kementerian dalam negeri republik indonesia arah kebijakan...

Kementerian Dalam NegeriRepublik Indonesia

Ir. HASDIANA KANDO, M.SiKasubdit Fasilitasi KDH dan DPRD Wilayah IVDirektorat Fasilitasi Kepala Daerah & DPRD

Ditjen Otonomi DaerahTahun 2018

ARAH KEBIJAKAN PP NO. 12/2018Pedoman Penyusunan Tata Tertib

DPRD Provinsi, Kabupaten, & Kota

Pasal 132 ayat (1), Pasal 145, Pasal 186 ayat (1), dan Pasal 199

UU NO. 23 TAHUN 2014

PEMERINTAHAN DAERAH

LANDASAN HUKUM

•3

URGENSI PERUBAHAN PP NO. 16 TAHUN 2010

TERDAPAT KEPUTUSAN MK BAHWA UNTUK PROVINSI PAPUA

DAN PROVINSI PAPUA BARAT DIAMANAHKAN MENGANGKAT

ANGGOTA DPRD TANPA MELALUI PEMILIHAN

PENYELARASAN DENGAN MUATAN UU NOMOR 23 TAHUN 2014

MENYEMPURNAKAN DAN MENGISI RUANG-RUANG YANG BELUM

JELAS/BELUM ADA PENGATURANNYA DALAM PP NO.

16/2010

•I SU- ISU AKTUAL D I SEPUTAR DPRD

•DPRD

•PENDAPATAN TDK SEIMBANG BIAYA

POLITIK

•KEPENTINGAN YANG BERAGAM

•LATAR BELAKANG YANG BERAGAM

•INTERVENSI PARTAI POLITIK

•DUKUNGAN APBD UNTUK

OPERASIONAL DPRD YANG KECIL

•TERBATASNYA SARANA

PENDUKUNG

•TERBATASNYA DUKUNGAN AHLI/PAKAR

•REGULASI PENDUKUNG YANG TIDAK LENGKAP

•TUNTUTAN KONSTITUEN/MASY

YANG TINGGI

•TUGAS & FUNGSI YANG SANGAT LUAS

PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI;

PENETAPAN PIMPINAN;

PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN PIMPINAN;

JENIS DAN PENYELENGGARAAN RAPAT;

PELAKS FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG LEMBAGA,

SERTA HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA;

PEMBENTUKAN, SUSUNAN, SERTA TUGAS DAN WEWENANG ALAT KELENGKAPAN;

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA;

PEMBUATAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN; RENCANA KERJA DPRD;

PENERIMAAN PENGADUAN DAN PENYALURAN ASPIRASI

MASYARAKAT;

PELAKSANAAN KONSULTASI ANTARA DPRD DAN

PEMERINTAH DAERAH;

PELAKSANAAN TUGAS KELOMPOK PAKAR/AHLI

ARAH KEBIJAKAN PERUBAHAN PP NO. 16 TAHUN 2010

PEMBENTUKAN PERDA

PENGAWASAN

ANGGARAN

FUNGSI DPRD

DPRD

LEGAL DRAFTING

PUBLIC FINANCE

CONTROL TECHNIQUES

FUNGSI

KOMPETENSI

MITRA PEMDASUSTAINABLEDEVELOPMENT

ROLE OF LAW

QUALITY OFLIFE

VISI UMUMPEMERINTAHAN

BAB II

Bab II Fungsi Pembentukan Perda

•7

PP Nomor 16 Tahun 2010

Pasal 2 ayat (2):Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah.


Pasal 3:Fungsi pembentukan Perdadilaksanakan dengan cara:a. menyusun program

pembentukan Perda bersama Kepala Daerah;

b. membahas bersama KepalaDaerah dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda provinsi dan kabupaten/kota; dan

c. mengajukan usul rancangan Perda provinsi dan kabupaten/kota.

Ayat (1):Rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.Ayat (2):Rancangan Perda yang berasal dari Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani bidang hukum.Ayat (3) :Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat(2) dapat melibatkan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum

Pasal 7

MENTERI DALAM NEGERI

PASAL 12

Rancangan Perda tentang Rencana PembangunanJangka Panjang Daerah, Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah, APBD, perubahan APBD,pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tata ruangdaerah, pajak daerah, dan retribusi daerah yangtelah disetujui bersama oleh DPRD dan KepalaDaerah dalam rapat paripurna dapat diundangkansetelah dilakukan evaluasi oleh Menteri ataugubernur sebagai wakil pemerintah pusat sesuaikewenangannya.

