kementerian direktorat jenderal basis industri...

Kementerian Perindustrian REPUSLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 52- 53 Lantal 9 Jakarta 12950 Kotak Pos: 4478 JKSMG

Telp.: OZ15Z511Z7, 0215255509 Ext 4003 Fax.: 0215252978

Se at Direktorat Direktorat Direktorat Direktorat Ditjen BIM Telp/Fax. 0215252482

lnd.Material Dasar Logam Telp/Fax. 0215252185

lnd .Kimia Dasar Telp/Fax. 0215253214

lnd.Kimia Hilir Telp/Fax. 0215274385

Ind. Tekstil & Aneka Telp/Fax. 0215253794

PERATURAN

DIREKTUR JENDERAL BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR

NOMOR: 18/BIM/PER/~2/20~4

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)

SENG OKSIDA SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 15 Peraturan

Menteri Perindustrian Nomor 66IM-INDIPERI 1212013

tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNl)

Seng Oksida Secara Wajib, perlu menerbitkan Petunjuk

Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan dan Pengawasan

Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNl) Seng Oksida

Secara Wajib;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur

Jenderal Basis lndustri Manufaktur tentang Petunjuk

Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan dan Pengawasan

Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNl) Seng Oksida

Secara Wajib;

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 231M

Tahun 2014 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal

Basis lndustri Manufaktur;

2. Per a turan Menteri Perindustrian Nomor 105IM-

lND I PER I 2 0 1 0 ten tang Organisasi dan Ta ta Kerj a

Kementerian Perindustrian;

Menetapkan

3. Peraturan Menteri

Peraturan Direktur Jenderal BIM Nomor : ~8/BIM/PER/..l2/20l4

Perind us trian Nomor 64/M-

IND/PER/7/2011 tentang Jenis-Jenis Industri Dalam

Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan Di Lingkungan

Kernen terian Perind us trian;

4. Peraturan Menteri Perind ustrian Nomor 66/M-

IND/PER/ 12/2014 tentang Pemberlakuan Stan dar

Nasionallndonesia (SNl) Seng Oksida Secara Wajib;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BASIS INDUSTRI

MANUFAKTUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN

PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN PENERAPAN STANDAR

NASIONAL INDONESIA (SNI) SENG OKSIDA SECARA WAJIB

Pasal 1

Memberlakukan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan

dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI)

Seng Oksida Secara Wajib sebagaimana dimaksud dalam

Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Basis lndustri

Manufaktur ini.

Pasal2

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

merupakan pedoman bagi Lembaga Sertifikasi Produk,

Laboratorium Penguji, dan Petugas Pengawas Standar

Produk (PPSP) dalam pelaksanaan pemberlakuan dan

pengawasan penerapan SNI Seng Oksida Secara Wajib.

2

Pasal 3

Peraturan Direktur Jenderal BIM Nomor: 18/BIM/PER/~2/2014

Peraturan Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur 1m

mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Desember 20~4

DIREKTUR JENDERAL

I MANUFAKTUR

Tembusan Peraturan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada: 1. Menteri Perindustrian;

2. Menteri Perdagangan; 3. Kepala Badan Standardisasi Nasional; 4. Direktur Jenderal Bea & Cukai, Kementerian Keuangan; 5. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan; 6. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan; 7. Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen,

Kernen terian Perdagangan; 8. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian; 9. Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang perindustrian Provinsi

dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia; 10. Kepala Pusat Standardisasi, Kementerian Perindustrian; 11. Kepala Balai Besar dan Balai Riset dan Standardisasi di lingkungan

Kementerian Perindustrian; 12. Sekretaris Direktorat Jenderal Basis lndustri Manufaktur, Kementerian

Perindustrian; 13. Direktur lndustri Tekstil dan Aneka, Kementerian Perindustrian; 14. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Perindustrian; 15. Pertinggal.

3

LAMPI RAN PERA TURAN DIREKTUR JENDERAL BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR NOMOR : l8/BIM/PER/.l2/ 20l4

TANGGAL : 30 Desember 20.l4

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERLAKUAN DAN PENGA W ASAN PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)

1. BAB I 2. BAB II 3. BAB III 4 . BAB IV

5 . BAB V 6 . BAB VI


KETENTUAN UMUM

LINGKUP PEMBERLAKUAN SNI SENG OKSIDA SECARA WAJIB TATA CARA MEMPEROLEH SPPT SNI TATA CARA PENGAMBILAN CONTOH DAN PENGUJIAN

TATA CARA PENANDAAN PROSEDUR MEMPEROLEH PERTIMBANGAN TEKNIS

7. BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

8 . BAB VIII: TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN 9 . BABIX : PENUTUP

10. LAMPIRAN- I. PERMOHONAN PENDAFTARAN PERMOHONAN SPPT-SNI

II. FORMULIR IMPORTASI DALAM RANGKA PERMOHONAN SURAT KETERANGAN SENG OKSIDANON SNI WAJIB UNTUK PERUSAHAAN IMPORTIR.

III. FORMULIR IMPORTASI PRODUSEN DALAM RANGKA PERMOHONAN SURAT KETERANGAN SENG OKSIDANON SNI WAJIB UNTUK PERUSAHAAN PRODUSEN.

IV. SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN BAHAN KIMIA.

V. LAPORAN REALISASI IMPOR (UNTUK IMPORTIR UMUM).

VI. LAPORAN REALISASI IMPOR (UNTUK IMPORTIR PRODUSEN).

VII. SURAT TUGAS PENGAWASAN PENERAPAN SNI.

VIII.LABEL CONTOH UJI. IX. BERITA ACARA PENGAMBILAN CONTOH. X. BERITA ACARA PENGAWASAN PENERAPAN SNI. XI. DAFTAR HADIR PENGAWASAN SNI ASAM SULFAT

TEKNIS.

DIREKTUR JENDERAL BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR

~HARJANTO ~

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)


BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan: 1. Seng Oksida adalah bahan kimia dengan rumus molekul ZnO, berbentuk

tepung berwarna putih yang digunakan di industri, antara lain industri farmasi, karet, keramik dan cat.

