kementerian keuangan - anggaran.depkeu.go.id awards/pengelolaan... · landasan filosofis : dalam...
TRANSCRIPT
KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL ANGGARANDIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
JAKARTA, 30 NOVEMBER 2017
PENGELOLAAN PNBP DANTANTANGAN KEDEPAN
Tujuan negara dalam Pembukaan UUD 1945:a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; danb. Memajukan kesejahteraan umum;c. Mencerdaskan kehidupan bangsa ;d. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Landasan Filosofis :Dalam rangka mencapai tujuan negara, Pemerintah diberikan kewenangan untuk mengelola KeuanganNegara diantaranya melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah diamanahkan dalam UUD1945
Landasan Yuridis :1. Sumber pendapatan negara adalah pajak dan pungutan lainnya (UUD 1945 Pasal 23A)2. Sumber pendapatan negara adalah Pajak, PNBP dan Hibah (UU 17/2003)
Landasan Sosiologis :1. Dibutuhkan partisipasi masyarakat atas manfaat langsung yang diterima dari penyediaan layanan
pemerintah2. Tuntutan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Landasan FilosofisPengelolaan PNBP
• adalah seluruh penerimaan Pemerintah pusat yang tidak berasal daripenerimaan perpajakan.
•Pasal 1 angka 1 UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP
PNBP
• PNBP dari pengelolaan dana Pemerintah,
• pemanfaatan SDA, hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisakhan,
• kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah,
• putusan pengadilan dan pengenaan denda administratif,
• hibah yang merupakan hak pemerintah
• enerimaan lainnya yang diatur dalam UU tersendiri•Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 1997
Kelompok PNBP
DefinisiPNBP
UUPENGELOLAAN
PNBP
UU NO. 1 TAHUN 2004
TENTANG
PERBENDAHARAAN
NEGARA
UU NO. 17 TAHUN
2003 TENTANG
KEUANGAN
NEGARA
UU NO. 15 TAHUN 2004
TENTANG PEMERIKSAAN
PENGELOLAAN DAN TANGGUNG
JAWAB KEUANGAN NEGARA
UU NO. 20 TAHUN 1997
TENTANG PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK
PP NO. 22 TAHUN 2005 TENTANG PEMERIKSAAN
PNBP
PP NO. 29 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENENTUAN JUMLAH,
PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PNBP YANG
TERUTANG
PP NO. 34 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA
PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN
ATAS PENETAPAN PNBP YANG TERUTANG
UU NO. 20 TAHUN 1997 TENTANG PNBP
PP NO. 22 TAHUN 1997 TENTANG JENIS
DAN PENYETORAN PNBP
PP NO. 73 TAHUN 1999 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN PNBP
YANG BERSUMBER DARI KEGIATAN TERTENTU
PP NO. 1 TAHUN 2004 TENTANG TATA CARA
PENYAMPAIAN RENCANA DAN LAPORAN REALISASI
PNBP
PP TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PNBP YANG BERLAKU PADA
K/L
KMK TENTANG PERSETUJUAN
PENGGUNAAN SEBAGIAN DANA PNBP PADA K/L
PMK No.152/PMK.02/2014 TENTANG PETUNJUK
PENYUSUNAN RENCANA PNBP K/L
PMK 3/PMK.02/2013 TENTANG TATA CARA
PENYETORAN PNBP OLEH BENDAHARA PENERIMA
PMK 231/PMK.02/2009 TENTANG PEDOMAN
UMUM PEMERIKSAAN
PMK 192/PMK.02/2012 TENTANGPENINGKATAN AKUNTABILITAS
DAN TRANSPARANSI DALAMPENGELOLAAN PNBP
Dasar HukumPengelolaan PNBP
PNBP terbesardari Migas yangsangatbergantungpada hargaminyak
PNBP daridividenmeningkatsejalan denganmeningkatnyalaba BUMN
PNBP Lainnyameningkatseiring dengaperbaikanlayanan di K/L
PNBP BLUmeningkatseiring denganperbaikanlayanan
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Pendapatan BLU 21,70 24,65 29,68 35,32 42,44 38,54 43,30
PNBP Lainnya 73,46 69,67 87,75 81,70 117,31 85,06 83,80
