kementerian keuangan ri: diklat dana pensiun dan asuransi
DESCRIPTION
Jakarta, 22 Februari 2012. Steven Tanner. Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi. Desain Program Pensiun. Daftar Isi. Daftar Isi. Daftar Isi. BAGIAN 1. Sistem Kesejahteraan. Wajib. Sukarela. Asuransi UU No. 2/92. Jamsostek UU No. 3/92. UUK-13 No. 13/03. UU SJSN - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Kementerian Keuangan RI:Diklat Dana Pensiun dan Asuransi
Jakarta, 22 Februari 2012
Desain Program Pensiun
Steven Tanner
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun2
Daftar Isi
Bagian Isi Halaman
1 Sistem Kesejahteraan 5–8
2 Beban Kesejahteraan 9–16
3 Beban dan Manfaat 17–25
4 Rancangan 26–44
5 Tindak Lanjut 45–48
Lampiran-lampiran
1 Jamsostek 50–51
2 UUK-13 52–55
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun3
Daftar Isi
Bagian Isi Halaman
Lampiran-lampiran
3 SJSN 56–57
4 Dana Pensiun 58–63
5 PPMP vs PPIP 64–76
6 Perpajakan(1) 77–78
7 Sekaligus atau Bulanan 79–83
8 Providers Selection 84–89
9 Anuitas 90–92
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun4
Daftar Isi
Bagian Isi Halaman
Lampiran-lampiran
10 Pendanaan 93–127
11 Investasi 128–138
12 Sistem Informasi 139–147
13 Perpajakan(2) 148–160
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun5
BAGIAN 1
Sistem Kesejahteraan
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun6
BAGIAN 1
Sektor Swasta
Wajib Sukarela
Ketentuan perundang-undangan
Asuransi
UU No. 2/92
Program
Pensiun
Program
Asuransi
Dana Pensiun
UU No. 11/92
UU SJSN
No. 40/04
Jamsostek
UU No. 3/92
UUK-13
No. 13/03
JHT
JK
JKK
JPK
Jaminan Pensiun (JP)
UP+UPMK+UPH
SJSN=Sistem Jaminan Sosial Nasional
JHT=Jaminan Hari Tua; JK=Jaminan Kematian
JKK=Jaminan Kecelakaan Kerja
JPK=Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
UP=Uang Pesangon; UPMK=Uang Penghargaan Masa Kerja;
UPH=Uang Penggantian Hak
Sistem Kesejahteraan
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun7
BAGIAN 1 (lanjutan)
Lembaga
Dana Pensiun Asuransi
PPMP PPIP
Lembaga yang tersedia
Dana Pensiun
Pemberi
Kerja
(DPPK)
Individual
Account
Pooled
FundDana Pensiun
Lembaga
Keuangan
(DPLK)
Didirikan oleh perusahaan
sebagai pendiri untuk karyawannnya
Didirikan oleh perusahaan asuransi jiwa atau bank
sebagai pendiri untuk perusahaan atau karyawan mandiri
Sistem Kesejahteraan
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun8
BAGIAN 1 (lanjutan)
Lembaga: pertimbangan
Keterangan Tanpa Pendanaan
Produk Asuransi
Dana Pensiun
(DPPK/DPLK)
Keamanan Rendah Moderat Tinggi
Penundaan Segera Segera Ditunda1)
Cara Pembayaran Sekaligus Sekaligus Bulanan2)
Transparansi Rendah Moderat Tinggi
Bebas Sitaan Tidak Tidak Ya
Fasilitas Pajak3) Tidak Tidak Ya
1) Apabila berhenti sebelum usia pensiun dipercepat (10 tahun dari usia pensiun normal)
2) 20% sekaligus and 80% bulanan, atau 100% sekaligus kalau jumlah hak kurang dari ketentuan Menteri
3) Tergantung pada keadaan perusahaan, dalam keadaan untung atau merugi
Sistem Kesejahteraan
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun9
BAGIAN 2
Beban Kesejahteraan
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun10
BAGIAN 2
Program wajib: total
Beban Kesejahteraan
1) Tergantung jenis industri – nilai ini adalah nilai rata-rata.
2) Iuran rata-rata – 50% berkeluarga dan 50% lajang.
3) Periksa simulasi perhitungan beban UUK-13.
