kecamatan lembang
TRANSCRIPT
PREVIEW II
ARAHAN PENGENDALIAN ALIH FUNGSI
DAERAH RESAPAN AIR MENJADI LAHAN
TERBANGUN DI KECAMATAN LEMBANG,
BANDUNG
NASTITI PREMONO PUTRI
(3609100069)
DOSEN PEMBIMBING : IR. HERU PURWADIO,MSP
LATAR BELAKANG
• 60% DARI 108 JUTA M3 AIR TANAH WILAYAH
BANDUNG BERASAL DARI WILAYAH BANDUNG
UTARA DAERAH ALIRAN SUNGAI DI
KECAMATAN LEMBANG
• KECAMATAN LEMBANG ZONA
KONSERVASI AIR TANAH IV DI WILAYAH
CEKUNGAN BANDUNG. ZONA WILAYAH
RESAPAN UTAMA AIR
>2000 ha lahan konservasi di
kecamatan Lembang telah
dipenuhi oleh bangunan,
Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Kabupaten Bandung
diperbolehkan 1.035 ha
(Penelitian Ibid,2007)
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
MUDAH
PERKEMBANGAN WILAYAH DAN
PERMINTAAN LAHAN
AKSESBILITAS MENUJU DAERAH
RESAPAN LINDUNG MUDAH
KONFLIK KEPENTINGAN
KEPEMILIKAN LAHAN
DAERAH RESAPAN AIR MULAI
KRITIS
ALIH FUNGSI DAERAH RESAPAN AIR
MENJADI LAHAN TERBANGUN DI
KECAMATAN LEMBANG
PETA EKSISTING VS PETARENCANA PEMANFAATAN
RUANG
Sumber : Pergub Jawa Barat No 56 Thn 2011 ttg
Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung
Utara
Daerah Punclut Kota BandungDaerah Puncak Kabupaten Bogor
!SUDAH TERLAMBAT DAN SULIT
DIKENDALIKAN!
DAERAH RESAPAN AIR LAINNYA DI JAWA BARAT
DAN KAWASAN BANDUNG UTARA
RUMUSAN MASALAH
APA SAJAKAH YANG TERMASUK FAKTOR-FAKTOR
YANG MENYEBABKAN ALIH FUNGSI LAHAN RESAPAN
AIR DI KECAMATAN LEMBANG SEMAKIN MENINGKAT?
Pembangunan lahan terbangun yang semakin
meningkat dan laju perubahan daerah resapan menjadi
lahan terbangun semakin cepat akibat perkembangan
wilayah
Mengurangi luas daerah resapan air di Kecamatan
Lembang dan mengancam keberlanjutan dari fungsi
daerah resapan air tersebut
TUJUAN & SASARAN
Merumuskan klasifikasialih fungsi lahan daerahresapan air menjadilahan terbangun.