2. Lembaga Sertifikasi Produk, yang selanjutnya disebut LSPro adalah

lembaga yang melakukan kegiatan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI Seng Oksida.

3. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya disebut SPPT-

SNI adalah Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu memproduksi Seng Oksida atau importir sesuai persyaratan SNI Seng Oksida.

4. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan

pengujian terhadap contoh barang sesuai spesifikasi/ metode uji SNI Seng Oksida.

5. Sertifikat Hasil Uji (SHU) adalah sertifikat hasil pengujian atas contoh

Seng oksida yang diterbitkan oleh Laboratorium Penguji. 6. Sistem Manajemen Mutu (SMM) adalah rangkaian kegiatan dalam rangka

penerapan sistem manajemen mutu menurut SNI ISO 9001:2008 atau revisinya.

7. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (LSSM) adalah lembaga

yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional atau Badan Akreditasi negara pengekspor yang telah melakukan perjanjian saling pengakuan (Mutual Recognition Arrangement (MRA)) dengan KAN untuk melakukan kegiatan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu.

8. Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disebut KAN adalah

lembaga non struktural, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dengan tugas menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi serta berwenang untuk mengakreditasi lembaga dan laboratorium untuk melakukan kegiatan sertifikasi.

9. Mutual Recognition Arrangement (MRA) atau Perjanjian Saling Pengakuan,

adalah kesepakatan yang dilakukan oleh KAN Indonesia dengan badan akreditasi negara lain untuk saling mengakui atau menerima beberapa atau keseluruhan aspek dalam hal hasil-hasil penilaian kesesuaian.

Lampiran Peraturan Direktur Jenderal BIM Nomor: 18/BIM/PER/12/2014

2

10. Pertimbangan Teknis adalah surat yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pembina Industri yang menetapkan bahwa suatu produk/bahan kimia tidak berlaku ketentuan SNI Wajib karena alasan tertentu, alasan khusus dan/atau memiliki standar tersendiri yang berbeda dengan SNI meskipun produk dimaksud memiliki kesamaan nomor Harmonized System (HS) dengan produk yang terkena ketentuan SNI secara wajib.

11. Lembar Data Keselamatan (LDK)/ Safety Data Sheet (SDS) adalah lembar

petunjuk yang berisi informasi bahan kimia tentang sifat fisika, kimia, jenis bahaya yang ditimbulkan, cara penanganan, dan tindakan khusus dalam keadaan darurat.

12. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang

Perindustrian. 13. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal Basis

Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian. 14. Direktur Pembina Industri adalah Direktur Industri Kimia Dasar,

Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur. 15. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri yang selanjutnya

disebut BPKIMI adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian yang bertugas mengkoordinasikan standar bidang industri.

BAB II LINGKUP PEMBERLAKUAN

SNI SENG OKSIDA SECARA WAJIB

1. Memberlakukan secara wajib SNI Seng Oksida dengan Nomor Pos Tarif/Harmonized System (HS) sebagai berikut:

Jenis Produk No. SNI No. HS

Seng Oksida SNI 0085:2009 ex.HS 2817.00.10.00

Pemberlakuan secara wajib berlaku bagi Seng Oksida dalam kemasan.

2. Perusahaan yang memproduksi Seng Oksida wajib: a. menerapkan SNI dan memiliki SPPT SNI Seng Oksida sesuai dengan

ketentuan yang berlaku; dan b. membubuhkan tanda SNI pada kemasan produk pada tempat yang

mudah dibaca dengan cara yang tidak mudah hilang.

3. Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 wajib mencantumkan tanggal, bulan dan tahun produksi pada kemasan produk di tempat yang mudah dibaca dengan cara yang tidak mudah hilang.

4. Tanggal, bulan dan tahun produksi sebagaimana dimaksud pada angka 3 merupakan objek pengawasan kualitas produk atas pelaksanaan SNI Seng Oksida secara wajib.


3

5. Seng Oksida yang diperdagangkan di dalam negeri, yang berasal dari hasil produksi dalam negeri atau impor, wajib memenuhi ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan 3.

BAB III TATA CARA MEMPEROLEH SPPT SNI

A. Permohonan SPPT-SNI

1. Permohonan SPPT SNI Seng Oksida ditujukan kepada LSPro dengan

tembusan Direktur Pembina Industri. 2. Pemohon SPPT-SNI adalah :

a. Produsen Seng Oksida Dalam Negeri; b. Produsen Seng Oksida Luar Negeri; dan c. Importir.

3. Produsen luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b

yang mengajukan permohonan SPPT-SNI Seng Oksida wajib menunjuk perusahaan perwakilan yang memiliki tugas dan fungsi sebagai importir atau perusahaan importir yang berkedudukan di Indonesia untuk bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi atas pemenuhan ketentuan penerapan SNI secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Bab II angka 1 pada Seng Oksida asal impor dimaksud yang beredar di Indonesia.

4. Legalitas keberadaan perusahaan perwakilan dan perusahaan importir

sebagaimana dimaksud pada angka 3 dibuktikan dengan perizinan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

5. Pemohon SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada angka 2 selanjutnya

disebut Pelaku Usaha. B. Sistem Sertifikasi

SPPT-SNI Seng Oksida diberikan melalui Sertifikasi Sistem/Tipe 1b atau Sertifikasi Sistem/Tipe 5.

C. Proses Pengajuan dan Sertifikasi SNI

1. Sistem/Tipe 1b

a. Pelaku Usaha mengajukan permohonan Sertifikasi SNI kepada

LSPro dengan memenuhi persyaratan administrasi, dengan menunjukkan dokumen asli dan menyerahkan salinan berupa:

1) Produk dalam negeri

a) Izin Usaha Industri (IUI); b) Akte pendirian perusahaan; c) Surat pernyataan jaminan untuk tidak mengedarkan Seng

Oksida pada saat proses pengujian; d) Sertifikat atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI)


4

Kementerian Hukum dan HAM dengan lingkup yang sesuai dengan produk yang dimohonkan SPPT SNI-nya atau lisensi dari pemilik merek.

e) Surat Permohonan Pencatatan SPPT-SNI.

