AKUNTANSI ASET TETAP

Kelompok 1

1. Alfian Taufiqurrizqi

2. Errik F. Prabowo

3. Geryen Simarmata

4. M. Yulian Tejamukti

5. Yantsenley Yudhistira

6. Wahyu Nurhadi

1

DEFINISI ASET TETAP

Menurut PSAP 07 dari Lampiran II PP 71 Tahun 2010, Aset adalah sumber daya Ekonomi

yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan

dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depandiharapkan dapat diperoleh, baik

oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk

sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum

dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Akuntansi aset tetap di Indonesia telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi

Pemerintahan Nomor 07 (PSAP 07) dari Lampiran II PP 71 Tahun 2010. PSAP 07 tersebut

memberikan pedoman bagi pemerintah dalam melakukan pengakuan, pengukuran, dan

penyajian serta pengungkapan aset tetap berdasarkan peristiwa (events) yang terjadi,

seperti perolehan aset tetap pertama kali, pemeliharaan aset tetap, pertukaran aset tetap,

perolehan aset dari hibah/donasi, dan penyusutan.

Aset tetap dalam PSAP 07 didefinisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa

manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk

digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Definisi ini hampir sama dengan definisi aset tetap dalam IPSAS 17, dimana definisi asset

tetap dalam IPSAS 17 adalah sebagai berikut:

“Property, plant and equipment are tangible items that:

(Tanah milik, bangunan, dan peralatan adalah aset berwujud yang:

(a) Are held for use in the production or supply of goods or services,for rental to others, or

for administrative purposes; and

(diadakan untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyediakan barang atau jasa, untuk

digunakan oleh masyarakat, atau untuk kepentingan administratif pemerintahan; dan)

(b) Are expected to be used during more than one reporting period.”

(diharapkan dapat digunakan lebih dari satu periode pelaporan.)

Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset pemerintah, dan karenanya signifikan

dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah:

a. Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya,

misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor;

b. Hak atas tanah.

KLASIFIKASI ASET TETAP

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas

operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

1. Tanah;

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan

maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap

dipakai.

Tidak seperti institusi nonpemerintah, pemerintah tidak dibatasi satu periode tertentu

untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat berbentuk hak pakai, hak

pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, pemerintah tidak

memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut.

Pengakuan tanah di luar negeri sebagai aset tetap hanya dimungkinkan apabila

perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di Negara

2

tempat Perwakilan Republik Indonesia berada mengindikasikan adanya penguasaan

yang bersifat permanen.

2. Peralatan dan Mesin;

Peralatan dan mesin berdasarkan PSAP 07 Paragraf 10 mencakup mesin-mesin dan

kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang

nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam

kondisi siap pakai.

3. Gedung dan Bangunan;

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh

dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam

kondisi siap dipakai.

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh

pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap

dipakai.

5. Aset Tetap Lainnya; dan

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam

kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan

operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) mencakup aset tetap yang sedang dalam proses

pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Konstruksi dalam pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap

digunakan harus segera direklasifikasikan ke salah satu akun yang sesuai dalam pos

aset tetap. KDP dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan

konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan

perolehannya.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah, tidak memenuhi

definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai

dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

PENGAKUAN ASET TETAP

PP 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyatakan bahwa untuk dapat

diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus memenuhi kriteria:

1. Berwujud

2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

3. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan

5. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Terkait asset tetap konstruksi dalam pengerjaan, persyaratan untuk diakui antara lain:

1. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan

dengan aset tersebut akan diperoleh;

2. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan

3. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Syarat pengakuan asset tetap menurut PP 71 tahun 2010 lebih mendetail dibandingkan

menurut IPSAS nomor 17. Berdasarkan IPSAS, pengakuan atas asset tetap dapat dilakukan

jika:

3

1. besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan

dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas;

2. biaya atau nilai wajar dapat diukur secara andal

Manfaat ekonomi masa yang akan datang akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan

bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini

biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal

ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

Perolehan aset tetap dapat melalui pembelian, pembangunan, atau pertukaran asset,

hibah/donasi, dan lainnya. Pengadaan asset tetap yang sejak semula dimaksudkan untuk

diserahkan kepada pihak lain tidak disajikan sebagai aset tetap tanah, melainkan disajikan

sebagai persediaan. Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat

bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan

masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, , maka aset tetap tersebut harus

diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah,

Terkait dengan kasus-kasus kepemilikan tanah dan penyajiannya dalam laporan keuangan,

Buletin Teknis ini memberikan pedoman sebagai berikut:

1. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau

digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan

sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara

memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh

pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap

tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan

atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak

lain.

3. Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah, namun 1 dikuasai dan/atau

digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan

disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta

diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas

pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan

tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengakuan atas asset tetap berupa bangunan dan peralatan dan mesin juga harus

mengikuti Lampiran VII Peraturan Menteri Keuangan nomor 120/PMK.06/2007 tentang

Penatausahaan BMN yang menyatakan bahwa Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset

Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil

pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi, meliputi :

1. pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, dan alat olah raga yang sama

dengan atau lebih dari Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah); dan

2. pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

PENGUKURAN ASET TETAP

PP 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyatakan bahwa Barang

berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan

sebagai aset tetap, diukur berdasarkan biaya perolehan. Pengukuran dapat

dipertimbangkan andal biasanya dipenuhi bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti

pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan biayanya Apabila penilaian aset tetap

4

dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap

didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Jika aset tetap diperoleh dengan tanpa

nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Syarat pengukuran asset tetap menurut PP 71 tahun 2010 memiliki kesamaan dengan

IPSAS nomor 17, pengakuan atas asset tetap adalah sebagai berikut:

1. PPE yang memiliki kualifikasi sebagai asset harus diukur berdasarkan biaya

perolehannya

2. Jika asset diperoleh melalui transaksi non-pertukaran, biayanya diukur berdasarkan

nilai wajar pada tanggal akuisisi

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang

digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Sedangkan untuk

periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu

entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Komponen biaya yang dapat dimasukkan sebagai biaya perolehan suatu aset tetap terdiri

dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat

diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset

tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Biaya administrasi dan biaya

umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut

tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset

ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa

tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset

ke kondisi kerjanya.

Rincian pengukuran untuk tiap-tiap jenis aset tetap:

1. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup

harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam

rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya

lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi

nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua

tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

2. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang

telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai.

Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi,

serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai

peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

3. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang

dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini

antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya

pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

4. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang

dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya

ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang

dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

5. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan

untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

6. Aset Tetap Yang Masih Dalam Konstruksi Pengerjaan (Work In Progress)

a. Untuk pengukuran aset tetap yang masih dalam pengerjaan dicatat dengan biaya

perolehan. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:

5

1) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi meliputi biaya

pekerja lapangan termasuk penyelia; biaya bahan; biaya pemindahan sarana,

peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi; biaya

penyewaan sarana dan peralatan;

2) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan

dengan konstruksi meliputi asuransi; biaya rancangan dan bantuan teknis

yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; biaya-

biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang

bersangkutan seperti biaya inspeksi.

3) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang

bersangkutan.

b. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi

meliputi:

1) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat

penyelesaian pekerjaan;

2) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan

pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;

3) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan

pelaksanaan kontrak konstruksi.

c. Konstruksi Dibiayai dari Pinjaman

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama

masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya

tersebut dapat diidentifikasikan dan ditetapkan secara andal. Biaya pinjaman

mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan

pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.

PELAPORAN ASET TETAP

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing masing jenis aset tetap sebagai

berikut:

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);

2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:

a. Penambahan;

b. Pelepasan;

c. Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;

d. Mutasi aset tetap lainnya.

3. Informasi penyusutan, meliputi:

a. Nilai penyusutan;

b. Metode penyusutan yang digunakan;

c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;

d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;

Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:

1. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;

2. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan asset tetap;

3. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan

4. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal hal berikut harus

diungkapkan:

1. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;

6

2. Tanggal efektif penilaian kembali;

3. Jika ada, nama penilai independen;

Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti;

AKUNTANSI PEMELIHARAAN ASET TETAP

Setelah aset diperoleh, Pemerintah masih melakukan pengeluaran-pengeluaran yang

berhubungan dengan aset tersebut. Pengeluaran-pengeluaran tersebut dapat berupa biaya

pemeliharaan ataupun biaya rehabilitasi atau renovasi. Pengeluaran yang dapat

memberikan manfaat lebih dari satu tahun (memperpanjang manfaat aset tersebut dari yang

direncanakan semula atau peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja)

disebut dengan pengeluaran modal (capital expenditure) sedangkan pengeluaran yang

memberikan manfaat kurang dari satu tahun (termasuk pengeluaran untuk mempertahankan

kondisi aset tetap) disebut dengan pengeluaran pendapatan (revenue expenditure).