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun11
BAGIAN 2 (lanjutan)
Program wajib: pemberi kerja
Beban Kesejahteraan
1) Tergantung jenis industri – nilai ini adalah nilai rata-rata.
2) Iuran rata-rata – 50% berkeluarga dan 50% lajang.
3) Periksa simulasi perhitungan beban UUK-13.
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun12
BAGIAN 2 (lanjutan)
Program wajib: UUK-13(1)
Beban Kesejahteraan
Spread = Selisih tingkat investasi dengan tingkat kenaikan upah. Wx = Tingkat pengunduran diri
Diasumsikan 10% usia =< 25 dan berkurang secara linear 0.5% sampai 0% usia >= 45
Mortalita: TMI2-99
Cacat: 10% x Mortalita
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun13
BAGIAN 2 (lanjutan)
Beban Kesejahteraan
Spread = Selisih tingkat investasi dengan tingkat kenaikan upah. Wx = Tingkat pengunduran diri
Diasumsikan 10% usia =< 25 dan berkurang secara linear 0.5% sampai 0% usia >= 45
Mortalita: TMI2-99
Cacat: 10% x Mortalita
Program wajib: UUK-13(2)
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun14
BAGIAN 2 (lanjutan)
55
Total masa kerja = 30
Asumsi:
- Tingkat diskonto sebesar 12% per tahun
- Tingkat Kenaikan upah sebesar 10% per tahun
- Karyawan tetap bekerja sampai usia 55 tahun
25
Usia masuk
Beban Kesejahteraan
UUK-13: ilustrasi perhitungan(1)
50
Masa kerja lalu (MKL) = 25 MKAD = 5
Now
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun15
BAGIAN 2 (lanjutan)
55
Total masa kerja = 30
Upah50
= Rp1,000,000 sebulan
Upah55
= Rp1,000,000 x (1 + 10%)5 = Rp1,610,510
Manfaat55
UUK-13 = 32.2 x Rp1,610,510 = Rp51,858,422
Nilai Sekarang50
dari Manfaat55
= Rp51,858,422 x (1 + 12%)-5 = Rp29,425,861
Kewajiban Masa Kerja Lalu50
= (25/30) x Rp29,425,861 = Rp24,521,551
Kewajiban Aktuaria50
= Rp24,521,551 x Faktor Aktuaria (Probability)
25
Usia masuk
Beban Kesejahteraan
50
Masa kerja lalu (MKL) = 25 MKAD = 5
Now
UUK-13: ilustrasi perhitungan(2)
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun16
BAGIAN 2 (lanjutan)
55
Total masa kerja = 30
Total masa kerja = 30 tahun
Manfaat55
UUK-13 = 32.2
1 unit manfaat = 32.2 / 30 = 1.07333
Iuran = 1.07333 / 12 bulan x 100% = 8.94444% x Upah
Iuran (secara aktuaria) pasti lebih kecil dari 8.94444% x Upah
25
Usia masuk
Beban Kesejahteraan
50
Masa kerja lalu (MKL) = 25 MKAD = 5
Now
UUK-13: ilustrasi perhitungan(3)
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun17
BAGIAN 3
Beban dan Manfaat
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun18
BAGIAN 3
Kesejahteraan hidup di hari tua dapat diukur dengan suatu besaran yang disebut replacement rate (R/R)
Rasio penghasilan setelah pensiun pada usia tertentu terhadap penghasilan terakhir sesaat sebelum pensiun
Replacement rate yang dianggap memadai 70%–80% dari penghasilan bulan terakhir dan ini pun diperoleh setelah bekerja lebih kurang 35-40 tahun dengan usia pensiun 60-65 tahun
Dengan masa kerja yang lebih singkat dan usia pensiun yang lebih muda, untuk memperoleh replacement rate sebesar 70% – 80% tentu membutuhkan dana yang lebih besar
Ukuran kesejahteraan hari tua
Beban dan Manfaat
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun19
BAGIAN 3 (lanjutan)
Gross replacement rates: di beberapa negara
Sumber: OECD (2009), Pensions at a Glance: Retirement-Income Systems in OECD Countries
Beban dan Manfaat
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun20
BAGIAN 3 (lanjutan)
Usia pensiun: di beberapa negara
Beban dan Manfaat
Sumber: The Economist, 7 April 2011
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun21
BAGIAN 3 (lanjutan)
Harapan hidup (tahun): pada usia 65
Dari berbagai sumber, OECD Library, dan World Life Expectancy Country Indonesia 2009
Beban dan Manfaat
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun22
BAGIAN 3 (lanjutan)
Akumulasi iuran: JHT Jamsostek
Beban dan Manfaat
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun23
BAGIAN 3 (lanjutan)
Manfaat dan R/R: JHT dan UUK-13(1)
Beban dan Manfaat
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun24
BAGIAN 3 (lanjutan)
Beban dan Manfaat