2) Produk impor a) Surat Izin Usaha Perdagangan; b) Angka Pengenal Importir Umum (API-U); c) Packing List; d) Bill of Lading; e) Sertifikat Hasil Uji (SHU)/Certificate of Analysis (CoA) yang

mengacu pada SNI Seng Oksida dari laboratorium penguji negara asal yang terakreditasi ISO 17025;

f) Sertifikat atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kementerian Hukum dan HAM dengan lingkup yang sesuai dengan produk yang dimohonkan SPPT SNI-nya atau lisensi dari pemilik merek.

g) Surat Permohonan Pencatatan SPPT-SNI.

b. Skema sertifikasi dilakukan sesuai tahapan berikut : 1) Pengujian produk sesuai SNI Seng Oksida;

2) Pengujian produk dilakukan pada:

a) Seng Oksida dalam negeri dengan jumlah yang mewakili total produksi selama 6 bulan;

b) Seng Oksida impor dengan jumlah yang mewakili 1 (satu) kali pengapalan.

2. Sistem/Tipe 5

a. Pelaku Usaha mengajukan permohonan Sertifikasi SNI kepada

LSPro dengan memenuhi persyaratan administrasi, dengan menunjukkan dokumen asli dan menyerahkan foto copy berupa:

1) Izin Usaha Industri (IUI) atau Surat Izin sejenis dengan lingkup

usaha industri Seng Oksida (diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah untuk pelaku usaha luar negeri);

2) Akte Pendirian Perusahaan (diterjemahkan dalam Bahasa

Indonesia oleh penerjemah tersumpah untuk pelaku usaha luar negeri);

3) Surat pernyataan jaminan untuk tidak mengedarkan Seng

Oksida pada saat proses pengujian bagi: a) produk dalam negeri; dan b) produk impor.

4) Surat penunjukan dari produsen luar negeri kepada

perusahaan perwakilan yang memiliki tugas dan fungsi sebagai importir atau perusahaan importir yang berkedudukan di


5

Indonesia untuk bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi atas pemenuhan ketentuan penerapan SNI secara wajib.

5) Surat Permohonan Pencatatan SPPT-SNI.

b. Memenuhi skema sertifikasi:

1) Telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) yang dibuktikan dengan: a) Surat pernyataan dari pelaku usaha tentang kesesuaian

penerapan sertifikat SMM SNI ISO 9001:2008 atau revisinya, yang dilengkapi dengan dokumen sistem mutu; atau

b) Sertifikat SMM berdasarkan SNI ISO 9001:2008 atau revisinya yang diterbitkan oleh LSSM.

2) Audit sistem manajemen mutu diberlakukan:

a) Untuk perusahaan yang telah memiliki sertifikat SMM SNI ISO 9001:2008 atau revisinya dari LSSM yang terakreditasi oleh KAN, LSPro melakukan audit pada klausula yang berkaitan dengan pengendalian proses produksi dan pengendalian mutu;

b) Untuk perusahaan yang sudah menyatakan pelaksanaan SMM namun belum memiliki sertifikat SMM, LSPro melakukan audit pada seluruh klausula.

3) Memperoleh Sertifikat Hasil Uji (SHU) dari Laboratorium

Penguji yang disertai dengan Berita Acara Pengambilan Contoh (BAPC) dan Label Contoh Uji (LCU).

4) Contoh uji diambil dari hasil akhir aliran produksi dan/atau dari gudang.

5) Penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh Laboratorium

Penguji di luar negeri dapat diterima sepanjang telah ditunjuk Menteri dengan ketentuan negara tempat Lembaga dimaksud berada mempunyai perjanjian bilateral dan multilateral di bidang regulasi teknis dengan Republik Indonesia dan Laboratorium Penguji tersebut telah diakreditasi oleh badan akreditasi negara tempat Laboratorium Penguji itu berada yang memiliki Perjanjian Saling Pengakuan (Mutual Recognition Arrangement) dengan KAN.

D. Surat Permohonan Pencatatan SPPT-SNI

1. Pelaku usaha mengajukan Surat Permohonan Pencatatan SPPT-SNI

dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Petunjuk Teknis ini yang ditujukan kepada Direktur Pembina Industri.

2. Surat Permohonan Pencatatan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib ditandatangani oleh Direktur Perusahaan atau pejabat setingkat Direktur sebagai penanggung jawab.


6

3. Surat Permohonan Pencatatan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada

angka 1 yang diajukan langsung oleh:

a. produsen wajib dilengkapi dengan: 1) copy formulir permohonan SPPT-SNI yang telah diisi oleh

pemohon dan dilegalisasi oleh LSPro yang bersangkutan; 2) copy Izin Usaha Industri Seng Oksida atau izin sejenis dari luar

negeri; 3) Surat tanda daftar merek I Sertfikat merek dan atau Perjanjian

Lisensi yang telah didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM;

4) daftar peralatan produksi yang dimiliki guna mendukung pemenuhan ketentuan SNI Seng Oksida; dan

5) jenis produk yang akan disertifikasi.

b. perwakilan produsen (Perusahaan Perwakilan atau Importir) wajib dilengkapi dengan: 1) seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a; 2) surat penunjukan dari produsen Seng Oksida kepada

Perusahaan Perwakilan atau Importir sebagai pihak yang bertanggung jawab atas proses permohonan sertifikasi dar) kualitas produk hasil produksi dari produsen dimaksud yang beredar yang di wilayah Indonesia;

3) copy Izin Usaha Industri jika perusahaan perwakilan produsen merupakan perusahaan industri;

4) copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); 5) copy Angka Pengenal Importir jika perusahaan perwakilan

produsen merupakan Perusahaan Importir.

4. Direktur Pembina Industri dapat melakukan verifikasi kemampuan dan kelayakan pemohon dalam penerapan SNI.

5. Berdasarkan hasil penelitian dan/atau verifikasi atas kebenaran permohonan, Direktur Pembina Industri mengeluarkan Surat Permohonan Pencatatan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada angka 1 atau surat penolakan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan.

