kelompok - stukep - isi
TRANSCRIPT
5/7/2018 Kelompok - Stukep - Isi - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kelompok-stukep-isi 1/42
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Lingkungan hidup Indonesia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa
kepada Bangsa dan Rakyat Indonesia, merupakan rahmat dari-Nya dan wajib
dikembangkan dan dilestarikan kemampunanya agar dapat tetap menjadi sumber dan
penunjang hidup bagi Bangsa dan Rakyat Indonesia serta mahluk lainnya, demi
kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.
Pengelolaan dan pembangunan lingkungan hidup di Indonesia relatif belum lama
dan baru dirintis menjelang Pelita III. Namun demikian, dalam waktu yang pendek itu
Indonesia telah banyak berbuat untuk mulai mengelola lingkungan hidupnya. Hasil
utama pengembangan lingkungan hidup ini nampak pada munculnya kesadaran dan
kepedulian di kalangan masyarakat. Antara lain nampak dalam peningkatan upaya
swadaya masyarakat seperti tercermin dalam kegiatan nyata dan keterlibatan masyarakat
umum dalam memecahkan masalah pencemaran di daerah. Padahal, 20 tahun
sebelumnya, istilah lingkungan hidup itu sendiri belum begitu dikenal.
Konsep dan kebijakan lingkungan hidup selama Pembangunan Jangka Panjang
(PJP) Pertama mengalami perkembangan yang sangat berarti. Selama Pelita III bidang
lingkungan hidup ditangani oleh Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan
Lingkungan Hidup (Men-PPLH) dengan prioritas pada peletakan dasar-dasar
kebijaksanaan “membangun tanpa merusak”, dengan tujuan agar lingkungan dan
Studi Kasus Banjir Di Jakarta Sebagai Dampak Kerusakan Lingkungan Dan Kependudukan 1
5/7/2018 Kelompok - Stukep - Isi - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kelompok-stukep-isi 2/42
pembangunan tidak saling dipertentangkan. Pada Pelita IV, bidang lingkungan hidup
berada di bawah Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup (Men-KLH),
dengan prioritas pada keserasian antara kependudukan dan lingkungan hidup. Pada Pelita
V kebijaksanaan lingkungan hidup sebelumnya disempurnakan dengan
mempertimbangkan keterkaitan tiga unsur, antara kependudukan, lingkungan hidup dan
pembangunan guna mewujudkan konsep pembangunan berkelanjutan. Pembangunan
hanya terlanjutkan dari generasi ke generasi apabila kebijaksanaan dalam menangani tiga
bidang tersebut selalu dilakukan secara serasi menuju satu tujuan. Bila lingkungan dan
sumber daya alam tidak mendukung penduduk dan menunjang sumber daya manusia
atau sebaliknya, maka pembangunan mungkin saja dapat berjalan, namun dengan risiko
timbulnya ancaman pada kualitas dan daya dukung lingkungan.
Pada pelita VI, bidang lingkungan hidup secara kelembagaan terpisah dari bidang
kependudukan dan berada di bawah Menteri Negara Lingkungan Hidup (Men-LH).
Lingkungan hidup dirasakan perlu ditangani secara lebih fokus sehubungan dengan
semakin luas, dalam dan kompleksnya tantangan pada era industrialisasi dan era
informasi dalam PJP Kedua (yang dimulai pada Pelita VI). Lintas sejarah perkembangan
pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia diuraikan menjadi tiga babak, yakni masa
tumbuhnya Arus Global 1972, munculnya Komitmen Internasional, dan Komitmen
Nasional dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, serta Pasca Reformasi.
Berdasarkan tulisan diatas maka dapat dilihat bahwa betapa sangat eratnya
hubungan antara masalah kependudukan dengan lingkungan hidup. Karena lingkungan
hidup merupakan salah satu unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam pembuatan
kebijakan-kebijakan mengenai lingkungan hidup. Oleh sebab kependudukan
Studi Kasus Banjir Di Jakarta Sebagai Dampak Kerusakan Lingkungan Dan Kependudukan 2
5/7/2018 Kelompok - Stukep - Isi - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kelompok-stukep-isi 3/42
menyangkut berbagai aspek seperti tingkat kelahiran, tingkat kematian, penyebaran
pendudukan yang pada akhirnya aspek-aspek tersebut akan berpengaruh terhadap
masalah lingkungan hidup, terutama terhadap ketersediaan lahan permukiman. Maka
dari itu penulis merasa tertarik untuk membahas secara lebih mendalam mengenai
hubungan antara kependudukan dengan lingkungan hidup di dalam makalah ini.
1.2 Tujuan Penulisan
Adapun tujuan penulisan dalam pembuatan makalah ini adalah sebagai
berikut:
1. Mengetahui dan memahami konsep kependudukan yang berdampak pada
lingkungan hidup.
2. Mengetahui dan memahami masalah-masalah lingkungan hidup.
3. Mengetahui serta mencari solusi terhadap masalah-masalah lingkungan
hidup.
4. Memenuhi tugas mata kuliah Studi Kependudukan semester 4 pada jurusan
Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD.
1.3 Rumusan dan Batasan Masalah
Agar pembahasan terfokus dan tidak menyimpang dari permasalahan yang
seharusnya, maka kami merumuskan dan membatasi masalah tersebut dengan
mengacu pada konsep yaitu sebagai berikut:
1. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi lingkungan hidup?
2. Seberapa besar faktor-faktor tersebut mempengaruhi lingkungan hidup?
Studi Kasus Banjir Di Jakarta Sebagai Dampak Kerusakan Lingkungan Dan Kependudukan 3
5/7/2018 Kelompok - Stukep - Isi - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kelompok-stukep-isi 4/42
3. Bagaimana dampak faktor-faktor tersebut terhadap lingkungan hidup?
4. Bagaimana solusinya untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup?
Adapun batasan masalah yang kami rumuskan, lebih terfokus terhadap
perkembangan lingkungan hidup itu sendiri. Seberapa besar peran pemerintah
dalam mengelola serta memprhatikan lingkungan hidup sebelum reformasi dan
pasca reformasi.
1.4 Teknik Pengumpulan Data
Dalam penyusunan makalah ini, penulis menggunakan studi kepustakaan
dalam mengumpulkan data–data yang dibutuhkan, baik itu bersumber dari
literature-literatur tentang lingkungan hidup, maupun dari media-media seperti :
Koran, majalah, dan internet yang ada kaitanya dalam permasalahan lingkungan
hidup ini. Sehingga kami mempunyai standard dan pedoman yang jelas dalam
penyususnan makalah ini.
1.5 Sistematika Penulisan
Agar makalah ini mudah dipahami, kami menyajikan sistematika penulisannya
yaitu sebagai berikut:
Kata Pengantar
Daftar Isi
BAB I PENDAHULUAN
Berisi tentang: latar belakang, tujuan penulisan, rumusan dan batasan masalah,
teknik pengumpulan data, dan sisitematika penulisan.
Studi Kasus Banjir Di Jakarta Sebagai Dampak Kerusakan Lingkungan Dan Kependudukan 4
5/7/2018 Kelompok - Stukep - Isi - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kelompok-stukep-isi 5/42
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Berisi tentang: lingkungan, sosial forestry ( kehutanan sosial ) dan Lingkungan,
penyebab utama kerusakan hutan ( Deforestri ), penduduk dan permukiman,
pertumbuhan penduduk dan urbanisasi pembangunan.
BAB III PEMBAHASAN
Berisi tentang: pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia sebelum reformasi,
pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia era reformasi, pengelolaan
lingkungan hidup di Indonesia saat ini, pengelolaan lingkungan hidup di
Indonesia pasca reformasi dan studi kasus banjir di Jakarta sebagai dampak
kerusakan lingkungan dan kependudukan
BAB IV PENUTUP
Berisi tentang: Kesimpulan dan Saran
DAFTAR PUSTAKA
Studi Kasus Banjir Di Jakarta Sebagai Dampak Kerusakan Lingkungan Dan Kependudukan 5
5/7/2018 Kelompok - Stukep - Isi - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kelompok-stukep-isi 6/42
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Lingkungan
Pengertian mengenai istilah lingkungan juga masih tidak tepat penggunaannya
karena dicampurkan dengan penggunaan Lingkungan Alam dan Lingkungan Hidup.
Lingkungan hidup sendiri harus diperjelas lagi: lingkungan hidupnya siapa?, apakah
lingkungan hidup manusia, lingkungan hidup gajah, lingkungan hidup lumba - lumba,
lingkungan hidup pohon meranti atau lingkungan hidup tanaman padi. Semua
lingkungan hidup tersebut berbeda keadaannya. (1991, Gunarwan Suratmo ).
Pengertian lingkungan yang digunakan di dalam analisis dampak lingkungan
ialah lingkungan hidup. Oleh karena itu pengertian lingkungan hidup dapat diartikan
sebagai segala Sesutu di sekitar suatu objek yang saling mempengaruhi. Lingkungan
hidup disini meliputi lingkungan alam baik hayati maupun non hayati, lingkungan
buatan dan lingkungan sosial.
Di dalam Peratuan Pemerintah No.29 tahun 1986 disebutkan bahwa lingkungan
hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup,
termasuk didalamnya manusia dan perilaku yang mempengaruhi kelangsungan
perikehidupan dan kesejahteraan, serta lingkungan hidup.
Sedangkan lingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidaklah mengenal batas
wilayah baik wilayah Negara maupun wilayah administratif. Akan tetapi, kalau
lingkungan hidup diakitkan dengan pengelolaanya, maka haruslah jelas batas wilayah
wewenang pengelolaan tersebut. Lingkungan hidup Indonesia menurut konsep
Studi Kasus Banjir Di Jakarta Sebagai Dampak Kerusakan Lingkungan Dan Kependudukan 6
5/7/2018 Kelompok - Stukep - Isi - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kelompok-stukep-isi 7/42
kewilayahan merupakan suatu pengertian hukum, sebagaimana dapat disimpulkan dari
prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Prp Thuan 1960 tentang
Perairan Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landasan Kontinen
Indonesia dan Pengumuman Pemerintah Republik Indonesia tanggal 21 maret 1980
tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Dalam pengertian ini, lingkungan hidup
Indonesia tidaklah lain daripada kawasan Nusantara, yang menempati posisi silang
antara dua benua dan dua samudra dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang
memberikan kondisi alamiah dan kedudukan dengan peranan strategis yang tinggi
nilainya, tempat bangsa dan rakyat Indonesia menyelenggarakan kehidupan bernegara
dalam segala aspeknya. ( 1982, Munadjat Danusaputro ).