Manfaat dan R/R: JHT dan UUK-13(2)
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun25
BAGIAN 3 (lanjutan)
Beban dan Manfaat
Manfaat dan R/R: JHT dan UUK-13(3)
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun26
BAGIAN 4
Rancangan
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun27
BAGIAN 4
Rumus manfaat pensiun(1)
Rumus bulanan Menetapkan besaran manfaat pensiun bulanannya
Misalnya, 1.0% x masa kerja x penghasilan dasar pensiun Semakin besar faktor penghargaan per tahun masa kerja, semakin besar
pula beban penyelenggaraannya Penghasilan dasar pensiun dapat berupa gaji pokok saja atau seluruh
penghasilan, bulan terakhir atau beberapa tahun terakhir Administrasi pembayaran manfaat pensiun bulanannya dilakukan oleh
dana pensiun Pembayarannya seumur hidup, turun ke janda/duda dan atau anak
Diselenggarakan melalui DPPK Umumnya diterapkan oleh BUMN dan lembaga-lembaga sosial Apakah sebagai tambahan dari UUK-13 atau bagian dari UUK-13?
Rancangan
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun28
BAGIAN 4 (lanjutan)
Rumus manfaat pensiun(2)
Rumus sekaligus Menetapkan besaran manfaat pensiun sekaligusnya
Misalnya, 1.5 x masa kerja x penghasilan dasar pensiun Semakin besar faktor penghargaan per tahun masa kerja, semakin besar
pula beban penyelenggaraannya Penghasilan dasar pensiun dapat berupa gaji pokok saja atau seluruh
penghasilan, bulan terakhir atau beberapa tahun terakhir Administrasi pembayaran manfaat pensiun bulanannya dilakukan oleh
Dana pensiun dengan menggunakan tabel konversi, atau Dialihkan ke perusahaan asuransi jiwa dengan membeli anuitas (umum
dilakukan) Diselenggarakan melalui DPPK Umumnya diterapkan oleh perusahaan swasta (nasional dan asing) Apakah sebagai tambahan dari UUK-13 atau bagian dari UUK-13?
Rancangan
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun29
BAGIAN 4 (lanjutan)
Pembiayaan: PPMP
Dalam menyelenggarakan program pensiun dengan mendirikan DPPK dan menggunakan PPMP untuk beberapa perusahaan yang berasal dari kelompok usaha dengan kepemilikan yang sama, dimungkinkan untuk melakukan pembiayaan secara cost sharing
Cost sharing, artinya pembiayaannya dilakukan secara merata di antara para pemberi kerja
Salah satu kelemahan dari cost sharing adalah dimungkinkan adanya subsidi silang dalam hal kenaikan gaji antara satu pemberi kerja berbeda dengan pemberi kerja lainnya – umumnya pemberi kerja yang merugi menolak mensubsidi pemberi kerja lainnya
Rancangan
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun30
BAGIAN 4 (lanjutan)
Rancangan iuran pensiun
Dalam PPMP Iuran pensiun tergantung dari besar faktor penghargaan per tahun
masa kerjanya, rumus sekaligus atau rumus bulanan, yang dihitung secara aktuaria
Dalam PPIP, iuran pensiun dapat terdiri dari Iuran utama (core contribution) pemberi kerja, merata atau
meningkat (berdasarkan masa kerja) Iuran tambahan (matching contribution) pemberi kerja yang merata
– dibayarkan apabila karyawan juga ikut membayar iuran, yang dibatasi pada tingkat tertentu, misalnya 2% atau 3%
Iuran karyawan, dapat diwajibkan atau sukarela
Rancangan
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun31
Contoh iuran pensiun: PPIP
BAGIAN 4 (lanjutan)
Jenis Iuran Iuran Karyawan Iuran Perusahaan
Core Contribution MK < 5 5 =< MK < 1010 =< MK < 1515 =< MK < 2020 =< MK < 2525 =< MK < 30 MK >= 30
0%0%0%0%0%0%0%
1 2 3 47.0%, 3.5%, 4.5%, 5.0%7.0%, 5.5%, 5.5%, 6.0%7.0%, 6.5%, 6.5%, 7.0%7.0%, 8.5%, 7.5%, 8.0%7.0%, 9.5%, 9.0%, 9.0%7.0%, 10.0%, 10.5%, 10.0%7.0%, 11.0%, 11.0%, 11.0%
Matching Contribution Wajib atau sukarela Umumnya 2% atau lebih
Special Contribution THR atau bonus –
Rancangan
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun32
BAGIAN 4 (lanjutan)
Perlukah melakukan offsetting antara dana yang telah disisihkan – terutama apabila pendanaan suatu imbalan kerja dilakukan melalui lembaga Dana Pensiun – dengan ketentuan dalam UUK–13 (untuk semua kasus pemutusan hubungan kerja, bukan di usia pensiun saja) – termasuk dengan Jamsostek dan SJSN nantinya?
