Kedudukan Pancasila dalam Konteks Ketatanegaraan Republik Indonesia

MAKALAH Untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila Yang dibina oleh Bu. Rinata, S.Pd.

Disusun oleh : Ahmad Lukman Hakim Anggarini Wisudawati Badrus Sulaiman Bety Etikasari Damay Fitrianawati Dany Purno Yuwono Dea Nenaressa Kerling ( 100533402594 ) ( 100533404461 ) ( 100533404335 ) ( 100533402648 ) ( 100533402589 ) ( 100533402559 ) ( 100533402586 )

S1 PTI 2010 OFFERING. A

UNIVERSITAS NEGERI MALANG FAKULTAS TEKNIK JURUSAN TEKNIK ELEKTRO PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA September, 2011

A. Pendahuluan 1. Latar Belakang Pancasila merupakan dasar dan ideologi negara Indonesia. Pancasila diambil dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia yang sudah ada sejak dahulu kala, sebelum Indonesia merdeka dan sebelum Pancasila dijadikan dasar negara. Pancasila sudah menjadi bagian dari budaya dan kehidupan bangsa Indonesia. Indonesia harus hidup dengan dasar dan ideologi tertentu. Sebagai negara, Indonesia tidak dapat hidup dengan benar jika tanpa memiliki dasar dan ideologi. Dasar dan ideologi berperan sebagai pemberi arah dan tujuan bagi negara secara jelas.Dasar formal kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia tersimpul dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV. Sebagai dasar negara, maka Pancasila dijadikan sebagai acuan dalam menyusun segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara.

Penyelenggaraan negara termasuk sistem ketatanegaraan negara juga diatur sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila diambil dari kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Sehingga nilai Pancasila tidak berasal dari kepribadian negara lain. Dengan adanya Pancasila sebagai dasar untuk penyelenggaraan negara maka Pancasila sering disebut sebagai sumber hukum. Segala peraturan baik peraturan tertulis maupun tidak tertulis, semuanya diambil dari nilai-nilai Pancasila. Termasuk peraturan tentang demokrasi dan HAM juga diambil dari nilai-nilai Pancasila. Pancasila juga menjadi dasar untuk menetapkan adanya kebijakan Otonomi Daerah. Sehingga segala peraturan yang ada di negara Indonesia baik tertulis maupun tidak tertulis harus dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan UUD 1945 dan muaranya pada Pancasila sebagai sumber hukum. Dengan adanya uraian diatas, maka dengan makalah ini akan dijelaskan lebih lanjut tentang pancasila sebagai sumber hukum, sistem ketatanegaraan RI, UUD 1945, demokrasi dan HAM serta Otonomi daerah. Oleh karena itu, penyusun menyusun makalah dengan judul Kedudukan Pancasila dalam Konteks Ketatanegaraan Republik Indonesia .

2. Rumusan Masalah Ada beberapa rumusan masalah dalam makalah ini diantaranya adalah sebagai berikut : a. Bagaimana kedudukan pancasila sebagai sumber hukum negara Indonesia ? b. Bagaimana sistem ketatanegaraan Republik Indonesia ? c. Bagaimana makna dan kedudukan UUD 1945 ? d. Bagaimana makna, contoh dan pelanggaran HAM di Indonesia ? e. Bagaimana makna dan kedudukan demokrasi di Indonesia ? f. Bagaimana makna dan peraturan penerapan otonomi daerah di Indonesia ?

3. Tujuan Dari rumusan masalah yang dijabarkan diatas, maka tujuan dari makalah ini adalah sebagai berikut : a. Mengetahui kedudukan pancasila sebagai sumber hukum negara Indonesia. b. Mengetahui struktur dan kedudukan lembaga-lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan republik Indonesia. c. Mengetahui makna dan kedudukan UUD 1945. d. Mengetahui makna, contoh dan pelanggaranHAM di Indonesia. e. Mengetahui makna dan kedudukan demokrasi di Indonesia. f. Mengetahui makna dan peraturan penerapan otonomi daerah di Indonesia.