Menganalisa faktor-faktor penyebab alihfungsi lahan resapan air menjadi lahan terbangun
Menentukan arahanpengendalian alih fungsilahan daerah resapan air menjadi lahan terbangun
SINTESA PUSTAKADAMPAK ALIH FUNGSI LAHAN FAKTOR PENYEBAB ALIH FUNGSI
LAHANPustaka Aspek Indikator Penelitian Variabel
Dampak perubahan lahan
terhadap siklus hidrologi
Dampak
Perubahan
Luasan daerah resapan yang
terkonversi lahan terbangun Luas Lahan Terbangun
Penurunan fungsi tanah
menyerap air
Infiltrasi Tanah
Aspek yang mempengaruhi
perubahan pemanfaatan
lahan
Ekonomi Aksesbilitas Ketersediaan jaringan jalan
Harga Lahan Harga lahan di pasaran
Pendapatan penduduk Tingkat pendapatan penduduk
Sosial Karakter masyarakat Sikap masyarakat terkait fungsi lindung
daerah resapan air
Kebijakan Regulasi dan kebijakan tata
ruang
Efektivitas fungsi kebijakan daerah
dalam pengendalian alih fungsi lahan
Sistem perizinan bangunan di wilayah
penelitian
Kontrol pemerintah daerah dalam
mengawasi perubahan alih fungsi
lahan
Kependudukan Jumlah penduduk Tingkat pertumbuhan penduduk di wilayah
penelitian
Kepadatan penduduk Tingkat kepadatan penduduk di wilayah
penelitian
Migrasi penduduk Tingkat migrasi penduduk di wilayah
penelitian
Lingkungan Lahan terpakai dan tidak
terpakai
Luas Lahan terkonversi
Luas Lahan Daerah Resapan
Kualitas lahan Tingkat kekritisan lahan
BAB 3METODOLOGI PENELITIAN
VARIABEL PENELITIAN
Sasaran Aspek Indikator Variabel Definisi Operasional
Menganalisa
klasifikasi
perubahan lahan
berdasarkan
dampak perubahan
alih fungsi daerah
resapan air
Luas lahan
yang beralih
fungsi
Perbandingan Luas
daerah resapan air
dan lahan terbangun
Luas lahan daerah
resapan air (Ha)
pada setiap periode
Penurunan
kemampuan
tanah untuk
menyerap air
Infiltrasi Tanah
Jumlah air hilang
yang diserap oleh
lahan di daerah
resapan air setiap
periodenya (m3)
Menganalisa
faktor-faktor
penyebab dari alih
fungsi lahan
resapan air
menjadi lahan
terbangun
Ekonomi Aksesbilitas Ketersediaan
jaringan jalan
Kemudahan akses
menuju lokasi daerah
resapan air dan
tersedianya sarana
jalan yang baik
Harga Lahan Harga lahan di
pasaran
Perbandingan nilai
jual lahan di pasaran
(Rupiah/Ha)
Pendapatan
penduduk
Tingkat pendapatan
penduduk wilayah
Jumlah rupiah yang
dihasilkan penduduk
tiap bulannya
Sosial Karakter
masyarakat
Sikap masyarakat
terkait fungsi lindung
daerah resapan air
Sikap masyaraat
terhadap fungsi
lindung,daerah
resapan air baik
berupa dukungan
maupun pelanggaran
Sasaran Aspek Indikator Variabel Definisi Operasional
Menganalisa
faktor-faktor
penyebab dari alih
fungsi lahan
resapan air
menjadi lahan
terbangun
Kebijakan Regulasi dan
kebijakan tata ruang
Efektivitas fungsi
kebijakan daerah dalam
pengendalian alih fungsi
lahan
Keefektifan kebijakan dan
peraturan hukum setempat
mengenai pengendalian
pemanfaatan lahan
Kontrol pemerintah
daerah dalam mengawasi
perubahan alih fungsi
daerah resapan air
Intensitas kontrol yang
dilakukan pemerintah untuk
mencegah terjadinya alih
fungsi daerah resapan
Sistem perizinan
bangunan di wilayah
penelitian
Kemudahan sistem perizinan
bangunan yang menarik
kecenderungan alih fungsi
lahan terbangun di wilayah
penelitian
Kependudukan Jumlah penduduk Tingkat pertumbuhan
penduduk
Jumlah penduduk dan
pertumbuhannya dihitung per
desa
Kepadatan
penduduk
Tingkat kepadatan
penduduk
Perbandingan jumlah
penduduk dengan luas
wilayah per desa
Jumlah migrasi
penduduk
Tingkat migrasi penduduk Jumlah angka migrasi
penduduk per desa tiap
tahunnya
Lingkungan Lahan terpakai dan
tidak terpakai
Luas Lahan terkonversi Luasan daerah resapan air
yang terkonversi menjadi
lahan budidaya
Kualitas Lahan Lahan tidak produktif Tingkat kemampuan lahan
dalam berproduksi
TEKNIK ANALISIS DATA
Menganalisa faktor-faktorpenyebab alih fungsi lahanresapan air menjadi lahan
terbangun
- Analisis DeskriptifKualitatif
- Analisis Stakeholder
- Analisis Delphi
Faktor-faktorpenyebab alih fungsidaerah resapan air
Merumuskan klasifikasi alihfungsi lahan daerah resapan air
menjadi lahan terbangun
- Analisa Overlay GIS
- Analisis KuantitatifStatistik
Pembagian klasifikasiwilayah alih fungsi
berdasarkan dampakalih fungsi yang
ditimbulkan
Menentukan arahanpengendalian alih fungsilahan daerah resapan air
menjadi lahan terbangun diKecamatan Lembang.
