kementerian keuangan republik indonesiaprovinsi maluku. pembangunan di bidang perekonomian menjadi...
TRANSCRIPT
-
i
-
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU
JLN. PITU INA NO. 7, KARANG PANJANG, AMBON 97134; TELEPON (0911) 354428, 354430, 354434; FAKSIMILI (0911) 314757; SUREL [email protected]; SITUS WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID/KANWIL/MALUKU
NOTA DINASNOMOR ND-492/WPB.32/2020
Yth : Direktur Pelaksanaan AnggaranDari : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi
MalukuSifat : BiasaLampiran : 1 berkasHal : Penyampaian Kajian Fiskal Regional Provinsi Maluku Triwulan II Tahun
2020Tanggal : 12 Agustus 2020
Sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-61/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Kajian Fiskal Regional, dengan ini disampaikanhal- hal sebagai berikut:
1. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku telah menyusun Kajian Fiskal RegionalTriwulan II Tahun 2020.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, terlampir kami sampaikan Kajian Fiskal Regional ProvinsiMaluku Triwulan II Tahun 2020. Softcopy telah disampaikan ke [email protected] [email protected].
Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.
Ditandatangani secara elektronik Noor Faisal Achmad
[@KopSurat][@KopSurat][@KopSurat]%5b@AlamatOrganisasi%5d%5b@AlamatOrganisasi%5d%5b@NomorND%5d%5b@Tujuan%5d%5b@Tujuan%5d%5b@Tujuan%5d%5b@Tujuan%5d%5b@Tujuan%5d%5b@pengirim%5d%5b@pengirim%5d%5b@pengirim%5d%5b@pengirim%5d%5b@pengirim%5d%5b@pengirim%5d%5b@pengirim%5d%5b@pengirim%5d%5b@pengirim%5d%5b@pengirim%5d%5b@pengirim%5d%5b@SifatNd%5d%5b@Lampiran%5d%5b@Lampiran%5d%5b@Perihal%5d%5b@Perihal%5d%5b@Perihal%5d%5b@Perihal%5d%5b@Perihal%5d%5b@Perihal%5d%5b@Perihal%5d%5b@Perihal%5d%5b@Perihal%5d%5b@Perihal%5d%5b@Perihal%5d%5b@TanggalND%5dmailto:[email protected]:[email protected]%5b@NamaPejabat%5d%5b@NamaPejabat%5d
-
i
KATA PENGANTAR
Segala puji kami panjatkan kepada Tuhan Yang
Maha Esa atas karunia dan limpahan rahmat-Nya, kami
dapat menyusun Kajian Fiskal Regional (KFR) Provinsi
Maluku Triwulan II Tahun 2020. Penyusunan KFR yang
merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi Kantor
Wilayah Ditjen Perbendaharaan (Treasury Regional
Office) ini, setidaknya melibatkan seluruh pihak yang
berkompeten pada praktik penyelenggaraan kebijakan di
Provinsi Maluku. Pembangunan di bidang perekonomian
menjadi kunci kemajuan di masyarakat, dimulai dengan budaya penelitian yang pada dasarnya
merupakan bagian dari budaya kerja organisasi modern. Dengan melakukan pendalaman
permasalahan melalui riset, diharapkan akan diperoleh suatu solusi yang seimbang, obyektif dan
komprehensif dalam pengambilan putusan.
Penyusunan KFR ini adalah amanah yang harus dilaksanakan oleh Kanwil Ditjen
Perbendaharaan pada setiap tahun, guna mengetahui kinerja sosial ekonomi masyarakat dan
kinerja fiskal daerah untuk periode satu tahun. Penyusunan KFR ini juga sebagai media
pembelajaran yang sangat berharga bagi segenap insan Ditjen Perbendaharaan dalam
mengembangkan dan meningkatkan kompetensinya. Proses penyusunan KFR ini, merupakan
tantangan yang harus dilalui khususnya dalam memaksimalkan pengumpulan data/informasi,
yang tersebar di berbagai instansi dan media massa untuk selanjutnya dianalisis sehingga kajian
yang dihasilkan dapat komprehensif dan aktual.
Dalam kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
berperan dalam penyusunan KFR ini sehingga dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah
ditetapkan. Semoga Tuhan Yang Maha Pemurah akan membalas semua pengorbanan dan
kebaikannya Bapak/Ibu sekalian dengan kebaikan yang setara ataupun yang lebih baik lagi.
Dengan keterbatasan yang ada, kami menyadari bahwa dalam penyusunan kajian ini masih
terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kami mengharapkan saran,
masukan dan kritik yang bersifat membangun untuk perbaikan ke arah yang lebih baik. Akhirnya,
kami berharap semoga kajian ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak serta dapat
menjadi tambahan pengetahuan dan wawasan bagi pembaca semuanya dalam rangka menuju
Maluku yang lebih baik.
Ambon, 12 Agustus 2020
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi Maluku
Noor Faisal Achmad
-
ii
-
iii
-
iv
-
ii
-
1 2020
A. PRODUK DOMESTIK REGIONAL
BRUTO
Perekonomian Maluku pada Triwulan II
2020 yang diukur berdasarkan Produk
Domestik Regional Bruto atas dasar harga
berlaku mencapai Rp.11,45 triliun dan atas
harga konstan 2010 mencapai Rp7,63
triliun. Ekonomi Maluku triwulan II 2020
tumbuh -0,92% (yoy), lebih tinggi bila
dibandingkan dengan tingkat nasional
yang sebesar -5,32% (yoy).
Kontraksi pertumbuhan tertinggi dicapai
oleh sektor lapangan usaha transportasi
dan pergudangan sebesar 17,97%; diikuti
sektor penyediaan akomodasi dan makan
minum sebesar 11,88%.
Dari sisi Pengeluaran, seara year-on-
year, kontraksi pertumbuhan terjadi pada
sebagian besar komponen pengeluaran.
Kontraksi pertumbuhan tertinggi dicapai
oleh komponen Import Luar Negeri
sebesar 15,41%; diikuti oleh pengeluaran
konsumsi pemerintah sebesar 4,55%.
Struktur PDRB Provinsi Maluku menurut
lapangan usaha atas dasar harga berlaku
pada triwulan II tahun 2020 tidak banyak
berubah. Sektor pengeluaran konsumsi
rumah tangga masih mendominasi,
dengan jumlah permintaan akhir melebihi
setengah dari nilai PDRB Provinsi Maluku.
Berdasarkan penciptaan sumber
pertumbuhan ekonomi Maluku triwulan II
tahun 2020 (yoy), lapangan usaha
Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
menjadi penyumbang terbesar dengan
kontribusi sebesar 0,51%, diikuti sektor
Jasa Asuransi dan Keuangan sebesar
0,33%, dan sektor Jasa Kesehatan dan
Kegiatan Sosial sebesar 0,16%.
Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan
ekonomi triwulan II tahun 2020 secara
year-on-year pada beberapa sektor.
Sumber : BPS Provinsi Maluku
Grafik
1.1 Target dan Realisasi PDRB Maluku
(2018-2020) (yoy)
Sumber : BPS Provinsi Maluku
Grafik
1.2 PDRB Maluku dan Indonesia
(2018-2020)
-
2 2020
Sektor Pembentukan Modal Tetap
Domestik Bruto (PMTB) mengalami
pertumbuhan paling tinggi, yani sebesar
0,43%. Kemudian diikuti Ekspor Luar
Negeri sebesar 0,09%. Berdasarkan
kontribusi, sektor Pengeluaran Konsumsi
Pemerintah memiliki kontribusi paling
besar, diikuti oleh Pengeluaran Konsumsi
Pemerintah dan sektor PMTB.
Berdasarkan dokumen Kebijakan
Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (KUA) tahun 2020, Provinsi
Maluku mempunyai target pertumbuhan
ekonomi pada tahun 2020 ini sebesar
6,43%, sementara realisasi triwulan II
tahun 2020 sebesar -0,92%, berkontraksi
sebesar 6,94% dari tahun lalu pada
periode yang sama yang mencapai 6,09%.
Artinya Pemerintah Provinsi Maluku perlu
melakukan langkah realistis untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Diantaranya dengan memaksimalkan
program Pemulihan Ekonomi Nasional
(PEN).
Pemerintah Provinsi perlu segera
merealisasikan konsep jaring pengaman
sosial di wilayah Maluku, mengoptimalkan
penaganan kesehatan serta ketahanan
pangan juga keamanan. Selain itu,
program-program prioritas dan program
pemberantasan COVID-19 oleh
pemerintah daerah harus dapat segera
dilaksanakan. Hal ini untuk membantu
menggerakkan roda perekonomian di
Provinsi Maluku.