Hal ini penting untuk menghindari adanya pembiayaan yang saling tumpang tindih
Integrasi ketentuan
Rancangan
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun33
BAGIAN 4 (lanjutan)
Sebagaimana diatur dalam ketentuan UUK-13 dimaksud, bahwa pada saat mencapai usia pensiun, karyawan yang sudah diikutsertakan dalam program pensiun, hak karyawan atas UUK-13 (pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak) setelah dikurangi iuran karyawan dalam program pensiun (bila ada), dapat diperhitungkan atas manfaat pensiun yang diperoleh dari program pensiun
Selain program pensiun, apakah perusahaan memberlakukan ketentuan UUK-13 ini?
Integrasi ketentuan: dengan UUK-13(1)
Rancangan
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun34
BAGIAN 4 (lanjutan)
Pada saat karyawan pensiun pada usia pensiun normal (55 tahun, misalnya), apakah manfaat UUK-13 akan diperhitungkan dari program pensiun atau sebagai tambahan untuk mencapai replacement rate yang memadai?
Pada saat karyawan pensiun pada usia pensiun dipercepat (usia >= 45 tetapi < 55 tahun, misalnya)
Apakah manfaat UUK-13 diperhitungkan dari program pensiun atau sama sekali tidak diperhitungkan?
Dalam hal diperhitungkan, besaran manfaat UUK-13 mana yang dijadikan sebagai acuan perbandingan, apakah sama dengan besaran manfaat UUK-13 kalau mencapai usia pensiun normal atau berdasarkan manfaat UUK-13 kalau karyawan berhenti bekerja secara sukarela (uang pisah)?
Intergrasi ketentuan: dengan UUK-13(2)
Rancangan
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun35
BAGIAN 4 (lanjutan)
Pada saat karyawan berhenti bekerja secara sukarela sebelum mencapai usia pensiun dipercepat atau usia pensiun normal
Apakah karyawan memperoleh manfaat berdasarkan UUK-13? Kalau ya, berapa besaran dan rumusannya? Kalau ya, apakah manfaat UUK-13 ini akan diperhitungkan dengan
manfaat yang diperoleh dari program pensiun?
Pada saat karyawan meninggal dunia atau mengalami cacat atau sakit berkepanjangan, apakah manfaat UUK-13 akan diperhitungkan dari program pensiun atau sama sekali tidak diperhitungkan?
Rancangan
Intergrasi ketentuan: dengan UUK-13(3)
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun36
BAGIAN 4 (lanjutan)
Dalam hal ingin diintegrasikan dengan UUK-13, perlu melakukan komunikasi dan mencapai kesepakatan dengan karyawan perihal pembayaran bulanan dan penundaan penerimaan manfaat (karena diselenggarakan melalui dana pensiun)
Rancangan
Intergrasi ketentuan: dengan UUK-13(4)
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun37
BAGIAN 4 (lanjutan)
JHT Jamsostek merupakan tambahan dari UUK-13
Perusahaan perlu memperhatikan apakah iuran JHT yang dibayarkan ke Jamsostek telah dilakukan sejak karyawan mulai bekerja?
