n an Prio ritas dan Plafon A nggaran S em en ta ra APBD T ah u n A nggaran 2020.
B erd asa rk an ha l te rse b u t di a ta s , p a ra p ihak sep ak a t te rh ad ap kebijakan um um APBD yang m eliputi a su m si-a su m si d a sa r dalam pen y u su n an R ancangan A nggaran P en d ap atan d an B elanja D aerah (RAPBD) T ahun A nggaran 2020. K ebijakan p en d ap a tan , be lan ja d an pem biayaan daerah m enjadi d a sa r da lam p e n y u su n a n Prioritas d an Plafon A nggaran Sem entara dan RAPBD T ah u n A nggaran 2020.
Secara lengkap K ebijakan U m um APBD K abupaten K epulauan M entawai T ah u n A nggaran 2020 d isu su n dalam lam piran yang m enjadi s a tu k e sa tu an yang tid ak te rp isa h k a n dengan Nota K esepakatan ini.
D em ikian Nota K esepakatan ini d ib u a t u n tu k d ijad ikan d a sa r dalam p e n y u su n an P rio ritas d an Plafon A nggaran S em en ta ra (PPAS) T ahun A nggaran 2020.
T uapejat, 0 November 2019
PEMERINTAHKABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
se laku ,PIHAK PERTAMA
PIMPINANDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI selaku,
ISAR TAILELEU, S.Th. WAKIL KETUA
1
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2020
PENDAHULUAN
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) menjadi rangkaian
tahapan penyusunan RAPBD pada tahun rencana. Penyusunan ini
diawalai dengan rangkaian pelaksanaan musrenbang mulai dari
tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten sehingga ditetapkannya
RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2020 melalui Peraturan
Bupati Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Tahun 2020. Selanjutnya penyusunan RAPBD Tahun 2020
didahului dengan penyampaian KUA dan PPAS yang akan disepakati
bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD yang tertuang dalam
nota kesepakatan.
Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat
kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai bagian dari
perencanaan pembangunan nasional, maka pembangunan di
Kabupaten Kepulauan Mentawai memperhatikan dan mendukung arah
kebijakan pembangunan nasional dan propinsi. Sinkronisasi kebijakan
pemerintah daerah dan pemerintah salah satunya diwujudkan dalam
penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) yang akan disepakati bersama antara
pemerintah daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020.
2
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2020
PENDAHULUAN
Perencanaan pembangunan menjadi bagian penting dalam
menganalisis permasalahan/isu pembangunan sehingga didapatkan
penanganan skala prioritas pembangunan yang langsung menyentuh
inti/fundamental pembangunan yang menghasilkan kebermanfaatan
bagi masyarakat secara umum.
Penentuan prioritas penanganan pembangunan daerah tidak lepas
dari respon terhadap kondisi permasalahan dan tantangan
pembangunan yang telah dilaksanakan, hal ini menjadi isu strategis
pembangunan daerah tahun 2020 , antara lain:
1. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia.
Indikator dari rendahnya kualitas sumber daya manusia dapat
dilihat dari capaian kinerja beberapa aspek antara lain rata lama
sekolah sebesar 6,69 tahun (tamatan SD/sederajat), angka harapan
hidup sebesar 64,37 tahun (dibawah capaian rata-rata propinsi dan
nasional), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 59,25
persen (dibawah capaian rata-rata propinsi dan nasional).
2. Masih tingginya persentase penduduk miskin.
Persentase penduduk miskin di Kepulauan Mentawai Tahun 2018
sebesar 14,46 persen atau sekitar 12.900 jiwa.
3. Memiliki potensi pengembangan pariwisata yang besar tetapi belum
terkelola dengan baik.
Masih rendahnya kontribusi sektor jasa dalam pertumbuhan
ekonomi masyarakat, hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor
jasa dalam PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai hanya sebesar
0,77 persen.
3
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2020
PENDAHULUAN
4. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam untuk
peningkatan ekonomi masyarakat.
Hasil kekayaan alam yang menjadi sumber kehidupan ekonomi
masyarakat berasal dari pertanian, perkebunan, perikanan tanpa
ada pengolahan yang menciptakan nilai tambah bagi peningkatan
ekonomi masyarakat, ini dapat dilihat dari kontribusi industri
pengolahan dalam PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai hanya
sebesar 2,84 persen.
Dalam merumuskan dan mengerucutkan prioritas pembangunan
yang dinarasikan dalam sebuah tema pembangunan tentunya
memperhatikan berbagai aspek, sehingga mencakup dan
mengakomodir berbagai sektor kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
Struktur ekonomi yang berorientasi pada sektor primer belum
memberian dampak yang signifikan dalam peningkatan ekonomi
masyarakat di Kepulauan Mentawai, melihat potensi pengembangan
sektor jasa melalui pengembangan ciri khas Mentawai sebagai daerah
wisata bahari/kepulauan maka sudah saatnya untuk memulai
mengembalikan pengembangan ekonomi daerah melalui
pengembangan pariwisata Mentawai dengan tema pembangunan tahun
2020 adalah Pembangunan Pariwisata Mentawai “Menuju Pariwisata
Kelas Dunia”.
Pembangunan pariwisata akan memberikan multiplier effect atau
efek pengganda bagi bertumbuhnya sektor lain. Sektor pariwisata
sebagai prioritas program percepatan pembangunan akan
membutuhkan dukungan sektor lain secara langsung ataupun tidak
4
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2020
PENDAHULUAN
langsung, sehingga dengan sendirinya akan menggerakkan roda dan
meningkatkan ekonomi masyarakat hal ini sesuai dengan amanat
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan pada
pasal 4 dijelaskan bahwa kepariwisataan bertujuan untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan
rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran.
Prioritas pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPJMD
Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022 untuk perencanaan
pembangunan dalan RKPD Tahun 2020 dikerucutkan menjadi 3
prioritas pembangunan antara lain:
1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Pengembang sumber daya manusia Indonesia adalah bagian dari
proses dan tujuan dalam pembangunan nasional. Pembangunan
sumber daya manusia sebagai investasi jangka panjang yang secara
makro akan memperbaiki fundamental karakteristik bangsa. Upaya
meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), baik manusia
sebagai insan maupun sebagai sumber daya pembangunan terasa
semakin penting dalam rangka mewujudkan struktur perkonomian
yang kokoh, mandiri dan andal sehingga menjadi modal dalam
meningkatkan daya saing sumber daya nasional. Pengembangan
pariwisata yang menjadi leading sektor pengembangan ekonomi
Kepulauan Mentawai dalam jangka panjang akan menempatkan
peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pilar
pembangunan ekonomi daerah. Beasiswa bagi masyarakat yang
ingin meningkatkan jenjang pendidikan ke S1 dan S2 baik itu
5
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2020
PENDAHULUAN
umum maupun yang telah bekerja (PNS dan non PNS) menjadi
prioritas peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selain itu,
pemberian pelatihan, kursus, pendidikan kewirausahaan juga
menjadi prioritas pembangunan daerah tahun 2020. Pembangunan
MCK rumah tangga diprioritaskan di daerah tujuan wisata
Mapadegat dan Madobag. Penyediaan air baku dan air bersih
merupakan wujud pencapaian sasaran RPJMD dalam rangka
optimalisasi pendayagunaan sumber daya air yang masuk dalam
dasa cita Mentawai Mantap. Peningkatan kapasitas SPAM di
Madobag dan 9 SPAM lainnya. Selain itu, pembangunan air minum
berbasis masyarakat (Pamsimas) akan dialokasikan melalui APBD.
Jaminan kesehatan bagi masyarakat dan peningkatan cakupan
akses layanan kesehatan bagi masyarakat serta penyediaan sarana
dan prasarana pelayanan sosial pendidikan dan kesehatan.
2. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi
Pengembangan sektor pariwisata dilaksanakan melalui dua
pendekatan, yaitu pengembangan pariwisata berbasis masyarakat
dan pembangunan pariwisata berbasis investor. Pembangunan
pariwisata berbasis investor didorong melalui Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK) Pariwisata di Kecamatan Siberut Barat Daya seluas
800 ha, sedangkan pengembangan pariwisata daerah melalui
pengembangan destinasi wisata Madobag, Muntei, Mapadegat, dan
Katiet. Selain itu juga mendorong desa dalam mengembangkan
potensi pariwisata skala desa. Untuk mendukung itu tentunya juga
dibutuhkan pengembangan sektor produktif lainnya, yaitu
6
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2020
PENDAHULUAN
Pengembangan kawasan pertanian terpadu menjadi prioritas
pengembangan ekonomi masyarakat. Kawasan pangan (Saibi,
Sotboyak, Saureinu, Sagitsi, Nemnemleleu, Saumanganya, Makalo,
Malakopa, Maileppet). Kawasan holtikultura (SP II dan Goisooinan),
kawasan perkebunan kelapa (Sagulubbeg, Pasakiat Taileleu,
Taraet). Selain itu juga pengembangan perikanan budidaya melalui
pengadaan KJA di Sikakap, pengolahan ikan di Dusun Bose,
budidaya kepiting di Katurei. Pengembangan industri sagu di
Muntei, industri kelapa di Taraet dan industri bambu di Madobag.
3. Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Kualitas Lingkungan
Prioritas pembangunan infrastruktur melalui Trans Mentawai
dengan rata-rata alokasi anggaran 100 miliar rupiah. Panjang jalan
Trans Mentawai yang belum terbangun sepanjang 199,96 km
menjadi prioritas pembangunan infrastruktur hingga tahun 2022.
Selain Trans Mentawai, pembangunan jalan lingkungan antar desa
dan antar dusun juga dianggarkan melalui percepatan
pembangunan infrastruktur perdesaan untuk 24 desa. Selain
infrastruktur jalan, moda transportasi antar pulau akan
diperlancar dengan pengadaan 1 unit kapal besi antar pulau.
Begitu juga mendorong pembangunan beberapa pelabuhan dan
Bandara Peipei untuk konektivitas dalam mendukung pariwisata di
Kepulauan Mentawai.
7
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2020
PENDAHULUAN
1.2 Tujuan Penyusunan KUA
Tujuan dari penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2020 adalah:
1. Sebagai asumsi dasar dalam penyusunan RAPBD Kabupaten
Kepulauan Mentawai Tahn 2020.
2. Memberikan arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan
daerah yang dijadikan acuan dalam penyusunan RAPBD
Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2020.
3. Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam
penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan
akuntabel.
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) dan RAPBD Kabupaten Kepulauan
Mentawai Tahun 2020.
3. Dasar (hukum) penyusunan KUA
Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2020 sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
8
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2020
PENDAHULUAN
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011;
9
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2020
PENDAHULUAN
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun
2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun
2015 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten
Kepulauan Mentawai Tahun 2015-2035.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 47
Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah.
19. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 32 Tahun
2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Kepulauan Mentawai Tahun 2020.
10
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2020 KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2018
Target pertumbuhan ekonomi nasional sebagai salah satu asumsi
makro penyusunan APBN Tahun 2020 sebesar 5,3-5,5 persen menjadi
dasar bagi pemerintah dalam mengalokasikan keuangan sebagai
transfer pusat kepada daerah. Pengalokasian anggaran menjadi
prasyarat utama dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah
agar lebih terukur dan dapat dicapai, karena formulasi kerangka
ekonomi dan pendanaan daerah merupakan salah satu elemen vital
dalam proses perencanaan daerah dan dipastikan akan mendukung
tercapainya tujuan pembangunan daerah di tahun rencana, dengan
menggunakan prinsip penganggaran berbasis hasil (money follow
program priority).
Rancangan kerangka ekonomi dan keuangan daerah Kabupaten
Kepulauan Mentawai mendeskripsikan kondisi riil perekonomian
Kepulauan Mentawai selama 5 tahun terakhir, selain membandingkan
capaian indikator daerah dengan capaian indikator secara nasional
juga menjadi dasar dan bahan pertimbangan dalam memproyeksikan
target indikator makro pembangunan daerah untuk tahun 2020.
Capaian kinerja pembangunan daerah secara makro tahun 2018
sebagaimana tertuag dalam RPJMD menunjukkan kemjuan yang
signifikan, artinya indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai
indikator kinerja utama daerah dengan rata-rata pencapaian kinerja
11
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2020 KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
kategori sedang atau dengan capaian kinerja sebesar 74 persen. Dilihat
dari tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari persentase
penduduk miskin mengalami penurunan dari 15,12 pada tahun 2016
turun menjadi 14,44 persen pada tahun 2018. Indeks Pembangunan
Manusia mengalami peningkatan dari 58,27 pada tahun 2016 naik
menjadi 60,28 pada tahun 2018. Selain itu pada tahun 2019,
pemerintah daerah juga telah mendapatkan capaian kinerja antara lain
keberhasilan dalam tata kelola pemerintahan yang dapat
dipertahankan, capaian yang diperoleh tahun 2018 antara lain
penilaian akuntabilitas kinerja pemerintah daerah memperoleh nilai B,
begitu juga dalam pengelolaan keuangan daerah berdasarkan laporan
hasil pemeriksaan BPK, pemerintah daerah mendapat opini WTP
(Wajar Tanpa Pengecualian).
Berbagai capaian tersebut menjadi stimulus dan membangkitkan
rasa optimistis dalam menghadapi tahun 2020 yang tentunya dengan
tantangan perkembangan dan kondisi ekonomi yang berbeda.
2.1.1 Kondisi Ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai
Pertumbuhan ekonomi nasional yang tertuang dalam APBN tahun
2019 diproyeksikan ditutup hingga akhir tahun pada angka 5,3 persen.
Seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional, kondisi perekonomian
daerah juga menunjukkan perbaikan yang diproyeksikan juga
bertumbuh yaitu pada angka 5,5 persen. Perkembangan ekonomi
nasional juga direncanakan secara pruden, hal ini disebabkan masih
gencarnya perang dagang antara dua negara besar AS-Tiongkok yang
12
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2020 KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi ekonomi
nasional, begitu juga dengan potensi kenaikan harga bahan bakar
minyak yang diakibatkan kerusakan kilang minyak di Saudi Arabia.
a. Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai proses perubahan
kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju
keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan
ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas
produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk
kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi
merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam
kehidupan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan
pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah
perekonomian dalam selang waktu tertentu. Semakin tinggi tingkat
pertumbuhan ekonomi maka semakin cepat proses pertambahan
output wilayah sehingga prospek perkembangan wilayah semakin baik.
Dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi daerah, masih
menggunakan pendekatan produksi ataupun pengeluaran berdasarkan
harga konstan 2010 agar tidak terjadi bias analisis yang diakibatkan
oleh pergerakan harga komoditas. Perkembangan tingkat pertumbuhan
ekonomi Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 5 tahun terakhir
(2013-2017) mengalami penurunan yaitu sebesar 5,77 persen pada
tahun 2013 turun menjadi 4,92 persen pada tahun 2018. Capaian ini
jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi di Propinsi
Sumatera Barat dan Nasional tidak begitu jauh berbeda, hal ini juga
13
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2020 KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
mengindikasikan adanya pengaruh ekonomi secara nasional dan
berdampak pada kondisi ekonomi di daerah.
Gambar 2.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2014-2018
Sumber : Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Angka, 2019
Gambar 2.1 menunjukkan capaian pertumbuhan ekonomi
Kepulauan Mentawai berada diatas capaian secara Nasional, walaupun
masih berada dibawah capaian pertumbuhan ekonomi di Propinsi
Sumatera Barat.
Berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, dapat dilihat
bahwa struktur perekonomian Kabupaten Kepulauan Mentawai
ditopang oleh sektor pertanian dengan kontribusi sektoral sebesar
48,62 persen. Secara keseluruhan komponen penyusun PDRB
Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017 didominasi oleh 3 sektor
utama antara lain Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 48,62
persen, Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 12,33 persen,
5.55
5.2
5.02 5.13
4.925.02
4.7
5.035.07
5.17
2014 2015 2016 2017 2018
Kab. Kep. Mentawai Prop. Sumatera Barat Indonesia
14
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2020 KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
Konstruksi sebesar 12,10 persen dan Transportasi {ergudangan
sebesar 10,89 persen.