B. Inflasi
Inflasi di Provinsi Maluku diwakili oleh
2 kota IHK yaitu Kota Ambon dan Kota
Tual. Inflasi Maluku sampai dengan Bulan
Juni Tahun 2020 (ytd) sebesar 0,72%
lebih rendah dari tingkat nasional sebesar
1,09%. Inflasi di Provinsi Maluku (mtm)
pada bulan Juni sebesar 0,46%, terus
meingkat sejak mengalami deflasi pada
Bulan Maret tahun 2020. Sementara di
tingkat nasional terjadi inflasi sebesar
0,18%. Sedangkan inflasi tahunan di
Provinsi Maluku (yoy) mencapai 0,6%,
lebih rendah 1,36% dari inflasi nasional
yang sebesar 1,96%.
Sumber : BPS Provinsi Maluku………………………………………………..
3,24 3,06 2,93 2,943,2
2,382,08
0,65 0,83
0,120,03
0,260,72
2,052,36 2,48
2,2 2,222,37
2,72
0,39 0,28 0,1
0,84 0,91,09
Maluku Nasional
Grafik
1.3 Inflasi Maluku dan Indonesia
Juni 2019 – Juni 2020 (ytd)
Sumber : BPS Provinsi Maluku
Grafik
1.4 Inflasi Maluku dan Indonesia
Juni 2019 – Juni 2020 (mtm)
-
3 2020
Bulan Juni 2020 (mtm) terjadi Inflasi di
Kota Ambon sebesar 0,43%, terjadi
kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK)
dari 105,66 pada Mei 2020 menjadi 106,11
pada Juni 2020. Inflasi Juni (ytd) Kota
Ambon pada Juni 2020 sebesar 0,65% dan
inflasi bulan Juni (yoy) sebesar 0,54%.
Sedangkan di Kota Tual, Bulan Juni
2020 (mtm) terjadi Inflasi sebesar 1,07%.
Terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen
(IHK) dari 105,33 pada Mei 2020 menjadi
106,46 pada Juni 2020. Inflasi tahun
kalender Kota Tual pada Juni 2020
sebesar 1,87% dan inflasi Tahun ke Tahun
sebesar 1,54%. Nilai IHK pada Juni 2020
ini menempatkan Kota Ambon pada urutan
12 dan Kota Tual pada urutan 8 tingkat
inflasi dari 90 kota IHK di Indonesia.
Inflasi Maluku ditahun 2020
diperkirakan tetap rendah dan berada
pada sasaran inflasi. Kelompok
transportasi mengalami deflasi secara
bulanan, disebabkan adanya PSBB di kota
Ambon karena pandemi COVID-19.
Kebutuhan atas pangan dan transportasi
diperkirakan akan kembali naik setelah
kebijakan PSBB di Kota Ambon dicabut.
Target Inflasi Maluku (ytd) sesuai
dengan dokumen KUA tahun 2019
sebesar 3,66-4,46%. Sedangkan TPID
Maluku menargetkan inflasi Maluku (yoy)
sebesar 3%±1%. Dari target tersebut,
realisasi tingkat inflasi sampai dengan Juni
2020 sebesar 0,72%, menunjukkan bahwa
inflasi di Provinsi Maluku tetap dalam
pengendalian serta tetap menyediakan
Kelompok Pengeluaran IHK Inflasi Juni 2020
Jun-20 mtm ytd yoy
Umum 106,46 1,07 1,87 1,54
Makanan, Minuman, dan Tembakau 109,38 2,55 5,19 1,37
Pakaian dan Alas Kaki 112,66 0,32 0,90 3,57
Perumahan, Air, Listrik, BBRT 102,72 0,10 0,29 1,09
Perlengkapan, Peralatan dan
Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga 105,92 0,96 1,29 1,34
Kesehatan 105,11 0,00 2,62 2,62
Transportasi 103,73 0,00 -4,79 -0,74
Informasi, Komunikasi, dan Jasa
Keuangan 97,30 0,05 -2,40 -1,88
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya 106,46 0,00 0,00 0,40
Pendidikan 104,65 0,00 1,51 3,83
Penyediaan Makanan dan Minuman
/ Restoran 107,02 0,06 4,42 5,51
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya 108,12 -0,01 3,62 6,47
Sumber : BPS Provinsi Maluku
Tabel
1.2 IHK Kota Tual Juni 2020
Kelompok Pengeluaran IHK Inflasi Juni 2020
Jun-20 mtm ytd yoy
Umum 106,11 0,43 0,65 0,54
Makanan, Minuman, dan Tembakau 108,06 1,70 5,61 5,17
Pakaian dan Alas Kaki 110,65 0,31 1,73 -3,02
Perumahan, Air, Listrik, BBRT 101,48 -0,12 0,41 0,19
Perlengkapan, Peralatan dan
Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga 103,82 0,85 0,51 0,52
Kesehatan 104,40 0,37 0,44 3,81
Transportasi 102,51 -1,86 -9,86 -15,63
Informasi, Komunikasi, dan Jasa
Keuangan 99,22 0,95 -1,57 -1,01
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya 101,38 0,00 0,77 0,24
Pendidikan 114,21 0,00 0,00 14,16
Penyediaan Makanan dan Minuman /
Restoran 114,37 0,00 0,93 10,20
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya 107,90 0,16 2,70 4,20
Sumber : BPS Provinsi Maluku
Tabel
1.1 IHK Kota Ambon Juni 2020
Sumber : BPS Provinsi Maluku
Grafik
1.5 Inflasi Maluku dan Indonesia
Juni 2019 – Junin 2020 (yoy)
-
4 2020
stimulus yang memadai bagi para pelaku
usaha, terlebih setelah penerapan PSBB di
Kota Ambon pada Bulan Juni.
C. INDIKATOR KESEJAHTERAAN
Indikator Kesejahteraan masyarakat
dapat diukur dengan tingkat kemiskinan,
tingkat ketimpangan (gini rasio) dan tingkat
pengangguran terbuka pada suatu daerah.
1. Tingkat Kemiskinan
Tingkat kemiskinan di Maluku terus
mengalami perbaikan. Tingkat Kemiskinan
pada periode 2016-2020 di Provinsi
Maluku menunjukkan trend yang semakin
menurun dari waktu ke waktu. Tingkat
kemiskinan Provinsi Maluku pada Maret
2020 adalah sebesar 17,44 %. Hasil ini
mengalami penurunan sebesar 0,21 poin
dari periode September 2019 sebesar
17,65%. Dalam empat tahun terakhir
(Maret 2016 sampai dengan Maret 2020),
persentase penduduk miskin di Provinsi
Maluku berkurang 1,74%.
Bila dibandingkan dengan nasional,
kemiskinan di Provinsi Maluku masih
cukup tinggi. Pada Maret 2020 jumlah
penduduk miskin sekitar tingkat
kemiskinan Maluku sebanyak 318,18 ribu
jiwa atau sebesar 17,44%, lebih tinggi dari
tingkat nasional sebesar 9,78 %. Tingkat
Kemiskinan Maluku berada pada peringkat
4 dari 34 Provinsi di Indonesia. Penyebab
tingginya kemiskinan di Provinsi Maluku
antara lain karena perekonomian Maluku
masih mengandalkan APBN dan APBD
sebagai pendorong utama (Rijoly:2019),
infrastruktur yang belum memadai;
konektivitas antar pulau yang belum baik;
tingkat pendidikan yang rendah, dan
investasi yang rendah di Provinsi Maluku.
(Kaplale:2012) (Mahulauw, Santosa,
Mahardika: 2016). Penyaluran Dana Desa
terlihat mulai dapat dimanfaatkan untuk
menekan kemiskinan, dengan melihat
indikator penduduk miskin di desa yang
mengalami penurunan 0,42 % pada Bulan
Maret 2020 dibandingkan Bulan
September 2019.
Berdasarkan data Kebijakan Umum
Anggaran 2020 Provinsi Maluku, angka
kemiskinan Maluku ditargetkan pada
16,35%. Angka kemiskinan terakhir masih
jauh dari target yang diharapkan oleh
Pemerintah Provinsi Maluku.
2. Gini Ratio
Maluku mempunyai tingkat
ketimpangan yang lebih baik daripada
tingkat nasional yang memiliki angka
0,381. Gini Ratio Provinsi Maluku pada
September 2019 tercatat sebesar 0,318.
Angka ini menurun sebesar 0,002 poin
dibandingkan dengan Gini Ratio Bulan
Sumber : BPS Provinsi Maluku
Grafik
1.6 Kemiskinan Maluku – Indonesia
(2016-2020)
-
5 2020
September 2019. Maluku menempati
peringkat 7 dari 34 Provinsi di Indoneisa
dengan angka Rasio Gini terendah. Hal ini
menunjukkan bahwa ketimpangan antara
penduduk kaya dan penduduk miskin di
wilayah Maluku lebih rendah dibandingkan
dengan tingkat nasional dan sebagian
besar provinsi di Indonesia.
Turunnya Gini Ratio Maluku
menunjukkan penguatan perekonomian
penduduk. Hal ini merefleksikan
peningkatan pendapatan kelompok
penduduk bawah hasil dari upaya
pemerintah dengan menggelontorkan
beragam skema perlindungan dan bantuan
sosial di bidang pendidikan, kesehatan,
dan kesejahteraan lainnya yang dijalankan
oleh pemerintah. Serta adanya upaya
pembangunan infrastruktur padat karya.