Bagian Laba BUMN 30,80 34,03 40,31 37,64 37,13 41,00 44,70
Non Migas 20,02 22,78 23,97 22,80 20,57 23,44 23,30
Migas 205,82 203,63 216,88 78,17 44,90 72,21 80,30
Total PNBP 351,80 354,75 398,59 255,63 262,35 260,25 275,40
% PNBP thd Pendapatan Negara 26,29 24,65 25,85 16,85 16,91 14,29 14,54
205,82 203,63 216,88
78,17 44,90
72,21 80,30
20,02 22,78 23,97
22,80
20,57
23,44 23,30
30,80 34,03 40,31
37,64
37,13
41,00 44,70
73,46 69,67
87,75
81,70 117,31
85,06 83,80
21,70 24,65
29,68
35,32 42,44 38,54 43,30
26,29
24,65 25,85
16,85 16,91
14,29 14,54
0
5
10
15
20
25
30
0
100
200
300
400
500
600
Rp triliun
Perkembangan PNBPPer Jenis Tahun 2012 s.d 2018
*Keterangan: Tahun 2012 s.d 2016 berdasarkan LKPP, Tahun 2017 berdasarkan APBNP, sedangkan Tahun 2018 berdasarkan APBN
%
Perbandingan PNBP Berdasarkan Karakteristik Pengelolaan
URAIAN
KARAKTERISTIK PENGELOLAAN PNBP
PNBP FUNGSIONAL BLU PEMANFAATAN BMN
Dasar HukumPemungutan (Jenisdan Tarif)
UU atau PP Peraturan Menteri Keuangan, yang dapat didelegasikankepada PimpinanKementerian /Lembaga atauPimpinan Satker BLU
Surat persetujuan MenteriKeuangan (didelegasikanpada Dirjen Kekayaan Negara, Kepala Kanwil DJKN, dan/atauKepala KPKNL)
Penerimaan Disetorkan ke Kas Negara Tidak disetorkan ke KasNegara
Disetorkan ke Kas Negara
Penggunaan Digunakan sebagian sesuaiKMK Persetujuan PenggunaanPNBP
Digunakan langsung Tidak dapat digunakan
Unit in Charge di Kemenkeu
Ditjen Anggaran (Dit. PNBP) Ditjen Perbendaharaan (Dit. PPK BLU)
Ditjen Kekayaan Negara
PNBP KL Jenis dan Tarif atas Jenis
PNBP Volume
a
PNERIMAAN MIGAS Lifting migas, Cost Recovery, Harga minyak mentah Indonesia
(Indonesia Crude Price/ICP), Nilai tukar Rupiah (Rp) terhadap US
Dolar (US$) Kewajiban kontraktual
PENERIMAAN SDA NON MIGAS Pertambangan Umum harga jual mineral dan batubara, volume
mineral dan batubara, luas wilayah kerja, kurs, tarif.
Perikanan harga ikan, produktivitas kapal dan tarif.
Kehutanan harga kayu, volume produksi kayu dan tarif.
Panas Bumi NOI, produksi, harga, revenue, cost, setoran
pemerintah dan komponen pajakBAGIAN PEMERINTAHATAS LABA BUMN Pay Out Ratio Laba Kepemilikan Saham
Pemerintah
Parameter DalamPerhitungan PNBP
Konsep RPPKonsep RPP Hasil
Pembahasan
Kementerian/ Lembaga
KementerianKeuangan
Kementerian Hukumdan HAM
PresidenRI
KementerianSetneg
Permintaan
Penetapan
Konsep RPP Hasil
Harmonisasi Naskah Asli
RPPParaf pada Naskah Asli
12
3
4
5
PembahasanSubstansi
Legal Drafting danHarmonisasi dengan KL lain
Pencetakan padaNaskah Asli
Pemarafan
6
7
Naskah Asli RPP
yang telah diparaf
Pembentukan PAK
Proses Bisnis PenetapanTarif PNBP
8
31
18
15
20
27
JUMLAH PP TARIF
1997-1999 2000-2002 2003-2005 2006-2008
2009-2011 2012-2014 2015-2016
Per November 2017
55 Peraturan Pemerintah
46 Kementerian /Lembaga
Perkembangan PP Tarif PNBPSejak Tahun 1997 s.d November 2017
25
2015- Nov 2017
Legal ReformAdministrative
ReformInstitutional
Reform
Human Resources (CapacityBuilding)
IT Support
.
.
FAKTOR PENDORONG OPTIMALISASI PNBP
PNBP TERLAMBAT/
BELUM DISETORKAN KE
KAS NEGARA
a
PNBP KURANG/ BELUM
DIPUNGUT
PUNGUTAN TANPA DASAR
HUKUMPNBP TIDAK DISETORKAN
KE KAS NEGARA /
DIGUNAKAN LANGSUNG
Permasalahan PNBPHasil Temuan BPK
Nilai Temuan BPK Dalam Pengelolaan PNBP 2013 s.d 2016
Tahun Jumlah K/L Nilai Temuan
201330 KL Rp385 M & USD1.000.000
Lembaga Non KL Rp1,89 Triliun
2014 44 KL Rp1,1 Triliun dan USD28.24 juta
2015 26 KL Rp2,75 Triliun dan USD2016 juta
2016 46 KL Rp4,58 Triliun
* Tahun 2016,nilai temuan pada KL terjadi pada pengelolaan PNBP sebanyak 46 KL dan piutang PNBP sebanyak 21 KL