Bab II Fungsi Anggaran

•10

PASAL 15 ayat (2)

Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:1. membahas kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon

anggaran sementara yang disusun oleh Kepala Daerah berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah;

2. membahas rancangan Perda tentang APBD;3. membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan4. membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD.


•11

PASAL 161) Pembahasan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran

sementara dilaksanakan oleh DPRD dan Kepala Daerah setelah Kepala Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaransementara disertai dengan dokumen pendukung.

2) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dilaksanakan oleh badan anggaran DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah untuk disepakati menjadi kebijakan umum APBD.

3) Kebijakan umum APBD menjadi dasar bagi badan anggaran DPRD bersama tim anggaran Pemerintah Daerah untuk membahas rancangan prioritas dan plafonanggaran sementara.

4) Badan anggaran melakukan konsultasi dengan komisi untuk memperolehmasukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.

5) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD, rancangan prioritas dan plafonanggaran sementara, dan konsultasi dengan komisi dilaksanakan melalui rapatDPRD.

6) Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telahmendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Kepala Daerah danPimpinan DPRD dalam rapat paripurna.


•12

PASAL 20

Jadwal pembahasan dan rapat paripurna kebijakanumum APBD, prioritas dan plafon anggaransementara, rancangan Perda tentang APBD,rancangan Perda tentang perubahan APBD, danrancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBDditetapkan oleh badan musyawarah sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan yangmengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Bab II Fungsi Pengawasan

•13

Pasal 21 Ayat (1):Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:a. pelaksanaan Perda dan peraturan Kepala Daerah;b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang

terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan

c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporankeuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 21 Ayat (2):Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:a. rapat kerja komisi dengan pemerintah daerah;b. kegiatan kunjungan kerja;c. rapat dengar pendapat umum; dand. pengaduan masyarakat.

Tugas & Wewenang DPRD

d. memilih Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah atau wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;

Pasal 23:DPRD provinsi dan kabupaten/kota mempunyaitugas dan wewenang:

PANSUS

PANLIH

a. tugas dan wewenang panitia pemilihan;b. tata cara pemilihan dan perlengkapan pemilihan;c. persyaratan calon dan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan;d. jadwal dan tahapan pemilihan;e. hak Anggota DPRD dalam pemilihan;f. penyampaian visi dan misi para calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah

dalam rapat paripurna DPRD;g. jumlah saksi, tata cara pengusulan saksi, dan tata tertib saksi; h. penetapan calon terpilih; i. pemilihan suara ulang; danj. larangan dan sanksi bagi calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah atau

calon wakil Kepala Daerah yang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon atau calon.

Pasal 24:Mekanisme pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah atau wakil Kepala Daerah diatur dalam Tata Tertib DPRD paling sedikit memuat ketentuan:


PASAL 30

1) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD.

2) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD.

3) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

Bab III

BAB IV ALAT KELENGKAPAN DPRD(Pasal 31)

1. PIMPINAN;2. BADAN MUSYAWARAH;3. KOMISI;4. BADAN PEMBENTUKAN PERDA;5. BADAN ANGGARAN;6. BADAN KEHORMATAN; DAN7. ALAT KELENGKAPAN LAIN YANG DIPERLUKAN DAN

DIBENTUK OLEH RAPAT PARIPURNA.

PELAKSANAAN DIBANTU SEKRETARIAT & TIM PAKAR/TIM AHLI


PASAL 42

1)Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD mengusulkan Anggota DPRD dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.2)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak seluruh Pimpinan DPRD menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.3)Usulan pimpinan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna DPRD dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.4)Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRD paling tua dan/atau paling muda.

Pasal 45 ayat (5):Perpindahan Anggota DPRD dalam badan musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapatdilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan atas usul Fraksi. Pasal 47 ayat (9):Perpindahan Anggota DPRD antarkomisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan atas usul Fraksi.Pasal 51 ayat (7):Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi. Pasal 53 ayat (5):Perpindahan Anggota DPRD dalam badan anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukansetelah masa keanggotaannya dalam badan anggaran paling singkat 1 (satu) tahun dan didasarkan atasusul Fraksi.Pasal 55 ayat (6):Perpindahan Anggota DPRD dalam badan kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukansetelah masa keanggotaannya dalam badan kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan atas usul Fraksi.

Perpindahan Anggota DPRD

KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI

PA NIT IA KHUSUS (Pasa l 64)

Ayat (4):Masa kerja panitia khusus:a. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas

pembentukan Perda; ataub. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain

pembentukan Perda.

Ayat (3):Pembentukan panitia khusus dalamwaktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan Komisi.