Berdasarkan dokumen Kebijakan
Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (KUA) tahun 2020, Provinsi
Maluku mempunyai target ketimpangan
regional sebesar 0,324. Hal ini
menunjukkan bahwa target telah
terlampaui. Diharapkan berbagai kebijakan
yang memberdayakan masyarakat akan
dapat memperbaiki perbaikan tingkat
ketimpagan pengeluaran di Maluku.
3. Ketenagakerjaan
Jumlah angkatan kerja di Maluku pada
Februari 2020 tercatat sebanyak 750.634
orang, berkurang sebanyak 14.305 orang
atau terjadi penurunan angkatan kerja
sebesar 1,87 %. Sementara jumlah
penduduk yang bekerja di Maluku pada
Februari 2020 sebanyak 697.924 orang,
berkurang sebanyak 14.194 orang
dibanding keadaan Februari 2019 yang
tercatat sebanyak 712.118 orang.
Jumlah penganggur pada Februari
2020 di Maluku tercatat sebanyak 52.710
orang, mengalami penurunan sebanyak
111 orang atau sebesar 0,21 %
dibanding Februari 2019 yang sebanyak
52.821 orang. Meski demikian, Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT) Maluku
mengalami peningkatan dari 6,91 % pada
Februari 2019 menjadi 7,02% pada
Februari 2020.
Sumber : BPS Provinsi Maluku
0,343 0,321
0,343 0,326 0,324 0,320 0,318
0,393 0,391 0,389 0,384 0,382 0,380 0,381
Mar-17 Sep-17 Mar-18 Sep-18 Mar-19 Sep-19 Mar-20
MALUKU INDONESIA
Grafik
1.7 Gini Ratio Maluku – Indonesia
(2017-2020)
Sumber : BPS Provinsi Maluku
Grafik
1.8 Komposisi Tenaga Kerja Maluku
(2017-2020)
-
6 2020
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
adalah indikator yang dapat digunakan
untuk mengukur tingkat penawaran tenaga
kerja yang tidak digunakan atau tidak
terserap oleh pasar kerja. Jika dilihat
berdasarkan wilayah, TPT di perkotaan
cenderung lebih tinggi dibanding TPT di
perdesaan. Pada Februari 2020, TPT di
perkotaan sebesar 10,49%, sedangkan
TPT di perdesaan sebesar 4,41%.
Dibanding setahun yang lalu, terjadi
penurunan tingkat pengangguran di
perkotaan dan di perdesaan, yaitu TPT di
perkotaan turun sebesar 0,12 persen poin,
dan TPT di perdesaan turun sebesar 0,9
persen poin.
Sesuai dokumen Kebijakan Umum
Anggaran 2020 Provinsi Maluku, angka
pengangguran di Maluku diharapkan tidak
lebih dari 6,93%. Angka pengangguran
pada periode terakhir belum memenuhi
target yang diharapkan oleh Pemerintah
Provinsi Maluku. Melihat karakteristik
Provinsi Maluku, pemerintah daerah perlu
lebih mengembangkan sektor pertanian,
kehutanan dan perikanan yang terbukti
menyerap tenaga kerja dengan jumlah
signifikan.
Sumber : BPS Provinsi Maluku
Grafik
1.10 TPT Kota dan Desa di Maluku
(2017-2020)
Sumber : BPS Provinsi Maluku
Grafik
1.9 Tingkat Pengangguran Terbuka
Maluku – Indonesia (2017 – 2020)
Kusuma, Sarfiah dan Septiani (2019), Muthia(2019), Mulia dan Saputra (2020) sepakat bahwa
pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) berperan utama dalam kesejahteraan masyarakat
dan pertumbuhan ekonomi. Direkomendasikan kepada Pemerintah Provinsi Maluku untuk:
a. Mendorong investasi dibidang pengembangan Sumber Daya Manusia melalui konsep Pendidikan,
kesehatan dan teknologi.
b. Percepatan reformasi birokrasi dengan efisiensi dan peningkatan alokasi anggaran untuk pelayanan
publik yang terkait langsung dengan pengembangan kualitas SDM yaitu bidang pendidikan dan
kesehatan.
c. Peningkatan upaya untuk mengubah budaya konsumtif menjadi budaya produktif dan efisien
terhadap waktu
d. Terkait dengan pandemic COVID-19 agar diperkuat ekonomi berbasis kemasyarakatan melalui
implementasi Progran PEN di Maluku secara handal
-
iii
-
7 2020
Realisasi Pendapatan APBN di
Provinsi Maluku sampai dengan triwulan II
tahun 2020, mencapai Rp702,17 miliar
atau 27,50% dari estimasi pendapatan
2020. Realisasi tersebut tumbuh negatif
14,09% dari triwulan II tahun 2019.
Sementara realisasi belanja sebesar
Rp8.682,35 miliar atau 46,52% dari pagu
yang disediakan. Realisasi ini mengalami
kontraksi sebesar 7,04% dibanding
triwulan II tahun 2019. Sehingga sampai
akhir triwulan II tahun 2020 terjadi defisit
sebesar Rp7.980,17 miliar menurun
6,38% dibanding triwulan II tahun 2019.
Sumber : spanint.kemenkeu.go.id, SIMTRADA (diolah)
Tabel
2.1 Pagu dan Realisasi APBN Provinsi Maluku s.d. TW II Tahun 2019 dan
Tahun 2020 (dalam milliar rupiah)
-
8 2020
A. PENDAPATAN NEGARA
Pendapatan Negara di Maluku Turun 14,09%.
Pendapatan Negara di Provinsi Maluku
sampai dengan triwulan II tahun 2020,
mencapai Rp702,17 miliar. Sebagian
besar pendapatan ini disumbang oleh
Penerimaan Perpajakan yang sebesar
83,02% dari total pendapatan negara di
triwulan II tahun 2020 ini.
1. Pendapatan Perpajakan
Sampai dengan akhir triwulan II 2020,
realisasi pendapatan pajak sebesar
Rp582,91 miliar atau 27,92% dari target
yang ditetapkan. Angka ini tumbuh negatif
9,92% dibanding triwulan yang sama
tahun 2019. Pendapatan pajak sampai
triwulan ini dipengaruhi oleh Pajak
Penghasilan (PPh) yang mengalami
kontraksi 14,37% dan Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) tumbuh negatif 25,72% dari
periode yang sama tahun sebelumnya.
a) Pajak Penghasilan (PPh)
Realisasi PPh sampai dengan triwulan
II tahun 2020 sebesar Rp345,86 miliar
tumbuh negatif 9,02% dari triwulan II
tahun 2019. Penerimaan pajak triwulan II
tahun 2020 mengalami perlambatan
seiring dengan mulai terlihatnya dampak
pandemi Covid-19 terhadap
perekonomian. Penurunan ini disebabkan
oleh: (1) menurunnya serapan tenaga
kerja, terutama pada sektor-sektor yang
terdampak langsung oleh pandemi Covid-
19, dan (2) pemanfaatan insentif fiskal
PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah
(DTP).
b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Realisasi PPN di Provinsi Maluku
sampai dengan triwulan II tahun 2020
sebesar Rp222,49 miliar, atau tumbuh
negatif 15,76% dibanding dengan
penerimaan triwulan II tahun 2019.
Realisasi PPN terutama PPN Dalam
Negeri mengalami kontraksi akibat
perlambatan penyerahan dalam negeri
atas barang kena pajak dan jasa kena
pajak. Penerimaan terbesar PPN tercatat
terealisasi di wilayah Kota Ambon.
Sumber: spanint.kemenkeu.go.id
Sumber: spanint.kemenkeu.go.id
Akumulasi Realisasi PPh di Provinsi
Maluku 2018-2020 (Milliar)
Grafik 2.1
61
98
144
208
273
340
72
116
180
251
331 380
60
114
175
242
293
346
J A N U A R I F E B R U A R I M A R E T A P R I L M E I J U N I
2018 2019 2020
Akumulasi Realisasi PPN di Provinsi
Maluku 2018-2020 (Milliar)
Grafik 2.2
40
72
104
162
211
254
51
80
111
170
220
264
54
80 109
153 183
222
Januari Februari Maret April Mei Juni2018 2019 2020
-
9 2020
Kabupaten Maluku Tengah dan
Kabupaten Maluku Tenggara.
c) Pajak Penjualan Barang Mewah
(PPnBM)
Realisasi penerimaan PPnBM di
Maluku sampai dengan triwulan II tahun
2020 sebesar Rp290,28 juta turun 21,62%
dibanding penerimaan triwulan II tahun
2019 sebesar Rp370,31 juta.