E. Ketentuan lanjut terkait SPPT-SNI

1. SPPT-SNI Seng Oksida Sertifikasi Sistem/Tipe 1b diterbitkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak laporan hasil ujinya diterima lengkap dan benar.

2. SPPT-SNI Seng Oksida Sertifikasi Sistem/Tipe 5 diterbitkan selambat-lambatnya 41 (empat puluh satu) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar di luar waktu pengujian dan tindakan perbaikan.

3. Biaya penerbitan SPPT-SNI merupakan tanggung jawab perusahaan

pemohon.


7

4. SPPT-SNI sertifikasi Sistem/Tipe 1b:

a. Seng Oksida produksi dalam negeri berlaku selama 6 bulan sejak tanggal diterbitkan; dan

b. Seng Oksida impor berlaku untuk jumlah Seng Oksida per Bill of Lading.

5. SPPT-SNI sertifikasi Sistem/Tipe 5 berlaku selama 4 (empat) tahun sejak

tanggal diterbitkan. 6. LSPro wajib memberitahukan dan menyampaikan kepada Kepala Badan

Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri, kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan perusahaan pemohon tentang : a. SPPT-SNI yang telah diterbitkan; b. Penundaan pemberian atau perpanjangan SPPT-SNI bila belum

memenuhi persyaratan sertifikasi, dan perusahaan pemohon dapat melakukan tindakan perbaikan;

c. Penolakan pemberian atau perpanjangan SPPT-SNI, bila tidak memenuhi persyaratan sertifikasi; dan

d. Pelimpahan SPPT-SNI kepada LSPro yang ditunjuk (Jika LSPro yang menerbitkan SPPT-SNI tidak ditunjuk lagi).

7. Surveilan terhadap penerapan Sistem Manajemen Mutu dan mutu

produk perusahaan pemegang SPPT-SNI dilakukan oleh LSPro minimal 1 tahun sekali.

8. Pelimpahan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf d

dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9. LSPro bertanggung jawab terhadap SPPT-SNI yang diterbitkan sesuai

dengan ketentuan penerapan SNI yang diberlakuan secara wajib dan peraturan perundang-undangan.

10. Pelaku usaha pemegang SPPT-SNI wajib untuk menyampaikan laporan realisasi produksi dan/atau impor Seng Oksida kepada Direktur Pembina Industri setiap 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya SPPT-SNI.

BAB IV TATA CARA PENGAMBILAN CONTOH DAN PENGUJIAN

A. Cara Pengambilan Contoh

1. Cara pengambilan contoh Seng Oksida dalam rangka SPPT-SNI wajib

mengacu pada SNI 0428, Petunjuk pengambilan contoh padatan.

2. Cara pengambilan contoh Seng Oksida harus mempertimbangkan karakteristik Seng Oksida.

3. Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI dengan Sistem/Tipe 1b:

a. Produksi dalam negeri


8

1) Pengambilan contoh dilakukan di aliran produksi dan/atau gudang produksi secara acak setiap 6 (enam) bulan oleh Petugas Pengambilan Contoh (PPC) yang tersertifikasi;

2) Untuk setiap pengujian SNI diambil contoh uji sebanyak 3 (tiga) bagian sesuai ketentuan pengambilan contoh SNI Seng Oksida. 1 (satu) bagian disimpan sebagai arsip pabrik, 1 (satu) bagian disimpan sebagai arsip laboratorium, dan 1 (satu) bagian diuji laboratorium;

3) 1 (satu) bagian sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a nomor 2 minimal berisi 1 (satu) kg Seng Oksida; dan

4) Arsip pabrik disimpan sampai SPPT-SNI diterbitkan.

b. Impor 1) Pengambilan contoh dilakukan oleh Petugas Pengambilan Contoh

(PPC) yang tersertifikasi di setiap kali kedatangan kapal di pelabuhan bongkar;

2) Untuk setiap pengujian SNI diambil contoh uji sebanyak 3 (tiga) bagian sesuai ketentuan pengambilan contoh SNI Seng Oksida. 1 (satu) bagian disimpan sebagai arsip importir, 1 (satu) bagian disimpan sebagai arsip laboratorium, dan 1 (satu) bagian diuji laboratorium; dan

3) 1 (satu) bagian sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b nomor 2 minimal berisi 1 (satu) kg Seng Oksida.

4. Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI dengan Sistem/Tipe 5:

a. Cara pengambilan contoh dilakukan: 1) di aliran produksi dan/atau gudang secara acak setiap 1 (satu) tahun

oleh Petugas Pengambilan Contoh (PPC) yang tersertifikasi yang ditunjuk oleh LSPro; dan

2) untuk setiap pengujian SNI diambil contoh uji sebanyak 1 (satu) paket contoh uji sesuai ketentuan pengambilan contoh Seng Oksida.

b. 1 (satu) paket contoh sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a

nomor 2 dibagi 3 (tiga) bagian: 1) 1 (satu) bagian untuk disimpan sebagai arsip pabrik; 2) 1 (satu) bagian disimpan sebagai arsip laboratorium; dan 3) 1 (satu) bagian untuk diuji laboratorium.

c. 1 (satu) bagian sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b minimal

berisi 1 (satu) kg Seng Oksida.

B. Cara Pengujian

1. Pengujian syarat mutu sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 SNI 0085:2009, untuk kadar air pada tabel 1 diubah menjadi sebagai berikut:

No. Uraian Satuan Persyaratan

Mutu I Mutu II Mutu III 1. Kadar air % b/b Maks. 0,30 Maks. 0,30 Maks. 0,30

2. Dalam hal terjadi kegagalan pada pengujian atas Seng Oksida yang diuji

di laboratorium penguji, pengujian dilakukan kembali pada contoh uji dari arsip laboratorium penguji.


9

BAB V TATA CARA PEMBUBUHAN TANDA SNI

1. Setiap kemasan produk Seng Oksida harus diberikan penandaan sekurang-

kurangnya terdiri dari: a. Tanda SNI dan nomor SNI Seng Oksida; b. Nama perusahaan; c. Logo perusahaan; d. Merek dagang; e. Berat isi bersih; dan f. Kode LSPro yang menerbitkan SPPT-SNI Seng Oksida.