- AnalisisTriangulasi
Arahanpengendalian alih
fungsi daerahresapan air.
BAB 4GAMBARAN UMUM DAN HASIL ANALISA
• WILAYAH YANG TERMASUK KE DALAM KAWASAN LINDUNG TERMASUK KE
DALAM 8 DESA DI KECAMATAN LEMBANG YAITU DESA CIKAHURIPAN, DESA
JAYAGIRI, DESA CIKOLE, DESA CIKIDANG, DESA WANGUNHARJA, DESA
CIBODAS, DAN DESA SUNTENJAYA.
• UTARA : KABUPATEN SUBANG
• TIMUR : KABUPATEN BANDUNG
• BARAT : KABUPATEN PURWAKARTA
• SELATAN :DESA GUDANGKAHURIPAN, DESA
LEMBANG DAN DESA CIBOGO
TABEL 4.1TABEL DESA DAN LUAS WILAYAH
PENELITIANNo Nama Desa Luas Wilayah (Ha)
1 Desa Sukajaya 294,743
2 Desa Cikahuripan 393.613
3 Desa Jayagiri 636.981
4 Desa Cikole 497.261
5 Desa Cikidang 351.681
6 Desa Wangunharja 211.413
7 Desa Cibodas 228.327
8 Desa Suntenjaya 945.855
Jumlah 3560
Sumber: Data Monografi Kecamatan Lembang 2009 dan perhitungan GIS
GRAFIK PERUBAHAN LUAS PEMANFAATANLAHAN DI WILAYAH PENELITIAN TAHUN 2002,
2007 DAN 2013
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2002 2007 2013
Hutan
Sawah
Kebun
Permukiman
Sumber: Pencitraan Google Earth 2013 dan time reverse
KONDISI ALIH FUNGSI LAHAN DIWILAYAH PENELITIAN
PERUBAHAN LAHAN DI DAERAH RESAPANAIR LEMBANG PERIODE 2002-2013
PERGUB JAWA BARAT NO 58 THN 2011
KEPENDUDUKAN WILAYAH PENELITIAN
0 5000 10000 15000 20000
Sukajaya
Cikahuripan
Jayagiri
Cikole
Cikidang
Wangunharja
Cibodas
Suntenjaya
2011
2010
2009
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
Suk
aja
ya
Cik
ahur
ipan
Jayagir
i
Cik
ole
Cik
idang
Wa
ngun
ha
rja
Cib
odas
Sun
tenj
aya
KepadatanPenduduk(Jiwa/Km2) 2009
KepadatanPenduduk(Jiwa/Km2) 2010
KepadatanPenduduk(Jiwa/Km2) 2011
ANALISA DAMPAK DAN MENENTUKANKLASIFIKASI WILAYAH ALIH FUNGSI
ANALISA DAMPAK ALIH FUNGSI DAERAH RESAPAN AIR DENGAN
MENGETAHUI VOLUME AIR YANG HILANG PER PERIODE
MENGGUNAKAN PERSAMAAN FFOLIOT
KETERANGAN:
• R = VOLUME AIR YANG MERESAP KE DALAM TANAH (M3)
• P = CURAH HUJAN (MM)
• ET = EVAPOTRANSPIRASI (MM/TH)
• AI = LUAS LAHAN (M2)
• CRO = KOEFISIEN LIMPASAN PERMUKAAN
R = (P – ET) . Ai . ( 1- Cro) Volume Air Hilang = ∆R
Desa
Jumlah Air
Hilang Tahun
2002-2007 (m3)
Jumlah Air
Hilang Tahun
2007-2013 (m3)
Total (m3)Rata-rata
(m3)
(1) (2) (3) (4) (5)
Sukajaya10227.64 2488.92 12716.56 6358.28
Cikahuripan8447.07 27108.21 35555.28 17777.64
Jayagiri3681.58 55371.66 59053.24 29526.62
Cikole17140.54 34142.69 51283.23 25641.62
Cikidang18663.62 1.40 18665.02 9332.51
Cibodas3818.92 3822.31 7641.23 3820.62
Suntenjaya27080.07 36.92 27116.99 13558.49
Wangunharja 3758.56 4221.52 7980.08 3990.04
Total 11602.25 15899.20 27501.45 13750.73