Gambar 2.2 Kontribusi Sektoral PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017
Sumber : Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Angka, 2018
Kontribusi sektor pertanian perkebunan kehutanan dan perikan
menjadi pilar utama yang membangun ekonomi masyarakat Mentawai,
hal ini menjadi wajar karena Kepulauan Mentawai memiliki kekayaan
alam yang berlimpah sehingga kebutuhan kehidupan sehari-hari
langsung mereka dapatkan dan olah dari alam.
Dilihat dari perkembangan struktur ekonomi di Kepulauan
Mentawai selama kurun waktu 2013-2017 menunjukkan terjadi
perubahan struktur ekonomi dari struktur ekonomi pertanian ke
struktur ekonomi jasa, walaupun kenaikannya belum signifikan,
namun memiliki arti bahwa masyarakat mulai beralih ke struktur
Pertanian, Perkebunan,
Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan;
48.62%
1.73%2.84%
0.03%0%
Konstruksi; 12.10%
Perdagangan Besar dan Eceran;
12.33%
Transportasi dan Pergudangan;
10.88%
0.77%0.80%
0.12%
0.88% 0.04%
Administrasi Pemerintahan;
6.35%
1.08% 0.58% 0.82%Pertanian, Perkebunan, Kehutanan,Perburuan, dan Perikanan
Pertambangan dan Penggalian
Industri Pengolahan
Pengadaan Listrik dan Gas
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,Limbah dll
Konstruksi
Perdagangan Besar dan Eceran
Transportasi dan Pergudangan
Penyediaan Komodasi dan MakanMinum
15
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2020 KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
ekonomi yang lebih modern. Kondisi ini sesuai dengan teori perubahan
struktural Todaro yang menyebutkan bahwa teori perubahan
struktural menitikberatkan pada mekanisme transformasi ekonomi
yang dialami oleh negara sedang berkembang yang semula lebih
bersifat subsisten dan menitikberatkan pada sektor pertanian menuju
ke struktur perekonomian yang lebih modern dan sangat di dominasi
oleh sektor industri dan jasa (Todaro, 1999).
Gambar 2.3 menunjukkan bahwa perkembangan distribusi
sektoral pertanian, kehutanan, dan perikanan dalam kurun waktu 5
tahun mengalami penurunan yaitu sebesar 50,29 persen pada tahun
2013 turun menjadi 48,62 persen pada tahun 2017, namun sebaliknya
untuk sektor jasa seperti konstruksi mengalami kenaikan yaitu sebesar
11,11 persen pada tahun 2013 naik menjadi 12,10 persen pada tahun
2017. Sektor transportasi dan pergudangan juga mengalami kenaikan
yaitu sebesar 9,79 pada tahun 2013 naik menjadi 10,89 pada tahun
2017. Begitu juga sektor pendukung pariwisata yaitu penyediaan
akomodasi dan makan minum juga mengalami kenaikan yaitu sebesar
0,63 persen pada tahun 2013 naik menjadi 0,77 pada tahun 2017. Hal
ini menjadi angin positif bagi pemerintah daerah dalam melihat tren
perkembangan struktur ekonomi di Kepulauan Mentawai sehingga
intervensi kebijakan akan jauh lebih efektif dan efesien.
16
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2020 KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
Gambar 2.3 Perkembangan Distribus Sektoral PDRB
Kabupaten Kepulaua Mentawai, 2013-2017
Sumber : Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Angka, 2018
Pola dan struktur ekonomi Kepulauan Mentawai dilihat dengan
menggunakan Tipologi Sektor (Klassen) untuk melihat kekuatan
dimasing-masing sektor yang dibagi dalam 4 kuadran yaitu sektor
prima, sektor potensial, sektor berkembang, sektor terbelakang.
Penentuan kategori tersebut didasarkan pada laju pertumbuhan
17
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2020 KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
kontribusi sektoralnya dan rata-rata kontribusi sektoralnya terhadap
PDRB.
Dari tabel 2.1 tersebut dapat diketahui sektor prima merupakan
sektor lapangan usaha yang unggul dari sisi rata-rata laju
pertumbuhan dan unggul pula dari sisi rata-rata kontribusinya.
Adapun sektor berkembang merupakan sektor lapangan usaha unggul
dari sisi rata-rata pertumbuhannya namun secara rata-rata kontribusi
masih lebih rendah. Pada sisi lain, sektor potensial adalah unggul dari
sisi rata-rata kontribusi namun masih rendah dari sisi rata-rata laju
pertumbuhan. Sedangkan sektor terbelakang merupakan sektor yang
rendah dari sisi rata-rata kontribusi maupun rata-rata laju
pertumbuhan.
Tabel 2.1 Tipologi Sektor PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017
Lapangan Usaha
Kab. Kepulauan Mentawai
Propinsi Sumatera Barat
Tipologi Sektor Kontribusi
(kkkm) Pertumbuhan (lkkm)
Kontribusi (kpsb)
Pertumbuhan (lpsb)
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan
48,62 6,76 23,55 7,09 Sektor
Potensial
Pertambangan dan Penggalian
1,73 1,51 4,26 2,77 Sektor
Terbelakang
Industri Pengolahan 2,84 11,39 9,71 5,27 Sektor
Berkembang Pengadaan Listrik dan Gas
0,03 5,73 0,11 15,97 Sektor
Terbelakang Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dll
0 2,76 0,09 9,27 Sektor
Terbelakang
Konstruksi 12,1 17,1 9,32 9,88 Sektor Prima
Perdagangan Besar dan Eceran
12,33 14,18 15,05 10,57 Sektor
Berkembang Transportasi dan Pergudangan
10,88 14,77 12,64 10,91 Sektor
Berkembang Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
0,77 13,23 1,35 13,3 Sektor
Terbelakang Informasi dan Komunikasi
0,8 17,77 5,28 15,67 Sektor
Berkembang Jasa Keuangan dan Asuransi
0,12 13,32 3,09 6,6 Sektor
Berkembang
18
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2020 KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
Lapangan Usaha
Kab. Kepulauan Mentawai
Propinsi Sumatera Barat
Tipologi Sektor Kontribusi
(kkkm) Pertumbuhan (lkkm)
Kontribusi (kpsb)
Pertumbuhan (lpsb)
Real Astate 0,88 14,24 1,97 7,21 Sektor
Berkembang
Jasa Perusahaan 0,04 6,84 0,43 9,38 Sektor
Terbelakang Administrasi Pemerintahan
6,35 8,99 5,85 9,72 Sektor
Potensial
Jasa Pendidikan 1,08 1,18 4,13 17,44 Sektor
Terbelakang Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
0,58 10,45 1,33 14,15 Sektor
Terbelakang
Jasa Lainnya 0,82 16,86 1,84 13,55 Sektor
Berkembang Ket: kkkm : Kontribusi sektor Kabupaten Kepulauan Mentawai kpsb : Kontribusi sektor Propinsi Sumatera Barat lkkm :Laju pertumbuhan sektor Kabupaten Kepulauan Mentawai lpsb : Laju pertumbuhan sektor Propinsi Sumatera Barat
Secara keseluruhan hanya terdapat 1 sektor prima pada jenis
lapangan usaha kontruksi, hal ini didukung dengan alokasi
pembangunan fisik yang masih menjadi prioritas dalam perencanaan
pembangunan daerah di Kepulauan Mentawai. Terdapat 2 sektor
potensial pada jenis lapangan usaha pertanian, perkebunan,
kehutanan, perburuan, perikanan dan administrasi pemerintahan.
Terdapat 7 sektor berkembang yaitu lapangan usaha industri
pengolahan, perdagangan besar dan eceran, transportasi dan
pergudangan, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi,
real astate, jasa lainnya. Terdapat 7 sektor terbelakang yaitu lapangan
usaha Pertambangan dan Penggalian, Pengadaan Listrik dan Gas
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dll, Penyediaan
Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Perusahaan, Jasa Kesehatan dan
Kegiatan Sosial.
19
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2020 KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
b. Pendapatan Per Kapita
Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata
penduduk di suatu negara. Pendapatan per kapita didapatkan dari
hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah
penduduk negara tersebut. Pendapatan per kapita juga merefleksikan
PDB per kapita. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolok
ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara; semakin
besar pendapatan per kapitanya, semakin makmur negara tersebut.
