i

KEKUATAN PEMBUKTIAN AUDIT INVESTIGASI OLEH BADAN

PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) SEBAGAI

KETERANGAN AHLI TERHADAP PENANGANAN

TINDAK PIDANA KORUPSI

(STUDI KASUS KORUPSI PIMPINAN DPRD KOTA SURAKARTA)

Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Guna Meraih

Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh :

RATNA KUSUMA DEWI

NIM : E0005262

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2009

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum ( Skripsi )

KEKUATAN PEMBUKTIAN AUDIT INVESTIGASI OLEH BADAN

PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) SEBAGAI

KETERANGAN AHLI TERHADAP PENANGANAN

TINDAK PIDANA KORUPSI

(STUDI KASUS KORUPSI PIMPINAN DPRD KOTA SURAKARTA)

Disusun oleh :

RATNA KUSUMA DEWI

NIM : E0005262

Disetujui untuk Dipertahankan

Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Sugeng Praptono, S.H, M.H NIP. 131 411 016

Pembimbing II

Bambang Santoso, S.H, M.Hum NIP.131 863 797

iii

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum ( Skripsi )

KEKUATAN PEMBUKTIAN AUDIT INVESTIGASI OLEH BADAN

PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) SEBAGAI

KETERANGAN AHLI TERHADAP PENANGANAN

TINDAK PIDANA KORUPSI

(STUDI KASUS KORUPSI PIMPINAN DPRD KOTA SURAKARTA)

Disusun oleh :

RATNA KUSUMA DEWI

NIM : E0005262

Telah diterima dan disahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum ( Skripsi )

Fakultas HukumUniversitas Sebelas Maret Surakarta

pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 16 Juli 2009

TIM PENGUJI

1. Isharyanto, S.H., M.H. ( .................................. ) NIP. 132 306 584 Ketua 2. Sugeng Praptono, S.H., M.H ( .................................. ) NIP. 131 411 016 Pembimbing I 3. Bambang Santoso, S.H., M.Hum. ( ................................. ) NIP. 131 863 797 Pembimbing II

MENGETAHUI

Dekan,

Mohammad Jamin, S.H, M.Hum.

NIP.196109301986011001

iv

ABSTRAK

RATNA KUSUMA DEWI. E0005262. KEKUATAN PEMBUKTIAN AUDIT INVESTIGASI OLEH BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) SEBAGAI KETERANGAN AHLI TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS KORUPSI PIMPINAN DPRD KOTA SURAKARTA). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan Hukum 2009.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) proses penyusunan audit investigasi oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam perkara tindak pidana korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surakarta Tahun 2003, dan (2) tentang kekuatan pembuktian keterangan ahli dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam persidangan perkara tindak pidana korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surakarta Tahun 2003.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yaitu penelitian dimana pada awalnya yang diteliti adalah data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau di masyarakat. Penelitian empiris merupakan penelitian yang mengkonsepkan hukum sebagai perilaku – perilaku nyata dalam relaitas sosial/ masyarakat (Law in Action). Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dan studi kepustakaan. Selanjutnya data yang diperoleh kemudian dipelajari, diklasifikasikan, dan dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu untuk menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh dari hasil studi lapangan dan studi kepustakaan yang berkaitan dengan judul penulisan hukum secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang diteliti. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.

Melalui hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses penyusunan audit investigasi oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam perkara tindak pidana korupsi APBD Kota Surakarta Tahun 2003 meliputi: adanya permintaan dari Penyidik untuk melakukan audit terhadap perkara korupsi, dikeluarkan surat tugas dari Kepala BPKP, pelaksanaan audit terhadap bukti – bukti yang berkaitan dengan perkara yang diajukan untuk diaudit, pembuatan laporan audit, pembahasan hasil temuan dengan Penyidik, Kekuatan pembuktian keterangan ahli dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam persidangan perkara tindak pidana korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surakarta Tahun 2003 mempengaruhi keyakinan hakim dalam penjatuhan putusan sebagaimana tertuang dalam Putusan No. 119/PID.B/2005/PN. SKA pada tanggal 22 Agustus 2005.

v

MOTTO

Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap

dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang

terdakwa) kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kebaikannya. Maka

janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran.

- An-Nisa 4 : 135 -

Tak ada yang namanya rahasia sukses. Sukses adalah hasil persiapan, kerja

keras, dan belajar dari kegagalan.

- Colin Powell -

Bukan besar atau kecil yang membuat engkau menang atau gagal, tetapi

jadilah yang terbaik siapapun engkau adanya

- Douglas Mallock -

Don’t Put Off Until Tomorrow What You Can Do To Day

- Penulis -

Dibalik Musibah Tersimpan Kebahagiaan

- Penulis -

vi

PERSEMBAHAN

Karya kecil ini penulis persembahkan

kepada :

§ Allah SWT, Pemilik Semesta Raya,

yang senantiasa memberikan yang

terbaik dalam setiap detik episode

kehidupan;

§ Ayah dan Bunda yang telah memberi

dukungan dan meyakinkan bahwa aku

pasti bisa menyelesaikan pendidikan;

§ Adiku yang selalu membantu dan

menyemangati;

§ Indonesia tercinta, tempat aku

bernaung;

§ Almamaterku, Universitas Sebelas

Maret Surakarta.

vii

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih

dan Maha Penyayang atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis

dapat menyelesaikan penulisan hukum ( skripsi ) dengan judul: KEKUATAN

PEMBUKTIAN AUDIT INVESTIGASI OLEH BADAN PENGAWAS

KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) SEBAGAI KETERANGAN

AHLI TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI

KASUS KORUPSI PIMPINAN DPRD KOTA SURAKARTA). Penulisan

skripsi ini bertujuan untuk melengkapi tugas akhir sebagai syarat memperoleh

gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas

Maret Surakarta.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya laporan penulisan hukum atau

skripsi ini tidak lepas dari bantuan serta dukungan, baik materil maupun moril

yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini

dengan rendah hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya

kepada :

1. Bapak Mohammad Jamin, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan izin dan

kesempatan kepada penulis untuk mengembangkan ilmu hukum melalui

penulisan skripsi.

2. Bapak Sugeng Praptono, S.H., M.H. selaku Pembimbing Skripsi di Bagian

Hukum Tata Negara yang telah membimbing dan memberikan ilmunya

kepada penulis.

3. Bapak Bambang Santoso, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Skripsi yang

telah menyediakan waktu serta pikirannya, tidak hanya untuk memberikan

ilmu, bimbingan dan arahan bagi tersusunnya skripsi ini namun juga untuk

memberi nasihat, cerita, serta mendengar keluh kesah penulis.

viii

4. Bapak Rehlamen Ginting, S.H, M.H, yang telah menyediakan waktu serta

pikirannya bagi tersusunnya skripsi ini dan juga atas semangat dan

motivasinya sehingga penulis dapat segera menyelesaiakan skripsi ini.

5. Ibu Erna Dyah Kusumawati, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik

atas bimbingan, cerita dan nasihatnya selama penulis menuntut ilmu di

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga

dapat dijadikan bekal dalam penulisan skripsi ini dan semoga dapat penulis

amalkan dalam kehidupan masa depan nantinya.

7. Pengelola Penulisan Hukum (PPH) yang telah membantu dalam mengurus

prosedur-prosedur skripsi mulai dari pengajuan judul skripsi, pelaksanaan

seminar proposal sampai dengan pendaftaran ujian skripsi.

8. Segenap staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret atas

bantuannya yang memudahkan penulis mencari bahan-bahan referensi untuk

penulisan penelitian ini.

9. Bapak Sumitro, Ak, selaku Kepala Bidang Investigasi BPKP Perwakilan

Jawa Tengah.

10. Bapak Soesidianto, Ak, selaku Pembimbing Institusi Mitra di Bidang Audit

Investigasi BPKP Perwakilan Jawa Tengah yang telah dengan sabar

memberikan bimbingan, saran, kritik, dan motivasi bagi Penulis untuk

menyelesaikan Penulisan Hukum ini.

11. Segenap staf Perpustakaan BPKP Perwakilan Semarang atas bantuannya

sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan.

12. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Suryo Sumpeno dan Ibunda Lasiyem,

yang telah memberikan segalanya dalam kehidupan penulis, tidak ada kata

yang dapat mewakili rasa terima kasih Ananda. Semoga Ananda dapat

membalas budi jasa kalian dengan memenuhi harapan kalian kepada Ananda.

13. Adiku tercinta Pipit yang selalu memberikan kasih sayang, arahan, dukungan

dan motivasi kepada penulis.

ix

14. Alm. Eyang Lusmiyatun, Kakek dan Nenekku yang selalu memberikan kasih

sayang dan doa yang tiada henti untuk cucunya agar menjadi orang yang

berguna bagi nusa dan bangsa, semoga Ananda dapat memenuhi harapan

kalian kepada Ananda.

15. Keluarga Besar Eyang Lusmiyatun dan Keluarga Besar Kartodimulyo yang

telah memberi semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan

pendidikan dan segera mendapat pekerjaan, Amin.

16. Zulmi Apriadi yang dengan setia mendengar keluh kesah penulis dan memberi

bantuan, semangat, nasihat, serta dukungan untuk menyelesaikan skripsi.

17. Sahabat-sahabat kampus Galuh, Rida, Netti, Tony, Sunit, yang dengan setia

mendengar keluh kesah penulis dan memberi bantuan, semangat, serta

dukungan untuk menyelesaikan skripsi, Maaf telah banyak merepotkan kalian.

Semoga Persahabatan ini tidak lekang oleh waktu dan jarak.

18. Reca atas pinjaman bukunya dan bantuan mengedit tata tulis skripsi ini.

19. Keluarga Besar Anglila, Mbak Ery, Mbak Dhini, Mbak Etik, atas dukungan

untuk menyelesaikan skripsi, Tata (Bundo), Imeh (beby) yang menjadi teman

seperjuangan (hidup 05) senantiasa setia mendengar keluh kesah penulis dan

memberi bantuan, semangat, serta dukungan untuk menyelesaikan skripsi,

Maaf telah banyak merepotkan kalian. Semoga Persahabatan ini tidak lekang

oleh waktu dan jarak (ayo kapan nyusul...). Lilis, Yanti semoga kalian dapat

menciptakan kebersamaan di Kos Anglila tercinta.

20. Sahabat Kos, Agwin, Handoko, Erdi, Lutfi, Mas Ahmad, Sudadi, Denny,

Randi, Rangga terimakasih buat kebersamaannya selama 4 tahun ini, kalian

semua memberi warna dalam perjalanan hidup penulis semoga kita dapat

bertemu kembali nantinya di saat sudah menemukan jati diri kita masing-

masing.

21. Titin (yang selalu membantu merapikan rambut saat kuliah), Lis Budi, Mbak

Na, Nofi, Anis, Lilin, Febti (Teman-teman main di kampus).

22. Teman-teman MCC serta Segenap Panitia SOMASI.

23. Seluruh teman-teman Angkatan 2005 FH UNS yang telah mengisi hari-hari

kuliah penulis selama ini. Maaf tidak bisa menyebutkan kalian satu persatu.

x

24. Seluruh Guru serta teman-teman SD, SMP, SMU yang telah menjadi bagian

hidup penulis.

25. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah

membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan

penulisan hukum ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini terdapat banyak

kekurangan, untuk itu penulis dengan besar hati menerima kritik dan saran yang

membangun, sehingga dapat memperkaya penulisan hukum ini. Semoga karya

tulis ini mampu memberikan manfaat bagi penulis maupun para pembaca.

Surakarta, 5 Mei 2009

Penulis

RATNA KUSUMA DEWI

xi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.................................................................................... i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .......................................... ii

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .................................................... iii

ABSTRAK................................................................................................... iv

HALAMAN MOTTO.................................................................................. vi

HALAMAN PERSEMBAHAN .................................................................. vii

KATA PENGANTAR ................................................................................. viii

DAFTAR ISI................................................................................................ xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ......................................................... 1

B. Perumusan Masalah................................................................ 6

C. Tujuan Penelitian.................................................................... 6

D. Manfaat Penelitian.................................................................. 7

E. Metode Penelitian................................................................... 8

F. Sistematika Penulisan Hukum................................................ 13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori ....................................................................... 15

1. Tinjauan Umum Tentang Badan Pengawas Keuangan dan

Pembangunan .................................................................... 15

a. Sejarah BPKP………………...................................... 15

b. Tugas, Fungsi, dan Wewenang BPKP……………… 23

c. Perbedaan BPKPdan BPK ..................................….... 26

2. Tinjauan Umum Mengenai Audit Investigasi................... 28

a. Pengertian Audit Investigasi ....................................... 28

b. Prosedur dan Teknik Audit Investigasi……………... 29

c. Hasil Laporan Audit Investigasi......................... ........ 32

xii

3. Tinjauan Umum Penanganan Tindak Pidana Korupsi ...... 34

a. Pengertian Penanganan.. ............................................. 34

b. Mekanisme Penanganan Tindak Pidana

Korupsi………………................................................ 34

4. Tinjauan Tentang Pembuktian .......................................... 51

a. Pengertian Pembuktian .. ............................................ 51

b. Sistem Pembuktian ..................................................... 53

c. Alat Bukti .................................................... .............. 55

B. Kerangka Pemikiran................................................................ 59

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyusunan Audit Investigasi oleh Badan Pengawas

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam Perkara

Tindak Pidana Korupsi Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) Kota Surakarta

Tahun Anggaran 2003 ........................................................... 60

B. Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli dari

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

dalam Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kota Surakarta Periode 1999-2004 ....................................... 104

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan ................................................................................ 118

B. Saran....................................................................................... 119

DAFTAR PUSTAKA

xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 adalah negara hukum, hal ini secara tegas

menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum yang

demokratis. Salah satu ciri dari negara hukum yang demokratis adalah

menjunjung tinggi hukum dengan tidak ada kecualinya (equality before the

law).

Tujuan dari negara yang menganut sistem negara hukum adalah untuk

mencapai suatu kehidupan yang adil dan makmur bagi warganya, yang

berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan tersebut dapat tercapai

apabila masalah hukum ditempatkan pada kedudukan yang sesungguhnya,

sesuai dengan aturan yang berlaku dalam negara. Di negara Indonesia hukum

dijadikan suatu aturan, kaidah atau norma yang telah disepakati bersama dan

karenanya harus dipertahankan dan ditaati bersama pula, baik oleh pemerintah

maupun masyarakat dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban masing-

masing.

Proses penegakan hukum di Indonesia berkaitan erat dengan proses

pembangunan negara, karena pembangunan negara disamping dapat

menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, dapat juga

mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak

sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang

meresahkan masyarakat. Untuk itu diperlukan penegakan hukum. Salah satu

tindak pidana yang cukup fenomenal adalah korupsi. Karena tindak pidana ini

tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran

terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat (Evi Hartanti, 2006: 1).

xiv

Di Negara Indonesia perkara korupsi semakin marak terjadi dan belum

ada penanganan yang dapat menghentikan perilaku korupsi atau setidaknya

membuat pelaku korupsi jera. Perilaku korupsi sudah kian meluas dan

dilakukan secara terorganisir dan sistematis memasuki seluruh aspek

kehidupan masyarakat yang menjadikan negara ini sebagai salah satu negara

terkorup di dunia. Pada tahun 2003 Transparency International (TI) di Berlin

Jerman menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup Nomor 6, dari 133

negara di dunia. Setahun kemudian, yaitu pada tahun 2004 kedudukan

Indonesia mengalami pergeseran sedikit, yakni berada diurutan kelima negara

terkorup dari 146 negara. Dari hasil TI tahun itu menunjukkan bahwa

pemberantasan korupsi di Indonesia belum berjalan sebagaimana diharapkan,

sehingga ketentuan yang menyatakan negara hukum yang demokratis hanya

merupakan ketentuan normatif, karena tidak dapat dilihat dalam kenyataan.

Kejahatan-kejahatan koruptif yang tidak terjangkau oleh hukum, pada

umumnya terdiri dari dua tipe, yaitu perbuatan yang tidak dikualifisir sebagai

kejahatan dalam arti hukum akan tetapi sangat merugikan masyarakat,

perbuatan yang menurut hukum dikualifisi dan dirumuskan sebagai kejahatan,

namun aparat penegak hukum karena politik dan ekonomi ataupun karena

keadaan sekitar perbuatan yang dilakukan menyebabkan laporan atau

penuntutan sulit diadakan atau tidak dilakukan.

Korupsi lebih banyak terjadi pada sektor publik, yang sering dianggap

masalah sosial yang serius, yang lebih ditentukan oleh faktor lingkungan

kelembagaan dibandingkan karena rendahnya kompensasi. Sistem hukum

Indonesia secara umum tidak dipandang positif, badan yudikatif dan kejaksaan

juga dianggap sebagai lembaga publik yang paling korup. Sehingga korupsi

dikatakan sudah menjadi budaya di Indonesia, karena disadari atau tidak

praktek korupsi sering terlihat dengan mata telanjang di sekitar kita (mungkin

sekarangpun sedang terjadi praktek korupsi) dan tanpa disadari kita sudah

masuk kedalam lingkaran koruptor, disisi lain keengganan sebagian besar

xv

warga masyarakat melaporkan pelaku koruptor (pejabat negara, birokrat,

konglomerat, aparat penegak hukum dan lain sebagainya) yang melakukan

korupsi, merupakan suatu fenomena tersendiri. Hal inilah yang mengakibatkan

korupsi sulit diberantas.

Disebut- sebut bahwa korupsi sekarang ini sudah merupakan budaya yang

memerlukan penjelasan genesis dan perkembangannya sehingga budaya

korupsi itu hidup sampai sekarang. Karena korupsi merupakan masalah

budaya maka pelaku korupsi bukan hanya lapisan atas yaitu para bangsawan

dan birokrat seperti priyayi saja tetapi sudah merambah ke lapisan bawah yaitu

rakyat. Itulah sebabnya jika korupsi sudah merupakan kejahatan yang

menjangkau semua lapisan masyarakat, maka kejahatan ini merupakan

extraordinary crimes. Dengan kata lain, korupsi ini sudah berlangsung dan

terjadi dengan penuh komplikasi, sehingga disebut sebagai suatu keadaan

yang luar biasa. Sudah sejak lama penguasa dihinggapi penyakit yang tidak

dapat membedakan domein publik dan domein privat. Hal ini disebabkan oleh

pengimitasian property kewenangan yang hanya dimiliki oleh penguasa. Jadi

yang seharusnya menjadi milik publik dimanfaatkan sebagai milik sendiri.

Selanjutnya milik pribadi mampu menutupi milik publik, sehingga keduanya

bercampur, namun dari percampuran tersebut yang paling menonjol adalah

pengakuan sebagai milik pribadi.

Perubahan rezim ternyata tidak menghasilkan pemimpin yang

berwawasan jauh kedepan untuk menghilangkan korupsi yang melemahkan

sendi – sendi kehidupan sosial dan politik. Manisnya korupsi sudah dinikmati

oknum eksekutif dan legislatif di tingkat pusat sebelum keluarnya Undang –

Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang –

Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Keuangan Daerah.

Mengikuti model kepatronan maka dengan keluarnya kedua undang – undang

itu daerah ingin juga merasakan manisnya korupsi, maka dengan cepat meniru

perilaku pusat untuk melakukan korupsi. Dengan demikian lengkaplah korupsi

dilakukan di tingkat pusat dan daerah – daerah dari tingkat tinggi ke tingkat

xvi

rendahan. Salah satu contoh korupsi yang masuk kedalam lingkup birokrasi

pemerintahan dengan adanya kedua undang – undang tersebut yaitu dalam

kasus korupsi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang

dilakukan oleh anggota DPRD, baik tingkat kabupaten/kota maupun provinsi,

dari seluruh daerah di tanah air.

Berbagai macam kesulitan dihadapi oleh aparat yang berwenang untuk

menyeret pelaku korupsi tersebut. Hambatan tersebut bisa disebabkan karena

ada tekanan politis yang berasal dari campur tangan eksekutif maupun

legislatif, atau dikarenakan oleh rumitnya birokrasi di peradilan. Tidak hanya

itu, tidak jarang aparat penegak hukum juga ikut “bermain” dalam melindungi

pelaku korupsi. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab kasus korupsi

sulit untuk diberantas (Indonesian Court Monitoring. 2004.

http://www.antikorupsi.org).

Meski demikian ada beberapa tersangka kasus korupsi yang sempat

diperiksa di pengadilan. Salah satunya adalah kasus korupsi yang melibatkan

Bambang Mudiarto dan H.M Yusuf Hidayat, sebagai terdakwa kasus korupsi

dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bambang Mudiarto

dan H.M Yusuf Hidayat dalam kedudukannya sebagai Ketua dan Wakil

DPRD Surakarta telah mengesahkankan Perubahan Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Surakarta Periode 1999-2004

yang mana karena perbuatannya tersebut mengakibatkan negara mengalami

kerugian keuangan negara. Berdasarkan audit yang dilakukan oleh Badan

Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) negara mengalami kerugian

sebesar Rp. 4.272.474.000,00 (Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ahli

BPKP,Polwiltabes Surakarta).

Dalam kasus yang sekilas diuraikan diatas kita melihat peranan Badan

Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yakni melakukan audit

investigasi terhadap kasus korupsi tersebut. Audit investigasi merupakan

kegiatan pemeriksaan di bidang keuangan negara terkait dengan tanggung

xvii

jawab aparat pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara yang diduga

mengandung inefisiensi atau indikasi penyalahgunaan wewenang. Hasil dari

audit tersebut digunakan untuk membuktikan telah terjadinya korupsi yakni

memenuhi unsur merugikan kekayaan negara.

Setelah melalui proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Surakarta, hakim

memberikan putusan yang tertuang di dalam Putusan No.