B. Pembahasan 1. Pancasila sebagai sumber hukum Pancasila sebagai sumber hukum berkaitan erat dengan kedudukan pancasila sebagai dasar negara RI. Pancasila dalam kedudukan ini sering disebut sebagai dasar filsafat atau dasar falsafah negara (philosofische gronslag) dari negara, ideologi negara atau staatsidee. Dalam pengertian ini, pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan negara atau dengan kata lain pancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Konsekuensinya seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan negara terutama segala peraturan perundangundangan negara dijabarkan dari nilai-nilai pancasila. Oleh karena itu, pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum.

Sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber tertib hukum Indonesia maka pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi yaitu Pembukaan UUD 1945, kemudian dijelmakan atau dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945, yang pada akhirnya dikonkritisasikan atau dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945 serta hukum positif lainnya.

2. Sistem ketatanegaraan RI Dalam sejarah Indonesia, sudah beberapa kali pemerintah melakukan amandemen pada UUD 1945.Hal ini tentu saja dilakukan untuk menyesuaikan undangundang dengan perkembangan zaman dan memperbaikinya sehingga dapat menjadi dasar hukum yang baik. Berikut ini adalah sistem ketatanegaraan RI yang sudah diamandemen: 1) MPR ( Majelis Permusyawaratan Rakyat ) MPR berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara yang setara dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti lembaga kepresidenan, DPR, DPD, BPK, MA dan MK. 2) DPR ( Dewan Perwakilan Rakyat ) Kedudukan DPR diperuat sebagai lembaga legislatif dan fungsi serta wewenangnya lebih diperjelas seperti adanya peran DPR dalam pemberhentian presiden, persetujuan DPR atas beberapa kebijakan presiden, dan lain sebagainya. 3) Presiden Kedudukan presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan dan berwenang membentuk Undang-Undang dengan persetujuan DPR. Masa jabatan presiden adalah lima tahun dan dapat dipilih kembali selama satu periode. 4) Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi berdiri setelah adanya amandemen. 5) Mahkamah Agung KedudukanMA merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman disamping itu sebuah mahkamah konstitusi diindonesia (pasal 24 (2) UUD 1945 hasil amandemen ). Dalam melaksanakan kekusaan kehakiman , MA membawahi Beberapa macam lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara( Pasal 24 (2) UUD 1945 hasil amandemen).

6) BPK Pasal 23F (1) Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. (2) Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota. Pasal 23G (1) BPK berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap propinsi (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai BPK di atur dengan undang-undang

UUD 1945KPU BPKBank Sentral MA KY

Presiden/ TNI/Polri wapres Kementrian negara TNI/POLRI Pemda Provinsi Pemda Kab/Kota

DPR

MPR

DPD

MKLingkungan Peradilan Agama

Perwakil an BPK Propinsi

*** Militer TUN

*** = badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman

3. UUD 1945 Undang-undang Dasar bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar, yaitu hukum dasar yang tertulis. Sebagai hukum dasar, UUD 1945 merupakan sumber hukum tertulis. Dengan demikian setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, ataupun bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah haruslah berlandaskan dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya kesemuanya peraturan perundang-undangan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan UUD 1945, dan muaranya adalah

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara(Pasal 2 UU No. 10 Tahun 2004). UUD 1945 mengikat pemerintah, lembaga-lembaga negara, lembaga masyarakat, dan juga mengikat setiap warga negara Indonesia dimanapun mereka berada dan juga mengikat setiap penduduk yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia.Sebagai hukum dasar, UUD 1945 berisi norma-norma, dan aturan-aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua komponen tersebut di atas. Dalam kedudukan yang demikian itu, UUD 1945 dalam kerangka tata urutan perundangan atau hierarki peraturan perundangan di Indonesia menempati kedudukan yang tertinggi. Dalam hubungan ini, UUD 1945 juga mempunyai fungsi sebagai alat kontrol, dalam pengertian UUD 1945 mengontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, dan pada akhirnya apakah norma-norma hukum tersebut bertentangan atau tidak dengan ketentuan UUD 1945. Tata urutan peraturan perundang-undangan pertama kali diatur dalam Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966, yang kemudian diperbaharui dengan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000, dan terakhir diatur dengan Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dimana dalam Pasal 7 diatur mengenai jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 3. Peraturan Pemerintah 4. Peraturan Presiden 5. Peraturan Daerah Peraturan Daerah meliputi: a. Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama dengan Gubernur; b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota; c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

