kementerian dalam negeri - … filenorma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada...
TRANSCRIPT
KEMENTERIAN DALAM NEGERIDIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2019
Drs. Bob F Sagala, M.Si
SUMATERAKALIMANTAN
JAVA
IRIAN JAYA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PENDAHULUAN
1
2
3 4
5
6
Pendidikan
Kesehatan
Pekerjaan Umum
PerumahanRakyat
TramtibumLinmas
Sosial
Jenis SPM (Pasal 4 Ayat 1 PP 2 Tahun 2018 )
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)Latarbelakang, Pengertian Dan Jenis
Latarbelakang SPM
Amanat Pasal 18 UU Nomor23 Tahun 2014,penyelenggara pemerintahandaerah memprioritaskanpelaksanaan urusanpemerintahan wajib yangberkaitan dengan pelayanandasar.
Pasal 298 UU Nomor 23Tahun 2014, belanja daerahdiprioritaskan untukmendanai urusanpemerintahan wajib yangterkait pelayanan dasar yangditetapkan dengan standarpelayanan minimal.
6
Pengertian SPM (PP 2 Th 2018)
Pasal 1 PP Nomor 2 Tahun2018, Standar PelayananMinimal, yang selanjutnyadisingkat SPM adalahKetentuan mengenai jenisdan mutu pelayanan dasaryang merupakan urusanpemerintahan wajib yangberhak diperoleh setiapwarga negara secaraminimal.
Pasal 3 PP Nomor 2 Tahun2018, urusan pemerintahanwajib yang berkaitandengan pelayanan dasar:pendidikan, kesehatan,PUPR, perumahan rakyatdan kawasan pemukimantramtibumlinmas, dansosial, sebagiansubstansinya ditetapkansebagai SPM.
Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah 2016
TUJUAN BERNEGARA
Melindungi segenap bangsa Indonesia danseluruh tumpah darah Indonesia1
Memajukan kesejahteraan umum2
Mencerdaskan kehidupan bangsa3
Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadidan keadilan sosial
4Alinea Ke-4
PEMBANGUNAN DAERAHBerdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peningkatan dan Pemerataan
Kesempatan Kerja
Peningkatan dan Pemerataan
Lapangan BerusahaPeningkatan dan Pemerataan
Akses dan KualitasPelayanan Publik
Peningkatan dan Pemerataan
Pendapatan MasyarakatPeningkatan dan Pemerataan
Daya Saing Daerah
Sesuai Pasal 258 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah melaksanakan pembangunan untuk:
Merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional
Pembangunan Daerah :
URUSAN PEMERINTAHAN
KONKURENABSOLUT
1. PERTAHANAN
2. KEAMANAN
3. AGAMA
4. YUSTISI
5. POLITIK LUAR
NEGERI
6. MONETER & FISKAL
PILIHAN
(8)
WAJIB
(24)
Dibagi berdasarkan
kriteria Eksternalitas,
Akuntabilitas dan
Efisiensi
URUSAN
PEMERINTAHAN
UMUM
YAN DASAR
(6)NON YAN DASAR (18)
S P M
N S P K
1. PENDIDIKAN
2. KESEHATAN
3. PU DAN PR
4. PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAW PERMUKIMAN
5. TRAMTIBUM & LINMAS
6. SOSIAL
Urusan Pemerintahan Konkuren Kewenangan Daerah( Pasal 11)
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar
6 URUSAN:
• pendidikan
• kesehatan
• pekerjaan umum dan penataan ruang
• perumahan rakyat dan kawasan permukiman
• ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindunganMasyarakat
• sosial.
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar
18 URUSAN• tenaga kerja• pemberdayaan perempuan
dan pelindungan anak• pangan• pertanahan• lingkungan hidup• administrasi kependudukan
dan pencatatan sipil• pemberdayaan masyarakat
dan Desa• pengendalian penduduk dan
keluarga berencana• perhubungan;• komunikasi & informatika• koperasi, usaha kecil, dan
menengah• penanaman modal• kepemudaan dan olah raga• statistik• persandian• kebudayaan;• perpustakaan; • kearsipan.
Urusan Pemerintahan Pilihan
8 URUSAN:• kelautan dan perikanan• pariwisata• pertanian• kehutanan;• energi dan sumber daya
mineral;• perdagangan;• perindustrian; dan• transmigrasi.
SEKILAS
SPM SESUAI PP 2/2018
Pasal 16 UU 23/2014
1. Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) berwenang untuk:
a. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; dan
b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Daerah.
SPM & NSPK
• NSPK– Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai
sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.
– Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokandalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
– Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.
– Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
– Terkait semua urusan pemerintahan
– NSPK sbg Pedoman bagi daerah dlmpenyelenggaraan urusan Pemerintahan
• SPM– Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan
mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secaraminimal.
– Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untukmemenuhi kebutuhan dasar warga negara
– Wujud dari upaya pemerataan hasilpembangunan daerah
PUSAT
MENETAPKAN NSPK
BINWAS
PERAN PEMERINTAH PUSAT DALAM PELAKSANAAN
URUSAN PEMDA
PUSAT
BINWAS
PERAN PEMERINTAH PUSAT DALAM PEMENUHAN
KEBUTUHAN DASAR
MENETAPKAN SPM
SUBSTANSI SPM(Pasal 3 Ayat 1 dan 2)
MATERI MUATAN SPMPasal 4 Ayat (2) PP Nomor 2 Tahun 2018
Jenis Pelayanan Dasar
adalah jenis pelayanan dalam rangkapenyediaan barang dan/atau jasa kebutuhandasar yang berhak diperoleh oleh setiapWarga Negara secara minimal.
Penerima Pelayanan DasarMutu Pelayanan Dasar
adalah ukuran kuantitas dan kualitas barangdan/atau jasa kebutuhan dasar sertapemenuhannya secara minimal dalamPelayanan Dasar sesuai standar teknis agarhidup secara layak.
• Setiap Jenis PelayananDasar harus memilikiMutu PelayananDasar.
1
23
JENIS PELAYANAN SPM
Diatur dalam PP SPM
Merupakan jenis-jenis pelayanan yg bersifat wajib oleh Pemda yang minimal diterima masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasar warganegara utk berkehidupan layak
Dituangkan kedalam dokumen perencanaan daerah dan perangkatdaerah
Diterjemahkan dalam program/kegiatan tahunan
Merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah
Daerah memprioritaskan penganggaran terhadap program/kegiatan SPM
16
NO JENIS PELAYANAN DASAR MUTU PELAYANAN DASARPENERIMA PELAYANAN
DASAR
1. pelayanan ketenteraman dan
ketertiban umum provinsi
a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
b. standar jumlah dan kualitaspersonel/sumber daya manusia; dan
c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar;
Warga Negara yang terkena
dampak gangguan
ketenteraman dan
ketertiban umum akibat
penegakan hukum terhadap
pelanggaran Peraturan
Daerah provinsi dan
peraturan kepala daerah
provinsi
SPM Ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan
Masyarakat: Provinsi
Pasal 9 PP 2/2018
NO JENIS PELAYANAN DASAR MUTU PELAYANAN DASAR PENERIMA PELAYANAN DASAR
1. Pelayanan Ketentraman danKetertiban Umum
a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
b. standar jumlah dan kualitaspersonel/sumber daya manusia; dan
c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar
Warga Negara yangterkena dampakgangguanketenteraman danketertiban umumakibat penegakanhukum terhadappelanggaran PeraturanDaerah Kab./Kota
2. pelayanan Informasi rawanbancana
Warga negara yangberada di kawasanrawan bencana danyang menjadi korbanbencana
3. pelayanan Pencegahan dankesiapsiagaan terhadapbencana
SPM Ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan
Masyarakat: Kabupaten/Kota
Pasal 9 PP 2/2018
NO JENIS PELAYANAN DASAR MUTU PELAYANAN DASAR PENERIMA PELAYANAN DASAR
4. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia; dan
c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar
Warga negara yangberada di kawasanrawan bencana danyang menjadi korbanbencana
5. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
Warga yang menjadikorban kebakaranatau terdampakkebakaran.
Lanjutan.......
