kedudukan pancasila dalam konteks ketatanegaraan republik indonesia - makalah pkn - final

Download Kedudukan Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan Republik Indonesia - Makalah Pkn - Final

Post on 12-Jul-2015

1.699 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Kedudukan Pancasila dalam Konteks Ketatanegaraan Republik Indonesia

MAKALAH Untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila Yang dibina oleh Bu. Rinata, S.Pd.

Disusun oleh : Ahmad Lukman Hakim Anggarini Wisudawati Badrus Sulaiman Bety Etikasari Damay Fitrianawati Dany Purno Yuwono Dea Nenaressa Kerling ( 100533402594 ) ( 100533404461 ) ( 100533404335 ) ( 100533402648 ) ( 100533402589 ) ( 100533402559 ) ( 100533402586 )

S1 PTI 2010 OFFERING. A

UNIVERSITAS NEGERI MALANG FAKULTAS TEKNIK JURUSAN TEKNIK ELEKTRO PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA September, 2011

A. Pendahuluan 1. Latar Belakang Pancasila merupakan dasar dan ideologi negara Indonesia. Pancasila diambil dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia yang sudah ada sejak dahulu kala, sebelum Indonesia merdeka dan sebelum Pancasila dijadikan dasar negara. Pancasila sudah menjadi bagian dari budaya dan kehidupan bangsa Indonesia. Indonesia harus hidup dengan dasar dan ideologi tertentu. Sebagai negara, Indonesia tidak dapat hidup dengan benar jika tanpa memiliki dasar dan ideologi. Dasar dan ideologi berperan sebagai pemberi arah dan tujuan bagi negara secara jelas.Dasar formal kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia tersimpul dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV. Sebagai dasar negara, maka Pancasila dijadikan sebagai acuan dalam menyusun segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara.

Penyelenggaraan negara termasuk sistem ketatanegaraan negara juga diatur sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila diambil dari kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Sehingga nilai Pancasila tidak berasal dari kepribadian negara lain. Dengan adanya Pancasila sebagai dasar untuk penyelenggaraan negara maka Pancasila sering disebut sebagai sumber hukum. Segala peraturan baik peraturan tertulis maupun tidak tertulis, semuanya diambil dari nilai-nilai Pancasila. Termasuk peraturan tentang demokrasi dan HAM juga diambil dari nilai-nilai Pancasila. Pancasila juga menjadi dasar untuk menetapkan adanya kebijakan Otonomi Daerah. Sehingga segala peraturan yang ada di negara Indonesia baik tertulis maupun tidak tertulis harus dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan UUD 1945 dan muaranya pada Pancasila sebagai sumber hukum. Dengan adanya uraian diatas, maka dengan makalah ini akan dijelaskan lebih lanjut tentang pancasila sebagai sumber hukum, sistem ketatanegaraan RI, UUD 1945, demokrasi dan HAM serta Otonomi daerah. Oleh karena itu, penyusun menyusun makalah dengan judul Kedudukan Pancasila dalam Konteks Ketatanegaraan Republik Indonesia .

2. Rumusan Masalah Ada beberapa rumusan masalah dalam makalah ini diantaranya adalah sebagai berikut : a. Bagaimana kedudukan pancasila sebagai sumber hukum negara Indonesia ? b. Bagaimana sistem ketatanegaraan Republik Indonesia ? c. Bagaimana makna dan kedudukan UUD 1945 ? d. Bagaimana makna, contoh dan pelanggaran HAM di Indonesia ? e. Bagaimana makna dan kedudukan demokrasi di Indonesia ? f. Bagaimana makna dan peraturan penerapan otonomi daerah di Indonesia ?

3. Tujuan Dari rumusan masalah yang dijabarkan diatas, maka tujuan dari makalah ini adalah sebagai berikut : a. Mengetahui kedudukan pancasila sebagai sumber hukum negara Indonesia. b. Mengetahui struktur dan kedudukan lembaga-lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan republik Indonesia. c. Mengetahui makna dan kedudukan UUD 1945. d. Mengetahui makna, contoh dan pelanggaranHAM di Indonesia. e. Mengetahui makna dan kedudukan demokrasi di Indonesia. f. Mengetahui makna dan peraturan penerapan otonomi daerah di Indonesia.

B. Pembahasan 1. Pancasila sebagai sumber hukum Pancasila sebagai sumber hukum berkaitan erat dengan kedudukan pancasila sebagai dasar negara RI. Pancasila dalam kedudukan ini sering disebut sebagai dasar filsafat atau dasar falsafah negara (philosofische gronslag) dari negara, ideologi negara atau staatsidee. Dalam pengertian ini, pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan negara atau dengan kata lain pancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Konsekuensinya seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan negara terutama segala peraturan perundangundangan negara dijabarkan dari nilai-nilai pancasila. Oleh karena itu, pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum.

Sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber tertib hukum Indonesia maka pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi yaitu Pembukaan UUD 1945, kemudian dijelmakan atau dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945, yang pada akhirnya dikonkritisasikan atau dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945 serta hukum positif lainnya.

2. Sistem ketatanegaraan RI Dalam sejarah Indonesia, sudah beberapa kali pemerintah melakukan amandemen pada UUD 1945.Hal ini tentu saja dilakukan untuk menyesuaikan undangundang dengan perkembangan zaman dan memperbaikinya sehingga dapat menjadi dasar hukum yang baik. Berikut ini adalah sistem ketatanegaraan RI yang sudah diamandemen: 1) MPR ( Majelis Permusyawaratan Rakyat ) MPR berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara yang setara dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti lembaga kepresidenan, DPR, DPD, BPK, MA dan MK. 2) DPR ( Dewan Perwakilan Rakyat ) Kedudukan DPR diperuat sebagai lembaga legislatif dan fungsi serta wewenangnya lebih diperjelas seperti adanya peran DPR dalam pemberhentian presiden, persetujuan DPR atas beberapa kebijakan presiden, dan lain sebagainya. 3) Presiden Kedudukan presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan dan berwenang membentuk Undang-Undang dengan persetujuan DPR. Masa jabatan presiden adalah lima tahun dan dapat dipilih kembali selama satu periode. 4) Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi berdiri setelah adanya amandemen. 5) Mahkamah Agung KedudukanMA merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman disamping itu sebuah mahkamah konstitusi diindonesia (pasal 24 (2) UUD 1945 hasil amandemen ). Dalam melaksanakan kekusaan kehakiman , MA membawahi Beberapa macam lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara( Pasal 24 (2) UUD 1945 hasil amandemen).

6) BPK Pasal 23F (1) Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. (2) Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota. Pasal 23G (1) BPK berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap propinsi (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai BPK di atur dengan undang-undang

UUD 1945KPU BPKBank Sentral MA KY

Presiden/ TNI/Polri wapres Kementrian negara TNI/POLRI Pemda Provinsi Pemda Kab/Kota

DPR

MPR

DPD

MKLingkungan Peradilan Agama

Perwakil an BPK Propinsi

*** Militer TUN

*** = badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman

3. UUD 1945 Undang-undang Dasar bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar, yaitu hukum dasar yang tertulis. Sebagai hukum dasar, UUD 1945 merupakan sumber hukum tertulis. Dengan demikian setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, ataupun bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah haruslah berlandaskan dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya kesemuanya peraturan perundang-undangan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan UUD 1945, dan muaranya adalah

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara(Pasal 2 UU No. 10 Tahun 2004). UUD 1945 mengikat pemerintah, lembaga-lembaga negara, lembaga masyarakat, dan juga mengikat setiap warga negara Indonesia dimanapun mereka berada dan juga mengikat setiap penduduk yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia.Sebagai hukum dasar, UUD 1945 berisi norma-norma, dan aturan-aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua komponen tersebut di atas. Dalam kedudukan yang demikian itu, UUD 1945 dalam kerangka tata urutan perundangan atau hierarki peraturan perundangan di Indonesia menempati kedudukan yang tertinggi. Dalam hubungan ini, UUD 1945 juga mempunyai fungsi sebagai alat kontrol, dalam pengertian UUD 1945 mengontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, dan pada akhirnya apakah norma-norma hukum tersebut bertentangan atau tidak dengan ketentuan UUD 1945. Tata urutan peraturan perundang-undangan pertama kali diatur dalam Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966, yang kemudian diperbaharui dengan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000, dan terakhir diatur dengan Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dimana dalam Pasal 7 diatur mengenai jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 3. Peraturan Pemerintah 4. Peraturan Presiden 5. Peraturan Daerah Peraturan Daerah meliputi: a. Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama dengan Gubernur; b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota; c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

Undang-Undang Dasar bukanlah satu-satunya atau keseluruhan hukum dasar, melainkan hanya merupakan sebagian dari hukum dasar, yaitu hukum dasar yang tertulis.Disamping itu masih ada hukum dasar yang lain, yaitu hukum dasar yang tidak

tertulis. Hukum dasar yang tidak tertulis tersebut merupakan aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara -meskipun tidak tertulis yaitu yang biasa dikenal dengan nama Konvensi. Meskipun Konvensi juga merupakan hukum dasar (tidak tertulis), ia tidaklah boleh bertentangan d