Undang-Undang Dasar bukanlah satu-satunya atau keseluruhan hukum dasar, melainkan hanya merupakan sebagian dari hukum dasar, yaitu hukum dasar yang tertulis.Disamping itu masih ada hukum dasar yang lain, yaitu hukum dasar yang tidak

tertulis. Hukum dasar yang tidak tertulis tersebut merupakan aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara -meskipun tidak tertulis yaitu yang biasa dikenal dengan nama Konvensi. Meskipun Konvensi juga merupakan hukum dasar (tidak tertulis), ia tidaklah boleh bertentangan dengan UUD 1945. Konvensi merupakan aturan pelengkap atau pengisi kekosongan hukum yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan ketatanegaaan, karena Konvensi tidak terdapat dalam UUD 1945.

4. Demokrasi dan HAM a. Makna dan kedudukan Demokrasi Pengertian demokrasi menurut Abraham Lincoln th 18673 government of the people, by the people, and for the people. Menurut etimologi/bahasa, demokrasi berasal dari bahasa yunani yaitu dari demos = rakyat dan cratos atau cratein = pemerintahan atau kekuasaan. Jadi demokrasi adalah pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Dalam sistem demokrasi rakyat mendapat kedudukan penting didasarkan adanya rakyat memegang kedaulatan. Pelaksanaan demokrasi ini ada dua cara yaitu demokrasi langsung dan tidak langsung. Demokrasi langsung yaitu rakyat seluruhnya dikutsertakan dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijakan dan mengambil keputusan. Demokrasai tidak langsung dilaksanakan melalui system perwakilan. Biasanya dilaksanakan dengan cara pemilihan umum. DEMOKRASI SEBAGAI SISTEM POLITIK Demokrasi dari system politik lebih luas dari bentuk pemerintahan. Menurut Huntington, system politik dapat dibedakan dari system politik demokrasi dan non demokrasi. Sistem politik demokrasi yaitu system pemerintahan dalam suatu negara yang menjalakan prinsip demokrasi, tidak sewenag-wenang, kekuasaan tidak takterbatas. mengutamakan kepentingan umum dan keadilan. Sistem politik non demokrasi yaitu system pemerintahan dalam suatu negara yang menjalakan politik otoriter, totaliter, dictator, rezim militer, rezim satu partai, monarki absolut, dan system komunis. DEMOKRASI SEBAGAI SIKAP HIDUP Demokrasi ini dipahami sebagai sikap hidup dan pandangan hidup yang demokratis. Pemerintahan dan system politik tumbuh dan berkembang tidak datang dengan sendirinya. Namun, demokrasi membutuhkan usaha nyata dan perilaku demokratis untuk mendukung pemerintahan dan system politik

demokrasi. Perilaku didasarkan nilai-nilai demokrasi dan membentuk budaya / kultur demokrasi baik dari warganegara maupun dari pejabat Negara / pemerintah.