Lingkungan hidup harus senantiasa dilestariakan, agar selalu terhindar dari
pencemaran yang akan mengakibatkan dampak lingkungan secara permanen. Dampak
lingkungan adalah setiap perubahan yang terjadi dalam lingkungan akibat adanya
aktivitas manusia ( 1991, Gunarwan Suratmo ). Sebagai contoh kita dapat melihat hutan
sebagai paru-paru dunia
2.2 Sosial Forestry ( kehutanan sosial ) dan Lingkungan
Belakangan ini hutan di dunia sedang dalam situasi over eksploitasi dan akan
habis keberadaanya di banyak Negara-negara dunia. Tanah-tanah di daerah yang
mengalami penggundulan sekarang mengalami degradasi serius sebagai akibat dari
meningkatnya penggunaan lahan. Dampak darikerusakan hutan tersebut secara kumulatif
akan mengimbas kepada seluruh wilayah dalam skala nasional.
Biasanya masalah linkungan seperti di gambarkan di atas selalu dibahas di
tingkat makro global perspektif, dan tentu di pelukan suatu kebijakan komprehensif
Studi Kasus Banjir Di Jakarta Sebagai Dampak Kerusakan Lingkungan Dan Kependudukan 7
5/7/2018 Kelompok - Stukep - Isi - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kelompok-stukep-isi 8/42
yang mampu menghubungkan antara tingkat makro dengan tingkat mikro rakyat. Karena
itulah, jalan pemecahan macam-macam problem lingkungan tersebut juga ber gantung
kepada masing-masing pengguna lahan dan praktik-praktik penggunaan lahan dari
penduduk. Hal seperti inilah yang dapat dikaitkan dalam strategi kehutan sosial, sebab
pusat perhatian kegiatan kehutanan sosial sebenarnya pada pengembangan dan adopsi
praktik-praktik kelestarian penggunaan lahan. Jadi menjadi jelas bahwa kegiatan sosial
forestri, agroforestri, dan teknik pengelolaan pohon yang sesuai secara ekologis, akan
mampu membantu melindungi lingkungan.
Deforestasi ( kerusakan hutan ) memberikan konsekuensi dampak lingkungan
kepada kehidupan masyarakat secara langsung. Banyak di antara masyarakat tersebut
mengubah kebiasaan tataguna lahannya untuk mencegah bahaya lingkungan pada masa
yang akan datnag. Jadi, program kehutanan sosial dan kegiatannya harus secara
langsung memperhatikan perlindungan lingkungan. Kehutanan sosial tidak dapat
diisolasi dari perhatian akan hal-hal yang berkaitan dengan aspek sosial secara dengan
lingkungan.
Hubungan seperti yang di gambarkan di atas paling nyata terlihat pada tingkat
usahatani. Ditingkatkannya praktik-praktik dalam suatu hamparan penggunaan lahan
yang meliputi kegiatan penanaman dan pengelolaan pohon dalam system usahatani,
semuanya akan dapat meningkakan kesejahteraan individu petani dan tentu juga
lingkungan. Ada 3 hal mendasar terkait dengan isu kebijakan perencanaan program
sosial forestri, yaitu:
1. bagaimana mengelola hutan alam dan kebun kayu agar mengahasilkan
keluaran untuk masyarakat lokal dan sekaligus melindungi sumber daya
alamnya;
Studi Kasus Banjir Di Jakarta Sebagai Dampak Kerusakan Lingkungan Dan Kependudukan 8
5/7/2018 Kelompok - Stukep - Isi - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kelompok-stukep-isi 9/42
2. bagaimana kehutanan sosial terkait dengan pengelolaan DAS dan
perlindungan; dan
3. bagaimana kehutanan sosial terkait dengan strategi untuk mengurangi proses
kerusakan hutan. ( 2004, San A. Awang ).
2.3 Penyebab Utama Kerusakan Hutan ( Deforestri )
Penyebab utama dari kerusakan hutan adalah : (1) perluasan kegiatan pertanian
pangan, (2) perluasan kegiatan peternakan, (3) meningkatnya permintaan atau tuntutan
untuk hasil-hasil hutan komersial dan non komersial, (4) perluasan areal perkebunan
swasta dan Negara, (5) pembukaan wilayah untuk transmigrasi, dan (6) pembuatan
bendungan.
a) Perluasan Kegiatan Pertanian
Kerusakan hutan pertama kali disebabkan oleh meningkatnya jumlah
penduduk, yang membawa pada kebutuhan perluasan lahan untuk
tanaman dan padang penggembalaan. Proses perusakan hutan tersebut
secara umum dapat digambarkan dalam uraian sebagai berikut. Pertama
kali penduduk menebang dan bekerja di lahan-lahan yang baik dan
produktif. Tertarik dengan keberhasilan ang diraih para famili mereka,
gelombang pemukim baru kemudian dating ke daerah tertentu. Lahan-
lahan tersebut biasanya digunakan beberapa kali oleh komunitas lainnya
sampai memunculkan lahan-lahan marjinal, tidak subur, dan kritis.
Biasanya lahan kritis tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan yang
serius oleh pendatang atau pemukim yang paling akhir. Produksi
Studi Kasus Banjir Di Jakarta Sebagai Dampak Kerusakan Lingkungan Dan Kependudukan 9
5/7/2018 Kelompok - Stukep - Isi - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kelompok-stukep-isi 10/42
pertanian tidak mungkin dilakukan secara lestari di atas lahan
yangmarjinal dan kritis.
b) Meningkatnya Permintaan Hasil Hutan
Pembangunan ekonomi nasional dan perdagangan internasional
merangsang permintaan untuk hasil-hasil hutan. Pemanenan kayu untuk
memenuhi permintaan tersebut dapat membawa semakin meningkatnya
kerusakan hutan. Walaupun penggunaan kayu bulat industri masih
relative terbatas di Negara berkembang, lebih dari 4, 4 juta hektar hutan
tropis ditebang setiap tahun untuk menyuplai industri hutan local dan
untuk memproduksi kayu gergajian dan kayu vinir untuk ekspor ke
Negara-negara kaya sebagai konsumen kayu dari Negara tropis.
c) Meningkatnya Permintaan Pakan Ternak dan Areal Penggembalaan
Di Negara-negara tropis basah yang cukup curah hujannya, pemenuhan
kebutuhan pakan ternak dari rumput-rumputan hamper tidak bermasalah.
Tetapi di daerah yang beriklim semi-arid dan kering, persoalan
pemenuhan kebutuhan pakan ternak dari rumput menjadi masalah, sebab
rumput tidak dapat bertahan hidup pada musim kemarau panjang
hanyalah fodder (daun-daunan dari tanaman keras). Fodder sangat
diperlukan oleh masyarakat yang memiliki ternak di Negara-negara
afrika. Pembangunan hutan atau pembukaan hutan untuk kepentingan
penggembalaan komersial merupakan penyebab utama kerusakan hutan di
banyak Negara-negara Amerika latin. Proses terjadinya ‘tragedy of the
common’ juga di sebabkan karena kegiatan pembukaan hutan oleh
Studi Kasus Banjir Di Jakarta Sebagai Dampak Kerusakan Lingkungan Dan Kependudukan 10
5/7/2018 Kelompok - Stukep - Isi - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kelompok-stukep-isi 11/42
pemilik ternak yang mengambil rumput-rumput untuk pakan ternak dan
kayunya untuk di buat arang. ( 2004, San A. Awang ).
2.4 Pembangunan
Pembangunan merupakan upaya sadar untuk mengelola dan memanfaatkan
sumber daya guna meningkatkan mutu kehidupan rakyat. Menurut E. Gumbira Said,
Pembangunan adalah kegiatan-kegiatan pengerahan dana, daya, dan usaha, menuju
arah kehidupan bangsa yang lebih baik. Pembangunan pada umumnya memerlukan
usaha mengintensifkan produksi, yang selama ini diperoleh melaui penggunaan
teknologi. Adapun dampak dari pembangunan sangatlah bisa terjadi, dan hal ini pun
sudah terjadi pada umumnya yang mengakibatkan kerusakan pada alam dan lingkungan
kita. Masalah lingkungan menurut Partoatmodjo (1981) sudah cukup serius, dengan
tanda-tanda semakin sering dan meluasnya kejadian banjir di musim hujan ; kegagalan
panen dan timbulnya kelaparan akibat kekeringan di musim kemarau ; lebih sering
meluasnya wabah muntaber ; semakin sering terjadinya serangan hama tanaman pangan,
seperti wereng dan tikus ; meningkatnya pencemaran oleh limbah industri ; dan
peningkatan pengendapan luimpur di sungai dan waduk akibat meningkatnya erosi
tanah.
Dampak pembangunan dapat terjadi pada manusia dan juga pada alam tempat
manusia hidup. Terdapat empat buah dampak pembangunan yang sangat menonjol pada
manusia. Dampak yang pertama adalah terjadinya sikap hidup yang semakin bercorak
individualisme yang ekstrim dan terjadinya isolasi individu ; dampak kedua terjadinya
keretakan prinsip-prinsip kekeluargaan ; kegita, hilangnya nilai-nilai hidup rohaniah
yang mempertinggi nilai mutuh hidup ; dan yang terakhir adanya penggunaan kelebihan
harta dan waktu luang yang tidak wajar, sehingga menimbulkan jurang sosial dan
Studi Kasus Banjir Di Jakarta Sebagai Dampak Kerusakan Lingkungan Dan Kependudukan 11
5/7/2018 Kelompok - Stukep - Isi - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kelompok-stukep-isi 12/42
kriminalitas. Dekadensi moral dan erosi nilai hidup agamis juga seringkali menandai
dampak pembangunan.
