kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi · desa, pdt dan transmigrasi...
TRANSCRIPT
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
LAKIP TAHUN 2018 INSPEKTORAT JENDERAL
i
KATA PENGANTAR
Dengan mengucap Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas segala berkat dan
ridho-Nya, Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi telah dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018, yang merupakan implementasi
dari Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah.
Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu
sehingga terselesaikannya laporan ini. Kami menyadari, bahwa dalam pelaksanaan
kegiatan tahun 2018, masih terdapat rencana-rencana yang belum dapat
direalisasikan mengingat keterbatasan yang ada, serta masih adanya kegiatan
yang belum direncanakan dengan matang, hal tersebut sebagai evaluasi untuk
pelaksanaan kegiatan yang lebih baik dimasa datang.
Untuk itu, kami berharap adanya kritik membangun demi kesempurnaan
LAKIP ini dan demi kemajuan Inspektorat Jenderal dalam mengawal Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk mencapai
tujuannya melaksanakan pembangunan Desa untuk kesejahteraan seluruh rakyat.
Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan bimbingan dan petunjuk-
Nya kepada kita semua, agar tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada
Inspektorat Jenderal dapat terlaksana dengan baik.
Jakarta, Januari 2019
LAKIP TAHUN 2018 INSPEKTORAT JENDERAL
vi
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .................................................................................... i IKHTISAR EKSEKUTIF ................................................................................ ii DAFTAR ISI ................................................................................................. iv BAB I PENDAHULUAN ......................................................................... 1
A. Latar Belakang ....................................................................... 1 B. Dasar Hukum .......................................................................... 2 C. Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal ................................. 2 D. Struktur Organisasi ................................................................. 4 E. Sumber Daya dan Sarana Prasarana ..................................... 5 F. Maksud dan Tujuan ................................................................ 7 G. Sistematika Penyajian ............................................................ 7
BAB II PERENCANAN KINERJA .......................................................... 9
A. Rencana Strategis Inspektorat Jenderal 2015-2019 .............. 9 B. Ikhtisar Perjanjian Kinerja ....................................................... 11 C. Indikator Kinerja ...................................................................... 12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................ 24 A. Capaian Kinerja ..................................................................... 24 B. Realisasi Anggaran ................................................................. 46
BAB IV PENUTUP ................................................................................... 49 A. Kesimpulan ............................................................................ 49 B. Saran ...................................................................................... 49
Lampiran :
1) Perjanjian Kinerja Itjen Tahun 2018 2) Capaian Kinerja Program dan Indikator Kinerja Utama Itjen Tahun 2018 3) Rencana Tindak Peningkatan Kapabilitas APIP level 2 4) Realisasi Keuangan berdasarkan indikator Kinerja
LAKIP TAHUN 2018 INSPEKTORAT JENDERAL
vii
DAFTAR TABEL Tabel 1. Susunan SDM Inspektorat Jenderal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Tabel 2 SDM Fungsional Inspektorat Jenderal Tahun 2018. . . . . . . . . . . . . . 6 Tabel 3 Sarana dan Prasarana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 6 Tabel 4 Perjanjian Kinerja Kinerja Itjen Tahun 2018. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Tabel 5 Capaian Kinerja Itjen Tahun 2018. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Tabel 6. Rekapitlasi Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal dan internal . Lingkup Kementerian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
Tabel 7 Rekapitlasi Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal dan internal . Lingkup Itjen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
Tabel 8 Rekap Hasil Penilaian Mandiri SPIP UKE I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Tabel 9 Rekapitulasi Penanganan Pengaduan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Tabel 10 Realisasi Anggaran Itjen TA 2018. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
LAKIP TAHUN 2018 INSPEKTORAT JENDERAL
viii
DAFTAR BAGAN Bagan 1. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal ....................................................3
LAKIP TAHUN 2018 INSPEKTORAT JENDERAL
ii
Executive Summary
Memenuhi amanah Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Permen dan Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2017, tentang
Pedoman Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kementerian Desa
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Inspektorat Jenderal Kementerian
Desa, PDT dan Transmigrasi tahun 2018 menyusun Laporan Kinerja yang memuat
tentang capaian kinerja (performance results) selama tahun 2017, dikaitkan dengan
rencana kinerja (performance plan) 2018 yang mengacu pada Rencana Stratejik
Inspektorat Jenderal tahun 2015-2019, serta Rencana Kinerja Tahunan yang telah
ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2018.
Laporan Kinerja ini merupakan upaya menyajikan informasi dan
pertanggungjawaban mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan
selama Tahun 2018 yang terkait dengan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan
Inspektorat Jenderal meliputi :
1) Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Desa, PDT dan
Transmigrasi terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi,
pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.
2) Pelaksanaan Tindak lanjut hasil Pengawasan
3) Evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan dilaksanakannya Penilaian
Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
4) Tindak lanjut atas rekomendasi Kemen PAN dan RB terkait evaluasi RB
5) Evaluasi dan monitoring atas implementasi SPIP
6) Meningkatnya Kapabilitas Apratur Pengawas Internal Pemerintah (APIP)
7) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi
Pelaksanaan pengawasan intern Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, PDT dan
Transmigrasi Tahun 2018 yang efektif, akuntabel, transparan dan terus mengawal
LAKIP TAHUN 2018 INSPEKTORAT JENDERAL
iii
kebijakan-kebijakan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi yang akhirnya
diharapkan dapat meningkatkan Kinerja Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi
secara keseluruhan, sehingga program program pembangunan desa yang menjadi
target Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi hasilnya dapat dimanfaatkan dan
memberikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.
Capaian sasaran program dan indikator Kinerja Utama Inspektorat Jenderal
Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi tahun 2018 berdasarkan Perjanjian Kinerja
Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
No.
Sasaran Program Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian (%)
1
Terwujudnya Pengawasan Internal yang Efektif di Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi
Penyampaian Penilaian Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara online yang tepat waktu
100
(persen)
100
100
(persen)
Persentase rekomendasi hasil evaluasi PMPRB oleh KemenPAN dan RB yang ditindak lanjuti oleh Tim RB
100
(persen)
87,5
87,5
(persen)
Persentase butir rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal dan APP lingkungan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi yang selesai ditindaklanjuti
50
(persen) 51
100 (persen)
Persentase butir rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksernal dan APIP lingkungan Inspektorat Jenderal yang selesai ditindaklanjuti
50
(persen) 60 100
(persen)
Persentase rekomendasi hasil evaluasi penyelenggaran SAKIP UKE I yang ditindaklanjuti
80
(persen)
82 100
(persen)
Tingkat Kematangan Implementasi SPIP
Level 3
(Terdefinisi) 2,6
86,66 (persen)
Persentase pengaduan yang ditindak lanjuti
70 %
94 100
(persen)
Tingkat kapabilitas APIP
Level 2
(Infrastruktur) 1
50
(persen)
LAKIP TAHUN 2018 INSPEKTORAT JENDERAL
iv
Dari tabel diatas menunjukan bahwa dalam tahun 2018 capaian kinerja program
sebagian besar telah memenuhi target, meskipun demikian masih terdapat 3 indikator
kinerja yang tidak tercapai yaitu :
a. Persentase rekomendasi hasil evaluasi PMPRB oleh KemenPAN dan RB yang
ditindaklanjuti oleh Tim RB.
Target tindaklanjut rekomendasi terhadap hasil evaluasi RB oleh KemenPAN RB
adalah 100%, namun realisasi tindaklanjut rekomendasi yang dapat diselesaikan
dalam tahun 2018 hanya mencapai 87,5%, dari 8 (delapan) butir rekomendasi telah
diselesaikan 7 ( tujuh) butir. Satu rekomendasi masih dalam proses pelaksanaan yaitu
penyusunan Indikator Kinerja Individu dan Perjanjian Kinerja Individu.
b. Tingkat kematangan implementasi SPIP
Target tingkat kematangan SPIP dalam tahun 2018 adalah level 3 (terdefinisi)
berdasarkan hasil penilaian oleh BPKP.
Itjen dan Tim Satgas SPIP dalam tahun 2018 telah melakukan penilaian mandiri
maturitas SPIP di lingkungan UKE I dengan hasil nilai maturitas pada level 3
(terdefinisi). Terhadap penilaian tersebut saat ini masih proses validasi oleh BPKP,
dengan prediksi hasil nilai sebesar 2,6.
c. Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (IACM)
Inspektorat Jenderal sebagai quality assuarance terhadap pelaksanaan kegiatan
dituntut untuk senantiasa meningkatkan kemampuannya baik organisasi, tata kelola
kegiatan pengawasan, serta kompetensi dan kemampuan auditornya agar
pengawasan dapat dilaksanakan secara profesional. Peningkatan kapabilitas APIP
telah ditargetkan dalam tahun 2018 pada level 2 (Infrastructure) dan tahun 2019 Level
3 (Integrated). Namun sampai dengan akhir tahun 2018 Inspektorat Jenderal belum
melakukan penilaian mandiri atas Tingkat kapabilitas APIP, demikian pula validasi
oleh BPKP. Meskipun demikian upaya-upaya dalam rangka peningkatan kapablitas
APIP telah dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksnaan Rencana Tindak
menuju IACM level 2.
LAKIP TAHUN 2018 INSPEKTORAT JENDERAL
v
Dalam rangka meningkatkan kinerja tahun mendatang maka Inspektorat Jenderal
Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi melakukan langkah-langkah antara lain :
1) Tindak lanjut atas rekomendasi Kemen PAN RB terkait evaluasi pelaksanaan
Reformasi Birokrasi, yaitu penyusunan Standar Kinerja pegawai dan perjanjian
kinerja dari jajaran pimpinan sampai pegawai pelaksana.
2) Melakukan reviu dan perbaikan atas implementasi unsur-unsur SPIP, antara lain:
✓ Penegakan integritas dan etika di lingkungan Itjen, serta mendokumentasikan
kegiatan yang telah dilaksanakan.
✓ Penyusunan PKPT berbasis risiko yang berfokus dan in line dengan sasaran
strategis kementerian terkait pembangunan desa.
✓ Meningkatkan Implementasi penguatan pengawasan yaitu: pengendalian
gratifikasi, pembangunan ZI, penanganan pengaduan dan WBS, saber pungli,
dengan melaporkan kegiatannya secara berkala.
3) Inspektorat Jenderal berupaya mengimplementasikan rencana tindak (action plan)
yang telah disusun terkait Peningkatan Kapabilitas APIP Menuju Level 2,
mendokumentasikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaannya secara
berkala, dan segera dilaksanakan penilaian mandiri (self assessment) IACM untuk
dinilai oleh BPKP.
4) Dilakukan pembahasan intern terkait pelaporan kinerja sebelum disampaikan keluar
untuk menjaga konsistensi dan koordinasi dengan Biro Perencanaan terkait format
dan waktu pelaporan sehingga dapat menghasilkan laporan yang akuntabel, relevan
dan tepat waktu.
5) Capaian kinerja yang ada diharapkan dapat meningkatkan kinerja Inspektorat
Jenderal terhadap peningkatan output dan outcome dalam mendukung sasaran
strategis dan indikator kinerja utama Inspektorat Jenderal
Dengan keterbatasan waktu dan tenaga yang ada, Inspektorat Jenderal telah berupaya
melaksanakan tugas utamanya yaitu melakukan pengawasan intern semaksimal
mungkin sehingga dapat menghasilkan laporan tepat waktu, untuk memberikan
rekomendasi perbaikan-perbaikan yang bermanfaat.
LAKIP TAHUN 2018 INSPEKTORAT JENDERAL
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Sebagai Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah, Inspektorat Jenderal menjadi
yang terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip
tatakelola pemerintahan yang baik (good governance).
Salah satu kegiatan dalam pelaksanaan tersebut adalah dengan melaporkan
kinerjanya secara terinci dan periodik melalui pengukuran kinerja. Usaha ini
dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik
dan akuntabilitas dengan melakukan Analisa penggunaan output dan outcome
yang akan dicapai dan seharusnya.
Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang
terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara
berkala untuk memastikan kesinambungan usaha mewujudkan aparatur yang
akuntabel. Pengukuran dan pembandingan kinerja dalam laporan kinerja harus
cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah. Indikator kinerja yang
digunakan kemudian harus menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya
hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus
selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan juga
harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai
dengan kurun waktu tertentu.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Jenderal ini merupakan amanat
dari pemerintah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Peraturan Presiden R.I.
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerjan Instansi
Pemerintah. Laporan ini akan memberi informasi mengenai masukan (input),
keluaran(output) dan hasil (outcome) terhadap pelaksanaan program dan kegiatan
dalam kurun waktu tahun anggaran 2018. Seluruh materi laporan kinerja telah
tersaji secara sistematis dan terstruktur dengan bagian-bagian meliputi:
LAKIP TAHUN 2018 INSPEKTORAT JENDERAL
2
Pendahuluan mengenai latar belakang penyusunan Laporan Kinerja, Perencanaan
Kinerja selama tahun 2018, Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018 dan Penutup yang
merupakan kesimpulan dari isi Laporan Kinerja serta saran untuk perbaikan
Akuntabilitas Kinerja pada tahun-tahun mendatang.
B. DASAR HUKUM
1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 Tahun 2017 tentang tentang
Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja
dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.
5. Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2015 tentang Kementerian Desa, PDT dan
Transmigrasi.
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 06 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
8. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian dan
Lembaga
9. Keputusan Menteri Desa dan Transmigrasi No 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Evaluasi dan Implementasi SAKIP di lingkungan Kementerian Desa,
PDT dan Transmigrasi.
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 22 Tahun 2017, tentang Pedoman Penerapan Sistem Akuntabilitas
Kinerja di lingkungan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi.