Pembedaan antara capital atau revenue expenditure selain dari menambah manfaat atau

tidak juga dapat dilhat dari besarnya jumlah pengeluaran. Sebuah pembelian inventaris

berupa jam dinding seharga Rp20.000,00 misalnya harus dicatat sebagai pengeluaran untuk

aset tetap karena jam dinding tersebut dapat digunakan lebih dari satu tahun. Akan tetapi

karena nilainya yang kecil tidak mungkin mencatat dan memperlakukan biaya tersebut

seperti biaya perolehan aset yang besar. Untuk itu pemerintah harus menentukan batasan

pengeluaran untuk memperoleh aset yang dapat dimanfaatkan lebih dari satu tahun yang

dapat diklasifikasi sebagai aset tetap. Batasan ini disebut juga dengan capitalization

threshold (nilai satuan minimum kapitalisasi aset).

Belanja Pemeliharaan menurut buletin teknis nomor 04 adalah pengeluaran yang

dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam

kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja. Belanja Pemeliharaan

meliputi antara lain pemeliharaan tanah, pemeliharaan gedung dan bangunan kantor, rumah

dinas, kendaraan bermotor dinas, perbaikan peralatan dan sarana gedung, jalan, jaringan

irigasi, peralatan mesin, dan lain-lain sarana yang berhubungan dengan penyelenggaraan

pemerintahan.

Lampiran II.08 Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan Pernyataan No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap paragraf 50 disebutkan

bahwa pengeluaran yang dapat di kapitalisasi merupakan “Pengeluaran setelah perolehan

awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar

memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu

produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang

bersangkutan”.

Berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor PER-33/PB/2008 tentang Pedoman

Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal pada

Lampiran I huruf E angka 4 disebutkan bahwa “Belanja Pemeliharaan yang dikeluarkan

setelah perolehan aset tetap yang menambah dan memperpanjang masa manfaat dan/atau

kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk

kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja harus dikapitalisasi ke dalam

Belanja Modal dan masuk ke dalam laporan keuangan sebagai penambahan nilai aset tetap

dan diberikan penjelasan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.”

Berdasarkan Lampiran VII Peraturan Menteri Keuangan nomor 120/PMK.06/2007 tentang

Penatausahaan BMN bahwa Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah

pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan,

reklasifikasi, renovasi, dan restorasi, meliputi :

7

1. pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, dan alat olah raga yang sama

dengan atau lebih dari Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)

2. pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dasar untuk dapat

digolongkan sebagai belanja/beban pemeliharaan tidak hanya di lihat dari jenis belanja yang

digunakan melainkan dari jenis pekerjaan dan nilai yang dibelanjakan, dengan kata lain

suatu belanja pemeliharaan memenuhi syarat :

1. Pengeluaran tersebut tidak rnengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas,

kualitas, dan volume aset yang telah dimiliki

2. Pengeluaran tersebut tidak memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap/aset

lainnya.

Pada dasarnya, memisahkan biaya pemeliharaan semacam ini tidaklah mudah, mengingat

perawatan rutin tidak akan menambah umur manfaat aktiva, tapi jika tidak dirawat maka

akan memperpendek umur aktiva, sebagai contoh perawatan mobil. Adapun kegiatan-

kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan pemeliharaan aktiva tetap adalah sebagai

berikut :

1. Pemeliharaan (maintenance)

Pemeliharan atau maintenance merupakan tindakan atau aktivitas yang ditujukan hanya

untuk membuat suatu aktiva tetap berfungsi sebagaimana mestinya, dan pengeluaran

yang timbul hendaknya dibebankan (dijadikan biaya) pada periode yang sama.

2. Perbaikan (repairment)

Perbaikan atau repairment diperhitungkan sebagai aktivitas yang lebih besar

dibandingkan dengan pemeliharaan. Dikatakan perbaikan apabila; untuk membuat

aktiva tersebut berfungsi sebagaimana mestinya diperlukan tindakan pemulihan kondisi

atas bagian atau sparepart atau komponen yang mengalami penurunan fungsi, akan

tetapi belum diperlukan suatu penggantian.

3. Penggantian Komponen (replacement)

Istilah penggantian komponen (replacement) jelas artinya. Ditandai dengan adanya

penggantian atas satu komponen atau lebih dari suatu aktiva tetap.