Selain sebagai data pencapaian pembangunan daerah,
pendapatan per kapita juga dapat menjadi indikator penting dalam
pengambilan keputusan investasi daerah. Pendapatan per kapita yang
tinggi mengindikasikan tingginya daya beli masyarakat. Gambar 2.7
menunjukkan bahwa perkembangan pendapatan per kapita
masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai sudah sangat baik
yaitu berada di atas rata-rata pendapatan per kapita Propinsi
Sumatera Barat, walaupun masih berada di bawah pendapatan per
kapita nasional.
Secara umum gambaran pendapatan perkapita Kabupaten
Kepulauan Mentawai tahun 2014-2018 pada Gambar 2.4 mengalami
tren kenaikan. Tahun 2014 pendapatan perkapita masyarakat
Kepulauan Mentawai sebesar Rp.36,21 juta/kapita/tahun meningkat
menjadi 48,64 juta/kapita/tahun pada tahun 2018. Jika dibandingkan
tren kenaikan pendapatan perkapita di kurun waktu yang sama antara
Kabupaten Kepulauan Mentawai, Propinsi Sumatera Barat dan
Indonesia menunjukkan bahwa pendapatan per kapita Kabupaten
20
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2020 KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
Kepulauan Mentawai berada diatas rata-rata pendapatan per kapita
Propinsi Sumatera Barat, namun secara nasional pendapatan
perkapita Kabupaten Kepulauan Mentawai masih dibawah rata-rata
pendapatan nasional.
Gambar 2.4 Pendapatan Per Kapita
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2014-2018
Sumber : Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Angka, 2019
Kenaikan pendapatan perkapita masyarakat di Kabupaten
Kepulauan Mentawai pada kenyataannya tidak berbanding lurus
dengan penurunan tingkat kemiskinan (tahun 2018 = 14,44 persen),
sehingga belum menjadi syarat utama bagi daerah bahwa pendapatan
per kapita menjadi ukuran keberhasilan pembangunan dan
kesejahteraan daerah.
c. Tingkat Kemiskinan
Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan
seseorang atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Kebutuhan dasar ini seperti makanan, pakaian, tempat berlindung,
36.21
39.81
42.82
46.2148.64
32.134.6
37.3
40.342.83
41.8
45.14
47.96
51.89
55.98
2014 2015 2016 2017 2018
Kab. Kep. Mentawai Prop. Sumatera Barat Indonesia
21
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2020 KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi yang layak, listrik. Peran
pemerintah daerah sangat vital dalam menyediakan akses layanan
publik jauh mudah dan murah bahkan gratis bagi masyarakat.
Program pembangunan yang telah berjalan di daerah hingga ke
desa sangat diyakini dapat mengangkat derajat kesejahteraan
masyarakat. Persoalan kemiskinan menjadi persoalan fundamental
berdirinya negara ini, sehingga apapun upaya pelaksanaan
pembangunan muaranya harusnya pemerataan dan kesejahteraan
masyarakat.
Gambar 2.5 Tingkat Kemiskinan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2014-2018
Sumber : Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Angka, 2018
Perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten Kepulauan
Mentawai kurun waktu 2013-2018 mengalami tren penurunan
walaupun secara agregat tidak signifikan. Jika dilihat Gambar 2.5
tingkat kemiskinan masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun
2013 sebesar 14,96 persen dan mengalami penurunan pada tahun
14.96 15.52 15.12 14.67 14.44
6.897.31 7.09 6.87 6.65
10.96 11.13 10.7210.12
9.66
6.50
7.50
8.50
9.50
10.50
11.50
12.50
13.50
14.50
15.50
2014 2015 2016 2017 2018
Kab. Kep. Mentawai Prop. Sumatera Barat Indonesia
22
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2020 KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
2018 sebesar 14,44 persen. Penurunan yang tidak signifikan ini
menjadi pertanda bahwa belum sistematisnya pemerintah daerah
dalam menyusun program kerja pengentasan kemiskinan.
Permasalahan kemiskinan yang komplek dan dengan basis data yang
belum terpadu dan terbaru menjadi permasalahan pokok dalam
mengalokasikan program kerja (pro poor) yang menyentuh langsung
persoalan masyarakat terutama masyarakat miskin.
Begitu juga jika dilihat dari perbandingan pencapaian penurunan
tingkat kemiskinan antara Kabupaten Kepulauan Mentawai, Propinsi
Sumatera Barat dan Nasional dapat dilihat pada Gambar 2.5
menunjukkan bahwa pencapaian tingkat kemiskinan Kabupaten
Kepulauan Mentawai masih berada jauh diatas pencapain penurunan
tingkat kemiskinan Propinsi Sumatera Barat dan secara Nasional. Pada
Tahun 2018 tingkat kemiskinan Propinsi Sumatera Barat sebesar 6,86
persen, Nasional sebesar 9,66 persen dan Kabupaten Kepulauan
Mentawai sebesar 14,44 persen.
Jika dianalisis lebih dalam lagi indikator kemiskinan sebagaimana
digambarkan pada Tabel 2.2 berikut.
Tabel 2.2 Indikator Kemiskinan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2014-2018
Indikator 2014 2015 2016 2017 2018
Indeks Keparahan Kemiskinan 0,55 0,71 0,60 0,70 0,61 Indeks Kedalaman Kemiskinan
2,21 2,83 2,56 2,58 2,42
Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)
223.814 235.987 263.793 280.695 294.284
Tingkat Kemiskinan (persen) 14,96 15,52 15,12 14,67 14,44
Jumlah Penduduk Miskin 12.580 13.160 13.090 12.950 12.990
23
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2020 KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
Tabel 2.2 menunjukkan perkembangan berbagai indikator
kemiskinan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Indeks Keparahan
Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan tren
kenaikan, pada tahun 2014 capaiannya sebesar 0,55 dan mengalami
kenaikan menjadi 0,61 pada tahun 2018. Peningkatan capaian indeks
keparahan kemiskinan ini mengindikasikan bahwa semakin tingginya
ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di Kepulauan
Mentawai.
Begitu juga dengan indikator indeks kedalaman kemiskinan di
Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu 2014-2018
menunjukkan tren peningkatan yaitu pada tahun 2014 sebesar 2,21
lalu meningkat pada tahun 2018 menjadi 2,42. Peningkatan ini berarti
kecenderungan rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin
menjauhi garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk
miskin juga semakin melebar. Kondisi ini menggambarkan perlunya
penanganan melalui program pembangunan yang komprehensif dan
didukung oleh berbagai pemangku kepentingan dalam percepatan
penanggulangan kemiskinan di Kepulauan Mentawai.
d. Rasio Gini
Tingginya pendapatan per kapita suatu daerah tidak akan berarti
jika pendapatan tersebut tidak tersebar merata bagi setiap penduduk.
Pemerataan pendapatan sangat penting sebagai bentuk hasil
pembangunan benar-benar dinikmati oleh setiap lapisan masyarakat.
Ukuran yang lazim digunakan untuk mengukur pemerataan
pendapatan adalah rasio gini. Jika nilai rasio gini bernilai 0 maka
24
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2020 KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
dikatakan pemerataan pendapatan sempurna, namun jika rasio gini
bernilai 1 maka dikatakan ketimpangan pendapatan sempurna.
Gambar 2.6 Rasio Gini
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2013-2017
Sumber : Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Angka, 2018
Gambar 2.6 menunjukkan perkembangan rasio gini Kabupaten
Kepulauan Mentawai yang dapat dikatakan cukup baik. Walaupun
pencapaiannya selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuatif. Tahun
2013 Rasio Gini Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 0,33
mengalami penurunan hingga tahun 2017 menjadi sebesar 0,32.
Perbandingan pencapaian Rasio Gini Kabupaten Kepulauan Mentawai
dengan Propisi Sumatera Barat dan Nasional menunjukkan
perkembangan yang baik, bahwa pencapaian Rasio Gini Kabupaten
Kepulauan Mentawai dalam 5 tahun terakhir berada di bawah rata-
rata pencapaian Rasio Gini Nasional dan hanya terpaut 0,01 dari
pencapaian rata-rata Rasio Gini Propinsi Sumatera Barat (0,312).