ANALISA DAMPAK DAN MENENTUKANKLASIFIKASI WILAYAH ALIH FUNGSI
Desa Total Jumlah Air
Hilang (m3)
klasifikasi
(1) (2) (3)
Sukajaya 12716.56 Rendah
Cikahuripan 35555.28 Tinggi
Jayagiri 59053.24 Tinggi
Cikole 51283.23 Tinggi
Cikidang 18665.02 Rendah
Cibodas 7641.23 Rendah
Suntenjaya 27116.99 Rendah
Wangunharja 7980.08 Rendah
Rata-rata 27501.45
ANALISA DAMPAK DAN MENENTUKANKLASIFIKASI WILAYAH ALIH FUNGSI
PENENTUAN klasifikasi ALIH FUNGSI BERDASARKAN DAMPAK
ALIH FUNGSI YANG DITIMBULKAN
Tinggi :Jumlah Air yang Hilang > 27501.45 m3
Rendah :Jumlah Air yang Hilang < 27501.45 m3
ANALISA FAKTOR YANG BERPENGARUHPADA ALIH FUNGSI WILAYAH
• RESPONDEN UNTUK ANALISIS DELPHI
• R1 : KASUBBID PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PERTANAHAN DAN
PERMUKIMAN BAPPEDA BANDUNG BARAT
• R2 : STAFF AHLI BIDANG TATA RUANG CIPTA KARYA BANDUNG BARAT
• R3 : KASIE PEMBANGUNAN DAN MASYARAKAT KECAMATAN LEMBANG
• R4 : PAKAR TATA KOTA
• R5 : DOSEN TATA GUNA LAHAN ITB
• R6 : AKTIVIS LSM WALHI
• R7 : TOKOH MASYARAKAT
HASIL ANALISIS STAKEHOLDER
Keterangan :
1. Tingkat Kepentingan Stakeholders :
0 : Tidak diketahui kepentingannya
1 : Kecil / tidak penting
2 : Agak penting
3 : Penting
4 : Sangat Penting
5 : Program yang sangat tergantung padanya
1. Pengaruh Aktivitas Stakeholders :
0 : Tidak diketahui pengaruhnya
1 : Kecil/tidakada pengaruhnya
2 : Agak berpengaruh
3 : Berpengaruh
4 : Sangat Berpengaruh
5 : Sangat berpengaruh sekali
ANALISA FAKTOR YANG BERPENGARUH PADA ALIH FUNGSI
WILAYAH
Analisa Faktor yang Berpengaruh pada AlihFungsi Wilayah dengan
Analisis Delphi
klasifikasi Dampak AlihFungsi Tinggi
klasifikasi Dampak AlihFungsi Rendah
ANALISA FAKTOR YANG BERPENGARUH PADA
ALIH FUNGSI WILAYAH KLASIFIKASI DAMPAK
ALIH FUNGSI TINGGI
HASIL DELPHI TAHAP I EKSPLORASI FAKTOR PENYEBAB ALIHFUNGSI KLASIFIKASI DAMPAK ALIH FUNGSI TINGGI DAERAH
RESAPAN AIR DI KECAMATAN LEMBANG
FAKTOR BELUM MENCAPAI KONSENSUS
Faktor Disetujui
1. Faktor Peningkatan Pelayanan Infrastruktur
untuk Aksesbilitas Menuju Daerah Resapan Air
2. Faktor Tingkat Harga Lahan di Daerah
Resapan Air yang Tinggi
3. Faktor Penurunan Kualitas Daya Dukung Lahan
di Daerah Resapan Air
4. Faktor Karakter masyarakat yang Kurang
Memahami Regulasi Daerah dan Fungsi
Lindung Daerah Resapan Air
5. Faktor Ketersediaan objek wisata
1.Faktor Kekuatan Regulasi dan Kebijakan Tata Ruang dalam Mencegah Alih
Fungsi Daerah Resapan Air
2.Faktor Peningkatan Perkembangan Penduduk di Daerah Resapan Air
Faktor Tidak Disetujui
1. Faktor tingkat pendapatan
penduduk di daerah resapan air
yang tinggi.