LAKIP TAHUN 2018 INSPEKTORAT JENDERAL
3
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT JENDERAL
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
mempunyai tugas membantu Presiden menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat
desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
Inspektorat Jenderal sebagai unit organisasi Kementerian Desa, Pembangunan
DaaerahTertinggal dan Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan
pengawasan intern di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam pelaksanaan tugasnya Inspektorat Jenderal mempunyai fungsi sebagai
berikut:
1. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
2. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terhadap kinerja dan
keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan
pengawasan lainnya;
3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
5. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
Berkaitan dengan isu-isu strategis, Inspektorat Jenderal melaksanakan
pengawalan dan pengawasan dalam rangka mendukung program Kementerian
Desa, PDT dan Transmigrasi berdasarkan Rencana Strategis Revisi Tahun 2018-
2019 yaitu
✓ Mempertahankan capaian kinerja 5000 desa tertinggal menjadi desa
berkembang dan 2000 desa menjadi mandiri, melakukan intervensi dalam
percepatan pengentasan desa-desa tertinggal;
LAKIP TAHUN 2018 INSPEKTORAT JENDERAL
4
✓ Penguatan di 40 Lokasi KPPN dalam rangka keterkaitan desa-kota;
✓ Mengawal target 80 kabupaten daerah tertinggal yang akan dientaskan;
✓ Berkembangnya kabupaten daerah yang mengalami kondisi tertentu di 50
kabupaten;
✓ Mengawal ditetapkannya 144 Kawasan Transmigrasi;
✓ Mendorong berkembangnya 20 KPB menjadi kota kecil/kota kecamatan dengan
berkembangnya industri pengolahan sekunder dan perdagangan
Dalam rangka mendukung tercapainya target-target program Kementerian
tersebut diatas Inspektorat Jenderal juga melaksanakan pengawasan dan
pengawalan program prioritas Nasional dan Kementerian Desa, PDT dan
Transmigrasi antara lain :
✓ Pengembangan poduk unggulan Desa (prudes)
✓ Pembangunan embung desa
✓ Pengembangan BUM desa
✓ Pembangunan Sarana Olah Raga Desa
✓ Program Padat Karya Tunai
✓ Pengelolaan Dana Desa yang efektif efisien dan akuntabel
✓ Pelaksanaan Aksi-aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Beberapa isu terkait internal Inspektorat Jenderal antara lain:
✓ Penilaian atas kematangan tata kelola pengawasan melalui Internal Audit
Capability Model (IACM) yang merupakan salah satu alat yang untuk mengukur
efektivitas peran audit intern di setiap instansi pemerintah;
✓ Menyusun Program Kerja Pengawasan berdasarkan ranking risiko objek audit
(berisiko sangat tinggi, tinggi, sedang, atau rendah);
✓ Peran Inspektorat didorong lebih berfungsi sebagai konsultan dalam mengawal
pelaksanaan anggaran;
✓ Pelaksanaan validasi atas penilaian mandiri maturitas SPIP
D. STRUKTUR ORGANISASI
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015, tentang Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, organisasi
Kementerian ini terdiri:
LAKIP TAHUN 2018 INSPEKTORAT JENDERAL
5
Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa, Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan;
Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Direktorat Jenderal
Pembangunan Daerah Tertinggal, Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan
Pembangunan Permukiman Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pengembangan
Kawasan Transmigrasi, Inspektorat Jenderal, Badan Penelitian dan
Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi, serta Staf Ahli Bidang
Pembangunan dan Kemasyarakatan, Staf Ahli Bidang Pengembangan Ekonomi
Lokal, Staf Ahli Bidang Pengembangan Wilayah, Staf Ahli Bidang Hubungan Antar
Lembaga dan Staf Ahli Bidang Hukum.
Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi nomor 6 Tahun 2015 tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, struktur organisasi
Inspektorat Jenderal digambarkan dengan bagan sebagai berikut:
Bagan 1. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal
E. SUMBER DAYA DAN SARANA PRASARANA
1. Sumberdaya Manusia
Jumlah sumberdaya manusia (SDM) yang mendukung pelaksanaan kegiatan
di Inspektorat Jenderal sebanyak 172 orang dengan rincian sebagai berikut
sebagai berikut :
LAKIP TAHUN 2018 INSPEKTORAT JENDERAL
6
Tabel 1. SDM Itjen
No Jabatan Jumlah/orang
a. Struktural 23
b. Fungsional Auditor 34
c. Fungsional Perencana 0
d. Fungsional Umum/Pelaksana 46
e. Tenaga Penunjang 47
f. Pramubakti / Pengemudi / Pengamanan 22
Jumlah 172
Untuk Jabatan Fungsional Auditor sebanyak 34 orang dapat dirinci
berdasarkan sertifikasi sebagai berikut :
Tabel 2. SDM Fungsional Itjen
No Jenjang Jumlah/orang
a. Auditor Utama 3
b. Auditor Madya 11
c. Auditor Muda 5
d. Auditor Pertama 15
Jumlah 34
2. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana yang dimiliki Inspektorat Jenderal per 31 Desember
2018 dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pengawasan adalah
sebagai berikut :
Tabel 3. Sarana Prasarana Itjen
NO NAMA BARANG JUMLAH (UNIT)
1 Mobil Sedan 1
2 Mini Bus 9
3 Sepeda Motor 13
4 LemariBesi/Metal 30
6 AlatPenghancurKertas 28
7 LCD Projector/Infocus 10
LAKIP TAHUN 2018 INSPEKTORAT JENDERAL
7
NO NAMA BARANG JUMLAH (UNIT)
8 Focusing Screen/Layar LCD 2
9 Meja Kerja Kayu/besi 74
10 Kursi Besi/Metal 249
11 Meja Komputer 70
12 Meubelair Lainnya 8
13 Lemari Es 12
14 Televisi 16
15 Camera Video 8
16 Lensa Camera 1
17 Facsimile 2
18 KursiDorong 70
19 Microwave Oven 2
20 PC Unit 86
21 Laptop 83
22 Printer 69
23 Fillling Cabinet Besi 25
24 Papan Visual/PapanNama 11
25 Meja Kerja Besi/Metal 24
26 KursiKayu 26
27 Meja Makan Besi 1
28 Jam Mekanis 20
29 Recorder 37
30 Air Conditioning (AC) 35
31 Digital Multimeter 6
32 Sice 1
33 Sound System 1
34 GPS 6
35 Scanner 14
36 DME 10
37 MesinAbsensi 1
38 MejaRapat 2
39 Digital Caliper 15
40 Measuring Tape 5
41 Laser Range Finder 5
42 Whiteboard 5
JUMLAH 1.116
LAKIP TAHUN 2018 INSPEKTORAT JENDERAL
8
F. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal adalah:
a) Dari aspek manajerial sebagai bahan evaluasi atas kinerja Inspektorat Jenderal dalam
melaksanakan tugas dan fungsi yang diembannya.
b) Dari aspek akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi
yang dipercayakan kepada Inspektorat Jenderal serta pertanggungjawaban
penggunaan anggaran.
G. SISTEMATIKA PENYAJIAN
Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disesuaikan sebagaimana amanat
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Itjen 2018
berdasarkan sistematika laporan sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada
aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang
sedang dihadapi organsiasi.
Bab II Perencanaan Kinerja
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang
bersangkutan.
Bab III Akuntabilitas Kinerja
a) Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan
kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja
organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut
dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi;
LAKIP TAHUN 2018 INSPEKTORAT JENDERAL
9
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
b) Realisasi Anggaran
Pada bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah
digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian
Kinerja. Analisis kinerja anggaran secara menyeluruh pada Laporan Kinerja
mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 Tahun 2017.
Bab IV Penutup
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta
langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan
kinerjanya.
Lampiran :
1) Perjanjian Kinerja
2) Lain-lain yang dianggap perlu
LAKIP TAHUN 2018 INSPEKTORAT JENDERAL
10
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT JENDERAL 2015-2019
Pernyataan Visi Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi berdasarkan tugas dan fungsinya dan sesuai dengan
program Nawacita Presiden RI adalah :
1. Visi
Menjadi Unit audit Internal yang profesional dan berintegritas dalam rangka
mendukung terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif,
demokratis, dan terpercaya di Lingkungan Kementrian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.”
2. Misi
Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka Misi yang dijalankan oleh
Inspektorat Jenderal adalah:
a. Meningkatkan pengawasan untuk mendorong terlaksananya program dan
kegiatan secara ekonomis, efektif dan efisien (3E), serta mencegah
terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan
Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
b. Mewujudkan sistem pengawasan yang efektif dan terintegrasi untuk
meningkatkan kinerja aparatur pengawasan dalam mendukung Reformasi
Birokrasi.
c. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tupoksi serta pembinaan seluruh
unsur Inspektorat Jenderal.
3. Tujuan
Tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Jenderal dalam kurun waktu tahun
2015-2019 adalah:
LAKIP TAHUN 2018 INSPEKTORAT JENDERAL
11
a. Memberikan keyakinan yang memadai bahwa dalam penyelenggaraan
tugas dan fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi telah dilaksanakan secara efisien, efektif, hemat, bebas KKN
serta taat terhadap aturan yang berlaku.
b. Meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan tugas dan fungsi
Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi dengan mendorong terwujudnya
penerapan SPIP dan sistem pengelolaan keuangan sesuai Standar
Akuntansi Instansi di Unit-Unit Kerja Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
c. Meningkatkan kualitas (kemampuan, pengetahuan dan profesionalisme)
sumber daya manusia di Lingkungan Inspektorat Jenderal.
4. Sasaran Strategis
Adapun sasaran strategis yang ditetapkan untuk mencapai tujuan tersebut
diatas adalah Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam
mendukung seluruh unit organisasi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi
di bidang pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur.
B. IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal kepada Inspektorat Jenderal untuk
melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.Melalui
perjanjian kinerja, terwujudlahkomitmen penerima amanah dan kesepakatan
antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan
tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.
Perjanjian kinerja merupakan kontrak kerja yang menjadi tanggung jawab
Inspektorat Jenderal, sebagaimana dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja
Inspektorat Jenderal Tahun 2018, seperti diuraikan dalam tabel berikut ini.
LAKIP TAHUN 2018 INSPEKTORAT JENDERAL
12
Tabel 4
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
INSPEKTORAT JENDERAL
No. Sasaran Program Indikator Kinerja Utama Target
1
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung seluruh unit organisasi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi di bidang pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur
Penyampaian Penilaian Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara online yang tepat waktu
100
(persen)
Persentase rekomendasi hasil evaluasi PMPRB oleh KemenPAN dan RB yang ditindak lanjuti oleh Tim RB
100 (persen)
Persentase butir rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal dan APP lingkungan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi yang selesai ditindaklanjuti
50
(persen)
Persentase butir rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksernal dan APIP lingkungan Inspektorat Jenderal yang selesai ditindaklanjuti
50
(persen)
Persentase rekomendasi hasil evaluasi penyelenggaran SAKIP UKE I yang ditindaklanjuti
80
(persen)
Tingkat Kematangan Implementasi SPIP
Level 3
(Terdefinisi)
Persentase pengaduan yang ditindak lanjuti
70 %
Tingkat kapabilitas APIP Level 2 (Infrastruktur)
Program dan Anggaran
No Program Anggaran
1 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Rp 63.294.966.000,00
LAKIP TAHUN 2018 INSPEKTORAT JENDERAL
13
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Untuk mengukur capaian kenerja Inspektorat Jenderal berdasarkan sasaran
strategis yang telah ditetapkan, maka Inspektorat Jenderal telah menetapkan
Indikator Kinerja Utama tahun 2015 - 2019. Sejalan dengan perkembangan
program Kementerian Desa PDT dan Transmigarsi serta kebijakan pengawasan
Inspektorat Jenderal, maka dalam tahun 2018 dilakukan revisi atas Indikator
Kinerja Utama Itjen sesuai Keputusan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi
Nomor 127 Tahun 2017 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di
Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Tahun 2017-2019.
Sasaran program dan Indikator Kinerja utama dapat diuraikan sebagai berikut :
Sasaran Program :
Terwujudnya Pengawasan Internal yang efektif di Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi
Terdiri dari 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama yaitu :
1. Penyampaian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(PMPRB) secara online yang tepat waktu.
Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No 14 Tahun 2014
tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.
Penilaian dilakukan dengan menggunakan aplikasi PMPRB online
Kementerian PAN dan RB, dan paling lambat disampaikan pada tanggal 31
Maret setiap tahun. Dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal sebagai
Koordinator dalam pelaksanaan evaluasi dan hasilnya dengan persetujuan
Sekretaris Jenderal Kementerian disampaikan ke Kementerian Pan dan RB.
Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) adalah
Nilai indeks yang diperoleh dari hasil evaluasi oleh APIP atas pelaksanaan 8
area perubahan. Perhitungan Capaian IKU adalah Penyampaian Penilaian
Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara online yang tepat
waktu sesuai dengan ketentuan:
Tepat Waktu : 100%
Tidak Tepat Waktu : 0%
LAKIP TAHUN 2018 INSPEKTORAT JENDERAL
14
2. Presentase rekomendasi hasil evaluasi PMPRB oleh Kemen PAN dan RB
yang ditindaklanjuti oleh Tim Reformasi Birokrasi
Hasil PMPRB online yang telah disampaikan akan dilakukan evaluasi oleh
Tim dari Kementerian PAN dan RB. Hasil evaluasi dan rekomendasi yang
disampaikan oleh Kementerian PAN RB akan dilakukan tindak lanjut oleh Tim
Reformasi Birokrasi Kemendesa, PDT dan Transmigrasi.