RENCANA KERJA DPRD (Pasal 67)1) Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja

alat kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD. 2) Rencana kerja DPRD dalam bentuk program dan daftar

kegiatan.3) Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada

Sekretaris DPRD untuk dilakukan penyelarasan.4) Hasil penyelarasan rencana kerja DPRD disampaikan kepada

Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna.

5) Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam rapatparipurna menjadi pedoman bagi sekretariat DPRD dalammenyusun dokumen rencana dan anggaran sekretariat DPRDuntuk anggaran tahun berikutnya.

6) Penetapan Rencana kerja DPRD paling lambat tanggal 30 september tahun berjalan.

BAB V


Hak Mengikuti Orientasi & Pendalaman Tugas (Pasal 86)

1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.

2) Orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dapatdilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, sekretariat DPRD provinsi, partai politik, atau perguruan tinggi.

3) Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugasanggota DPRD dibebankan pada penyelenggara.

4) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi danpendalaman tugas kepada Pimpinan DPRD dan kepadapimpinan Fraksi.

BAB VI

BAB VII Persidangan & Rapat DPRD

•23


Pasal 64:1) Pada awal masa jabatan

keanggotaan DPRD, tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji anggota DPRD.

2) Tahun sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) masa persidangan.

3) Masa persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD dilakukan tanpa masa reses.


Pasal 87:1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat

pengucapan sumpah/janji anggota.2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa

persidangan.3) Masa persidangan meliputi masa sidang

dan masa reses, kecuali pada persidanganterakhir dari satu periode keanggotaanDPRD, masa reses ditiadakan.

4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Persidangan & Rapat DPRD

•24


Pasal 64:4) Masa reses sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses.


Pasal 88:1) Masa reses dilaksanakan:a) paling lama 6 (enam) Hari dalam 1 (satu)

kali reses bagi DPRD Kabupaten/kota; danb) paling lama 8 (delapan) Hari dalam 1

(satu) kali reses bagi DPRD Provinsi. 2) Untuk daerah provinsi bercirikan

kepulauan dan/atau yang memiliki kondisi alam yang sulit dijangkau, masa reses dapat ditambah paling lama 6 (enam) Hari dengan memperhatikan efektifitas dan efisiensi.

3) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.

Persidangan & Rapat DPRD

•25


Pasal 64:5) Masa reses dipergunakan oleh anggota

DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat.

6) (6) Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

7) Jadwal dan kegiatan acara selamamasa reses sebagaimana dimaksudpada ayat (4), ditetapkan olehpimpinan DPRD setelah mendengarpertimbangan Badan Musyawarah.


Pasal 88:4) Masa reses anggota DPRD secara

perseorangan atau kelompok dilaksanakn dengan memperhatikan:

a) waktu reses anggota dewan perwakilan rakyat, Anggota DPRD provinsi dan Anggota DPRD kabupaten/kota di wilayah provinsi pada daerahpemilihan yang sama;

b) rencana kerja pemerintah daerah;c) hasil pengawasan DPRD selama masa sidang;

dand) kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan

Perda. 5) Anggota DPRD waijb melaporkan hasil

pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:

a) waktu dan tempat kegiatan reses;b) tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari

masyarakat; danc) dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung. 6) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan

sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidakdapat melaksanakan reses berikutnya.


PASAL 911) Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD.2) Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan di dalam

gedung DPRD, pelaksanaan rapat DPRD di luar gedung harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

3) Rapat paripurna DPRD hanya dilaksanakan di luar gedung apabila terjadi kondisi kahar. (bahasa Perancis: force majeure yang berarti "kekuatan yang lebih besar") adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Rapat Paripurna memenuhi kuorum:a.dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah;b.dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD; atauc.dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD untuk rapat paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.

PENGAMBILAN KEPUTUSANPasal 95-98

Keputusan Rapat Paripurna dinyatakan sah apabila:a. disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga)

dari jumlah Anggota DPRD yang hadir, untukrapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;

b. oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlahAnggota DPRD yang hadir, untuk rapatsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau

c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapatsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

Apabila kuorum tidak dapat terpenuhi, rapat ditundapaling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktumasing-masing tidak lebih dari1 (satu) jam

Apabila pada akhir waktu penundaan rapat kuorum masih juga belum terpenuhi, pimpinan rapat dapatmenunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari atausampai waktu yang ditetapkan oleh badanmusyawarah