MUTU SPM
Ditetapkan dengan peraturan menteri terkait
Merupakan mutu atas jenis-jenis pelayanan SPM dengan kualitas yang minimal utk berkehidupan layak
Dilihat dari sisi ketersedian dan sisi aksessibilitas
Merupakan barang dan jasa yang bersifat mutlak dibutuhkan penerima SPM atas setiap jenis pelayanan SPM
Mencantumkan semua barang dan jasa dilengkapi dengan kuantitas/kualitasminimal dalam pemenuhan kebutuhan dasar
Daerah menyeleksi/menyesuaikan atas barang dan jasa yang dibutuhkanpenerima SPM sesuai dengan kondisi penerima, kondisi lingkungan geografis, nilai sosial dan faktor lainnya
Menggunakan standar biaya daerah
21
PENERIMA SPM
Penerima merupakan masyarakat miskin atau masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya
Penerima disesuaikan dengan jenis pelayanan SPM
Penerima merupakan bagian yang harus lebih dirinci olehPeraturan Menteri tentang Standar Teknis SPM
Daerah harus mendata masyarakat yang berhak menerima SPM secara berkala
23
PENERAPAN SPM
PENGUMPULAN DATA BERKALA
jumlah dan identitas Warga Negara yang berhakmenerima
jumlah barang dan/atau jasa yg sudah tersedia dan yg dibutuhkan
jumlah sarana, prasarana, dan sumber daya lainnya yang tersedia dan yg masih dibutuhkan
PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR
RPJMD dan RKPD Renstra PD dan Renja PD sesuai dengan tugas
dan fungsi
PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHANPELAYANAN DASAR
menghitung selisih kebutuhan terhadap ketersediaan barang dan/atau jasa dan sarana dan/atau prasarana berdasarkan jumlah Warga Negara penerima
Menyusun kebutuhan untuk pemenuhannya
PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR
Menyediakan barang/jasa dan sarana prasarana
sesuai dengan standar teknis SPM
Kerjasama antar daerah dalam pemenuhan pelayanan dasar sesuai ketentuan PUU
1
4
3
2
PEMENUHAN PELAYANAN DASAR MERUPAKAN SALAH SATU TOLOK UKUR
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
SPM DALAM DOKRENDA
SPM PERLU DIINTEGRASIKAN ke dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
SPM
4
3
2
1
5
RPJMD
Renstra-PD
RKPD
Renja-PD
APBD
Proses Penganggaran
Integrasi ke dalamdokumen anggaran(Program PemenuhanSPM).
Diatur PP/PermenPenganggaran
Proses Perencanaan
Integrasi ke dalamdokumen perencanaan(Program PemenuhanSPM).
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
100 Tahun 2018
Proses SPM
Jenis Mutu Penrima Pelayanan Dasar
1. Identifikasi penerima;2. Identifikasi
ketersediaanbarang/jasa kebutuhandasar;
3. Identifikasipemenuhan kebutuhandasar yang menjaditanggung jawabpemerintah daerah;
4. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
Materi Yang Diatur DalamPP 2/2018 SPM
SPM PERLU DIINTEGRASIKAN Kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
SPM
4
3
2
1
5
RPJMD
Renstra-PD
RKPD
Renja-PD
APBD
Proses Penganggaran
Integrasi ke dalamdokumen anggaran(Program PemenuhanSPM).
Diatur PP/PermenPenganggaran
Proses Perencanaan
Integrasi ke dalamdokumen perencanaan(Program PemenuhanSPM).
Diatur PermenPerencanaan
Proses SPM
Jenis Mutu Penrima Pelayanan Dasar
1. Identifikasi penerima;2. Identifikasi
ketersediaanbarang/jasa kebutuhandasar;
3. Identifikasi pemenuhankebutuhan dasar yang menjadi tanggung jawabpemerintah daerah;
4. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
Materi yang diatur dalamPP 2 Tahun 2018 SPM
DOKRENDA SESUAI
PERMENDAGRI 86/2017
UU No.23 Th. 2014, Pasal263-264
RPJPD
Renstra
RPJMD
Renja
RKPDPerencanaanPembangunan
Daerah
RencanaPembangunan
Daerah
RencanaPerangkat
Daerah
memuat tujuan, sasaran, program,dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan PemerintahanPilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
ditetapkan denganPerkada setelah RPJMD ditetapkan.
ditetapkan kepala daerah setelah RKPD ditetapkan
penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangkaekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, sertarencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan olehPemerintah Pusat
ditetapkan dengan Perkada
penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaranpokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (duapuluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPNdan RTRW.
Ditetapkan dengan PERDApaling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir
UU No.23 Th. 2014, Pasal 272-273
Ditetapkan dengan PERDApaling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik
DOKUMEN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
31
Evaluasi
Renstra, RANWAL Renstra
RANWAL
RPJMD
RPJPN, RPJMN
RPJPD, RTRW,
& Evaluasi
RPJMD Periode
Sebelumnya
RANCANGAN
Renstra RENSTRA
RPJMDRANCANGA
N AKHIR RPJMD
RANCANGAN
AKHIR
Renstra
Isu
Strategis,
TupoksiUrusan/
PD,
RPJPN, RPJPD, RPJMN,
Visi & Misi, Evaluasi &
Isu Strategis
RANCANGA
N RPJMDMusrenbang
RPJMDEVALUASI
RPJMD
Kesepakatan
Awal KesepakatanAkhir
RPJMD
Dalam RPJMD1. Dimulai pada Bab 2 yaitu menjadi salah satu su-bab baru, setelah Su-bab Aspek
Pelayanan Umum
Sebutkan merupakan bagian amanat PP 2/2018;
Sebutkan regulasi lainnya, spt : Permendagri 100/2018, PermenKementerian terkait mutu;
Jelaskan atas capaian SPM eksisting Daerah per urusan masing2 baik darisisi ketersedian maupun dari sisi aksessibilitas;
Sebutkan skenario ke depan dalam rencana implementasi SPM, baik oleh Pemda sendiri maupun di luar Pemda .