HASIL DELPHI TAHAP II EKSPLORASI FAKTORPENYEBAB ALIH FUNGSI DAERAH RESAPAN AIR
DI KECAMATAN LEMBANG
Faktor Disetujui
Faktor Kekuatan Regulasi dan Kebijakan
Tata Ruang dalam Mencegah Alih Fungsi
Daerah Resapan Air
Faktor Tidak Disetujui
Faktor Peningkatan Perkembangan
Penduduk di Daerah Resapan Air
HASIL DELPHI TAHAP III EKSPLORASI FAKTORPENYEBAB ALIH FUNGSI DAERAH RESAPAN AIR
DI KECAMATAN LEMBANG
Faktor Konsensus
1. Faktor Peningkatan Pelayanan Infrastruktur
untuk Aksesbilitas Menuju Daerah Resapan
Air
2. Faktor Tingkat Harga Lahan di Daerah
Resapan Air yang Tinggi
3. Faktor Penurunan Kualitas Daya Dukung
Lahan di Daerah Resapan Air
4. Faktor Karakter masyarakat yang Kurang
Memahami Regulasi Daerah dan Fungsi
Lindung Daerah Resapan Air
5. Faktor ketersediaan objek wisata di daerah
resapan air
6. Faktor Kekuatan Regulasi dan Kebijakan
Tata Ruang dalam Mencegah Alih Fungsi
Daerah Resapan Air
Faktor Tidak Disetujui
1. Faktor Peningkatan
Perkembangan Penduduk
di Daerah Resapan Air
ANALISA FAKTOR YANG BERPENGARUH PADA
ALIH FUNGSI WILAYAH KLASIFIKASI DAMPAK
ALIH FUNGSI RENDAH
HASIL DELPHI TAHAP I EKSPLORASI FAKTOR PENYEBAB ALIHFUNGSI KLASIFIKASI DAMPAK ALIH FUNGSI TINGGI DAERAH
RESAPAN AIR DI KECAMATAN LEMBANG
FAKTOR BELUM MENCAPAI KONSENSUS
Faktor Disetujui
1. Faktor Peningkatan Pelayanan Infrastruktur untuk
Aksesbilitas Menuju Daerah Resapan Air
2. Faktor Karakter masyarakat yang Kurang
Memahami Regulasi Daerah dan Fungsi Lindung
Daerah Resapan Air
1.Faktor Kekuatan Regulasi dan Kebijakan Tata Ruang dalam Mencegah Alih
Fungsi Daerah Resapan Air
2.Faktor Penurunan Kualitas Daya Dukung Lahan di Daerah Resapan Air
Faktor Tidak Disetujui
1. Faktor Tingkat Harga Lahan di
Daerah Resapan Air yang Tinggi
2. Faktor tingkat pendapatan penduduk
di daerah resapan air yang tinggi
3. Faktor Peningkatan Perkembangan
Penduduk di Daerah Resapan Air
HASIL DELPHI TAHAP II EKSPLORASI FAKTORPENYEBAB ALIH FUNGSI DAERAH RESAPAN AIR
DI KECAMATAN LEMBANG
Faktor Disetujui
1. Faktor Kekuatan Regulasi dan
Kebijakan Tata Ruang dalam