2. Tanda SNI dan nomor SNI sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a

diletakkan pada posisi yang mudah terbaca dengan ukuran dan desain sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional.

BAB VI PROSEDUR MEMPEROLEH PERTIMBANGAN TEKNIS

1. Seng Oksida yang diimpor dan digunakan sebagai:

a. contoh uji penelitian dan pengembangan; dan b. contoh uji dalam rangka penerbitan SPPT SNI, harus memiliki surat pertimbangan teknis dari Direktur Pembina Industri.

2. Surat Pertimbangan Teknis merupakan surat yang diterbitkan oleh Direktur Pembina Industri yang menerangkan bahwa Seng Oksida sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak wajib memenuhi ketentuan SNI 0085:2009.

3. Pertimbangan teknis diterbitkan berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2 oleh perusahaan.

4. Persyaratan untuk memperoleh pertimbangan teknis sebagaimana

dimaksud pada angka 2 yaitu: a. Kelengkapan administrasi sebagai berikut:

1) Pertimbangan teknis contoh uji penelitian dan pengembangan: a) Foto copy Surat Izin Pendirian Lembaga; b) Rencana penelitian dan pengembangan yang telah disahkan oleh

lembaga yang bersangkutan; c) Rencana jumlah Seng Oksida yang akan diimpor; d) Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2) Pertimbangan teknis contoh uji dalam rangka penerbitan SPPT SNI:

a) Foto copy Surat Izin Usaha Industri (IUI) jika pemohon merupakan produsen Seng Oksida di luar negeri;

b) Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk importir umum;

c) Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP); d) Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan e) Foto copy Angka Pengenal Importir (API); f) Permohonan SPPT-SNI dari LSPro; g) Jumlah contoh uji yang akan diimpor.


10

b. Kelengkapan teknis rencana impor meliputi:

1) Formulir importasi dengan menggunakan formulir umum (Lampiran I)/formulir khusus (Lampiran II);

2) Lembar Data Keselamatan (LDK)/Safety Data Sheet (SDS); 3) Dokumen importasi (Invoice List, Packing List, Air Waybill/Bill of

Lading); 4) Surat pernyataan tentang kebenaran penggunaan bahan kimia dan

kesediaan untuk diverifikasi bermaterai Rp. 6.000,00 (Lampiran III); 5) Diagram Alir Proses disertai penjelasan yang menunjukkan

penggunaan Seng Oksida yang diimpor digunakan sebagai bahan baku/bahan penolong pada proses produksi;

6) Laporan realisasi proses pengimporan terakhir dengan melampirkan Surat Pertimbangan Teknis yang telah diterbitkan disertai bukti berupa dokumen PIB dan surat jalan untuk importir umum (Lampiran IV)/(Lampiran V) bagi importir yang pernah mendapatkan Pertimbangan Teknis.

5. Penerbitan Pertimbangan Teknis dilakukan setelah pelaksanaan penilaian

kelayakan perusahaan yang terkait dengan: a. Perizinan industri yang bersangkutan; b. Jenis dan spesifikasi bahan kimia; c. Jumlah kebutuhan bahan kimia yang akan diimpor; d. Kapasitas izin produksi; dan e. Proses produksi.

6. Berdasarkan hasil penilaian kelayakan dan kebenaran kelengkapan

dokumen atas kebutuhan bahan kimia, Direktur Industri Kimia Dasar menerima atau menolak untuk menerbitkan Surat Pertimbangan Teknis selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima kelengkapan dokumen permohonan pertimbangan teknis.

7. Pertimbangan teknis berlaku 1 (satu) kali importasi untuk Seng Oksida yang digunakan sebagai contoh uji dalam rangka penelitian dan pengembangan atau contoh uji dalam rangka penerbitan SPPT-SNI

8. Perusahaan yang mendapatkan Pertimbangan Teknis wajib menyampaikan

laporan realisasi impor kepada Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan impor.

9. Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur dapat melakukan verifikasi

atas kebenaran pelaksanaan impor, pendistribusian, serta penggunaan bahan kimia yang telah diimpor dan diterbitkan Surat Pertimbangan Teknisnya.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

A. Pembinaan

1. Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka penerapan SNI secara wajib

dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pembina Industri.


11

2. Direktur Jenderal Pembina Industri dapat melimpahkan pembinaan dan pengawasan kepada Direktur Pembina industri.

3. Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan industri dalam menerapkan SNI wajib melalui a. Sosialisasi atas pemberlakuan SNI wajib dan/atau terdapat

perubahan; b. Verifikasi dan Evaluasi faktor-faktor terkait penerapan SPPT-SNI;

dan/atau c. Pembinaan teknis dan konsultasi dalam penerapan SNI.

4. Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c

dilakukan melalui: a. Pelatihan peningkatan sumber daya manusia dalam peningkatan

mutu produk; b. Sosialisasi pemberlakuan dan penerapan SNI Wajib; dan/atau c. Bimbingan teknis sistem mutu dan mutu produk.

5. Verifikasi dan Evaluasi faktor-faktor terkait penerapan SNI dilakukan

melalui : a. inventarisasi dan verifikasi data produsen terkait rencana

pelaksanaan monitoring penerapan SNI; b. inventarisasi data Lembaga Penilai Kesesuaian serta pihak terkait

dalam penerapan SNI; c. analisa dampak pemberlakuan SNI secara wajib bagi produsen

dalam negeri. B. Pengawasan

1. Dalam melaksanakan pengawasan SNI wajib di lokasi produksi,

Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian menugaskan PPSP dan/atau petugas dari Direktorat Pembina Industri untuk melakukan pemeriksaan perusahaan dan uji petik.

2. Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur dapat menugaskan Petugas Pengawas Standar Produk (PPSP) berdasarkan Surat Tugas dengan menggunakan Formulir 1 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VII Petunjuk Teknis ini untuk melakukan pengawasan pemberlakuan dan penerapan SNI secara wajib sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.

3. Objek Pengawasan PPSP terdiri dari:

a. Produsen; b. Perusahaan perwakilan produsen dan/atau Importir; dan c. Seng Oksida.