Formulasi perhitungan ketercapaian target adalah:
Persentase rekomendasi hasil evaluasi RB yang ditindaklanjuti X 100%.
Target rekomendasi yang ditindaklanjuti
3. Persentase butir rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal dan
APIP di lingkungan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi yang
ditindak lanjuti
Tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal adalah melakukan pengawasan
intern terhadap pelaksanaan kegiatan pada satuan organisasi di lingkungan
Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi melalui audit, reviu, bimbingan
teknis, serta kegiatan lainnya yang dilaksanakan Inspektorat I s.d. V. Hasil
dari kegiatan tersebut berupa rekomendasi yang akan digunakan oleh satuan
kerja dalam rangka perbaikan kedepan,
Rekomendasi hasil temuan adalah saran yang wajib ditindaklanjuti oleh objek
pemeriksaan dalam rangka perbaikan kinerja.
Formulasi perhitungan pencapaian target adalah Persentase butir
rekomendasi hasil temuan pemeriksaan internal lIngkup Kementerian yang di
tindaklanjuti dibagi target per tahun di kali 100%.
4. Persentase butir rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan eksternal
dan APIP di lingkungan Inspektorat Jenderal yang selesai ditindak
lanjuti.
Rekomendasi hasil temuan ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal
berdasarkan hasil pemeriksaan eksternal dan Inspektorat V selaku APIP.
Formulasi perhitungan pencapaian target adalah Persentase butir
LAKIP TAHUN 2018 INSPEKTORAT JENDERAL
15
rekomendasi hasil temuan pemeriksaan internal oleh Inspektorat V ingkup
Inspektorat Jenderal yang di tindaklanjuti dibagi target per tahun di kali 100%.
5. Persentase rekomendasi hasil evaluasi penyelenggaran SAKIP UKE I
yang ditindaklanjuti
Evaluasi penyelenggaraan SAKIP adalah proses penilaian yang sistematis
atas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
UKE I pada tahun sebelumnya, yang menghasilkan rekomendasi perbaikan
untuk ditindaklanjuti oleh UKE yang bersangkutan.
Formulasi perhitungan pencapaian target IKU adalah Rekomendasi hasil
evaluasi penyelenggaran SAKIP UKE I yang ditindaklanjuti dibagi target per
tahun dikali 100%.
6. Tingkat kematangan implementasi SPIP
Tingkat kematangan implementasi SPIP merujuk pada Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah adalah sebagai berikut :
Level 0: Belum ada SPIP
Level 1 : Rintisan SPIP
Level 2: Berkembang
Level 3 : Terdefinisi
Level 4 : Terkelola dan terukur
Level 5 : Optimum.
Tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern
ditentukan berdasarkan hasil evaluasi dan validasi atas implementasi SPIP
Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi oleh BPKP.
7. Persentase pengaduan yang ditindak lanjuti.
Jenis pengaduan yang ditindaklanjuti adalah pengaduan yang masuk dari
masyarakat maupun internal Kementerian melalui: Wistle Blowing System
(WBS), Saber Pungli, Gratifikasi, dan Surat Pengaduan.
Formulasi perhitungan pencapaian target IKU ini adalah Persentase
pengaduan yang ditindaklanjuti dibagi target per tahun dikali 100%.
LAKIP TAHUN 2018 INSPEKTORAT JENDERAL
16
8. Tingkat kapabilitas APIP
Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah
kemampuan untuk melaksanakan tugas – tugas pengawasan yang terdiri
dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan
kompetensi SDM APIP yangharus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan
peran APIP secara efektif.
Tingat Kapabilitas APIP berdasarkan Internal Audit Capacity Model (IACM)
dapat dikalisifikasikan sebagai berikut:
Level 1 (Initial),
Level 2 (Infrastructure),
Level 3 (Integrated),
Level 4 (Managed), dan
Level 5 (Optimizing).
Formulasi perhitungan pencapaian target IKU:
Tingkat kapabilitas APIP yang dikeluarkan oleh BPKP
Target
x 100%
LAKIP TAHUN 2018 INSPEKTORAT JENDERAL
17
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL
Sasaran yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan pengawasan oleh Inspektorat
Jenderal mengacu pada Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2015-2019 yakni
Terwujudnya Pengawasan Internal yang Efektif di Kementerian Desa, PDT dan
Transmigrasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Jenderal
mempunyai tujuan baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka
pendek/tahunan. Penetapan tujuan sangat penting baik sebagai arah jalannya
organisasi maupun untuk mengukur keberhasilan Inspektorat Jenderal dan
menjadi kewajiban setiap organisasi pemerintah wajib menyusun rencana strategis
untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja sebagai pertanggungjawabannya.
Rencana strategis tersebut dituangkan ke dalam rencana pengawasan lima
tahunan dan rencana pengawasan tahunan yang memuat visi, misi, tujuan,
strategi, kebijakan, program dan kegiatan pengawasan sesuai dengan tugas dan
fungsi Inspektorat.
1. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja TA 2018
Capaian kinerja Inspektorat Jenderal TA 2018 berdasarkan Indikator Kinerja
yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:
LAKIP TAHUN 2018 INSPEKTORAT JENDERAL
18
Tabel 5. Capaian Kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2018
No Sasaran Program Indikator Kinerja
Utama Formulasi Penghitungan
Ketercapaian Target Target 2018
Realisasi Capaian
2018 Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8
1
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung seluruh unit organisasi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi di bidang pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur
Penyampaian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara online yang tepat waktu
Penyampaian Penilaian Mandiri
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara online yang tepat
waktu sesuai dengan ketentuan
Ketentuan penyampaian PMPRB: Tepat Waktu : 100%
Tidak Tepat Waktu : 0%
100
100
100
(persen)
Tercapai
Persentase rekomendasi hasil evaluasi PMPRB oleh KemenPAN dan RB yang ditindaklanjuti oleh Tim RB
Persentase rekomendasi hasil evaluasi PMPRB oleh KemenPAN dan RB yang ditindaklanjuti oleh
Tim RB di bagi target per tahun di kali 100%
100 87,5 87,5 (persen)
Belum Tercapai
LAKIP TAHUN 2018 INSPEKTORAT JENDERAL
19
No Sasaran Program Indikator Kinerja
Utama Formulasi Penghitungan
Ketercapaian Target Target 2018
Realisasi Capaian
2018 Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8
Persentase butir rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal dan APIP di lingkungan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi yang selesai ditindak lanjuti
Persentase rekomendasi hasil temuan pemeriksaan yang di
tindaklanjuti dibagi target per tahun di kali 100%
50 51 100
(persen) Tercapai
Persentase butir rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal dan APIP di lingkungan Inspektorat Jenderal yang selesai ditindaklanjuti
Persentase rekomendasi hasil temuan pemeriksaan yang di tindaklanjuti dibagi target per
tahun di kali 100%
50 60 100
(persen) Tercapai
Persentase rekomendasi hasil evaluasi penyelenggaran SAKIP UKE I yang ditindaklanjuti
Rekomendasi hasil evaluasi penyelenggaran SAKIP UKE I yang
ditindaklanjuti dibagi target per tahun dikali 100%
80 82 100
(persen) Tercapai
LAKIP TAHUN 2018 INSPEKTORAT JENDERAL
20
No Sasaran Program Indikator Kinerja
Utama Formulasi Penghitungan
Ketercapaian Target Target 2018
Realisasi Capaian
2018 Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8
Tingkat kematangan impementasi SPIP
Tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian
intern 3 2,6
86,66 (persen)
Masih dalam proses validasi
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti dibagi target per
tahun dikali 100% 70 94
100 (persen)
Tercapai
Tingkat kapabilitas APIP
Tingkat kapabilitas APIP yang dikeluarkan oleh BPKP dibagi
target dikali 100%
2
1
50
(persen)
Masih dalam
proses persiapan penilaian mandiri
LAKIP TAHUN 2018 INSPEKTORAT JENDERAL
21
Berdasarkan tabel diatas pencapaian sasaran program berdasarkan capaian
Kinerja Utama dari Inspektorat Jenderal Tahun 2018 dapat diuraikan lebih lanjut
sebagai berikut:
Indikator Kinerja :
1. Penyampaian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(PMPRB) secara online yang tepat waktu
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan
Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi telah dilaksanakan oleh
Kementerian Desa PDt dan Transmigrasi dan Inspektorat Jenderal sebagai
koordinator. Melalui Aplikasi PMPRB online Kementerian PAN dan RB pada
bulan Maret Tahun 2018 hasil penilaian tersebut telah disampaikan ke
Kementerian PAN dan RB melalui Sekretaris Jenderal dengan nilai PMPRB
sebesar 82,37. Berdasarkan ketentuan tentang penyampaian hasil PMPRB
Kementerian PAN dan RB Tahun 2018 penyampaian tersebut dalam kategori
tepat waktu.
Pelaksanaan penilaian dilaksanakan berdasarkan data dukung pelaksanaan
Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian, serta hasil evaluasi
pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Unit Kerja Eselon I oleh
Inspektorat Jenderal.
Realisasi target Penyampaian hasil PMPRB dengan demkian mencapai
100% .
Capaian Indikator Kinerja ini didukung dengan kegiatan Pemantauan dan
Evaluasi PMPRB pada Sekretariat Inspektorat Jenderal
Disamping itu Inspektorat Jenderal melakukan pengawalan terhadap
evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN RB, serta melakukan
monitoring atas tindak lanjut atas rekomendasi yang telah disampaikan.
LAKIP TAHUN 2018 INSPEKTORAT JENDERAL
22
2. Presentase rekomendasi hasil evaluasi PMPRB oleh Kementerian
PAN dan RB yang ditindaklanjuti oleh Tim Reformasi Birokrasi
Hasil evaluasi oleh Tim Kementerian PAN dan RB atas pelaksanaan
Reformasi Birokrasi tahun 2017 di lingkungan Kementerian Desa, PDT dan
Transmigrasi, nilai indeks RB adalah sebesar 64,16 dengan kategori B.
Beberapa rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Tim Reformasi
Birokrasi Kemendesa, PDT dan Transmigrasi antara lain:
a. Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui
sosialisasi dan internalisasi yang optimal di semua jajaran unit kerja
sehingga pelaksanaan reformasi birokrasi dapat dilakukan secara
merata di semua unit kerja mulai dari tingkat kementerian sampai unit
kerja terendah di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi.Kegiatan sosialisasi reformasi Birokrasi di
lingkungan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi secara terus
menerus dilaksanakan baik dilingkungan masing UKE I, maupun
Kementerian Desa PDTdan Transmigrasi.
b. Mengintensifkan pelaksanaan revisi peraturan perundangan yang tidak
harmonis yang yang menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan
kewenangan.
c. Merumuskan kembali definisi kinerja Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan baik sampai kepada unit
kerja terendah. Selanjutnya meningkatkan keterlibatan pimpinan saat
penetapan indikator kinerja utama pada setiap tingkatan organisasi
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi.
d. Menerapkan manajemen kinerja individu dan memanfaatkan hasilnya
untuk pengembangan kompetensi dan pembinaan karir pegawai guna
mendukung terlaksananya manajemen sumber daya manusia yang
berbasis merit untuk meningkatkan profesionalitas ASN.
Pembahasan Indikator Kinerja Individu
LAKIP TAHUN 2018 INSPEKTORAT JENDERAL
23
e. Meningkatkan integritas Kementerian melalui pembangunan zona
integritas pada unit kerja layanan di lingkungan Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi secara intensif
sehingga memperoleh predikat menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM).
Kegiatan pembangunan Zona Integritas telah dilaksanakan dengan
telah ditetapkan 2 unit kerja sebagai Zona Integritas menuju
WBK/WBBM Yakni : Ditjen PKT dan Ditjen PKP.
Berdasarkan hasil evaluasi internal oleh Inspektorat Jenderal kedua
unit kerja tesebut telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan
sebagai unitkerja WBK/WBBM, namun demikian dari hasil evaluasi
Kemen PAN RB (Tim Penilai Nasionalt) kedua unit kerja tersebut masih
perlu perbaikan untuk menuju WBK/WBBM.
f. Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi dengan mendefinisikan
kembali kinerja kementerian dengan baik dan menjabarkan kinerja
tersebut sampai kepada unit kerja terendah. Selanjutnya meningkatkan
keterlibatan pimpinan saat penetapan indikator kinerja utama pada
setiap tingkatan organisasi, agar pimpinan juga terlibat dalam proses
pengukuran kinerja
g. Meningkatkan penggunaan e-government secara optimal dalam
pemberian pelayanan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi dapat memenuhi harapan pengguna
layanan dan stakeholder
h. Melakukan berbagai inovasi dalam pemberian pelayanan agar kualitas
layanan dapat ditingkatkan untuk memenuhi harapan para pengguna
layanan sehingga dapat meningkatkan indeks persepsi pelayanan
publik
Tindaklanjut terhadap 8 butir rekomendasi tersebut pada prinsipnya telah
ditindaklanjuti dan dilaksanakan oleh Tim RB Kemendesa, PDT dan
Transmigrasi. Namun demikian masih terdapat satu rekomendasi yaitu
butir d, menetapkan Kinerja individu pegawai, sampai dengan akhir 2018
masih dalam proses pembahasan dan penyusunan.
LAKIP TAHUN 2018 INSPEKTORAT JENDERAL
24
Realisasi kinerja Indikator ini adalah: 7/8 x 100% = 87,5%.