Mencegah Alih Fungsi Daerah
Resapan Air
Faktor Tidak Disetujui
1. Faktor Peningkatan
Perkembangan Penduduk di
Daerah Resapan Air
2. Faktor Penurunan Kualitas Daya
Dukung Lahan di Daerah
Resapan Air
HASIL DELPHI TAHAP III EKSPLORASI FAKTORPENYEBAB ALIH FUNGSI DAERAH RESAPAN AIR
DI KECAMATAN LEMBANG
Faktor Konsensus
1. Faktor Peningkatan Pelayanan Infrastruktur untuk
Aksesbilitas Menuju Daerah Resapan Air
2. Faktor Karakter masyarakat yang Kurang
Memahami Regulasi Daerah dan Fungsi Lindung
Daerah Resapan Air
3. Faktor Kekuatan Regulasi dan Kebijakan Tata
Ruang dalam Mencegah Alih Fungsi Daerah
Resapan Air
Faktor Tidak Disetujui
1. Faktor Tingkat Harga Lahan di
Daerah Resapan Air yang Tinggi
2. Faktor tingkat pendapatan
penduduk di daerah resapan air
yang tinggi.
3. Faktor Peningkatan Perkembangan
Penduduk di Daerah Resapan Air
4. Faktor Penurunan Kualitas Daya
Dukung Lahan di Daerah Resapan
Air
ANALISIS ARAHAN PENGENDALIAN DAERAH RESAPAN AIR MENJADI LAHAN TERBANGUN
Fakta Empiridari Faktor
yang Terbentuk
PeraturanDaerah
Literatur
ArahanPengendalian
Lahan
ARAHAN PENGENDALIAN ALIH FUNGSI DAERAHRESAPAN AIR MENJADI LAHAN TERBANGUN PADAKLASIFIKASI DAMPAK ALIH FUNGSI LAHAN TINGGI
(DESA CIKOLE, DESA CIKAHURIPAN DAN DESAJAYAGIRI)
FAKTOR PENINGKATAN PELAYANAN INFRASTRUKTUR UNTUK AKSESBILITAS
MENUJU DAERAH RESAPAN AIR
• PENERAPAN DISINSENTIF UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN AKSESBILITAS
MENUJU DAERAH RESAPAN AIR DI WILAYAH PENELITIAN BERUPA PEMBATASAN
INFRASTRUKTUR DAN FASILITAS PENDUKUNG MENUJU DAERAH RESAPAN AIR
YANG DILINDUNGI DI WILAYAH PENELITIAN DENGAN TIDAK MENAMBAH CABANG
JARINGAN JALAN YANG ADA.
• MEMBERI BATAS BERUPA TANDA BATAS DAN PAPAN PERINGATAN SERTA
PENGAWASAN KETAT SECARA BERKALA DI SEPANJANG JARINGAN JALAN UTAMA
DI DESA CIKOLE, CIKAHURIPAN DAN JAYAGIRI
FAKTOR TINGKAT HARGA LAHAN DI DAERAH RESAPAN AIR YANG TINGGI
• PEMERINTAH DAERAH HANYA MEMBERIKAN IZIN PEMANFAATAN TANAH SEBAGAI
RTH UNTUK DAERAH RESAPAN AIR AGAR HARGA LAHAN DISEKITAR LAHAN YANG
TELAH TERBANGUN TIDAK IKUT MENINGKAT.