BAB VIII

Apabila setelah penundaan kuorum belum juga terpenuhi, maka:a. untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil

keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Menteriuntuk provinsi dan kepada gubernur sebagai wakilPemerintah Pusat untuk kabupaten/kota ;

b. Rapat paripurna selain utk pemberhentian KDH&WKDHserta utk memberhentikan piminan DPRD, menetapkanPerda dan APBD pengambilan keputusan diserahkan kepadaPimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi (musyawarah utkmufakat);

VOTING

Setiap Penundaan Rapat, Dibuat Berita Acara Penundaan Rapat Yang Ditandatangani Oleh

Pimpinan Rapat

Pengunduran Diri Anggota DPRDStudy Kasus: Pernah terjadi di tahun 2015, Anggota DPRD mencalonkan diri sebagai

Kepala Daerah dalam Pilkada serentak Tahun 2015, namun PimpinanParpol (DPC) tidak meneruskan proses pemberhentiannya kepadaPimpinan DPRD, padahal yang bersangkutan sudah mengundurkan dirisejak ditetapkan sebagai calon Kepala Daerah, sehingga perlu diaturlebih lanjut manakala Pimpinan Parpol tidak mau melanjutkan prosespemberhentian Anggota DPRD yang mengundurkan diri.

Pasal 99 ayat (2):Maka, norma yang mengatur hal tsb, ditambahkan dengan klausul

“Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu karenamengundurkan diri, ditandai dengan surat pengunduran diridari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggalditandatangani surat pengunduran diri atau sejak tanggal yangdipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”. •28

BAB IXPAW

Take Over Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi

Pasal 101:4) Dalam hal pimpinan DPRD provinsi tidak mengusulkan

pemberhentian anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretaris DPRD provinsi tidak melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD provinsi sebagaimanadimaksud pada ayat (2), gubernur sebagai wakil pemerintahpusat menyampaikan usulan pemberhentian kepada Menteri.

5) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari gubernur sebagai wakilpemerintah pusat tidak menyampaikan usul pemberhentian,anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan DPRD provinsi langsung menyampaikan usulpemberhentian anggota DPRD provinsi kepada Menteri.

•29

Take Over Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 104:4) Dalam hal pimpinan DPRD kabupaten/kota tidak mengusulkan

pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretaris DPRD kabupaten/kota tidak melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati/wali kota menyampaikan usulan pemberhentian kepadagubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

5) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari bupati/ wali kota tidakmenyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan DPRD kabupaten/kota langsung menyampaikan usulpemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepadagubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

•30

Take Over Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 106 ayat (5):Menteri memberhentikan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat belum memberhentikan anggota DPRD kabupaten/kota.

•31

Teguran Tertulis Menteri Dalam Negeri & Gubernur

Pasal 108 ayat (4):Menteri memberikan teguran tertulis kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang tidak menindaklanjuti pemberhentian anggota DPRD provinsi

Pasal 106 ayat (2):Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memberikanteguran tertulis kepada bupati/walikota apabila setelah7 (tujuh) Hari bupati/wali kota tidak menindaklanjutipemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota yangdinyatakan bersalah melakukan tindak pidanaberdasarkan putusan pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap.

•32

Take Over Menteri & Gubernur dalam PAW Anggota DPRD

Pasal 110 ayat (6):Dalam hal gubernur tidak mengusulkan penggantianantarwaktu, Menteri meresmikan penggantian antarwaktuanggota DPRD provinsi berdasarkan pemberitahuan dariPimpinan DPRD provinsi.

Pasal 111 ayat (6):Dalam hal bupati/wali kota tidak mengusulkan penggantianantarwaktu kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusatsebagaimana dimaksud pada ayat (5), gubernur sebagai wakilpemerintah pusat meresmikan penggantian antarwaktu anggotaDPRD kabupaten/kota berdasarkan pemberitahuan dari PimpinanDPRD kabupaten/kota.

•33

Syarat Administratif Bakal Calon Anggota DPRD

Pasal 113 ayat (3):1) surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dari

mahkamah partai atau sebutan lain dan/atau pengadilan negeri setempat;

2) surat usulan pemberhentian anggota DPRD dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;

3) fotokopi daftar calon tetap Anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh KPU provinsi bagi DPRD provinsi dan oleh KPU kabupaten/kota bagi DPRD kabupaten/kota; dan

4) daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu Anggota DPRD yang dilegalisir oleh KPU provinsi bagi DPRD provinsi dan oleh KPU kabupaten/kota bagi DPRD kabupaten/kota. •34

Pengucapan Sumpah/Janji PAW Anggota DPRD

Pasal 114 ayat (2):Sering terjadi, anggota DPRD tidak segera dilantik (diambil

sumpah janji jabatannya), walaupun sudah menerima SKpengesahannya, terutama dalam PAW. Maka, Pengucapansumpah/janji dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh)hari sejak diterimanya keputusan peresmian pengangkatansebagai Anggota DPRD.