0.33
0.31 0.31
0.32 0.32
0.351
0.332
0.3190.312 0.312
0.30
0.32
0.34
0.36
0.38
0.40
0.42
2013 2014 2015 2016 2017Kab. Kep. Mentawai Prop. Sumatera Barat Indonesia
25
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2020 KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
Secara umum pencapaian rasio gini Kabupaten Kepulauan
Mentawai 5 tahun terakhir masih dikategorikan pada tingkat
ketimpangan rendah (0<rasio gini<0,4).
2.2 Rencana Target Ekonomi Makro Tahun 2020
Arah kebijakan ekonomi daerah didasari dan dipengaruhi oleh
kondisi perekonomian secara global, nasional, maupun regional,
dimana kondisi tersebut harus bersinergi, linier, dan berintergrasi.
Sistem perekonomian senantiasa melibatkan pemerintah, swasta dan
masyarakat. Sejalan dengan semangat partisipasi dalam
pembangunan, maka pemerintah daerah berupaya menarik minat
investasi pelaku usaha melalui penciptaan peluang-peluang usaha di
berbagai sektor ekonomi.
Rencana target ekonomi makro daerah yang dapat dilihat dari
proyeksi pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita dan indeks gini
sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan
Mentawai antara lain:
a. Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai
diproyeksikan bertumbuh positif pada kisaran 5,3 hingga 5,8 dengan
asumsi tidak ada gejolak/resesi ekonomi global yang mempengaruhi
ekonomi nasional dan sangat berdampak pada daerah. Pertumbuhan
ekonomi ini tentunya masih disokong oleh kontribusi sektor pertanian,
perkebunan dan kehutanan lebih dari 50 persen. Selain itu sektor
26
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2020 KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
manufaktur dan jasa juga beriringan akan mengalami peningkatan
kontribusi dalam pembentukan PDRB tahun 2020.
b. Pendapatan perkapita
Pertumbuhan ekonomi yang mengalami kenaikan akan
berdampak pada kenaikan pendapatan perkapita suatu daerah dan
menjadi salah satu indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pendapatan perkapita yang mengalami kenaikan menjadi indikator
meningkatnya daya beli masyarakat secara makro. Proyeksi
pendapatan perkapita masyarakat di Kepulauan Mentawai
diproyeksikan mengalami peningkatan dengan kisaran
Indikator Makro
Satuan Realisasi Bertambah
/ Berkurang
Proyeksi
Tahun 2017 Tahun 2018
Tahun 2019*
Tahun 2020**
PDRB (Harga Berlaku)
Rp (dalam Juta)
4.098.045,72 4.210.462,1 112.416,38 4.565.231,2 4.801.754,32
PDRB (Harga Konstan)
Rp (dalam Juta)
2.741.873,53 2.830.826,7 88.953,17 2.971.226,7 3.014.788,04
Pertumbuhan Ekonomi
% 5,13 5,15 0,02 5,3 5,5
Indeks Gini % 0,33 0,32 0,01 0,3 0,2 Tingkat Pengangguran
% 1,96 2,27 0,31 0,7 0,55
Pendapatan Per Kapita
Juta Rp
46,21 47,0 0,79 52.91 56.27
27
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2020 ASUMSI–ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)
BAB III
ASUMSI–ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)
3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN
Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga
pada tahun 2020 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter
nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta
penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil. Harapan dan
keyakinan terhadap kondisi tersebut didasarkan pada proyeksi optimis
perbaikan perekonomian nasional seiring dengan perbaikan
pertumbuhan ekonomi dunia, meskipun tetap harus diwaspadai
gejolak ekonomi global.
Pada RAPBN 2020, pemerintah menetapkan pertumbuhan
ekonomi pada angka 5,3 persen. Hal ini didasari oleh kondisi ekonomi
golobal yang belum bisa diprediksi secara pasti. laju inflasi dijaga pada
tingkat 3,1 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan target inflasi
tahun lalu yang sebesar 3,5 persen. Inflasi akan tetap dijaga rendah
pada tingkat 3,1 persen untuk mendukung daya beli masyarakat.
Sementara itu, nilai tukar rupiah diproyeksikan berada dikisaran Rp
14.400 per dollar Amerika Serikat.
Asumsi makro di tingkat nasional yang menjadi tolok ukur daerah
dalam memproyeksikan indikator perekonomian di daerah adalah
sebagai berikut:
28
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2020 ASUMSI–ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)
Tabel 3.1
Asumsi Dasar Makro Indonesia, 2020
Indikator 2019 2020
Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,3 5,3
Inflasi (%) 2,5-3,5 3,1
Tingkat Bunga SPN 3 Bulan (%) 5,3 5,4
Nilai Tukar (Rp/US$) 14.400-14.700 14.400
Tingkat pengangguran 4,8-5,2 4,8-5,1
Tingkat kemiskinan 8,5-9,5 8,5-9,0
Gini ratio 0,38-0,39 0,375-0,380 Sumber: Kementerian Keuangan RI
Demikian juga asumsi dasar makro yang digunakan Pemerintah
Propinsi Sumatera Barat Tahun 2020 yang dijadikan dasar
perencanaan pembangunan untuk tahun 2020 tentunya melihat dan
memperhatikan asumsi dasar makro Nasional sehingga penyusunan
perencanaan dan penganggaran akan semakin berdaya guna dan
berhasil guna.
Tabel 3.2 Asumsi Dasar Makro Propinsi Sumatera Barat, 2020
Indikator 2019 2020 Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,83 5,88 PDRB berdasarkan ADHB perkapita (juta rupiah)
45,44 48,19
Indeks Gini 0,328 0,328
Indeks Pembangunan Manusia 71,70 72,13
Inflasi (%) 5-6 5-6
Persentase Penduduk Miskin 6,15 5,83
Tingkat Pengangguran Terbuka 6,03 5,82
Selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Pusat, Kondisi
perekonomian Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2020
diproyeksikan mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi yang
searah dengan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.
29
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2020 ASUMSI–ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)
Beberapa asumsi makro sebagai tolok ukur keberhasilan
pelaksanaan pembangunan daerah, antara lain:
Tabel 3.3 Asumsi Dasar Makro Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020
Indikator 2020
Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,83
Indeks Gini 0,18
Indeks Pembangunan Manusia 62,52
Pendapatan Per Kapita (juta rupiah) 56,27
Persentase Penduduk Miskin 13,35
3.2. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai
diproyeksikan bertumbuh positif pada kisaran 5,3 hingga 5,8 dengan
asumsi tidak ada gejolak/resesi ekonomi global yang mempengaruhi
ekonomi nasional dan sangat berdampak pada daerah. Pertumbuhan
ekonomi ini tentunya masih disokong oleh kontribusi sektor pertanian,
perkebunan dan kehutanan lebih dari 50 persen. Selain itu sektor
manufaktur dan jasa juga beriringan akan mengalami peningkatan
kontribus dalam pembentukan PDRB tahun 2020. Adapun faktor-
faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi antara lain konsumsi
rumah tangga tumbuh lebih baik, didukung oleh keyakinan konsumen
yang tetap terjaga, konsumsi LNPRT yang tumbuh, konsmusi
pemerintah yang meningkat terutama disektor padat karya, dan
semakin meningkatnya produksi pertanian dan perkebunan yang
dapat dipasarkan keluar daerah.
30
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2020 ASUMSI–ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)
3.3 Asumsi-Asumsi Lainnya
Beberapa asumsi lain yang digunakan sebagai indikator penentu
arah kebijakan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai
antara lain:
1. Kondisi Awal pemerintahan nasional, yang perlu waktu dan
penyesuaian-penyesuaian termasuk program-program yang akan di
tetapkan dalam RPJMN 2020-2024 serta kebijakan-kebijakan
nasional lainnya akan mempengaruhi arah dan kebijakan di
daerah.
2. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur Propinsi Sumatera Barat
tahun 2020, Kabupaten Kepualauan Mentawai memastikan situasi
daerah yang aman dan tertib serta kondusif untuk bisa ikut
menyukseskan agenda ini baik sebelum maupun sesudah pilkada
berlangsung.
3. Kondisi Mentawai yang rawan Gempa dan Tsunami, pemerintah
daerah harus memastikan kesiapsiagaan masyarakat untuk
menghadapi ancaman gempa dan tsunami.
4. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang
bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk
terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar
masyarakat.