Kondisi ini mengindikasikan bahwa
konsumsi barang yang termasuk dalam
kategori barang mewah di Maluku
berfluktuasi dari tahun ke tahun.
d) Penerimaan Cukai
Realisasi penerimaan Cukai di Provinsi
Maluku sampai triwulan II 2020 sebesar
Rp45 juta atau naik signifikan 80%
dibanding penerimaan pada triwulan II
tahun 2019 sebesar Rp25 juta.
Penerimaan Cukai selama lima tahun ini
hanya berasal dari Kota Ambon sebagai
pintu gerbang utama lalu lintas
perdagangan barang di Provinsi Maluku.
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP)
Sampai dengan akhir triwulan II 2020,
realisasi PNBP mencapai Rp119,26 miliar
atau mencapai 25,60% dari target yang
diharapkan. Realisasi PNBP mengalami
kontraksi pertumbuhan sebesar 29,94%
dibanding triwulan II tahun 2019.
Penurunan capaian realisasi PNBP ini
sebagai akibat melambatnya
perekonomian global akibat pandemi
Covid-19.
a) PNBP Pendapatan Kesehatan,
Perlindungan Sosial dan Keagamaan.
Realisasi PNBP Pendapatan
Kesehatan, Perlindungan Sosial dan
Keagamaan sampai dengan triwulan II
2020 sebesar Rp9,08 miliar, turun
Akumulasi Realisasi PPnBM di Provinsi
Maluku 2018-2020 (Juta)
Grafik 2.3
- --
19 43 47
19 24 56
312 341 370
6
41
81
121
238
290
Januari Februari Maret April Mei Juni2018 2019 2020
Sumber: spanint.kemenkeu.go.id
25
45
65
115 115 115
5 5 5
25 25 25
-
45 45 45 45 45
Januari Februari Maret April Mei Juni2018 2019 2020
Sumber: spanint.kemenkeu.go.id
Akumulasi Realisasi PNBP 4253 di
Provinsi Maluku 2018-2020 (Milliar) Grafik
2.5
4
12
17
22
27
32
3
8
12
21
26
30
1 3 5 7
8 9
Januari Februari Maret April Mei Juni
2018 2019 2020
Sumber: spanint.kemenkeu.go.id
Akumulasi Realisasi Cukai di Provinsi
Maluku 2018-2020 (Juta)
Grafik 2.4
-
10 2020
signifikan 70,19% dibanding triwulan II
tahun 2019 sebesar Rp30,45 miliar.
Pendapatan terbesar berasal dari
Pendapatan Kesehatan terutama dari
pendapatan dari BPJS Kesehatan pada
Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan
(FKTL) sebesar Rp3,69 miliar.
b) PNBP Pendapatan Pendidikan,
Budaya, Riset dan Teknologi.
Realisasi PNBP Pendapatan Pendidikan,
Budaya, Riset dan Teknologi sampai
dengan triwulan II 2020 sebesar Rp18,42
miliar naik 7,39% dari triwulan II 2019. Hal
ini dipengaruhi oleh naiknya pendapatan
biaya pendidikan dari Rp16,50 miliar pada
triwulan II 2019 menjadi Rp18,25 miliar
pada triwulan II 2020. PNBP Pendapatan
Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi
sebagian besar disumbang oleh
pendapatan pendidikan terutamanya dari
Kota Ambon dan Kota Tual.
B. BELANJA NEGARA
Realisasi belanja negara di Maluku mencapai 47,96% dari Pagu.
Pagu untuk belanja negara di tahun
2020 sebesar Rp18,66 triliun. Realisasi
sampai dengan triwulan II 2020 sebesar
Rp8,68 triliun. Realisasi sampai dengan
triwulan II 2020 ini tumbuh negatif 7,04%
dibanding dengan triwulan yang sama
tahun 2019.
1. Belanja Pemerintah Pusat
Belanja pemerintah pusat terealiasasi
sebesar Rp2,73 triliun atau 38,84% dari
pagu yang disediakan, turun 7,80% dari
periode yang sama tahun 2019. Realisasi
terbesar pada belanja pegawai sebesar
Rp1.375,94 miliar atau 45,15% dari pagu.
Belanja barang terealisasi 34,25% atau
Rp829,40 miliar sementara untuk belanja
modal terealisasi 33,96% atau Rp521,47
miliar dari pagu yang disediakan.
Sedangkan realisasi belanja bantuan
sosial sampai akhir triwulan II tahun 2020
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modaltr
iliu
n r
up
iah
T2 2018 T2 2019 T2 2020
Sumber: spanint.kemenkeu.go.id
Akumulasi Realisasi PNBP 4254 di
Provinsi Maluku 2018-2020 (Milliar) Grafik
2.6
4
23 26 28
64 65
3
12 14 17 17 17 1
12 14 18 18 18
Januari Februari Maret April Mei Juni
2018 2019 2020
Sumber: spanint.kemenkeu.go.id
Realisasi Belanja Pusat di Provinsi
Maluku 2016-2020 Grafik
2.7
-
11 2020
dari pagu Rp16,70 miliar realisasi sebesar
Rp4,68 miliar.
Presentase belanja negara pada
triwulan II diharapkan telah mencapai
paling kurang 40% dari jumlah pagu yang
disediakan. Hal ini untuk memastikan
bahwa seluruh kegiatan pemerintahan
telah terbiayai dengan semestinya.
Dengan pelaksanaan anggaran yang
terarah diharapkan pencapaian tujuan
pembangunan dapat dibiayai dengan
dana yang memadai disetiap tahap
triwulannya.
Dengan melihat data realisasi belanja
negara di Maluku selama tiga tahun
sebelumnya, diketahui bahwa realisasi
belanja pegawai cenderung mengalami
peningkatan, sementara belanja modal
memiliki kecenderungan untuk menurun.
Mengingat pertumbuhan ekonomi di
Maluku masih sangat tergantung dari
pengeluaran APBN, maka rendahnya
realisasi belanja modal perlu menjadi
perhatian khusus untuk lebih mendorong
perekonomian Maluku dimasa yang akan
datang.
2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Transfer ke Daerah dan Dana Desa
sampai triwulan II 2020 terealisasi Rp5,95
triliun atau 51,17% dari total pagu yang
disediakan. Angka ini turun sebesar
6,68% dari triwulan II tahun 2019. Dana
Bagi Hasil tersalurkan Rp89 miliar atau
39,16% sedangkan realisasi DAU
mencapai sebesar Rp4,49 triliun atau
60,08%. Untuk Dana Transfer Khusus,
penyaluran DAK Fisik sampai dengan
triwulan II 2020 sebesar Rp101,03 miliar
atau 7,79%, sedangkan DAK Non Fisik
mencapai Rp732,31 miliar atau 54,10%.
Dana Insentif Daerah (DID) sebesar
Rp69,89 miliar atau 53,67%, sedangkan
Dana Desa telah tersalurkan sebesar
Rp21,86 miliar atau 1,89% dari pagu yang
tersedia.
3. Badan Layanan Umum
Pada tahun 2020 terdapat tiga satuan
kerja yang menerapkan pola pengelolaan
keuangan Badan Layanan Umum yaitu
Universitas Pattimura Ambon, Rumah
Sakit Tk II dr. J.A. Latumeten Ambon dan
Rumah Sakit Bayangkara Ambon.
Diharapkan dengan menjadi satker BLU
akan dapat memberikan pelayanan
Sumber: spanint.kemenkeu.go.id, simtrada
Meskipun realisasi belanja pemerintah pusat
triwulan II 2020 mengalami penurunan dari triwulan II
2019, namun secara persentase sudah mencapai
target 40%. Penurunan terbesar pada belanja barang
yang mengalami kontraksi sejalan dengan upaya
Pemerintah untuk melakukan efisiensi belanja yang
tidak terkait langsung dengan penanganan pandemi
Covid-19
Realisasi Dana Transfer dan Dana
Desa di Provinsi Maluku 2018 - 2020 Grafik
2.8
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
DBH DAU DAKFisik
DNF DID DD
mili
ar r
up
iah
T2 2018 T2 2019 T2 2020
-
12 2020
kepada masyarakat dengan lebih baik,
lebih bersaing namun tetap memegang
prinsip efisiensi dan produktivitas.
Dengan melihat perkembangan
realisasi pendapatan dan belanja tahun
2018-2020 menunjukkan bahwa
penerapan pengelolaan keuangan
sebagai BLU akan memberikan peluang
kepada satker-satker tersebut untuk lebih
mengembangkan diri dan meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat.
4. Manajemen Investasi Pusat
Terdapat 2 pinjaman Pemerintah
Provinsi Maluku yang merupakan hasil
restrukturisasi telah lunas, sementara 2
pinjaman merupakan induk perjanjian
masih dalam proses restrukturisasi.
Sedangkan PDAM Kota Ambon memiliki 2
perjanjian dalam proses penghapusan.
C. PROGNOSIS REALISASI APBN
Realisasi APBN di Maluku diperkirakan kurang optimal pada akhir triwulan IV tahun 2020.