FAKTOR KEKUATAN REGULASI DAN KEBIJAKAN TATA RUANG DALAM MENCEGAH ALIH FUNGSI DAERAH
RESAPAN AIR
• PENERAPAN KEKUATAN REGULASI DAN KEBIJAKAN TATA RUANG DALAM MENCEGAH ALIH FUNGSI DAERAH
RESAPAN AIR MENGENAI PENGENDALIAN PEMANFAATAN KAWASAN LINDUNG UNTUK RESAPAN AIR DI
WILAYAH INI DENGAN LEBIH KONSISTEN DAN LEBIH KETAT.
• PENGATURAN KEMBALI ZONING REGULATION YANG DISAHKAN MELALUI PERDA.
• PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BAGI PELANGGAR PEMANFAATAN RUANG
• KONTROL UTAMA DISERAHKAN KEPADA PEMERINTAH DARI KECAMATAN LEMBANG YAITU PADA BAGIAN SIE
PEMBANGUNAN DAN MASYARAKAT KECAMATAN LEMBANG AGAR MEMPERMUDAH PENGAWASAN.
• MENINGKATKAN INTENSITAS KEGIATAN PEMANTAUAN DI DESA-DESA PADA KLASIFIKASI INI BEBERAPA KALI
DALAM SATU TAHUN
• PEMKAB BANDUNG BARAT SEGERA MEMBUAT PERDA IMB UNTUK MEMPERKETAT IZIN BANGUNAN
• IZIN PENGEMBANGAN KAWASAN DAN/ATAU PEMBANGUNAN BANGUNAN DI WILAYAH INI, HARUS
MENERAPKAN REKAYASA TEKNIK DAN/ATAU EKO ARSITEKTUR DAN/ATAU REKAYASA VEGETATIF, UNTUK
MENGHINDARI PENURUNAN KAPASITAS PENYERAPAN AIR KE DALAM TANAH
• MENCABUT IZIN KEPEMILIKAN LAHAN MAUPUN KEPEMILIKAN BANGUNAN YANG MELANGGAR PEMANFAATAN
LAHAN DI DAERAH RESAPAN AIR
FAKTOR PENURUNAN KUALITAS DAYA DUKUNG LAHAN DI DAERAH RESAPAN AIR
• PADA LAHAN YANG MENGALAMI KONDISI YANG TIDAK PRODUKTIF PERLU DILAKUKAN REHABILITASI SECARA
INTENSIF DENGAN MEMBERIKAN VEGETASI YANG CUKUP UNTUK RESAPAN AIR.
• PENETAPAN ZONING REGULATION UNTUK DAERAH RESAPAN AIR YANG DILINDUNGI UNTUK DIJADIKAN PERDA
• MENAMBAH KEMAMPUAN PENYERAPAN AIR DI WILAYAH YANG TELAH BERALIH FUNGSI MENJADI LAHAN
TERBANGUN DENGAN MENGEMBALIKAN FUNGSI PENYERAPAN AIR SEMULA DENGAN PENANAMAN VEGETASI
DAN DIJADIKAN HUTAN LINDUNG
FAKTOR KARAKTER MASYARAKAT YANG KURANG MEMAHAMI REGULASI
DAERAH DAN FUNGSI LINDUNG DAERAH RESAPAN AIR
• SETIAP MASYARAKAT YANG MELANGGAR PEMANFAATAN LAHAN DI DAERAH
RESAPAN AIR DIKENAKAN SANKSI MELIPUTI:
• PERINGATAN TERTULIS
• PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN
• PENUTUPAN LOKASI
• PENCABUTAN IZIN
• PEMERINTAH DAERAH BERSAMA LSM LINGKUNGAN HIDUP WALHI YANG
CONCERN TERHADAP ALIH FUNGSI DI WILAYAH BANDUNG UTARA TERMASUK
LEMBANG BERKOORDINASI DENGAN TOKOH-TOKOH MASYARAKAT SETEMPAT
DALAM MENINGKATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT UNTUK AKTIF DALAM
MENJAGA DAERAH RESAPAN AIR
FAKTOR KETERSEDIAAN OBJEK WISATA DI DAERAH RESAPAN AIR
• DAERAH RESAPAN AIR BOLEH DIJADIKAN WISATA ALAM DENGAN SYARAT TIDAK
MENGUBAH KELESTARIAN EKOSISTEM DIDALAMNYA DAN MENGURANGI LUAS
KAWASAN YANG TELAH DITENTUKAN
• MEMBATASI KUNJUNGAN WISATAWAN PADA WISATA KAWASAN PELESTARIAN
ALAM AGAR MENCEGAH KEGIATAN YANG DAPAT MERUSAK EKOSISTEM
LINGKUNGAN.