4. Lingkup pengawasan penerapan SNI terdiri dari:

a. Pengawasan di lokasi produksi: 1) Pemeriksaan keabsahan dokumen perizinan, meliputi :

a) Pemeriksaan dokumen perizinan usaha industri; b) Pemeriksaan SPPT-SNI; dan c) Pemeriksaan Sertifikat/laporan Hasil Uji Laboratorium

Pengujian.


12

2) Verifikasi terhadap penandaan SNI pada kemasan produk

meliputi: a) Tanda SNI; b) Nama produk; c) Nama dan alamat produsen; dan d) Nama dan alamat perusahaan perwakilan atau importir

(untuk produk impor).

3) Pemeriksaan hasil uji petik mutu barang sesuai dengan persyaratan mutu SNI sebagaimana dimaksud dalam Bab II.

4) Pemeriksaan kelayakan mesin dan peralatan.

5) Penilaian kesesuaian kualitas produk sesuai SNI sebagaimana dimaksud dalam Bab II dilakukan melalui pengambilan contoh uji, yaitu: a) Pengambilan contoh uji dilakukan oleh Petugas Pengambil

Contoh (PPC); b) dilakukan dalam satu lini produksi yang mewakili produk

sesuai SNI; c) Contoh uji dikemas dan diberikan label sesuai Formulir 2

sebagaimana dimaksud pada Lampiran VIII Juknis ini; dan d) Jumlah contoh uji sesuai dengan tata cara pengambilan

contoh SNI.

b. Pengawasan di luar lokasi produksi : 1) Obyek pengawasan yaitu:

a) Seng Oksida yang terdapat di distributor, pedagang, gudang perusahaan perwakilan produsen dan importir;

b) Perusahaan perwakilan produsen; dan c) Perusahaan importir.

2) Pengawasan terhadap perusahaan perwakilan produsen dan

Perusahaan importir dilakukan dengan memverifikasi kebenaran dokumen perizinan dan/atau dokumen SPPT-SNI.

3) Pengawasan kesesuaian mutu produk dengan SNI yang diberlakukan secara wajib dilaksanakan dengan pengujian contoh produk pada laboratorium uji yang ditunjuk Menteri.

4) Cara pengambilan contoh di luar lokasi produksi dilakukan

dengan membeli produk di distributor, gudang importir, toko/di pasar secara acak yang dibuktikan dengan tanda bukti pembelian.

5) Contoh produk diuji sesuai dengan SNI sebagaimana dimaksud

dalam Bab II angka 1 di laboratorium penguji yang ditunjuk.

6) PPSP dan/atau petugas yang ditunjuk Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan pengawasan mutu produk dan penandaan pada produk.


13

5. Dalam melaksanakan pengawasan, PPSP wajib mempersiapkan dokumen pengawasan yang terdiri dari: a. Surat Tugas Pengawasan Penerapan SNI di lokasi produksi dan di

luar lokasi produksi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VII Juknis ini;

b. Berita Acara Pengambilan Contoh di lokasi produksi dan di luar lokasi produksi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IX Juknis ini;

c. Label Contoh Uji sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VIII Juknis ini;

d. Berita Acara Pengawasan Penerapan SNI di lokasi produksi dan di luar lokasi produksi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran X Juknis ini;

e. Data Hasil Pengawasan Penerapan SNI di lokasi produksi dan di luar lokasi produksi disesuaikan dengan jenis produk yang diawasi;

f. Daftar Hadir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XI Juknis ini;

g. Surat Pengantar ke Laboratorium Uji dari Direktorat Pembina Industri;dan

h. Pelaksanaan Pengawasan.

6. Pengawasan penerapan SNI Seng Oksida : a. Di lokasi produksi; Direktur Industri Kimia Dasar, Direktorat

Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian berkoordinasi dengan Kepala Dinas yang membidangi Industri di Propinsi dan Kabupaten/Kota;

b. Di luar lokasi produksi; dengan pembelian produk dari distributor atau penjual.

7. Pelaksanaan pengawasan penerapan SNI Seng Oksida dilakukan oleh

PPSP baik yang di pusat maupun di daerah berdasarkan Surat Tugas Pengawasan dari Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur.

8. Pengawasan terhadap Seng Oksida sebagaimana dimaksud dalam Bab

II dilakukan dengan cara pemeriksaan mutu melalui pengambilan contoh oleh PPC di lokasi produksi dan di luar lokasi produksi.

9. Hasil pemeriksaan dan pengujian contoh di lokasi produksi dituangkan

dalam Berita Acara Pengawasan oleh PPSP dan disampaikan kepada Direktur Pembina Industri untuk dilakukan evaluasi.

10. Evaluasi hasil pengawasan dari Direktur Pembina Industri dilaporkan kepada Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur.

BAB VIII TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

Evaluasi hasil pengawasan dapat ditindaklanjuti melalui: 1. Pembinaan


14

a. Apabila hasil pengawasan oleh PPSP tidak sesuai dengan persyaratan SNI, Direktur Jenderal Pembina Industri memberikan teguran secara tertulis kepada produsen dan/atau pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Teguran dimaksud berisi: 1) Permintaan perbaikan kualitas produk pada produsen sesuai

ketentuan pemberlakuan SNI secara wajib; atau 2) Permintaan penarikan produk yang tidak sesuai SNI pada produsen

bagi produk dalam negeri dan/atau pelaku usaha (importir/ distributor) bagi produk impor.

b. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan sebanyak banyaknya 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, jika dalam kurun waktu dimaksud produsen dan/atau pelaku usaha tidak melakukan tindakan yang diperintahkan dalam teguran tertulis dimaksud Direktorat Jenderal Pembina Industri dapat melakukan tindakan publikasi dan/atau meminta instansi berwenang untuk melakukan pencabutan sertifikat SPPT-SNI sampai dengan pencabutan Izin Usaha Industri dan/atau penerapan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

c. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh LSPro dan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), Direktur Jenderal Pembina Industri menyampaikan laporan hasil pengawasan oleh PPSP kepada Kepala Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Dalam melakukan pembinaan Direktur Jenderal Pembina Industri

dapat berkoordinasi dengan Kepala Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri atau dengan Dinas Pembina bidang industri pada Pemerintah Propinsi dan atau Kabupaten/Kota, LSPro penerbit SPPT-SNI dan instansi terkait.