b. Makna HAM Hak asasi manusia adalah hak yang ada dan merekat pada diri atau martabat manusia, karena dia adalah manusia.Hak itu ada dalam diri manusia, dan tidak dapat dipisahkan dari diri manusia itu sendiri. Hak tersebut bukan diperolehnya atau dianugrahkan dari suatu otoritas negara atau pemerintah akan tetapi dimiliki manusia karena martabat manusiawi (Prof. Dr. Martino Sardi). Selain dari pendapat tersebut Hak Asasi Manusia yang juga sering disebut dengan HAM juga didefinisikan dari beberapa pendapat antara lain HAM adalah hakhak dasar yang dimiliki oleh manusia, sesuai dengan kodratnya (Kaelan: 2002), Menurut pendapat Jan Materson (dari komisi HAM PBB), dalam Teaching Human Rights, United Nations sebagaimana dikutip Baharuddin Lopa menegaskan bahwa HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia., John Locke menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. (Mansyur Effendi, 1994), maupun dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam HAM juga terdapat suatu karakteristik, adapun karakteristiknya adalah universal (berlaku umum dimana saja tetap sama), mutlak (tidak dapat ditawar-tawar), tidak dapat dipisahkan dari hidup manusia, langgeng kekal abadi, tidak boleh dilecehkan oleh siapapun. Hak Asasi manusia merupakan hak yang disyariah, fundamental dalam kehidupan manusia itu sendiri.

c. Contoh HAM Hak asasi manusia adalah hak-hak yang telah dipunyai seseorang sejak ia dalam kandungan. HAM berlaku secara universal. Dasar-dasar HAM tertuang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (Declaration of Independence of USA) dan

tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia, seperti pada pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1 Contoh hak asasi manusia (HAM): Hak untuk hidup. Hak untuk memperoleh pendidikan. Hak untuk hidup bersama-sama seperti orang lain. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama. Hak untuk mendapatkan pekerjaan Contoh-contoh Pelanggaran HAM Banyak orang keliru ketika bicara tentang siapa pelaku pelanggaran HAM, ini adalah contoh mudah contoh mudah: Contoh A A membunuh B yang kemudian berakibat B mati, dan keluarga B melaporkan peristiwa tersebut kepada polisi. Namun keluarga B orang miskin maka laporan tersebut tidak diproses Contoh B A sedang menyalakan radio untuk mendengarkan musik dengan volume suara yang cukup keras, B tetangga A, yang sedang tidur, merasa terganggu dengan suara tersebut. B kemudian protes dengan menyatakan bahwa A telah melanggar HAM B. Contoh C A adalah seorang muslim lulusan pesantren, saat ini A diduga melakukan tindak pidana terorisme. A ditahan oleh B, seorang kepala kepolisian daerah. Selama masa penahanan, A tidak dapat menemui keluarganya bahkan tidak dapat berkirim surat, selain itu untuk mendapatkan kesaksian dari A, A telah disiksa oleh B. Dalam persidangan A juga tidak didampingi oleh seorang penasihat hukum, dan hakim dan jaksa sudah mempunyai prasangka bahwa apa yang dilakukan oleh A adalah kegiatan terorisme. Contoh D A adalah seorang penyanyi dangdut perempuan, dia terkenal dengan goyangannya yang bagi sebagian besar orang dianggap erotis. B seorang penyayi dangdut laki-laki yang popular, B merasa risih dengan A dan melarang A untuk menyanyikan lagu-lagu dangdutnya. C seorang aktivis HAM menyatakan bahwa B telah melanggar HAM si A Nah dari contoh-contoh tersebut, kami berikan uraian apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM Contoh A

Pembunuhan A terhadap B bukanlah pelanggaran HAM, tetapi suatu tindak pidana.Peritiwa pelanggaran HAM baru terjadi ketika polisi tidak menindaklanjuti tindak pidana tersebut. Jadi jelas pelaku tindak pidana adalah A, sementara pelaku pelanggaran HAM adalah polisi Contoh B: Contoh ini hanyalah satu dari sekian contoh perbuatan melawan hukum yang diatur dalam UU jaman pemerintah Kolonial Hinda Belanda yaitu HO (Hinder Ordonantie/UU Gangguan).Yang harus dilakukan adalah B membuat gugatan ke pengadilan. Ini bukan peristiwa pelanggaran HAM dan A bukanlah pelaku pelanggaran HAM Contoh C Ini adalah contoh pelanggaran HAM yang ekstrim, karena A dalam hukum mempunyai hak-hak yang tidak dapat ditanggalkan, seperti hak untuk berkomunikasi dengan keluarga, hak untuk tidak disiksa, hak untuk mendapatkan bantuan hukum, dan berbagai hak lain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Contoh D Ini juga bukan peristiwa pelanggaran HAM, ini perbuatan melawan hukum yang bisa digugat dengan memakai Hukum Perdata atau bisa juga memakai hukum pidana misalnya perbuatan tidak menyenangkan.

