kementerian dalam negeri paparan · 1.komitmen pihak-pihak terkait untuk mendukung penerapan sap...
TRANSCRIPT
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PAPARAN DIREKTUR JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH
PADA ACARA
REGIONAL PUBLIC SECTOR CONFERENCE (RPSC) ke-IV
IKATAN AKUNTANSI IINDONESIA (IAI)
Disampaikan Oleh:
DR. Drs. REYDONNYZAR MOENEK., M.Devt.M.
Bandung, 08 Desember 2016
KMDN 29/02 Omnibus Regulation
UU 17/2003 UU 1/2004 UU 15/2004 UU 25/2004 UU 33/2004
PP PP PP
UU 32/2004 (Psl 15, 16,
17, 21,22,23
155, 156) dan
UU 23/2014 : Psl 8, 279
s/d 343 PERMENDAGRI 13/06
misal: SAP, dstnya
PP 58/2005 (Omnibus
Regulation)
PERMENDAGRI 59/07
UU 5/74
PP 105/00 UU 22/99
PP 41/07
PP 38/07
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PERMENDAGRI 21/11
PERMENDAGRI 32/11, 39/12 &14/16
LANDASAN KEBIJAKAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TERMASUK (BGN
DARI 32 URUSAN)
YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
PERMENDAGRI 64/13 PP 71/10
PP 24/05
PP 18/16
UU 30/2014
2
SUBSTANSI
PERMENDAGRI 64
TAHUN 2013
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Bagan Akun Standar (BAS)
Konversi Penyajian LRA
Penetapan Perkada dan Pemberlakuan • Kebijakan akuntansi • SAPD
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
3
KEKUASAAN PEMERINTAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PRESIDEN
Kementerian/LPNK
Pemegang kekuasaan
pemerintahan – Psl 4 (1) UUD 1945
Koordinasi Koordinasi Sebagian Urusan
Tanggungjawab
PUSAT
DAERAH
Otonomi Seluas-luasnya Ps 18 (5) UUD ‘45
Psl 17 UUD 1945
Keuangan Negara
Keuangan Daerah Pemerintahan Daerah
KEMENDAGRI
Koordinator dlm penyeleng.
urusan pem. di daerah
Psl 8 UU 23/2014
Termasuk Pembina LKPD
(PP 58 Tahun 2005)
4
31/12
AKHIR TA
28/2
Selesai Lap Keuangan SKPD sbg
Entitas Akuntansi
Penyampaian Lap. Keu oleh Kepala Daerah ke BPK
31/5
Selesai audit
BPK
30/6
Penyampaian Ke DPRD
oleh KDH dlm
bentuk Raperda ttg PJ Pel APBD
.
• Persetujuan
Bersama
• Evaluasi oleh
Gbnr/MDN
Perda ttg PJ Pel APBD
31/3
Review
oleh
Inspekt
orat/
Bawas
Prov/
Kab/
Kota
Laporan Keua-ngan Konsolidasi
an oleh PPKD-BUD
selaku Entitas
Pelapo-ran
APIP
Jadwal Pelaksanaan Penyampaian Raperda tentang PJ Pel APBD dan Pelaporan oleh KDH ke DPRD
Telaah
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
5
PP 71/2010
Kebijakan Akt & SAPD
Pendapatan-LO
Beban
Pendapatan-LRA
Belanja
Aset Tetap & Penyusutan
Aset Lainnya
Kas & Setara Kas
Piutang
Persediaan
Investasi Jangka Panjang
Kewajiban
Koreksi Kesalahan
Pembiayaan
Dana Cadangan
Konsolidasi
ReStatement Laporan Keuangan
LRA SAL
LO LPE
Neraca
LAK *)
C A L K
**)
1
LAK disusun berdasarkan hasil analisis arus masuk dan keluar kas.
2
3
5
4
6
7
CaLK merupakan penjelasan deskriptif atas keseluruhan laporan.
*)
**)
Transaksi Transitoris ***)
Transaksi Transitoris dapat berupa Potongan Pajak, Penyetoran Pajak, PPh21, dll.
