kejaksaan agung republlk indonesia jakarta · 2015. 8. 19. · ketua mahkamah agung jakarta, 22...
TRANSCRIPT
-
KEJAKSAAN AGUNG REPUBLlK INDONESIAJAKARTA
NomorSifatLampiranPerihal
: B- 328/F/Fd.1/05/2005: Biasa: 1 (satu) eksemplar: Permasalahan Putusan Yudicial
Review MARI yang membatalkanPP. 110 Tahun 2000 tanggal9 September 2000
Jakarta, 04 Mei 2005
KEPAOAYTH.
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI01-
SELURUH INDONESIA
Sehubungan dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor :180/3260/SJ tanggal 22 Desember 2002, perihal pendapat hukumatas putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 04.G/HUM/2001 tanggal9 September 2002 (copy terlampir), yang ditujukan kepada KetuaMahkamah Agung RI, yang isi pokoknya memohon untuk memberikanpendapat hukum berkaitan dengan Putusan Mahkamah Agung RINomor : 04.G/HUM/2001 tanggal 9 September 2002.
Berkenaan dengan Surat Menteri Dalam Negeri tersebut,dengan ini diberikan petunjuk sebagai berkut :
1. Dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan Anggota DPRDdan Pejabat Pemda agar perbuatan yang bersifat "melawan hukum"tidak lagi mengacu pada Peratuan Pemerintah Nomor: 110 Tahun2002 akan tetapi didasarkan pada pelanggaran ketentuan formilatau ketentuan materiellainnya seperti kepatutan atau kelazimanyang berlaku dalam masyarakat melawan hukum materiel.
2. Untuk mendukung pembuktian adanya fakta melawan hukummateriel tersebut patut tidaknya perbuatan yang dilakukan, makapenyidik wajib memberikan keterangan ahli hukum pidana dan ahlitata pemerintahan.
3. Penanganan terhadap kasus-kasus yang melibatkan anggota DPRDdan Pejabat Pemda agar dilaporkan kepada pimpinan dalamkesempatan pertama untuk segera mendapatkan petunjuk.
Demikian untuk dilaksanakan.
JAKSAAGUNG MUDATIN OAK PIDANA KHUSUS.
Tembusan:1. Yth. Jaksa Agung RI
(sebagai laporan);2. Yth. Para Jaksa Agung Muda;3. Ar si p.-
HENDARMAN SUPANDJI
25
-
Jakarta, 22 Februari 2005KETUA MAHKAMAH AGUNGREPUBLIK INDONESIA
Nomor : MAlKUMDIU701ll/Kl2005 KEPADAYTH.
1. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi2. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara3. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri4. Sdr. Ketua Pengadilan
Tata Usaha NegaraDI-
Seluruh Indonesia
SURAT EDARAN
Nomor. : 4 Tahun 2005
Tentang
Penegasan Tidak Berlakunya
Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000
Tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Memperhatikan pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat sehubungan
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2000 tanggal
30 Nopember 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (PP No. 110 Tahun 2000), yang pernah diajukan Gugaan Hak Uji Materil
di Mahkamah Agung R.I terdaftar dengan Nomor : 04.G/HUM/2001, maka dengan
ini disampaikan sebagai berikut :
Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tersebut telah
dinyatakan bertentangan (tegen gesteld) dengan Peraturan Perundang-undangan
yang lebih tinggi yakni Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1999.
8
Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka diberitahukan kepada
Saudara, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tersebut berdasarkan
Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan
tidak berlaku.
Demikian untuk diperhatikan.
KETUA MAHKAMAH AGUNG - RI
BAGIR MANAN
Tembusan:1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung - RI,2. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung - RI,3. Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung - RI,4. Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung - RI,5. Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung - RI.
9