5. Otonomi daerah a. Hakikat Otonomi Daerah Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah memberi keleluasaan kepada daerah mengurus urusan rumah tangganya sendiri secara demokratis dan bertanggung jawab dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.Pemerintah daerah berhak menteapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Ada beberapa istilah dalam otonomi daerah : Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah.

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan desa serta dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana, prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung-jawabkannya kepada yang menugaskan. Daerah Otonomadalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah Administrasi adalah wilayah kerja Gubernur selaku wakil pemerintah. Instansi Vertikal adalah perangkat departemen dan/atau lembaga pemerintah non departemen di daerah. Pejabat yang berwenang adalah pejabat pemerintah di tingkat pusat dan/atau pejabat pemerintah di daerah propinsi yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dan/atau daerah kota di bawah kecamatan. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten. DESENTRALISASI Desentralisasi dibagi menjadi empat tipe, yaitu : 1) Desentralisasi politik, yang bertujuan menyalurkan semangat demokrasi secara positif di masyarakat. 2) Desentralisasi administrasi, yang memiliki tiga bentuk utama, yaitu : dekonsentrasi, delegasi dan devolusi, bertujuan agar penyelenggaraan

pemerintahan dapat berjalan secara efektif dan efisien. 3) Desentralisasi fiskal, bertujuan memberikan kesempatan kepada daerah untuk menggali berbagai sumber dana. 4) Desentralisasi ekonomi atau pasar, bertujuan untuk lebih memberikan tanggungjawab yang berkaitan sector publik ke sektor privat.

Pelaksanaan otonomi daerah, juga sebagai penerapan (implementasi) tuntutan globalisasi yang sudah seharusnya lebih memberdayakan daerah dengan cara diberikan kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab. Terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Diberlakukannya UU No. 32 dan UU No. 33 tahun 2004, kewenangan Pemerintah didesentralisasikan ke daerah, ini mengandung makna, pemerintah pusat tidak lagi mengurus kepentingan rumah tangga daerahdaerah. Kewenangan mengurus, dan mengatur rumah tangga daerah diserahkan kepada masyarakat di daerah.Pemerintah pusat hanya berperan sebagai supervisor, pemantau, pengawas dan penilai. Visi otonomi daerah dapat dirumuskan dalam tiga ruang lingkup utama, yaitu : Politik, Ekonomi serta Sosial dan Budaya. Di bidang politik, pelaksanaan otonomi harus dipahami sebagai proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas, dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggungjawaban publik. Gejala yang muncul dewasa ini partisipasi masyarkat begitu besar dalam pemilihan Kepala Daerah, baik propinsi, kabupaten maupun kota. Hal ini bisa dibuktikan dari membanjirnya calon-calon Kepala Daerah dalam setiap pemilihan Kepala Daerah baik di tingkat propinsi maupun kabupaten atau kota. Di bidang ekonomi, otonomi daerah di satu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, dan di pihak lain terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya. Dalam konteks ini, otonomi daerah akan memungkinkan lahirnya berbagai prakarsa pemerintah daerah untuk menawarkan fasilitas investasi, memudahkan proses perizinan usaha, dan membangun berbagai infrastruktur yang menunjang perputaran ekonomi di daerahnya. Dengan demikian otonomi daerah akan membawa masyarakat ke tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dari waktu ke waktu. Di bidang sosial budaya, otonomi daerah harus dikelola sebaik mungkin demi menciptakan harmoni sosial, dan pada saat yang sama, juga memelihara nilai-

nilai lokal yang dipandang kondusif terhadap kemampuan masyarakat dalam merespon dinamika kehidupan di sekitarnya.