119/PID.B/2005/PN. SKA pada tanggal 22 Agustus 2005 dengan menyatakan

bahwa Bambang Mudiarto dan H.M Yusuf Hidayat terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi yang

sebagaimana didakwakan jaksa.. Untuk itu Bambang Mudiarto dan H.M

Yusuf Hidayat divonis lima tahun penjara denda Rp.200 juta subsider enam

bulan kurungan, dan membayar uang pengganti Rp. 266.795.000, untuk

Bambang Mudiarto, dan Rp. 89.212.500, untuk H.M Yusuf Hidayat. (Putusan

No. 119/PID.B/2005/PN. SKA pada tanggal 22 Agustus 2005)

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam

pemasalahan mengenai korupsi khususnya yang dalam penanganannya

melibatkan peranan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP),

sehingga dalam penulisan hukum ini penulis memilih judul: “ KEKUATAN

PEMBUKTIAN AUDIT INVESTIGASI OLEH BADAN PENGAWAS

KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) SEBAGAI

KETERANGAN AHLI TERHADAP PENANGANAN TINDAK

PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS KORUPSI PIMPINAN DPRD

KOTA SURAKARTA)”.

xviii

B. Perumusan Masalah

Dalam penelitian ini perumusan masalah dari obyek yang diteliti dapat

dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penyusunan audit investigasi oleh Badan Pengawas Keuangan

dan Pembangunan (BPKP) dalam perkara tindak pidana korupsi Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surakarta Tahun 2003?

2. Bagaimana kekuatan pembuktian kesaksian ahli dari Badan Pengawas

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam persidangan perkara tindak

pidana korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota

Surakarta Tahun 2003?

C. Tujuan Penelitian

Menyadari bahwa setiap penelitian harus mempunyai tujuan tertentu,

demikian pula penelitian ini juga mempunyai tujuan obyektif dan subyektif

sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif

a. Untuk mengetahui penyusunan audit investigasi oleh Badan

Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) khususnya yang

digunakan untuk membuktikan unsur merugikan kekayaan negara

dalam tindak pidana perkara korupsi anggaran pendapatan dan

belanja daerah (APBD) Kota Surakarta Periode 1999-2004.

b. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian kesaksian ahli dari Badan

Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam

persidangan perkara tindak pidana korupsi anggaran pendapatan

dan belanja daerah (APBD) Kota Surakarta Periode 1999-2004.

xix

2. Tujuan Subyektif

a. Untuk menambah pengetahuan peneliti di bidang Hukum Tata

Negara dan juga bidang Hukum Acara Pidana.

b. Untuk melatih kemampuan peneliti dalam menerapkan teori ilmu

hukum yang didapat selama perkuliahan guna menganalisis

permasalahan-permasalahan yang muncul dalam bidang Hukum

Tata Negara dan juga bidang Hukum Acara Pidana.

c. Untuk melengkapi syarat-syarat guna memperoleh derajat Sarjana

dalam ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas

Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada

pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum ;

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan

literatur dalam dunia kepustakaan tentang kepidanaan secara umum

dan Hukum Tata Negara serta Hukum Acara Pidana pada khususnya;

c. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-

penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan

pertimbangan dan rekomendasi bagi Pemerintah Indonesia agar lebih

meningkatkan peranan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan

(BPKP) sebagai lembaga yang turut andil dalam memberantas tindak

pidana korupsi.

xx

E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan cara-cara mengenai bagaimana suatu

penelitian itu akan dilakukan dengan cara-cara tertentu yang dibenarkan, baik

mengenai tata cara pengumpulan data, maupun analisis data serta laporan

penelitian.

Adapun metodologi yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

penelitian empiris, yaitu penelitian dimana pada awalnya yang diteliti

adalah data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian

terhadap data primer di lapangan atau di masyarakat (Soerjono Soekanto,

2005 : 3). Penelitian empiris merupakan penelitian yang mengkonsepkan

hukum sebagai perilaku – perilaku nyata dalam relaitas sosial/ masyarakat

(Law in Action).

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah deskriptif, yaitu

suatu penelitian yang berusaha untuk menggambarkan tentang keadaan

dan gejala - gejala lainnya dengan cara mengumpulkan data, menyusun,

mengklarifikasi, menganalisa, serta menginterprestasikannya (Soerjono

Soekanto, 2005 : 10). Dalam penulisan hukum ini penulis akan

mendeskripsikan mengenai penyusunan audit investigasi oleh Badan

Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Semarang dan bagaimana

kekuatan pembuktian kesaksian ahli dari Badan Pengawas Keuangan dan

Pembangunan (BPKP) Semarang atas hasil audit investigasinya dalam

persidangan kasus korupsi Anggaran Pendapataan dan Belanja Daerah

(APBD) Kota Surakarta Tahun Anggaran 2003.

xxi

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan penulis dalam melakukan penulisan

hukum ini adalah dengan pendekatan penelitian secara kualitatif, yaitu

pendekatan dengan mendasarkan pada data - data yang dinyatakan

responden secara lisan maupun tulisan, dan juga perilakunya yang nyata,

diteliti, dan dipelajari sebagai suatu yang utuh (Soerjono Soekanto, 2005 :

32).

4. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian hukum ini penulis akan melakukan penelitian di

Kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Semarang

yang beralamat di JL. Raya Semarang - Kendal Km. 12 Kotak Pos 1142

Semarang 50186, Telepon : (024) - 8662203, 8662204 Fax : (024)

8662201, 8662202 Email : jateng@bpkp.go.id.

5. Jenis Data

Data adalah semua informasi mengenai variabel atau obyek yang

diteliti. Didalam penelitian dibedakan antara data yang diperoleh langsung

dari masyarakat (data primer / primary data) dan dari buku pustaka (data

sekunder / secondary data) (Soerjono Soekanto, 2005 : 12).

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber

yang berhubungan dengan obyek penelitian melalui wawancara.

b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari

perpustakaan yakni dari buku-buku, dokumen-dokumen, dan

peraturan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan

penelitian hukum penulis.

xxii

6. Sumber Data

Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan dua sumber data

yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung

dari sumber pertama yakni perilaku warga masyarakat melalui

penelitian (Soerjono Soekanto, 2005 : 13).

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak

langsung dari perpustakaan yakni dari buku-buku, dokumen-

dokumen, dan peraturan perundang-undangan khususnya yang

berkaitan dengan penelitian hukum penulis.

Sumber data yang akan digunakan adalah:

1). Bahan Hukum Primer, yaitu :

a. Undang - Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah

menjadi Undang - Undang No 20 Tahun 2001 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

b. Undang – Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi,

Nepotisme,

c. KUHAP,

d. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah,

e. Undang - Undang No.15 Tahun 2004 tentang Tanggung Jawab

Pengelolaan Keuangan Negara,

f. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara,

g. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan

Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan

xxiii

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah.

h. KEPPRES No. 31 Tahun 1983 tentang BPKP,

i. KEPPRES No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,

Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja

Lembaga Pemerintah Non Departemen,

j. Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No:119/PID.B/2005/PN.

SKA.

2). Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang berisi penjelasan

mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku, artikel,

majalah, koran, makalah dan lain sebagainya khususnya yang

berkaitan dengan penelitian hukum ini.

3). Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan

petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum sekunder terdiri

dari kamus, dan bahan - bahan dari internet.

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui penelitian

langsung di lapangan. Teknik pengumpulan data ini diperlukan

keakuratannya tentang permasalahan yang diteliti oleh penulis. Teknik

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah:

a. Studi Lapangan

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara terjun

secara langsung ke obyek penelitian. Yang dapat dilakukan dengan

cara:

1). Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara

mengadakan tanya jawab dengan narasumber seorang

auditor Bidang Investigasi BPKP guna memperoleh data

yang berhubungan dengan penelitian baik dilakukan secara

lisan maupun tertulis.

xxiv

2). Observasi yaitu peninjauan secara cermat terhadap semua

data yang diperoleh yang berhubungan dengan objek

penelitian.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan

cara mencari data-data dari buku-buku, dokumen-dokumen, arsip dan

juga peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek

penelitian.

8. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengumpulkan data mengolah data

ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dengan analisis

akan menguraikan data memecahkan masalah yang diselidiki berdasarkan

data-data yang diperoleh.

Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis data model

kualitatif interaktif, yaitu data yang terkumpul akan dianalisis melalui 3

tahap, yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan kemudian menarik

kesimpulan. Selama itu pula suatu proses siklus antara tahapan tersebut,

sehingga data yang terkumpul berhubungan satu dengan yang lain secara

otomatis (H.B. Sutopo, 2002:19).

Untuk lebih jelasnya, dibuat skema sebagai berikut:

(H. B. Sutopo, 2002:19)

Pengumpulan data

Reduksi data Penyajian data

Penarikan kesimpulan

xxv

Adapun penjelasan dari tahap - tahap tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Merupakan proses pencarian data dari berbagai sumber yang

relevan dengan pokok masalah yang diteliti dalam penelitian ini guna

memperoleh hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan.

b. Reduksi Data

Kegiatan yang bertujuan untuk mempertegas, memperpendek,

membuat fokus, membuang hal - hal yang tidak penting yang muncul

dari catatan dan pengumpulan data. Proses ini berlangsung terus

menerus sampai lapoan akhir penelitian selesai.

c. Penyajian Data

Sekumpulan informasi yang memungkinkan kesimpulan riset

dapat dilaksanakan yang meliputi berbagai jenis matrik, gambar, tabel

dan sebagainya.

d. Penarikan Kesimpulan

Setelah memahami arti dari berbagai hal yang meliputi berbagai hal yang

ditemui dengan melakukan pencatatan - pencatatan peraturan, pernyataan -

pernyataan, konfigurasi - konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat,

akhirnya peneliti menarik kesimpulan. (HB. Sutopo, 2002 :37).

F. Sistemaika Penulisan Hukum

Sitematika yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini terdiri

dari beberapa bab yang saling berkaitan dan berhubungan, yaitu sebagai

berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, manfaat penelitian,

xxvi

metode penelitian, jadwal penelitian dan sitematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan mengenai tinjauan kepustakaan

yang terdiri dari kerangka teori dan kerangka

pemikiran. Hal-hal tersebut diatas merupakan

landasan yang mendasari analisis hasil penelitian

yang diperoleh dari studi kepustakaan yang mengacu

pada pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dipaparkan hasil dari penelitian yang

telah dilakukan serta pembahasannya yang berkaitan

tentang pokok-pokok permasalahan yang diangkat

dalam penelitian ini.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini meliputi kesimpulan jawaban pada

perumusan masalah dan saran-saran yang terkait

dengan permasalahan yang diteliti.

xxvii

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Badan Pengawas Keuangan dan

Pembangunan BPKP

a. Sejarah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan

(BPKP)

Sejarah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

(BPKP) tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang perkembangan

lembaga pengawasan sejak sebelum era kemerdekaan. Dengan

besluit Nomor 44 tanggal 31 Oktober 1936 secara eksplisit

ditetapkan bahwa Djawatan Akuntan Negara (Regering

Accountantsdienst) bertugas melakukan penelitian terhadap

pembukuan dari berbagai perusahaan negara dan jawatan tertentu.

Dengan demikian, dapat dikatakan aparat pengawasan pertama di

Indonesia adalah Djawatan Akuntan Negara (DAN). Secara

struktural DAN yang bertugas mengawasi pengelolaan perusahaan

negara berada di bawah Thesauri Jenderal pada Kementerian

Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1961

tentang Instruksi bagi Kepala Djawatan Akuntan Negara (DAN),

kedudukan DAN dilepas dari Thesauri Jenderal dan ditingkatkan

kedudukannya langsung di bawah Menteri Keuangan. DAN

merupakan alat pemerintah yang bertugas melakukan semua

pekerjaan akuntan bagi pemerintah atas semua departemen,

jawatan, dan instansi di bawah kekuasaannya. Sementara itu fungsi

pengawasan anggaran dilaksanakan oleh Thesauri Jenderal.

xxviii

Selanjutnya dengan Keputusan Presiden Nomor 239 Tahun 1966

dibentuklah Direktorat Djendral Pengawasan Keuangan Negara

(DDPKN) pada Departemen Keuangan. Tugas DDPKN (dikenal

kemudian sebagai DJPKN) meliputi pengawasan anggaran dan

pengawasan badan usaha/jawatan, yang semula menjadi tugas

DAN Thesauri Jenderal. DJPKN mempunyai tugas melaksanakan

pengawasan seluruh pelaksanaan anggaran negara, anggaran

daerah, dan badan usaha milik negara/daerah. Berdasarkan

Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1971 ini, khusus pada

Departemen Keuangan, tugas Inspektorat Jendral dalam bidang

pengawasan keuangan negara dilakukan oleh DJPKN

(www.bpkp.co.id).

Diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983

tanggal 30 Mei 1983. DJPKN ditransformasikan menjadi BPKP,

sebuah lembaga pemerintah non departemen (LPND) yang berada

di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Salah

satu pertimbangan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 31

Tahun 1983 tentang BPKP adalah diperlukannya badan atau

lembaga pengawasan yang dapat melaksanakan fungsinya secara

leluasa tanpa mengalami kemungkinan hambatan dari unit

organisasi pemerintah yang menjadi obyek pemeriksaannya.

Adapun pertimbangan lain pentingnya dibentuk Badan

Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yaitu bahwa:

a) Peningkatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah

memerlukan peningkatan pengawasannya;

b) Perlu diperoleh hasil pengawasan yang obyektif, sehingga di

samping pengawasan melekat yang ada pada masing - masing

unit organisasi pemerintah, maka diperlukan pengawasan yang

terlepas dari unit - unit pelaksana;

xxix

c) Pengawasan yang obyektif terhadap organisasi pemerintah

meliputi: pengawasan keuangan, pengawasan ketaatan kepada

peraturan prundang – undangan, pengawasan terhadap

dayaguna, hasilguna, dan kehematan kegiatan pemerintah

(pemerintah manajemen), pengawasan terhadap dayaguna,

hasilguna, dan kehematan program pembangunan oleh

pemerintah (pemeriksaan program) (R.A Supriyono, 2007:

196).

Dengan adanya Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983

tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah telah meletakkan struktur

organisasi BPKP sesuai dengan proporsinya dalam konstelasi

lembaga-lembaga Pemerintah yang ada. BPKP dengan

kedudukannya yang terlepas dari semua departemen atau lembaga

sudah barang tentu dapat melaksanakan fungsinya secara lebih baik

dan obyektif. Dalam perkembangannya pendekatan yang dilakukan

BPKP diarahkan lebih bersifat preventif atau pembinaan dan tidak

sepenuhnya audit atau represif. Kegiatan sosialisasi, asistensi atau

pendampingan, dan evaluasi merupakan kegiatan yang mulai

digeluti BPKP. Sedangkan audit investigatif dilakukan dalam

membantu aparat penegak hukum untuk menghitung kerugian

keuangan negara.

Pada masa reformasi ini BPKP banyak mengadakan

Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman

dengan pemda dan departemen/lembaga sebagai mitra kerja BPKP.

MoU tersebut pada umumnya membantu mitra kerja untuk

meningkatkan kinerjanya dalam rangka mencapai good

governance. Berdasarkan arahan Presiden RI tanggal 11 Desember

2006, BPKP melakukan reposisi dan revitalisasi fungsi yang kedua

kalinya. Reposisi dan revitalisasi BPKP diikuti dengan penajaman

visi, misi, dan strategi.

xxx

Visi BPKP:

"Auditor Presiden yang responsif, interaktif, dan terpercaya untuk

mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas."

Misi BPKP:

1. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas

keuangan negara yang mendukung tata kelola kepemerintahan

yang baik dan bebas KKN,

2. Membina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah,

3. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang

profesional dan kompeten,

4. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan

yang handal bagi presiden/pemerintah (www.bpkp.co.id).

Sebagai wujud implementasi visi, misi tersebut diatas,

kegiatan BPKP dapat dikelompokkan menjadi empat hal, meliputi:

1. Audit

Kegiatan audit mencakup:

a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),

b) Laporan Keuangan dan Kinerja BUMN/D/Badan Usaha

Lainnya,

c) Pemanfaatan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Kredit

Usaha Tani (KUT) dan Kredit Ketahanan Pangan (KKP),

d) Peningkatan Penerimaan Negara, termasuk Penerimaan

Negara Bukan Pajak (PNBP),

e) Dana Off Balance Sheet BUMN maupun Yayasan yang

terkait,

f) Dana Off Balance Budget pada Departemen/LPND,

xxxi

g) Audit Tindak Lanjut atas Temuan-Temuan Pemeriksaan,

h) Audit Khusus (Audit Investigasi) untuk mengungkapkan

adanya indikasi praktik Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan

penyimpangan lain sepanjang hal itu membutuhkan

keahlian di bidangnya,

i) Audit lainnya yang menurut pemerintah bersifat perlu dan

urgen untuk segera dilakukan.

2. Konsultasi, asistensi dan evaluasi

Di bidang konsultasi, asistensi dan evaluasi, BPKP berperan

sebagai konsultan bagi para stakeholders menuju tata

pemerintahan yang baik (good governance), yang mencakup:

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Sistem

Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Good Corporate

Governance (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara/Badan

Usaha Milik Daerah.

3. Pemberantasan Korupsi

Di bidang perbantuan pemberantasan korupsi, BPKP

membantu pemerintah memerangi praktik korupsi, kolusi dan

nepotisme, dengan membentuk gugus tugas anti korupsi dengan

keahlian audit forensik. Dalam rangka penegakan hukum dan

pemberantasan KKN, BPKP telah mengikat kerjasama dengan

Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI yang dituangkan dalam

bentuk Surat Keputusan Bersama. BPKP juga mengikat

kerjasama dengan Komisi Pemberntasan Korupsi. BPKP

tergabung dalam Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(Timtas Tipikor) bersama-sama dengan Kejaksaan dan

Kepolisian (yang telah selesai masa tugasnya).

xxxii

4. Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan

Di bidang pendidikan dan pelatihan pengawasan, BPKP

menjadi instansi pembina untuk mengembangkan Jabatan

Fungsional Auditor (JFA) di lingkungan instansi pemerintah.

Setiap auditor pemerintah harus memiliki sertifikat sebagai

Pejabat Fungsional Auditor. Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Pengawasan (Pusdiklatwas) BPKP berperan menyelenggarakan

pendidikan dan pelatihan sertifikasi kepada seluruh auditor

pemerintah.

BPKP dalam struktur organisasinya dipimpin oleh Kepala

BPKP, dan untuk melaksanakan kegiatan diatas dilakukan oleh

masing – masing fungsi yang dikepalai oleh beberapa Deputi

meliputi Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang

Perekonomian, Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang

Politik, Sosial, dan Keamanan, Deputi Pengawasan Bidang

Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Deputi Bidang Akuntan

Negara, dan Deputi Bidang Investigasi. Selain itu, terdapat

empat Pusat yaitu Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan,

Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan, Pusat

Informasi Pengawasan, dan Pusat Pembinaan Jabatan

Fungsional Auditor. Susunan organisasi tersebut dapat dilihat

dalam bagan sebagai berikut:

xxxiii

STRUKTUR ORGANISASI BPKP

Sumber: www.bpkp.co.id

xxxiv

Dalam penulisan hukum ini, penulis lebih menspesifikasikan

pada Deputi Investigasi, yang berperan dalam penanganan terhadap

tindak pidana korupsi. Deputi Investigasi dalam menjalankan

tugasnya juga mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

Visi:

“ Menjadi investigator yang profesional, berintegritas dan berperan

aktif dalam pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)

dan penanggulangan hambatan kelancaran pembangunan dalam

mewujudkan Good Governance.”

Misi:

1. Membantu terwujudnya aparatur negara yang bersih dan

terselenggaranya manajemen pelaksanaan pembangunan yang

baik,

2. Meningkatkan kualitas hasil investigasi di bidang

pemberantasan KKN dan penanggulangan hambatan

kelancaran pembangunan.

Deputi Bidang Investigasi mempunyai tugas melaksanakan

perumusan kebijakan di bidang investigasi. Sehingga Deputi

Bidang Investigasi tersebut menyelenggarakan fungsi:

a) perumusan kebijakan teknis investigasi dan penyusunan

rencana investigasi;

b) penyusunan pedoman teknis dan pemberian bimbingan teknis

investigasi;

c) koordinasi dan pelaksanaan investigasi terhadap kasus

penyimpangan yang berindikasi merugikan negara dan

terhadap hambatan kelancaran pembangunan pada instansi

pemerintah pusat dan daerah, badan usaha milik negara, badan-

xxxv

badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah,

dan badan usaha milik daerah;

d) pemberian bantuan investigasi terhadap kasus penyimpangan

yang berindikasi merugikan negara dan terhadap hambatan

kelancaran pembangunan pada instansi pemerintah pusat dan

daerah, badan usaha milik negara, badan-badan lain yang di

dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha

milik daerah atas permintaan pihak yang berwenang, instansi

atau badan usaha yang bersangkutan, instansi penyidik

dan/atau instansi/lembaga yang berwenang lainnya;

e) pemantauan tindak lanjut hasil investigasi;

f) evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan investigasi;

g) analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil investigasi

(www.bpkp.co.id).

b. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Badan Pengawas Keuangan

dan Pembangunan (BPKP)

Pentingnya Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan

(BPKP) sebagai internal auditor pemerintah kian terasa dengan

adanya tuntutan masyarakat atas penyelenggara negara yang bersih

dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) seperti yang

diamanatkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan adanya

tuntutan mengenai keterbukaan dan good governance.

Pada tahun 2001 dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 103

tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen

sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan Peraturan

Presiden No 64 tahun 2005. Tugas pokok dari Badan Pengawas

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah melaksanakan tugas

xxxvi

pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku (Pasal 52 KEPPRES No. 103 Tahun 2001).

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Badan

Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mempunyai fungsi

sebagai berikut:

a) pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang

pengawasan keuangan dan pembangunan;

b) perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

pengawasan keuangan dan pembangunan;

c) koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas

BPKP;

d) pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan

terhadap kegiatan pengawasan keuangan dan

pembangunan;

e) penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi

umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan,

organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan,

kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah

tangga (Pasal 53 KEPPRES No. 103 Tahun 2001).

Fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencakup aspek - aspek

sebagai berikut:

a) Pemeriksaan keuangan dan ketaatan terhadap peraturan

perundang – undangan;

b) Penilaian tentang daya guna dan kehematan dalam penggunaan

sarana yang tersedia;

c) Penilaian hasil guna dan manfaat yang direncanakan dari suatu

program (R.A Supriyono, 2007: 197-198).

xxxvii

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 53 KEPPRES No. 103 Tahun 2001, BPKP

mempunyai kewenangan (Pasal 54 KEPPRES No. 103 Tahun

2001):

a) penyusunan rencana nasional secara makro di

bidangnya;

b) perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung

pembangunan secara makro;

c) penetapan sistem informasi di bidangnya;

d) pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan

otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman,

bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di

bidangnya;

e) penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan

dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan

jabatan di bidangnya;

f) kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

(1) memasuki semua kantor, bengkel, gudang,

bangunan, tempat-tempat penimbunan, dan

sebagainya;

(2) meneliti semua catatan, data elektronik, dokumen,

buku perhitungan, surat-surat bukti, notulen rapat

panitia dan sejenisnya, hasil survei laporan-

laporan pengelolaan, dan surat-surat lainnya yang

diperlukan dalam pengawasan;

(3) pengawasan kas, surat-surat berharga, gudang

persediaan dan lain-lain;

(4) meminta keterangan tentang tindak lanjut hasil

pengawasan, baik hasil pengawasan BPKP sendiri

xxxviii

maupun hasil pengawasan Badan Pemeriksa

Keuangan, dan lembaga pengawasan lainnya.

Setelah melakukan serangkaian tata kerja sebagaimana telah

diuraikan diatas, maka kepala Badan Pengawas Keuangan dan

Pembangunan (BPKP) menyampaikan laporan hasil pengawasan

atau pemeriksaannya kepada menteri atau pejabat lain yang

bersangkutan, yang mana tembusan laporan disampaikan kepada:

a) Menteri Koordinator Perekonomian dan Pengawasan

Pembangunan;

b) Menteri keuangan sepanjang mengenai laporan pemeriksaan

keuangan;

c) Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara sepanjang

mengenai pemeriksaan yang bersangkutan dengan

pendayagunaan aparatur negara;

d) Badan Pemeriksa Keuangan (Bepeka) sepanjang mengenai

hasil pemeriksaan keuangan;

e) Pejabat - pejabat lain yang dipandang perlu;

f) Jika hasil pemeriksaan diperkirakan terdapat unsur tindak

pidana korupsi, kepala Badan Pengawas Keuangan dan

Pembangunan (BPKP) melaporkannya kepada Jaksa Agung.

(R.A Supriyono, 2007: 197-198).

c. Perbedaan BPKP dengan BPK

BPKP adalah Badan Pengawas Keuangan dan

Pembangunan yang merupakan lembaga non departemen dibentuk

oleh Presiden dengan Keputusan Presiden, sehingga BPKP

bertanggung jawab langsung kepada Presiden terkait dengan

kinerjanya. Tugas pokok dari Badan Pengawas Keuangan dan

Pembangunan (BPKP) adalah melaksanakan tugas pemerintahan di

xxxix

bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 52

KEPPRES No. 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas,

Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

Lembaga Pemerintah Non Departemen). BPKP merupakan auditor

internal. Sebagai auditr internal BPKP mempunyai kewenangan

untuk melakukan pengawasan anggaran Negara (Pasal 72 Keppres

No. 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara). Pengawasan tersebut meliputi pemeriksaan

keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan;

penilaian tentang daya guna dan kehematan dalam penggunaan

sarana yang tersedia; penilaian hasil guna dan manfaat yang

direncanakan dari suatu program.

Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat

BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945. berdasarkan pengertian tersebut BPK

merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang –

undang. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis,

dan evaluasi yang dilakukan secara independen. objektif, dan

profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai

kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi

mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan

negara.pemeriksaan tersebut dilaksanakan oleh BPK (Pasal 1 butir

9 dan butir 10 Undang – Undang No 15 Tahun 2006 tentang Badan

Pemeriksa Keuangan).

xl

2. Tinjauan Mengenai Audit Investigasi

a. Pengertian Audit Investigasi

Audit investigasi adalah kegiatan pemeriksaan dengan

lingkup tertentu yang tidak dibatasi periodenya, dan lebih spesifik

pada area - area pertanggungjawaban yang diduga mengandung

inefisiensi atau indikasi penyalahgunaan wewenang dengan hasil

audit berupa rekomendasi untuk ditindak lanjuti bergantung pada

derajat penyimpangan wewenang yang ditemukan (Indra Pastian,

2007: 49). Tujuan audit investigasi adalah mengadakan audit lebih

lanjut atas temuan audit sebelumnya, serta melaksanakan audit

untuk membuktikan kebenaran berdasarkan pengaduan atau

informasi dari masyarakat. Audit investigasi yang dilakukan oleh

BPKP terkait posisi BPKP sebagai auditor internal yang

mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan di bidang

anggaran Negara sebagaimana diamanatkan dala Pasal 72 Keppres

No 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara.

Audit investigasi dilakukan ketika ada permintaan dari pihak

yang memerlukan untuk dilakukan audit. Maksud dari kata

memerlukan disini adalah bahwa terdapat suatu pelaksanaan

kegiatan yang diduga terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang.

Pelaksanaan audit investigasi dilakukan dengan tahapan sebagai

berikut:

a) Adanya permintaan kepada lembaga yang berwenang untuk

melakukan audit yang dalam penulisan hukum ini ditujukan

kepada BPKP,

b) Dikeluarkan surat tugas dari Kepala BPKP,

c) Dibentuk Tim untuk melakukan audit,

xli

d) Pelaksanaan audit dengan cara melakukan pengujian terhadap

bukti – bukti yang berkaitan dengan perkara yang diajukan

untuk diaudit,

e) Penilaian terhadap kecukupan bukti yang telah diaudit,

f) Penyusunan laporan Audit,

b. Prosedur dan Teknik Audit Investigasi

Prosedur audit adalah tindakan – tindakan yang dilaksanakan

selama berlangsungnya pemeriksaan yang semata – mata

menyangkut metode, tetapi bukan prinsip atau standart. Prosedur

audit ini didasarkan pada pertimbangan profesi dan keadaan.

Prosedur yang tepat akan dapat membuktikan ketelitian

pembukuan dan kelayakan penyajian laporan keuangan. Didalam

setiap audit harus terdapat review, Observasi, inspeksi,

penghitungan (count), pembuktian, pengujian ketelitian dan

rekonsiliasi (Ruchyat Kosasih, 1984: 24).

Atas dasar syarat tersebut prosedur audit dapat disimpulkan

sebagai berikut:

a) Pengujian/ evaluasi internal control

Seperti dalam system EDP data cenderung semakin padat,

pengujian data tergantung pada pengujian alat pengendalian.

Sistim pengendalian ini harus benar – benar diperiksa.

b) Pembahasan aktivitas operasionil.

Pembahasan mengenai hal ini misalnya mengenai

penyiapan dan route faktur, metode penggajian/ upah,

penutupan asuransi, metode depresiasi, dll.

c) Inspeksi dan Penghitungan.

Prosedur pekerjaan ini merupakan yang kompeten atas

aktiva klien seperti uang kas, persediaan barang, kertas

berharga dan aktiva tetap.

xlii

d) Perolehan kekuatan bukti (evidence proof)

Harus terdapat bukti eksistensi (adanya), syahnya dan bukti

ketelitian apa yang dibukukan oleh klien. Sebagian terbesar

pembukuan biasanya didukung oleh dokumen pembukuan yang

diperoleh dalam pemeriksaan. Berikut merupakan contoh

beberapa dokumen:

(1). Dokumen yang mendukung aktiva dan pendapatan:

rekening Koran Bank, surat wesel, lembar penghitungan

persediaan barng, surat pengapalan (bill of lading), faktur

pembelian, order penjualan, faktur penjualan, bukti

pengiriman, kontrak konsinyasi, surat konfirmasi, akte

jual beli aktiva tetap, surat ketetapan pajak dan kontrak –

kontrak.

(2). Dokumen yang mendukung utang dan biaya: surat

permintaan pembelian, order pembelian, faktur

pembelian, bukti penerimaan, bukti pengeluaran, surat

hipotik, kontrak dan konfirmasi.

(3). Dokumen yang mendukung aktivitas dan persetujuan:

perjanjian persekutuan, akte pendirian/ anggaran dasar,

peraturan lainnya, risalah rapat Direksi/Komisais atau

rapat pemegang saham, undang – undang, peraturan

pemerintah, keputusan anggaran, resolusi penyisihn laba,

penjaminan aktiva, perjanjian pinjaman, pengumuman

pembayaran deviden, dll.

(4). Dokumen yang mendukung transaksi intern, antar bagian:

catatan penugasan, catatan hasil, orer produksi, akumulasi

biaya per bagian atau per produk, analisa depresiasi, order

pembelian antar bagian, transfer uang dan transaksi buku

memorial yang disetujui.

e) Perolehan bukti ketelitian (accuracy proof).

xliii

Harus terdapat bukti ketelitian pembukun dengan jalan

mentransirnya secara sampling dan menguji pedoman, alat

mekanis dan sistim EDP.

f) Penyusunan rekonsiliasi.

Hal ini menyangkut perbandingan pembuatan klien dengan

data yang diperoleh dari sumber lain yang independent.

Misalnya saldo Bank direkonsiliasi dengan saldo menurut buku

besar, rekening Koran dan buku harian Bank, jumlah faktur

penjualan untuk suatu periode yang sama dan lain – lain

((http://dunia.pelajar-islam.or.id 1 Maret 2009).

Teknik audit adalah suatu metode atau proses yang lebih

detail untuk membuktikan ketelitian sehingga memperoleh

kepuasan dalam pemeriksaan yang berjalan lancar dan efisien.

Teknik dan prosedur audit saling berhubungan dan berbeda untuk

tiap penugasan bergantung pada keadaan (Ruchyat Kosasih, 1984:

24).

Untuk mendapatkan hasil investigasi yang maksimal, seorang

auditor harus juga menguasai beberapa teknik investigasi, antara

lain:

a) teknik penyamaran atau teknik penyadapan,

b) teknik wawancara, apabila akan menghadapi sang auditee,

orang-orang yang diduga memiliki info yang dibutuhkan atau

bahkan sang bosnya si audite,

c) teknik merayu untuk mendapatkan informasi, apakah dengan

memakai kesanggupan sendiri atau dengan bantuan orang

lain,mengerti bahasa tubuh, dalam membaca posisi si audite,

bohong atau jujur,

d) dapat dilakukan dengan bantuan software, seperti CAAT

(Computer Assisted Audit Tools) (http://dunia.pelajar-

islam.or.id 1 Maret 2009).

xliv

Prosedur dan teknik audit investigasi mengacu pada standar

auditing, dan penyesuaian dilakukan sesuai dengan keadaan yang

dihadapi. Dalam merencanakan dan melaksanakan audit

investigasi, auditor menggunakan sikap yang skeptis yang

profesional (skeptic profesionalism) serta menerapkan asas praduga

tidak bersalah ( Ruchyat Kosasih, 1984: 24). Audit investigasi

sebaiknya dilaksanakan oleh tim atau minimal salah satu auditor

yang telah mengembangkan temuan audit sebelumnya yang dalam

penelitian hukum ini dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan

dan Pembangunan (BPKP).

Dasar pelaksanaan audit investigasi terkait teknik dan

prosedur audit investigasi antara lain: kewenangan yang ada pada

lembaga audit, satuan pengawas, permintaan dari DPR, dewan

komisaris atau manajer suatu perusahaan, atau ketentuan lain

sebagai dasar pelaksanaan.

c. Hasil Laporan Audit Investigasi

Setelah melaksanakan beberapa tahapan audit investigasi

sebagaimana telah diuraikan diatas, auditor akan membuat laporan

mengenai pelaksanaan audit. Tujuan dari dibuatnya laporan

tersebut agar pihak yang meminta dilakukan audit mengetahui

temuan dari audit investigasi. Pada umumnya isi dari audit

investigasi yaitu:

i. dasar dilakukannya audit,

ii. temuan dari hasil audit (penyimpangan yang menimbulkan

dampak yang baik bagi masyarakat, bangsa, dan negara),

iii. tindak lanjut dari temuan audit sebelumnya, dan

xlv

iv. saran atau rekomendasi untuk ditindak lanjuti hasil audit

tersebut bergantung pada derajat penyimpangan wewenang

yang ditemukan.

Laporan audit investigasi bersifat rahasia. Hasil audit

investigasi tidak boleh dibocorkan kepada pihak yang tidak berhak

mengetahuinya, di mana hasil ini biasanya telah diklarifikasi dan

dibacakan ulang kepada si audite, agar audite mengerti sejauh

mana investigasi dan eksaminasi dilakukan dan hasil yang

didapatkan. Dalam menyusun laporan tersebut, auditor tetap

menggunakan asas praduga tidak bersalah.

Hasil audit investigasi pada umumnya dapat disimpulkan

sebagai berikut:

a) Apa yang dilaporkan masyarakat tidak terbukti;

b) Apa yang diadukan terbukti, misalnya tejadi penyimpangan

dari suatu aturan atau ketentuan yang berlaku namun tidak

merugikan negara atau perusahaan;

c) Terjadi kerugian bagi perusahaan akibat perbuatan melanggar

hukum yang dilakukan oleh karyawan;

d) Terjadi kekurangan kas atau persediaan barang milik negara,

dan bendaharawan tidak dapat membuktikan bahwa

kekurangan tersebut bukan diakibatkan karena kesalahan

ataupun kelalaian bendaharawan;

e) Terjadi kerugian negara sebagai akibat terjadinya wanprestasi

atau kerugian dari perikatan yang lahir dari undang – undang;

f) Terjadi kerugian negara sebagai akibat dari perbuatan melawan

hukum dan tindak pidana lainnya (Indra Pastian, 2007: 55).

xlvi

3. Tinjauan Umum Penanganan Tindak Pidana Korupsi

a. Pengertian Penanganan

Penanganan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu

proses, cara, perbuatan menangani (Departemen Pendidikan

Nasional.Kamus Besar Bahasa Indonesia.2001. Jakarta:Balai

Pustaka).

Sehingga penanganan tindak pidana korupsi merupakan

proses, cara dan perbuatan menangani yang terdiri dari beberapa

rangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik berdasarkan

kewenangannya yang diperoleh dari peraturan perundang –

undangannya.

b. Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Korupsi

Penanganan itu sendiri terdiri dari beberapa rangkaian

tindakan, yang meliputi:

1) Penyelidikan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Kitab Undang _

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyelidikan

adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan

menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak

pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan

penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang - undang

ini.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa

penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan. Penyelidik

dalam penanganan perkara berupaya atas inisiatif sendiri

untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak

xlvii

pidana. Tetapi dalam kenyataan sehari - hari, biasanya

penyelidik/ penyidik baru mulai melaksanakan tugasnya

setelah adanya laporan/ pengaduan dari pihak yang dirugikan.

Penyidikan kasus-kasus korupsi pada umumnya didahului

dengan langkah/proses penyelidikan, dimana di dalam

pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

a) Terlebih dahulu membuat laporan informasi yang

sumbernya dari masyarakat (sumber harus dirahasiakan

dan dilindungi).

b) Kemudian melengkapi administrasi berupa surat perintah

penyelidikan dan surat perintah tugas.

c) Apabila telah selesai melaksanakan tugas penyelidikan,

penyidik membuat laporan pelaksanaan tugas, apa saja

yang didapat dari lapangan dituangkan secara jelas

terutama dua alat bukti yang sudah harus terpenuhi

apabila kasusnya akan dilanjutkan ke tahap penyidikan.

d) Apabila tidak terpenuhi unsurnya dan tidak adanya alat

bukti, maka kasus tersebut dapat dihentikan.

2) Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam

hal dan menurut cara yang diatur dalam undang - undang ini

untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti

itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan

guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHAP).

Berdasarkan rumusan diatas maka tugas utama penyidik

adalah mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti

tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi

dan kemudian menemukan tersangka. Dalam rangka

xlviii

melaksanakan tugas utama tersebut, penyidik diberi

kewenangan - kewenangan sebagaimana diatur oleh Pasal 75

ayat (1) KUHAP, yaitu bahwa Penyidik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP, karena

kewajibannya mempunyai wewenang :

a) menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang

adanya tindak pidana;

b) melakukan tindakan pertama pada saat di tempat

kejadian;

c) menyuruh berhenti seorang tersnagka dan memerksa

tanda pengenal dari tersangka;

d) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan an

penyitaan;

e) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

f) mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

g) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai

tersangka atau saksi;

h) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam

hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

i) mengadakan penghentian penyidikan;

j) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang

bertanggung jawab.

Didalam proses penyidikan korupsi kita masih memakai

acara yang diatur dalam kitab undang hukum acara pidana

(KUHAP). Selain itu adapula ketentuan – ketentuan khusus

yang diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang

kemudian dirubah menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun

2001. Dalam penanganan perkara korupsi unsur kerugian

negara adalah salah satu unsur yang harus dipenuhi, oleh

sebab itu untuk menentukan kerugian negara dibutuhkan

xlix

keterangan / pendapat ahli dalam hal ini BPKP (Badan

Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) dan BPK (Badan

Pemeriksa Keuangan).

Langkah-langkah penyidikan yang digunakan dalam

menangani perkara tindak pidana korupsi:

(1). Membuat Laporan Polisi, setelah sebelumnya

melakukan proses penyelidikan dan dua alat bukti

sudah terpenuhi, selanjutnya administrasi penyidikan

dibuat yaitu berupa surat perintah tugas, surat perintah

penyidikan dan kelengkapan administrasi lainnya.

(2). Pemanggilan Saksi:

(a). Surat Panggilan harus jelas isinya, nama yang

memanggil, pekerjaan, alamat, hari, tanggal, jam

tempat penyidikan dan ditandatangani oleh Kepala

selaku Penyidik.

(b). Pengiriman Surat Panggilan disertai dengan Surat

Pengantar dan mencantumkan nama, pangkat

Penyidik No Telepon yang dapat dihubungi.

(c). Diantar sendiri oleh Penyidik / Penyidik Pembantu,

kecuali yang berada diluar Jakarta bisa Via Pos

tercatat 3 (tiga) hari sebelumnya sudah diantar dan

sudah sampai kepada alamat dimaksud (tenggang

waktu yang wajar Pasal 112 ayat (1) KUHAP)

(3). Pemanggilan Tersangka:

(a). Pemanggilan Tersangka sudah harus mempunyai

bukti permulaan yang cukup.

(b). Dua alat bukti sudah terpenuhi Pasal 184, 185

KUHAP

(c). Telah melakukan gelar perkara dihadapan Kepala

Satuan masing-masing.

l

(d). Diantar sendiri oleh Penyidik / Penyidik Pembantu,

kecuali yang berada diluar Jakarta bisa Via Pos

tercatat 3 (tiga) hari sebelumnya sudah diantar dan

sudah sampai kepada alamat dimaksud (tenggang

waktu yang wajar Pasal 112 ayat (1) KUHAP)

(4). Pemanggilan Ahli:

(a). Setiap perkara korupsi membutuhkan ahli untuk

menghitung kerugian negara

(b). Ahli yang ditunjuk untuk menghitung kerugian

negara adalah BPKP dan BPK.

(c). Demikian juga ahli lainnya yaitu ahli Hukum, ahli

Bangunan, perusahaan Apraisal, ahli tehnik, ahli

perbankan dari Bank Indonesia dan ahli lainnya

sesuai yang perkara yang sedang ditangani.

(d). Surat permohonan ahli ditujukan kepada

kantor/badan yang akan kita mintai keterangan

sebagai ahli.

(5). Pemeriksaan Saksi, Ahli, dan Tersangka

(a) Keterangan Saksi

Pada prinsipnya semua orang dapat menjadi

saksi dan merupakan suatu kewajiban jika dipanggil

oleh penyidik yang diberikan kewenangan untuk itu

(Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP). Saksi

akan memberikan keterangan, yang disebut

keterangan saksi yaitu merupakan salah satu alat

bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan

dari saksi mengenai suatu peristiwa yang ia dengar

sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan

menyebut alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1

butir 27 KUHAP).

li

Dari pengertian diatas dapat ditarik

kesimpulan bahwa unsur-unsur dari keterangan

saksi adalah :

(i). Keterangan dari orang (saksi);

(ii). Mengenai suatu peristiwa pidana;

(iii). Peristiwa itu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri,

dan ia alami sendiri.

Dalam memberikan keterangannya terdapat

beberapa ketentuan yaitu:

(i). keterangan saksi diberikan tanpa tekanan dari

siapapun dan dalam bentuk apapun. Misalnya

diarahkan atau disugestikan atau dipengaruhi;

(ii). saksi diwajibkan memberikan keterangan

dengan sebenar - benarnya. Hal ini dapat

diingatkan oleh penyidik sebelum saksi

memberikan kesaksiannya;

(iii). untuk tujuan agar saksi tidak dipengaruhi oleh

pihak lain maka saksi diperiksa sendiri - sendiri

(Pasal 116 ayat (2) KUHAP).

Berdasarkan Pasal 118 ayat (2) KUHAP, saksi

diperkenankan tidak membubuhkan tanda tangan

pada berita acara pemeriksaan. Hal ini

dimungkinkan karena berita acara pemeriksaan

tidak memuat secara sempurna atau mungkin dapat

juga terjadi kekeliruan dalam memuatnya karena

dibuat atas penafsiran penyidik.

lii

(b) Keterangan Ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang

diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian

khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat

terang suatu perkara pidana guna kepentingan

pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 KUHAP). Dari

pengertian diatas kualifikasi ahli dapat ditentukan

atas dasar latar belakang pendidikannya, maupun

pekerjaannya. Sehingga ahli dalam memberikan

kesaksian bertindak atas nama lembaga. Dalam hal

ahli memberikan kesaksian harus disertai surat

penugasan sebagai ahli dari lembaga terkait.