Kegiatan terkait indikator ini adalah Monitoring dan evaluasi PMPRB UKE I
pada Inspektorat I-V
3. Persentase butir rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal
dan APIP di lingkungan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi
yang ditindaklanjuti
Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil pengawasan eksternal dan
Inspektorat Jenderal selaku APIP berdasrkan UKE I di lingkungan
Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2018 yang
dilaksanakan oleh BPK dan Inspektorat I s.d V setelah dilakukan analisis
dan rekapitulasi oleh Bagian Analisa dan Pemantauan Hasil Pengawasan
(APHP) Set-Itjen, dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut:
Grafik.1
0
100
200
300
400
500
600
700
Ditjen PDT Setjen PPMD PKT PKP 2 Trans Balilatfo PDTU PKP ITJEN
Rekapitulasi Tindaklanjut Pengawasan Eksternal dan APIP s.d Tahun 2017
Rekomendasi Tindaklanjut Sisa
LAKIP TAHUN 2018 INSPEKTORAT JENDERAL
25
Tabel. 6
Rekapitulasi Tindak Lanjut Pengawasan Eksternal Tahun 2015 s.d 2016 dan APIP
Tahun 2015 s.d 2017 Lingkungan Kementerian Desa, PDT dan Tranmsigrasi
No Unit Kerja Rekomendasi (Butir)
Tindaklanjut (Butir)
Sisa (Butir)
1 Ditjen PDT 195 14 181
2 Setjen 13 9 4
3 Ditjen PPMD 386 202 184
4 Ditjen PKT 659 407 252
5 Ditjen PKP2 Trans 489 289 200
6 Balilatfo 301 201 100
7 Ditjen PDTU 148 27 121
8 Ditjen PKP 97 20 77
9 Itjen 5 3 2
Jumlah 2.293 1.172 1.122
LAKIP TAHUN 2018 INSPEKTORAT JENDERAL
26
Tabel 7 Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal
Berdasarkan Input Atensi s.d Desember 2017 (Posisi per tanggal 28 Des 2018)
No Unit Kerja
Jenis Temuan
Administrasi Keuangan
Rek TL Sisa % Rekomendasi TL Sisa % Total (Butir)
Butir Butir Butir TL Butir Rupiah Butir Rupiah Butir Rupiah TL Rek. TL Sisa
1 Ditjen PDT 12 109 0 109 0,00% 12
357.873.358,00 0 Rp0,00 12 357.873.358,00 0,00% 121 0 121
2 Setjen 0 0 0 0 0,00% 0 0,00 0 Rp0,00 0 0,00 0,00% 0 0 0
3 Ditjen PPMD
46 289 157 132 54,33% 47 147.246.452,68 31 47.695.952,66 16 99.550.500,02 32,39% 336 188 148
4 Ditjen PKT 81 415 252 163 60,72% 191 3.155.675.046,73 122 1.667.857.222,16 69 1.487.817.824,57 52,85% 606 374 232
5 Ditjen PKP2T
78 305 181 124 59,34% 127 1.937.353.030,00 88 1.459.792.526,03 39 477.560.503,97 75,35% 432 269 163
6 Balilatfo 32 246 158 88 64,23% 41 418.935.940,00 31 258.432.790,00 10 160.503.150,00 61,69% 287 189 98
7 Ditjen PDTu 13 94 0 94 0,00% 8 798.712.541,00 6 684.132.541,00 2 114.580.000,00 85,65% 102 6 96
8 Ditjen PKP 8 45 4 41 8,89% 21 494.306.306,00 6 40.811.000,00 15 453.495.306,00 8,26% 66 10 56
9 Itjen 0 0 0 0 0,00% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00% 0 0 0
Total 270 1503 752 751 50,03% 447 7.310.102.674,41 284 4.158.722.031,85 163 3.151.380.642,56 56,89% 1950 1036 914
LAKIP TAHUN 2018 INSPEKTORAT JENDERAL
27
LAKIP TAHUN 2018 INSPEKTORAT JENDERAL
28
Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah butir rekomendasi temuan dari
pengawas eksternal (BPK) dan APIP yang selesai ditindak lanjuti sampai
dengan akhir tahun 2018 (tanggal 28 Desember 2018) sebanyak 1.172
butir, dari total jumlah butir rekomendasi sebanyak 2.293 butir atau
51,11%.
Capaian Indikator kinerja ini didukung dengan kegiatan sebagai berikut:
➢ Kegiatan Audit Kinerja, Reviu Laporan Keuangan, Reviu Anggaran
➢ Koordinasi tindak lanjut hasil pengawasan pada Inspektorat I-V dan
Set-Itjen
➢ Pemantauan TL Hasil Pengawasan
➢ Pemutakhiran Data TL Hasil Pengawasan
➢ Monev hasil Pengawasan
➢ Pengawasan BMN
➢ Pengawasan atas pengelolaan PBJ
Terkait dengan pengawalan atas pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi
temuan hasil pengawasan baik oleh BPK maupun APIP tidak terlepas dari
fungsi Inspektorat Jenderal dalam penjaminan mutu (quality assurance)
atas pelaksanaan kegiatan dan program Kementerian serta penyusunan
laporan keuangan memenuhi standar dan aturan yang berlaku.
Dalam tahun mendatang capaian indikator kinerja atas pelaksanaan
tindaklanjut hasil temuan pengawasan baik eksternal dan internal, akan
dipertajam dengan:
✓ Presentase UKE yang bebas temuan keuangan material
✓ Presentase temuan material yang ditindak lanuti kurang dari 3 bulan
✓ Rata-rata waktu penyelesaian tindak lanjut temuan yang bersifat
keuangan material
✓ Opini WTP atas laporan keuangan Kementerian.
LAKIP TAHUN 2018 INSPEKTORAT JENDERAL
29
4. Persentase butir rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan
eksternal dan APIP yang selesai ditindak lanjuti di lingkungan
Inspektorat Jenderal
Rekomendasi atas temuan hasil pengawasan eksternal (BPK) yang telah
selesai ditindaklanjuti di lingkup Inspektorat Jenderal sampai dengan 28
Desember 2018 sebanyak 3 butir temuan dari total temuan sebanyak 5
butir atau 60%. Target indikator kinerja ini sebesar 50%, dengan demikian
capaiannya adalah 100%.
Temuan hasil audit BPK di lingkungan Inspektorat Jenderal adalah temuan
terkait kelemahan Sistem Pengendalian Intern dalam tahun 2016. Sisa 2
temuan yang belum ditindaklanjuti menyangkut kesalahan penganggaran
MAK Belanja, dan pengelolaan persediaan, pada dasarnya temuan
tersebut telah ditindaklanjuti di Inspektorat Jenderal namun karena
menyangkut juga rekomendasi ke Balilatfo untuk melaksanakan Diklat
penyusunan anggaran bagi Eselon II dan III Bag Perencanaan masing-
masing Satker dan Diklat pengelolaan persediaan yang belum
dilaksanakan.
5. Persentase rekomendasi hasil evaluasi penyelenggaran SAKIP UKE I
yang ditindaklanjuti
Dalam rangka mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi salah satu
kegiatan yang dilaksanakan oleh inspektorat Jenderal adalah
melaksanakan evaluasi atas penerapaan Sistem Akuntabilitas Instansi
Pemerintah (SAKIP) di lingkungan UKE Eselon I, dan Kementerian secara
keseluruhan. Hasil evaluasi oleh Inspektorat I s/d V berupa rekomendasi
perbaikan atas pelaksanaan SAKIP di UKE I masing-masing.
Berdasarkan rekapitulasi rekomendasi hasil Evaluasi SAKIP yang
dilaksanakan oleh Inpektorat I s.d. V dalam tahun 2018 jumlah rekomendasi
dalam Catatan Hasil Evaluasi adalah sebanyak 83 butir rekomendasi dan
telah ditindak lanjuti sebanyak 68 butir atau 82.%.
LAKIP TAHUN 2018 INSPEKTORAT JENDERAL
30
Berdasarkan target kinerja sebesar 80%, maka capaian kinerja indikator ini
tercapai 100%.
Pelaksanaan tindak lanjut atas pelaksanaan SAKIP pada UKE I pada
umumnya telah dilaksanakan namun terdapat beberapa rekomendasi
terkait permasalahan adalah kewenangan Kementerian c.q Sekretariat
Jenderal atau diluar kewenangan UKE I yang bersangkutan
(uncontrollable), sehingga dalam pelaksanaan tindak lanjut perlu waktu dan
koordinasi yang lebih baik.
Rincian Persentase Tindak lanjut rekomendasi terkait Evaluasi SAKIP di
lingkungan UKE I Tahun 2018 dalam grafik sebagai berikut:
LAKIP TAHUN 2018 INSPEKTORAT JENDERAL
31
Rincian Tindaklanjut atas Rekomendasi SAKIP per unit kerja adalah sebagai
berikut :
Tabel.8
Rekapitulasi Tindak lanjut evaluasi SAKIP UKE I Tahun 2018
No Unit Kerja Jumlah
Rekomendasi
Tindak
Lanjut
Persentase
(%)
Sisa
1 Ditjen PDT 9 butir 8 butir 89% 1 butir
2 Setjen 6 butir 5 butir 83% 1 butir
3 Ditjen PPMD 5 butir 5 butir 100% 0 butir
4 Ditjen PKTrans 5 butir 2 butir 40% 3 butir
5 Ditjen PKP2Trans 5 butir 4 butir 80% 1 butir
6 Balilatfo 20 butir 15 butir 75% 5 butir
7 Ditjen PDTU 18 butir 16 butir 89% 2 butir
8 Ditjen PKP 9 butir 8 butir 89% 1 butir
9 Itjen 6 butir 5 butir 83% 1 butir
Jumlah 83 butir 68 butir 82% 15 butir
Capaian Indikator kinerja ini didukung dengan kegiatan:
a) Penyusunan LAKIP Inspektorat Jenderal pada Sekretariat Inspektorat
Jenderal
b) Evaluasi LAKIP pada Inspektorat I-V
6. Tingkat kematangan implementasi SPIP
Berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi SPIP oleh pihak eksternal
yaitu BPKP dalam tahun 2016, tingkat kematangan implementasi SPIP
Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi adalah pada level 1,68 pada
saat ini masih dalam proses validasi oleh BPKP, dengan prediksi
LAKIP TAHUN 2018 INSPEKTORAT JENDERAL
32
sementara nilai sebesar 2,6. Dengan target SPIP pada level 3 (Terdefinisi)
maka capaiannya adalah 86,66 %.
Dalam tahun 2018 Satgas Penyelenggaraan SPIP dan Inspektorat Jenderal
Kementerian Desa P DT dan Transmigrasi telah melaksanakan Penilaian
Mandiri Maturitas SPIP di lingkungan UKE I yang menghasilkan nilai SPIP
masing-masing UKE sebagai berikut:
Tabel 9
Rekapitulasi Hasil Penilaian Mandiri SPIP UKE I
No Nama Unit Hasil Survai Persepsi Hasil Pengujian Bukti
Skor Tingkat Ket Skor Tingkat Ket 1 Keseluruhan
Kementerian 3.426 3 Terdefinisi Belum Dinilai
2 Setjen Kemendes PDTT
3.010 3 Terdefinisi 3.155 3 Terdefinisi
3 Ditjen PDT 3.010 3 Terdefinisi 3.057 3 Terdefinisi
4 Inspektorat Jenderal
3.404 3 Terdefinisi 3.156 3 Terdefinisi
5 Balilatfo 3.404 3 Terdefinisi 3.000 3 Terdefinisi
6 Ditjen PPMD 3.258 3 Terdefinisi 3.223 3 Terdefinisi
7 Ditjen PKP 3.311 3 Terdefinisi 3.223 3 Terdefinisi
8 Ditjen PKP2Trans
3.661 3 Terdefinisi 3.268 3 Terdefinisi
5 Balilatfo 3.404 3 Terdefinisi 3.000 3 Terdefinisi
6 Ditjen PPMD 3.258 3 Terdefinisi 3.223 3 Terdefinisi
7 Ditjen PKP 3.311 3 Terdefinisi 3.223 3 Terdefinisi
8 Ditjen PKP2Trans
3.661 3 Terdefinisi 3.268 3 Terdefinisi
9 Ditjen PKTrans 3.687 3 Terdefinisi 3.359 3 Terdefinisi
10 Ditjen PDTu 4.106 4 Terkelola dan Terukur
3.096 3 Terdefinisi
Dari tabel diatas menunjukan bahwa hasil penilaian mandiri maturitas SPIP
di masing-masing unit Kerja Eselon I di KDPDTT telah mencapai nilai yang
cukup baik yaitu pada tingkat III atau dengan predikat terdefinisi.
Sampai dengan saat ini pelaksanaan validasi atas hasil penilaian mandiri
SPIP tersebut diatas sedang dalam proses pelaksanaan oleh Tim BPKP.
Capaian indikator keinerja ini didukung oleh kegiatan:
a) Fasilitasi Implementasi SPIP
b) Monitoring dan evaluasi SPIP pada Inspektorat I-V
7. Persentase pengaduan yang ditindak lanjuti oleh Inspektorat Jenderal.
LAKIP TAHUN 2018 INSPEKTORAT JENDERAL
33
Sampai dengan akhir tahun 2018 pengaduan yang diterima Inspektorat
Jenderal masih tidak hanya terbatas pada pengaduan berbentuk surat,
namun juga pengaduan melalui Whistleblowing System (WBS).
Pengaduan tersebut sesuai dengan permasalahannya di diproses oleh
Inspektorat I s.d V.
Dalam Tahun 2018 terdapat 70 pengaduan yang diterima terdiri dari
pengaduan melalui surat dan WBS. Pengaduan tersebut telah ditindak
lanjuti sebanyak 66 pengaduan atau 94%. Dengan target tindak lanjut
pengaduan sebesar 70% maka capaian indikator kinerjanya telah mencapai
target.