***)
LAPORAN KEUANGAN PEMDA BERDASARKAN AKUN Transfer
Permen dagri
64/2013
6 Lap
SKPD
PP 71/2010
Permendagri
64/2013
Pendapatan-LO
Beban
Pendapatan-LRA
Belanja
Aset Tetap & Penyusutan
Aset Lainnya
Kas & Setara Kas
Piutang
Persediaan
Kewajiban
Koreksi Kesalahan
Konsolidasi Laporan Pemda
LRA
LO LPE
Neraca
C A L K
**)
1
2
3
5
7 LAPORAN KEUANGAN
SKPD
7
• Kode akun terdiri atas: o akun 1 (satu) menunjukkan aset;
o akun 2 (dua) menunjukkan kewajiban;
o akun 3 (tiga) menunjukkan ekuitas;
o akun 4 (empat) menunjukkan pendapatan-LRA;
o akun 5 (lima) menunjukkan belanja;
o akun 6 (enam) menunjukkan transfer;
o akun 7 (tujuh) menunjukkan pembiayaan;
o akun 8 (delapan) menunjukkan pendapatan-LO; dan
o akun 9 (sembilan) menunjukkan beban.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
8
Lanjutan.....
KESIAPAN
PEMDA KOMITMEN
DUKUNGAN
ANGGARAN
SISTEM APLIKASI PEMBENAHAN
MASALAH
KOMITMEN PERAN INSPEKTORAT
PENINGKATAN MUTU
PENGELOLAAN KEUDA
1
2
3 4
5
6
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
9
STRATEGI IMPLEMENTASI SAP
10
KOMITMEN
Kepala Daerah
DPRD
Sekretaris Daerah
Kepala SKPD
Inspektorat
Seluruh Pegawai
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
10
1.Komitmen Pihak-Pihak Terkait
Untuk mendukung penerapan SAP berbasis
akrual perlu pemanfaatan teknologi informasi
yang memadai
Pemda untuk melakukan customizing aplikasi
dari basis kas menuju akrual menjadi basis
akrual untuk memenuhi kebutuhan
penerapan akuntansi berbasis akrual.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
11
2. SISTEM APLIKASI
Dalam rangka efektifitas pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2017 untuk mendanai kegiatan seperti: inventarisasi aset daerah, koordinasi, pembinaan, supervisi, pendidikan dan pelatihan/peningkatan kapasitas, bimbingan teknis, seminar dan sejenis lainnya.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
12
3. Dukungan Anggaran
PMDN 31/2016
ttg Pedoman Penyusunan APBD 2017
4. MENINGKATKAN MUTU
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
13
Sosialisasi Peraturan Kepala Daerah tentang SAKD dan Kebijakan Akuntansi
Peningkatan kompetensi SDM pengelola keuangan
Tidak terjadi temuan berulang
Tidak terjadi temuan baru
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
13
Mempelajari seluruh temuan yang ada di LHP
Mempelajari permasalahan yang mempengaruhi opini
Memperbaiki sesuai dengan rekomendasi
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
14
5. Pembenahan terhadap permasalahan yang
menjadi fokus dalam pemberian opini
1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan,
kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan;
2. Memberikan peringatan dini dampak risiko;
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah
4. Melakukan review LKPD secara memadai
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
15
6. MEMAKSIMALKAN PERAN INSPEKTORAT
Tujuan
• Membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi
• Membantu terlaksananya penyajian LKPD
• Memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan SAPD
• Memberikan keyakinan terbatas bahwa LKPD telah disajikan sesuai SAP
Karakteristik
•Penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LKPD, termasuk catatan akuntansi dan dokumen sumber
•Pereviu memberikan rekomendasi kepada entitas untuk melakukan penyesuaian jika ditemukan kesalahan
•Tidak memberikan dasar untuk menyatakan opini
Mekanisme