2. Publikasi

Tindakan publikasi dilakukan guna memberikan sosialisasi, informasi dan pemahaman terhadap masyarakat atas penerapan SNI secara wajib. Publikasi dilakukan pada: a. Ketaatan penerapan SNI oleh produsen atau pelaku usaha lainnya

serta pihak terkait; atau b. Pelanggaran atas ketentuan pemberlakuan SNI secara wajib oleh

produsen atau pelaku usaha lainnya serta pihak terkait guna memberikan efek jera dan rasa malu.

Publikasi dapat dilakukan melalui pemberian penghargaan, pemuatan berita dalam media cetak dan elektronik.

3. Pemberian sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah dilakukan pengawasan khusus dan langkah pembinaan pada produsen, namun produsen yang bersangkutan masih melakukan pelanggaran, maka Direktur Jenderal Pembina Industri berkoordinasi dengan Kepala Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri, dan Kepala Dinas Pembina bidang industri pada Pemerintah Propinsi dan atau Kabupaten/Kota, LSPro penerbit SPPT-SNI dan aparat penegak hukum


15

setempat melakukan penegakan hukum sesuai dengan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian dan Peraturan Menteri Perindustrian No. 86/M-IND/PER/9/2009 atau revisinya tentang Standar Nasional Indonesia bidang Industri.

BAB IX PENUTUP

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerapan dan Pengawasan Pemberlakuan SNI Seng Oksida Secara Wajib ini merupakan salah satu pedoman yang ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

LAMPIRAN I

KOP PERUSAHAAN

Nomor Lampiran 1 (satu) berkas Perihal : Pendaftaran Permohonan SPPT-SNI

..... ....... . , . ... . ... . . . .. 20..

Kepada Yth. Direktur Industri Kimia Dasar Kementerian Perindustrian Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta Selatan

Dengan ini kami mengajukan permohonan Pendaftaran Permohonan SPPT- SNI Seng Oksida sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 66/M-IND /PER/ 12/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Seng Oksida Secara Wajib, dengan kelengkapan data sebagai berikut:

1. Data Perusahaan Pemohon Pertimbangan Teknis;

2. Bagi Produk Dalam Negeri

Dokumen perizinan industri perusahaan produsen dan semua persyaratan yang dipersyaratkan dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Seng Oksida Secara Wajib; dan/ atau

3. Bagi produk impor

Dokumen perizinan perusahaan yang ditunjuk produsen (Perusahaan Perwakilan atau Perusahaan Importir) dan semua persyaratan yang dipersyaratkan dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Seng Oksida Secara Wajib.

Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

(nama, jabatan, tanda tangan, dan cap perusahaan)

.............................................

Jabatan

LAMPIRAN II.

KOPPERUSAHAAN

FORMULIR IMPORTASI DALAM RANGKA PERMOHONAN SURAT KETERANGAN SENG OKSIDA NON SNI WAJIB

1. Nama (Kontak Person)

2. Jabatan Telepon HP.

3. Nama Peru sahaan

4. Status Badan Hukum

5. Jenis Perusahaan

6 . Alamat

• Kantor Kelurahan Kecamatan KabjKota Provinsi Kode Pos e-mail Telepon Fax

• Gudang Kelurahan Kecamatan Kab/Kota Provinsi Kode Pos e-mail Telepon Fax

1) Swasta Nasional 2) PMDN 3) PMA

Importir

7. Kelengkapan Teknis Rencana Impor

No Jenis No.HS CAS Jumlah Negara Pelabuhan Waktu Bahan ( 10 digit) Number Kebutuhan A sal Tujuan Pelaksanaan Kimia* Barang

*sesum dengan dokumen Safety Data Sheet (SDS)

Mengetahui, Penanggung Jawab Perusahaan

Nama Terang dan Jabatan

Penggunaan/ Pemanfaatan

LAMPIRAN III.

KOPPERUSAHMN

FORMULIR IMPORTASI DALAM RANGKA PERMOHONAN SURAT KETERANGAN SENG OKSIDA NON SNI WAJIB UNTUK

PERUSAHMN PRODUSEN

No

1. Nama (Kontak Person) 2. Jabatan

Telepon HP

3. Nama Perusahaan 4. Status Badan Hukum 5. Jenis Perusahaan

1) Swasta Nasional 2) PMDN 3) PMA : Produsen

6. Alamat • Kantor

Kelurahan Kecamatan Kab/Kota Provinsi Kode Pos e-mail Telepon Fax.

• Gudang Kelurahan Kecamatan Kab/Kota Provinsi Kode Pos e-mail Telepon Fax.

e engJ apan 7 K 1 k e lS T kn. R encana Jenis No. HS CAS Bahan (10 digit) Number Kimia*

I mpor Jumlah Negara

Kebutuhan A sal Barang

*sesuai dengan dokumen Safety Data Sheet (SDS)

1 K apas1 as an ro u s1 t d P d k . Tah unan T k .t d er a1 eng an No Nama Produk Kapasitas

Terpasang Tahun Lalu

ro u s1 u anan 2P dk"Bl Tah un B ·a1 er]. an

Pelabuhan Waktu Tujuan Pelaksanaan

mpor Bah Bak an u Produksi

Tahun Tahun Berikut Berjalan

Penggunaan/ Pemanfaatan

Bulan Nama Produk No 1 * Nama Produk No 2* Nama Produk No ... * Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober

I Desember

3. Kebutuhan Bahan Baku No Nama Bahan No. HS

Baku (lOdigit) Konsumsi Bahan Konsumsi Bahan Baku Persatuan Baku Pertahun

Produk



LAMPIRAN IV

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN BAHAN KIMIA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :....................................................................................... Jabatan :......................................... . ........................................ . . Bertindak untuk : (nama perusahaan) dan atas nama Alamat :......................................... . ........................................ . .