b. Tujuan Otonomi Daerah Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah antara lain adalah membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan daerah. Dengan demikian Pemerintah Pusat berkesempatan mempelajari, memahami, merespon berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaat daripadanya. Pada saat yang sama pemerintah pusat diharapkan lebih mampu berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro (luas atau yang bersifat umum dan mendasar) nasional yang bersifat strategis. Di lain pihak, dengan desentralisasi daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang optimal. Adapun tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah sebagai berikut: 1) Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. 2) Pengembangan kehidupan demokrasi. 3) Keadilan. 4) Pemerataan. 5) Pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI. 6) Mendorong untuk memberdayakan masyarakat. 7) Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

c. Asas-asas dan Prinsip-prinsip Pemerintah Daerah Asas-asas Pemerintah Daerah: 1) Adanya pembagian daerah otonom yang bersifat berjenjang, Provinsi dan Kabupaten/ Kota. 2) Daerah otonom mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 3) Secara eksplisit tidak disinggung mengenai asas dekonsentrasi. 4) Pemerintah daerah otonom memiliki DPRD yang anggota-anggotanya dipilih secara demokratis. Kepala daerah dipilih secara demokratis. 5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undangundang ditentukan sebagai urusan Pemerintah.

Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Pemerintah Daerah: 1) Digunakannya asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. 2) Penyelenggaraan asas desntralisasi secara utuh dan bulat yang dilaksanakan di Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. 3) Asas tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan di Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, Daerah Kota, dan Desa.

d. Kewenangan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam susunan pemerintahan di negara kita ada Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota, serta Pemerintahan Desa.Masing-masing pemerintahan tersebut memiliki hubungan yang bersifat hierakhis. Dalam UUD Negara Indonesia tahun 1945 ditegaskan, bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah [Pasal 18 A (1)]. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang [Pasal 18 A (2)]. Berdasarkan kedua ayat tersebut dapat dijelaskan, bahwa: 1) Antar susunan pemerintahan memiliki hubungan yang bersifat hierarkhis. 2) Pengaturan hubungan pemerintahan tersebut memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. 3) Pengaturan hubungan sebagaimana disebutkan pasal 18A ayat (1) diatur lebih lanjut dalam UU Republik Indonesia No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah memiliki hubungan keuangan, pelayanan umum, dan pemanfaatan sumber daya. 4) Pengaturan hubungan sebagaimana disebutkan pasal 18A ayat (2) diatur lebih lanjut dalam UU Republik Indonesia No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah.

e. Bentuk dan Susunan Pemerintah Daerah Di daerah dibentuk DPRD sebagai badan Legislatif Daerah dan Pemerintah Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah.Pemerintah Daerah terdiri atas Kepala Daerah beserta perangkat daerah lainnya.DPRD sebagai lembaga

perwakilan rakyat di daerah merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.Dalam kedudukannya seperti itu, DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.Fungsi legislasi berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah, yang meliputi pembahasan dan memberikan persetujuan terhadap Raperda, serta hak anggota DPRD untuk mengajukan Raperda.Fungsi anggaran berkaitan dengan kewenangannya dalam hal anggaran daerah (APBD).Sedangkan fungsi pengawasan berkaitan dengan kewenangan mengontrol pelaksanaan Perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah. Tugas dan wewenang DPRD sebagaimana diatur dalam pasal 42 UU Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2004 adalah sebagai berikut: 1) Membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama, 2) Membahas dan menyetujui rancangan Peraturan Daerah tentang APBD bersama dengan Kepala Daerah, 3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah. 4) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD Propinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPR kabupaten/kota. 5) Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah, 6) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah. 7) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah. 8) Menerima laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 9) Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah.

10) Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. 11) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar daerah dan dengan pihak ketiga yangmembebani masyarakat dan daerah.

