kebijakananpengharmonisasianan, pembulatanan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/1867_arah dan...
TRANSCRIPT
KebijakanKebijakan PengharmonisasianPengharmonisasian, , PembulatanPembulatan, , dandan PemantapanPemantapan
konsepsikonsepsi RancanganRancangan PeraturanPeraturanPerundangPerundang--undanganundangan
Nasruddin, SH., MMDirektur Harmonisasi, Kementerian Hukum dan HAM.
Disampaikan pada acara Forum Koordinasi dan Evaluasi Harmonisasi PeraturanPerundang-undangan, Bogor 4 November 2011
www.djpp.depkumham.go.id
¡ UU No. 12 tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan
§ Pasal 47 ayat (3) P3K RUU yang berasal dari Presiden dikoordinasikan olehmenteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum (Menkumham).
§ Pasal 54 ayat (2)P3K RPP dikoordinasikan oleh Menkumham.
§ Pasal 55 ayat (2) P3K RPerpres dikoordinasikan oleh Menkumham.
www.djpp.depkumham.go.id
MaknaMakna IstilahIstilah dalamdalam P3K:P3K:
ó dikoordinasikan◦ Kata “dikoordinasikan” berasal dari kata “koordinasi” atau coordinate (dlm bhs Inggris), yang berarti menyelaraskan berbagai tindakan atau aktivitas agar berjalan lancar.
ó Pemrakarsa◦ Secara yuridis pemrakarsa adalah menteri/pemimpin LPNK yang mengajukan usul rancangan peraturan perundang-undangan
www.djpp.depkumham.go.id
LATAR BELAKANG PERLUNYAPENGHARMONISASIAN
¢ Peraturan Perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional.
¢ UU dan Peraturan perundang-undangan dibawah UU dapat diuji oleh kekuasaan kehakiman.
¢ Untuk menghasilkan peraturan perundang-undangan yang baik.
www.djpp.depkumham.go.id
1. Aspek Materi Muatan1. Dengan Pancasila2. Dengan UUD Negara RI tahun 19453. Dengan asas-asas hukum4. PUU lain baik secara horizontal maupun vertikal.
2. Aspek teknik penyusunan
www.djpp.depkumham.go.id
Tahun RUU RPerpu RPP RPERPRES
RKEPRES
RINPRES
Jumlah
2004 52 2 44 12 12 3 113
2005 31 4 90 41 - - 166
2006 30 - 85 7 - - 122
2007 26 2 119 9 - - 156
2008 22 - 112 10 - - 144
2009 18 - 150 6 1 - 175
2010 28 - 143 10 - - 181
JMLTotal
102 8 704 83 13 3 1057
www.djpp.depkumham.go.id
1. Pemrakarsa mengajukan secara tertulis permintaan P3K kepada Menkumham dengan disertai lampiran sebagaiberikut:
a. Naskah Rancangan PUU;b. Naskah Akademik (untuk RUU)/ kajian yuridis (jika ada)c. Penjelasan secukupnya tentang urgensi pokok-pokok isi
rancangan, yang antara lain berisi;
ñ Keterangan ttg PUU terkait baik secara vertikal maupunhorizontal
ñ Keterangan kedudukan rancangan berdasarkan prolegnas
d. Surat keputusan pembentukan panitia antar kementeriane. Formalitas tertentu, misalnya persetujuan DPR untuk
rancangan tertentu misalnya RPP mengenai privatisasi BUMNf. Keterangan penyebarluasan rancangan kepada masyarakat
yang telah dilakukan dan masukan serta tanggapanmasyarakat.
www.djpp.depkumham.go.id
2. Dirjen PP dalam waktu 7 hari meneliti kelengkapan, dalam hal tidak lengkap meminta kepada pemrakarsauntuk melengkapi, dan pemrakarsa harus melengkapidalam waktu 14 hari sejak diterima surat.
3. Setelah berkas lengkap, Dirjen PP melakukan konsultasidengan pemrakarsa untuk menentukan, urgensitas, jadwal koordinasi, dan instansi yang terkait.
4. Dirjen PP mengirimkan surat permintaan kepadakementerian/lembaga terkait untuk menunjuk pejabatyang berwenang mengambil keputusan
5. Dirjen PP mengundang pejabat kementerian/lembaganonkementerian terkait untuk rapat koordinasi P3K
www.djpp.depkumham.go.id
6. Jenis rapat-rapat koordinasi
a. Rapat Pleno1) Pleno Tk I
masukan dan tanggapan2) Pleno Tk II
Pengambilan keputusanb. Rapat tim kecil.
www.djpp.depkumham.go.id
¡ Keputusan dilakukan dengan cara musyawarah untukmufakat.
¡ Dalam hal dalam rapat koordinasi tidak ditemukankesepakatan dapat dilakukan rapat koordinasi tingkatmenteri yang dipimpin Menteri Hukum dan HAM denganmengundang Menteri/pimpinan lembaga LPNK.
¡ Dalam hal rakor menteri tidak ditemukan hasil,Menkumham melaporkan kepada Presiden untukmemperoleh keputusan.
¡ Menkumham dan pemrakarsa segera menindaklanjutikeputusan presiden dan melaporkan hasilnya kepadaPresiden.
www.djpp.depkumham.go.id
¡ Menteri Hukum dan HAM menyampaikan secaratertulis Rancangan PUU yang telah selesaidilakukan koordinasi kepada Menteri/pimpinanLPNK untuk ditindak lanjuti.
¡ Menteri/pimpinan LPNK meminta parafpersetujuan kepada Menteri/LPNK terkait.
¡ Menteri/pimpinan LPNK menyampaikan kepadaPresiden Rancangan yang telah disepakati.
www.djpp.depkumham.go.id