Capaian Kinerja Tindaklanjut Pengaduan Tahun 2018 dapat dilihat sebagai
berikut:
Grafik.3
LAKIP TAHUN 2018 INSPEKTORAT JENDERAL
34
Tabel.10
Rekapitulasi Tindak Lanjut Pengaduan Tahun 2018
No Uraian Jumlah
Pengaduan
Sudah
ditindaklanjuti
Belum
ditindaklanjuti
Persen
(%)
1 Inspektorat I 2 2 0 100
2 Inspektorat II 40 40 0 100
3 Inspektorat III 15 15 0 100
4 Inspektorat IV 7 6 6 86
5 Inspektorat V 3 0 3 0
6 WBS 3 3 0 100
Jumlah 70 66 4 94
8. Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah
(IACM)
Sasaran program Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal
Pemerintah mempunyai mempunyai satu indikator Kinerja Utama yaltu
tercapainya tingkat Kapabilitas APIP (IACM) pada level 2 (Infrastruktur)
dalam tahun 2018 dan sampai dengan akhir 2018 target tersebut belum
dapat tercapai, karena belum dilakukan penilaian atas level APIP baik
secara mandiri maupun oleh BPKP.
Dalam rangka mencapai IACM level 2 pada tahun 2018 Inspektorat
Jenderal telah menyusun rencana tindak (action plan) peningkatan mandiri
kapabilitas APIP (self improvement) ke level 2. Kegiatan yang telah
dilaksanakan terkait IACM berdasarkan rencana aksi yang telah ditetapkan.
Rencana aksi tersebut telah ditindaklanjuti, yang selanjutnya dilakukan
penilaian mandiri (self assesment) untuk mendapatkan nilai atau level
IACM sebelum dilakukan validasi oleh BPKP.
Rencana tindak (action plan) peningkatan mandiri kapabilitas apip (self
improvement) ke level 2 (infrastructure) dapat dilihat dalam Lampiran 3.
LAKIP TAHUN 2018 INSPEKTORAT JENDERAL
35
B. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 DENGAN TAHUN 2017
Perbandingan capaian kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2018 dengan tahun
2017, secara umum telah menunjukan peningkatan kinerja, hal ini dapat dilihat
dari grafik perbandingan capaian kinerja utama sebagai berikut:
Secara rinci perbandingan capaian indicator tersebut tersebut terlihat dalam
grafik berikut ini:
Grafik. 4
No
Indikator Kinerja Utama
Capaian Tahun 2017
Capaian
Tahun 2018
1
Penyampaian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara online yang tepat waktu
100
(persen)
100
(persen)
2
Persentase rekomendasi hasil evaluasi PMPRB oleh KemenPAN dan RB yang ditindaklanjuti oleh Tim RB
87
(persen)
87,5
(persen)
3 Persentase butir rekomendasi temuan
hasil pemeriksaan eksternal dan APIP di lingkungan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi yang selesai ditindak lanjuti
92,5
(persen)
100 (persen)
4
Persentase butir rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal dan APIP di lingkungan Inspektorat Jenderal yang selesai ditindaklanjuti
N/A 100
(persen)
LAKIP TAHUN 2018 INSPEKTORAT JENDERAL
36
No
Indikator Kinerja Utama
Capaian Tahun 2017
Capaian
Tahun 2018
5
Persentase rekomendasi hasil evaluasi penyelenggaran SAKIP UKE I yang ditindaklanjuti
85 (persen)
100 (persen)
6 Tingkat kematangan implementasi SPIP
50 (persen)
86,66 (persen)
7
Persentase pengaduan yang di tindaklanjuti
82,5 (persen)
100 (persen)
8
Tingkat Kapabilitas APIP (IACM) 50
(persen) 50
(persen)
Dari tabel diatas terlihat kinerja Inspektorat Jenderal dalam tahun 2018 telah
menunjukan peningkatan, hal tersebut tercermin dari adanya peningkatan
capaian seluruh Indikator Kinerja Utama Inspektorat Jenderal Tahun 2018
dibanding capaian tahun 2017.
C. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN
Capaian kinerja Inspektorat Jenderal pada tahun anggaran 2018 menunjukan
bahwa sasaran program dan kegiatan berdasarkan capaian indikator kinerja
utama, secara umum telah menunjukan keberhasilan, meskipun demikian
terdapat beberapa sasaran program yang belum mencapai target antara lain:
a) Pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi atas evaluasi pelaksanaan RB
pada Kementerian Desa dalam tahun 2018 mengalami peningkatan, dari
8 butir rekomendasi dari Kemen PAN RB pada umumnya telah di
tindaklanjuti, hal tersebut menunjukan bahwa sosialisasi dan pemahaman
tentang pelaksanaan RB pada seluruh jajaran Kementerian telah berjalan
cukup efektif. Dilain pihak komitmen seluruh pegawai untuk melaksanakan
nilai-nilai, etika dan perilaku dalam bekerja telah menunjukan hasilnya.
Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi di
lingkungan Kemendesa PDT dan Transmigrasi berbagai upaya telah
dilaksanakan antara lain:
✓ Penyelarasan dan harmonisasi produk-produk hukum yang berlaku di
Kemendesa, PT dan Transmigrasi
LAKIP TAHUN 2018 INSPEKTORAT JENDERAL
37
✓ Penguatan pengawasan yang meliputi pembentukan Unit Pengendalian
Gratifikasi (UPP), peningkatan implementasi SPIP, pembangunan
Zona Integritas (ZI), pelaksanaan penanganan pengaduan, dan
peningkatan dalam pelaksanaan SAKIP
✓ Peningkatan mutu pengawasan melalui penyusunan Program Kerja
berbasis risiko
✓ Penyusunan dan penetapan pedoman dan SOP terkait pelaksanaan
pengawasan.
b) Hasil tindaklanjut atas butir rekomendasi temuan baik dari pengawas
eksternal (BPK) dan APIP dalam tahun 2018 telah mencapai target yang
ditetapkan atau 100% yaitu persentase temuan Eksternal dan APIP yang
telah ditindaklanjuti. Dari target sebesar 50% realisasinya 51%.
Capaian ini tidak terlepas dari upaya yang telah dilakukan Inspektorat
Jenderal melalui Inspektur i s.d V dan Bagian Analisa dan Pemantauan
Hasil Pengawasan untuk secara terus menerus melakukan monitoring dan
evaluasi serta pemutakhiran data temuan dengan unit-unit kerja terkait.
c) Tingkat kematangan implementasi SPIP Kementerian, belum mencapai
target yaitu Level 3 (Terdefinisi), meskipun demikian berdasarkan
penilaian mandiri Maturitas SPIP yang dilaksanakan oleh Tim Satgas
SPIP dalam Tahun 2018 terhadap UKE I pada umumnya telah mencapai
telah level 3 (Terdefinisi).
BPKP pada saat ini dalam proses melakukan validasi atas hasil penilaian
mandiri maturitas SPIP tersebut. Berdasarkan prediksi sementara hasil
nilai SPIP adalah 2,6.
Dalam rangka mencapai level 3 (terdefinisi) SPIP, Satgas SPIP di
lingkungan Kementerian Desa PDTT telah melakukan berbagai upaya
agar implementasi SPIP dapat berjalan secara efektif, antara lain:
1) Melaksanakan Bimtek SPIP bekerja sama dengan BPKP
2) Menyusun peta risiko di lngkungan UKE I
3) Memfasilitasi Penilaian Mandiri maturitas SPIP
LAKIP TAHUN 2018 INSPEKTORAT JENDERAL
38
4) Memfasilitasi pelaksanaan survey persepsi atas implementasi SPIP
d) Pelaksanaan penanganan dan tindak lanjut pengaduan telah berjalan
sebagai mana yang diharapkan, pengaduan yang diterima baik melalui
surat pengaduan maupun Whistleblowing System (WBS) Kementerian
Desa, PDT dan Transmigrasi telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat
masing-masing sesuai lingkup kerja masing-masing. Meskipun deimikian
pelaksanaan Whistleblowing System (WBS) masih perlu ditingkatkan
efektivitasnya, melalui sosialisasi serta prosedur teknis pelaksanaan
penanganannya. .
e) Peningkatan kapablitas APIP belum mancapai target yang diharapkan
yaitui level 2 (infrastruktur) berdasarkan penilaian BPKP.
Sampai dengan akhir tahun 2018 Inspektorat Jenderal belum melakukan
penilaian mandiri atas Tingkat kapabilitas APIP, demikian pula validasi
oleh BPKP.
Namun demikian upaya-upaya dalam rangka peningkatan kapablitas
APIP telah dilaksanakan melalui Rencana Tindak menuju IACM level 2
yang telah disusun dan dilaksanakan dalam tahun 2018, antara lain
➢ Penambahan SDM Auditor dan pegawai administrasi
➢ Peningkatan kompetensi SDM, melalui Diklat, Seminar, dan PKS
yang dilaksanakan
➢ Penyusunan Pedoman dan SOP seluruh kegiatan
➢ Penyusunan rencana kerja pengawasan berbasis Risiko
Jumlah pedoman dan SOP yang telah dihasilkan dan diformalkan di internal
Inspektorat Jenderal sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebanyak 16
(enam belas) pedoman dan SOP, dengan rincian sebagai berikut:
No Nama Pedoman Nomor Dokumen
1. Pedoman Penyelenggaraan SPIP di Kemendesa Permen No.19 Tahun 2015
LAKIP TAHUN 2018 INSPEKTORAT JENDERAL
39
No Nama Pedoman Nomor Dokumen
PDT dan Transmigrasi
2. Pedoman Evaluasi atas Impelementasi Sakip di
Lingkungan KDPDTT
Permen No.19 Tahun 2016
3. Pedoman Penanganan Pengaduan Permen No.24 Tahun 2015
4. Pedoman Reviu IKU Kep.Irjen No. 44 Tahun 2016
5. Pedoman Audit PBJ Kep.Irjen No. 98 Tahun 2017
6. Pedoman Audit Investigasi Kep.Irjen No. 86 Tahun 2017
7. Pedoman Reviu Laporan Keuangan Kep.Irjen No. 77 Tahun 2017
8. Pedoman Reviu RKAKL Kep.Irjen No. 92 Tahun 2017
9. Pedoman Reviu Revisi Anggaran Kep.Irjen No. 72 Tahun 2017
10. Pedoman Pengendalian Gratifikasi Kep.Irjen No. 08 Tahun 2018
11. Pedoman Penyusunan PKPT dan Kendali Mutu Kep.Irjen No. 117 Tahun 2018
12. Pedoman Persiapan Audit Intern Itjen KDPDTT Kep.Irjen No. 106 Tahun 2018
13. Pedoman Kendali Mutu Pelaksanaan Audit APIP
KDPDTT
Kep.Irjen No. 114 Tahun 2018
14 Pedoman Pelaporan Hasil Pengawasan Itjen Kep.Irjen No. 115 Tahun 2018
15 Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Hasil
Pengawasan BPK dan APIP KDPDTT
Kep.Irjen No. 129 Tahun 2018
16 Pedoman Penyusunan Pelatihan Kantor Sendiri
(PKS) APIP KDPDTT
Kep.Irjen No. 116 Tahun 2018
D. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
a) Jumlah SDM Itjen yang relatif masih sangat kurang baik tenaga auditor yang
bersertifikat yang hanya berjumlah 38 orang maupun staf administrasi
dibanding dengan jumlah program dan kegiatan serta anggaran yang harus
diawasi, sehingga beban kerja cukup tinggi diatasi dengan pengunaan SDM
LAKIP TAHUN 2018 INSPEKTORAT JENDERAL
40
secara efisien dalam pelaksanaan penugasan audit maupun tugas-tugas
lainnya.
b) Efisiensi penggunaan anggaran Itjen terlihat bahwa target dan rencana
kegiatan program pengawasan dalam tahun 2018 dari segi output telah
tercapai, meskipun masih terdapat sisa anggaran sebesar 6,33% atau
Rp4.007.513.256,00 yang merupakan penghematan dari berbagai kegiatan.
Efisiensi penggunaan anggaran Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi
dalam mendukung pencapaian kinerja Kementerian Tahun 2018 terlihat
dalam grafik sebagai berikut:
Grafik.5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
IKU I IKU 2 IKU 3 IKU 4 IKU 5 IKU 6 IKU 7 IKU 8
Efisiensi penggunaan Anggaran dalam pencapaian Kinerja
% Capaian Kinerja % Realisasi Anggaran
Dari grafik diatas terlihat bahwa beberapa capaian indikator kinerja program
pada umumnya didukung dengan penghematan anggaran, namun demikan
terdapat 3 indikator kinerja yang menunjukan pelaksanaanya belum efisien
yaitu:
(1) IKU 2: Persentase rekomendasi hasil evaluasi PMPRB oleh KemenPAN
RB yang ditindaklanjuti Tim RB
(2) IKU 6: Tingkat kematangan Implementasi SPIP
(3) IKU 8: Tingkat Kapabilitas APIP
LAKIP TAHUN 2018 INSPEKTORAT JENDERAL
41
Realisasi anggaran terkait kegiatan yang mendukung 3 (tiga) IKU ini
melebihi pencapaian kinerja program yang dihasilkan.
Dalam pencapaian indikator Kinerja Program didukung dengan kegiatan-
kegiatan yang dilaksanakan di Unit Kerja Eselon II baik Inspektorat I s.d V
serta kegiatan Dukungan Pengawasan yang ada di Sekretariat Inspektorat
Jenderal. Matriks kegiatan yang mendukung capaian Indikator Kinerja
Program secara rinci tercantum pada Lampiran 4.