Hak DPRD Selain itu DPRD juga mempunyai hak-hak sebagaimana diatur dalam Pasal 43 UU Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004, yaitu hak interpelasi, angketdan menyatakan pendapat. Pelaksanaan hak angket sebagaimana dimaksud di atas adalah dilakukan setelah diajukan hak interpelasi dan mendapat persetujuan dari Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir. Dalam melaksanakan hak angket dibentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPRD yang bekerja dalam waktu paling lama 60 hari telah menyampaikan hasil kerjanya kepada DPRD.

Hak Anggota DPRD Selain DPRD sebagai lembaga yang mempunyai berbagai hak, maka anggota DPRD juga mempunyai hak-hak sebagaimana diatur dalam Pasal 44 UU Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004, yaitu mengajukan rancangan Peratiuran Daerah, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, protokoler dan keuangan serta administratif.

Kepala Daerah Dilihat dari susunannya, pada pemerintahan daerah terdapat dua lembaga yaitu Pemerintahan Daerah dan DPRD.Pemerintah daerah provinsi dipimpin oleh Gubernur, sedangkan pemerintah daerah kabupaten/kota dipimpin oleh

Bupati/Walikota.Gubernur/Bupati/Walikota yang biasa disebut Kepala Daerah memiliki kedudukan yang sederajat dan seimbang dengan DPRD masing-masing daerah. Kepala Daerah dan DPRD memiliki tugas/wewenang dan mekanisme pemilihan yang berbeda.

Tugas dan wewenang Kepala Daerah adalah sebagai berikut: 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. 2) Mengajukan rancangan Peraturan Daerah. 3) Menetapkan Peraturan daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD. 4) Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama. 5) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah. 6) Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundangundangan. 7) Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Setiap Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Daerah sebagai Kepala Eksekutif yang dibantu oleh Wakil Kepala Daerah.Kepala Daerah Provinsi disebut Gubernur, yang karena jabatannya adalah juga sebagai Wakil Pemerintah. Sebagai Kepala Daerah, Gubernur bertanggung jawab kepada DPRD, sebagai Wakil Pemerintah, Gubernur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kepala Daerah Kabupaten disebut Bupati, sedangkan Daerah Kota disebut Walikota yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya selaku Kepala Daerah bertanggung jawab kepada DPRD Kabupaten/Kota. Sebagai alat Pemerintah Pusat, Gubernur melaksanakan tugas-tugas antara lain: 1) Membina ketenteraman dan ketertiban di wilayahnya. 2) Menyelenggarakan koordinasi kegiatan lintas sektor mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan dan pengawasan kegiatan dimaksud. 3) Membimbing dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah daerah. 4) Melaksanakan usaha-usaha pembinaan kesatuan bangsa sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan pemerintah. 5) Melaksanakan segala tugas pemerintahan berdasarkan peraturan perundang undangan yang diberikan kepadanya. 6) Melaksanakan tugas pemerintahan yang tidak termasuk dalam tugas instansi lainnya.

Keuangan Daerah

Sumber-sumber keuangan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi adalah : Pendapatan Asli Daerah (PAD); Dana Perimbangan; Pinjaman Daerah ; dan lainlain penerimaan yang sah.

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas Hasil Pajak Daerah; Hasil Restribusi Daerah; Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah lainnya yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dana Perimbangan terdiri atas bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Penerimaan dari sumber daya alam; Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).Penerimaan Negara dari Pajak Bumi dan Bangunan dibagi dengan imbangan 10% untuk Pemerintah Pusat dan 90% untuk Daerah. Penerimaan Negara dari Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan dibagi dengan imbangan 20% untuk Pemerintah Pusat dan 80% untuk Daerah. Sebesar 10% dari penerimaan PBB dan 20% dari penerimaan Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan dibagikan kepada seluruh kabupaten dan kota. Penerimaan Negara dari sumber daya alam sektor kehutanan, sektor pertambangan umum dan sektor perikanan dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk Daerah. Sedangkan penerimaan negara dari pertambangan minyak setelah dikurangi pajak dibagi dengan imbangan 85% untuk pemerintah pusat dan 15% untuk pemerintah daerah.Sementara itu penerimaan negara dari sektor gas alam setelah dikurangi pajak dibagikan dengan imbangan 70% untuk Pemerintah Pusat dan 30% untuk Daerah.