2.5 Pertumbuhan Penduduk dan Urbanisasi
Seperti diketahui bahwa penggunaan tanah sangat menentukan, sebagaimana
sarana pembangunan dan fasilitas ekonomi yang dominant sekali lebih-lebih di
Indonesia yang termasuk Negara agraris. Untuk itu perlu diperhatikan kelestariannya
pengendalian dan pemakaian tanah sesuai tata guna tanah yang telah ditentukan secara
planalogi untuk maengarahkan serta mengatur pertumbuhan dan perkembangan kota
secar mantap.
Untuk menghindari penyalah-gunaan tanah, diperlukan daya usaha dan daya
guna ke arah sebagai berikut :
1. pengawasan dan pemberian pengertian/kesadaran masyarakat untuk
mematuhi ketetapan planologi sebagai rencana yang telah ditetapkan
terhadap tanah-tanah perkotaan dan tanah sekitarnya.
2. mengamankan dengan usaha pencegahan terhadap pelaksanaan cara-cara
spekulasi tanah, sebab akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar
bagi pemerintahan dengan cara pembebasan atau meningkatnya nilai dan
harga tanah.
3. melaksanakan tindakan penertiban secara tepat dan cepat bagi tanah-tanah
yang ditempati tanpa izin yang berhak, demikian pula pembangunan di
atas tanah yang tidak sesuai dengan tata guna dan tepat guna daripada
tanah itu sendiri.
Studi Kasus Banjir Di Jakarta Sebagai Dampak Kerusakan Lingkungan Dan Kependudukan 12
5/7/2018 Kelompok - Stukep - Isi - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kelompok-stukep-isi 13/42
Namun demikian tujuan tersebut di atas tidak akan mudah berhasil dicapai
apabila tidak diimbangi dengan adanya kesadaran sosial masyarakat yang tinggi dan tata
cara didalam pengendalian jumlah/membatasi kepadatan penduduk di dalam kota serta
menciptakan tata ekonomi masyarakat yang sesuai dengan tujuan daripada bangsa
Indonesia yaitu untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur atau dengan istilah
bahasa jawa “ Gemah ripah loh jinawi tata tentre kerja raharja”.
Berhubungan dengan perubahan-perubahan dalam struktur sosial yang
disebabkan oleh revolusi industri dan urbanisasi, maka banyak manusia kini hidup di
kota-kota yang makin lama makin besar. Masalah kelebihan penduduk mempercepat
proses ini sehingga masalah-masalah yang disebabkan karena manusia hidup disebidang
tanah kecil dan harus berusaha untuk berbagi tempat yang kian lama kian memadat.
(Cholil Mansyur ).
2.6 Penduduk dan Permukiman
Kelestarian sumber-sumber alam tidak saja terancam oleh langkah-langkah yang
kurang bijaksana, melainkan juga oleh gejala pertumbuhan penduduk yang amat pesat
sehingga dibeberapa tempat telah melampaui daya dukung lingkungannya. Untuk
menghindari proses perusakan lebih lanjut dan untuk rehabilitasi sumber alam yang
rusak, keseimbangan antara daya dukung lingkungan dan jumlah penduduk harus
dikembangkan. Dalam Repelita II pemecahan masalah ini terutama dilakukan melalui
peningkatan pelaksanaan program keluarga berencana, meningkatkan kegiatan
transmigrasi dan berbagai usaha pembangunan lainnya.
Oleh karena berhasilnya prohram keluarga berencana mempunyai hubungan erat
dengan keadaan kesehatan masyarakat maka dalam Repelita II usaha-usaha untuk
Studi Kasus Banjir Di Jakarta Sebagai Dampak Kerusakan Lingkungan Dan Kependudukan 13
5/7/2018 Kelompok - Stukep - Isi - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kelompok-stukep-isi 14/42
memberantas penyakit-penyakit menular dan peningkatan pelayanan kesehatan rakyat
akan lebih ditingkatkan. Dalam pelaksanaan pembangunan di bidang kesehatan sekaligus
tersimpul pula tujuan-tujuan pembinaan kesehatan lingkungan sehingga turut membantu
tercapainya antara manusia dan lingkungannya yang sehat secara lebih serasi dan efektif.
Dalam rangka ini pembinaan pemukiman yaitu pemusatan-pemusatan kegiatan
dan tempat tinggal manusia, akan mendapat perhatian dalam pengelolaan lingkungan
hidup. Ikhtiar pembangunan akan diarahkansedemikian rupa sehingga tetap menjaga
agar keadaan pemukiman manusia tidak menjadi semakin buruk, bahkan membuat
mutunya terus-menerus bertambah baik. Masalah yang dihadapi adalah bahwa keadaan
lingkungan pemukiman cenderung untuk memburuk karena pertumbuhan penduduk
yang lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan penambahan fsasilitas-fasilitas
pelayanan umum untuk mengimbanginya. Masalah pemukiman ini dihadapi dalam
situasi dan skala yang berlain-lainan di daerah perkotaan dan di daerah pedesaan,
sehingga pada dasarnya pembinaan pemukuman dan lingkungan hidup dapat dibedakan
dalam tiga masalah pokok yaitu :
1. Masalah penduduk dan pemukiman.
2. Masalah pembinaan pemukiman di daerah perkotaan.
3. Masalah pembinaan pemukiman di daerah pedesaan.
Usaha pemecahan masalah penduduk dan pemukiman dalam Repelita II
mencakup empat bidang yaitu :
1. Usaha untuk mengurangi kecepatan pertambahan penduduk secara
alamiah dengan program keluarga berencana dan kebijaksanaan
kependudukan yang menyeluruh.
Studi Kasus Banjir Di Jakarta Sebagai Dampak Kerusakan Lingkungan Dan Kependudukan 14
5/7/2018 Kelompok - Stukep - Isi - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kelompok-stukep-isi 15/42
2. Usaha untuk mewujudkan penyebaran penduduk yang lebih merata
setara pulau jawa dan daerah-daerah di luar Jawa melalui program
transmigrasi dan penyebaran kegiatan-kegiatan pembangunan yang
lebih merata di daerah-daerah.
3. Usaha untuk mengurangi arus perpindahan penduduk dari desa ke
kota-kota dan dari kota-kota kecil ke kota-kota besar melalui
penciptaan pusat-pusat perkembangan baru di kota-kota berukuran
sedang dan kecil serta pembangunan masyarakat desa.
4. Usaha untuk mengorganisir penduduk yang tinggalnya di daerah-
daerah terpencil jauh dari pusat-pusat kegiatan yang ada dengan
program pemukiman penduduk, untuk mempermudah pembangunan
fasilitas pelayanan-pelayan umum dan pembinaan serta peningkatan
taraf kebudayaanya.
Pembinaan pemukiman di daerah perkotaan ditunjukan kepada usaha-usaha dan
kegiatan sebagai berikut :
1. Usaha untuk memperbaiki lingkungan perumahan di daerah perkotaan
melalui program perbaikan kampong dan pembangunan rumah murah.
Kesemuanya ini terutama ditunjukan untuk golongan penduduk yang
berpenghasilan rendah.
2. Usaha pembangunan pelbagai fasilitas pelayanan umum kota, yaitu
fasilitas kesehatan lingkungan, seperti air minum, saluran pembuangan
air/kotoran, pembuangan sampah dan sebagainya. Demikian pula fasilitas
pelayanan sisial seperti sekolah-sekolah, poliklinik, tempat bermain
kanak-kanak, tempat-tempat rekreasi, pusat-pusat kegiatan pemuda dan
Studi Kasus Banjir Di Jakarta Sebagai Dampak Kerusakan Lingkungan Dan Kependudukan 15
5/7/2018 Kelompok - Stukep - Isi - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kelompok-stukep-isi 16/42
penerangan listrik. Melalui langkah-langkah tersebut diharapkan dapat
dicegah berjangkitnya bermacam-macam penyakit dan timbulnya
masalah-masalah sosial lainnya, seperti kriminalitas, penyalah guanaan
narkotika dan sebagainya.
3. Usaha pencegahan pencemaran udara dan air yang diakibatkan antara lain
oleh pertumbuhan industri-industri, melalui usaha perencanaan lokasi
industri. Usaha lain adalah mengembangkan standar-standar dan
peraturan-peraturan untuk mengendalikan kualitas lingkungan
pemukuman di daerah perkotaan.
4. Usaha pengaturan jaringan pengangkutan yang lebih baik di kota untuk
mengimbangi bertambahnya kendaraan bermotor dan maki padatnya lalu-
lintas. Dengan demikian terjamin kelancaran penyelenggaraan fungsi kota
dan dapat dihindari pula gangguan-ganguan, seperti kebisingan suara,
kecelakaan dan sebagainya.
5. Pengaturan tata guna tanah yang lebih baik dalam kota, sehingga segala
fungsi-fugsi kota seperti daerah tempat tinggal, daerah industri, daerah
pusat kegiatan ( pertokoan, perdagangan, pusat-pusat hiburan dan
sebagainya ), daerah resapan hujan, tempat-tempat rekreasi dan
sebagainya mendapatkan tempat dan berlaku secara layak serta dalam
keserasian satu sama lain. Hal ini dilakukan melalui usaha perencanaan
tata kota dan penetapan kebijaksanaan tanah perkotaan yang mengatur
penguasaan dan peruntukan tanah dalam kota.
Studi Kasus Banjir Di Jakarta Sebagai Dampak Kerusakan Lingkungan Dan Kependudukan 16
5/7/2018 Kelompok - Stukep - Isi - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kelompok-stukep-isi 17/42
6. Usaha pembinaan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan
pentingnya pengikutsertaan dalam membina keadaan lingkungan
pemukuman yang lebih baik.
Pembinaan pemukiman di daerah pedesaan di titik beratkan pada usaha-usaha
pembimbingan dan penyuluhan dengan memanfaatkan potensi swadaya masyarakat
untuk meningkatkan kualitas lingkingan pemukuman, serta dengan memperhatiakan
adapt, tradisi dan pandangan hidup penduduk di pedesaan. Antara lain hal ini dilakukan
untuk memperbaiki kondisi perumahan desa dan membina kesehatan lingkugan desa.