E. REALISASI ANGGARAN
Pagu anggaran untuk mencapai sasaran strategis Inspektorat Jenderal tahun
anggaran 2018 adalah sebesar Rp 63.294.966.000 ,00 ( Enampuluh tiga milyar
duaratus sembilan puluh empat juta, sembilan ratus enam puluh enam
rupiah).
Jumlah tersebut termasuk anggaran yang berasal dari pinjaman Bank Dunia
(Loan IBRD 8217 ID) untuk Program Peningkatan Kapabilits APIP Tahun 2018
sebesar Rp6.234.588.000,00
Realisasi Anggaran Inspektorat Jenderal sampai dengan 31 Desember 2018
adalah sebesar Rp59.287.452.744,00. dengan persentase sebesar 93,67%.
Rincian realisasi anggaran Inspektorat Jenderal dapat dilihat pada tabel sebagai
berikut:
Tabel 11 Realisasi Anggaran Inspektorat Jenderal TA 2018
Per 31 Desember2018
PROG KEG URAIAN PAGU Realisasi
Rp %
067.02.03
Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi 63.294.966.000 59,287,452,744 93.67
5468
Dukungan Manajemendan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi
42.196.547.000 39.317.991.758 93.18
LAKIP TAHUN 2018 INSPEKTORAT JENDERAL
42
PROG KEG URAIAN PAGU Realisasi
Rp %
5469
Penyelenggaraan Pengawasandan Akuntabilitas Terhadap Pelaksanaan Tugas di lingkungan Sekjen KDPDTT, dan Ditjen Pembangunan Daerah Tertinggal
4,334,083,000 3,920,100,870 90.45
5470
Penyelenggaraan Pengawasan dan Akuntabilitas Terhadap Pelaksanaan Tugas di lingkungan Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
4,147,223,000 3,890,484,650 93.81
5471
Penyelenggaraan Pengawasan dan Akuntabilitas Terhadap Pelaksanaan Tugas di lingkungan Ditjen Penyiapan Kawasandan Pengembangan Permukiman Transmigrasi dan Ditjen Pengembangan KawasanTransmigrasi
4,315,717,000 4,071,742,373 94.35
5472
Penyelenggaraan Pengawasan dan Akuntabilitas Terhadap Pelaksanaan Tugas di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan, Pelatihan, dan Informasi serta Ditjen Pembangunan Daerah Tertentu
4,140,115,000 3,940,448,150 95.18
5473
Penyelenggaraan Pengawasan dan Akuntabilitas Terhadap PelaksanaanTugas di lingkungan Inspektorat Jenderal dan Ditjen Pengembangan Kawasan Perdesaan
4,161,281,000 4,146,684,943 99.65
Sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp 4,007,513,256 atau 6.33% dari
anggaran antara lain adalah:
a) Penganggaran Belanja Tunjangan kinerja terlalu besar diperhitungkan
dibanding realisasi tukin yang dibayarkan.
b) Pelaksanaan audit kinerja pada oleh Inspektorat baru mulai dilaksanakan
pada bulan April 2018, karena adanya penugasan prioritas berupa kegiatan
mandatory yaitu Evaluasi dan monitoring Implementasi SPIP terhadap
UKE- I dalam rangka persiapan Pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas
SPIP dan validasi oleh BPKP.
LAKIP TAHUN 2018 INSPEKTORAT JENDERAL
43
c) Adanya penghematan dalam beberapa kegiatan, antara lain dari anggaran
Bank Dunia sebesar Rp6.234.588.000,00 terdapat sisa anggaran
sebesar Rp115.719.465,00 atau 2%, dilain pihak seluruh kegiatan
sudah tercapai 100%.
LAKIP TAHUN 2018 INSPEKTORAT JENDERAL
44
BAB IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil evaluasi di depan, disimpulkan bahwa Pencapaian Kinerja
pada tahun 2018 secara umum Inspektorat Jenderal telah dapat melaksanakan
seluruh program dan kegiatan yang ditetapkan dalam rencana kerja melalui
penandatanganan Perjanjian Kinerja tahun 2018.
Dalam tahun 2018 program Inspektorat Jenderal adalah Program Pengawasan
dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Desa, PDT dan
Transmigrasi dengan sasaran program Terwujudnya Pengawasan Internal yang
Efektif di Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi terdiri atas 8 (delapan)
indikator kinerja program.
Dari 8 (delapan) indikator kinerja program tersebut sebagian besar yaitu 5 (lima)
indikator telah mencapai target, namum demikian 3 (tiga) sasaran program
belum memenuhi harapan yaitu:
a. Persentase rekomendasi hasil evaluasi PMPRB oleh KemenPAN dan RB
yang ditindaklanjuti oleh Tim RB.
Target tindaklanjut rekomendasi terhadap hasil evaluasi RB oleh KemenPAN
RB adalah 100%, namun realisasi tindaklanjut rekomendasi yang dapat
diselesaikan dalam tahun 2018 hanya mencapai 87,5%, dari 8 (delapan)
butir rekomendasi telah diselesaikan 7 ( tujuh) butir. Satu rekomendasi masih
dalam proses pelaksanaan yaitu penyusunan Indikator Kinerja Individu dan
Perjanjian Kinerja Individu.
b. Tingkat kematangan implementasi SPIP
Target tingkat kematangan SPIP dalam tahun 2018 adalah level 3
(terdefinisi) berdasarkan hasil penilaian oleh BPKP.
Sampai dengan akhir tahun 2018 hasil validasi atas level SPIP Kemendesa
PDT dan Transmigrasi belum diperoleh karena masih dalam proses penilaian
oleh Tim BPKP.
Dalam rangka meningkatkan level SPIP telah dilakukan upaya-upaya
peningkatan implementasi SPIP antara lain:
LAKIP TAHUN 2018 INSPEKTORAT JENDERAL
45
✓ Melaksanakan Bimtek SPIP bekerja sama dengan BPKP
✓ Menyusun peta risiko dan Rencana Tindak pengendalian di lngkungan
UKE I, serta melakukan evaluasi atas pelaksanaannyna.
✓ Memfasilitasi Penilaian Mandiri maturitas SPIP
✓ Memfasilitasi pelaksanaan survey persepsi atas implementasi SPIP
Itjen dan Tim Satgas SPIP dalam tahun 2018 telah melakukan penilaian
mandiri maturitas SPIP di lingkungan UKE I dengan hasil nilai maturitas
pada level 3 (terdefinisi). Terhadap penilaian tersebut saat ini masih
adalah sebesar 2,6.
c. Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (IACM)
Inspektorat Jenderal sebagai quality assuarance terhadap pelaksanaan
kegiatan dituntut untuk senantiasa meningkatkan kemampuannya baik
organisasi, tata kelola kegiatan pengawasan, serta kompetensi dan
kemampuan auditornya agar pengawasan dapat dilaksanakan secara profesional.
Peningkatan kapabilitas APIP telah ditargetkan dalam tahun 2018 pada level 2
(Infrastructure) dan tahun 2019 Level 3 (Integrated)
Namun sampai dengan akhir tahun 2018 Inspektorat Jenderal belum
melakukan penilaian mandiri atas Tingkat kapabilitas APIP, demikian pula
validasi oleh BPKP.
Namun demikian upaya-upaya dalam rangka peningkatan kapablitas APIP
telah dilaksanakan melalui Rencana Tindak menuju IACM level 2
B. Rekomendasi
Dalam rangka peningkatan laporan kinerja Inspektorat Jenderal maka
rencana aksi yang telah disusun dalam rangka perbaikan maupun
peningkatan pencapaian kinerja pelu segera direalisasikan sebagai berikut
1. Tindak lanjut atas rekomendasi Kemen PAN RB terkait evaluasi
pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yaitu penyusunan Standar Kinerja
pegawai dan perjanjian kinerja dari jajaran pimpinan sampai pegawai
pelaksana.
LAKIP TAHUN 2018 INSPEKTORAT JENDERAL
46
2. Melakukan reviu dan perbaikan atas implementasi unsur-unsur SPIP,
antara lain:
✓ Penegakan integritas dan etika di lingkungan Itjen, serta
mendokumentasikan kegiatan yang telah dilaksanakan.
✓ Penyusunan PKPT berbasis risiko yang berfokus dan in line
dengan sasaran strategis kementerian terkait pembangunan desa.
✓ Meningkatkan Implementasi penguatan pengawasan yaitu:
pengendalian gratifikasi, pembangunan ZI, penanganan pengaduan
dan WBS, saber pungli, dengan melaporkan kegiatannya secara
berkala.
3. Inspektorat Jenderal agar mengimplementasikan rencana tindak (action
plan) yang telah disusun terkait Peningkatan Kapabilitas APIP Menuju
Level 2, mendokumentasikan dan melaporkan perkembangan
pelaksanaannya secara berkala, dan segera dilaksanakan penilaian
mandiri (self assessment) IACM untuk dinilai oleh BPKP.
4. Perlu dilakukan pembahasan intern terkait pelaporan kinerja sebelum
disampaikan keluar untuk menjaga konsistensi dan koordinasi dengan
Biro Perencanaan terkait format dan waktu pelaporan sehingga dapat
menghasilkan laporan yang akuntabel, relevan dan tepat waktu.
5. Capaian kinerja yang ada diharapkan dapat meningkatkan kinerja
Inspektorat Jenderal terhadap peningkatan output dan outcome dalam
mendukung sasaran strategis dan indikator kinerja utama Inspektorat
Jenderal
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2018
Lampiran 2
TargetCapaian
Tahun
2018
Formulasi Penghitungan
Ketercapaian TargetSumber Data Penanggung Jawab
2017 2018 2019
Penyampaian Penilaian
Mandiri Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi (PMPRB)
secara online yang tepat
waktu
Nilai Penilaian Mandiri
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(PMPRB) adalah Nilai indeks yang
diperoleh dari hasil evaluasi oleh
APIP atas pelaksanaan 8 area
perubahan Reformasi Birokrasi
Penyampaian Penilaian Mandiri
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(PMPRB) secara online yang tepat
waktu sesuai dengan ketentuan
Ketentuan penyampaian PMPRB:
Tepat Waktu : 100%
Tidak Tepat Waktu : 0%
8
Persentase butir rekomendasi
atas temuan hasil pemeriksaan
lingkup Kementerian yang
ditindaklanjuti
Rekomendasi hasil temuan
adalah saran yang wajib
ditindaklanjuti oleh objek
pemeriksaan dalam rangka
perbaikan kinerja
Jumlah rekomendasi hasil temuan
pemeriksaan yang ditindaklanjuti
dibagi jumlah seluruh rekomendasi
hasil temuan pemeriksaan dikali 100%
5
Persentase rekomendasi hasil
evaluasi penyelenggaran SAKIP
UKE I yang ditindaklanjuti
Evaluasi penyelenggaraan SAKIP
adalah proses penilaian yang
sistematis atas pelaksanaan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) UKE I pada
tahun sebelumnya
Rekomendasi hasil evaluasi
penyelenggaran SAKIP UKE I yang
ditindaklanjuti dibagi seluruh
rekomendasi hasil evaluasi
penyelenggaran SAKIP UKE I dikali
100%
Persentase pengaduan yang
ditindaklanjuti
4
3
Persentase rekomendasi
hasil temuan
pemeriksaan yang di
tindaklanjuti dibagi target
per tahun di kali 100%
Internal Sekretariat
Inspektorat Jenderal
Sekretariat
Inspektorat Jenderal
berkoordinasi
dengan Seluruh
Inspektur
40 50
100 100
Persentase rekomendasi hasil
evaluasi PMPRB oleh
KemenPAN dan RB yang
ditindaklanjuti oleh Tim RB
Rekomendasi hasil evaluasi PMPRB
adalah catatan dari Kementerian
PAN dan RB yang harus
ditindaklanjuti oleh Tim RB guna
meningkatkan efektifitas
pelaksanaan RB Kementerian
Jumlah rekomendasi hasil evaluasi
PMPRB oleh KemenPAN dan RB yang
ditindaklanjuti oleh Tim RB dibagi
dengan jumlah seluruh rekomendasi
PMPRB dikali 100%
Persentase rekomendasi
hasil evaluasi PMPRB oleh
KemenPAN dan RB yang
ditindaklanjuti oleh Tim
RB di bagi target per
tahun di kali 100%
Hasil Reviu
APIP/Inspektorat
Jenderal KDPDTT
Sekretariat
Inspektorat Jenderal
berkoordinasi
dengan Seluruh
Inspektur
100 100 100 87.50
Penyampaian Penilaian
Mandiri Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
(PMPRB) secara online
yang tepat waktu sesuai
dengan ketentuan
Ketentuan penyampaian
PMPRB:
Tepat Waktu : 100%
Tidak Tepat Waktu : 0%
Hasil Reviu
APIP/Inspektorat
Jenderal KDPDTT
Sekretariat
Inspektorat Jenderal
berkoordinasi
dengan Seluruh
Inspektur
100 100
70 100
Persentase butir rekomendasi
atas temuan hasil pemeriksaan
Lingkup Inspektorat Jenderal
yang ditindaklanjuti
Rekomendasi hasil temuan
adalah saran yang wajib
ditindaklanjuti oleh objek
pemeriksaan dalam rangka
perbaikan kinerja
Jumlah rekomendasi hasil temuan
pemeriksaan yang ditindaklanjuti
dibagi jumlah seluruh rekomendasi
hasil temuan pemeriksaan dikali 100%
Persentase rekomendasi
hasil temuan
pemeriksaan yang di
tindaklanjuti dibagi target
per tahun di kali 100%
Internal Sekretariat
Inspektorat Jenderal
Sekretariat
Inspektorat Jenderal
berkoordinasi
dengan Seluruh
Inspektur
40 50 70 100
6
Internal
Inspektorat Jenderal
Sekretariat
Inspektorat Jenderal
100 100
Tingkat kematangan
impementasi SPIP
Tingkat kematangan impementasi
SPIP:
Level 0: Belum ada SPIP
Level 1 : Rintisan SPIP
Level 2: Berkembang
Level 3 : Terdefinisi
Tingkat kematangan SPIP dalam
mencapai tujuan pengendalian intern
Tingkat kematangan SPIP
dalam mencapai tujuan
pengendalian intern
Data eksternal
maturitas BPKP
Sekretariat
Inspektorat Jenderal2 3 3 86.66
Rekomendasi hasil
evaluasi penyelenggaran
SAKIP UKE I yang
ditindaklanjuti dibagi
target per tahun dikali
100%
Hasil Reviu
APIP/Inspektorat
Jenderal KDPDTT
Sekretariat
Inspektorat Jenderal100 80
40 70 100 100
Tingkat kapabilitas APIP
Kapabilitas Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah (APIP) adalah
kemampuan
untuk melaksanakan tugas – tugas
pengawasan yang terdiri dari tiga
unsur yang
saling terkait yaitu kapasitas,
kewenangan, dan kompetensi SDM
APIP yang
harus dimiliki APIP agar dapat
mewujudkan peran APIP secara
efektif
7
Tingkat kapabilitas APIP yang
dikeluarkan oleh BPKP
Tingkat kapabilitas APIP
yang dikeluarkan oleh
BPKP dibagi target dikali
100%
Internal Sekretariat
Inspektorat Jenderal
Sekretariat
Inspektorat Jenderal1 2 3 50
Jenis pengaduan yang
ditindaklanjuti adalah pengaduan
yang masuk dari masyarakat
maupun internal Kementerian
melalui:
Wistle Blowing System (WBS)
Saber Pungli
Gratifikasi
Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti
dibagi jumlah seluruh pengaduan yang
masuk dikali 100%
Persentase pengaduan
yang ditindaklanjuti dibagi
target per tahun dikali
100%
Terwujudnya tata kelola
pemerintahan yang baik dalam
mendukung seluruh unit organisasi
Kementerian Desa, PDT dan
Transmigrasi di bidang pengawasan
dan peningkatan akuntabilitas
aparatur
2
1
Sasaran Program Indikator Kinerja Utama Definisi Operasional Formulasi Penghitungan IKU
Lampiran 3
RENCANA TINDAK (ACTION PLAN)
PENINGKATAN MANDIRI KAPABILITAS APIP (SELF IMPROVEMENT)
KE LEVEL 2 (INFRASTRUCTURE)
Elemen/KPA Pernyataan Langkah-Langkah Target Selesai Infrastruk
tur/Output PIC
1 2 3 4 5 6
Peran dan Layanan APIP APIP memberikan
jasa audit
ketaatan
1) Kami telah melakukan kegiatan pengawasan berupa audit atas transaksi atau dokumen tertentu untuk menilai akurasi perhitungan.