•35

Pemberhentian Sementara Anggota DPRD

Pasal 116 ayat (5): Dalam hal gubernur tidak mengusulkan

pemberhentian sementara, menteri memberhentikansementara Anggota DPRD Provinsi berdasarkanregister perkara Pengadilan Negeri.

Pasal 117 ayat (5): Dalam hal bupati/walikota tidak mengusulkan

pemberhentian sementara, gubernurmemberhentikan sementara Anggota DPRDkabupaten/kota berdasarkan register perkaraPengadilan Negeri.

•36

BAB X FRAKSI

•37

PASAL 120 ayat (8) :

Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapatdilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulanapabila Fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhipersyaratan sebagai Fraksi.


Dalam hal dilakukan penataan dan pengisian keanggotaan DPRD pada daerah otonom baru, dapatdilakukan perubahan Fraksi dan keanggotaan Fraksi.

BAB XII KONSULTASI DPRD

•38

PASAL 127 ayat (1) :DPRD dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan secara berjenjang.

PASAL 128 :

1) DPRD provinsi harus mengkonsultasikan Rancangan Peraturan DPRD provinsi tentang Tata Tertib kepada Menteri sebelum ditetapkan.

2) DPRD kabupaten/kota harus mengkonsultasikan Rancangan Peraturan DPRD kabupaten/kota tentang Tata Tertib kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sebelum ditetapkan.

3) Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dapat memuat materi nilai kearifan lokal sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PENGADUAN & ASPIRASI MASYARAKAT

•39


Dalam hal diperlukan, pengaduan dan aspirasimasyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:a. rapat dengar pendapat umum;b. rapat dengar pendapat;c. kunjungan kerja; ataud. rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan

mitra kerja.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

•40

PASAL 133:

1) Sekretaris DPRD provinsi wajib melaporkan kepadaMenteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat status hukum anggota DPRD provinsi yang terlibat dalam kasus tindak pidana.

2) Sekretaris DPRD kabupaten/kota kota wajibmelaporkan kepada gubernur melalui bupati/walikota status hukum anggota DPRD kabupaten/kota yang terlibat dalam kasus tindak pidana dengan tembusan disampaikan kepada Menteri.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

•41

PASAL 134:

1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD yang telahada sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan,tetap berlaku sampai dengan ditetapkannyaPeraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

2) Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

MASUKAN TERHADAP SUBSTANSI DRAF TATIB DPRD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA YG PERLU DIPERHATIKAN:

1. Judulnya sebaiknya jangan ada frase “Perubahan Pertama”, langsung saja dengan judul “Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota...”;

2. Perhatikan konsideran mengingat, aturan perundang-undangan yang sudah dicabut/diganti harap disesuaikan;

3. Semua ketentuan mengenai program legislasi daerah dan badan legislasi daerah dalam rumusan rancangan tata tertib DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota harus dibaca dan dimaknai sebagai program pembentukan peraturan daerah dan badan pembentukan peraturan daerah (frase yang masih menggunakan istilah legislasi harus dihilangkan);

4. Pengaturan mengenai mekanisme pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah atau wakil Kepala Daerah yang diatur dalam Tata Tertib DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dapat ditambahkan dengan kearifan lokal daerah, misalnya memakai pakaian adat saat penyampaian visi dan misi serta pada saat paripurna pemilihan atau hal lain yang belum di atur dalam UU dan PP;

MASUKAN TERHADAP SUBSTANSI DRAF TATIB DPRD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA YG PERLU DIPERHATIKAN:

4. Urutan Bab dalam Tatib DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota sebaiknya disamakan dengan PP Nomor 12 Tahun 2018 dan tidak perlu dengan penjelasan, untuk itu substansi pengaturannya di atur lebih jelas sesuai PP 12 Tahun 2018;

5. Perlu diatur untuk larangan bagi anggota DPRD agar tidak bepergian ke luar negeri tanpa izin dari Menteri Dalam Negeri. (dapat merujuk pada Permendagri Nomor 29 Tahun 2016 untuk perjalanan dinas luar negeri dan Kepmendagri Nomor 116 Tahun 2003 untuk keperluan ibadah, berobat dan keluarga ke luar negeri).

•44

•Terima Kasih

kementerian dalam negeri republik indonesia arah kebijakan...

Documents