4. Peningkatan Kapasitas (up-grading)

Pada fase pertumbuhan perusahaan, biasanya disertai dengan peningkatan produksi,

sebagai konsekuensinya, tidak jarang perusahaan harus melakukan upgrade

(peningkatan kapasitas) terhadap aktiva tetap yang digunakan (entah itu mesin,

peralatan bahkan gedungnya). Atas suatu up grading, tentu akan memicu adanya

pengeluaran-pengeluaran yang biasanya cukup material.

5. Turun Mesin (over haul)

Istilah turun mesin atau overhaul terjadi pada aktiva tetap yang bekerjanya

menggunakan mesin. Misalnya; kendaraan, mesin produksi, peralatan produksi.

Dikatakan mengalami turun mesin apabila untuk membuatnya berfungsi lebih baik,

diperlukan tindakan pembongkaran terhadap hampir seluruh komponen atau komponen

utama dari aktiva tersebut, untuk kemudian dilakukan pemasangan kembali. Pada

proses turun mesin hampir pasti akan terjadi sekaligus tindakan pemeliharaan,

perbaikan, penggantian komponen. Turun mesin biasanya terjadi disaat-saat aktiva

tersebut mengalami penurunan fungsi (kapasitas) yang sangat signifikan akibat

penggunaan yang sudah relatif lama. Aktifitas turun mesin sudah pasti akan membuat

umur ekonomis aktiva tersebut menjadi bertambah. Untuk itu, pengeluaran-pengeluaran

yang timbul hendaknya dikapitalisasi.

8

Mengenai pemisahan biaya pemeliharaan yang akan dibebankan pada periode terjadinya

atau dikapitalisasi, berikut ini faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan untuk

mendeterminasi apakah suatu pengeluaran dalam masa penggunaan aktiva dibebankan

atau dikapitalisasi :

1. Tingkat Keseringan

Jika jenis pengeluaran tersebut sering terjadi dan sifatnya rutin (repetitive), maka

sebaiknya pengeluaran tersebut dibiayakan, begitu pula sebaliknya.

2. Materialitas

Jika pengeluaran tersebut sifatnya material, maka sebaiknya dikapitalisasi, jika tidak

maka dibebankan (silahkan diukur dengan membandingkan antara pengeluaran yang

terjadi dengan harga perolehan aktiva).

3. Lama Manfaat

Jika pengeluaran tersebut diperkirakan akan memberikan manfaat lebih dari satu tahun

buku, maka sebaiknya dikapitalisasi, jika hanya satu tahun buku atau kurang, sebaiknya

dibebankan diperiode yang sama.

4. Pengaruhnya terhadap Umur Ekonomis atau Kapasitas

Jika pengeluaran tersebut diperkirakan akan menambah umur ekonomis atau

meningkatkan kapasitas,maka sebaiknya di kapitalisasi, demikian sebaliknya.

Contoh : pada tanggal 7 Februari 2010 Satker A membayar biaya pengecatan gedung

sebesar Rp15 juta,-. Berdasarkan basis kas menuju akrual, jurnal yang dibuat untuk

membukukan transaksi tersebut adalah sebagai berikut.

Kode Akun Uraian Debit Kredit

XXX Belanja Barang Pemeliharaan 15 Juta

XXX Piutang dari KUN 15 Juta

Sedangkan untuk basis akrual, jurnal yang dibuat (misanya belum dibayar) adalah :

Kode Akun Uraian Debit Kredit

XXX Beban Pemeliharaan 15 Juta

XXX Utang kepada pihak ketiga 15 Juta

Melihat jurnal tersebut, dpat disimpulkan bahwa nilai belanja pemeliharaan yang muncul di

LRA belum tentu akan sama dengan beban pemeliharaan di LO, mengingat perbedaan

waktu pengakuan.

Suatu satuan kerja (pada K/L atau SKPD) dapat melakukan perbaikan/renovasi aset tetap

yang dimiliki dan/atau dikuasainya. Renovasi dapat dilakukan terhadap semua barang milik

dalam kelompok aset tetap, namun demikian renovasi terhadap akun tanah dan akun aset

tetap lainnya jarang ditemukan. Apabila aset tetap yang dimiliki dan/atau dikuasai suatu K/L

atau SKPD direnovasi dan memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap, maka renovasi tersebut

umumnya dicatat dengan menambah nilai perolehan aset tetap yang bersangkutan.

Hal ini sesuai dengan paragraf 50 PSAP 07, yaitu: Pengeluaran setelah perolehan awal

suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar

memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu

produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat

aset yang bersangkutan.