Jika dalam suatu deret terdapat
gerakan naik ataupun turun dalam jangka
panjang, maka deret tersebut deret yang
mengandung unsur kecenderungan
(Makridakis, dkk., 1999). Berdasarkan hal
tersebut penyusunan prognosis realisasi
APBN menggunakan aplikasi Minitab®
dengan metode Holt Winter Multiplikative
Exponential Smoothing (hasil
sebagaimana dalam lampiran). Hasil
proyeksi tersebut sejalan dengan kondisi
penerimaan perpajakan sampai triwulan II
2020 dan tren selama 4 tahun, mengingat
target yang cukup besar. Sementara dari
sisi belanja, adanya realokasi dan
refocusing APBD untuk Penanganan
COVID-19, diperkirakan belanja negara
sampai dengan triwulan IV akan mencapai
sekitar 90,34% atau Rp19.71 triliun.
Pemerintah Provinsi Maluku telah menyampaikan
surat pengajuan kembali debt swap melalui surat
Nomor 900/2646 tanggal 12 Agustus 2019 dan telah
disetujui oleh Kementerian Keuangan melalui surat
Nomor S-1204/PB/2019 tanggal 7 Oktober 2019
Sumber: spanint.kemenkeu.go.id (diolah)
Sumber: bios.kemenkeu.go.id, Laporan Keuangan BLU
BLU 2018 2019 2020
Pendapatan 116.527.824.235 143.640.829.795 79.480.451.290
Belanja 328.949.044.363 358.375.859.494 101.069.284.257
Aset 2.488.940.624.392 2.321.645.225.980 2.405.282.174.492
Pendapatan 47.556.083.682 42.603.693.951 20.225.735.831
Belanja 61.623.566.418 61.747.838.628 24.698.014.235
Aset 7.488.197.504 12.280.127.743 8.619.666.325
Pendapatan 14.518.082.733 9.981.809.066 8.932.693.884
Belanja 17.879.788.254 21.621.667.804 7.097.895.922
Aset 27.396.183.494 39.694.994.713 38.387.771.852
RS Bhayangkara Ambon
Universitas Pattimura
RST Prof.dr.J.A. Latumenten Ambon
Posisi Keuangan BLU di Provinsi
Maluku tahun 2018 - 2020 Tabel
2.2
No Debitur Nomor Perjanjian Keterangan
1 Pemprov Maluku RDI-358/DP3/1999
Hak Tagih Pemerintah sebesar
Rp59.017.326.533,02 (cut off date
restrukturisasi sehingga dari semester
sebelumnya hak tagih tetap)
2 Pemprov Maluku PRJ-139/MK.11/1983
Hak Tagih Pemerintah sebesar
Rp10.000.030,00 (cut off date
restrukturisasi sehingga dari semester
sebelumnya hak tagih tetap)
3 Pemprov Maluku AMA-155/PRJ-139B Hak Tagih Pemerintah sebesar Rp0,00
4 Pemprov Maluku AMA-164/RDI-358/2012 Hak Tagih Pemerintah sebesar Rp0,00
5 PDAM Kota Ambon 12/029/IBRD/PP Hak Tagih Pemerintah sebesar Rp0,00
6 PDAM Kota Ambon 12/029/IBRD/PP Hak Tagih Pemerintah sebesar
Rp589.182.544,00
Daftar Penerusan Pinjaman Wilayah
Kerja Kanwil DJPb Maluku 2020 Tabel
2.3
TahunPendapatan
NegaraBelanja Negara Surplus/Defisit
2014 1.831 6.950 (5.118,66)
2015 2.030 19.146 (17.116,29)
2016 1.960 18.335 (16.375,37)
2017 1.863 19.071 (17.207,31)
2018 2.030 20.205 (18.174,92)
2019 2.193 20.880 (18.686,89)
2020 (prognosis) 2.076 19.709 (17.632,90)
Prognosis Realisasi APBN Lingkup
Maluku s.d. triwulan IV 2020 Tabel
2.4
Sumber: slim.kemenkeu.go.id
-
iv
-
13 2020
Realisasi Belanja APBD wilayah Maluku
Triwulan II Tahun 2020 belum optimal.
Meskipun secara persentase
realisasi belum optimal, secara umum
realisasi Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) pemda lingkup
Provinsi Maluku mengalami kenaikan
dibandingkan periode yang sama tahun
2019. Hal ini menunjukkan adanya
pandemi COVID-19 tidak terlalu
berpengaruh terhadap realisasi APBD baik
dari sisi pendapatan maupun belanja.
Realisasi APBD sampai dengan Triwulan II
Tahun 2020, adalah sebagaimana tabel
III.1 dibawah ini:
Realisasi pendapatan mengalami penurunan 15,86%.
Pendapatan secara agregat
sampai dengan triwulan II tahun 2020
mencapai Rp5,98 triliun (40,77% dari
target), mengalami penurunan sebesar
1,21% dibandingkan triwulan I 2019 yang
sebesar Rp6,05 triliun. Penurunan
realisasi pendapatan ini dipengaruhi oleh
beberapa pemerintah daerah tidak
mencapatan pendapatan dana desa dari
pemerintah pusat dan penurunan lain-lain
pendapatan daerah yang sah sebesar
84,05%.
Sumber : LRA PEMDA Lingkup Provinsi Maluku (data preliminary)
Tabel
3.1 Realisasi APBD Lingkup Provinsi Maluku s.d. Triwulan II
(dalam milliar rupiah)
-
14 2020
Realisasi Belanja dan Transfer mengalami kenaikan 4,85%.
Capaian Belanja dan Transfer secara
agregat sampai dengan akhir Triwulan II
tahun 2020 sebesar Rp4,35 triliun (29,40%
dari pagu) mengalami kenaikan 4,85%
dibandingkan triwulan II 2019 yang
sebesar Rp4,15 triliun. Kenaikan realisasi
belanja dan transfer ini sebagian besar
dipengaruhi oleh kenaikan Belanja Tak
Terduga sebesar 532,25% yang
dipergunakan untuk penanganan dan
pencegahan pandemi COVID-19,
meskipun Belanja Pegawai dan Belanja
Barang mengalami kenaikan.
A. PENDAPATAN DAERAH
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Realisasi PAD Mengalami Kenaikan Sebesar 15,98%
Sampai dengan akhir triwulan II 2020,
realisasi PAD pemda lingkup Maluku
adalah sebesar Rp409,39 miliar (8,85%
dari target) mengalami kenaikan 15,98%
dibandingkan Triwulan II Tahun 2019.
Jika dilihat per jenis PAD, realisasi
terbesar Triwulan II Tahun 2020 berasal
dari pendapatan pajak daerah yaitu
sebesar Rp240,69 miliar, mengalami
kenaikan 7,44% dibandingkan Triwulan II
Tahun 2019, diikuti pendapatan restribusi
sebesar Rp87,71 miliar yang mengalami
kenaikan yang cukup signifikan sebesar
48,36% dibandingkan Triwulan II Tahun
2019. Sementara itu Lain-Lain PAD yang
sah juga mengalami kenaikan realisasi
sebesar 7,87%.
Jika dilihat per pemda, sebaian besar
pemda mengalami kenaikan PAD kecuali
Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah
dan Kabupaten Maluku Barat Daya.
Pemda yang mengalami kenaikan realisasi
yang siginifikan adalah Pemerintah
Provinsi Maluku yaitu sebesar 36,87%,
yang dipengaruhi oleh kenaikan Pajak
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan
Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD.
Sementara itu penurunan PAD pada Kota
Ambon dipengaruhi oleh penurunan Pajak
Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan
Pajak Parkir. Hal ini dipengaruhi adanya
pandemi COVID-19 dan kebijakan
Pembatasan Sosial Berskala Besar
(PSBB) di Kota Ambon.
Kemandirian Fiskal Maluku menunjukkan perbaikan
Kemandirian fiskal tercermin dari
perbandingan antara PAD dengan total
pendapatan. Perbandingan PAD dan Total
Pendapatan Agregat Pemda di Maluku
pada Triwulan II Tahun 2020 sebesar
6,84% atau naik dari triwulan II 2019 yang
Sumber : LRA PEMDA Provinsi Maluku
Grafik
3.1 Realisasi PAD per Jenis PAD di Provinsi
Maluku TW II 2020 (miliar rupiah)
-
15 2020
sebesar 5,83%. Namun demikian kenaikan
kemandirian fiskal tersebut tidak
dipengaruhi oleh kenaikan PAD namun
lebih disebabkan oleh turunnya
pendapatan transfer pemerintah pusat.
