EFEK JERA EKSEKUSI MATI

Oleh : dr. Ratna Dewi Pangestuti, M.Sc., Sp.KJ

Pro kontra tentang eksekusi bagi pelaku kejahatan masih menjadi perdebatan

hingga kini.

Hukuman mati suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan (atau tanpa

pengadilan) sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan aras seorang akibat

perbuatannya. Pada tahun 2005, setidaknya 2.148 orang dieksekusi di 22 negara,

termasuk Indonesia. Dari data tersebut 94% praktik hukuman mati hanya

dilakukan di beberapa negara, misalnya: Iran, Tiongkok, Arab Saudi, dan

Amerika Serikat.

Dalam sejarah, dikenal beberapa cara pelaksanaan hukuman mati:

Hukuman pancung : hukuman dengan cara potong kepala

Sengatan listrik : hukuman dengan cara duduk di kursi yang kemudian

dialiri listrik bertegangan tinggi

Hukuman gantung : hukuman dengan cara digantung di tiang gantungan

Suntik mati : hukuman dengan cara disuntik obat yang dapat membunuh

Hukuman temabak : hukuman dengan cara menembak jantung sesorang,

biasanya pada hukuman ini terpidana harus menutup mata untuk tidak

melihat

Rajam : hukuman dengan cara dilempari batu hingga mati

Hingga juni 2006 hanya 68 negara yang masih menerapkan praktik

hukuman mati, termasuk Indonesia, dan lebih dari setengah negara-negara di

dunia telah menghapuskan praktik hukuman mati. Ada 88 negara yang telah

menghapuskan praktik hukuman mati. Ada 88 negara yang telah

menghapuskan mati untuk seluruh kategori kejahatan, 11negara

menghapuskan hukuman mati untuk kategori kejahatan pidana biasa, 30

negara melakukan moratorium (de facto tidak menerapkan) hukuman mati,

dan total 129 negara yang melakukan abolisi (penghapusan) terhadapan

hukuman mati.

Hingga beberapa akhir bulan lalu, sejumlah terpidana mati tahap dua

dieksekusi di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Diantaranya, duo Bali

Ninde, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. Dua warganegara Australia itu

terbukti menyelundupkan heroin seberat 8,2 kilogram ke Indonesia. Secara

hukum, Bandar narkoba layak untuk dijatuhi hukuman berat. Pro kontra pun

terjadi. Ada yang tidak menyetujui tentang hukuman mati, khususnya dari

pihak penggiat HAM, karena dianggapnya mencederai hak hidup seseorang.

Sementara dari pihak BNN, menyatakan sah-sah saja. Dengan alasan untuk

memberikan efek jera, dan itu didasari oleh putusan pengadilan, bukan

putusan perseorangan. Namun, kali ini kita tidak akan membahas eksekusi

mati untuk para bandar narkoba saja, namun juga akan membahas eksekusi

mati untuk terorisme.

Memang, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa fungsi dilakukannya

hukman adalah sebgai alat untuk memaksa agar peraturan ditaati dan siapa

yang melanggar diberi sanksi hukuman sehingga terwujudnya rasa

kesejahteraan dan keamanan bagi masyarakat. Percumalah aturan dibuat bila

tidak ada sanksi yang diterapkan bila aturan itu dilanggar karena tidak ada

efek jera atau pengaruh bagi si pelanggar aturan tersebut. Sehingga tak asing

lagi kalau sebagian masyaraka sangat yakin kalau hukuman mati sangat

diperlukan karena selain dapat memberi efek cegah dan rasa takut bagi orang

lain untuk tidak melakukan pelanggaran, juga dapat memberikan rasa aman

dan terlindung bagi setiap orang. Sesuai dengan pasal 28 G UUD 1945 yang

berbunyi setiap orang berhak atas perlindungan. Bagaiman mungkin rasa

aman dan terlindung itu dapat terjadi, bila si pelaku kejahatan tersebut masih

diberi kesempatan di dunia ini. Selain itu, dukungan hukuman mati mayoritas

didasari argumen di antaranya bahwa hukuman mati untuk pembunuhan sadis

akan mencegah banyak orang membunuh karena gentar akan hukuman yang

sangat berat. Jika pada hukuman penjara penjahat jera dan bisa juga

membunuh lagi jika tidak jera, pada hukman mati penjahat pasti tidak akan

bisa membunuh lagi karena sudah dihukum mati dan itu hakikatnya

memelihata kehidupan yang lebih luas. Dalam berbagai kasus banyak pelaku

kejahatan yang terus berulang kali melakukan kejahatan karena ringannya

hukuman. Seeringkali penolakan hukuman mati hanya didasarkan pada sisi

kemanusiaan terhadap pelaku tanpa melihat sisi kemanusiaan dari korban

sendiri, keluarga, kerabat, ataupun masyarakat yang tergantung pada korban.