9

Namun demikian, dalam hal aset tetap yang direnovasi tersebut memenuhi kriteria

kapitalisasi dan bukan milik suatu satker atau SKPD, maka renovasi tersebut dicatat sebagai

aset tetap lainnya. Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan renovasi umumnya adalah

belanja modal aset terkait. Biaya perawatan sehari-hari untuk mempertahankan suatu aset

tetap dalam kondisi normalnya, termasuk di dalamnya pengeluaran untuk suku cadang,

merupakan pengeluaran yang substansinya adalah kegiatan pemeliharaan dan tidak

dikapitalisasi meskipun nilainya signifikan.

Berdasarkan obyeknya, renovasi aset tetap di lingkungan satuan kerja K/L atau SKPD dapat

dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu :

1. Renovasi aset tetap milik sendiri. Renovasi aset tetap milik sendiri merupakan

perbaikan aset tetap dilingkungan satuan kerja pada K/L atau SKPD yang memenuhi

syarat kapitalisasi. Renovasi semacam ini akan dicatat sebagai penambah nilai

perolehan aset tetap terkait. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut

belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum

diserahterimakan, maka akan dicatat sebagai KDP.

2. Renovasi aset tetap bukan milik-dalam lingkup entitas pelaporan. Renovasi aset

tetap dalam lingkup ini mencakup perbaikan aset tetap bukan milik suatu satuan kerja

atau SKPD yang memenuhi syarat kapitalisasi namun masih dalam satu entitas

pelaporan. Lingkup renovasi jenis ini meliputi :

a. Renovasi aset tetap milik satuan kerja lain dalam satu K/L

b. Renovasi aset tetap milik satuan kerja K/L lain

c. Renovasi aset tetap milik UPTD lain dalam satu SKPD

d. Renovasi aset tetap milik SKPD lain.

Renovasi semacam ini, pada satuan kerja yang melakukan renovasi tidak dicatat

sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap

tersebut ada pada pihak lain. Renovasi tersebut apabila telah selesai dilakukan sebelum

tanggal pelaporan akan dibukukan sebagai aset tetap lainnya-aset renovasi dan

disajikan di neraca sebagai kelompok aset tetap. Apabila sampai dengan tanggal

pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai

pengerjaannya namun belum diserahterimakan, maka akan dicatat sebagai konstruksi

dalam pengerjaan.

Pada akhir tahun anggaran, aset renovasi ini seyogyanya diserahkan pada pemilik.

Mekanisme penyerahannya mengikuti peraturan yang berlaku. Jika dokumen sumber

penyerahan tersebut (sebagaiman dijelaskan pada bab terdahulu) telah diterbitkan maka

aset tetap renovasi tersebut dieliminasi dari neraca dan satuan kerja K/L atau SKPD

pemilik akan mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait. Namun apabila

sampai dengan akhir periode pelaporan aset renovasi ini belum juga diserahkan, maka

K/L atau SKPD yang melakukan renovasi terhadap aset tersebut tetap akan mencatat

sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Renovasi.

3. Renovasi aset tetap bukan milik-diluar lingkup entitas pelaporan. Renovasi aset

tetap dalam lingkup ini mencakup perbaikan aset tetap bukan milik suatu satuan kerja

K/L atau SKPD, di luar entitas pelaporan yang memenuhi syarat kapitalisasi. Lingkup

renovasi jenis ini meliputi:

a. Renovasi aset tetap milik pemerintah lainnya

b. Renovasi aset tetap milik pihak lain, selain pemerintah (swasta, BUMN/D, yayasan,

dan lain-lain).

Renovasi semacam ini, pengakuan dan pelaporannya serupa dengan renovasi aset

bukan milik-dalam lingkup entitas pelaporan, yaitu bahwa pada satuan kerja yang

10

melakukan renovasi tidak dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait

karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada pihak lain. Apabila renovasi aset

tersebut telah selesai dilakukan sebelum tanggal pelaporan akan dibukukan sebagai

aset tetap lainnya-aset renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok aset tetap.

Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan,

atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahterimakan, maka akan dicatat

sebagai KDP.

Pada akhir masa perjanjian pinjam pakai atau sewa, aset renovasi ini seyogyanya

diserahkan pada pemilik. Mekanisme penyerahannya mengikuti peraturan yang berlaku.