Dengan demikian pemda masih
mempunyai tugas yang berat untuk
menggali secara maksimal sumber-
sumber PAD. Kekayaan yang melimpah di
Maluku tidak menjamin PAD yang diterima
menjadi lebih baik. Infrastruktur yang
masih kurang, konektivitas antar pulau
yang belum baik dan kualitas SDM menjadi
salah satu penyebab investor tidak mau
menanamkan modalnya di Maluku
(Kaplale;2012).
a. Penerimaan Pajak Daerah
Realisasi Pajak Daerah Mengalami Penurunan 7,44%
Realisasi pajak daerah pemda lingkup
Provinsi Maluku sampai dengan triwulan II
2020 adalah sebesar Rp240,69 miliar
(37,95% dari target), mengalami kenaikan
7,44% dibandingkan realisasi triwulan II
2019 yang tercatat sebesar Rp224,01
miliar. Secara umum pada semua pemda
mengalami kenaikan realisasi pendapatan
pajak daerah. Sementara pemda yang
mengalami penurunan realisasi pajak
daerah antara lain Kota Ambon sebesar
21,79%. Penurunan realisasi pajak daerah
Kota Ambon dipengaruhi oleh adanya
pandemi COVID-19. Jenis pajak daerah
yang mengalami penurunan yang sangat
signifikan yaitu pajak restoran yang turun
sebesar 44,73%.
Penerimaan Pajak Hotel Kota Ambon Turun
Penerimaan pajak hotel pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Ambon, secara presentasi turun sebesar 29,40 persen. Menurunnya penerimaan pajak hotel tersebut, tutur dia, dipengaruhi secara besar oleh adanya covid 19 yang mewabah di Kota Ambon. Sehingga mengakibatkan hotel maupun penginapan yang ada sepi dari
pengunjung. (Sumber: http://beritakotaambon.com/)
b. Penerimaan Restribusi Daerah
Realisasi Restribusi Daerah Mengalami Penurunan 48,36%
Realisasi restribusi daerah pemda
lingkup Provinsi Maluku sampai dengan
triwulan II 2020 adalah sebesar Rp87,71
miliar (40,55% dari target), mengalami
kenaikan 48,36% dibandingkan realisasi
triwulan II 2019. Secara umum pada
semua pemda mengalami kenaikan
realisasi pendapatan retribusi. Sementara
Sumber: LRA Pemda (diolah) Sumber : LRA PEMDA Provinsi Maluku (diolah)
Grafik
3.2 5 Pemda dengan Realisasi Pajak Daerah
Terbesar TW II 2020 (milliar)
Sumber : LRA PEMDA Provinsi Maluku (diolah)
Grafik
3.3 5 Pemda dengan Realisasi Retribusi
Daerah Terbesar TW II 2020 (milliar)
-
16 2020
pemda yang mengalami penurunan
realisasi pajak daerah antara lain Kota
Ambon sebesar 25,70%. Penurunan
realisasi pendapatan retribusi Kota Ambon
dipengaruhi oleh adanya pandemi COVID-
19. Jenis pendapatan retribusi yang
mengalami penurunan yang sangat
signifikan yaitu retribusi jasa usaha
sebesar 37,84%. Sementara itu kenaikan
pendapatan retribusi pada Pemerintah
Provinsi Maluku sebagian besar
dipengaruhi oleh kenaikan pendapatan
retribusi pelayanan kesehatan RSUD
sebesar 25,44%.
c. Lain-Lain PAD yang Sah
Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah Mengalami Kenaikan 7,87%
Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah
sampai dengan triwulan II 2020 adalah
sebesar Rp75,36 miliar, mengalami
kenaikan 7,87% dibandingkan realisasi
triwulan II 2019. Jika dilihat per pemda,
realisasi terbesar adalah pada Kabupaten
Maluku Tenggara sebesar Rp16,90 miliar
dan mengalami kenaikan sebesar 29,1%
dibandingkan triwulan II 2019. Realisasi
Sementara itu, realisasi Lain-Lain PAD
yang sah pada Kota Ambon mengalami
penurunan sebesar 37,69%. Penurunan
Realisasi Lain-Lain PAD yang sah pada
Kota Ambon sebagian besar merupakan
kontribusi dari Pendapatan Dana Kapitasi
JKN yang mengalami penurunan sebesar
64,59%. Sementara kenaikan Realisasi
Lain-Lain PAD yang sah pada Kabupaten
Maluku Tenggara dipengaruhi oleh Lain-
Lain PAD yang sah lainnya.
2. Pendapatan Transfer
Realisasi Pendapatan Transfer Mengalami Penurunan 1,75%
Penurunan realisasi dana desa yang sangat signifikan disebabkan sebagian besar pemda tidak mencatat pendapatan dana desa dari pemerintah pusat dalam realisasi APBD
Realisasi pendapatan transfer sampai
dengan triwulan II 2020 adalah sebesar
Rp5,57 Triliun yang terdiri dari Transfer
Pemerintah Pusat sebesar Rp5,48 Triliun
dan Transfer Pemerintah Provinsi sebesar
Rp80,82 miliar. Transfer pemerintah pusat
mengalami penurunan 2,18%
dibandingkan triwulan II tahun 2019. Dari
grafik di atas dapat dilihat, jenis transfer
pemerintah pusat mengalami penurunan
Sumber: LRA Pemda (diolah)
Sumber : LRA PEMDA Provinsi Maluku (diolah)
Grafik
3.4 5 Pemda dengan Realisasi Lain-Lain PAD
Yang Sah Terbesar TW II 2020 (milliar)
Sumber : LRA PEMDA Provinsi Maluku (diolah)
Grafik
3.5 Transfer Pemerintah Pusat TW II Tahun
2019 - 2020 (milliar)
-
17 2020
Dana Desa yang turun sebesar 82,33%
dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang turun
sebesar 2,31 Penurunan realisasi DAU,
disebabkan adanya pengurangan alokasi
pagu DAU sesuai dengan PMK Nomor
35/PMK.07/2020. Sementara itu, kenaikan
realisasi DBH dan DID disebabkan adanya
kenaikan pagu tahun 2020.
Jika memperhitungkan realisasi dana
desa yang telah disalurkan ke rekening kas
desa sampai dengan Triwulan II Tahun
2020 sebesar Rp467,64 miliar, maka
pendapatan transfer pemerintah pusat
adalah sebesar Rp5,86 triliun atau
mengalami kenaikan 26,85%
dibandingkan triwulan II Tahun 2019.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang
Sah
Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Mengalami Kenaikan 60,37%
D Dari 12 pemda, hanya 4 pemda yang
terdapat realisasi Lain-Lain Pendapatan
Daerah Yang Sah. Realisasi terbesar
adalah pada Kabupaten Kepulauan
Tanimbar yaitu sebesar Rp2,78 miliar atau
20,28% dari target. Secara total, realisasi
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
lingkup Provinsi Maluku Triwulan II 2020
yaitu sebesar Rp5,73 miliar mengalami
penurunan dibandingkan Triwulan II 2019
sebesar Rp35,96 miliar. Penurunan
tersebut dipengaruhi oleh penurunan
realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah
Yang Sah pada Kota Ambon yang pada
Triwulan II Tahun 2020 tidak terdapat
realisasi, sementara pada Triwulan II
Tahun 2019 tedapat realisasi sebesar
Rp35,96 miliar.
B. BELANJA DAERAH
1. Belanja Daerah Berdasarkan Jenis
Belanja
Realisasi Belanja Daerah Mengalami Kenaikan 5,81%
Jenis belanja yang mengalami kenaikan
yang cukup signifikan adalah belanja tidak
terduga yaitu sebesar 532,25%, yang
dipergunakan untuk penanganan dan
pencegahan COVID-19. Sementara
belanja yang mengalami penurunan
adalah belanja barang sebesar 10,09%
dan belanja bunga sebesar 33,62%.
Penurunan realisasi belanja barang
disebabkan sebagian besar instansi
Sumber : LRA PEMDA Provinsi Maluku
Grafik
3.6 Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah
Yang Sah di Provinsi Maluku TW II 2020
(miliar rupiah)
Sumber : LRA PEMDA Provinsi Maluku
Tabel
3.2 Realisasi Belanja Per Jenis di Provinsi
Maluku TW II 2020 (miliar rupiah)
-
18 2020
pemerintah daerah menerapkan Work
From Home dan penurunan aktivitas
pemerintah daerah sehubungan dengan
adanya pandemi COVID-19 seperti belanja
perjalanan dinas.
2. Belanja Daerah Berdasarkan Fungsi
Realisasi Belanja Fungsi Pendidikan dan Fungsi Kesehatan mengalami kenaikan, sementara fungsi yang lain mengalami penurunan
Dalam struktur realisasi belanja daerah
lingkup Provinsi Maluku, proporsi terbesar
jika diuraikan per fungsi adalah Fungsi
Pelayanan Umum (36,48%), diikuti Fungsi
Pendidikan (24,99%) dan Fungsi
Kesehatan (13,49%). Dari tabel diatas
dapat dilihat, jika dibandingkan periode
yang sama tahun sebelumnya, realisasi
belanja pada sebagian besar fungsi
mengalami kenaikan kecuali Fungsi
Lingkungan Hidup, Fungsi Perumahan dan
Permukiman serta Fungsi Pariwisata.