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Bahan kimia yang diimpor sama dengan yang tertera di dalam dokumen Safety Data

Sheet (SDS) dan tidak termasuk dalam jenis bahan kimia yang ditetapkan ber-SNI Wajib sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 66/M-IND/PER/12/2013 tanggal 10 Desember 2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Seng Oksida secara Wajib.

2. ( .....Jenis bahan kimia... ) dengan (No. HS) sejumlah (jumlah permohonan impor) diimpor untuk (penjelasan pemanfaatan/ penggunaan barang/bahan yang diimpor).

3. Kami bersedia disurvey oleh pihak surveyor independen dan semua biaya yang timbul atas survei terse but menjadi tanggung jawab kami.

4. Kami bersedia bertanggung jawab sepenuhnya apabila di kemudian hari terjadi penyalahgunaan barang / bahan tersebut di atas.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal

Materai Rp. 6.000

Penanggung Jawab

LAMPIRAN V.

Format Laporan Realisasi Impor (Untuk Importir Umum)

KOP PERUSAHAAN

LAPORAN REALISASI IMPOR

Periode importasi: ...... ... ... sf d ...... .

No Jenis No. HS Jumlah Nama Eksportir Pelabuhan Bahan (10 Rencana dan Negara Asal Tujuan Kimia digit) Impor Barang

No. Tgl Realisasi dan Sisa PIB PIB

Realisasi Sis a

Laporan Pendistribusian / Kartu Stock Barang (Berdasarkan Pendistribusian Kepada End User}

No Jenis No. HS Nama dan Bahan (10 digit) Alamat Kimia Pembeli

Bidang No Penggunaan Tanggal Usaha Telp & Fax Masuk

/Keluar Barang



Inven tarisasi Barang

In Out Stock

LAMPI RAN VI.

Format Laporan Realisasi lmpor Untuk Im ortir Produsen

KOPPERUSAHAAN

LAPORAN REALISASI IMPOR

Periode Importasi : .................. s/ d ................ .

No Jenis No. HS Jumlah Nama Pelabuhan No. Tgl Realisasi dan Bahan (10 digit) Rencana Kimia Impor

Eksportir Tujuan PIB PIB Sisa dan Negara Asal Barang

Realisasi



Sis a

LAMPIRAN VII.

Format Surat Tugas Pengawasan

SURAT TUGAS PENGAWASAN PENERAPAN SNI Nomor: ........................................... .

Dalam rangka pengawasan penerapan SNI Seng Oksida dengan ini Direktur Jenderal Pembina Industri, Kementerian Perindustrian menugaskan kepada:

1. Nama

NIP

Jabatan : Petugas Pengawas Standar Produk

2. Nama

NIP


3. Nama

NIP


untuk : a. melakukan pengawasan penerapan SNI Oksida pada .. . Nama Perusahaan

. . . . . . . . dengan alamat

.......... .. ................. ................ No. Telp .

Seng

. ....... ....... ... .. ... ...................... Fax: ................. . ................. ;dan

b. melaporkan hasil pengawasan kepada Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian.

Demikian surat tugas ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, .............................................. .

a.n Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur

Direktur Industri Kimia Dasar

( ..... .... ....... .................. ...... ........ ....... . )

LAMPIRAN VIII.

I Format Label Contoh Uji

LABEL CONTOH UJI

Kode Contoh Pengambilan Contoh Produk

Nomor SNI

Tipe Prouk Kemasan / Berat

Jurnlah Contoh

Tanggal Pengambilan Contoh

Lokasi Pengambilan Contoh

: Sesuai dengan Berita Acara

Petugas Pengambil Contoh,

Tanda tangan, NIP dan Nama Jelas

( .............................................. ) NIP: ................. ... . ............... .

LAMPIRAN IX.

BERITA ACARA PENGAMBILAN CONTOH

Nomor: ........................... ........... .......... .

Pad a hari ini .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . tanggal .. .. .. .. .. .. .. .. .. . bulan ....................... . tahun ................ sesuai dengan Surat Tugas Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Nomor .................................................... tanggal ............................. , telah dilaksanakan pengambilan contoh sebagai berikut:

Nama Perusahaan

Alamat Perusahaan

Produk

Mutu

Merek

Lokasi pengambilan contoh

Nomor kode produksi I stok

Jumlah contoh

(diuraikan dalam lembaran tambahan)

Contoh tersebut dikemas, kemudian oleh PPSP akan diserahkan kepada Laboratorium Penguji .......................................................... untuk diuji sesuai SNI Seng Oksida

Demikian Berita Acara Pengambilan Contoh uji m1 dibuat dengan sesungguhnya.

Mengetahui Pihak Perusahaan,

Nama Perusahaan:

Tanda Tangan, Jabatan, Nama Jelas & Cap Perusahaan

( ............ ..... ................... )

Petugas Pengambil Contoh

Tanda Tangan, dan Nama Jelas

( ......... ................ .......... ......... ... ) NIP: .................................. .

LAMPIRAN X.

I Format Berita Acara Pengawasan

BERITA ACARA PENGAWASAN PENERAPAN SNI

Nomor: ........................................... .

Pada hari .... .. .............. tanggal .......... bulan ..................... tahun .. .... ...... sesuai dengan Surat Tugas Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Nomor ......... ..... ................. .. tanggal. ........................... . ..... ... , telah dilaksanakan pemeriksaan dan pengawasan SNI Seng Oksida sebagai berikut:

Nama Perusahaan

Alamat Perusahaan

Kode Pos Telp. Fax E-mail Produk Mutu Hasil Pengawasan SNI : Sebagaimana terlampir

Demikian Berita Acara Pengawasan SNI ini dibuat dengan benar.

Mengetahui,

Nama Perusahaan :

Tanda tangan, Jabatan dan Cap Perusahaan

( Nama Jelas )

Petugas Pengawas Standar Produk

1. Tanda Tangan :

Nama Jelas:

NIP:

2. Tanda Tang an :

Nama Jelas:

NIP:

3. Tanda Tangan :

Nama Jelas:

NIP:

LAMPI RAN XI .

DAFTAR HADIR PENGAWASAN SNI SENG OKSIDA

No. Nama Jabatan Bagian / Tanda Tangan

Departemen

kementerian direktorat jenderal basis industri...

Documents