Jika dokumen sumber penyerahan tersebut (sebagaiman dijelaskan pada bab terdahulu)

telah diterbitkan maka aset tetap renovasi tersebut dieliminasi dari neraca dan satuan

kerja K/L atau SKPD pemilik akan mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap

terkait.

PENYUSUTAN ASET TETAP PEMERINTAH

A. Pengertian

Aset tetap perlu disusutkan karena seiring dengan berlalunya waktu, asset tetap akan

mengalami penurunan kapasitas dalam memberikan manfaat ekonomi dan agar suatu

entitas mengalokasikan cost dari aset tetap ke masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

Pengertian penyusutan menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 1/PMK.06/2013

tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat

adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu

aset. Menurut PSAP No. 7 yang terdapat dalam Lampiran I PP 71 Tahun 2010 SAP

berbasis akrual, penyusutan adalah alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat

disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Definisi ini sama dengan yang

terdapat dalam IPSAS 17 mengenai Property, Plant, and Equipment.

Penyusutan ini berlaku baik barang penguasaan Pengelola Barang dan Pengguna Barang

termasuk yang sedang dimanfaatkan dalam rangka pengelolaan BMN.

Tujuan penyusutan Aset Tetap antara lain:

1. Menyajikan nilai aset tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam

lapaoran keuangan pemerintah pusat.

2. Mengetahui potensi Barang Milik Negara dengan memperkirakan sisa manfaat

Barang Milik Negara yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa

tahun kedepan.

3. Memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam

menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau

menambah aset tetap yang sudah dimiliki.

B. Objek Penyusutan

Penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap berupa

1. Gedung dan bangunan

2. Peralatan dan mesin

3. Jalan, irigasi, dan jaringan

4. Aset tetap lainnya berupa Aset tetap renovasi dan alat musik modern

Aset tetap yang direklasifikasi sebagai aset tetap lainnya dalam neraca berupa Aset

Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle disusutkan selayaknya Aset Tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap:

11

1. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan

telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya.

2. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau using yang telah diusulkan kepada

Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

C. Metode Penyusutan

Menurut PSAP No. 7 berbasis akrual (Lampiran I PP 71 Tahun 2010) metode penyusutan

aset tetap antara lain:

1. Metode garis lurus (straight line method),

2. Metode saldo menurun ganda (double declining balance method), dan

3. Metode unit produksi (unit of production method).

Menurut IPSAS-17 memberikan tiga metode dalam menyusutkan aset tetap, yaitu

1. Straight-line method, menghasilkan alokasi yang konstan dalam masa manfaat aset

tersebut selama nilai residunya tidak berubah.

2. Diminishing balance method, menghasilkan alokasi yang semakin menurun selama

masa manfaat aset tersebut.

3. Unit of production method, menghasilkan alokasi sesuai dengan jumlah output yang

diharapkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 pasal 18 ayat 1, metode

penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus.

D. Nilai yang dapat Disusutkan

Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan nilai buku, yaitu nilai yang tercatat

dalam pembukuan per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan

31 Desember 2012 dan untuk aset tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012 nilai

yang dapat disusutkan merupakan nilai perolehan atau dalam hal nilai perolehan tidak

diketahui digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi.

Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan

kualitas dan/atau nilai aset tetap, penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan

dalam nilai yang dapat disusutkan, yaitu meliputi penambahan dan pengurangan yang

memenuhi criteria sebagimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, misalnya

renovasi, restorasi, dn overhaul.

E. Masa Manfaat

Masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas

pemerintahan dan/atau pelayanan public atau jumlah produksi atau unit serupa yang

diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintah dan/atau pelayanan public.

Penentuan masa manfaat aset dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor prakiraan

daya pakai dan tingkat keausan fisik dan/atau keusangan dari aset tetap yang

bersangkutan. Menentukan masa manfaat seharusnya juga memperhatikan peraturan yang

terkait dengan penggunaan suatu aset.

Penentuan masa manfaat aset tetap dilakukan untuk setiap unit aset tetap dan berpedoman

pada Tabel Masa Manfaat yang ditetapkan Direktur Jenderal Kekayaan Negara a.n Menteri

Keuangan yaitu KMK No. 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka

Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Perbaikan aset tetap dapat menambah masa manfaat, kualitas, atau kapasitas aset tetap

yang bersangkutan, perbaikan itu dapat berupa:

12

1. Renovasi, kegiatan penambahan, perbaikan dan/atau penggantian bagian aset tetap

dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas, dan/atau kapasitas.

2. Restorasi, kegiatan perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan

arsitekutrnya.