C. Penutup 1. Kesimpulan a. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum karena seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan negara terutama segala peraturan perundang-undangan negara dijabarkan dari nilai-nilai pancasila. b. Sistem ketatanegaraan RI : 1) UUD 1945 2) KPU, BPK, Bank Sentral, Presiden/wapres, TNI/Polri, DPR, MPR, DPD, MA, MK, KY memiliki kedudukan yang setara. 3) Perwakilan BPK propinsi kedudukannya dibawah BPK.

4) Urutan kedudukan yang dibawah Presiden/wapres yaitu Kementrian negara TNI/Polri Pemda propinsi Pemda kab/kota. (- = membawahi) 5) MA membawahi badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. 6) Urutan kedudukan yang dibawahi MK yaitu lingkungan peradilan agama militer TUN. (- = membawahi) c. UUD 1945 adalah: Hukum dasar yang tertulis (di samping itu masih ada hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu Konvensi) 1) Sebagai (norma) hukum : a) UUD bersifat mengikat terhadap: Pemerintah, setiap Lembaga

Negara/Masyarakat, setiap WNRI dan penduduk di RI. b) Berisi norma-norma: sebagai dasar dan garis besar hukum dalam

penyelenggaraan negara harus dilaksanakan dan ditaati. 2) Sebagai hukum dasar: a) UUD merupakan sumber hukum tertulis (tertinggi) Setiap produk hukum (seperti UU, PP, Perpres, Perda) dan setiap kebijaksanaan Pemerintah berlandaskan UUD 1945. b) Sebagai Alat Kontrol Yaitu mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan UUD 1945. d. HAM adalah hak yang disyariah, fundamental dalam kehidupan manusia itu sendiri. Contoh HAM : Hak untuk hidup. Hak untuk memperoleh pendidikan. Hak untuk hidup bersama-sama seperti orang lain. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama. Hak untuk mendapatkan pekerjaan Contoh pelanggaran HAM : A membunuh B yang kemudian berakibat B mati, dan keluarga B melaporkan peristiwa tersebut kepada polisi. Namun keluarga B orang miskin maka laporan tersebut tidak diproses e. Demokrasi adalah pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Dalam sistem demokrasi rakyat mendapat kedudukan penting didasarkan adanya rakyat memegang kedaulatan. Kedudukan demokrasi meliputi demokrasi sebagai sistem politik dan demokrasi sebagai sikap hidup.

f.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah memberi keleluasaan kepada daerah mengurus urusan rumah tangganya sendiri secara demokratis dan bertanggung jawab dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan otonomi daerah adalah membebaskan pemerintah pusat dari bebanbeban yang tidak perlu dalam menangani urusan daerah. Dengan demikian Pemerintah Pusat berkesempatan mempelajari, memahami, merespon berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaat daripadanya. Pada saat yang sama pemerintah pusat diharapkan lebih mampu berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro (luas atau yang bersifat umum dan mendasar) nasional yang bersifat strategis.

DAFTAR RUJUKAN

Tim MGMP Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XII SMA Kabupaten Trenggalek. 2011. Pendidikan Kewarganegaraan. Trenggalek : MGMP Pendidikan Kewarganegaraan. Raja Saor, Fernandes. 2010. Sistem Pemerintahan Indonesia Sebelum dan Sesudah Amandemen. (sumber dari internet : http://raja1987.blogspot.com/2008/10/sistempemerintahan-indonesia-sebelum.html); diakses 28 Agustus 2011. ____________.2010. Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (RI). (sumber dari internet : http://id.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Kategorisasi_(Sistem_ketatanegaraan_RI)); diakses 28 Agustus 2011. ____________. 2010. Makna dan Karakteristik Hak Asasi Manusia. ( sumber dari internet : mlatiffauzi.wordpress.com/2010/05/14/pengertian-hak-asasimanusia-dancirikhasnya/); diakses 27 Agustus 2011.