Lain halnya bila memang keluarga korban sudah memaafkan pelaku, tentu

vonis bisa dirubah dengan prasyarat yang jelas.

Namun, perlu kita ketahui juga, sampai sekarang ini tidak ada efek jera

huukuman mati dapat mengurangi tingkat kejahatan (Pengacara Senior

Todung Mulya Lubis, tribunnews.com), seperti yang dikatakan oleh Jeffrey A.

Fagan. Professor of Law School (www.law.columbia.edu). Ia berpendapat

bahwa tidak ada bukti ilmiah yang menyatakan hukuman mati menimbulkan

efek jera terhadap pelaku contohnya kejahatan narkotika. Selain itu, studi

ilmiah secara konsisten juga gagal menunjukkan adanya bukti meyakinkan

bahwa hukuman mati membuat efek jera dan efektif dibanding jenis hukuman

lainnya. Survey yang dilakukan PBB pada 1998 dan 2002 tentang hubungan

antara praktik hukuman mati dan angka kejahatan pembunuhan menunjukkan,

praktik hukuman mati lebih buruk daripada penjara seumur hidup dalam

meberikan efek jera pada pidana pembunuhan.

Oleh karena itu, pada artikel ini, kami akan membahas pro kontra

efek sebenarnya dari eksekusi mati yang sempat menjadi trending topic

beberapa waktu lalu.

PRO

“...Dalam Working Group on Penalties di Roma (16 Juili 1998), Lawrence

Maharaj (The Attorney General of Trinidad and Tobago) menyatakan, “We

want to make it quite clear that we do not consider the death penalty to be ah

human right issue.” “hhtp://hukum.kompasiana.com/2015/03/05/berbagai-

pandangan-mengenai-hukuman-mati-705182.html

Beberapa profesional mengatakan bahwa hukuman mati pantas diberikan

kepada teroris karena si pelaku ini selain telah melanggar hak hidup dan juga

hak atas perlindungan setiap orang, juga telah mengganggu keamanan,

ekonomi, pariwisatan serta mengganggu dan mengancam stabilitas negara

yang berdampak luas bagi masyarakat.

Dari data yang didapatkan 5 peristiwa besar terorisme di Indonesia dari

tahun 2002 yaitu : Bom Bali 2002, JW Marriot, Kedubes Australia, Bom Bali

2005, Bom Cirebon 2011. Telah menewaskan 248 jiwa dan 486 orang luka-

luka. Sangatlah adil menjatuhkan hukuman mati terhadap satu orang teroris

yang telah membunuh ratusan jiwa orang. Agar tidak terjadi korban-korban

lagi, pelaku harus di hukum mati dan harus dicari otak dan permasalahan ini

agar tindakan-tindakan seperti ini tidak terjadi lagi. Sehingga dapat tercipta

yang termuat dalam UUD 1945 pasal 28 G dan juga dapat melindungi

masyarakat luas.

Bahkan Ketua Sub Komisi Pengkajian Komisi Nasional Hak Asasi

Manusia (Komnas HAM) Soelistyowati Soegondo berpendapat bahwa

hukuman mati sejalan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Sehingga dengan

sangat jelas hukuman mati dapat dilakukan dan tidak bertentangan dengan

konstitusi. Dan perlu diketahui oleh kita bersama. Hukuman mati

dimaksudkan bukan hanya untuk memberikan efek jera bagi pelaku, tapi juga

untuk memberi efek psikologis dan shock therapy bagi masyarakat tidak

melakukan tindak kejahatan.

Beralih ke USA, penelitian lain yang dilakukan Eric G. Lambert et al

dengan responden kaum muda, yakni para mahasiswa lintas warna kulit di

berbagai universitas di negara bagian Michigan, AS juga menghasilkan

dukungan yang tinggi terhadap dipertahankannya hukuman mati. Sebanyak

62% responden penelitian mendukung hukuman mati diteruskan dan 12%

tidak bersikap.

Angka yang tercatat pada the Death Penalty Information Center, USA

menunjukkan bahwa sampai tahun 2011 masih sekitar 65% responden

penelitian di AS yang mewakili masyarakat dari berbagai strata sosial, warna

kulit dan agama mendukung hukuman mati tetap dipertahankan. Di beberapa

negara bagian AS dimana angka kejahatan tinggi dan hukuman mati sering

dijatuhkan, maka tingkat dukungan masyarakatnya cenderung lebi tinggi lagi.

Penelitian oleh Scott Vollum et al pada tahun 2009 di Texas dan California

menghasilkan dukungan 72,6% dan responden yang dimintai pendapatnya

tentang hukuman mati. Tingginya dukungan publik dalam mempertahankan

hukuman mati untuk kasus – kasus pembunuhan dengan pemberatan diakui

sebagai alasan utama mengapa para pembentuk undang-undang tetap

mempertahankan hukuman mati sebagai bagian dari kebajikan koreksi

(correctional policy) terhadap kejahatan dalam sistem hukum dan peradilan di

AS ( Diana Falco & Tina Fruiburger, 2011).