Usaha ini dikaitkan dengan program pembinaan masyarakat desa. Selanjutnya,
mengingat ertatnya hubungan daerah pedesaan dengan alam, diusahakan pembinaan
kesadaran dan pengetahuan masyarakat desa untuk ikut serta dalam pengelolaan sumber-
sumber alam dan lingkungan hidup agar dapat dijamin kelestarian dan pemanfaatan yang
sebaik-baiknya dari sumber-sumber alam tersebut. Dengan demikian masyarakat di
daerah pedesaan akan merupakan penjaga dan pencegah kerusakan-kerusakan terhadap
sumber-sumber alam pada umumnya.( 1982, Munadjat Danusaputro ).
Studi Kasus Banjir Di Jakarta Sebagai Dampak Kerusakan Lingkungan Dan Kependudukan 17
5/7/2018 Kelompok - Stukep - Isi - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kelompok-stukep-isi 18/42
BAB III
PEMBAHASAN
Lingkungan hidup Indonesia merupakan karunia yang diberikan oleh Tuhan
Yang Maha Esa kepada bangsa dan rakyat Indonesia sebagai wadah dan ruang hidupnya.
Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu kehidupan rakyatnya
Bangsa Indonesia mulai mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam melalui
kegiatan pembangunan. Dalam hal itu, di satu sisi ketersediaan sumber daya alam sangat
terbatas sedangkan permintaan akan sumber daya alam tersebut semakin meningkat
sebagai akibat bertambahnya jumlah penduduk. Pertambahan jumlah penduduk yang
tinggi menyebabkan meningkatnya tekanan terhadap daya dukung lingkungan,
sedangkan daya dukung lingkungan ditingkatkan untuk menaikan mutu kehidupan dan
kesejahteraan rakyat.
Berhubung dengan itu sumber daya alam harus digunakan secara rasional.
Pelaksanaan pembangunan perlu diusahakn agar tidak merusak tata lingkungan hidup
manusia, dilakukan dengan kebijaksanaan terpadu dan menyeluruh serta
memperthitungkan kebutuhan generasi yang akan dating. Kegiatan pembangunan akan
selalu mengakibatkan timbulnya perubahan terhadap lingkungan hidup, yang
pengaruhnya akan menjalar ke seluruh jaringan system kehidupan. Dampak kegiatan
pembangunan terhadap lingkungan hidup harus selalu diperhitungkan, ada dampaknya
yang negative dapat dicegah atau setidak-tidaknya ditekan seminimal mungkin.
Timbulnya dampak negative terhadap lingkungan hidup berarti timbulnya beban sosial
Studi Kasus Banjir Di Jakarta Sebagai Dampak Kerusakan Lingkungan Dan Kependudukan 18
5/7/2018 Kelompok - Stukep - Isi - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kelompok-stukep-isi 19/42
bagi masyarakat, yang akhirnya akan merupakan beban pemerintah juga untuk
memperbaiki keadaan.
Sehingga penggunaan sumber daya untuk kepentingan manusia yang dilakukan
semena-mena akan mengakibatkan penurunan untuk lingkungan hidup, yang pada
gilirannya akan menimbulkan akibat negative terhadap kehidupan itu sendiri. Oleh
karena itu kebijaksanaan pembangunan harus dilakukan serasi dan terpadu dengan
pengelolaan lingkungan hidup. Dengan perkataan lain kegiatan pembangunan yang
dilaksanakan untuk menigkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat haruslah
berwawasan pelestarian keserasian dan keseimbangan lingkungan hidup.
Dalam rangka menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup, sangat
diperlukan fungsi pemerintah sebagai regulator untuk mengatur, mengelola dan
mengontrol pengelolaan sumber daya alam yang ada. Sebagai sebuah Negara yang
memiliki sumber daya alam yang melimpah, Indonesia telah mengembangkan
pengelolaan sumber daya alam melalui peraturan perundang-undangan baik sebelum
maupun sesudah era reformasi.
3.1 Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia Sebelum Reformasi
Periode ini menandai daya tanggap dan cikal bakal bangkitnya kesadaran
lingkungan Indonesia menyongsong konferensi Lingkungan Hidup Sedunia I di
Stockholm, Swedia pada bulan Juni 1972, ketika pembangunan nasional memasuki
Pelita Pertama (1969-1974), Indonesia belum mengenal lembaga khusus yang
menangani masalah lingkungan hidup. Dengan demikian perhatian terhadap masalah
mulai nampak sebagaimana terlihat pada peraturan perundangan yang disusun beserta
kebijaksanaan dan program sektoral yang dihasilkan selama periode tersebut.
Studi Kasus Banjir Di Jakarta Sebagai Dampak Kerusakan Lingkungan Dan Kependudukan 19
5/7/2018 Kelompok - Stukep - Isi - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kelompok-stukep-isi 20/42
Peraturan perundangan itu sudah memuat ketentuan yang mengatur pemanfaatan
sumber daya alam secara lestari dengan mempertimbangkan aspek konservasinya. Selain
itu konsepsi serta kebijaksanaan pengembangan wilayah yang dianut sektor juga sudah
memasukan pertimbangan lingkungan. Akan tetapi pendekatan yang dilakukan masih
bersifat sektoral dengan perhatian terhadap aspek pengelolaan lingkungan yang masih
belum memadai.
Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Sedunia yang diselenggarakan pada
bulan Juni 1972 di Stockholm, Swedia, dapat dianggap sebagai pengejawantahan
kesadaran masyarakat internasional akan pentingnya kerja sama penanganan masalah
lingkungan hidup dan sekaligus menjadi titik awal pertemuan berikutnya yang
membicarakan masalah pembangunan dan lingkungan hidup. Konferensi Stockholm
dengan motto Hanya Satu Bumi itu menghasilkan deklarasi dan rekomendasi yang dapat
dikelompokkan menjadi lima bidang utama yaitu permukiman, pengelolaan sumber
daya alam, pencemaran, pendidikan dan pembangunan.
Deklarasi Stockholm menyerukan perlunya komitmen, pandangan dan prinsip
bersama bangsa-bangsa di dunia untuk melindungi dan meningkatkan kualitas
lingkungan hidup umat manusia. Konsep lingkungan hidup manusia yang diperkenalkan
menekankan perlunya langkah-langkah pengendalian laju pertumbuhan penduduk,
menghapuskan kemiskinan dan menghilangkan kelaparan yang diderita sebagian besar
manusia di negara berkembang. Konferensi Stockholm mulai berupaya melibatkan
seluruh pemerintah di dunia dalam proses penilaian dan perencanaan lingkungan hidup,
mempersatukan pendapat dan kepedulian negara maju dan berkembang bagi
penyelamatan bumi, menggalakkan partisipasi masyarakat serta mengembangkan
pembangunan dengan pertimbangan lingkungan.
Studi Kasus Banjir Di Jakarta Sebagai Dampak Kerusakan Lingkungan Dan Kependudukan 20
5/7/2018 Kelompok - Stukep - Isi - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kelompok-stukep-isi 21/42
Sehubungan dengan hal tersebut, Konferensi Stockholm mengkaji ulang pola
pembangunan konvensional yang selama ini cenderung merusak bumi yang berkaitan
erat dengan masalah kemiskinan, tingkat pertumbuhan ekonomi, tekanan
kependudukan di negara berkembang, pola konsumsi yang berlebihan di negara maju,
serta ketimpangan tata ekonomi internasional. Indonesia hadir sebagai peserta konferensi
tersebut dan turut menandatangani kesepakatan untuk memperhatikan segi-segi
lingkungan dalam pembangunan.
Sebagai tindak lanjutnya, berdasarkan Keppres No. 16 Tahun 1972 Indonesia
membentuk panitia interdepartemental yang disebut dengan Panitia Perumus dan
Rencana Kerja Bagi Pemerintah di Bidang Lingkungan Hidup guna merumuskan dan
mengembangkan rencana kerja di bidang lingkungan hidup. Panitia yang diketuai oleh
Prof. Dr. Emil Salim selaku Men-Pan/Wakil Ketua Bappenas tersebut berhasil
merumuskan program kebijaksanaan lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam
Butir 10 Bab II GBHN 1973-1978 dan Bab 4 Repelita II. Keberadaan lembaga yang
khusus mengelola lingkungan hidup dirasakan mendesak agar pelaksanaan pengelolaan
lingkungan hidup baik di tingkat pusat maupun di daerah lebih terjamin.
Tiga tahun kemudian, Presiden mengeluarkan Keppres No. 27 Tahun 1975.
Keppres ini merupakan dasar pembentukan Panitia Inventarisasi dan Evaluasi Kekayaan
Alam dengan tugas pokoknya adalah menelaah secara nasional pola-pola permintaan dan
persediaan serta perkembangan teknologi, baik di masa kini maupun di masa mendatang
serta implikasi sosial, ekonomi, ekologi dan politis dari pola-pola tersebut.
Dalam periode ini telah dilakukan persiapan penyusunan perangkat perundangan
dan kelembagaan yang menangani pengelolaan lingkungan hidup. Penyusunan RUU
Lingkungan Hidup telah dimulai pada tahun 1976 disertai persiapan pembentukan
Studi Kasus Banjir Di Jakarta Sebagai Dampak Kerusakan Lingkungan Dan Kependudukan 21
5/7/2018 Kelompok - Stukep - Isi - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kelompok-stukep-isi 22/42
kelompok kerja hukum dan aparatur dalam pengelolaan sumberdaya alam dan
lingkungan hidup. Pada periode ini beberapa peraturan perundangan yang terkait dengan
lingkungan dihasilkan oleh berbagai instansi sektoral.