Adanya pandemi COVID-19 juga
mempengaruhi kenaikan fungsi kesehatan
yaitu sebesar 14,10% dan fungsi
perlindungan sosial sebesar 13,02%. Hal
ini menunjukkan saat ini pemerintah
daerah fokus terhadap penangan dan
pencegahan pandemi COVID-19 serta
penanganan dampak ekonomi dan sosial
yang ditimbulka
C. PROGNOSIS REALISASI APBD
SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN
2020
Realisasi Pendapatan diproyeksikan sebesar 89,26%, sementara Belanja diproyeksikan sebesar 87,13%
Dengan kondisi perekonomian yang
terjadi akibat pandemi COVID-19,
kemungkinan target pendapatan tidak
dapat tercapai. Penurunan realisasi
pendapatan akan berdampak pada
realisasi belanja. Selain itu Adanya
pandemi COVID-19 menyebabkan
tertundanya proses pengadaan barang
dan jasa. Realisasi belanja APBD
sebagian besar diperuntukkan untuk
penanganan COVID-19 dan dampak sosial
yang ditimblkan. Berdasarkan perhitungan
forecasting dengan aplikasi MiniTab®
menggunakan metode Hot Winter
Multiplikatif Exponential Smoothing (hasil
sebagaimana dalam lampiran) adalah
sebagaimana tabel dibawah ini.
Sumber : LRA PEMDA Provinsi Maluku
Grafik
3.7 Realisasi Belanja Per Jenis di Provinsi
Maluku TW II 2020 (miliar rupiah)
Uraian Pagu Realisasi s.d. TW II 2020
Realisasi s.d. TW IV 2020
Pendapatan 1.4676,63 5983,36 40,77% 13.100,89 89,26%
Belanja 1.4792,36 4349,63 29,40% 12.888,4 87,13%
Surplus /Defisit
-115,73 1633,73 -1411,67% 212,49 -183,61%
Sumber : BPKAD/DPPKAD Pemda Lingkup Provinsi Maluku,SIKD
Tabel
3.3 Proyeksi APBD sd. Triwulan IV TA 2020
(miliar rupiah)
-
v
-
19 2020
A. LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN
Pendapatan Konsolidasian Mengalamai Penurunan 5,02% dan Belanja Konsolidasian Mengalami Penurunan 6,61%
Realisasi Pendapatan Pemerintah
Konsolidasian Provinsi Maluku Triwulan II
2020 adalah sebesar Rp1,11 Triliun, turun
5,02% dibandingkan dengan triwulan II
2019 yang sebesar Rp1,17 Triliun.
Sementara itu, realisasi Belanja Negara
Konsolidasian Provinsi Maluku Triwulan II
2020 adalah sebesar Rp7,46 Triliun turun
4,19% dibandingkan dengan triwulan II
tahun 2019 yang sebesar Rp7,7
triliun. Turunnya pendapatan pemerintah
konsolidasian dipengaruhi oleh
pendapatan perpajakan mengalami
penurunan sebesar 5,46% dan
pendapatan bukan pajak yang mengalami
penurunan sebesar 3,43%. Sementara itu
penurunan Belanja Negara Konsolidasian
dipengaruhi oleh penurunan Belanja
Pemerintah sebesar 1,25%, dan Transfer
yang juga turun sebesar 23,27%.
Penurunan Belanja Pemerintah
dipengaruhi oleh turunnya realisasi
Belanja Pemerintah Pusat sebesar 7,80%
meskipun dan Belanja Daerah turun
sebesar 5,81%.
Sumber : LKPK Provinsi Maluku (diolah)
Tabel
4.1 Rasio Belanja Konsolidasi Terhadap PDRB Prov Maluku TW II
2019-2020 (milliar)
-
20 2020
B. PENDAPATAN KONSOLIDASIAN
1. Analisis Proporsi dan Perbandingan
Proporsi Pendapatan Perpajakan Mengalami Penurunan 2,33%
Proporsi pendapatan perpajakan pada
Triwulan II 2020 adalah sebesar 75,89%,
mengalami penurunan 2,33%
dibandingkan proporsi Triwulan II 2019
yang sebesar 82,45%. Sebaliknya,
proporsi pendapatan bukan pajak
mengalami kenaikan sebesar 2,33% dari
Triwulan II 2019 yang sebesar 21,78%
menjadi 24,11% pada Triwulan I 2020.
Kenaikan proporsi pendapatan bukan
pajak disebabkan penurunan realisasi
pendapatan bukan pajak lebih rendah
dibandingkan penurunan pendapatan
perpajakan. Hal ini mengindikasikan
adanya pandemi COVID-19 mempunyai
pengaruh yang lebih besar terhadap
realisasi pendapatan perpajakan
dibandingkan pendapatan bukan pajak.
Dengan demikian pemerintah mempunyai
peluang untuk lebih meningkatkan
pendapatan bukan pajak sampai dengan
akhir tahun 2020 untuk menutup
penurunan realisasi pendapatan
perpajakan.
2. Analisis Perubahan
Realisasi Pendapatan Perpajakan turun 2,35% sementara Pendapatan Bukan Pajak yang tumbuh 11,43%
Pendapatan perpajakan pada triwulan II
2020 tercatat sebesar Rp823,60miliar,
mengalami penurunan sebesar 5,46%
dibandingkan triwulan II tahun 2019 yang
tercatat sebesar Rp871,13 miliar.
Penurunan pendapatan perpajakan
konsolidasian dipengaruhi oleh
Pendapatan Perpajakan Pemerintah Pusat
yang turun sebesar 9,92%. Sementara itu
pendapatan bukan pajak triwulan II 2020
tercatat sebesar Rp287,97 miliar,
mengalami penurunan sebesar 3,76%
dibandingkan triwulan II 2019 yang
sebesar Rp299,21 miliar. Penurunan
pendapatan perpajakan konsolidasian
dipengaruhi oleh turunnya pajak
pemerintah pusat yaitu Pajak Penghasilan
yang turun sebesar 9,02%, Pajak
Pertambahan Nilai yang turun sebesar
15,76%, dan Pajak Penjualan Barang
Mewah yang turun sebesar 21,62%.
Sumber : LKPK Provinsi Maluku (diolah)
Grafik
4.1 Proporsi Pendapatan Konsolidasian
Maluku TW II (2019-2020)
Grafik
4.2 Perubahan Pendapatan Konsolidasian
Maluku TW II (2019-2020)
-
21 2020
C. BELANJA KONSOLIDASIAN
1. Analisis Proporsi dan Perbandingan
Proporsi Belanja Konsolidasian Terbesar adalah Belanja Pegawai yaitu sebesar 54,93%
Proporsi belanja konsolidasian triwulan
II 2020 terbesar adalah belanja pegawai
dengan porsi sebesar 51,13%, diikuti oleh
belanja barang sebesar 26,40%, kemudian
belanja modal dengan porsi sebesar
13,64%. Jika dibandingkan Triwulan II
2019, proporsi belanja pegawai, belanja
barang dan belanja modal mengalami
peninurunan, sedangkan proporsi belanja
hibah, belanja bantuan sosial dan belanja
tak terduga mengalami penurunan. Hal ini
disebabkan peningkatan realisasi belanja
dalam rangka penanganan dan
pencegahan pandemi COVID-19.
Dari grafik IV.4 dibawah ini dapat dilihat,
belanja pegawai terdiri dari 40,41% belanja
pemerintah pusat dan 59,59% belanja
pemerintah daerah, belanja barang terdiri
dari 47,18% belanja pemerintah pusat dan
52,82% belanja pemerintah daerah.
Sementara itu, proporsi belanja modal
adalah 57,40% belanja pemerintah pusat
dan 42,60% belanja pemerintah daerah.
Hal ini menunjukkan belanja
pemerintah pusat memiliki kontribusi yang
besar dalam pembentukan belanja modal
konsolidasian. Hal ini disebabkan
pemerintah daerah cenderung lebih lambat
dalam merealisasikan belanja modal.
Realisasi belanja modal pemerintah pusat
sampai dengan Triwulan II 2020 adalah
sebesar 33,96%, sedangkan realisasi
belanja modal pemerintah daerah adalah
sebesar 13,10%.
2. Analisis Perubahan
Belanja Pegawai, Belanja Modal, Bunga, Belanja Subsidi, dan Belanja Hibah Belanja Tak Terduga mengalami kenaikan, sementara Belanja Barang, Belanja Pembayaran dan Belanja Bantuan Sosial mengalami penurunan.
Untuk meningkatkan pendapatan konsolidasian, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Koordinasi yang intensif antara aparat pajak dan pengelola keuangan APBN dan APBD.
2. Mendorong para pengusaha dimanapun domisilinya sepanjang melaksanakan kegiatan sektor riil di Maluku, maka harus memiliki NPWP Maluku.