1. Menyusun Pedoman/SOP/ Juklak/ Juknis kegiatan pengawasan sesuai Peraturan Menpan
2. Mengkomunikasikan Pedoman
3. Implementasi Pedoman 4. Pemantauan Pelaksanaan
Pedoman
Oktober 2018 1) Pedoman Penyusunan Rencana Strategis,
2) Pedoman Penyusunan
PKPT dan Kendali Mutu,
3) Pedoman Persiapan
Audit dan Kendali Mutunya,
4) Pedoman Pelaksanaan
Audit dan Kendali Mutunya,
5) Pedoman Pelaporan 6) Pedoman Pemantauan
Tindak Lanjut,
• Inspektorat I Pedoman Point 1 dan 2
• Inspektorat II Pedoman Point 3
• Inspektorat III pedoman Point 4
• Inspektorat IV pedoman Point 5
• Inspektorat V pedoman Point 6
2) Kegiatan pengawasan yang kami lakukan bersifat audit kepatuhan (compliance auditing).
1. Perencanaan Pengawasan 2. Pelaksanaan Audit
Kepatuhan 3. Supervisi
Oktober 2018 a) PKPT dengan berbasis prioritas manajemen/risiko tinggi dengan sasaran compliance auditing, b) Audit Universe (Peta Auditan), dan c) SOP penyusunan PKPT
Inspektorat I
3) Kami telah memiliki internal audit charter yang mengungkapkan mengenai sifat jasa assurance
yang dapat diberikan APIP saat ini, yaitu audit kepatuhan (compliance auditing).
1. Memverifikasi IAC 2. Mengkomunikasikan IAC 3. Pemantauan Pelaksanaan
IAC
Oktober 2018 Kepmen No. 83 Tahun 2016 tentang Piagam Pengawasan Internal
Sekretaris Inspektorat Jenderal
4) Setiap tim yang melaksanakan penugasan pengawasan telah menyusun rencana dan program kerja audit pada tingkat tim audit secara terstruktur (mencakup pengidentifikasian kriteria yang relevan; pendokumentasian survei atas pengendalian intern;
pengidentifikasian sasaran, ruang lingkup, dan metodologi pengawasan; serta pengembangan rencana audit rinci).
1. Implementasi Pedoman 2. Pemantauan Pelaksanaan
Pedoman
Oktober 2018 PKA Masing – masing Inspektur
5) Kami telah melaksanakan penugasan pengawasan yang mencakup penerapan prosedur pengawasan yang spesifik, penyusunan kertas kerja (KKA) atas prosedur yang dilaksanakan dan hasil-hasilnya, pengevaluasian informasi yang
diperoleh, pembuatan simpulan yang spesifik dan pengembangan rekomendasi.
1. Menyusun Pedoman/SOP/ Juklak/ Juknis kegiatan pengawasan sesuai Peraturan Menpan
2. Mengkomunikasikan Pedoman
3. Implementasi Pedoman 4. Pemantauan Pelaksanaan
Pedoman
Oktober 2018 1) Pedoman Penyusunan Rencana Strategis,
2) Pedoman Penyusunan PKPT dan Kendali Mutu,
3) Pedoman Persiapan Audit dan Kendali Mutunya,
4) Pedoman Pelaksanaan Audit dan Kendali Mutunya,
5) Pedoman Pelaporan
• Inspektorat I Pedoman Point 1 dan 2
• Inspektorat II Pedoman Point 3
• Inspektorat III pedoman Point 4
• Inspektorat IV pedoman Point 5
• Inspektorat V pedoman Point 6
6) Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut,
6) Kami telah menyusun laporan untuk mengomunikasikan hasil
penugasan pengawasan.
1. Menyusun Pedoman/SOP/ Juklak/ Juknis kegiatan
pengawasan sesuai Peraturan Menpan
2. Mengkomunikasikan Pedoman
3. Implementasi Pedoman 4. Pemantauan Pelaksanaan
Pedoman
Oktober 2018 1) Pedoman Penyusunan Rencana Strategis,
2) Pedoman Penyusunan
PKPT dan Kendali Mutu,
3) Pedoman Persiapan
Audit dan Kendali Mutunya,
4) Pedoman Pelaksanaan
Audit dan Kendali Mutunya,
5) Pedoman Pelaporan 6) Pedoman Pemantauan
Tindak Lanjut,
• Inspektorat I Pedoman Point 1 dan 2
• Inspektorat II Pedoman Point 3
• Inspektorat III pedoman Point 4
• Inspektorat IV pedoman Point 5
• Inspektorat V pedoman Point 6
7) Dengan audit yang kami lakukan, kami telah dapat memberikan keyakinan yang memadai (assurance) bahwa area / proses / sistem yang diaudit telah sesuai dengan ketentuan pelaksanaannya (kebijakan / rencana / prosedur / hukum / peraturan / kontrak / kriteria lain).
1. Menyusun Pedoman/SOP/ Juklak/ Juknis kegiatan pengawasan sesuai Peraturan Menpan
2. Mengkomunikasikan Pedoman
3. Implementasi Pedoman 4. Pemantauan Pelaksanaan
Pedoman
Oktober 2018 1) Pedoman Penyusunan Rencana Strategis,
2) Pedoman Penyusunan PKPT dan Kendali Mutu,
3) Pedoman Persiapan Audit dan Kendali Mutunya,
4) Pedoman Pelaksanaan Audit dan Kendali Mutunya,
5) Pedoman Pelaporan 6) Pedoman Pemantauan
Tindak Lanjut,
• Inspektorat I Pedoman Point 1 dan 2
• Inspektorat II Pedoman Point 3
• Inspektorat III pedoman Point 4
• Inspektorat IV pedoman Point 5
• Inspektorat V pedoman Point 6
8) Audit ketaatan yang kami lakukan telah dapat mencegah dan mendeteksi tindakan ilegal dan penyimpangan terkait dengan kebijakan / prosedur / persyarat kontrak yang ada.
1. Menyusun Pedoman/SOP/ Juklak/ Juknis kegiatan pengawasan sesuai Peraturan Menpan
2. Mengkomunikasikan Pedoman
3. Implementasi Pedoman 4. Pemantauan Pelaksanaan
Pedoman
Oktober 2018 1) Pedoman Penyusunan Rencana Strategis,
2) Pedoman Penyusunan
PKPT dan Kendali Mutu,
3) Pedoman Persiapan
Audit dan Kendali Mutunya,
4) Pedoman Pelaksanaan
Audit dan Kendali Mutunya,
5) Pedoman Pelaporan 6) Pedoman Pemantauan
Tindak Lanjut,
• Inspektorat I Pedoman Point 1 dan 2
• Inspektorat II Pedoman Point 3
• Inspektorat III pedoman Point 4
• Inspektorat IV
pedoman Point 5
• Inspektorat V pedoman Point 6
9) Hasil rekomendasi kami telah ditindaklanjuti.
Menyusun Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
Telah ada Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
Bagian APHP
Pengelolaan SDM
1. APIP mengidentifikasi dan
merekrut SDM yang
kompeten
1) Kami telah mengidentifikasi kompetensi (pengetahuan, keahlian teknis, sikap) dan kompetensi lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan yang telah direncanakan.
1. Menyusun SOP Penyusunan Peta Kompetensi SDM
2. Menyusun Peta Kompetensi SDM
Oktober 2018 1. Peta Kompetensi SDM (Data Pegawai termasuk Kompetensinya)
2. SOP Penyusunan Peta Kompetensi
Bagian Kepegawaian dan Umum
2) Kami telah memiliki uraian
jabatan (job description) untuk setiap posisi jabatan di unit kerja kami yang disusun berdasarkan analisis jabatan dan dievaluasi secara berkala.
1. Menyiapkan Analisis
Jabatan dan Beban Kerja 2. Menyiapkan Paturan
Pemberlakuanya
Telah ada 1. Dokumen Analisis
Jabatan dan Beban Kerja
2. SK Irjen Pengesahan Anjab/ABK
Bagian Kepegawaian
dan Umum
3) Kami telah menentukan klasifikasi pemberian tunjangan untuk setiap posisi jabatan di unit kerja kami.
1. Menyiapkan klasif ikasi pemberian tunjangan untuk setiap posisi jabatan di Unit Kerja APIP
2. Menginformasikan klasifikasi tunjangan jabatan kepada seluruh jabatan di Unit Kerja APIP
3. Menerapkan klasifikasi tunjangan kepada seluruh jabatan di Unit Kerja APIP
Telah ada 1. Permendesa No. 25 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja
2. Formulir Prestasi Kinerja Bulanan yang ditanda tangani oleh atasan langsung
Bagian Kepegawaian dan Umum
4) Proses rekrutmen kami telah dapat memperoleh pegawai yang kompeten (memenuhi persyaratan pengetahuan,
keahlian, dan kompetensi lain yang diperlukan untuk
melaksanakan tugas pengawasan intern).
1. Melakukan penghitungan kebutuhan Auditor dan SDM APIP
2. Membuat panduan
rekrutmen SDM 3. Menerapkan panduan
rekrutmen SDM
Telah ada 1. Anjab/Abk Itjen 2. Panduan Rekrutmen
dari Biro SDM
Bagian Kepegawaian dan Umum
5) Kegiatan pengawasan intern yang kami lakukan sudah memenuhi kecermatan profesi (due professional care) dan menghasilkan temuan, simpulan, dan rekomendasi yang bermutu.
Pemantauan atas
pelaksanaan Tim Satgas
Kapabilitas APIP
6) Kami telah memiliki dokumen tertulis yang memuat rencana training, misalnya rencana
pendidikan dan pelatihan bagi setiap auditor, dan rencana PPM/PKS, dan lain-lain.
Rencana Diklat atas dokumen perencanaan yang telah ditetapkan
Dok. Rencana Diklat
Bagian Kepegawaian dan Umum
7) Kami telah mendorong setiap auditor untuk menjadi anggota profesi
1. Mendaftarkan auditor seluruh auditor menjadi anggota profesi
2. Menganggarkan keikutsertaan auditor pada acara yang diselenggarakan asosiasi
Dok. Usulan anggota profesi
Bagian Kepegawaian dan Umum
8) Kami telah memantau dan
mendokumentasikan untuk memastikan bahwa kebutuhan training setiap auditor telah terpenuhi, serta membuat laporannya.
Pemantauan atas
pemenuhan penyelenggaraan diklat sesuai rencana kebutuhan
Laporan penyelenggaraan
diklat atas pemenuhan kebutuhan diklat
Bagian Kepegawaian
dan Umum
9) Kami telah meyakini bahwa kompetensi (keahlian, pengetahuan dan perilaku) pada semua posisi telah memadai untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi kami.