5. Penambahan CPNS yang kemungkinan dibuka oleh pemerintah
pada tahun 2020 akan berdampak pada anggaran di tahun 2020
baik dari sisi proses maupun pengangkatan serta penggajian CPNS.
31
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2020 ASUMSI–ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)
6. Rencana Pemerintah untuk mengurangi jabatan struktural eselon
III dan IV serta memperbanyak jabatan fungsional akan disikapi
oleh pemerintah daerah dengan melakukan perubahan SOTK serta
penyesuaian eselonisasi, dengan tetap menunggu aturan
pelaksanaan.
32
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2020 KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
Pengalokasian APBD Tahun 2020 digunakan secara efektif dan
efisien, hal ini disebabkan keterbatasan sumber daya penganggaran.
Oleh karena itu, diperlukan kebijakan strategis yang menjadi pedoman
dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan
daerah.
4.1 Pendapatan Daerah
Salah satu sumber utama penerimaan kas daerah adalah
pendapatan daerah. Pendapatan harus dioptimalkan untuk
menghasilkan kapasitas keuangan daerah yang tinggi guna
mendukung pendanaan pembangunan daerah. Arah kebijakan
pendapatan daerah adalah optimalisasi sumber-sumber pendapatan,
sehingga besaran perkiraan pendapatan dapat terealisasi semaksimal
mungkin.
4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Akan
Dilakukan Pada Tahun Anggaran Berkenaan.
Dalam rangka pencapaian upaya peningkatan pendapatan daerah
tersebut, beberapa kebijakan pendapatan yang akan dilaksanakan
adalah:
1. Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi dan
pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan
retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya.
33
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2020 KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
2. Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang
pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran
masyarakat.
3. Melakukan pembinaan secara teknis fungsional dalam upaya
peningkatan fungsi dan peran OPD sebagai unit kerja penghasil di
bidang Pendapatan Daerah.
4. Optimalisasi perencanaan untuk memenuhi readiness criteria
pengusulan DAK Fisik tahun rencana.
5. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri,
Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian teknis, untuk
mengupayakan peningkatan besaran Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi
Hasil Bukan Pajak, DAU, dan DAK.
4.1.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah
(PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan yang
Sah.
Adapun Realisasi dan proyeksi pendapatan daerah yang meliputi
Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain
pendapatan yang sah adalah sebagai berikut:
Tabel 4.1 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021
No Uraian
Jumlah (Juta Rupiah)
Realisasi Tahun 2017
Realisasi Tahun 2018
Tahun Berjalan
2019
Proyeksi /Target pada Tahun 2020*
Proyeksi /Target pada Tahun 2021*
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1.1 Pendapatan asli daerah 68.477,676 45.358,184 84.990,249 50.316,759 74.632.507
1.1.1 Pajak daerah 2.647,327 4.473,071 9.050,000 7.052 6.703,884
1.1.2 Retribusi daerah 10.515,993 11.448,181 17.125,000 13.813,649 13.624,378
34
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2020 KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
No Uraian
Jumlah (Juta Rupiah)
Realisasi Tahun 2017
Realisasi Tahun 2018
Tahun Berjalan
2019
Proyeksi /Target pada Tahun 2020*
Proyeksi /Target pada Tahun 2021*
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1.1.3 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
15.177,376 11.558,096 25.175,000 14.397,999 24.727,950
1.1.4 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
40.136,978 17.878,835 33.640,249 15.053,111 29.576,293
1.2 Dana perimbangan 731.385,235 776.846,474 844.467404 800.809,146 858.075,168
1.2.1 Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak
20.700,614 13.388,996 17.192,529 13.840,431 29.763,356
1.2.2 Dana alokasi umum 591.339,690 610.487,048 623.196,979 631.842,621 613.001,886
1.2.3 Dana alokasi khusus 119.344,931 152.970,429 204.077,896 155.126,094 134.457,430
1.3 Lain-lain pendapatan daerah yang sah
117.930,937 91.340,361 146.609,218 123.569,693 81.689,589
1.3.1 Hibah - 15.385,840 15.000,000 16.000 -
1.3.2 Dana darurat - - -
1.3.3 Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya
29,498,586 30,593,383 30.091,239 34.664,589 32.480,202
1.3.4 Dana Insentif Daerah - - - 9.167,631
1.3.5 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
46,812,952 47.127,208 9.167,631
1.3.6 Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya
- - -
1.3.7 Dana Alokasi Desa 41.619,399 45.361,140 54.390,771 57.749,486 49.209,387
1.3.8 Kapitasi JKN 5.987,987
JUMLAH PENDAPATAN 917.793,849 913.545,022 1.076.066,871 974.695,598 1.014.397,264
Ket: * = angka masih sementara Sumber: Badan Keuangan Daerah 4.1.3 Upaya-Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target
Upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mencapai terget
pendapatan daerah yang direncanakan adalah:
1. Optimalisasi penerimaan melalui pendataan.
2. Optimalisasi penagihan terhadap penunggak pajak atau Wajib
Pajak tidak patuh.
3. Optimalisasi pelayanan pemungutan pajak daerah.
4. peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan.
5. Peningkatan koordinasi kelembagaan.
35
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2020 KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
4.2 Belanja Daerah
Kebijakan belanja daerah terlebih dahulu memprioritaskan alokasi
belanja untuk pos yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja hibah,
belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan serta belanja
barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun berkenaan. Selisih
antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib
dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat diberikan sebagai
pagu indikatif kepada setiap Perangkat Daerah (OPD). Belanja
penyelenggaraan pembangunan diprioritaskan untuk memenuhi
kewajiban daerah dalam upaya melindungi dan meningkatkan kualitas
kehidupan masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar,
pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak
serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas
kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja yang diukur
berdasarkan pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Pada tahun 2020 sejalan dengan prinsip pengelolaan keuangan
nasional, pemerintah daerah merubah prinsip dari yang menggunakan
prinsip money follow function, karena manfaatnya tidak jelas, menjadi
money follow program priority dengan memperhatikan prioritas
pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi
masyarakat, artinya program dan kegiatan strategis yang memang
menjadi prioritaslah yang mendapatkan anggaran.
36
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2020 KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah digunakan
untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang
menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus
memiliki dasar hukum yang melandasinya. Berkaitan dengan itu,
belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas
pembangunan nasional Tahun 2020 sesuai dengan kewenangan
masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal
tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang
berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan
kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan
ekonomi daerah.
4.2.1 Kebijakan Terkait Perencanaan Belanja Daerah Meliputi
Total Perkiraan Belanja Daerah
Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap
belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah,
maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan
akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan
efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus
memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi
langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan
37
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2020 KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target
kinerjanya. Oleh karena itu, kebijakan belanja daerah diarahkan pada:
1. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola
penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik
pembangunan yang terintegrasi disertai sistem pelaporan yang
semakin akuntabel.
2. Belanja daerah diprioritaskan untuk membiayai urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan yaitu urusan wajib dan
pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-
undangan.
3. Belanja daerah diprioritaskan pada pos belanja yang wajib untuk
dibayarkan, seperti belanja pegawai, belanja subsidi, belanja hibah,
beanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan serta belanja
barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun berkenaan.
4. Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai program
infrastruktur daerah, khususnya pemenuhan pelayanan dasar/
pemenuhan pelayanan sosial (bidang pendidikan, kesehatan, air
bersih dan sanitasi), peningkatan SDM, peningkatan dan
pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui optimalisasi
pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam serta diarahkan
untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.
5. Mengalokasikan kebutuhan belanja fixed cost, regular cost, dan
variable cost secara terukur dan terarah, yaitu:
38
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2020 KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
a. Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin
keberlangsungan operasional kantor (biaya listrik, telepon, air
bersih, BBM, internet, dan perawatan mobil).
b. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin
sebagai pelaksanaan TUPOKSI Perangkat Daerah, yang meliputi
kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi,
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dan evaluasi.
c. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung
program-program pembangunan yang menjadi prioritas dan
unggulan Perangkat Daerah.
d. Pengalokasian kebutuhan belanja Subsidi bagi Badan usaha
yang memberikan pelayanan dasar dan hajat hidup orang
banyak.