Perbedaan keterangan saksi dan keterangan

ahli yaitu keterangan saksi ialah keterangan yang

diberikan mengenai hal yang ia alami, ia lihat atau

ia dengar sendiri, sedangkan keterangan ahli ialah

keterangan yang diberikan atas keahlian yang ia

miliki, yang memberikan penghargaan atas sesuatu

keadaan dengan memberikan kesimpulan atau

sesuatu pendapat. Keterangan ahli merupakan hal

yang penting karena merupakan alat bukti yang sah,

sehingga akan mempermudah bagi hakim dalam

melakukan pembuktian dan memperkuat keyakinan.

Kekuatan alat bukti keterangan ahli bersifat bebas,

karena tidak mengikat seorang hakim untuk

menggunakannya apabila bertentangan dengan

keyakinannya.

liii

(c) Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti diatur

dalam Pasal 189 KUHAP, yang berbunyi sebagai

berikut :

(i). Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa

nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia

lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami

sendiri;

(ii). Keterangan terdakwa yang diberikan di luar

sidang dapat digunakan untuk membantu

menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan

itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah

sepanjang mengenai hal yang didakwakan

kepadanya;

(iii). Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan

terhadap dirinya sendiri.

Penjelasan resmi Pasal 284 ayat (2) KUHAP,

antara lain adalah sebagai berikut yang dimaksud

dengan ketentuan khusus acara pidana sebagaimana

tersebut pada undang-undang tertentu ialah

ketentuan khusus acara pidana: tindak pidana

korupsi berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun

2001 memuat ketentuan Khusus acara pidana antara

lain:

(i). Tersangka wajib memberi keterangan tentang

seluruh harta bendanya dan harta benda

istri/suami serta anak-anaknya dan harta benda

korporasi yang diketahuinya ( Pasal 28);

liv

(ii). Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan

bahwa ia tak bersalah (Pasal 37);

(iii). Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah

dan tidak hadir disidang pengadilan tanpa alasan

yang sah maka perkara dapat diperiksa dan

diputus tanpa kehadirannya (Pasal 38).

(6). Penyitaan

(a). Penyidik terlebih dahulu mendapat Surat izin dari

Ketua Pengadilan negeri, kecuali dalam keadaan

perlu dan sangat mendesak, harus segera bertindak

dan berkewajiban segera melaporkan kepada Ketua

Pengadilan Negeri guna memperoleh prsetujuan.

(b). Membuat Berita Acara Penyitaan, dibacakan, diberi

tanggal, ditandatangani Penyidik, orang yang

bersangkutan / keluarga / kepala desa lingkungan

dan 2 (dua) orang saksi dan turunan berita acara

disampaikan kepada atasan Penyidik , keluarga

yang barangnya disita dan kepala desa (Pasal 129

ayat (1) (2) (3) (4)).

(c). Memahami Pasal penyitaan yang terdapat didalam

KUHAP Pasal 1 butir Pasal 16, Pasal

38,40,41,42,43,128,129,130,44,45.

(7). Penggeledahan

(a). Terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenal

kepada Tersangka atau keluarga (famili).

(b). Harus disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi dalam hal

tersangka penghuni setuju, atau oleh Kepala Desa,

Ketua Lingkungan dengan 2 (dua) orang saksi

dalam hal tersangka / penghuni menolak atau tidak

hadir (Pasal 33 ayat (4)).

lv

(c). Memahami Pasal Pasal penggeledahan ( Pasal 33,

34, 125, 126, 127).

(d). Membuat Berita Acara tentang jalannya hasil

penggeledahan dan turunanya disampaikan kepada

pemilik / penghuni.

(e). Untuk penggeledahan badan disesuaikan, untuk

wanita, polwan yang melakukan.

(f). Dilakukan secara arif dan bijaksana.

(8). Penangkapan

(a). Perintah dilakukan terhadap seorang yang diduga

keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti

permulaan yang cukup (Pasal 17 KUHAP).

(b). Memperlihatkan identitas, menunjukkan Surat

Perintah Tugas, tidak arogan.

(c). Tidak adanya unsure kekerasan.

(d). Disaksikan oleh Kepala Lingkungan RT/ RW.

(e). Tidak menggunakan media cetak dan elektronika

dalam proses penangkapan. Memberikan kepada

Tersangka Surat Perintah Penangkapan yang

mencantumkan identitas tersangka dan

menyebutkan alasan penagkapan serta uraian

singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta

tempat Ia diperiksa, tembusannya kepada Keluarga.

(f). Memahami Pasal 16,17,18 dan 19 KUHAP

(9). Penahanan

(a). Menjelaskan kepada Tersangka bahwa Tindak

Pidana yang telah dilakukan olehnya telah cukup

bukti dan memperhatikan Pasal 21 ayat (4) KUHP.

(b). Menunjukan Surat Perintah Penahanan kepada

Tersangka.

(c). Membuat Berita Acara Penahanan.

lvi

(d). Penyidik / Penyidik Pembantu tidak dibenarkan

menakut-nakuti tersangka yang akan ditahan.

(e). Mengirim surat kepada keluarga tersangka dan

dibuatkan tanda terima dalam waktu 1x24 Jam.

(f). Sebelum memasukkan keruang sel tahanan agar

dicek kesehatan, difoto dan diambil sidik jari

tersangka.

(g). Apabila Tersangka tidak mau menandatangani surat

perintah penahanan penyidik / penyidik pembantu

membuat Berita Acara penolakan ditandatangani

oleh Saksi.

(h). Dilengkapi Surat Perintah Penahanan.

(i). Dicatat jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun

penyerahan surat pemberitahuan penahanan kepada

keluarga tersangka.

(j). Perlu diingat jangka waktu penahanan terbatas

(Pasal 29 KUHAP)

(k). Pemeriksaan tersangka harus mulai dilakukan dalam

satu hari setelah perintah penahanan itu dijalankan

(Pasal 122 KUHAP).

(10). Penyelesaian Berkas Perkara

(a). Penyidik, Penyidik Pembantu wajib

memberitahukan hasil perkembangan penyidikan

kepada Pelapor (SP2HP) setelah 20 hari penanganan

perkara.

(b). Penyidik / penyidik Pembantu harus berani

mengambil sikap menentukan perkara tersebut.

Apabila cukup bukti segera limpahkan, sedangkan

tidak cukup bukti, demi hukum bukan tindak pidana

segera dihentikan.

lvii

(c). SP3 diberikan tembusanya kepada Pelapor dan

Tersangka.

Penyidik / Penyidik Pembantu Melakukan Gelar

Perkara sebelum menerbitkan SP3

(d). Apabila Perlu Pelapor / penasehat hukumnya

mengikuti gelar perkara dimaksud.

3) Penuntutan

Setelah selesai dilakukan penyidikan, maka berkas

diserahkan kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat 2 KUHAP

Dimana penyerahan tersebut dilakukan dalam dua tahap

yaitu: tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas

perkara; tahap kedua, dalam hal penyidik sudah dianggap

selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka

dan barang bukti kepada penuntut umum.

Jika dalam penyerahan tahap pertama, penuntut umum

bependapat bahwa berkas kurang lengkap maka ia dapat

mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk

dilengkapi disertai petunjuk (Penuntut umum menerbitkan

PK.2 dan petunjuk) atau melengkapi sendiri, berdasarkan

Undang - Undang No. 5 Tahun 1991. Berdasarkan Pasal 110

ayat (4) KUHAP, jika dalam waktu 14 hari penuntut umum

tidak mengembalikan berkas (hasil penyidikan) maka

penyidikan dianggap selesai.

Setelah penuntut umum menerima penyerahan berkas

perkara yang merupakan hasil penyelidikan dari penyidik

(Pasal 138 KUHAP), penuntut umum segera mempelajari dan

menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib

memberitahukan kepada penyidik apakah hasil

lviii

penyidikannya sudah lengkap atau belum. Apabila dipandang

belum lengkap atau belum memenuhi pesyaratan untuk

dilakukan penuntutan, penuntut umum mengembalikan

berkas perkara kepada penyidik untuk dilengkapi dan

disempurnakan sesuai dengan petunjuk penuntut umum atau

penuntut umum dapat bertindak sendiri sebagai penyidik

untuk melengkapi dan menyempurnakan.

Apabila perkara yang diusut telah mendapatkan titik

terang sehingga jelas persoalannya, maka Jaksa menyerahkan

berkas perkara itu kepada hakim, untuk dituntut dengan

permohonan supaya hakim memeriksa dan memberi

keputusan tentang perkara tersebut. Sehingga dapat diketahui

definisi ‘menuntut’ adalah merupakan permintaan pihak

Penuntut Umum supaya si terdakwa yang telah diusut dalam

pemeriksa permulaan segera diadili.

Setelah penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil

penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka penuntut

umum membuat surat dakwaan (Pasal 140 ayat (1), Pasal 143

ayat (2) KUHAP) dan selanjutnya sesuai dengan ketentuan

Pasal 143 ayat (1) KUHAP melimpahkan perkara ke

Pengadilan Negeri dengan permintaan segera mengadili

perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.

Kemudian turunan surat dakwaan dan pelimpahan perkara

ke pengadilan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya

atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada waktu yang

bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara

tersebut ke pengadilan yang berwenang. Penuntut umum

dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan

menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk

lix

penyempurnaan maupun untuk tidak melanjutkan

penuntutannya. Pengubahan surat dakwaan tersebut hanya

dapat dilakukan satu kali saja, dimana perubahan itu

dilakukan selambat - lambatnya tujuh hari sebelum sidang

dimulai. Dengan mana perubahan tersebut harus

diberitahukan kepada tersangka, atau penasihat hukumnya.

Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk

menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti

atau peristiwa itu ternyata bukan merupakan tindak pidana

yang dimaksud atau perkara ditutup demi hukum, penuntut

umum menuangkan hal tersebut dalam ketetapan, dan

selanjutnya ketetapan tersebut diberitahukan kepada

tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dikeluarkan dari

tahanan. Apabila dikemudian hari ditemukan alasan baru,

penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap

tersangka.

4) Pemeriksaan di Persidangan

Pemeriksaan dimuka persidangan ini merupakan

pemeriksaan terakhir (Eindonerzoek) bagi tersangka,

pemeriksaan mana merupakan kelanjutan daripada

pemeriksaan permulaan (Vor Onderzoek) yang telah

dilakukan oleh penyidik. Tujuan daripada pemeriksaan ini

adalah untuk mendapatkan kepastian tentang salah dan

benarnya terdakwa. Oleh karena itu pemeriksaan harus

dilakukan secara seksama dan secara langsung terhadap

terdakwa dan tidak boleh diwakilkan. Hal ini berlaku juga

bagi pemeriksaan para saksi. Dengan demikian dapat

diperoleh kebenaran materiil dari hukum acara pidana

lx

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari

dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran

materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari

suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum

acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk

mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan

suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta

pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan

apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan

dan apakah orang yang didakwa tersebut dapat dipersalahkan

(Andi Hamzah,1996: 7-8).

Pemeriksaan perkara pidana di persidangan secara garis

besar, terlihat dalam urut-urutan dibawah ini:

a. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum

(Pasal 153 ayat (3) KUHAP)

Ketentuan tersebut merupakan perwujudan dari fair

trial, sehingga masyarakat dapat ikut mengontrol jalannya

persidangan. Pengecualian terhadap ketentuan tersebut

apabila memeriksa perkara kesusilaan atau terdakwanya

anak-anak.

b. Terdakwa dipanggil (Pasal 154 ayat (1) KUHAP)

Hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa

dipanggil masuk ke ruang sidang.

c. Pembacaan surat dakwaan (Pasal 155 ayat (2) KUHAP)

Pembacaan surat dakwaan dilakukan untuk perkara

yang diproses dengan acara biasa, sedangkan untuk

perkara singkat, yang dibaca adalah catatan dakwaan.

lxi

d. Keberatan atau eksepsi dari penasehat hukum/ terdakwa

(Pasal 156 ayat (1) KUHAP)

Isi keberatan tersebut dapat berupa :

a) bahwa pengadilan tidak berwenang memeriksa

perkara;

b) dakwaan tidak dapat diterima;

c) dakwaan harus dibatalkan.

e. Pendapat penuntut umum (Pasal 156 ayat (1) KUHAP)

Atas keberatan yang diajukan oleh terdakwa atau

penasehat hukum, penuntut umum diberi kesempatan

untuk menyatakan pendapatnya.

f. Putusan sela (Pasal 156 ayat (2) KUHAP)

Atas keberatan dan tanggapan tersebut, hakim ketua

sidang dapat memutus dengan putusan sela. Jika

keberatan diterima, perkara tidak dapat dilanjutkan.

Sebaliknya jika keberatan ditolak, maka perkara bisa

dilanjutkan.

g. Pemeriksaan materi perkara (alat bukti)

Apabila pemeriksaan dilanjutkan, maka dilakukan

pemeriksaan terhadap alat-alat bukti dan barang bukti

(pemeriksaan materi perkara) :

a) Alat bukti keterangan saksi;

b) Alat bukti keterangan ahli;

c) Alat bukti surat;

d) Alat bukti petunjuk;

e) Alat bukti keterangan terdakwa;

f) Barang bukti.

lxii

h. Penuntut umum membacakan tuntutan (Rekuisitor)

Rekuisitor adalah surat yang memuat pembuktian

surat dakwaan berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap

di persidangan dan kesimpulan penuntut umum tentang

kesalahan terdakwa disertai dengan tuntutan pidana.

i. Terdakwa atau penasehat hukum membacakan pembelaan

(Pledoi)

Pledoi adalah tangkisan terhadap pembuktian yang

dibacakan penuntut umum dalam tuntutan pidana dan

terdakwa maupun penasehat hukumnya berusaha

mengajukan bukti balik dari pembuktian yang diajukan

penuntut umum dimuka sidang. Pembelaan tidak lepas

dari eksistensinya bantuan hukum.

j. Penuntut umum membacakan jawaban atas pembelan

(Replik)

Replik adalah jawaban atau tanggapan penuntut

umum terhadap pledoi yang diajukan tedakwa atau

penasehat hukumnya.

k. Terdakwa atau penasehat hukum membacakan duplik

Duplik adalah tanggapan atau bantahan terhadap

replik.

Dalam pelaksanaan proses pemeriksaan perkara pidana di

persidangan terdapat pihak-pihak yang berhubungan, antara

lain :

a) Hakim (majelis/ tunggal)

Sesuai dengan Pasal 1 angka 8 KUHAP, pengertian

hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi

wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

lxiii

b) Jaksa/ penuntut umum

Dalam Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP disebutkan

pengertian dari jaksa adalah pejabat yang diberi

wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak

sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

tetap. Sedangkan Penuntut umum dijelaskan dalam Pasal

1 angka 6 huruf b yang berbunyi: penuntut umum adalah

jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini

untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan

penetapan hakim.

c) Terdakwa

Menurut Pasal 1 angka 15 KUHAP, terdakwa

adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan

diadili di sidang pengadilan.

d) Penasehat hukum

Pengertian penasehat hukum sesuai Pasal 1 angka

13 KUHAP adalah seorang yang memenuhi syarat yang

ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk

memberi bantuan hukum.

Untuk mengadili tindak pidana korupsi tidak diperlukan

peradilan khusus seperti tindak pidana ekonomi. Pelaku

tindak pidana korupsi dapat diadili di pengadilan negeri biasa

dengan proses pemeriksaan biasa.

4. Tinjauan Tentang Pembuktian

a. Pengertian Pembuktian

Pembuktian merupakan salah satu hal yang penting dalam

menentukan kebenaran atas dakwaan yang didakwakan kepada

lxiv

terdakwa dalam suatu persidangan. Oleh karena itu, pembuktian

perlu diketahui secara mendalam.

Menurut Yahya Harahap, pembuktian adalah ketentuan-

ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara

yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang

didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan

ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh

undang-undang dan boleh dipergunakan hakim untuk

membuktikan kesalahan yang didakwakan (M. Yahya Harahap,

2002:273).

Sedangkan menurut Darwan Prints, yang dimaksud

pembuktian adalah bahwa benar suatu peristiwa pidana telah

terjadi dan terdakwalah yang salah melakukannya, sehingga harus

mempertanggungjawabkannya (Darwan Prints, 1998:133).

Pembuktian tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup

kepada hakim untuk memeriksa perkara yang bersangkutan guna

memberi kepastian tentang perkara yang diajukan.

Sudikno berpendapat bahwa membuktikan mengandung tiga

pengertian yaitu membuktikan dalam arti logis, membuktikan

dalam arti konvensional, dan membuktikan dalam hukum atau

mempunyai arti yuridis (Sudikno Mertokusumo, 1981: 91).

Membuktikan mempunyai pengertian-pengertian :

1) Memberi (memperlihatkan bukti);

2) Melakukan sesuatu sebagai bukti kebenaran melaksanakan

(cita-cita dan sebagainya);

3) Menandakan, menyatakan (bahwa sesuatu itu benar);

4) Meyakinkan, menyaksikan.

lxv

Kebenaran dalam perkara pidana merupakan kebenaran yang

disusun dan didapat dari jejak, kesan, dan refleksi dari keadaan dan

atau benda yang berdasarkan ilmu pengetahuan dapat berkaitan

dengan masa lalu yang diduga menjadi perbuatan pidana. Suatu

pembuktian menurut hukum pada dasarnya untuk menentukan

substansi atau hakekat adanya fakta-fakta masa lalu yang tidak

terang menjadi fakta yang terang.

b. Sistem Pembuktian

Dalam ilmu hukum, kita kenal empat jenis sistem atau teori

pembuktian, yaitu :

1) Sistem pembuktian berdasar undang-undang secara positif

(positif wettelijke bewijsteorie).

Sistem ini berkembang diabad pertengahan, dan saat ini

sudah mulai ditinggalkan. Dikatakan secara positif karena

hanya didasarkan kepada undang-undang, artinya jika telah

terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat bukti yang disebut

oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan

sama sekali

2) Sistem pembuktian berdasar keyakinan hakim atau sistem

keyakinan belaka (conviction intime).

Dalam sistem ini sama sekali tidak membutuhkan suatu

peraturan tentang pembuktian dan menyerahkan segala sesuatu

kepada kebijaksanaan hakim. Menurut sistem ini hakim tidak

terikat kepada alat-alat bukti tertentu, hakim harus memutus

tentang kesalahan terdakwa berdasarkan keyakinannya belaka.

3) Sistem pembuktian berdasar keyakinan hakim dengan alasan

yang logis (la convictio raisonee).

Bahwa hakim dapat memutuskan seseorang bersalah

berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada

lxvi

dasar-dasar pembuktian disertai dengan kesimpulan yang

berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu.

Hakim bebas untuk menentukan macam dan banyaknya alat-

alat bukti yang dipandang cukup untuk menetapkan kesalahan

terdakwa, satu-satunya peraturan yang mengikat kepadanya

ialah bahwa dalam keputusannya hakim harus menyebutkan

pula alasan-alasannya.

4) Sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negatif

(negatief wattelijke)

Dalam sistem ini hakim dapat memutuskan seseorang

bersalah berdasarkan pada aturan-aturan pembuktian yang

ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang sehingga hakim

memperoleh keyakinan akan hal itu (Andi Hamzah, 1996:247-

253).

Perkataan negatif dipakai untuk menunjukkan bahwa

adanya bukti-bukti yang disebutkan dalam undang-undang dan

cara mempergunakannya disebut juga dalam undang-undang

itu, belum berarti hakim musti menjatuhkan hukuman. Hal

tersebut masih tergantung dengan keyakinan hakim atas

kebenarannya.

Sistem pembuktian negatif ini dapat kita lihat dalam

Pasal 183 (KUHAP) yang berbunyi : “Hakim tidak boleh

menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan

bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Sistem pembuktian di Indonesia hanya mengakui alat-alat

bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat digunakan

lxvii

untuk pembuktian. Dalam pembuktian ini penuntut umum

membuat surat dakwaan dan oleh karena itu, ia bertanggung

jawab untuk menyusun alat bukti dan pembuktian tentang

kebenaran surat dakwaan atau tentang kesalahan terdakwa,

bukan sebaliknya terdakwa yang harus membuktikan bahwa ia

tidak bersalah. Hakim dalam menjatuhkan putusan akan

menilai semua alat bukti yang sah untuk menyusun keyakinan

hakim dengan mengemukakan unsur-unsur kejahatan yang

didakwakan itu terbukti dengan sah atau tidak, serta

menetapkan pidana apa yang harus dijatuhkan kepadanya

setimpal dengan perbuatannya (Martiman Prodjohamijaya,

1983:19).

c. Alat bukti

Bukti yaitu sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil

atau pendirian atau dakwaan. Alat-alat yang diperkenankan untuk

dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana disebut

dakwaan di sidang pengadilan misalnya : keterangan terdakwa,

keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk (Andi

Hamzah,1996: 254).

Alat bukti yang sah adalah alat–alat yang ada hubungannya

dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat

dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan

keyakinan bagi hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana

yang telah dilakukan oleh terdakwa. Adapun alat-alat bukti yang

sah menurut Pasal 184 (1) KUHAP adalah :

1) Keterangan saksi

Keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti tercantum

dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a, sedangkan keterangan lebih

rinci mengenai keterangan saksi dijelaskan pada Pasal 185

KUHAP. Poin penting dalam pasal tersebut adalah

lxviii

keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk

membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan

yang didakwakan kepadanya. Jadi dalam hal ini harus ada

lebih dari satu saksi atau dapat pula satu saksi yang didukung

oleh alat bukti yang sah lainnya.

2) Keterangan ahli

Dalam KUHAP keterangan ahli diatur dalam Pasal 186

yang berbunyi : “Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli

nyatakan di sidang pengadilan.” Penjelasan dari pasal

tersebut berbunyi : ”Keterangan ahli dapat juga diberikan

pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum

yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat

dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau

pekerjaan”. dari pengertian tersebut dapt dijelaskan bahwa

keterangan ahli dapat juga diberikan di luar sidang yaitu pada

waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum.

3) Surat

Dalam Pasal 187 KUHAP, yang dimaksud surat

sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c

KUHAP, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan

sumpah, adalah:

a) berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang

dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang

dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan

tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat

atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan

yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

b) surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan

perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh

pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata

lxix

laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang

diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau

sesuatu keadaan;

c) surat keterangan dari seorang ahli yang memuat

pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu

hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi

dari padanya;

d) surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada

hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang

lain.