3. Overhaul, kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian peralatan

mesin dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas, dan/atau kapasitas.

Perubahan masa manfaat karena perbaikan sebagaimana disajikan di atas berpedoman

pada Tabel Masa Manfaat Aset Tetap Akibat Perbaikan yang ditetapkan oleh Direktur

Jenderal Kekayaan Negara a.n Menteri Keuangan.

F. Penghitungan dan Pencatatan

Penghitungan penyusutan dilakukan untuk setiap unit aset tetap (kecuali aset yang hanya

dapat digunakan bersamaan dengan aset lain) dan dilakukan oleh Kuasa Pengguna

Barang/Pembantu Kuasa Pengguna Barang.

Penyusutan dilakukan sejak diperoleh sampai berakhirnya masa manfaat aset tetap yang

bersangkutan. Penyusutan dilakukan setiap semester dan hasil perhitungan dibulatkan ke

rupah penuh. Perlakuan atas penyusutan dengan menggunakan PSAP berbasis akrual,

penyusutan untuk suatu tahun akan dicatat dengan mendebit akun beban penyusutan dan

mengkredit akun akumulasi penyusutan.

G. Penyajian dan Pengungkapan

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan, saldo beban penyusutan pada akhir tahun

akan dilaporkan sebagai beban operasional dalam Laporan Operasional (LO), sementara itu

saldo akun akumulasi penyusutan (yang menunjukkan besarnya penyusutan dari awal

pemakaian aset tetap sampai akhir tahun berjalan) dilaporkan di neraca sebagai pengurang

dari nilai perolehan aset tetap yang bersangkutan.

PMK Nomor 1/PMK.06/2013 masih menggunakan dasar kas menuju akrual. Jika pemerintah

sudah menerapkan dasar akrual sebagimana diatur dalam Lampiran I PP 71 Tahun 2010

perlakuan penyusustan akan berbeda.

Jika pemerintah sudah menggunakan dasar akrual, pencatatan penyusutan akan dilakukan

dengan mencatat Beban Penyusutan dan menambah saldo Akumulasi Penyusutan.

Selanjutnya sesuai dengan PSAP No. 7 berbasis akrual paragraph 54, nilai penyusutan

untuk tiap-tiap periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan

beban penyusutan dalam Laporan Operasional.

Informasi mengenai penyusutan Aset Tetap diungkapkan dalan Catatan atas Laporan

Keuangan dan Catatan atas Laporan Barang memuat sekurang-kurangnya:

1. Nilai penyusutan,

2. Metode penyusutan yang digunakan,

3. Masa manfaat atau tariff penyusutan yang digunakan, dan

4. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Penyusutan atas aset tetap yang diperoleh sebelum PMK.01/PMK.06/2013 akan

diperlakukan sebagai koreksi penyusutan aset tetap. Koreksi ini dilaporkan pada tahun

diberlakunya penyustuan aset tetap ini. Di neraca, koreksi ini akan dilaporkan sebagai

penambah nilai akumulasi penyusutan dan pengurang nilai ekuitas dana. Penghitungan

penyusutan aset tetap ini dilakukan dengan mengikuti Peraturan Menteri Keuangan.

Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan yang secara teknis masih dapat

dimanfaatkan tetap disajikan di Neraca dengan menyajikan nilai perolehan dan akumulasi

pemyusutannya. Aset tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan tidak serta merta

13

dihapuskan. Penghapusan aset tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan

di bidang pengelolaan Barang Milik Negara.

AKUNTANSI PENGHENTIAN DAN PENGHAPUSAN ASET TETAP

Pelepasan Aset Tetap

Aset Tetap diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan

operasional pemerintah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Namun demikian,

pada saatnya suatu aset tetap harus dihentikan penggunaannya. Beberapa keadaan dan

alasan penghentian aset tetap antara lain adalah penjualan aset tetap, pertukaran dengan

aset tetap lainnya, atau berakhirnya masa manfaat aset tetap sehingga perlu diganti dengan

aset tetap yang baru. Secara umum, penghentian aset tetap dilakukan pada saat dilepaskan

atau aset tetap tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan

dari penggunaan atau pelepasannya.

Pelepasan aset tetap dilingkungan pemerintah lazim disebut sebagai pemindahtanganan.

Sesuai dengan PMK Nomor 96/PMK.08/2007 tentang pengelolaan BMN, pemerintah dapat

melakukan pemindahtanganan BMN yang di dalamnya termasuk aset tetap dengan cara

dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau dijadikan penyertaan modal negara/daerah.