Adapun realisasi dan proyeksi/target belanja daerah Kabupaten
Kepulauan Mentawai tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut:
Tabel 4.2 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021
No Uraian
Jumlah (Juta Rupiah)
Realisasi Tahun 2017
Realisasi Tahun 2018
Tahun Berjalan
2019
Proyeksi /Target pada Tahun 2020*
Proyeksi /Target pada Tahun 2021*
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
2.1 Belanja Tidak Langsung
336.408,536 356.588,397 376.223,810 436.552,846 376.600,128
2.1.1 Belanja pegawai 228.396,740 239.054,460 247.633,011 292.382,201 247.880,706
2.1.2 Belanja bunga - - - -
2.1.3 Belanja subsidi 3.216,250 2.881,750 3.500 7.000 -
2.1.4 Belanja hibah 6.206,354 5.223,580 10.314,601 7.633,500 30.165,295
2.1.5 Belanja bantuan sosial 333 404,40 1.197,20 600 292.329
2.1.6
Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*
1.131,168 696.572 1.282,549 1.592,125 1.368,947
39
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2020 KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
No Uraian
Jumlah (Juta Rupiah)
Realisasi Tahun 2017
Realisasi Tahun 2018
Tahun Berjalan
2019
Proyeksi /Target pada Tahun 2020*
Proyeksi /Target pada Tahun 2021*
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
2.1.7
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa*
97.125,023 108.327,635 118.927,925 122.945,018 96.892,849
2.1.8 Belanja tidak terduga - - 4.000 4.400
A JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
336.408,536 356.588,397 376.223,810 436.552,846 376.600,128
2.2 Belanja Langsung 675.279,658 552.688,488 734.689,832 573.015,496 616.683,282
2.2.1 Belanja pegawai 112.782,889 99.301,989 106.198,995 82.829,062 102.925,218
2.2.2 Belanja barang dan jasa
248.816,218 231.162,108 206.543,962 161.092,322 235.215,948
2.2.3 Belanja modal 313.680,549 222.224,390 421.946,874 329.094,111 278.542,085
B JUMLAH BELANJA LANGSUNG
675.279,658 552.688,488 734.689,832 573.015,496 616.683,282
C TOTAL JUMLAH BELANJA
1.011.688,194 909.276,886 1.168.277,254 1.009.568,342 969.099,740
4.2.2 Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja
Tak Terduga
Mengalokasikan kebutuhan belanja fixed cost, regular cost, dan
variable cost secara terukur dan terarah.
a. Belanja Pegawai
Belanja pegawai dianggarkan kompensasi yang diberikan kepada
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan
Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan serta
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Disamping itu belanja pegawai jga akan didorong untuk pengembangan
dan peningkatan kapasitas tenaga fungsional dan tenaga teknis
pengelola kegiatan serta tenaga yang pemberi pelayanan publik agar
lebih profesional melalaui pelatihan formal dan informal.
40
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2020 KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
b. Belanja Subsidi
Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD
Tahun Anggaran 2020 kepada perusahaan/lembaga tertentu yang
menyelenggarakan pelayanan publik, antara lain pelaksanaan
kewajiban pelayanan umum (public service obligation). Belanja Subsidi
tersebut hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar
harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang
daya belinya terbatas. Perusahaan/lembaga tertentu yang diberi
subsidi tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan
dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak.Tahun 2020 Belanja
Subsidi selaian untuk melanjutkan pemberian subsidi tranportasi laut
juga diberikan subsidi untuk penugasan pemenuhan listrik biomassa.
c. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari
APBD mempedomani peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata
cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan,
pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi
hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan Pasal 42 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan
41
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2020 KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
Pendapatan Belanja Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain
di bidang hibah dan bantuan sosial. Kebijakan pemberian bantuan
sosial ini diarahkan kepada bantuan sosial bagi individu yang
memerlukan bantuan sosial seperti masyarakat miskin dan hampir
miskin, juga kelompok-kelompok yang rentan miskin agar terhindar
dari jerat kemiskinan baik karena persoalan struktural maupun akibat
bencana.
d. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah
Pemerintah daerah menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah
dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10%
(sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi
daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2020 dengan
mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa.Selaian pemberian Dana Alokasi Desa, yang juga lebih penting
adalah pengawasan dan akuntabilitas Dana Desa dan Dana Alokasi
desa agara dapat tepat sasaran dan dapat dipertanggung jawabakan.
e. Belanja Bantuan Keuangan
Pemerintah daerah harus menganggarkan alokasi dana untuk desa
yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan
42
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2020 KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
kepada pemerintah desa dalam APBD Tahun Anggaran 2020 untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan
masyarakat dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat
(2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 95
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu, pemerintah daerah harus
menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa
dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling
sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima
oleh pemerintah daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2020 setelah
dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6)
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 96
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
43
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2020 KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
f. Belanja Tidak Terduga
Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan
mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2019 dan kemungkinan
adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi
sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta
amanat peraturan perundang-undangan.
4.2.3 Kebijakan Pembangunan Daerah, kendala yang dihadapi,
strategi dan prioritas pembangunan nasional yang akan
dilaksanakan didaerah.
Pembangunan pariwisata akan memberikan multiplier effect atau
efek pengganda bagi bertumbuhnya sektor lain. Sektor pariwisata
sebagai prioritas program percepatan pembangunan akan
membutuhkan dukungan sektor lain secara langsung ataupun tidak
langsung, sehingga dengan sendirinya akan menggerakkan roda dan
meningkatkan ekonomi masyarakat hal ini sesuai dengan amanat
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan pada
pasal 4 dijelaskan bahwa kepariwisataan bertujuan untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan
rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran. Melihat
potensi pengembangan sektor jasa melalui pengembangan ciri khas
Mentawai sebagai daerah wisata bahari/kepulauan maka sudah
saatnya untuk memulai mengembalikan pengembangan ekonomi
daerah melalui pengembangan pariwisata Mentawai dengan tema
pembangunan tahun 2020 adalah Pembangunan Pariwisata Mentawai
44
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2020 KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
“Menuju Pariwisata Kelas Dunia”. Kebijakan pembangunan daerah
menjadi arah prioritas pembangunan tahun 2020 adalah:
1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Pengembang sumber daya manusia Indonesia adalah bagian dari
proses dan tujuan dalam pembangunan nasional. Pembangunan
sumber daya manusia sebagai investasi jangka panjang yang secara
makro akan memperbaiki fundamental karakteristik bangsa. Upaya
meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), baik manusia
sebagai insan maupun sebagai sumber daya pembangunan terasa
semakin penting dalam rangka mewujudkan struktur perkonomian
yang kokoh, mandiri dan andal sehingga menjadi modal dalam
meningkatkan daya saing sumber daya nasional. Pengembangan
pariwisata yang menjadi leading sektor pengembangan ekonomi
Kepulauan Mentawai dalam jangka panjang akan menempatkan
peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pilar
pembangunan ekonomi daerah. Pendirian perguruan tinggi berbasis
pariwisata, beasiswa bagi masyarakat yang ingin meningkatkan
jenjang pendidikan ke S1 dan S2 baik itu umum maupun yang
telah bekerja (PNS dan non PNS) menjadi prioritas peningkatan
kualitas sumber daya manusia. Selain itu, pemberian pelatihan,
kursus, pendidikan kewirausahaan juga menjadi prioritas
pembangunan daerah tahun 2020. Pembangunan MCK rumah
tangga diprioritaskan di daerah tujuan wisata Mapadegat dan
Madobag. Penyediaan air baku dan air bersih merupakan wujud
pencapaian sasaran RPJMD dalam rangka optimalisasi
45
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2020 KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
pendayagunaan sumber daya air yang masuk dalam dasa cita
Mentawai Mantap, peningkatan kapasitas SPAM. Selain itu,
pembangunan air minum berbasis masyarakat (Pamsimas) akan
dialokasikan melalui APBD. Jaminan kesehatan bagi masyarakat
dan peningkatnan cakupan akses layanan kesehatan bagi
masyarakat.
2. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi
Pengembangan sektor pariwisata dilaksanakan melalui
pengembangan destinasi wisata Madobag, Muntei, Mapadegat, dan
Katiet melalui Desa Wisata dengan basis pemberdayaan
masyarakat dengan tetap memeprhatikan kearifan lokal dan
keberlanjutan. Selanjutnya pengembagan Pariwisata juga dilakukan
dengan mengundang investor untuk mengembangankan pariwisata
kelas dunia dengan Skema Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
Pariwisata yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi
dan memberikan kesempatan kerja bagai masyarakat dengan tetap
memeperhatikan Daya dukung dan daya tampung. Selain itu juga
mendorong desa dalam mengembangkan potensi pariwisata skala
desa dengan megintegrasikan dengan pengembangan sektor
produktif lainnya, yaitu Pengembangan kawasan pertanian terpadu
menjadi prioritas pengembangan ekonomi masyarakat. Kawasan
pangan (Saibi, Sotboyak, Saureinu, Sagitsi, Nemnemleleu,
Saumanganya, Makalo, Malakopa, Maileppet). Kawasan holtikultura
(SP II dan Goisooinan), kawasan perkebunan kelapa (Sagulubbeg,
Pasakiat Taileleu, Taraet). Selain itu juga pengembangan perikanan
46
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2020 KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
budidaya melalui pengadaan KJA di Sikakap, pengolahan ikan di
Dusun Bose, budidaya kepiting di Katurei. Pengembangan industri
sagu di Muntei, industri kelapa di Taraet dan industri bambu di
Madobag untuk mengembangkan dan memanfaatkan keberadaan
PLTBM di Madobag, Matotonan dan Saliguma
3. Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Kualitas Lingkungan
Prioritas pembangunan infrastruktur melalui Trans Mentawai
dengan rata-rata alokasi anggaran 100 miliar rupiah. Panjang jalan
Trans Mentawai yang belum terbangun sepanjang 199,96 km
menjadi prioritas pembangunan infrastruktur hingga tahun 2022.
Selain Trans Mentawai, pembangunan jalan lingkungan antar desa
dan antar dusun juga dianggarkan melalui percepatan
pembangunan infrastruktur perdesaan untuk 24 desa. Selain
infrastruktur jalan. Begitu juga mendorong pembangunan beberapa
pelabuhan dan kajian pembangunan Bandara Peipei untuk
konektivitas dalam mendukung pariwisata di Kepulauan Mentawai.
Disadari untuk mewujudkan pembangunan yang bertumpu pada
sektor jasa/pariwisata tentunya terdapat kendala/hambatan yang
menjadi isu strategis permasalahan pembangunan antara lain:
1. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia.
Indikator dari rendahnya kualitas sumber daya manusia dapat
dilihat dari capaian kinerja beberapa aspek antara lain rata lama
sekolah sebesar 6,69 tahun (tamatan SD/sederajat), angka harapan
hidup sebesar 64,37 tahun (dibawah capaian rata-rata propinsi dan
47
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2020 KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
nasional), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 59,25
persen (dibawah capaian rata-rata propinsi dan nasional).
2. Masih tingginya persentase penduduk miskin.
Persentase penduduk miskin di Kepulauan Mentawai Tahun 2018
sebesar 14,46 persen atau sekitar 12.900 jiwa.
3. Memiliki potensi pengembangan pariwisata yang besar tetapi belum
terkelola dengan baik.
Masih rendahnya kontribusi sektor jasa dalam pertumbuhan
ekonomi masyarakat, hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor
jasa dalam PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai hanya sebesar
0,77 persen.
4. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam untuk
peningkatan ekonomi masyarakat.
Hasil kekayaan alam yang menjadi sumber kehidupan ekonomi
masyarakat berasal dari pertanian, perkebunan, perikanan tanpa
ada pengolahan yang menciptakan nilai tambah bagi peningkatan
ekonomi masyarakat, ini dapat dilihat dari kontribusi industri
pengolahan dalam PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai hanya
sebesar 2,84 persen.
Pengembangan sektor pariwisata dilaksanakan melalui dua
pendekatan, yaitu pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan
pembangunan pariwisata berbasis investor. Pembangunan pariwisata
berbasis investor didorong melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
Pariwisata di Kecamatan Siberut Barat Daya seluas 800 ha, sedangkan
pengembangan pariwisata daerah melalui pengembangan destinasi
48
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2020 KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
wisata Madobag, Muntei, Mapadegat, dan Katiet. Selain itu juga
mendorong desa dalam mengembangkan potensi pariwisata skala desa.
Prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan
didaerah melalui penyaluran alokasi dana DAK Tahun 2020 yang
menjadi urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Prioritas
pembangunan nasional yang akan disalurkan melalui dana DAK di
Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan total Rp.155,126 M terbagi
atas DAK Fisik sebesar Rp.120,024 M dan DAK Non Fisik sebesar Rp.
35,102 M dan disalurkan melalui DAK Fisik Pendidikan, Kesehatan
dan KB, Jalan, Air minum, Irigasi, Industri Kecil Menengah, Kelutan
dan Perikanan, Pariwisata, Transportasi Laut, Perumahan
Permukiman, Sanitasi, Transportasi Perdesaan. Selain itu, juga
beberapa pengajuan proposal pembangunan pengembangan komoditi
pertanian dan pengembangan kawasan pariwisata di kementerian
terkait yang akan dibangun di Kepulauan Mentawai.
4.2.4 Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah
(Urusan Wajib dan Urusan Pilihan) serta Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD).
Kebijakan belanja berdasarkan urusan pemerintah daerah
dilaksanakan dengan menggunakan prinsip pada peningkatan kualitas
anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis
kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang terintegrasi
disertai sistem pelaporan yang semakin akuntabel. Begitu juga, belanja
daerah diprioritaskan untuk membiayai urusan pemerintahan yang
49
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2020 KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
menjadi kewenangan yaitu urusan wajib dan mandatori yang
ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
Pembangunan pariwisata menjadi prioritas pembangunan urusan
pilihan pemerintah daerah yang menjadi core sektor pembangunan
ekonomi masayarakat dalam jangka menegah dan jangka panjang dan
diyakini dapat menggerakkan (multiplier) sektor lain dalam
mengerakkan roda ekonomi masyarakat. Kebijakan belanja perangkat
daerah dialokasikan dengan menerapkan prinsip money follow program
priority dan money follow result artinya alokasi anggaran diberikan
kepada program prioritas pembangunan dan memberikan manfaaat
dan dampak pada kesejahteraan dan peningaktan ekonomi
masyarakat.
4.3 Pembiayaan Daerah
Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik
yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah,
yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam
penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup
defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran.
4.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan
Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan pada
optimalisasi anggaran yang berasal sisa lebih perhitungan anggaran
tahun lalu, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan
keuangan daerah, revitalisasi regulasi dana kebijakan pemerintah
daerah yang mengatur penyertaan modal daerah, meningkatkan
disiplin anggaran agar pelaksanaan APBD tepat waktu dan tertib azas.
50
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2020 KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
4.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan
Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan pada
penyertaan modal sebagai investasi pemerintah daerah jika diperlukan.
Tabel 4.3 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021
No Uraian
Jumlah (Juta Rupiah)
Realisasi Tahun 2017
Realisasi Tahun 2018
Tahun Berjalan
2019
Proyeksi /Target pada Tahun 2020*
Proyeksi /Target pada Tahun 2021*
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
3 Pembiayaan
3.1 Penerimaan Pembiayaan
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)
107.662,923 13.343,855 17.413,783 14.872,743 57.662,932
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan
3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
20.000
3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah 106.464,845
3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah
3.1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
107.662,923 13.342,855 123.878,629 34.872,743
3.2 Pengeluaran Pembiayaan
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
200 14.476,235 6.000 - 18.000
3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 9.785,217
3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah
3.2.5 Pembayaran Kegiatan Lanjutan Tahun Anggaran Sebelumnya
15.883,030
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
107.462,923 (1.133,380) 31.668,247
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO 13.342,855 3.134,755 92.210,382 34.872,743
51
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2020
PENUTUP
BAB V
PENUTUP
Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi
pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) dan RAPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran
2020.
Tuapejat, 11 November 2019
PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PEMERINTAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
YUDAS SABAGGALET
BUPATI
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kepulauan MentawaiJl. Raya-Tuapejat KM. 4 Mentawai-Sumatera Barat
E-mail: [email protected]