Pemeriksaan surat di persidangan langsung dikaitkan

dengan pemeriksaan saksi-saksi dan pemeriksaan terdakwa.

Pada saat pemeriksaan saksi, dinyatakan mengenai surat-surat

yang ada keterkaitan dengan saksi yang bersangkutan kepada

terdakwa pada saat memeriksa terdakwa (Leden

Marpaung,1992: 395).

4) Petunjuk

Pengaturan tentang alat bukti petunjuk terdapat dalam

Pasal 188 KUHAP, yang berbunyi :

(1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan,

yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu

dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu

sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu

tindak pidana dan siapa pelakunya.

(2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

hanya dapat diperoleh dari ;

(a) keterangan saksi;

(b) surat;

(c) keterangan terdakwa.

lxx

(3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu

petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan

oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia

mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan

dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

5) Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti diatur dalam

Pasal 189 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut :

(i). Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa

nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan

atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;

(ii). Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang

dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti

di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu

alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang

didakwakan kepadanya;

(iii). Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap

dirinya sendiri;

(iv). Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk

membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan

yang didakwakan kepadanya, melainkan harus

disertai dengan alat bukti yang lain.

lxxi

Hasil Audit Investigasi Keterangan Ahli BPKP

Alat bukti Surat Alat Bukti Keterangan Ahli

Putusan Hakim

AUDIT INVESTIGASI

BPKP

B. Kerangka Pemikiran

BPKP adalah lembaga non departemen yang dibentuk oleh Presiden

berdasarkan Keppres No. 31 Tahun 1983 tentang BPKP. BPKP merupakan

auditor internal yang mempunyai kewenangan melakukan pengawasan

terhadap anggaran Negara (Pasal 72 Keppres No. 17 Tahun 2000 tentang

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Anggaran Negara) yang salah satu

apresiasinya diwujudkan dalam audit investigasi. BPKP sering diminta untuk

menjadi ahli dalam berbagai perkara korupsi yakni untuk menjelaskan

kerugian keuangan negara. Negara Indonesia menganut sistem pembuktian

negatif. Sehingga dalam mengambil keputusan hakim harus mendasarkan pada

alat bukti minimum dan keyakinan hakim sendiri. Ahli BPKP dapat

memeberikan keterangan di persidangan sehingga dianggap sebagai alat bukti

keterangan ahli. Sedangkan ahli yang tidak hadir di persidangan, laporan ahli

yang diberikan pada saat penyidikan dan dilakukan dibawah sumpah dapat

juga dihadirkan di persidangan untuk dperiksa sebaga alat bukti surat.

lxxii

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyusunan Audit Investigasi oleh Badan Pengawas Keuangan dan

Pembangunan (BPKP) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surakarta

Tahun Anggaran 2003

1. Kasus Posisi:

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor:

170/162/1999 tanggal 20 September 1999, mengesahkan Bambang

Mudiarto sebagai Pimpinan DPRD Kota Surakarta dan H.M Yusuf

Hidayat sebagai wakilnya. Setelah menduduki jabatannya tersebut

mereka pada tanggal 11 Maret 2003 telah menyetujui dan

mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(RAPBD) Kota Surakarta tahun Anggaran 2003 menjadi APBD Kota

Surakarta Tahun 2003 dengan Perda Nomor 1 Tahun 2003.

Pada tanggal 24 Desember 2002 dan tanggal 24 Februari 2003,

Bambang Mudiarto, H.M Yusuf Hidayat, H. Soewardi, B.A, H.

Siswandi masing - masing selaku unsur pimpinan DPRD Kota

Surakarta mengadakan rapat dengan agenda membicarakan

mengenai usulan penambahan penghasilan Pimpinan dan Anggota

DPRD Kota Surakarta Periode 1999-2004 menjadi lebih besar.

Pembahasan tersebut tertunda karena Bambang Mudiarto telah lebih

dahulu mengesahkan RAPBD Tahun 2003 menjadi APBD Tahun

2003 pada tanggal 11 Maret 2003. Pada tanggal 13 Agustus 2003, 25

Agustus 2003, dan 4 September 2003 diadakan rapat kembali dengan

agenda sama yaitu mengenai penambahan penghasilan Pimpinan dan

Anggota DPRD Kota Surakarta Periode 1999-2004, dan kemudian

usulan tersebut disetujui dan disahkan dengan mengeluarkan Surat

lxxiii

Keputusan Pimpinan Dewan No. 08/PIMP-DPRD/III/2003 dan

diperbaharui dengan Surat Keputusan Pimpinan Dewan No.

28A/PIMP-DPRD/IX/2003 yang ditandatangani oleh Bambang

Mudiarto, H.M Yusuf Hidayat, H. Soewardi, B.A, H. Siswandi yang

masing – masing dalam kapasitas selaku unsur Pimpinan DPRD

Kota Surakarta Periode 1999-2004. Surat Keputusan Pimpinan

tersebut disetujui dan disahkan melalui mekanisme sebagai berikut:

a) Sekretaris Dewan (Sekwan) dalam hal ini Drs. Soemarlan

Djatmiko, mempersiapkan bahan yang diperlukan di dalam

rapat Panitia Rumah Tangga (PRT) Dewan. Anggota PRT

tersebut terdiri dari darsono, SE, H. Mujahid, Drs. Bandung

Joko Suryono, Drs. Rio Suseno, Ipmawan M. Iqbal, SP, S.Sg,

Eriadi Dodi Prasetya, H. Sali Basuki, Purwono, SH yang

kemudian melakukan rapat pada tanggal 13, 25 Agustus 2003,

dan tanggal 4 September 2003 dan Sekretaris Dewan mencatat

hasil rapat untuk dibicarakan dalam Rapat Pimpinan Dewan.

Sekretaris Dewan membawa catatan hasil rapat PRT sebagai

bahan dalam rapat Pimpinan Dewan, sekretaris Dewan ikut

serta mencatat hasil Rapat Pimpinan Dewan. Dimana hasil

terakhir dari rapat tersebut adalah dengan diterbitkannya Surat

Keputusan Pimpinan Dewan.

b) Surat Keputusan Pimpinan Dewan tersebut selanjutnya

diserahkan ke Panitia Anggaran Pemerintahan Kota (Pemkot)

Surakarta untuk dilakukan pembahasan oleh Panitia Anggaran

(Panggar) Pemkot surakarta, bersama – sama dengan materi

usulan anggaran belanja dari dinas yang lain, setelah dilengkapi

dengan Nota Keuangan dari Wali Kota, dikembalikan lagi

kepada DPRD, untuk dibahas di dalam sidang Komisi DPRD,

maupun dalam sidang Paripurna DPRD.

lxxiv

c) Bahwa ternyata, Surat Keputusan Pimpinan Dewan tersebut

tidak dilakukan pembahasan oleh Panitia Anggaran Pemkot

Surakarta, dengan harapan akan menjadi bahan pembahasan

dalam Sidang Komisi maupun sidang Paripurna DPRD, namun

ternyata baik sidang komisi maupun Sidang Paripurna DPRD

juga tidak dibahas dan langsung disetujui oleh Dewan (DPRD),

sehingga keluarlah Surat Keputusan Pimpinan Dewan.

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta

Nomor: 13 Tahun 2003 tanggal 13 November 2003 tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta

Tahun Anggaran 2003, antara perubahan anggaran rutin DPRD Kota

Surakarta Tahun 2003 dibandingkan dengan anggaran untuk

Kesejahteraan Masyarakat terjadi perbedaan yang sangat mencolok,

antara lain:

a) Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan

terhadap Tuhan YME, Pemuda dan Olah Raga mengalami

kenaikan sebesar 0,92% atau naik sebesar Rp. 158.000.000,00.

Pada sektor ini anggaan semula Rp. 17.146.730.000,00 naik

menjadi Rp. 17.304.730.000,00.

b) Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera hanya mendapat

alokasi anggaran sebesar Rp. 90.470.000,00.

c) Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak

dan Remaja, semula anggaran sebesar Rp. 3.868.089.000,00

mengalami penurunan sebesar Rp. 295.016.000,00 atau turun

menjadi 7,63% sehingga menjadi Rp. 3.537.073.000,00.

d) Sektor Perumahan dan Pemukiman anggaran semula sebesar

Rp. 850.000.000,00 sebesar Rp. 370.000.000,00 atau turun

menjadi 43,53% menjadi Rp. 480.000.000,00.

lxxv

e) Sektor Agama tetap seperti semula sebesar Rp. 879.000.000,00.

f) Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi tetap seperti semula

yaitu Rp. 425.000.000,00.

Selain itu anggaran belanja rutin DPRD Kota Surakarta tahun

2003 sesuai DIKDA (Daftar Isian Kegiatan Daerah) Nomor:

914/016/R/III/2003 tanggal 18 Maret 2003 mengalami perubahan

besaran anggaran dari sebesar Rp. 13.092.341.000,00 menjadi

DIKDA Perubahan Nomor: 914/02/Prb/R/XI/2003 tanggal 17

November 2003 sebesar Rp. 16.359.000.000,00 atau naik sebesar

11,58%.

Perbandingan pada perubahan Anggaran Pendapatan Daerah

Kota Surakarta Tahun 2003 antara anggaran pada Sektor

Kesejahteraan Masyarakat (antara lain Pendidikan, Kesehatan,

Kesejahteraan Sosial dan lain sebagainya) dan Perubahan Anggaran

Belanja Rutin DPRD Kota Surakarta Tahun 2003 seharusnya lebih

banyak alokasi anggaran belanja rutin pada Sektor Kesejahteraan

Masyarakat daripada alokasi Anggaran Belanja Rutin DPRD Kota

Surakarta Tahun 2003.

Perubahan kenaikan penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD

Kota Surakarta Periode 1999-2004 diperinci sebagai berikut:

a. Pembayaran yang sudah ada aturan/ ketentuan:

1) Kenaikan Biaya Operasional Rp. 1.390.000.000,00.

lxxvi

Tabel 1. Perbandingan Biaya Operasional DPRD TA 2003

2. Kenaikan Belanja Barang Rp. 854.250.000,00

Tabel 2. Perbandingan Kenaikan Belanja Barang DPRD TA 2003

lxxvii

3. Kenaikan Biaya Perjalanan Dinas ke Luar Jawa Rp.

93.430.000,00

Tabel 3. Perbandingan Kenaikan Biaya Perjalanan Dinas DPRD TA 2003

lxxviii

lxxix

lxxx

Jumlah 1 + 2 + 3 Rp. 2.338.280.000,00

b. Pembayaran yang tidak ada dasar/ ketentuannya:

1) Pembayaran Premi Asuransi Rp. 780.000.000,00

- 45 x Rp. 10.000.000,- Rp. 450.000.000,00

- 44 x Rp. 7.500.000,- Rp. 330.000.000,00 +

Rp. 780.000.000,00

2) Anggaran untuk fraksi Rp. 200.000.000,00

Fraksi TNI Rp. 40.000.000,00

lxxxi

Fraksi Golkar Rp. 40.000.000,00

Fraksi PDIP Rp. 40.000.000,00

Fraksi Pembaharuan Rp. 40.000.000,00

Fraksi PAN Rp. 40.000.000,00 +

Rp. 200.000.000,00

3) Biaya Reses Rp. 46.000.000,00

Jumlah 1 + 2 + 3 Rp. 1.026.000.000,00

c. Pembayaran yang tidak sesuai peruntukannya:

1) Sosial kemasyarakatan Rp. 428.034.000,00

Setelah dinaikkan Rp. 1.141.734.000,00

Seharusnya Rp. 673.500.000,00 -

Selisih Rp. 468.234.000,00

PPh Ps.21 Rp. 40.200.000,00 +

Rp. 428.034.000,00

2) Bantuan Rumah Tangga Rp. 458.405.000,00

Pimpinan dan Anggota Rp. 867.500.000,00

Sekretaris Rp. 3.300.000,00 +

Jumlah Rp. 870.800.000,00

Pos belanja barang Rp. 331.500.000,00 -

Jumlah Rp. 539.300.000,00

PPh Ps. 21 Rp. 80.895.000,00-

Kerugian negara sebesar Rp. 458.105.000,00

3) Perjalanan Dinas Rp. 5.255.000,00

Bambang M ke Jakarta Rp. 2.420.000,00

Bambang M ke Ambon Rp. 1.200.000,00

H. Siswandi ke Sidoarjo Rp. 1.635.000,00+

lxxxii

Jumlah Rp. 5.255.000,00

4) Biaya Pendidikan Rp. 16.500.000,00

Kontribusi penganugrahan

Citra insan Indonesia 2

Yang diterima James A.P Rp. 2.500.000,00

Biaya wisuda Strata II

Yang diterima James A.P Rp. 14.000.000,00 +

Jumlah Rp. 16.500.000,00

Jumlah 1 + 2 + 3 + 4 Rp. 908.134.000,00

Jumlah a+b+c Rp. 4.272.474.000,00

Dari uraian peristiwa diatas, maka perbuatan Bambang

Mudiarto dan HM. Yusuf Hidayat dalam kaspasitasnya selaku

pimpinan DPRD Kota Surakarta Periode 1999-2004, telah

menguntungkan diri sendiri atau orang lain, masing – masing sebagai

berikut:

1 Bambang Mudiarto Rp 266.795.000

2 HM. Yusuf Hidayat Rp 89.212.500

3 Bambang Rusiantono EMT Rp 84.275.000

4 Drs. Agus Priyono Rp 86.175.000

5 Eko Budianto Rp 85.475.000

6 Farkan Mulyaditomosarkoro Rp 84.275.000

7 Drs. Widjojo Kusumo Rp 86.175.000

8 Gunawan M Suud, BA Rp 88.175.000

9 Drs. Bambang Priyono Rp 86.175.000

10 Krismas Irmono Rp 85.475.000

11 RM. Kus Rahardjo Rp 88.175.000

12 Alqaf Hudaya, SH Rp 10.200.000

lxxxiii

13 M. Fajri Rp 85.475.000

14 Antonius Sugianto Rp 84.275.000

15 H. Farid Badres Rp 88.175.000

16 KRMH Satrio Hadinagoro Rp 86.175.000

17 Djoko Santoso Rp 85.475.000

18 Drs. Bambang Sugiatmadi Rp 84.275.000

19 Geyol Suryopranoto Rp 88.175.000

20 Mardikun Rp 86.375.000

21 Bernadus Sunaryanto Rp 85.475.000

22 Srihartono Rp 84.375.000

23 H. Husein Syifa, SE Rp 88.175.000

24 Heru S Notonegoro, SH Rp 85.425.000

25 Hasan Mulachea Rp 84.275.000

26 Zaenal Arifin Rp 86.175.000

27 H. Soewardi, BA Rp 18.925.000

28 Drs. Hendratno, MM Rp 84.275.000

29 Budiprayitno Rp 85.475.000

30 James August Pattiwael Rp 102.675.000

31 Honda Hendarto Rp 88.175.000

32 Ipmawan M Iqbal, SP,S.Ag Rp 86.175.000

33 Eriadi Dodi Prasetyo, SE Rp 84.275.000

34 Drs. Bandung Joko S, SH Rp 86.175.000

35 Purwono, SH Rp 125.475.000

36 H. Sali Basuki Rp 125.475.000

37 Darsono, SE Rp 128.175.000

38 Mujahid Rp 86.175.000

Jumlah Rp4.272.474.000

Menindaklanjuti kasus diatas bahwa telah terjadi tindak pidana

korupsi dana APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2003, untuk

membuktikan adanya kerugian keuangan Negara yang merupakan

lxxxiv

salah satu unsur korupsi, maka pihak Kepolisian Wilayah Kota Besar

Surakarta meminta bantuan ahli audit dari BPKP Perwakilan

Semarang untuk melakukan audit terhadap kerugian keuangan

negara.

2. Penyusunan Audit Investigasi oleh Badan Pengawas Keuangan

dan Pembangunan (BPKP)

a. Dasar Audit

1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun

2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan,

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan

Non Departemen sebagaimana terakhir kali diubah dengan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005.

2) Surat Kepala Kepolisian Wilayah Surakarta Nomor:

B/2290/IX/2004/Reskrim tanggal 22 September 2004 perihal

Permintaan Bantuan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian

Kuangan Negara/ Daerah Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas

Anggaran Belanja Rutin Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) Kota Surakarta Tahun 2003.

3) Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan

dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Nomor: S.

5397/PW11/5/2004 tanggal 27 September 2004 perihal

Permintaan Bantuan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian

Kuangan Negara/ Daerah Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas

Anggaran Belanja Rutin Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) Kota Surakarta Tahun 2003.

lxxxv

b. Sasaran dan Ruang Lingkup

1) Sasaran Audit

Sasaran audit yang dilakukan adalah audit investigasi

dengan sasaran audit untuk membuktikan kebenaran formil

dan materiil ada tidaknya penyimpangan pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota

Surakarta Tahun Anggaran 2003.

2) Ruang Lingkup Audit

Ruang lingkup audit investigasi meliputi Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota

Surakarta Tahun Anggaran 2003. Audit dilaksanakan

berdasarkan Standar Audit Aparat Pengawasan Fungsional

Pemerintah (SA-APFP) oleh karenanya meliputi pemeriksaan

dokumen – dokumen/ bukti – bukti yang mendukung proses

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Kota Surakarta Tahun Anggaran 2003 dan

pertanggungjawabannya, konfirmasi, klarifikasi, dan

wawancara dengan pihak – pihak terkait serta prosedur audit

lainnya yang diangap perlu dan sesuai dengan keadaan. Audit

dilaksanakan mulai tanggal 26 April 2004 sampai dengan

tanggal 10 Agustus 2004.

c. Data Obyek/ Kegiatan yang di Audit

1) Data Umum

Nama Obyek Audit : Sekretariat DPRD Kota Surakarta

Alamat : Jl. Adi Sucipto No.143 A, Surakarta

Ketua DPRD : Bambang Mudiarto

lxxxvi

Sekretaris DPRD : Drs. Soemarlan Sujatmiko

Bendahara : Darsono, SE

2) Data Keuangan

a) Buku Kas Umum tahun 2003

b) SPM beban sementara dan beban tetap tahun 2003

c) SPJ keuangan beban sementara dan beban tetap tahun

2003

d) Rekapitulasi premi asuransi tahun 2000 – 2002

e) Daftar isian kegiatan daerah, belanja rutin tahun

anggaran belanja 2003 No. 914/02/Prb/R/XI/2003

tanggal 17 November 2003

f) Perjanjian kerjasama antara DPRD Kota Surakarta

dengan PT. Asuransi Jiwa Seraya (Persero)

Surakarta dan PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya

g) Surat keterangan bringin live No.

B.23.02.1658.KMM.VII.2002 tanggal 12 Juli 2002

tentang Program BRI Viesta atas nama Petros

Krismas Irmono

d. Dasar Hukum Obyek/ Kegiatan yang di Audit

1) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah;

2) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara;

lxxxvii

3) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan

dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah;

4) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 200 tentang

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

5) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002

tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan

Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan

APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan

Penyusunan Perhitungan APBD;

6) Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor:

171/92/1999 tanggal 11 Agustus 1999 perihal Peresmian

Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan

DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;

7) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2477/SJ

tanggal 5 Desember 2001 perihal Pedoman Umum

Penyusunan dan Pelaksanaan APBD.

e. Materi Temuan

Hasil audit terhadap pengelolaan APBD DPRD Kota

Surakarta Tahun Anggaran 2003 terdapat penyimpangan sebagai

berikut:

1) Jenis Penyimpangan

Berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan

terdapat kerugian keuangan Negara/ daerah tas Anggaran

Belanja Rutin Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) Kota Surakarta Tahun 2003 adalah

lxxxviii

sebesar Rp. 4.272.474.000,00 dengan rincian sebagai

berikut:

a) Selisih Pembayaran Biaya Sosial Kemasyarakatan,

Bantuan Rumah Tangga anggota DPRD, Penetapan

Perda Permit, Operasional Komisi, Bantuan

Perumahan dan Taktis Operasional Tahun Anggaran

2003 dengan tahun sebelumnya yang tidak sesuai

dengan kebutuhan dan merugikan keuangan negara

sebesar Rp. 2.244.850.000,00.

b) Biaya Operasional bantuan fraksi yang tidak ada dasar

ketentuannya dan merugikan kekayaan negara sebesar

Rp. 200.000.000,00 karena fraksi bukan alat

kelengkapan DPRD.

c) Belanja barang untuk ongkos kantor lain – lain,

digunakan untuk membayar biaya bantuan rumah

tangga pimpinan dan anggota DPRD serta Sekwan

sebesar Rp. 870.000.000,00 yang merugikan

kekayaan negara sebesar Rp. 458.405.000,00.

d) Realisasi anggaran belanja barang untuk ongkos

kantor lain – lain, digunakan untuk biaya kegiatan

sosial kemasyarakatan sebesar Rp. 1.141.734.000,00.

e) Pembayaran biaya reses yang seharusnya tidak

dibayarkan sebesar Rp. 46.000.000,00 dan merugikan

kekayaan negara.

f) Pembayaran biaya perjalanan dinas dobel sebesar Rp.

5.255.000,00 dan merugikan kekayaan negara.

lxxxix

g) Kelebihan pembayaran uang saku untuk perjalanan

dinas luar Jawa Tengah/ Luar Jawa sebesar Rp.

93.430.000,00.

h) Pengeluaran biaya pendidikan yang tidak sesuai

peruntukannya sebesar Rp. 16.500.000,00 dan

merugikan kekayaan negara.

i) Pembayaran premi asuransi yang tidak ada dasar

hukumnya sebesar Rp. 780.000.000,00 dan uang

tersebut sampai akhir pemeriksaan tidak ada bukti

setor kembali ke negara.

2) Pengungkapan Fakta dan Proses Kejadian

Adapun fakta dan proses kejadian atas

penyimpangan tersebut adalah sebagai berikut:

a) Proses Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) Kota Surakarta Tahun

Anggaran 2003 sebagai berikut:

(1) Sekretaris Dewan (Sekwan) dalam hal ini Drs.