Di sejumlah perguruan tinggi, perhatian terhadap lingkungan hidup juga mulai
berkembang antara lain dengan dibentuknya lembaga yang bergerak di bidang penelitian
masalah lingkungan, yakni Pusat Studi dan Pengelolaan Lingkungan IPB dan Pusat
Studi Lingkungan ITB. Pengelolaan lingkungan hidup pada periode ini masih berupa
langkah awal pemantapan kemauan politik sebagai persiapan untuk mewujudkan
gagasan-gagasan dari Konferensi Stockholm tersebut. Belum adanya lembaga khusus
serta perangkat peraturan perundangan yang menangani masalah lingkungan secara
komprehensif merupakan kendala yang perlu penanganan segera pada waktu itu.
Di dalam UU No. 4 Tahun 1982 antara lain menggariskan bahwa manusia dan
perilakunya merupakan komponen lingkungan hidup. Karena itu, perlu adanya
perpaduan antara aspek kependudukan ke dalam pengelolaan lingkungan hidup. Untuk
itu, berdasarkan Keppres No. 25 Tahun 1983 tentang Kedudukan, Tugas Pokok,
Fungsi dan Tata Kerja Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup,
dibentuklah Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup (Men-KLH)
dengan menterinya adalah Prof. Dr. Emil Salim. Pada periode KLH ini, telah ditetapkan
Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1986 tentang AMDAL yang merupakan pedoman
pelaksanaan suatu proyek pembangunan. Setiap proyek yang diperkirakan memiliki
dampak penting diharuskan melakukan studi analsis mengenai dampak lingkungan.
Sementara itu, kegiatan pembangunan yang makin pesat disertai makin meningkatnya
dampak terhadap lingkungan menuntut dibentuknya sebuah badan yang lebih bersifat
operasional.
Studi Kasus Banjir Di Jakarta Sebagai Dampak Kerusakan Lingkungan Dan Kependudukan 22
5/7/2018 Kelompok - Stukep - Isi - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kelompok-stukep-isi 23/42
Pada periode ini pula, seperangkat peraturan perundangan sebagai pelaksanaan
lebih lanjut dari UU No. 4 Tahun 1982 telah dihasilkan termasuk keputusan-keputusan
yang dikeluarkan oleh berbagai departemen yang berupa Pedoman dan Petunjuk Teknis.
Ketika Kabinet Pembangunan IV berakhir dan memasuki Kabinet Pembangunan V,
status Men-KLH tetap dipertahankan, dan Prof. Dr. Emil Salim diangkat kembali
menjadi menterinya. Dalam Periode KLH 1988-1993 ini yang nampak gencar dilakukan
adalah pemasyarakatan pembangunan berkelanjutan dan seluruh bidang kegiatan
kependudukan dan lingkungan hidup pada periode tersebut ditujukan untuk menopang
pembangunan berkelanjutan ini juga berkaitan dengan penyelenggaraan Konferensi PBB
tentang Lingkungan Hidup dan Pengembangan atau yang lebih popular dengan sebutan
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janeiro pada bulan Juni 1992.
Hasil-hasil dari konferensi ini sangat menekankan perlunya konsep pembangunan
berkelanjutan untuk menjamin pemanfaatan sumber daya alam tidak hanya untuk
pembangunan di masa sekarang, melainkan juga untuk generasi yang akan datang. Di
dalam periode ini pula, muncul gagasan bahwa kependudukan dan lingkungan hidup
merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Perubahan di bidang
kependudukan sangat berpengaruh dalam bidang lingkungan hidup. Demikian pula
sebaliknya, lingkungan dituntut untuk selalu memiliki daya dukung bagi kehidupan.
Karena itu, kebijaksaan yang dikembangkan dalam bidang kependudukan berbeda
dengan periode sebelumnya.
Masalah kependudukan tidak hanya dilihat dari segi demografi semata-mata
(seperti: fertilitas, mortalitas dan migrasi) melainkan lebih menekankan pada unsur
kualitas. Penduduk yang banyak tidak selamanya dapat dianggap sebagai beban. Kalau
berkualitas, mereka dapat dijadikan modal pembangunan. Dalam kebijaksanaan
Studi Kasus Banjir Di Jakarta Sebagai Dampak Kerusakan Lingkungan Dan Kependudukan 23
5/7/2018 Kelompok - Stukep - Isi - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kelompok-stukep-isi 24/42
tersebut, dijelaskan pula bahwa masalah kependudukan dipengaruhi pula oleh factor
lingkungan hidup. Karena itu pengelolaan lingkungan hidup dilakukan sedemikian rupa
sehingga daya dukungnya dapat dipertahankan baik melalui pengaturan tata ruang,
penerapan AMDAL. Rahabilitasi lingkungan seperti Program Kali Bersih (PROKASIH),
maupun pemanfaatan keanekaragaman hayati. Penegakan hukum mulai dikembangkan
dalam periode ini, terutama sejak Pelita V, dengan mulai dirintisnya kerjasama dengan
Kepolisian dan Kejaksaan Agung. Kasus-kasus penindakan terhadap industri yang
mencemari lingkungan sudah banyak dilakukan terutama yang berkaitan dengan
pelaksaaan PROKASIH.
Produk hukum penting yang dihasilkan selama periode KLH 1988-1993 ini
antara lain di bidang kependudukan, RUU Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga Sejahtera telah disahkan DPR pada 21 Maret 1992, yang
kemudian diundangkan menjadi UU No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera pada tanggal 6 April 1992.
Sedangkan di bidang lingkungan hidup, telah dikeluarkan PP No. 20 Tahun 1990
tentang Baku Mutu Lingkungan dan disetujuinya RUU Penataan Ruang di DPR. Men-
KLH juga mengeluarkan Keputusan Menteri No. 03 Tahun 1991 tentang Baku Mutu
Limbah Cair. Seperti periode sebelumnya, berbagai kelemahan masih dihadapi baik
dalam hal kebijaksanaan, kelembagaan dan peraturan perundangan, sumber daya
manusia maupun pendanaan. Hal ini bukan dikarenakan kegagalan pembangunan di
sektor lingkungan hidup ini, melainkan cenderung disebabkan karena semakin luas,
intensif dan kompleksnya permasalahan lingkungan yang dihadapi bersamaan dengan
makin pesatnya kegiatan pembangunan selama periode dasawarsa KLH tersebut.
Studi Kasus Banjir Di Jakarta Sebagai Dampak Kerusakan Lingkungan Dan Kependudukan 24
5/7/2018 Kelompok - Stukep - Isi - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kelompok-stukep-isi 25/42
Kemudian berdasarkan Keppres No. 23 Tahun 1990 dibentuk Badan
Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) yang bertugas melaksanakan pemantauan
dan pengendalian kegiatan-kegiatan pembangunan yang berdampak penting terhadap
lingkungan hidup. Pusat Studi Kependudukan (PSK) dan PSL ditumbuhkembangkan
bukan hanya di perguruan tinggi negeri, tetapi juga di perguruan tinggi swasta. Saat itu
tercatat 35 PSK dan 67 PSL yang tersebar di berbagai perguruan tinggi di seluruh tanah
air. Keberadaan PSK dan PSL di setiap provinsi diharapkan akan dapat membantu
pemerintah daerah dalam menangani persoalan lingkungan di daerahnya sesuai dengan
karakteristik sosial, ekonomi, budaya dan biogeofisik setempat.
Keragaman ini juga akan memperkaya khazanah bagi pengelola lingkungan di
tingkat pusat yang pada gilirannya berguna dalam pengembangan kebijaksanaan nasional
pengelolaan lingkungan hidup. Pengembangan kelembagaan disertai upaya peningkatan
kualitas sumber daya manusia dilakukan melalui jalur pendidikan, khususnya
pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup, kursus-kursus dan pelatihan serta
pengembanan sistem dan penyebaran informasi kependudukan dan lingkungan hidup.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia ini tidak hanya terbatas pada aparat lembaga
pemikir dan pengelola lingkungan, melainkan juga kepada aparat pendidik bahkan LSM
serta masyarakat luas secara menyeluruh.
3.2 Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia Era Reformasi
Reformasi membawa perubahan secara dramatis dalam sistem politik dan
ketatanegaraan di Indonesia, sejalan dengan itu, terjadi perubahan dalam sistem
kepemerintahan. Namun demikian, masalah lingkungan yang dihadapi masih berkisar
pada sumber daya alam, populasi dan kerjasama regional/internasional.
Studi Kasus Banjir Di Jakarta Sebagai Dampak Kerusakan Lingkungan Dan Kependudukan 25
5/7/2018 Kelompok - Stukep - Isi - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kelompok-stukep-isi 26/42
Jumlah penduduk yang meningkat memberikan tekanan yang lebih besar kepada sumber
alam, salah satu dampaknya adalah kondisi kritis sumber daya air khususnya di pulau
Jawa. Hutan semakin menurun kualitas dan kuantitasnya akibat over exploitation dan
pembakaran. Menyusutnya sumber daya hutan diikuti pula dengan menurunnya
keanekaragaman hayati, hal yang sama juga terjadi di lingkungan pesisir dan laut.
Kondisi ini diperburuk lagi dengan menurunnya kualitas udara akibat merebaknya
industrialisasi dan perlakuan yang tidak ramah kepada atmosfer seperti semakin
banyaknya polusi yang berasal dari kendaraan bermotor.
Sementara itu, aktifitas manusia menghasilkan limbah domestik, dan masalah
ini mulai merambah perdesaan. Kepadatan perkotaan turut pula meningkatkan beban
pencemaran pada lingkungan, dampak lain dari kepadatan kota adalah alih fungsi lahan
dari pertanian menjadi permukiman dan industri. Ledakan jumlah penduduk
memunculkan kelas masyarakat miskin, yang diikuti dengan merebaknya permukiman
kumuh, masalah kesehatan, gelandangan, kriminalitas, dan berbagai masalah sosial
lainnya. Sementara itu, seiring dengan modernisasi, terjadi pergeseran nilai yang
bersifat tradisional agraris menuju masyarakat era indusrti yang antara lain ditandai
dengan perubahan pranata sosial, perubahan nilai-nilai sosial. Perpindahan penduduk
dari desa ke kota mengakibatkan turunnya ketahanan ekologis perdesaan dan menaikkan
tingkat kerentanan kota. Berbagai masalah sosial di atas berdampak pada melemahnya
kontrol sosial, dan cenderung diikuti timbulnya masalah sosial psikologi dalam
masyarakat. Sementara itu, keanekaragaman kelompok dan ketimpangan ekonomi
semakin mempertinggi persaingan dan konflik kepentingan.