2. Pada Bab 3, untuk dibuatkan 1 table khusus proyeksi pendanaanprogram/kegiatan SPM untuk 5 tahun ke depan;
3. Pada Bab 4, :
Pada Subab Permasalahan : Untuk menceritakan berbagai masalah terkaitimplementasi SPM
Pada Subab Isu Strategis : untuk disebutkan menjadi salah satu isu strategisdaerah
33
Lanjutan……
4. Pada Bab 6, seyogyanya menjadi bagian program Prioritas Daerah. Dalam
penentuan program, dapat menyesuaikan dengan mekanisme penentuan
program daerah. Sedangkan dalam penentuan hasil program (outcome),
dapat diarahkan menjadi “terpenuhinya kebutuhan dasar bidang/subbidang
…….. (sesuai dengan 6 urusan SPM)
5. Pada Bab 7, Semua Program SPM harus dirinci sampai dengan target
program (termasuk proyeksi anggaran). Program2 dimaksud disebar sesuai
dengan Perangkat Daerah masing2.
34
RENSTRA
Dalam RPJMD1. Dimulai pada Bab 2 yaitu menjadi salah satu su-bab baru, setelah Su-bab Kinerja Perangkat
daerah
Sebutkan merupakan bagian amanat PP 2/2018;
Sebutkan regulasi lainnya, spt : Permendagri 100/2018, Permen Kementerian terkait mutu;
Jelaskan atas capaian SPM eksisting dari Perangkat Daerah dimaksud baik dari sisiketersedian maupun dari sisi aksessibilitas;
Sebutkan skenario ke depan dalam rencana implementasi SPM, baik oleh Perangkat Daerah dimaksud sendiri maupun di luar Perangkat Daerah dimaksud, termasuk oleh swasta.
Untuk dibuatkan 1 table khusus proyeksi pendanaan program/kegiatan SPM untuk 5 tahunke depan
2. Pada Bab 3;
Pada Subab Permasalahan : Untuk menceritakan berbagai masalah terkait implementasiSPM
Pada Subab Isu Strategis : untuk disebutkan menjadi salah satu isu strategis Perangkatdaerah dimaksud
36
Lanjutan……
4. Pada Bab 6, Disebutkan Program SPM pada perangkat daerah
dimaksud harus dirinci sampai dengan target kegiatan (termasuk
proyeksi anggaran). Program harus sesuai dengan Program SPM dari
RPJMD termasuk Out come nya. Kegiatan harus dipastikan
menghasilkan out put yang mendukung out come baik dari sisi
ketersediaan dan sisi aksessibitas.
37
RKPD & RENJA
39
RENSTRA
PDRANWAL
RENJA
RANWAL
RKPDRPJMD
RANCANGAN
RENJA RENJA
RANCANGAN
RKPD RKPDRANCANGAN
AKHIR RKPD
RANCANGAN
AKHIR
RENJA
Isu Strategis
terkait
Urusan/Tupok
si
Renstra &
Evaluasi
Kinerja PD
RPJMD, Evaluasi
Kinerja Pemda &
Isu Strategis
Forum
Konsultasi Publik
Musrenbang
RKPD
Forum
PD/lintas PD
Teknis Penyusunan Renja PD
“Renja merupakan penjabaran dari Renstra”
Rencana Angg PD
(Renstra)
Tujuan, Sasaran,
Program dan
Kegiatan (Renstra)
Target Output dan
Outcome (Renstra)
Hasil Evaluasi
Kinerja PD
Isu Terkait
Urusan/Tupoksi
PD
Rancangan
Awal Renja
PD
Teknis Perubahan Renja
“Renja merupakan penjabaran dari Renstra”
Angg PD (APBD)
Program dan
Kegiatan (APBD)
Target Output
(APBD)
Hasil Evaluasi
Kinerja PD
Isu Terkait
Urusan/Tupoksi
PD
Rancangan
Perubahan
Renja PD
TERIMA KASIH