Soemarlan Djatmiko, mempersiapkan bahan

yang diperlukan di dalam rapat Panitia Rumah

Tangga (PRT) Dewan. Anggota PRT tersebut

terdiri dari darsono, SE, H. Mujahid, Drs.

Bandung Joko Suryono, Drs. Rio Suseno,

Ipmawan M. Iqbal, SP, S.Sg, Eriadi Dodi

Prasetya, H. Sali Basuki, Purwono, SH yang

kemudian melakukan rapat pada tanggal 13,

25 Agustus 2003, dan tanggal 4 September

2003 dan Sekretaris Dewan mencatat hasil

rapat untuk dibicarakan dalam Rapat Pimpinan

xc

Dewan. Sekretaris Dewan membawa catatan

hasil rapat PRT sebagai bahan dalam rapat

Pimpinan Dewan, sekretaris Dewan ikut serta

mencatat hasil Rapat Pimpinan Dewan.

Dimana hasil terakhir dari rapat tersebut

adalah dengan diterbitkannya Surat Keputusan

Pimpinan Dewan.

(2) Surat Keputusan Pimpinan Dewan tersebut

selanjutnya diserahkan ke Panitia Anggaran

Pemerintahan Kota (Pemkot) Surakarta untuk

dilakukan pembahasan oleh Panitia Anggaran

(Panggar) Pemkot surakarta, bersama – sama

dengan materi usulan anggaran belanja dari

dinas yang lain, setelah dilengkapi dengan

Nota Keuangan dari Wali Kota, dikembalikan

lagi kepada DPRD, untuk dibahas di dalam

sidang Komisi DPRD, maupun dalam sidang

Paripurna DPRD.

(3) Bahwa ternyata, Surat Keputusan Pimpinan

Dewan tersebut tidak dilakukan pembahasan

oleh Panitia Anggaran Pemkot Surakarta,

dengan harapan akan menjadi bahan

pembahasan dalam Sidang Komisi maupun

sidang Paripurna DPRD, namun ternyata baik

sidang komisi maupun Sidang Paripurna

DPRD juga tidak dibahas dan langsung

disetujui oleh Dewan (DPRD), sehingga

keluarlah Surat Keputusan Pimpinan Dewan

yang meliputi:

xci

(a) SK Nomor: 28 A/PIMP-DPRD/III/2003

tanggal 8 September 2003 tentang

Perubahan Anggaran Belanja Daerah yang

terdiri dari: Kenaikan Biaya/ Tarif

terhadap biaya Sosial Kemasyarakatan,

Bantuan Rumah Tangga, Penetapan Perda,

Operasional Komisi, Bantuan perumahan

dan Taktis Operasional;

(b) SK Nomor: 28/PIMP-DPRD/X/2003

tanggal 10 Oktober 2003 dan SK Nomor:

24 A/PIPM-DPRD/III/2002 tanggal 30 Juli

2002 tentang Pemberian Premi asuransi;

(c) SK Nomor: 08/PIMP-DPRD/III/2003

tanggal 12 Maret 2003 tentang

pengeluaran Anggaran Biaya Operasional

Fraksi;

(d) SK Nomor: 08/PIMP-DPRD/III/2003

tanggal 12 Maret 2003 dan SK Nomor: 28

A/PIMP-DPRD/III/2003 tanggal 8

september 2003 Pasal 2.2.1.1011.60

tentang Anggaran Biaya Bantuan Rumah

Tangga Pimpinan Dewan, Anggota Dewan

dan Sekretaris Dewan dibayar dengan

menggunakan Anggaran Barang untuk

Ongkos Kantor Pos langganan –

langganan;

(e) SK Nomor: 08/PIMP-DPRD/III/2003

tanggal 12 Maret 2003 dan SK Nomor: 28

A/PIMP-DPRD/III/2003 tanggal 8

xcii

september 2003 Pasal 2.2.1.1011.90

tentang Anggaran untuk membayar Biaya

Sosial Kemasyarakatan dibayar dengan

menggunakan anggaran – anggaran

belanja barang untuk kantor pos lain –

lain.

b) Pelaksanaan Anggaran

Dalam pelaksanaan APBD DPRD Kota

Surakarta Tahun Anggaran 2003, terdapat

penyimpangan bahwa untuk APBD DPRD Kota

Surakarta Tahun Anggaran 2003 mengalami

kenaikan dari tahun sebelumnya, dimana kenaikan

tersebut tidak sesuai dengan kebutuhannya sehingga

merugikan keuangan negara sebesar Rp.

4.272.474.000,00, yang diperinci sebagai berikut:

xciii

Tabel 4. Kenaikan APBD DPRD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2003

Penjelasan masing - masing unsur kerugian keuangan

negara adalah sebagai berikut:

(i) Terjadi perubahan anggaran/ kenikan biaya tahun

2003 yang tidak sesuai dengan kebutuhannya dan

merugikan keuangan negara sebesar Rp.

2.244.850.000,00.

(ii) Dalam tahun 2003 Anggaran Belanja Sekretariat

DPRD (tidak termasuk belanja pegawai dewan)

mengalami perubahan, yang semula sebesar Rp.

13.092.341.000,00 menjadi Rp.

16.359.069.000,00 atau terdapat kenaikkan

xciv

sebesar Rp. 3.266.728.000,00 dengan rincian

sebagai berikut:

Temuan Satuan (Rp.)

Belanja Pegawai (Sekretariat) 79.501.000,00

Belanja Barang 908.130.000,00

Belanja Pemeliharaan 63.550.000,00

Belanja Perjalanan Dinas -93.325.000,00

Belanja Lain – Lain 2.308.872.000,00

Jumlah 3.266.728.000,00

Perubahan anggaran belanja tersebut antara

lain disebabkan karena adanya perubahan biaya/

tarif untuk sosial kemasyarakatan, bantuan rumah

tangga dewan, penetapan Perda/ Permit,

Operasional Komisi, Bantuan Perumahan dan

Taktis Operasional, yang meliputi:

- Biaya belanja barang untuk biaya sosial

kemasyarakatan dan bantuan rumah tangga

dewan sebesar Rp. 1.005.000,00, terdiri dari:

Satuan (Rp.)

Biaya Sosial

Kemasyarakatan 673.500.000,00

Bantuan Rumah Tangga

Dewan 331.500.000,00

Jumlah 1.005.000.000,00

- Biaya operasional/ penunjang kegiatan sebesar

Rp. 1.636.000.000,00, terdiri dari:

Satuan (Rp.)

Penetapan Perda/ Permit 862.500.000,00

Operasional Komisi 331.500.000,00

Bantuan Perumahan 206.000.000,00

Taktis Operasional 236.000.000,00

Jumlah 1.636.000.000,00

xcv

Sesuai SK Pimpinan DPRD Kota Surakarta

No.28A/PIMP-DPRD/III/2003 tanggal 8

September 2003 tentang Biaya Pemeliharaan

Kesehatan, Bantuan Rumah Tangga, Biaya

Kegiatan Sosial, Biaya Pendidikan, Pembelian

Bahan Bakar, Biaya Perjalanan Dinas dan Biaya

Operasional DPRD Kota Surakarta berlaku mulai

Agustus 2003. Kenaikan biaya tersebut telah

direalisasi dan telah dipertanggungjawabkan pada

bulan Desember 2003 yaitu dengan membayar

secara rapel mulai Agustus 2003.

Perubahan anggaran berupa kenaikkan biaya/

tarif (Biaya Sosial Kemasyarakatan, Bantuan

Rumah Tangga, Penetapan Perda/ Permit,

Operasional komisi, Bantuan Perumahan, dan

Taktis Operasional) tidak memperhatikan

ketentuan sesuai Surat Edaran Menteri Dalam

Negeri No. 903/2477/SJ tanggal 5 Desember 2001

perihal Pedoman Umum Penyusunan dan

Pelaksanaan APBD pada point VII. Perubahan

anggaran/ kenaikan biaya Dewan Tahun 2003

disebabkan karena adanya kebijakan Pimpinan

Dewan untuk menaikan biaya. Akibatnya terdapat

pembayaran biaya Sosial Kemasyarakatan,

Bantuan Rumah Tangga, Penetapan Perda/ Permit,

Operasional komisi, Bantuan Perumahan, dan

Taktis Operasional yang tidak sesuai dengan

kebutuhan dan merugikan keuangan Negara

sebesar Rp. 2.224.850.000,00 (Rp.

2.641.000.000,00 – Rp. 396.000.150.000,00)

xcvi

(iii) Dalam APBD DPRD Kota Surakarta Tahun

Anggaran 2003 terdapat pengeluaran pembayaran

premi asuransi untuk 45 orang anggota DPRD

Kota Surakarta sebesar Rp. 780.000.000,- dengan

rincian sebagai berikut:

45 x Rp. 10.000.000,00 Rp. 450.000.000,00

44 x Rp. 7.500.000,00 Rp. 330.000.000,00 +

Rp. 780.000.000,00

Pembayaran premi asuransi diatas

mendasarkan pada SK Pimpinan Dewan No.

28/PIMP-DPRD/X/2000 tanggal 10 Oktober 2000

tentang Pengaturan Biaya Asuransi untuk Anggota

DPRD Kota Surakarta, dengan premi asuransi

sebesar Rp. 7.500.000,00 per orang/ tahun dan SK

Pimpinan Dewan No. 24A/PIMP-DPRD/VII/2002

tanggal 30 Juli 2002 tentang Biaya Asuransi

Lanjutan bagi Anggota DPRD Kota Surakarta,

dengan premi asuransi sebesar Rp. 10.000.000,00

per orang/ tahun. Sesuai catatan Rapat No.

27/PRT-DPRD/X/2000 tanggal 6 Oktober 2000

dan No. 09/PRT-DPRD/VII/2002 tanggal 4 Juli

2002 dinyatakan bahwa jenis asuransi dengan

jangka waktu asuransi berakhir sesuai dengan

masa bakti dan nilai tunai pada akhir masa

asuransi akan diterima anggota dewan.

Pada tahun 2003 juga terdapat realisasi

pembayaran uang duka wafat sebesar Rp.

10.000.000,00 dan bantuan pengangkutan jenazah

xcvii

sebesar Rp. 2.500.000,00 kepada ahli waris

anggota dewan atas nama H. Suwardi.

Pembayaran tersebut tidak sesuai dengan Perda

No. 3 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan

Dewan Pewakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta,

sehingga nilai tunai atas asuransi tidak dapat

menjadi hak anggota dewan.

Pembayaran premi asuransi anggota dewan

dibayar karena kebijakan pimpinan dewan dalam

rangka pemberian tali asih kepada anggota dewan

pada akhir masa bakti, akibatnya terdapat

pengeluaran anggaran yang merugikan keuangan

negara sebesar Rp 780.000.000,00.

(iv) Dalam APBD DPRD Kota Surakarta Tahun

Anggaran 2003 realisasi pengeluaran anggaran

untuk fraksi pada DPRD Kota Surakarta sebesar

Rp. 200.000.000,-, dengan rincian sebagai berikut:

Fraksi TNI Rp. 40.000.000,00

Fraksi Golkar Rp. 40.000.000,00

Fraksi PDIP Rp. 40.000.000,00

Fraksi Pembaharuan Rp. 40.000.000,00

Fraksi PAN Rp. 40.000.000,00 +

Rp.200.000.000,00

Di dalam Perda No. 3 Tahun 2001 tentang

Kedudukan Keuangan Dewan Pewakilan Rakyat

Daerah Kota Surakarta tidak mengatur mengenai

biaya operasional untuk fraksi. Biaya operaional

fraksi dibayarkan karena Kebijakan Pimpinan

xcviii

Dewan, yaitu dalam kenyataannya kegiatan fraksi

dilakukan sehingga diperlukan biaya yang

akibatnya terdapat pengeluaran anggaran yang

merugikan keuangan Negara sebesar Rp.

200.000.000,00

(v) Belanja barang untuk ongkos kantor lain – lain,

digunakan untuk membayar biaya bantuan rumah

tangga pimpinan dan anggota DPRD serta Sekwan

sebesar Rp. 870.000.000,00 yang merugikan

kekayaan negara sebesar Rp. 458.405.000,00.

Realisasi anggaran belanja barang untuk

ongkos kantor lain – lain digunakan untuk biaya

kegiatan sosial kemasyarakatan dengan rincian

sebagai berikut:

Setelah dinaikkan Rp. 1.141.734.000,00

Seharusnya Rp. 673.500.000,00 -

Selisih Rp. 468.234.000,00

PPh Ps.21 Rp. 40.200.000,00 +

Rp. 428.034.000,00

Terdapat belanja barang untuk ongkos kantor

langganan – langganan digunakan untuk

membayar biaya bantuan rumah tangga Pimpinan

dan Anggota Dewan serta sekretaris Dewan

dengan rincian sebagai berikut:

Pimpinan dan Anggota Rp. 867.500.000,-

Sekretaris Rp. 3.300.000,- +

Jumlah Rp. 870.800.000,-

Pos belanja barang Rp. 331.500.000,- -

xcix

Jumlah Rp. 539.300.000,-

PPh Ps. 21 Rp. 80.895.000,- -

Kerugian negara sebesar Rp. 458.105.000,-

Pengeluaran tersebut diatas mendasarkan pada SK

Pimpinan DPRD Kota Surakarta No. 8/PIMP-

DPRD/III/2003 tanggal 12 Maret 2003 dan No.

28A/PIMP-DPRD/IX/2003 tanggal 8 September 2003

tentang Biaya Pemeliharaan Kesehatan, bantuan Rumah

Tangga, Biaya Kegiatan Sosial, Biaya Pendidikan,

Pembelian Bahan Bakar, Biaya Perjalanan Dinas dan

Biaya Operasional DPRD Kota Surakarta. Pengeluaran

sebesar Rp. 870.800.000,00 termasuk pengeluaran rapel

karena kenaikan biaya/ tarif sebesar Rp.

331.500.000,00.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 ayat (2)

Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman

Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan

Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan

Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

menyatakan bahwa penggunaan anggaran dilarang

melakukan pengeluaran – pengeluaran atas beban

belanja daerah untuk tujuan lain daripada yang

ditetapkan.

Bantuan rumah tangga dibayar karena adanya

kebijakan dari Pimpinan Dewan, bahwa untuk biaya

bantuan rumah tangga dialokasikan pada pos langganan

– langganan, akibatnya terdapat pengeluaran yang tidak

c

sesuai peruntukannya sebesar Rp. 870.000.000,00 dan

merugikan kuangan negara sebesar Rp. 458.405.000,00.

(vi) Realisasi anggaran belanja barang untuk ongkos kantor

lain – lain digunakan untuk biaya kegiatan sosial

kemasyarakatan sebesar Rp. 1.141.734.000,00 dan

merugikan keuangan negara sebesar Rp. 428.034.000,00.

Sampai dengan 31 Desember 2003, dari anggaran

belanja barang untuk ongkos kantor pos lain – lain

sebesar Rp. 1.447.627.000,00 dan telah terealisasikan

sebesar Rp. 1.389.796.150,00. Dari realisasi sebesar Rp.

1.389.796.150,00 sebagian besar digunakan untuk

membayar biaya kegiatan sosial kemasyarakatan

sebesar Rp. 1.141.734.000,00 dengan rincian:

Pengeluaran tersebut mendasarkan pada SK

Pimppinan Dewan No:8/PIMP-DPRD/III/2003 tanggal

12 Maret 2003 dan SK No: 28A/PIMP-DPRD/IX/2003

tanggal 8 September 2003 tentang Biaya Pemeliharaan

Kesehatan, Bantuan Rumah Tangga, Biaya Kegiatan

Sosial, Biaya Pendidikan, Pembelian Bahan Bakar,

Biaya Perjalanan Dinas dan Biaya Operasional DPRD

Kota Surakarta. Pengeluaran sebesar Rp.

ci

1.141.734.000,00 termasuk pengeluaran rapel karena

kenaikan biaya/ tarif sebesar Rp. 673.500.000,00.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 ayat (2)

Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman

Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan

Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan

Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

menyatakan bahwa penggunaan anggaran dilarang

melakukan pengeluaran – pengeluaran atas beban

belanja daerah untuk tujuan lain daripada yang

ditetapkan.

Bantuan Sosial Kemasyarakatan dibayar karena

adanya kebijakan dari Pimpinan Dewan, bahwa untuk

biaya Bantuan Sosial Kemasyarakatan dialokasikan

pada pos lain – lain, akibatnya terdapat pengeluaran

yang tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp.

1.141.734.000,00 dan merugikan keuangan negara

sebesar Rp. 428.034.000,00.

(vii) Pembayaran biaya reses yang seharusnya tidak dibayarkan

sebesar Rp. 46.000.000,00.

Mengacu pada agenda dewan/ jadwal rapat – rapat

DPRD Kota Surakarta, reses masa persidangan 1 tahun

sidang 2003 ditetapkan tanggal 2 s/d 9 Mei 2003.

Namun pada masa reses tersebut terdapat kegiatan

anggota dewan, yaitu:

cii

Perjalanan dinas Komisi C

Ke Manado dan Minahasa

Tgl 28 April 2003 s/d 4

Mei 2003

Rp. 128.180.000,00

Perjalanan dinas Komisi D

Ke Manado dan Makasar

Tgl 4 Mei 2003 s/d 8 Mei

2003

Rp. 113.865.000,00

Masa reses persidangan II tahun sidang 2003

ditetapkan tanggal 13 s/d 18 Oktober 2003. Namun,

pada masa reses tersebut terdapat kegiatan anggota

dewan, yaitu:

Perjalanan dinas Komisi E

Ke Surabaya Tgl 11

Oktober 2003 s/d 17

Oktober 2003

Rp. 34.535.000,00

Perjalanan dinas Komisi C

Ke Jakarta Tgl 10 Oktober

2003 s/d 14 Oktober 2003

Rp. 95.725.000,00

Masa reses persidangan III tahun sidang 2003

ditetapkan tanggal 1 s/d 6 Desember 2003. Namun,

pada masa reses tersebut terdapat kegiatan anggota

dewan, yaitu:

Perjalanan dinas ke

Jakarta oleh Bambang

Mudiarto, Siswandi, Yusuf

Rp. 9.680.000,00

ciii

Hidayat dan Joko P Tgl 3

Desember 2003 s/d 6

Desember 2003

Perjalanan dinas Komisi C

Ke Jakarta Tgl 4

Desember 2003 s/d 7

Desember 2003

Rp. 25.690.000,00

Pada masa reses ketua dan anggota dewan telah

menerima uang reses sebesar Rp. 1.000.000,00 per

orang/ masa reses. Realisasi pengeluaran untuk rese

tahun 2003 seluruhnya sebesar Rp. 178.000.000,00.

Pengeluaran biaya reses tersebut mendasarkan pada SK

Pimpinan DPRD Kota Surakarta No. 8/PIMP-

DPRD/III/2003 tanggal 12 Maret 2003 tentang Biaya

Pemeliharaan Kesehatan, Bantuan Rumah Tangga,

Biaya Kegiatan Sosial, Biaya Pendidikan, Pembelian

Bahan Bakar, Biaya Perjalanan Dinas dan Biaya

Operasional DPRD Kota Surakarta. Dimana seharusnya

apabila anggota dewan melakkan perjalanan dinas

dalam masa reses, maka biaya reses tidak perlu

dibayarkan. Uang reses dibayarkan karena anggota

dewan menganggap bahwa unga reses merupakan hak

anggota dewan yang akan diterima 4 kali dalam

setahun.

Dengan adanya waktu perjalanan dinas bersamaan

dengan masa reses, maka terdapat tumpang tindih

pengeluaran, yaitu seharusnya reses tetapi melakukan

perjalanan dinas. Besarnya pengeluaran yang tumpang

tindih dan merugikan keuangan negara sebesar Rp.

46.000.000,00, yaitu:

civ

(viii) Pembayaran biaya perjalanan dinas double sebesar Rp.

5.255.000,00.

Berdasarkan pemeriksaan terhadap Surat Perintah

Perjalanan Dinas (SPPD) terdapat perjalan dinas

double, yaitu:

Perjalanan dinas Bambang Mudiarto SPPD

No.090/393/IX/2002 tanggal 15 Oktober 2002 tujuan

Jakarta sebesar Rp 2.420.000,00 dan

No.090/554/IX/2002 tanggal 15 Oktober 2002 tujuan

Jakarta sebesar Rp. 2.995.000,00 berdasarkan

klarifikasi realisasinya tanggal 16 September 2002 s/d

19 September 2002 tujuan Jakarta, dengan demikian

cv

terdapat double pengeluaran SPPD sebesar Rp.

2.420.000,00.

Perjalanan dinas Bambang Mudiarto SPPD

No.090/452/IX/2002 tanggal 3 Oktober 2003 tujuan

Ambon, tetapi realisasinya tanggal 8 Oktober 2003 s/d

9 Oktober 2003, dengan demikian terdapat double

pengeluaran SPPD sebesar Rp. 1.200.000,00.

Perjalanan dinas H. Siswandi SPPD

No.090/616/X/2003 tanggal 17 Oktober 2002 tjuan

Sidoarjo sebesar Rp. 1.635.000,00 berdasar klarifikasi

tidak direalisasi.

Dalam peraturan yang berlaku, seharusnya perjalan

dinas dibayar sesuai dengan surat perintah dan tanggal

direalisasinya, sehingga tidak ada biaya perjalanan

dinas yang dibayar double. SPPD double dibayar karena

padatnya SPPD yang bersangkutan dan lemahnya

kontrol Subbag keuangan, akibatnya terdapat double

pengeluaran SPPD dan merugikan keuangan negara

sebesar Rp. 5.255.000,00.

(ix) Kelebihan pembayaran uang saku (uang makan, uang

transport lokal) untuk perjalanan dinas luar Jateng/ luar

Jawa sebesar Rp. 93.430.000,00.

Perjalanan dinas ke luar Jateng/ luar Jawa dalam

rangka kunjunga kerja dewan dengan akomodasi

ditanggung oleh biro perjalanan masih mendapatkan

uang saku, uang makan, dan uang transport lokal.