Berkenaan dengan itu, maka sasaran pembangunan lingkungan diarahkan pada:
(i) peningkatan pengenalan jumlah dan mutu sumber daya alam serta jasa lingkungan
Studi Kasus Banjir Di Jakarta Sebagai Dampak Kerusakan Lingkungan Dan Kependudukan 26
5/7/2018 Kelompok - Stukep - Isi - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kelompok-stukep-isi 27/42
yang tersedia, (ii) pemeliharaan kawasan konservasi, (iii) peningkatan sistem
pengelolaan lingkungan, (v) pengendalian pencemaran, terutama pada daerah padat
penduduk dan pembangunan, (v) pengendalian kerusakan pantai, dan (vi) peningkatan
usaha rehabilitasi lahan kritis. Memperhatikan sasaran tersebut, maka kebijakan
lingkungan diarahkan pada 6 program pokok, yaitu: (i) inventarisasi dan evaluasi
sumber daya alam dan lingkungan hidup, (ii) penyelamatan hutan, tanah dan air, (iii)
pembinaan dan pengelolaan lingkungan hidup, (iv) pengendalian pencemaran
lingkungan hidup,, (vi) rehabilitasi lahan kritis, dan (vi) pembinaan daerah pantai.
Periode reformasi ini relatif terjadi dalam kurun waktu yang sangat pendek
(1998-1999) dan Kementerian Lingkungan Hidup mengalami dua periode
kepemimpinan, yaitu: Prof. Dr. Juwono Sudarsono (1998), dan dr. Panangian Siregar
(1998-1999).
3.3 Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia Pasca Reformasi
Demi mengejar perolehan devisa negara baik pada tingkat pusat maupun daerah,
pada era ini pemanfaatan sumber daya alam cenderung kurang memperhatikan kaidah-
kaidah pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan. Pemanfaatan
sumberdaya alam berorientasi pada kepentingan jangka pendek sehingga kurang dan
tidak efisien. Di lain pihak, adanya urgensi pemulihan ekonomi cenderung menjadi
sumber permasalahan.
Pada awal era ini teridentifikasi bahwa penyebab kerusakan lingkungan
bersumber dari: (i) lemahnya penguatan dan dukungan politik untuk pelestarian
lingkungan dalam proses pengambilan keputusan, (ii) rendahnya sanksi yang dijatuhkan
kepada para pelanggar peraturan di bidang lingkungan, dan (iii) kemiskinan. Sebaran
Studi Kasus Banjir Di Jakarta Sebagai Dampak Kerusakan Lingkungan Dan Kependudukan 27
5/7/2018 Kelompok - Stukep - Isi - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kelompok-stukep-isi 28/42
dampaknya masih terpusat pada perusakan hutan dan lahan, pencemaran air, urbanisasi,
perusakan & pencemaran laut & pantai, dan imbas dari lingkungan global.
Otonomi daerah telah merubah berbagai kewenangan bidang lingkungan yang
terbagi menjadi lebih besar di kabupaten/kota dibandingkan di tingkat nasional/provinsi.
Pemerintah pusat tidak lagi menjadi pelaksana, tetapi sebagai penyusun kebijakan
makro dan penetapan berbagai norma, standar, kriteria dan prosedur dalam pengelolaan
lingkungan hidup. Mengantisipasi berbagai implikasi penerapan otonomi daerah pada
pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, langkah-langkah yang diambil
Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup di antaranya adalah melakukan konsultasi
dengan sektor, daerah dan para mitra lingkungan untuk mensinergikan kewenangan,
mempertegas kembali komitmen penguatan lembaga lingkungan daerah, memperkuat
kapasitas lembaga lingkungan di daerah, dan pengembangan berbagai program strategis
seperti: Bumi Lestari, Prokasih, Adipura, Langit Biru, dan lain-lainnya.
Secara internal, langkah-langkah strategis yang diambil Kantor Menteri Negara
Lingkungan Hidup pada masa kepemimpinan Dr. Alexander Sonny Keraf adalah: (i)
menjaga dan meningkatkan hubungan kerja internal; (ii) memfokuskan langkah kerja
setiap unit kerja, (iii) merumuskan berbagai kriteria, indikator, baku mutu dan
pedoman; dan (iv) melakukan inovasi bentuk-bentuk kerja sama antar sektor, antar dinas
dan stakeholders lainnya.
Strategi yang ditempuh Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KNLH) pada
era kepemimpinan Nabiel Makarim, MPA.MSM. ini adalah: (i) peningkatan dan
perluasan aliansi strategis dalam rangka memperoleh dukungan dan kekuatan politik
untuk pelestarian lingkungan, (ii) pemberdayaan masyarakat sadar dan aktif berperan
dalam proses pengambilan keputusan, (iii) pengembangan prinsip “good governance”
Studi Kasus Banjir Di Jakarta Sebagai Dampak Kerusakan Lingkungan Dan Kependudukan 28
5/7/2018 Kelompok - Stukep - Isi - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kelompok-stukep-isi 29/42
dalam pelestarian lingkungan hidup di kalangan pemerintah kabupaten/kota, (iv)
peningkatan penaatan melalui penggunaan instrumen hukum dan instrumen lainnya, dan
(v) pengembangan kelembagaan dan peningkatan kapasitas.
Pada awal era ini terjadi penggabungan antara Badan Pengendalian Dampak
Lingkungan dengan Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup menjadi Kementerian
Negara Lingkungan Hidup.
3.4 Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia Saat Ini
Pengelolaan lingkungan pada era Kabinet Indonesia Bersatu yang dimulai pada
tahun 2004 menempatkan Ir. Rachmat Witoelar sebagai menteri pada Kementerian
Negara Lingkungan Hidup. Visi, misi, strategi, tujuan, kebijakan, program, dan
kegiatan KNLH merupakan fokus uraian pada Profil Kementerian Negara Lingkungan
Hidup ini. Namun selama 3 tahun berjalannya pemerintahan ini, pengelolaan akan
sumber daya alam dan lingkungan hidup tidak semakin membaik, malahan semakin
bertambah parah. Hal ini dapat dilihat akan semakin banyaknya pengrusakan terhadap
lingkungan, penebangan hutan secara ilegal, pengerukan tambang pasir, pencemaran
limbah industri dan semakin parahnya polusi udara di nusantara ini. Itu semua tentu saja
akan sangat merugikan bagi bangsa ini secara keseluruhan, karena akibat perbuatan
tersebut akan mengakibatkan timbulnya dampak lingkungan secara kolektif seperti,
tanah longsor, gempa bumu, bahkan yang baru-baru ini terjadi adalah banjir yang
terjadi hampir di seluruh wilayah tanah air.
Untuk dapat mengetahui menenai dampak kolektif terhadap kerusakan
lingkungan, kita dapat melihatnya dari studi kasus mengenai banjir di jakarta yang
disebabkan karena faktor kerusakan lingkungan dan kependudukan.
Studi Kasus Banjir Di Jakarta Sebagai Dampak Kerusakan Lingkungan Dan Kependudukan 29
5/7/2018 Kelompok - Stukep - Isi - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kelompok-stukep-isi 30/42
3.5 Studi Kasus Banjir Di Jakarta Sebagai Dampak Kerusakan Lingkungan dan
Kependudukan
Jakarta sebagai kota metropolitan terbesar pertama di Indonesia, merupakan
pusat pertumbuhan orde pertama yang telah menjadi “magnet” terkuat bagi penduduk di
daerah penyangga (hinterland ), terutama daerah perdesaan sekitar kota tersebut.
Keberadaan Kota Jakarta tersebut merupakan bagian dari daerah perkotaan (urban) di
Indonesia, khususnya di P.Jawa. Dalam keadaan demikian maka hal ini telah
menimbulkan proses migrasi desa-kota secara “gandeng-ceneng” (chain migration).
Secara makro, pertumbuhan penduduk perkotaan di P.Jawa terus berkembang sehingga
Jawa telah dijuluki sebagai urban island. Mereka datang ke Kota Jakarta karena di
tempat tersebut banyak pilihan untuk memperoleh berbagai kesempatan dalam upaya
memperbaiki kehidupannya. Mereka datang ke Kota Jakarta dengan berbagai motif,
meskipun motif ekonomi adalah unsur yang paling dominan. Mereka mempunyai
persepsi dan harapan untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi daripada di daerah
asal, terutama perdesaan. Meskipun demikian, pesatnya pertumbuhan penduduk Kota
Jakarta selain disebabkan oleh proses migrasi, juga karena pertambahan alami. Kota
Jakarta itu sendiri telah berkembang dalam proses interaksi dari komponen keadaan
penduduk, teknologi, lingkungan dan organisasi perkotaan sehingga telah melahirkan “
ecological urban complex”.
Sejalan dengan kondisi yang demikian maka di Kota Jakarta, seperti halnya
kota-kota metropolitan yang lain, muncul kamajemukan masyarakat. Sebagian dari
sekmen masyarakat yang majemuk tersebut adalah penduduk yang tinggal di daerah
perkampungan kumuh baik yang legal maupun yang ilegal bahkan sampai di bantaran
Studi Kasus Banjir Di Jakarta Sebagai Dampak Kerusakan Lingkungan Dan Kependudukan 30
5/7/2018 Kelompok - Stukep - Isi - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kelompok-stukep-isi 31/42
sungai. Penduduk yang bermukim di kampung yang ilegal lazim disebut penduduk liar
atau penduduk spontan atau squatters. Hal tersebut telah menjadi fenomena sosial yang
universal, artinya telah terjadi di banyak negara. Keberadaan masyarakat kumuh
tersebut merupakan realita sosial yang tidak dapat dihilangkan, sepanjang penduduk
daerah penyangga Kota Jakarta masih hidup dalam kondisi marginal atau telah terjadi
proses ketimpangan dalam kehidupan sosial-ekonomi. Pembangunan investasi yang
bergerak pesat telah terjadi di Jakarta sehingga telah memperlebar jurang ketimpangan
dengan kondisi sosial-ekonomi daerah perdesaan. Oleh karena itu ketimpangan tersebut
telah menimbulkan proses migrasi, antara lain penduduk non-permanen pada strata
sosial-ekonomi bawah.