ARAHAN PENGENDALIAN ALIH FUNGSI DAERAH RESAPAN AIR MENJADI LAHAN TERBANGUN PADA KLASIFIKASI DAMPAK ALIHFUNGSI LAHAN RENDAH (DESA SUNTENJAYA, WANGUNHARJA,
SUKAJAYA, CIBODAS,DAN CIKIDANG)
FAKTOR PENINGKATAN PELAYANAN AKSESBILITAS MENUJU DAERAH RESAPAN AIR
• INFRASTRUKTUR DAN FASILITAS PENDUKUNG HANYA DIBATASI UNTUK PEMANFAATAN PERGERAKAN
ORANG/BARANG DAN KENDARAAN SERTA TIDAK DILAKUKAN PERBAIKAN UNTUK JALAN MAKADAM YANG
MENUJU DAERAH RESAPAN AIR YANG DILINDUNGI.
• PENGAMANAN MELALUI PATROLI KHUSUS YANG DILAKUKAN SECARA BERKALA SEPANJANG JARINGAN JALAN
UTAMA MENUJU DAERAH RESAPAN AIR YANG DILINDUNGI
FAKTOR KEKUATAN REGULASI DAN KEBIJAKAN TATA RUANG DALAM MENGENDALIKAN ALIH FUNGSI
DAERAH RESAPAN AIR
• PENGATURAN KEMBALI ZONING REGULATION YANG DISAHKAN MELALUI PERDA.
• PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BAGI PELANGGAR PEMANFAATAN RUANG
• KONTROL UTAMA DISERAHKAN KEPADA PEMERINTAH DARI KECAMATAN LEMBANG YAITU PADA BAGIAN SIE
PEMBANGUNAN DAN MASYARAKAT KECAMATAN LEMBANG AGAR MEMPERMUDAH PENGAWASAN.
• PEMKAB BANDUNG BARAT SEGERA MEMBUAT PERDA IMB UNTUK MEMPERKETAT IZIN BANGUNAN
• IZIN PENGEMBANGAN KAWASAN DAN/ATAU PEMBANGUNAN BANGUNAN DI WILAYAH INI, HARUS
MENERAPKAN REKAYASA TEKNIK DAN/ATAU EKO ARSITEKTUR DAN/ATAU REKAYASA VEGETATIF, UNTUK
MENGHINDARI PENURUNAN KAPASITAS PENYERAPAN AIR KE DALAM TANAH
FAKTOR KARAKTER MASYARAKAT YANG KURANG MEMAHAMI
REGULASI DAERAH DAN FUNGSI LINDUNG DAERAH RESAPAN AIR
• SETIAP MASYARAKAT YANG MELANGGAR PEMANFAATAN LAHAN DI
DAERAH RESAPAN AIR DIKENAKAN SANKSI MELIPUTI:
• PERINGATAN TERTULIS
• PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN
• PENUTUPAN LOKASI
• PENCABUTAN IZIN
• PEMERINTAH DAERAH BERSAMA LSM LINGKUNGAN HIDUP WALHI YANG
CONCERN TERHADAP ALIH FUNGSI DI WILAYAH BANDUNG UTARA
TERMASUK LEMBANG BERKOORDINASI DENGAN TOKOH-TOKOH
MASYARAKAT SETEMPAT DALAM MENINGKATKAN PERAN SERTA
MASYARAKAT UNTUK AKTIF DALAM MENJAGA DAERAH RESAPAN AIR
SEKIAN
TERIMAKASIH