Realisasi perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh biro

cvi

perjalanan dinas pada tahun 2003 sebesar Rp.

180.405.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Besarnya uang saku perjalanan dinas sebesar Rp.

93.430.000,00 dengan rincian per Komisi sebagai

berikut:

Berdasarkan SK Walikota No.060/85/1/2002

tanggal 25 Oktober 2002 tentang Standarisasi Indeks

Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan

No Uraian Tujuan Realisasi (Rp.) Seharusnya

(Rp.)

Selisih (Rp.)

1 Komisi A Makasar Manado Batam 23.835.000 11.550.000 12.285.000

2 Komisi A Tangerang Pekanbaru 22.140.000 10.800.000 11.340.000

3 Komisi B Medan 25.830.000 12.600.000 13.230.000

4 Komisi C Manado Minahasa 25.480.000 12.250.000 13.230.000

5 Komisi C Jakarta Batam 17.320.000 8.200.000 9.120.000

6 Komisi D Jakarta Pekanbaru Batam 20.095.000 9.700.000 10.395.000

7 Komisi D Makasar Manado 19.375.000 9.250.000 10.125.000

8 Komisi E Jakarta Kutai Surabaya 17.330.000 8.125.000 9.205.000

9 Komisi E Gorontalo 9.000.000 4.500.000 4.500.000

Jumlah 180.405.000 86.975.000 93.430.000

cvii

Honorarium Tahun 2003, dalam hal akomodasi

ditanggung ole biro perjalanan, maka uang makan dan

transport lokal tidak perlu dibayar. Uang saku (uang

saku, uang makan, dan transport lokal) dibayar karena

adanya kebijaksanaan Pimpinan Dewan bahwa tarif

SPPD belum memadai, akibatnya terdapat selisih uang

sau perjalanan dinas luar Jawa dan merugikan keuangan

negara sebesar Rp. 93.430.000,00.

(x) Pengeluaran anggaran biaya pendidikan yang tidak sesuai

dengan peruntukannya sebesar Rp. 16.500.000,00.

Pembayaran anggaran biaya pendidikan seharusnya

untuk pendidikan, seminar dalam rangka peningkatan

SDM dan penugasan yang sah, tetapi dipergunakan

untuk:

No dan Tgl

BKU

Uraian Jumlah

(Rp.)

Keterangan

502, 16-09-

03

Kontribusi

penganugrahan

Citra insan

Indonesia 2

2.500.000 diterima

James A.P

502, 16-09-

03

Biaya wisuda

Strata II

14.000.000 diterima

James A.P

Biaya pendidikan dibayarkan karena kesalahan

dalam menafsirkan biaya pendidikan oleh dewan dan

sekretaris dewan, akibatnya terdapat pengeluaran yang

tidak efektif dan merugikan keuangan negara sebesar

Rp. 16.500.000,00.

cviii

f. Penyebab dan Dampak Penyimpangan

Penyimpangan tersebut disebabkan oleh:

1) Pihak DPRD Kota Surakarta Periode 1999 – 2004 menginginkan/

mengupayakan jumlah anggaran dan realisasi belanja DPRD/

Sekretariat DPRD yang lebih besar tanpa memperhentikan

batasan – batasan menurut peraturan perundang – undangan yang

berlaku;

2) Pihak Pemerintahan DPRD Kota Surakarta Periode 1999 – 2004

(eksekutif) mulai dari Sekretaris DPRD, Bagian Keuangan Setda,

dan Bagian Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim APBD sampai

dengan Ketua DPRD Kota Surakarta Periode 1999 – 2004 tidak

melakukan fungsi kontrolnya untuk menyaring sesuai ketentuan

yang berlaku terhadap permintaan anggaran dan realisasi dari

pihak DPRD;

3) Kelemahan pengawasan dari Sekretaris DPRD terhadap Kepala

Bagian Keuangan Sekretariat DPRD dan pemimpin kegiatan/

proyek dalam pengelolaan keuangan.

Penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara /

daerah pemerintahan DPRD Kota Surakarta sebesar Rp. 4.272.474.000,00

terdiri dari:

a) Pembayaran yang sudah ada aturan/ ketentuan:

(I) Kenaikan Biaya Operasional Rp. 1.390.000.000,00

(II) Kenaikan Belanja Barang Rp. 854.250.000,00

(III) Kenaikan Biaya Perjalanan

Dinas ke Luar Jawa Rp. 93.430.000,00 + Jumlah Rp. 2.338.280.000,00

b) Pembayaran yang tidak ada dasar/ ketentuannya:

cix

(I) Pembayaran Premi Asuransi Rp. 780.000.000,00

(II) Anggaran untuk fraksi Rp. 200.000.000,00

(III) Biaya Reses Rp. 46.000.000,00 +

Jumlah Rp. 1.026.000.000,00

c) Pembayaran yang tidak sesuai peruntukannya:

(I) Sosial kemasyarakatan Rp. 428.034.000,00

(II) Bantuan Rumah Tangga Rp. 458.405.000,00

(III) Perjalanan Dinas Rp. 5.255.000,00

(IV) Biaya Pendidikan Rp. 16.500.000,00 +

Jumlah Rp. 908.134.000,00

Jumlah a+b+c Rp. 4.272.474.000,00

g. Pihak – Pihak yang Diduga Terkait/ Bertanggungjawab

Pihak – pihak yang diduga terkait/ bertanggungjawab adalah sebagai

berikut:

1) Anggota DPRD Kota Surakarta Periode 1999 – 2004;

2) Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat DPRD Kota Surakarta.

h. Bukti yang Diperoleh

1) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang

Kedudukan Keuangan DPRD Kota Surakarta;

2) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2003 tentang

Perubahan atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (RAPBD) Kota Surakarta Tahun Anggaran 2003

cx

menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kota Surakarta Tahun Anggaran 2003;

3) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2003

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Kota Surakarta Tahun Anggaran 2003;

4) Surat Keputusan Pimpinan Dewan No. 08/PIMP-

DPRD/III/2003 dan diperbaharui dengan Surat Keputusan

Pimpinan Dewan No. 28A/PIMP-DPRD/IX/2003 tentang

Penambahan Pengasilan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota

Surakarta Periode 1999 – 2004;

5) Surat Keputusan Pimpinan Dewan No. 28A/PIMP-

DPRD/III/2003 tentang Perubahan Kenaikan Biaya/ tarif

terhadap biaya Sosial Kemasyarakatan, bantuan Rumah

Tangga, penetapan Perda, Operasional Komosi, bantuan

Perumahan dan Taktis Operasional;

6) DIKDA Nomor: 914/016/R/III/2003 tanggal 18 Maret 2003

dan diperbaharui dengan DIKDA Nomor:

914/02/Prb/R/XI/2003 tanggal 17 November 2003 tentang

Perubahan Anggaran Belanja Rutin DPRD Kota Surakarta

Tahun 2003.

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya

disebut BPKP adalah sebuah lembaga pemerintah non departemen

(LPND) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada

Presiden. BPKP merupakan lembaga yang dibentuk oleh Presiden

berdasarkan Keputusan Presiden No 31 Tahun 1983 tentang BPKP. Tugas

pokok dari BPKP adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang

pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 52 KEPPRES No. 103

Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan

cxi

Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen). Tugas

pengawasan keuangan tersebut lebih dispesifikasikan pada bidang audit

investigasi yang mempunyai peranan terhadap penanganan tindak pidana

korupsi.

Audit investigasi adalah kegiatan pemeriksaan dengan lingkup

bidang keuangan yang tidak dibatasi periodenya, dan lebih spesifik pada

area - area pertanggungjawaban (tanggung jawab pengelolaan keuangan

negara) yang diduga mengandung inefisiensi atau indikasi penyalahgunaan

wewenang dengan hasil audit berupa rekomendasi untuk ditindak lanjuti

bergantung pada derajat penyimpangan wewenang yang ditemukan. BPKP

merupakan auditor internal yang mempunyai wewenang untuk melakukan

pengawasan anggaran negara (Pasal 27 Keppres No 17 Tahun 2000

tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

Audit investigasi dalam penulisan hukum ini dibatasi pada bidang

keuangan negara sub bidang pengelolaan fiskal yaitu pengelolaan dana

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam kasus korupsi

yang melibatkan Bambang Mudiarto dan H.M Yusuf Hidayat, sebagai

terdakwa kasus korupsi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD). Bambang Mudiarto dan H.M Yusuf Hidayat dalam

kedudukannya sebagai Ketua dan Wakil DPRD Surakarta telah

mengesahkankan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (RAPBD) Kota Surakarta Periode 1999-2004 yang mana

karena perbuatannya tersebut mengakibatkan negara mengalami kerugian

keuangan negara. Berdasarkan audit yang dilakukan oleh Badan Pengawas

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) negara mengalami kerugian sebesar

Rp. 4.272.474.000,00 (Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ahli

BPKP,Polwiltabes Surakarta).

Berdasarkan uraian singkat kasus korupsi dana APBD diatas

sebagaimana telah penulis jelaskan dalam Bab 3 huruf A poin 1, terdapat

indikasi penyimpangan yang dilakukan oleh aparat negara yaitu ketua dan

cxii

wakil ketua DPRD Kota Surakarta Periode 1999-2004. Penyimpangan

tersebut meliputi:

1. Terjadi penyalahgunaan wewenang (abuse of power)

Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia mengenal adanya

teori pembagian kekuasaan yang meliputi tiga cabang kekuasaan

negara yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. DPRD merupakan

lembaga legislatif, maksudnya bahwa DPRD mempunyai tugas

meliputi fungsi pengawasan, fungsi anggaran, dan fungsi

pembentukan peraturan perundang – undangan. Dimana dalam

hukum positif fungsi – fungsi tersebut diperinci dalam UU No. 2

Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 15 sampai dengan Pasal 21 UU

No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 7

dan Pasal 19 ayat (1) UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan

Keuangan Pusat dan Daerah.

Kekuasaan menetapkan APBD pada hakekatnya merupakan

pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah untuk

melaksanakan desentralisasi sebagaimana dimaksud dalam UU No.

25 Tahun 1999, yang merupakan wilayah kekuasaan

penyelenggaraan legislatif yang dilakukan oleh DPRD sebagaimana

diamanatkan dalam UU No. 22 Tahun 1999. Mekanisme penetapan

RAPBD menjadi APBD meliputi:

a. Kepala daerah mengajukan RAPBD kepada DPRD;

b. DPRD bersama dengan Kepala Daerah melakukan pembahasan

terhadap RAPBD, dan kemudian DPRD menetapkan APBD;

c. Untuk melaksanakan APBD tersebut DPRD menetapkan

PERDA.

cxiii

Dalam otonomi daerah, untuk dapat melaksanakan Peraturan

Daerah, maka Kepala Daerah akan menetapkan Keputusan Kepala

Daerah. Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut

mempunyai hierarki lebih rendah dari padanya untuk dapat

menjadikan kaidah – kaidah di dalam Peraturan Daerah menjadi

operatif. Selain daripada itu Peraturan Daerah tersebut tidak boleh

bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan lain dan

peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi. Dalam Tap MPR

No. 3 Tahun 2000 jo UU No. 10 Tahun 2004 diatur mengenai

hierarki dan tata urutan peraturan perundang – undangan yang lebih

rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang –

undangan yang lebih tinggi (Lex Superior derograt Legi Inferriori),

maka apabila hal tersebut terjadi terhadap peraturan yang dibentuk

tersebut menjadi tidak sah dan batal demi hukum.

Ketentuan dalam UU No. 22 Tahun 1999 bersifat sebagai

norma dasar (ground norm) artinya ketentuan tersebut digunakan

sebagai payung hukum dalam legalitas dari APBD sehingga harus

dijabarkan dengan peraturan yang dibuat oleh lembaga eksekutif

dalam bentuk Surat Keputusan (SK) dari Walikota/ Bupati. Apabila

terdapat Perda yang dibentuk kemudian mengatur lain dari ketentuan

dasar UU No. 22 Tahun 1999 maka dapat dikatakan Perda tersebut

bertentangan dengan peraturan dasar sehingga terjadi perbuatan

melawan hukum (Onrechtmatigdead) yang bertentangan dengan

undang – undang.

Terkait dengan kasus sebagaimana telah diuraikan dalam angka

1 bahwa Pimpinan DPRD membuat Surat Keputusan (SK) sebagai

pelaksanaan dari Perda. Kewenangan menetapkan Peraturan

pelaksanaan Perda berada pada Kepala Daerah sebagai pelaksanaan

dari APBD (UU No. 22 Tahun 1999). Tindakan Pimpinan DPRD

dapat dikatakan melakukan penyalahgunaan kewenangan karena

cxiv

yang berwenang menetapkan peraturan pelaksanaan Perda adalah

kewenangan eksekutif yang dalam kasus seharusnya dilakukan oleh

Kepala Daerah dengan mengeluarkan SK.

2. Melampui batas wewenang DPRD

Dalam menentukan APBD adalah merupakan kewenangan

DPRD sebagai pelaksanaan dari fungsi budget yang merupakan

pengawasan terhadap eksekutif, bukan untuk kepentingan DPRD

sendiri. Kewenangan yang dimiliki oleh eksekutif dalam Hukum

Tata Negara adalah kewenangan untuk menentukan keuangan

(berapa besar uang yang dikeluarkan) dan kemudian mendapat

pengawasan oleh DPRD. Sehingga DPRD tidak boleh memasuki

wilayah yang bersifat teknis,misalnya untuk untuk pengadaan barang

DPRD dapat mengajukan usul untuk keperluan internal setempat,

tetapi jika sampai ada penentuan besarnya nilai mata uang, hal ini

sudah memasuki wilayah teknis.

Dalam kasus korupsi APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran

2003, Pimpinan DPRD mengajukan penambahan anggaran untuk

kegiatan operasional dewan. Penambahan anggaran tersebut bukan

hanya mengenai macam dan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan

tetapi menyangkut mengenai besarnya dana yang akan digunakan.

Selain daripada itu dalam pelaksanaan APBD tersebut terjadi

pengeluaran dana yang seharusnya dialokasikan untuk pos tertentu

namun dalam pelaksanaannya terjadi penggunaan dana yang yang

tidak sesuai untuk peruntukannya sehingga mengakibatkan kerugian

keuangan negara sebesar Rp 4. 272.474.000,00.

Dalam pelaksanaan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2003

diduga terdapat indikasi penyalagunaan wewenang dan akibat dari

penyalahgunaaan wewenang tersebut menimbulkan tindakan yang

melampui batas kewenangan, maka dilakukan tindakan oleh penyidik

cxv

yakni melakukan penyidikan yang terlebih dahulu diawali dengan

penyelidikan. Setelah penyimpangan diuraikan dengan jelas, guna

memperkuat dakwaannya diperlukan bantuan ahli dari Badan Pengawas

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menguatkan unsur – unsur

korupsi yang salah satunya adalah perbuatan tersebut mengakibatkan

kerugian keuangan negara. Ahli dari BPKP merupakan ahli dibidang

akuntansi yang bertugas untuk menghitung jumlah kerugian keuangan

negara yang merupakan salah satu unsur koupsi melalui audit investigasi

yang meliputi beberapa tahap sebagai beberapa tahap,meliputi:

g) Adanya permintaan dari Penyidik kepada BPKP untuk melakukan

audit terhadap perkara korupsi,

h) Dikeluarkan surat tugas dari Kepala BPKP,

i) Dibentuk Tim untuk melakukan audit sebagaimana yang diminta

oleh Penyidik,

j) Pelaksanaan audit dengan cara melakukan pengujian terhadap bukti

– bukti yang berkaitan dengan perkara yang diajukan untuk diaudit,

k) Penilaian terhadap kecukupan bukti yang telah diaudit,

l) Pembuatan laporan Audit,

m) Pembahasan hasil temuan dengan Penyidik.

B. Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli dari Badan Pengawas

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam Persidangan Perkara

Tindak Pidana Korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Kota Surakarta Periode 1999-2004

cxvi

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, keterangan ahli merupakan

salah satu alat bukti yang sah. Dalam beracara di sidang pengadilan

keterangan ahli diberikan pada saat pemeriksaan ahli, sebagaimana telah

dijelaskan dalam Bab II angka 3 huruf b point 4 mengenai proses beracara

di persidangan. Pada pemeriksaan ahli, Hakim ketua sidang mengajukan

beberapa pertanyaan diantaranya mengenai identitas ahli, latar belakang

pendidikan, apakah pernah diperiksa ditingkat penyidik dan kesediaan ahli

untuk mengucapkan sumpah/janji. Kemudian Hakim ketua sidang

mempersilahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan

pada ahli. Majelis Hakim dapat mengajukan pertanyaan sepanjang proses

pemeriksaan ahli. Jaksa Penuntut Umum mengajukan pertanyaan dengan

tujuan memperkuat surat dakwaan, Penasihat Hukum mengajukan

pertanyaan dengan tujuan melemahkan dakwaan dan Majelis Hakim

mengajukan pertanyaan dengan tujuan memperoleh keyakinan bahwa telah

terjadi tindak pidana dan terdakwalah yang melakukannya. Pertanyaan-

pertanyaan tersebut bertujuan menggali kebenaran materiil untuk membuat

terang suatu perkara.

Auditor BPKP sering diminta pihak Penyidik ataupun Jaksa Penuntut

Umum untuk memberikan keterangan ahli di persidangan, dalam kasus

tindak pidana korupsi. Pada saat auditor BPKP memberikan keterangan

ahli, berbagai variasi pertanyaan baik dari Majelis Hakim, Jaksa Penuntut

Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya sesuai dengan tujuan

masing- masing. Dari pertanyaan dan jawaban pada proses pemeriksaan

ahli di persidangan tersebut akan dikaji dari aspek hukumnya.

Berdasarkan kasus posisi sebagaimana telah dikemukakan dan

diuraikan diatas, berikut pemaparan ahli dari BPKP pada saat memberikan

penjelasan dalam persidangan perkara tindak pidana korupsi Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surakarta Tahun 2003:

cxvii

1. Bahwa dasar saksi mengaudit keuangan DPRD Kota Surakarta Tahun

2003 adalah surat tugas atasan yang didahului adanya permintaan dari

Polwil Surakarta.

2. Bahwa metode yang digunakan dalam audit keuangan DPRD Kota

Surakarta Tahun 2003 adalah:

a. Pengujian atas mutasi keuangan pada buku kas umum (BKU).

b. Pengujian atas pencatatan penerimaan SPM beban sementara dan

beban tetap pada buku kas umum.

c. Pengujian perhitungan, pemungutan dan penyelesaian pajak.

d. Pengujian anggaran dan realisasi keuangan serta penyetoran saldo

kas.

e. Pengujian atas tanggal pelaksanaan perjalanan dinas.

f. Pengujian atas kebenaran formal bukti pertanggungjawaban

keuangan.

g. Penilaian atas perubahan anggaran dan pengujian dengan ketentuan

yang mendasarinya.

h. Penilaian atas pertanggungjawaban keuangan dengan ketentuan

yang mendasari.

i. Pengujian kesesuaian antara bukti pengeluaran dengan alokasi

anggaran.

j. Menentukan kerugian keuangan negara/ daerah atas anggaran rutin

Sekwan Kota Surakarta Tahun 2003.

3. Bahwa prosedur dalam audit tersebut adalah: penilaian terhadap

kecukupan bukti audit yang berada pada penyidik Kepolisian Wilayah

Surakarta, dan melakukan wawancara dengan Sekwan dan Staf

cxviii

keuangan DPRD Kota Surakarta serta staf kantor keuangan daerah Kota

Surakarta untuk mengklarifikasi.

4. Bahwa hasil audit memperlihatkan ada kerugian negara atau pemerintah

daerah Kota Surakarta sebesar Rp. 4.272.474.000,00.

5. Bahwa untuk anggaran DPRD perubahan anggaran 2003 terdapat

adanya kenaikan biaya tahun 2003 yang tidak sesuai dengan kebutuhan

sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp. 2.244.850.000,00.

6. Bahwa perubahan tersebut tidak beradasarkan Pasal 23 ayat (1) PP No.

105 Tahun 2003 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29

Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan

Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD,

Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan

Perhitungan APBD.

7. Bahwa hal – hal yang merugikan keuangan negara tersebut adalah:

a. Terdapat Selisih Pembayaran Biaya Sosial Kemasyarakatan,

Bantuan Rumah Tangga anggota DPRD, Penetapan Perda Permit,

Operasional Komisi, Bantuan Perumahan dan Taktis Operasional

Tahun Anggaran 2003 dengan tahun sebelumnya yang tidak sesuai

dengan kebutuhan dan merugikan keuangan negara sebesar Rp.

2.244.850.000,00.

b. Biaya Operasional bantuan fraksi yang tidak ada dasar

ketentuannya dan merugikan kekayaan negara sebesar Rp.

200.000.000,00 karena fraksi bukan alat kelengkapan DPRD.

c. Belanja barang untuk ongkos kantor lain – lain, digunakan untuk

membayar biaya bantuan rumah tangga pimpinan dan anggota

DPRD serta Sekwan sebesar Rp. 870.000.000,00 yang merugikan

kekayaan negara sebesar Rp. 458.405.000,00.

cxix

d. Realisasi anggaran belanja barang untuk ongkos kantor lain – lain,

digunakan untuk biaya kegiatan sosial kemasyarakatan sebesar Rp.

1.141.734.000,00.

e. Pembayaran biaya reses yang seharusnya tidak dibayarkan sebesar

Rp. 46.000.000,00 dan merugikan kekayaan negara.

f. Pembayaran biaya perjalanan dinas dobel sebesar Rp. 5.255.000,00

dan merugikan kekayaan negara.

g. Kelebihan pembayaran uang saku untuk perjalanan dinas luar Jawa

Tengah/ Luar Jawa sebesar Rp. 93.430.000,00.

h. Pengeluaran biaya pendidikan yang tidak sesuai peruntukannya

sebesar Rp. 16.500.000,00 dan merugikan kekayaan negara.

i. Pembayaran premi asuransi yang tidak ada dasar hukumnya

sebesar Rp. 780.000.000,00 dan uang tersebut sampai akhir

pemeriksaan tidak ada bukti setor kembali ke negara.