Pada tataran regional, adanya proses kaitan (lingkage) yang kurang harmonis
antara Kota Jakarta dengan daerah belakang telah berlangsung puluhan tahun.
Kehidupan mereka di Jakarta telah ditunjukkan oleh rendahnya kualitas pendidikan
migran non-permanen dan umumnya mereka bekerja sebagai buruh dan sebagian lain
berusaha pada sektor informal. Sepanjang pekerjaan di sektor informal maupun buruh
murah masih ada demand di masyarakat Jakarta dan dinilai secara ekonomi
menguntungkan, maka keberadaan mereka akan tetap ada. Pilihan mereka menjadi
tukang becak, menjadi pemulung, menjadi penjual pakaian bekas, penjaja makanan
murah, menjadi buruh Pabrik, menjadi pembantu rumah tangga, adalah pilihan jenis
pekerjaan yang rasional dan menjadi tujuan mengingat tingkat kemampuan ekonomi dan
tingkat pendidikan mereka yang umumnya sangat rendah.
Studi Kasus Banjir Di Jakarta Sebagai Dampak Kerusakan Lingkungan Dan Kependudukan 31
5/7/2018 Kelompok - Stukep - Isi - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kelompok-stukep-isi 32/42
Oleh karena itu keberadaan penduduk marginal di lingkungan permukiman
kumuh Kota Jakarta merupakan suatu keniscayaan, dan tidak perlu dipertentangkan
dengan upaya pemerintah daerah Kota Jakarta yang ingin meningkatkan keindahan dan
kenyamanan lingkungan kota. Pemerintah Kota Jakarta tidak dapat melarang seseorang
yang ingin bermigrasi, karena hak asasi manusia telah melindunginya, walaupun
mereka seharusnya mematuhi perundang-undangan yang berlaku dan menghormati nilai-
nilai yang hidup pada masyarakat Kota Jakarta. Dalam hal ini kegiatan penduduk
marginal di permukiman kumuh dapat dilihat sebagai sub-sistem dari sistem perkotaan
Surabaya. Penduduk migran non-permanen yang bermukim di daerah kumuh antara lain
berada di sekitar bantaran sungai dan di kolong-kolong jembatan yang pada akhirnya
dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan mengurangi ketersediaan lahan serapan
air.
Studi Kasus Banjir Di Jakarta Sebagai Dampak Kerusakan Lingkungan Dan Kependudukan 32
Populasi penduduk di Jakarta melebihi jumlah
penduduk di Negara Swis
5/7/2018 Kelompok - Stukep - Isi - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kelompok-stukep-isi 33/42
Migran non-permanen yang banyak tinggal di daerah permukiman ilegal tersebut
sering disebut sebagai penduduk spontan atau disebut secara popular sebagai migran
musiman, ternyata masih terikat dengan kehidupan daerah asalnya. Oleh karena itu
sebagian besar dari mereka belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Jakarta.
Atas dasar pemilikan KTP Pemkot Jakarta telah membuat kebijakan dengan memberi
prioritas dalam memperoleh atau memanfaatkan bantuan, fasilitas publik dan subsidi.
Meskipun ada kebijakan yang diskriminatif namun dalam kenyataan sebagian warga
musiman dapat ikut menikmatinya. Dalam hal ini terkesan bahwa pemerintah kota tidak
ketat antara status kependudukan dengan hak-hak warganya. Aturan kependudukan
yang tidak diikuti oleh ketegasan dalam implementasinya, tentunya telah membuat
kondisi yang kondusif terjadinya migrasi masuk ke Jakarta, yang pada gilirannya
Studi Kasus Banjir Di Jakarta Sebagai Dampak Kerusakan Lingkungan Dan Kependudukan 33
Banjir di
5/7/2018 Kelompok - Stukep - Isi - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kelompok-stukep-isi 34/42
menimbulkan berbagai masalah perkotaan, antara lain ketidakcukupan penyediaan
fasilitas sosial, munculnya konflik tanah, penurunan daya dukung lingkungan, dan
meningkatnya pengangguran.
Keberadaan migran non-permanen di permukiman kumuh yang menempati lahan
milik pemerintah atau milik publik, dapat dikategorikan sebagai hunian ilegal atau lazim
disebut hunian liar ( squatter ). Hal ini jelas telah menimbulkan konflik antara penghuni
dengan instansi yang bertanggung jawab atas lahan yang ditempatinya. Meskipun
mereka tinggal pada permukiman liar, namun mereka juga membentuk lembaga Rukun
Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), bahkan sebagian dapat menikmati penerangan
listrik, ada pula yang punya telepon rumah, dan tetap membayar Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB). Mereka juga telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial
kemasyarakatan. Kondisi yang demikian, jelas akan mempersulit bagi Pemkot Jakarta
maupun pemilik lahan untuk membebaskan permukiman demikian.
Munculnya permukiman liar dan permukiman yang tidak layak huni sebenarnya
Studi Kasus Banjir Di Jakarta Sebagai Dampak Kerusakan Lingkungan Dan Kependudukan 34
Pemukiman kumuh di pinggiran
gedung-gedung di bilangan Menteng,
Jakarta (atas)
Kawasan pemukiman kumuh di
pinggiran sungai Ciliwung
(samping)
5/7/2018 Kelompok - Stukep - Isi - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kelompok-stukep-isi 35/42
merupakan kelemahan managemen dalam mengelola tata ruang kota. Disamping itu
dengan pertumbuhan penduduk yang kian lama makin tidak terkendali yang pada
akhirnya membutuhkan lahan pemukiman baru akan mengakibatkan pengurangan daya
dukung lingkungan dan pengurangan terhadap daerah resapan air. Hal itu akan
menimbulkan dampak kolektif terhadap kondisi lingkungan hidup di Jakarta yang
semakin memburuk. Puncaknya saat awal musim hujan tahun 2007 kemarin, hujan
lebat telah membuat hampir seluruh kawasan Jakarta terendam banjir setinggi 1 – 2
meter. Banjir tersebut merupakan banjir yang terbesar selama kurun waktu 5 tahun
terakhir. Sepertinya banjir di Jakarta ini merupakan hasil investasi lama pemerintah dan
masyarakat, mengapa demikian ? hal ini karena lingkungan baik di Jakarta maupun di
daerah sekitarnya seperti Bogor, Depok dan Tangerang telah lama mengalami kerusakan
akibat pembangunan lahan industri dan pemukiman, penebangan kawasan hutan,
pembuangan sampah yang tidak terkendali yang dilakukan oleh manusia. Dimana jika
hal tersebut dilihat secara analisis ilmiah, pengguanaan lahan-lahan resapan secara tidak
terkendali dan tidak tepat guna telah mengakibatkan berkurangnya ketersediaan daerah-
daerah resapan air yang seharusnya berfungsi untuk menyerap dan menyimpan air dikala
hujan. Sehingga dari hal tersebut dapat terlihat betapa eratnya kaitan antara masalah
lingkungan hidup dengan masalah kependudukan dan lingkungan hidup.
Upaya telah dilakukan untuk mengurangi persoalan permukiman kumuh yaitu
dengan perbaikan kondisi lingkungan dan membuat rumah susun yang telah melibatkan
partisipasi masyarakat . Upaya ini telah dinilai berhasil, meskipun belum mampu
menyelesaikan persoalan menyeluruh tentang permukiman kumuh yang cenderung
bertambah sejalan dengan pertambahan penduduk pendatang yang ingin memperoleh
perumahan murah. Banyak kendala yang dihadapi dalam penyediaan rumah layak huni
Studi Kasus Banjir Di Jakarta Sebagai Dampak Kerusakan Lingkungan Dan Kependudukan 35
5/7/2018 Kelompok - Stukep - Isi - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kelompok-stukep-isi 36/42
dalam hal ini adalah rumah susun bagi keluarga kurang mampu antara lain kekurangan
lahan kosong, rendahnya minat swasta untuk berinvestasi, dan harga tanah di Jakarta
yang sangat mahal. Meskipun untuk membangun rumah susun adalah sulit, namun bagi
kota metropolitan Jakatra nampaknya merupakan keharusan untuk memfasilitasinya.
Penduduk pendatang yang kurang selektif, meskipun telah memberi kontribusi
negatif terhadap kondisi lingkungan kota karena telah menciptakan permukiman kumuh
dengan segala implikasinya, namun terlepas dari itu semua sebenarnya mereka juga
memberi kontribusi positif bagi pembangunan kota. Kota Jakarta telah memperoleh
alokasi sumberdaya manusia dari daerah perdesaan. Sumber daya manusia asal
perdesaan kendati kualitasnya adalah rendah, namun mereka telah menjadi bagian dari
ekosistem perkotaan yang secara langsung menyumbangkan jasa tenaga kerja murah,
dan menyediakan produksi skala rumah tangga, terutama sangat diperlukan bagi usaha
formal maupun masyarakat golongan menengah ke atas, baik sebagai tenaga kerja
maupun sebagai bagian dari segmen pasar, bahkan sebagai distributor komoditi
pabrikan. Keberadaan permukiman kumuh yang dapat menyediakan perumahan murah,
juga sangat membantu penduduk kota yang menginginkannya, misalnya buruh pabrik
atau pegawai daerah golongan rendah yang memerlukan kamar sewaan ataupun
kontrakan yang relatif murah.