Pemantauan atas pemenuhan penyelenggaraan diklat sesuai rencana kebutuhan
Laporan penyelenggaraan diklat atas pemenuhan kebutuhan diklat
Bagian Kepegawaian dan Umum
10) Setiap auditor memiliki komitmen untuk terus menerus meningkatkan kompetensi profesionalnya.
Pemantauan atas pemenuhan penyelenggaraan diklat sesuai rencana kebutuhan
Laporan penyelenggaraan diklat atas pemenuhan kebutuhan diklat
Bagian Kepegawaian dan Umum
11) Pelaksanaan pengawasan dilaksanakan oleh pejabat yang memiliki sertifikasi di bidang pengawasan internal pemerintah
Sertikat JFA seluruh auditor
Bagian Kepegawaian dan Umum
12) Kami telah menyusun perencanaan jumlah jam pelatihan minimal bagi setiap auditor yang harus dipenuhi setiap tahunnya sesuai dengan aturan yang
berlaku
Praktik Profesional
1. Perencanaan
Pengawasan berdasarkan
prioritas manajemen
1. Pengawasan yang kami
lakukan telah berdasarkan perencanaan
2. Perencanaan Pengawasan
3. Pelaksanaan Audit Kepatuhan
4. Supervisi
Oktober 2018 a) PKPT dengan berbasis
prioritas manajemen/risiko tinggi dengan sasaran compliance auditing, b) Audit Universe (Peta Auditan), dan c) SOP penyusunan PKPT
Masing – masing
Inspektur
2. Kami telah memiliki Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)/Program Kerja Audit Tahunan (PKAT).
1. Perencanaan Pengawasan 2. Pelaksanaan Audit
Kepatuhan 3. Supervisi
Oktober 2018 a) PKPT dengan berbasis prioritas manajemen/risiko tinggi dengan sasaran compliance auditing, b) Audit Universe (Peta Auditan), dan c) SOP penyusunan PKPT
Masing – masing
Inspektur
3. Dalam menyusun PKPT kami telah mengidentifikasi semua unit kerja (auditi) yang dapat
dijadikan sebagai sasaran audit dan mengidentifikasi
data/dokumen yang diperlukan dalam audit.
1. Perencanaan Pengawasan 2. Pelaksanaan Audit
Kepatuhan
3. Supervisi
Oktober 2018 a) PKPT dengan berbasis prioritas manajemen/risiko tinggi
dengan sasaran compliance auditing,
b) Audit Universe (Peta Auditan), dan c) SOP penyusunan PKPT
Masing – masing
Inspektur
4. Kami telah mengidentifikasi area dan topik yang dipertimbangkan untuk menjadi prioritas kegiatan APIP dalam PKPT dengan
1. Perencanaan Pengawasan 2. Pelaksanaan Audit
Kepatuhan 3. Supervisi
Oktober 2018 a) PKPT dengan berbasis prioritas manajemen/risiko tinggi dengan sasaran compliance auditing,
Masing – masing
Inspektur
berkonsultansi kepada manejemen/pemangku kepentingan.
b) Audit Universe (Peta Auditan), dan c) SOP penyusunan PKPT
5. PKPT kami telah mempertimbangkan seluruh
sumber daya yang diperlukan (mencakup : SDM, keuangan dan sarana prasarana).
1. Perencanaan Pengawasan 2. Pelaksanaan Audit
Kepatuhan 3. Supervisi
Oktober 2018 a) PKPT dengan berbasis prioritas manajemen/risiko
tinggi dengan sasaran compliance auditing, b) Audit Universe (Peta Auditan), dan c) SOP penyusunan PKPT
Inspektorat I
6. PKPT yang kami susun telah disetujui oleh Pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemda.
1. Perencanaan Pengawasan 2. Pelaksanaan Audit
Kepatuhan 3. Supervisi
Oktober 2018 a) PKPT dengan berbasis prioritas manajemen/risiko tinggi dengan sasaran compliance auditing, b) Audit Universe (Peta Auditan), dan c) SOP penyusunan PKPT
Bagian Program dan Anggaran
7. Internal Audit Charter yang kami miliki memuat kewenangan untuk mengakses catatan, personil, kekayaan
fisik; kewenangan untuk hadir dalam rapat terkait lingkup kegiatan pengawasan intern; definisi
1. Memverifikasi IAC 2. Mengkomunikasikan IAC 3. Implementasi IAC 4. Pemantauan Pelaksanaan
IAC
Oktober 2018 1. Kepmen No. 83 Tahun 2016 tentang Piagam Pengawasan Internal
2. PKPT
3. KKA, LHA
Sekretaris Inspektorat Jenderal
8. Piagam Pengawasan Intern (Internal Audit Charter) telah mendapatkan persetujuan secara formal dari Pimpinan Kementerian/Lembaga/ Pemda.
1. Memverifikasi IAC 2. Mengkomunikasikan IAC 3. Implementasi IAC 4. Pemantauan Pelaksanaan
IAC
Oktober 2018 1. Kepmen No. 83 Tahun 2016 tentang Piagam Pengawasan Internal
2. PKPT 3. KKA, LHA
Sekretaris Inspektorat Jenderal
9. Kami telah memiliki kebijakan dalam bentuk peraturan/SK
yang mendukung kegiatan pengawasan intern (misalnya: kebijakan SDM, manajemen informasi, dan keuangan).
1. Menyusun Pedoman/SOP/ Juklak/
Juknis 2. Mengkomunikasikan
Pedoman 3. Implementasi Pedoman 4. Pemantauan Pelaksanaan
Pedoman
Oktober 2018 Pedoman Tata Usaha dan Sumber Daya
Manusia
Sesitjen
10. Kami telah memiliki pedoman/juklak pengawasan intern (metodologi, standar, prosedur, perangkat dalam melakukan kegiatan pengawasan intern).
1. Mengkomunikasikan Pedoman
2. Implementasi Pedoman 3. Pemantauan Pelaksanaan
Pedoman
Oktober 2018 Kebijakan Pengawasan Permendesa No. 9 Tahun 2018
Sesitjen
11. Adanya dokumentasi atas kebijakan, proses, prosedur, dan metodologi pengawasan.
Dokumentasi atas kebijakan Oktober 2018 Sesitjen
12. Diterapkannya standar
kendali mutu pada setiap penugasan audit.
1. Menyusun Standar
Kartu Kendali Mutu 2. Menerapkan Kartu
Kendali Mutu pada setiap penugasan audit
Kartu Kendali Mutu sesuai
Pedoman
Masing – masing
Inspektur
13. Penugasan pengawasan intern yang kami lakukan telah mengacu pada kebijakan, standar, pedoman dan prosedur yang ditetapkan.
1. Perencanaan Pengawasan sesuai kebijakan, standar, pedoman dan prosedur yang ditetapkan
1. Standar Audit 2. Kode Etik 3. Pedoman Telaah
Sejawat
Masing – masing Inspektur
Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja
1. Adanya Perencanaan
Kegiatan APIP
1) Kami telah memiliki Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang di dalamnya telah mengidentifikasikan sasaran dan hasil-hasil yang ingin dicapai.
Evaluasi RKT terkait pemenuhan indikator
RKT
Bagian Program dan
Anggaran
2) RKT kami telah mempertimbangkan pelayanan penunjang dan administrasi yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan
yang efektif (misal: SDM, material, teknologi informasi).
Evaluasi RKT terkait
pemenuhan indikator
3) RKT yang kami susun mencakup penetapan jadwal dan penetapan sumber daya yang dibutuhkan untuk
Evaluasi RKT terkait
pemenuhan indikator
mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
4) Dalam RKT, kami telah mengembangkan langkah-langkah penting untuk mencapai sasaran yang diharapkan
Evaluasi RKT terkait
pemenuhan indikator
5) RKT yang disusun menyediakan instrumen untuk mengendalikan operasional kegiatan
pengawasan (rencana/target atas inputs, outputs, outcomes).
Evaluasi RKT terkait
pemenuhan indikator
6) RKT yang kami susun telah memperoleh persetujuan dari pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemda.
Evaluasi RKT terkait
pemenuhan indikator
7) Kami memperoleh pengalokasian anggaran untuk kegiatan pengawasan dan dapat mempergunakan anggaran tersebut untuk merencanakan kegiatan
pengawasan.
Evaluasi RKT terkait
pemenuhan indikator
8) Kami menyusun anggaran secara realistis/wajar untuk kegiatan-kegiatan dan sumber daya yang telah diidentifikasikan dalam RKT.
Evaluasi RKT terkait
pemenuhan indikator
9) Anggaran operasional kami telah disahkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemda.
Evaluasi RKT terkait
pemenuhan indikator RKAKL
10) Kami selalu melakukan reviu terhadap anggaran operasional secara berkesinambungan untuk memastikan bahwa anggaran yang disusun masih realistis dan akurat, dan kami mengidentifikasi dan melaporkan setiap selisih yang ada.
Evaluasi RKT terkait
pemenuhan indikator Laporan Monitoring
Realisasi Anggaran
Budaya dan Hubungan Organisasi
Pengelolaan organisasi APIP
1) Kami telah memiliki struktur organisasi untuk melaksanakan pengawasan intern sesuai peraturan yang berlaku yang ditetapkan secara formal dalam bentuk peraturan atau SK Pimpinan K/L/Pemda.
telah ada
2) Kami telah mengidentifikasikan peran dan tanggung jawab seluruh pejabat struktural di lingkungan kami
Telah ada
3) Kami telah memiliki aturan, arahan, dan sarana komunikasi di lingkungan internal APIP.
Aturan mengenai penetapan informasi dan komunikasi Contoh : Tata Naskah Dinas
Pedoman/ kebijakn penyampaian informasi di lingkungan internal APIP
Bagian Kepegawaian dan Umum
4) Kami telah membina hubungan dan mendorong komunikasi yang efektif di lingkungan internal APIP.
Pelaksanaan Budaya Kerja Coffee Morning, Banner tentang nilai budaya APIK
Sesitjen
5) Kami telah menganalisis
kebutuhan dan memperoleh sumber daya dan perangkat pengawasan intern termasuk perangkat berbasis teknologi untuk mengelola dan
1. Analisa kebutuhan
kegiatan pengawasan (dukungan pengawasan)
2. Penyampaian ke Biro Ortala
Analisa kebutuhan kegiatan
pengawasan (dukungan pengawasan)
Bagian
Kepegawaian dan Umum
melaksanakan kegiatan pengawasan intern
6) Struktur organisasi kami telah tepat dan sesuai dengan kebutuhan dan
budaya organisasi K/L/Pemda.
Masukan atas Evaluasi SOTK
Bagian Kepegawaian dan Umum
Struktur Tata Kelola
1. Hubungan pelaporan telah
terbangun
1) Internal audit charter telah mendefinisikan secara formal visi, misi, tujuan, wewenang, dan tanggung jawab unit kerja kami, dan telah memperoleh persetujuan secara formal dari pimpinan organisasi K/L/Pemda.
Memverifikasi IAC
Oktober 2018 Kepmen No. 83 Tahun 2016
tentang Piagam Pengawasan Internal
Sekretaris Inspektorat Jenderal
2) Tujuan, wewenang, dan tanggung jawab unit kerja kami telah dikomunikasikan ke seluruh organisasi K/L/Pemda.
Penyampaian IAC ke seluruh Unit Kerja
Upload IAC di Website Inspektorat Kemendesa PDTT
Sekretaris Inspektorat Jenderal
3) Kami telah memiliki sistem pelaporan kegiatan dan pelaporan administrasi pengawasan (functional and administrative reporting) secara formal kepada level pimpinan K/L/Pemda yang memungkinkan kami melaksanakan tanggung jawab kami secara penuh.
Laporan Penyampaian Pelaksanaan PKPT
Pedoman Pelaporan Kegiatan Bagian APHP
4) Kami telah melakukan reviu
dan pemutakhiran internal
audit charter secara berkala
dan mendapat persetujuan
pimpinan organisasi.
1. Melakukan Reviu dan Pemutakhiran internal audit charter
2. Membuat laporan hasil reviu internal audit charter
Klausul Reviu Berkala untuk IAC dalam IAC
Bagian APHP
5) Internal audit charter dapat dijadikan dasar bagi
manajemen organisasi K/L/Pemda untuk mengevaluasi kegiatan kami.
Oktober 2018 Klausul Evaluasi Kegiatan Inspektorat oleh manajemen
organisasi kementerian
Sekretaris Inspektorat
Jenderal
6) Internal audit charter telah mencakup kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, aset, dan personil organisasi K/L/Pemda.
1. Melakukan Reviu terhadap IAC
2. Mengkomunikasikan IAC
3. Implementasi IAC
Oktober 2018 Klausul untuk mengakses seluruh informasi, aset, dan personil organisasi kementerian
Sekretaris Inspektorat Jenderal
4. Pemantauan Pelaksanaan IAC
7) Kami memiliki kebijakan dan prosedur formal terkait dengan kewenangan untuk
mengakses secara penuh, bebas, dan tidak terbatas atas seluruh catatan, kekayaan fisik, dan personil organisasi K/L/Pemda yang diaudit, serta tidak ada
intervensi dan pembatasan ruang lingkup.
Penyusunan pedoman akses informasi (bisa masuk di SOP
pelaksanaan audit)
Oktober 2018 SOP Akses Informasi Inspektorat III
8) Kami telah menetapkan prosedur yang harus diikuti jika auditi tidak mengungkapkan dokumen yang diperlukan selama pelaksanaan tugas pengawasan.
Penetapan pedoman penanganan penolakan akses
Oktober 2018 SOP Penanganan Penolakan Akses
Inspektorat III