8. Bahwa biaya bantuan asuransi tidak sesuai dengan peruntukannya

karena dalam perjanjian bila masa kontrak asuransi berakhir, nilai tunai

tidak kembali ke Kas Daerah melainkan dibayarkan kepada masing –

masing Anggota DPRD Kota Surakarta sedang dalam Pasal 11 Perda

No. 1 Tahun 2001 biaya kematian dan jaminan sosial sudah diatur.

9. Bahwa SK Pimpinan DPRD tidak mengatur hal – hal yang belum diatur

dalam Perda No. 3 Tahun 2001, dan menurut Pasal 10 PP No. 105

Tahun 2003 pengeluaran anggaran harus dengan SK Walikota, dan UU

No. 22 Tahun 1999 tersebut menyebutkan bahwa pengeluaran anggaran

harus dengna SK Kepala Daerah, dan Keputusan tidak boleh

bertentangan dengan kepentingan umum, Perda, dan Peraturan yang

lebih tinggi (Pasal 2).

cxx

10. Bahwa bantuan fraksi tidak diatur dalam Perda atau UU No. 22 Tahun

1999.

11. Bahwa fraksi bukan meupakan alat kelengkapan DPRD.

12. Bahwa biaya reses yang dibayarkan kepada Anggota DPRD masing –

masing anggota Rp. 1.000.000,00.

13. Bahwa Anggota DPRD Kota Surakarta telah menerima uang reses juga

menerima uang perjalanan dinas atau kegiatan kunjungan ke daerah.

14. Bahwa uang saku perjalanan dinas sesuai dengan SK Walikota sebesar

Rp. 150.000,00 / hari dan uang saku berdasarkan SK Pimpinan Dewan

DPRD sebesar Rp. 300.000,00 / hari per orang.

15. Bahwa Anggota DPRD Kota Surakarta yang bernama James August

Pattiwael menerima biaya pendidikan sebesar Rp. 16.500.000,00.

16. Bahwa dalam mengaudit keuangan DPRD Kota Surakarta dengan cara

mengumpulkan data – data, melakukan analisa data dan membuat

kesimpulan.

17. Bahwa biaya Bantuan Rumah Tangga untuk anggota DPRD diberikan

dari pos belanja barang kantor.

18. Bahwa belanja untuk ongkos kantor telah habis digunakan.

19. Bahwa bukti/ kuitansi dari pihak ketiga telah dilampirkan dalam

pengeluaran untuk ongkos dan langganan – langganan.

20. Bahwa yang menandatangani kuitansi adalah Pimpinan DPRD Kota

Surakarta.

21. Bahwa jumlah rasional langganan – langganan kantor Rp.

1.104.000.000,00 terealisir Rp. 1.095.000.000,00 dan untuk bantuan

rumah tangga DPRD sebesar Rp. 885.000.000,00.

cxxi

22. Bahwa jumlah anggaran langganan – langganan kntotr yang digunakan

sesuai dengan peruntukannya sebesar Rp. 195.000.000,00.

23. Bahwa belanja untuk ATK habis dipakai.

24. Bahwa anggaran untuk belanja kantor dan lain – lain sebesar Rp.

1.447.000.000,00.

25. Bahwa anggaran tersebut yang digunakan sesuai peruntukannya adalah

sebesar Rp. 2.500.000.000,00.

26. Bahwa SK No. 28A/PIMP-DPRD/III/2003 tentang perubahan tarif

DPRD ditetapkan bulan September 2003, dibyarkan mulai bulan

Agustus 2003, dan realisasinya sejak bulan Januari sampai dengan

Desember 2003 dan dibayarkan dengan tarif lama, sedangkan rapel

kenaikan tarif dibayarkan sejak bulan Agustus 2003 sampai dengan

bulan Desember 2003.

27. Bahwa pembayaran premi asuransi untuk Anggota DPRD adalah

bantuan APBD naun tidak ada dasar hukumnya.

28. Bahwa dana asuransi dapat menimbulkan kerugian keuangan negara

karena dana tersebut dikeluarkan dari APBD dan tidak akan kembali ke

Kas Daerah tetapi menjadi milik pribadi masing – maing Anggota

DPRD Kota Surakarta.

29. Bahwa untuk pembayaran premi asuransi dibayarkan pada pos anggaran

penunjang kegiatan.

30. Bahwa saksi telah melakukan audit DPRD Kota Surakarta sejak tanggal

26 April 2004 sampai dengan 10 Agustus 2004, dan untuk pemeriksaan

investigasi tanggal 27 September 2004 sampai dengan 5 Oktober 2004

untuk perhitungan keuangan negara.

31. Bahwa standarisasi yang saksi gunakan untuk mengauit adalah dari SPJ.

cxxii

32. Bahwa saksi mengetahui adanya dana yang tidak sesuai dengan

peruntukannya.

33. Bahwa yang menentukan uraian anggaran dalam daftar isian kegiatan

ada di SK Mendagri Nomor 29 Tahun 2002 dan telah ditentukan.

34. Bahwa dasar yang digunakan dalam mengaudit anggaran DPRD Kota

Surakarta 2003 adalah:

a. Buku Kas Umum tahun 2003

b. SPM beban sementara dan beban tetap tahun 2003

c. SPJ keuangan beban sementara dan beban tetap tahun

2003

d. Rekapitulasi premi asuransi tahun 2000 – 2002

e. Daftar isian kegiatan daerah, belanja rutin tahun

anggaran belanja 2003 No. 914/02/Prb/R/XI/2003

tanggal 17 November 2003

f. Perjanjian kerjasama antara DPRD Kota Surakarta

dengan PT. Asuransi Jiwa Seraya (Persero) Surakarta

dan PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya

g. Surat keterangan bringin live No.

B.23.02.1658.KMM.VII.2002 tanggal 12 Juli 2002

tentang Program BRI Viesta atas nama Petros Krismas

Irmono

35. Bahwa anggaran DPRD dan anggaran Sekwan sesuai dengan Perda

perubahan tahun 2003 meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja

pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja lain – lain.

cxxiii

36. Bahwa yang menyebabkan beban terhadap kerugian negara atas

pelaksanaan anggaran rutin Sekwan Surakarta tahun 2003 atas nama

Bambang Mudiarto dan HM. Yusuf Hidayat adalah sebagai berikut:

a. Bambang Mudiarto secara keseluruhan menerima Rp.

306.000.000,00 dengan perincian:

Jumlah tersebut dikurangi sosial kmasyarakatan yang berupa

rapel dalam perubahan anggaran sehingga menjadi Rp.

279.170.000,00 dikurangi PPh 15 % sehinga yang diterima Rp.

266.795.000,00.

b. HM. Yusuf Hidayat secara keseluruhan menerima Rp.

100.400.000,00 dengan perincian:

Jumlah tersebut dikurangi sosial kmasyarakatan yang

berupa rapel dalam perubahan anggaran dan dikurangi PPh

15 % sehinga yang diterima Rp. 89.212.500,00.

cxxiv

37. Bahwa bantuan rumah tangga dan sosial kemasyarakatan tidak

tercantum pada SK penjaaran perubahan APBD 2003.

38. Bahwa SPJ para anggota DPRD bersumber pada APBD Kota Surakarta

dan dasar pembuatan SPJ tersebut adalah Perda No. 13 Tahun 2003.

39. Bahwa yang mencantumkan anggaran bantuan rumah tangga dan

bantuan sosial kemasyarakatan pada ongkos lain – lain adalah PRT

sehingga dapat disimpulkan bahwa bantuan rumah tangga dainggarkan

dari pos lain – lain kantor.

40. Bahwa pada masa reses juga diperbolehkan mengadakan kunjungan

studi banding apabila memang ada kebutuhan tetapi kalau mengadakan

kunjungan kerja maka uang reses tidak boleh diambil.

41. Bahwa yang saksi periksa pada anggaran studi banding adalah

kelebihan uang saku dengan perhitungan kerugian keuangan negara

mengacu pada SK No. 28A/PIMP-DPRD/III/2003 tentang perubahan

tarif DPRD.

42. Bahwa yang menyebabkan kerugian keuangan negara pada SK No.

28A/PIMP-DPRD/III/2003 karena perubahan tersebut tidak mengacu

pada Keputusan Mendagri Nomor 29 Tahun 2003 tentang Keuangan

Daerah tetapi PP No. 105 Tahun 2002.

43. Bahwa saksi dalam mengaudit anggaran DPRD Kota Surakarta sesuai

dengan Surat Tugas No.S.5397 tanggal 27 Septemeber 2004.

44. Bahwa saksi dalam mengaudit anggaran DPRD tersebut langsung

mericek ke Kas Daerah.

45. Bahwa peraturan yang mengatur tentang penggunaan biaya pendidikan

ada dalam perubahan APBD 2003 anggaran pendidikan Rp.

242.000.000,00 unttuk biaya peningkatan SDM anggota DPRD dengan

cxxv

uraian: seminar dan lokakarya Rp. 11.250.000,00 dan tenaga ahli Rp.

35.000.000,00.

46. Bahwa pmeriksaan pada keuangan DPRD Kota Surakarta mengacu

pada Perda maupun UU No. 22 Tahun 1999.

47. Bahwa yang berhak atau mempunyai hak prerogative untuk memeriksa

APBD adalah BPK.

48. Bahwa saksi sebagai auditor atas permintaan Polwil Surakarta bukan

atas nama BPKP.

49. Bahwa yang dimaksud kerugian yang berkaitan dengan APBD adala

menurut PP No. 105 Tahun 2000 dan UU No. 31 Tahun 1999

kerugian adalah pengeluaran yang tidak seharusnya dikeluarkan

tetapi dikeluarkan.

50. Bahwa setelah diadakan audit ada pengeluaran yang lebih besar dari

yang semestinya.

51. Bahwa dasar bantuan asuransi adalah mengacu pada SK No. 8/PIMP-

DPRD/III/2003 atau SK No. 28A/PIMP-DPRD/III/2003 karena SK

tersebut hanya mengtur tentang tarif dasar pengeluarannya terdapat

pada Susduk DPRD yang berdasarkan Perda, sedangkan Perda tidak

mengatur tenang bantuan asuransi.

52. Bahwa penyimpangan sebesar Rp. 4,2 Milyar lebih identik dengan

jumlah kerugian negara.

53. Bahwa pada tanggal 17 September 2003 sampai dengan 21

September 2003 terdakwa Bambang Mudiarto melakukan kunjungan

di dua tempat dan menerima perjalanan dinsa double.

54. Bahwa terdakwa Bambang Mudiarto dalam menerima perjalanan

dinas secara global.

cxxvi

55. Bahwa jumlah uang perjalanan dinas yang diterima terdakwa

Bambang Mudiarto sejumlah Rp. 2.400.000,00 dan Rp. 2.295.000,00.

56. Bahwa pembayaran perjalanan dinas tersebut salah satunya

dibenarkan.

57. Bahwa setelah BPKP mengevaluasi, Perda perubahan tersebut tidak

mengacu pada substansi SK Mendagri tentang tiga syarat adanya

perubahan APBD yaitu, adanya kebutuhan yang mendesak, adanya

peningkatan PAD, dan adanya kebijakan strategis.

58. Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada peraturan yang mengatur

tentang keuangan fraksi.

59. Bahwa pemeriksa keuangan DPRD Kota Surakarta terdiri dari 4

orang yang terdiri dari Ketua Team, Pengendali Khusus, Pengendali

Teknik dan Seorang Saksi.

60. Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada peraturan yang mengatur

tentang asuransi Anggota DPRD.

61. Bahwa saksi telah melihat adanya polis asuransi untuk anggota

DPRD Kota Surakarta, tercantum nama perorangan.

62. Bahwa kerugian akibat adanya pembayaran premi asuransi anggota

DPRD sejumlah Rp. 780.000.000,00.

63. Bahwa bukan keikutsertaan asuransi anggota DPRD yang salah tetapi

karena nilai tunai asuransi tidak dikembalikan kepada KAs Daerah

dan diambil untuk pribdai anggota DPRD.

64. Bahwa sampai dengan pemeriksaan selesai tidak ada bukti

pengembalian dana asuransi tersebut kepada Kas Derah.

Proses pemeriksaaan perkara pidana ditujukan untuk menemukan

kebenaran material terhadap suatu tindak pidana yang telah terjadi.

cxxvii

Kebenaran material adalah kebenaran yang didasarkan pada alat-alat bukti

yang sah dan keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar

terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Pembuktian adalah

ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-

cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang

didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian tersebut meliputi juga

ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-

undang dan boleh dipergunakan hakim untuk membuktikan kesalahan

yang didakwakan. Pembuktian tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang

cukup kepada hakim untuk memeriksa perkara yang bersangkutan guna

memberi kepastian tentang perkara yang diajukan.

Sistem pembuktian di Indonesia menganut Sistem pembuktian

berdasar undang-undang secara negatif (negatief wattelijke). Sistem

pembuktian negatif ini dapat kita lihat dalam Pasal 183 (KUHAP) yang

berbunyi : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang

kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan

bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Menurut ketentuan

bunyi Pasal 183 KUHAP bahwa hakim terikat pada alat bukti minimum

ditambah keyakinan hakim itu sendiri. Alat bukti tersebut terikat pada

ketentuan undang – undang. Keterangan ahli merupakan alat bukti yaitu

menempati urutan kedua sebagaimana tertera dalam Pasal 184 KUHAP.

Dalam hukum acara pidana dikenal asas bahwa hakim dianggap tahu

akan hukumnya (Ius curia novit). Asas ini mengandung filosofi bahwa

pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan

memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak

ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa atau

mengadilinya (Pasal 16 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang

Kekuasaan Kehakiman). Akan tetapi dalam perkara pidana berlaku asas

legalitas (Nullum delictum) yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

cxxviii

Untuk membantu hakim agar memperoleh gambaran yang jelas mengenai

hal-hal teknis di luar pengetahuan hakim, KUHAP telah memberi dasar

hukum bagi hakim untuk mengadopsi keterangan yang disampaikan oleh

orang-orang yang memiliki pengetahuan tertentu di luar pengetahuan

hakim (pendapat ahli), misalnya pendapat yang disampaikan oleh dokter

forensik, pakar perbankan, akuntan, dan lain-lain.

Dalam kasus korupsi dana APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran

2003, terdapat peran ahli dari BPKP yakni sebagai auditor internal.

Sebagai audit internal maka BPKP berwenang untuk melakukan audit

investigasi dengan hasil audit berupa telah terjadi penyimpangan dalam

pelaksanaan APBD tersebut. Berdasarkan audit investigasi yang dilakukan

terdapat bahwa akibat penyimpangan pelaksanaan dana APBD tersebut

mengakibatkan negara mengalami kerugian keuangan negara sebesar

Rp. 4.272.474.000,00. Dalam putusannya hakim mengadopsi keterangan

ahli BPKP yang tertera dalam pertimbangan putusan yaitu menyatakan

Terdakwa I Bambang Mudiarto dan Terdakwa II H.M Yusuf Hidayat

terbukti melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri

atau orang lain atau suatu korporasi dan merugikan keuangan negara atau

perekonomian negara.

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang

yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk

membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan

(Pasal 1 angka 28 KUHAP). Dari pengertian diatas kualifikasi ahli dapat

ditentukan atas dasar latar belakang pendidikannya, maupun pekerjaannya.

Sehingga ahli dalam memberikan kesaksian bertindak atas nama lembaga.

Dalam hal ahli memberikan kesaksian harus disertai surat penugasan

sebagai ahli dari lembaga terkait. Fungsi ahli adalah untuk membuat terang

suatu perkara pidana, sehingga ahli adalah orang yang berkompeten

mengenai suatu bidang tertentu. Dalam pemeriksaan persidangan belum

tentu hakim, jaksa, maupun penasehat hukum mengetahui atau menguasai

cxxix

semua bidang, sehingga hakim merasa perlu untuk mendengarkan

keterangan ahli mengenai perkara yang sedang diperiksa yang mungkin

digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam amar putusan yang

dijatuhkan.

Di dalam Pasal 186 KUHAP disebutkan bahwa keterangan ahli ialah

apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Dalam hal ahli

memberikan kesaksian pada pemeriksaan sidang harus disertai dengan

surat tugas dari instansi tempat ahli bernaung. Apabila ahli tanpa surat

tugas memberikan kesaksian di muka sidang maka hakim dapat menolak

atau hakim dapat mengesampingkan keterangan ahli. Berdasarkan

Penjelasan Pasal 186 disebutkan bahwa Keterangan ahli ini dapat juga

sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut

umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan

mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka keterangan ahli dapat dilakukan di

dalam ataupun di luar persidangan pada waktu pemeriksaan penyidikan.

Apabila keterangan ahli disampaikan di dalam persidangan maka

keterangan ahli berfungsi sebagai alat bukti keterangan ahli, tetapi jika

disampaikan pada waktu pemeriksaan penyidikan, keterangan ahli tersebut

dibuat dalam bentuk laporan tertulis dengan mengingat sumpah dan

berfungsi sebagai alat bukti surat untuk menambah keyakinan hakim guna

membuat terang suatu perkara. Diadopsi tidaknya pendapat ahli tersebut

ke dalam putusan hakim sangat bergantung kepada diterima/berguna

tidaknya pendapat ahli tersebut untuk membuat terang perkara pidana yang

bersangkutan dan memiliki relevansi dengan surat dakwaan bahwa

terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya

sehingga dapat mempengaruhi keyakinan hakim.

cxxx

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dalam penelitian ini ada dua masalah pokok yang dikaji oleh penulis,

yaitu (1) tentang proses penyusunan audit investigasi oleh Badan Pengawas

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam perkara tindak pidana korupsi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surakarta Tahun

2003, dan (2) tentang kekuatan pembuktian kesaksian ahli dari Badan

Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam persidangan perkara

tindak pidana korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kota Surakarta Tahun 2003.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap dua masalah pokok

diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses penyusunan audit investigasi oleh Badan Pengawas

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam perkara tindak pidana

korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota

Surakarta Tahun 2003 meliputi:

n) Adanya permintaan dari Penyidik kepada BPKP untuk

melakukan audit terhadap perkara korupsi,

o) Dikeluarkan surat tugas dari Kepala BPKP,

p) Dibentuk Tim untuk melakukan audit sebagaimana yang

diminta oleh Penyidik,

q) Pelaksanaan audit dengan cara melakukan pengujian terhadap

bukti – bukti yang berkaitan dengan perkara yang diajukan

untuk diaudit,

r) Penilaian terhadap kecukupan bukti yang telah diaudit,

s) Pembuatan laporan Audit,

t) Pembahasan hasil temuan dengan Penyidik,

cxxxi

2. Kekuatan pembuktian kesaksian ahli dari Badan Pengawas

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam persidangan perkara

tindak pidana korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Kota Surakarta Tahun 2003 mempengaruhi keyakinan

hakim dalam penjatuhan putusan sebagaimana tertuang dalam

Putusan No. 119/PID.B/2005/PN. SKA pada tanggal 22 Agustus

2005.

B. Saran

1. Auditor BPKP dalam melakukan audit terhadap tindak pidana korupsi

khususnya hendaknya dilakukan dengan penuh kecermatan dan

kehati-hatian karena terbukti atau tidaknya perbuatan yang didakwakan

sangat bergantung pada dapat dibuktikannya unsur tersebut yakni

berupa hasil temuan audit yang menyatakan terdapat kerugian

kekayaan negara.

2. Auditor perlu memahami pentingnya proses persidangan agar auditor

yang akan memberikan keterangan ahli di persidangan dapat

menempatkan diri dalam kapasitas sebagai ahli, sehingga pendapat

yang disampaikannya dapat mempunyai nilai pembuktian, yaitu

dipergunakan oleh hakim sebagai dasar dalam membentuk

keyakinannya.

3. Auditor yang diajukan di persidangan hendaknya adalah orang yang

melakukan audit terhadap kasus karena auditor dituntut untuk dapat

menjaga kompetensinya guna membuktikan kerugian kekayaan negara.

cxxxii

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah. 2005. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Indra Bastian. 2007. Audit Sektor Publik. Jakarta: Saleba Empat. Evi Hartanti. 2006. Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika. Departemen Pendidikan Nasional. 2001. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Jakarta: Balai Pustaka. H.B Sutopo. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. UNS Press. Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia. 2002.

Survei Nasional mengenai Korupsi di Indonesia, Laporan Akhir Tahun Pebruari 2002.

Ruchiyat Kosasih. 1984. Auditing Prinsip dan Prosedural. Yogyakarta:

Ananda. Lilik Mulyadi. 2000. Tindak Pidana Korupsi: Tinjauan Khusus terhadap

Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan serta Upaya Hukumnya menurut Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

M. Yahya Harahap. 2005. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan

KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika. Mansyur Semma. 2008. Negara dan Korupsi. Jakarta: Yayasan Obor. Mardiasmo. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah.

Yogyakarta: Ananda. Moch Faisal Salam. 2001. Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik.

Bandung: Mandar Maju. Leden Marpaung.1991. Proses Penanganan Perkara Pidana. Jakarta:

Sinar Grafika RA Supriyono. 1990. Pemeriksaan Manajemen dan Pengawasan

Pemerintah Indonesia. Yogyakarta: BPFE. Soerjono Soekanto.2005. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press

cxxxiii

Prapto Soepardi. 1990. Tindak Pidana Korupsi. Surabaya: Usaha

Nasional.

Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana. KEPPRES No. 31 Tahun 1983 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan

Pembangunan. KEPPRES No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,

Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang

Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 200 tentang Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2477/SJ tanggal 5

Desember 2001 perihal Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan

Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang – Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang - Undang No.15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan

Tanggung Jawab Keuangan Negara Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No:119/PID.B/2005/PN. SKA.

cxxxiv

www.bpkp.com diakses pada tanggal 9 Desember 2008 pukul 20.00.

http://dunia.pelajar-islam.or.id diakses pada tanggal 1 Maret 2009 pukul

19.00.

http://www.antikorupsi.org diakses pada tanggal 1 Maret 2009 pukul

19.15.