Bila aset tetap sudah rusak berat dan tidak dapat digunakan lagi maka aset tetap tersebut

akan dihapuskan dari pembukuan. Proses penghapusan seringkali memerlukan waktu yang

cukup lama, maka sementara menunggu surat keputusan penghapusan terbit aset yang

rusak atau tidak dapat digunakan lagi dinyatakan dihentikan penggunaannya dalam SIMAK-

BMN. Kondisi rusak berat pada aset tetap antara lain adalah sebagai berikut :

Jenis Aset Tetap Kondisi Rusak Berat

Barang bergerak Apabila kondisi barang tersebut tidak utuh dan tidak berfungsi lagi atau memerlukan perbaikan besar/penggantian bagian utama/komponen pokok, sehingga tidak ekonomis untuk diadakan perbaikan/rehabilitasi.

Tanah Apabila kondisi tanah tersebut tidak dapat lagi dipergunakan dan/atau dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya karena adanya bencana alam, erosi dan sebagainya.

Jalan dan Jembatan Apabila kondisi fisik barang tersebut dalam keadaan tidak utuh/tidak berfungsi dengan baik dan memerlukan perbaikan dengan biaya besar.

Gedung dan Bangunan Apabila bangunan tersebut tidak utuh dan tidak dapat dipergunakan lagi.

Apabila suatu aset tetap tidak dapat digunakan karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai

dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan

rencana umum tata ruang (RUTR) atau masa kegunaannya telah berakhir, maka aset tetap

tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga

penggunaannya harus dihentikan. Selanjutnya, terhadap aset tersebut secara akuntansi

dapat dilepaskan, namun harus melalui proses yang dalam terminologi PMK Nomor

96/PMK.08/2007 tentang pengelolaan BMN disebut penghapusan.

PSAP 07 paragraf 76, 77 dan 78 menyatakan bahwa:

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara

permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang

akan datang.

14

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari

Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi

aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai

tercatatnya.

Apabila suatu aset tetap dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtangankan

maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka

pencatatan akun aset tetap yang bersangkutan harus ditutup. Aset tetap yang secara

permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam

Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif

pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap, dalam neraca SIMAK-BMN direklasifikasi ke

dalam akun Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan dan termasuk

dalam pos Aset Lainnya.

Dalam hal penghentian aset tetap merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara

dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku

aset tetap yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga

pertukarannya dengan nilai buku aset tetap terkait diperlakukan sebagai penambah atau

pengurang ekuitas dana. Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan

dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran. Namun jika penghentian suatu aset tetap

akibat dari proses pemindahtanganan berupa hibah atau penyertaan modal negara/daerah,

maka akun aset tetap dan ekuitas dana akan dikurangkan dari pembukuan sebesar nilai

buku dan tidak menimbulkan pendapatan.

Penghapusan Aset Tetap

Menurut PMK Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan,

Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara, penghapusan

adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara dari daftar barang dengan menerbitkan

keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna Barang dan/atau

Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan

fisik barang yang berada dalam penguasaannya.

Persyaratan penghapusan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan adalah

sebagai berikut :

1. Memenuhi persyaratan teknis:

a. secara fisik barang tidak dapat digunakan karena rusak, dan tidak ekonomis apabila

diperbaiki;

b. secara teknis barang tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi;

c. barang telah melampaui batas waktu kegunaannya/kadaluarsa;

d. barang mengalami perubahan dalam spesifikasi karena penggunaan, seperti terkikis,

aus, dan lain-lain sejenisnya; atau

e. berkurangnya barang dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan/susut dalam

penyimpanan/pengangkutan.

2. Memenuhi persyaratan ekonomis, yaitu lebih menguntungkan bagi negara apabila

barang dihapus, karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar

daripada manfaat yang diperoleh; atau

3. Barang hilang, atau dalam kondisi kekurangan perbendaharaan atau kerugian karena

kematian hewan atau tanaman.

15

Persyaratan penghapusan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan adalah

sebagai berikut:

1. Barang dalam kondisi rusak berat karena bencana alam atau karena sebab lain diluar

kemampuan manusia (force majeure);

2. Lokasi barang menjadi tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) karena

adanya perubahan tata ruang kota;

3. Sudah tidak memenuhi kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas;

4. Penyatuan lokasi barang dengan barang lain milik negara dalam rangka efisiensi; atau

pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis pertahanan.