•Waktu: Paralel dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan LPKD
•Kompetensi: Memahami SAP, SAPD, proses bisnis, dasar audit, teknik komunikasi dan analisis basis data
•Obyektivitas: Pereviu jujur, tidak mengkompromikan kualitas, seimbang atas situasi yang relevan, tidak dipengaruhi kepentingan tertentu
Pelaporan
•Mengungkapkan tujuan, alasan, prosedur, masalah, langkah perbaikan, rekomendasi
•Ditandatangani Inspektur
•Memuat Pernyataan Telah direviu
•Merupakan dokumen pendukung untuk penandatanganan Pernyataan Tanggung Jawab oleh Kepala Daerah
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
16
Reviu APIP Atas LKPD
POTENSI PERMASALAHAN DALAM PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMDA
Belum seluruh pemerintah daerah dapat menerapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi dan Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah perlu adanya penyempurnaan
Belum optimalnya pelaksanaan inventarisasi aset tetap/Barang Milik Daerah (BMD);
Pengalihan Pajak PBB P2 dan BPHTB dari Pemerintah Pusat pada kabupaten/kota tanpa
dilengkapi data wajib pajak yang akurat menyebabkan banyak piutang yang sulit ditagih
Keterbatasan Sumber Daya Manusia pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang memahami akuntansi pemerintahan
Belum sepenuhnya Aplikasi mampu mendukung penerapan`Akuntansi Berbasis Teknologi Informasi;
Penatausahaan, Akuntansi, Dan Pelaporan Penerimaan Dan Pengeluaran Daerah Yang Tidak Melalui RKUD (BOS,BOK,dll)
Perubahan SOTK baru dan pengalihan kewenangan berpengaruh pada pengelolaan keuangan dan aset pemda;
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
17
•Kas untuk kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,
•kas di bendahara pengeluaran tidak dalam penguasaan bdhr,
•kas pada akhir tahun belum disetorkan ke kas daerah,
•kas disajikan tidak sesuai dengan definisi kas menurut SAP
Kas
•Piutang pajak tidak didukung dengan data WP dan WR
•Belum menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan.
•Piutang PBB P2 tidak didukung perincian per WP
•Bagian Lancar TP dan TGR tidak didukung dengan SKTJM
Piutang
• Tidak dilakukan inventarisasi fisik (stock opname) persediaan
• Penyajian tidak didukung dengan data kartu persediaan,
• Tidak dapat dilakukan penelusuran atas mutase persediaan Persediaan
•Dana bergulir belum disajikan dengan metode NRV.
•Penyajian saldo PMP tidak memiliki bukti jelas dan kuat
•Bentuk penyaluran dana pemerintah daerah yang tidak jelas dijadikan tambahan penyertaan modal atau pinjaman
Investasi
•Aset tetap tidak diketahui keberadaannya/dikuasai pihak lain
•Tidak didukung dengan bukti kepemilikan,
•Penghapusan dan penyusutannya tidak sesuai ketentuan.
•Pelaporan asset tetap tidak didukung pencatatan dalam KIB
•Tidak ada rekonsiliasi serta inventarisasi tidak memadai
Aset Tetap/Aset Lainnya
•Pertanggungjawaban perjadin tidak sesuai kondisi sebenarnya
•Pelaksanaan pkj tidak sesuai ketentuan berakibat kerugda
•Realisasi belanja subsidi dan bansos tidak sesuai dengan usulan dan tidak didukung laporan pertanggungjawaban
Belanja
HA
SIL
TEM
UA
N B
PK
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
18
OPINI BPK ATAS LKPD PROVINSI SE-INDONESIA TA 2010 S.D. TA 2015
0
5
10
15
20
25
30
TA 2010 TA 2011 TA 2012 TA 2013 TA 2014 TA 2015WTP 6 10 17 16 26 29
WDP 22 19 11 15 7 5
TMP 5 4 5 2 1 0
TW 0 0 0 0 0 0
Jum
lah
sumber:Data Keuda
TOT 33 33 33 33 34 34
*) DKI, Banten, Bengkulu, Bangka Belitung, dan Maluku Utara.