Maka dari itu, secara garis besar, dapat disimpulkan : Negatif bila

hukuman mati dihapus:

1. Kejahatan akan meningkat karena tidak takut dijatuhi hukuman yang

berat.

2. Biaya yang dikeluarkan lebih besar untuk hukuman penjara seumur

hidup.

3. Akan ada rasa tidak aman dalam hidup rakyat karena takut akan

penjahat yang berkeliaran diantara mereka.

4. Keadilan tidak diterapkan dengan baik karena tidak ada pembalasan

yang setimpal bagi kejahatan berat seperti pembunuhan.

Positif bila hukuman mati tetap dijalankan:

1. Kejahatan yang tidak dapat ditoleransi dengan uang atau apapun di

dunia ini bisa terbalaskan.

2. Mencegah banyak orang untuk membunuh atau berbuat kejahatan

berat lainnya karena gentar akan hukuman yang sangat berat.

3. Pembunuh yang sudah dieksekusi bisa dipastikan tidak membunuh lagi

sehingga tidak memakan korban lainnya.

4. Menegakkan harga nyawa manusia mahal dan hanya bisa dibayar

dengan nyawa sehingga seseorang tidak dapat seenaknya membunuh

orang lain.

5. Kebencian dan rasa takut terhadap pelaku kejahatan akan hilang karena

penjahat telah dieksekusi.

6. Biaya yang dikeluarkan lebih sedikit daripada hukuman penjara

seumur hidup.

7. Penyelidikkan akan kasus akan lebih teliti karena tidak mau salah

eksekusi.

KONTRA

“... Pertama, yaitu abolisionisme yaitu sebuah pandangan yang menyatakan

bahwa hukuman mati bertentangan dengan hak paling mendasar dari setiap

inidvidu yakni hak untuk hidup. Menurut pandangan ini, hukuman mati sama

dengan tindakan inhuman (bengis, keji), degrading (penistaan), dan killing

(pembunuhan). Pandangan ini adalah pandangan mayoritas dianut oleh negara-

negara di dunia.” http://hukum.kompasiana.com/2015/03/05/berbagai-pandangan-

mengenai-hukuman-mati-705182.html

Seperti yang sudah dicantumkan sebelumnya, perlu kita ketahui bersama

sampai sekarang ini tidak ada yang bisa membuktikan kalau efek jera dari

hukuman mati dapat mengurangi tingkat kejahatan (Pengacara senior Todung

Mulya Lubis, tribunnews.com), atau seperti yang di katakan oleh Jeffrey A.

Fagan. Professor of Law and Public Health dari Columbia Law School, bahwa

tidak ada bukit ilmiah yang menyatakan hukuman mati menimbulkan efek jera

terhadap pelaku contohnya kejahatan narkotika. Terlihat jelas di Indonesia yang

juga menerapkan hukuman mati pada para tindak kejahatan narkotika seperti yang

tertera pada UU NOMOR 22 TAHUN 1997.

Sebuah penelitian yang dilakukan RM. B. Hanindya Mahendhrata, yang

berjudul “Analisis Mengenai Eksistensi Pidana Mati Di Indonesia (Suatu Kajian

Masyarakat)”, menyatakan bahwa, dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa

sudah banyak terbukti, dimana dampak-dampak psikologis suatu eksekusi pidana

mati tidak ada satupun dampak piskologis positif di antara semuanya itu.

Hukuman mati tidak pernah terbukti mampu mengembalikan keadaan yang

terganggu akibat suatu kejahatan. Dengan diterapkannya pidana mati, efek jera

jelas tidak terwujud, karena hingga saat ini masih banyak saja kejahatan serupa,

yang diancam dengan pidana mati tetap terjadi. Apabila negara tidak menghormati

nyawa manusia dan menganggap tepat untuk dengan tenang melenyapkan nyawa

seseorang, maka ada kemungkinan besar akan berkurang pulalah hormat orang

pada nyawa lagi, perbuatan membunuh oleh negara itu akan memancing-mancing

suatu penyusulan terhadapnya.

Selain itu, hukuman mati tidak akan membuat masalah yang dibuatnya

kembali menjadi normal kembali. Masih banyak cara untuk menjatuhkan

hukuman kepada pelaku kejahatan ini misalnya hukuman seumur hidup, atau

bahkan hukuman kumulatif hingga ratusan tahun seperti yang dilakukan di banyak

negara contohnya Amerika. Dan bukan dengan untuk mengambil hak hidup

mereka karena itu menentang Pasal 28 A UUD 1945 yang menjelaskan “Setiap

orang berhak untuk hidup dan kehidupannya”. Dan juga bertentangan dengan

Deklarasi Universal of Human Rights.