3. Melakukan ekstensifikasi ke pusat-pusat ekonomi di luar kota Ambon yang belum tersentuh oleh aparat pajak
Sumber : LKPK Provinsi Maluku (diolah)
Grafik
4.3 Proporsi Belanja Negara
Konsolidasian TW II (2019-2020)
Sumber : LKPK Provinsi Maluku (diolah)
Grafik
4.4 Perbandingan Belanja Negara
Konsolidasian TW II (2019-2020)
-
22 2020
Belanja Negara Konsolidasian Triwulan
II 2020 secara agregat mengalami
penurunan 1,25%. Penurunan tersebut
dipengaruhi oleh penurunan belanja
barang sebesar 18,44%, belanja bantuan
sosial sebesar 65,58% dan belanja bunga
sebesar 33,62%. Sementara belanja
pegawai mengalami kenaikan sebesar
2,36%, belanja modal sebesar 12,81%,
belanja hibah sebesar 35,07% dan belanja
tak terduga sebesar 532,05%.
Kenaikan realisasi belanja tak terduga
konsolidasian yang cukup signifikan
dipengaruhi oleh realisasi belanja tak
terduga pemerintah daerah untuk
pencegahan dan penanganan pandemi
COVID-19. Sementara penurunan belanja
barang disebabkan oleh penurunan
aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah
pusat maupun pemerintah daerah sebagai
dampak pandemi COVID-19 seperti
perjalanan dinas dan biaya
rapat/seminar/FGD.
D. ANALISIS KONTRIBUSI BELANJA PEMERINTAH TERHADAP PDRB
Rasio Kontribusi Belanja Pemerintah Konsolidasian terhadap PDRB Mengalami Penurunan
Pada triwulan II 2020, rasio belanja
pemerintah konsolidasian terhadap PDRB
Maluku adalah sebesar 38,20%,
mengalami kenaikan 0,93% jika
dibandingkan dengan rasio pada triwulan I
2019 yang sebesar 38,98%. Disisi lain
PDRB Maluku Triwulan II 2020 mengalami
pertumbuhan sebesar 0,92%. Hal ini
menunjukkan bahwa pada triwulan II tahun
2020 turunnya realisasi belanja negara
konsolidasian mempengaruhi
pertumbuhan ekonomi Maluku.
Berdasarkan data BPS Maluku, pada
Triwulan II 2020 selain konsumsi
pemerintah, pertumbuhan negatif juga
tejadi Pengeluaran Konsumsi Rumah
Tangga.
Namun demikian, rasio belanja
konsolidasian terhadap PDRB yang cukup
besar menunjukkan ekonomi di Maluku
sebagian besar digerakkan oleh
pengeluaran pemerintah baik pemerintah
pusat maupun pemerintah daerah.
Tabel
4.2 Rasio Belanja Konsolidasi Terhadap PDRB
Prov Maluku TW II 2019-2020 (milliar)
Sumber : LKPK Provinsi Maluku (diolah)
Grafik
4.5 Perubahan Belanja Negara
Konsolidasian TW II (2019-2020)
-
vi
-
23 2020
A. EKONOMI MALUKU TERPAPAR
COVID-19
Efek pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) tampak mulai
menunjukkan giginya di Maluku pada
triwulan II tahun 2020. Ekonomi Maluku
triwulan II tahun 2020 tumbuh negatif
0,92% (year on year). Triwulan ini Ekonomi
Maluku mencapai Rp11,45 triliun diukur
berdasarkan Produk Domestik Regional
Bruto atas dasar harga berlaku dan atas
harga konstan 2010 mencapai Rp7,63
triliun.
Dari sisi lapangan usaha, kontraksi
pertumbuhan tertinggi adalah lapangan
usaha transportasi dan pergudangan yaitu
sebesar 17,97%; Sementara dari sisi
pengeluaran, terjadi kontraksi
pertumbuhan pada sebagian besar
komponen pengeluaran dengan kontraksi
pertumbuhan tertinggi adalah komponen
import luar negeri yaitu sebesar 15,41%;
Meskipun penanganan dampak
COVID-19 di Maluku dinilai lambat (Kabar
Timur,13 Mei 2020), namun seluruh
kompunen penggerak ekonomi telah
berusaha seoptimal mungkin untuk
mempertahankan kondisi ekonomi Maluku
agar tidak lebih terpuruk. Hal ini tampak
pada pertumbuhan ekonomi Maluku
secara kumulatif dari triwulan I sampai
dengan triwulan II tahun 2020 dibanding
dengan tahun sebelumnya (c-to-c) yang
tumbuh sebesar 1,52%.
Diharapkan dengan pemusatan
pemulihan pada sektor kesehatan dan
keselamatan, ketahanan ekonomi, serta
pemberian jaring pengaman sosial
sebagaimana disampaikan oleh Gubernur
Murad Ismail (Gatra,30 April 2020)
dampak COVID-19 dapat lebih ditekan.
Pemerintah Daerah perlu memperkuat sisi
pengeluaran pemerintah yang produktif
untuk menjaga tingkat komsumsi
masyarakat. Pemerintah Maluku juga perlu
memberikan kepastian akan tiga sektor
pemulihan tersebut tidak terputus dan tidak
mengalami hambatan dalam
penyalurannya. Secara keseluruhan
dengan pelaksanaan mekanisme tersebut
masyarakat Maluku akan memiliki
ketahanan atas dampak yang timbul dari
wabah COVID-19.
Sumber : BPS Provinsi Maluku
Grafik
5.1 Target dan Realisasi PDRB Maluku
(2018-2020) (yoy)
-
24 2020
B. PROGRAM PEN UNTUK
MEMBENDUNG COVID-19
Seiring meluasnya wabah di Maluku,
pertumbuhan ekonomi triwulan II tahun
2020 merosot -0,92%. Meskipun masih
lebih baik dibanding dengan tingkat
nasional, sangat diperlukan inisiasi dari
pihak pihak yang berkpentingan untuk
membentengi Maluku agar tidak
terperosok lebih dalam. Pemerintah
meluncurkan Program Pemulihan Ekonomi
Nasional (PEN) sebagai jawaban atas
kondisi mikro dan makro Indonesia selama
masa pandemi. PEN berupaya
mengembalikan lagi kondisi
kemasyarakatan terutama di Maluku
karena pandemik ini telah memunculkan
efek domino dimana dari masalah
kesehatan berkembang menjadi
permasalahan ekonomi baik di sisi
permintaan maupun penawaran yang
kemudian menimbulkan risiko dibidang
keuangan.
Rp695,20 triliun digulirkan untuk
bidang kesehatan, perlindungan sosial
sektoral kelembagaan dan pemerintah
daerah, UMKM, Pembiayaan Korporasi
dan juga insentif usaha. Program PEN di
Maluku telah direalisasikan dalam
Program Bantuan Operasional Kesehatan
sebesar Rp26,88 miliar. Program Keluarga
harapan telah direalisasikan kepada
393.238 Keluarga Penerima Manfaat
sebesar Rp255,61 miliar. Program Pangan
Sembako telah direalisasikan Rp118,7
miliar kepada 644.563 Keluarga Penerima
Manfaat dan Program Kartu Prakerja telah
diterima sebanyak 22,55 miliar untuk 6.354
orang. Diberikan pula Insentif PPh Final
PP 23 untuk UMKM (0,5%), ditanggung
oleh pemerintah dan Insentif PPh 21
Diberikan pula Subsidi Bunga kepada
UMKM atas pinjaman sampai dengan 10
miliar rupiah. Selaian dari itu, telah
diberikan 71,7 miliar subsidi dan diskon
listrik untuk 110.600 pelanggan listrik
450VA dan 29.400 pelanggan listrik 900
VA. Untuk kelistrikan, diwilayah Maluku,
realisasi subsidi tagihan sebesar Rp64
miliar dan realisasi diskon tagihan sebesar
Rp7,7 miliar kepada 110.600 pelanggan
listrik 450 V/A dan 19.400
pelanggan.diberikan kepada pegawai
pemilik usaha UMKM yang dikenakan PPH
Final UMKM.
Program Pemulihan Ekonomi
Nasional (PEN) semoga mampu
mendorong geliat perekonomian
masyarakat Maluku. Dengan tetap dalam
koridor keadilan, kemakmuran rakyat,
transparansi, akuntabilitas, dan kehati-
hatian; tidak menimbulkan moral hazard;
serta mengandung unsur berbagi biaya
dan risiko dengan seluruh stakeholders.
Maluku makmur dari masyarakatnya.
-
LAMPIRAN
-
vi
KFR TW II Tahun 2020 combine.pdf (p.7-39)Cover.pdf (p.1-6)KFR Sem I 2020 combine.pdf (p.7-37)Kata Pengantar.pdf (p.1-4)KFR Sem I 2020 bab 1.pdf (p.5-10)KFR Sem I 2020 bab 2.pdf (p.11-16)KFR Sem I 2020 bab 3.pdf (p.17-22)KFR Sem I 2020 bab 4.pdf (p.23-26)KFR Sem I 2020 bab 5.pdf (p.27-28)Lampiran prognosis_belanja negara.pdf (p.29)Lampiran.pdf (p.30)Lampiran prognosis_pendapatan negara.pdf (p.31)