*
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
19
0
100
200
300
400
500
600
TA 2010 TA 2011 TA 2012 TA 2013 TA 2014 TA 2015WTP 32 67 119 156 252 285
WDP 315 352 320 311 246 192
TW 26 7 6 11 3 4
TMP 111 97 79 47 26 30
TOTAL 484 523 524 525 527 511
OPINI BPK ATAS LKPD KABUPATEN/KOTASE-INDONESIA
WTP
WDP
TW
TMP
JML
Catatan: Opini BPK 2015 data sementara
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
20
Terima Kasih
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
B I O D A T A Nama : DR. Drs. REYDONNYZAR MOENEK., M.Devt.M.
Tempat/Tgl. Lahir : Padang, 14 Nopember 1962
Agama : Islam
Alamat Kantor : Kementerian Dalam Negeri
Jl. Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat
Hp : 0818710342
Email : [email protected]
PENDIDIKAN
1987 : S1 Tugas Belajar pada UNIVERSITAS GADJAH MADA Yogyakarta Jurusan Ilmu Administrasi Negara.
1993 – 1994 : S2 (Pasca Sarjana) pada ASIAN INSTITUTE Of MANAGEMENT (AIM) – Makati, Metro Manila, Phillippines. Master in Development
Management M. Devt. M) – Analyst Investasi, Keuangan, Desentralisasi Fiskal dan Public-Private Partnership Specialist.
1994 : “Exchange Program” between Asian Institute Of Management (AIM) Phillippines with Australian Universities, Australia.
2007 : Post Graduated (Candidate Ph.D) pada Local Autonomy College University of Tokyo Jepang, spesialis “Local Government &
Regional Finance“. Disertasi: “Searching for the Equilibrium : Reformatting the National Integrity, Fiscal Decentralization Indonesia’s Cases “.
2014 : Doktor Ilmu Pemerintahan Bidang Kebijakan Fiskal pada Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung
BAHASA
• Inggris (Excellent)
• Perancis (Excellent)
• Filipino/Tagalog (Fair)
• Japanese (Fair)
PENGALAMAN / PEKERJAAN
Pengajar / Pengajar Tamu, Konsultan Lepas pada berbagai Institusi bid. Ekonomi, Keu, Manajemen & Desentralisasi Fiskal dalam dan luar negeri.
Penyusun Modul berbagai Pelatihan/Pendidikan Ekonomi, Keuangan dan Manajemen.
Pembicara/Keynote Speakers/Organizer Seminar Dalam dan Luar Negeri bidang Ekonomi, Politik, Keuangan, Manajemen & Desentralisasi Fiskal.
Saksi Ahli Bidang Pemerintahan Daerah dan Keuangan Daerah.
PENGHARGAAN
Satyalancana Karya Satya 30 Tahun
Penghargaan dalam bidang “Environment Diplomacy Relation Award” pada the 10th Republic of Korea Environmental Culture Award”, di Seoul, Korea Selatan Thn 2012
“Elshinta Award Tahun 2012” sebagai the Most Favourite Jubir/Kapuspen Berdasarkan Polling.
Penghargaan Tokoh Kebangkitan Nasional Tahun 2015 untuk Kategori Tokoh Kemandirian dari Majalah Jakarta Review
JABATAN
1. Direktur Administrasi Pendapatan dan Investasi Daerah (APID pada Ditjen BAKD Depdagri) (Juni 2008 S.d. September 2010);
2. Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri/Kepala Pusat Penerangan (2010 S.d. Juni 2013);
3. Staf Ahli Menteri Bidang Hukum, Politik, Dan Hubungan Antar Lembaga (Feb 2013 S.d. Juni 2014);
4. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Juni 2014 S.d. Sekarang);
5. Pj. Gubernur Provinsi Sumatera Barat (Agustus 2015 S.d. Feb 2016);
6. Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan ( IKAPTK) Sejak Oktober 2015 S.d. Sekarang;
7. Ketua I Koordinator Organisasi, Pendanaan dan Pengendalian Dewan Pengurus KORPRI Pusat (21 Januari 2016 S.d. Sekarang).