Secara umum, pada saat ini Kota Jakarta tengah menghadapi berbagai masalah
dalam tatanan masyarakat sebagai akibat ketidaksanggupan daya dukung sumberdaya
kota menghadapi pertumbuhan penduduk yang pesat, terutama masuknya migran non-
permanen dalam skala besar dan telah berlangsung lama. Hal ini telah mengakibatkan
persoalan yang terkait dengan permukiman kumuh, padahal Kota Jakarta merupakan ibu
kota negara yang menjadi kebanggaan masyarakat indonesia. Mengingat persoalan di
Studi Kasus Banjir Di Jakarta Sebagai Dampak Kerusakan Lingkungan Dan Kependudukan 36
5/7/2018 Kelompok - Stukep - Isi - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kelompok-stukep-isi 37/42
kota Surabaya terkait erat dengan daerah belakang maka hubungan harmonis dalam
tataran regional harus ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan untuk mengintegrasikan
kegiatan di mana pertumbuhan dan pendapatan, kesempatan kerja di perdesaan maupun
di kota-kota lain yang berdekatan adalah saling membantu dan saling bermanfaat.
Dengan keterpurukan kondisi ekonomi Indonesia selama ini maka persoalan yang
diakibatkan oleh isu tersebut diperkirakan akan berlanjut dalam tempo yang panjang.
Meskipun demikian, upaya untuk mengatasi maupun mereduksi persoalan harus tetap
diupayakan. Upaya mengatasi persoalan Kota Jakarta sebagai akibat masuknya migran
non-permanen yang datang dari berbagai daerah, tentu saja harus melibatkan kebijakan
makro baik pada tataran nasional maupun regional, selain kebijakan yang sifatnya mikro
atau spesifik. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan itu
diantaranya :
1. Melakukan pembangunan daerah asal migran
Distribusi penduduk mempunyai hubungan erat dengan proses pembangunan
yang telah berlangsung selama ini. Dengan kata lain bahwa migrasi penduduk dapat
dilihat sebagai akibat pembangunan. Mengingat bahwa orang akan selalu ingin
meningkatkan kehidupannya dengan mencari akses yang lebih baik, maka ada
kecenderungan bahwa orang akan melakukan migrasi dari daerah yang mempunyai
ketegori negatif menuju daerah yang masuk kategori positif. Oleh karena itu motif utama
migrasi ke daerah perkotaan akan dilatarbelakangi dengan alasan ekonomi di samping
ada alasan non-ekonomi. Sehingga daerah perdesaan sebaiknya meningkatkan perbaikan
prasarana umum dalam bentuk jalan, pusat pelayanan masyarakat, penyediaan air
bersih, penyebaran sekolah dan pusat kesehatan. Dengan perbaikan pilihan-pilhan yang
Studi Kasus Banjir Di Jakarta Sebagai Dampak Kerusakan Lingkungan Dan Kependudukan 37
5/7/2018 Kelompok - Stukep - Isi - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kelompok-stukep-isi 38/42
dapat diperoleh di perdesaan maka akan membuat orang lebih berkeinginan untuk tetap
tinggal
2. Memfasilitasi mobilitas ulang-alik
Penduduk yang bekerja di Jakarta asal kabupaten-kabupaten seputarnya
(hinterland) sebaiknya tidak tinggal di kota Jakarta tetapi cukup dengan melakukan
mobilitas ulang-alik, yaitu tetap tinggal di desa asalnya. Hal ini dapat terjadi apabila
sarana dan prasarana transportasi massal telah memadai. Sehingga akan mengurangi
tingkat kepadatan di kota Jakarta.
3. Melakukan perbaikan tata kota dan manajemen kota jangka panjang
Dalam jangka panjang dan dalam skala yang lebih makro, bahkan pembangunan
di P. Jawa perlu dirancang dalam satu kosep pengelolaan “ Java City Island ”. Hasil
sensus penduduk menunjukkan adanya kecenderungan penduduk Jawa yang tinggal di
kota terus mengalami peningkatan. Dalam tahun 1961 dan tahun 2000, jumlah
penduduk perkotaan di Jawa masing-masing mencapai 15, 6 % dan 48, 7 %. Dalam
tempo 39 tahun penduduk Jawa yang tinggal di kota telah naik 33, 1 %. Keharmonisan
pembangunan perkotaan dapat terwujud manakala ada pengelolaan pembangunan Jawa
secara terintegrasi dan dibarengi dengan perancangan tata kota yang baik.
4. Perbaikan administrasi kependudukan
Kesempurnaan sistem administrasi kependudukan memegang peranan penting
dalam mendukung program kebijakan pengelolaan penduduk. Dengan penyempurnaan
sistem administrasi kependudukan maka data dasar kependudukan, antara lain tentang
mobilitas penduduk akan dapat diketahui secara akurat. Sehingga hal tersebut dapat
menjadi pedoman pemerintah di dalam pembuatan kebijakan makro maupun mikro.
Studi Kasus Banjir Di Jakarta Sebagai Dampak Kerusakan Lingkungan Dan Kependudukan 38
5/7/2018 Kelompok - Stukep - Isi - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kelompok-stukep-isi 39/42
5. Menghilangkan lingkungan kumuh
Kesalahan telah terjadi dimana pada saat pertama kali muncul hunian spontan
atau hunian ilegal di suatu tempat, namun terus dibiarkan keberadaannya bahkan
selanjutnya mendapat fasilitas publik. Seandainya sedini mungkin kontrol terhadap
lingkungan permukian dijalankan dengan penuh kedisiplinan, maka hunian ilegal dapat
dicegah perkembangannya. Sebagian dari penduduk musiman tersebut telah menempati
lahan bukan miliknya sehingga memperoleh predikat sebagai penghuni spontan, atau
ilegal atau liar. Dilihat dari kaidah hukum positif hal ini jelas melanggar. Kemudia jika
di lihat dari segi lingkungan hal tersebut akan merusak lingkungan dan mengurangi daya
dukung lingkungan.
6. Peningkatan lingkungan pemukiman kumuh
Strategi yang perlu dilakukan untuk mengatasi permukiman kumuh yang legal
adalah dengan program rumah susun, perbaikan kampung, dan konsolidasi tanah.
Sesuai dengan hakekat pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan
penduduk, maka program rumah susun bagi penduduk miskin kota, termasuk migran
non-permanen, harus tetap dikembangkan kendati banyak kendala yang dihadapi.
Dengan melaksanakan ke enam poin diatas, dalam rangka merehabilitasi dan
perbaikan lingkungan diharapkan masalah-masalah lingkungan di Jakarta yang terkait
dengan pembangunan dan kependudukan dapat segera teratasi. Sehingga tidak perlu lagi
terjadi bencana-bencana seperti banjir dan tanah longsor yang mengakibatkan kerugian
baik materil maupun jiwa manusia.
Studi Kasus Banjir Di Jakarta Sebagai Dampak Kerusakan Lingkungan Dan Kependudukan 39
5/7/2018 Kelompok - Stukep - Isi - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kelompok-stukep-isi 40/42
BAB IV
PENUTUP
1 Kesimpulan
Dari semua uraian diatas, maka penyusun mencoba memberikan suatu
kesimpulan bahwa lingkungan hidup tidak dapat di lepaskan dari tiga unsur yang
mempengaruhinya, yaitu kependudukan, lingkungan hidup dan pembangunan. Ketiga
unsur tersebut saling berkaitan satu sama lainnya antara kependudukan, lingkungan
hidup dan pembangunan guna mewujudkan konsep pembangunan berkelanjutan.
Pelaksanaan pembangunan perlu diusahakn agar tidak merusak tata lingkungan
hidup manusia, dilakukan dengan kebijaksanaan terpadu dan menyeluruh serta
memperthitungkan kebutuhan generasi yang akan dating. Kegiatan pembangunan akan
selalu mengakibatkan timbulnya perubahan terhadap lingkungan hidup, yang
pengaruhnya akan menjalar ke seluruh jaringan system kehidupan. Dampak kegiatan
pembangunan terhadap lingkungan hidup harus selalu diperhitungkan, ada dampaknya
yang negative dapat dicegah atau setidak-tidaknya ditekan seminimal mungkin.
Timbulnya dampak negative terhadap lingkungan hidup berarti timbulnya beban sosial
bagi masyarakat, yang akhirnya akan merupakan beban pemerintah juga untuk
memperbaiki keadaan.
Sehingga penggunaan sumber daya untuk kepentingan manusia yang dilakukan
semena-mena akan mengakibatkan penurunan untuk lingkungan hidup, yang pada
gilirannya akan menimbulkan akibat negative terhadap kehidupan itu sendiri. Oleh
Studi Kasus Banjir Di Jakarta Sebagai Dampak Kerusakan Lingkungan Dan Kependudukan 40
5/7/2018 Kelompok - Stukep - Isi - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kelompok-stukep-isi 41/42
karena itu kebijaksanaan pembangunan harus dilakukan serasi dan terpadu dengan
pengelolaan lingkungan hidup.
4.2 Saran
Sebagai sebuah bangsa yang dikaruniai sumber daya alam dan lingkungan hidup
yang melimpah oleh Tuhan Yang Maha Esa, maka sudah sepatutnyalah kita bersyukur
atas segala apa yang telah kita terima. Rasa syukur kitapun harus selalu di dukung oleh
semangat menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, agar selalu tercipta keserasian
dan kesimbangan lingkungan.
Studi Kasus Banjir Di Jakarta Sebagai Dampak Kerusakan Lingkungan Dan Kependudukan 41
5/7/2018 Kelompok - Stukep - Isi - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kelompok-stukep-isi 42/42
DAFTAR PUSTAKA
Danusaputro, Munadjat. 1982. Hukum Lingkungan. Binacipta, Bandung.
Afri. A, San. 2004. Dekonstruksi sosial Forestri. BIGRAF publishing, Yogyakarta.
Sa’id, Gumbira. 1987. Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup. Media Sarana
Press, Jakarta.
Ramdan. H dan Mulyana. Y. 2003. Konsepsi Pengelolaan Kawasan Lindung Jawa Barat.
Alqaprint, Bandung.
Mansyur, Cholil. Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa. Usaha Nasional, Surabaya.
Suratmo, Gunawan. 1991. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Gajah Mada
University Perss, Yogyakarta.
www.google.com
www.kcm.com
www.pikiranrakyat.com
www.rakyatmerdeka.co.id
Studi Kasus Banjir Di Jakarta Sebagai Dampak Kerusakan Lingkungan Dan Kependudukan 42