Banyak pemberi kerja masih belum sepenuhnya ikut Jamsostek Bagi yang sudah ikut, mungkin iuran-iuran JHT yang dibayarkan
dihitung sejak mulai pertama kali ikut Jamsostek bukan sejak karyawan bekerja – berarti ada gap antara karyawan masuk bekerja dengan mulai saat membayar iuran JHT
Gap ini berpotensi menjadi risiko keuangan bagi pemberi kerja apabila ada tuntutan dari karyawan
Rancangan
Intergrasi ketentuan: dengan JHT Jamsostek
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun38
BAGIAN 4 (lanjutan)
Semua program SJSN yang juga ada dalam Jamsostek dapat diyakini saling terintegrasi, karena selama ini Jamsostek adalah penyelenggara program-program dimaksud
Jaminan pensiun SJSN adalah program “baru” yang wajib
Dengan memperhatikan prinsip agar beban tidak saling tumpang tindah, seharusnya jaminan pensiun ini akan terintegrasi dengan program pensiun yang sudah dan yang akan diselenggarakan oleh perusahaan
Rancangan
Intergrasi ketentuan: dengan SJSN
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun39
BAGIAN 4 (lanjutan)
Dalam hal penyelenggaraan oleh dana pensiun, apakah akan menggunakan DPPK atau DPLK?
Untuk PPMP, harus menggunakan DPPK
Untuk PPIP, bisa menggunakan DPPK atau DPLK Tantangan utama bagi DPPK yang menyelenggarakan PPIP terletak
pada antara lain, kecanggihan teknologi yang akan dibangun yang memungkinkan pengoperasian dalam iklim investasi yang dinamis dan pemeliharaan saldo dana harian, efisiensi biaya, penerapan GPFG (good pension fund governance) yang memerlukan kepengurusan dengan dedikasi penuh waktu
Rancangan
Lembaga penyelenggara
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun40
BAGIAN 4 (lanjutan)
Keterangan DPPK DPLKPelaporan Memerlukan laporan
keuangan dan portofolio investasi audit, laporan teknis, arahan investasi
Otomatis dilakukan oleh DPLK
Kepengurusan Harus ada dewan pengawas dan pengurus (dengan dedikasi penuh waktu)
Tidak diperlukan, tapi perlu membentuk secara internal Pension Executive Committee (PEC), yang berfungsi mengawasi layanan dan kinerja investasi DPLK
Menyelenggarakan(1) PPIP: DPPK vs DPLK
Rancangan
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun41
BAGIAN 4 (lanjutan)
Keterangan DPPK DPLKSertifikasi Pengurus memerlukan
sertifikasi, pemeliharaan dan peningkatan pengetahuan
Tidak perlu sertifikasi, tapi peningkatan pengetahuan PEC diperlukan
Uji kepatutan dan kompetensi
Pengurus harus menjalani dan lulus uji kepatutan dan kompetensi
Tidak diperlukan
Informasi teknologi
Perlu biaya membangun perangkat lunak informasi teknologi yang canggih dan dinamis
Tidak diperlukan, karena DPLK sudah memilikinya dan dapat diakses kapan saja
Menyelenggarakan(2) PPIP: DPPK vs DPLK
Rancangan
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun42
BAGIAN 4 (lanjutan)
Keterangan DPPK DPLKFleksibilitas iuran Tidak fleksibel, sesuai yang
tercantum dalam peraturan dana pensiun – dapat diubah dengan mengubah peraturan
Fleksibel, dapat diubah dari waktu ke waktu, umumnya perubahan dilakukan secara tahunan
Perubahan portofolio investasi
Peserta seharusnya dapat melakukannya, tapi sejauh ini DPPK yang menyelenggarakan PPIP belum dimungkinkan
Dapat dilakukan oleh peserta dengan frekwensi terbatas dalam satu periode – umumnya perusahaan membatasi pilihan ini karena minimnya pengetahuan
Menyelenggarakan(3) PPIP: DPPK vs DPLK
Rancangan
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun43
BAGIAN 4 (lanjutan)
Keterangan DPPK DPLKKomunikasi peserta
Seharusnya sama dengan layanan yang diberikan oleh DPLK, sehingga perlu membangunnya
Secara rutin dilakukan melalui buletin, pelaporan portofolio investasi secara berkala dan setiap saat melalui akses internet, sms dan telpon
Pemutakhiran saldo dana
Seharusnya sama dengan layanan yang diberikan oleh DPLK, sehingga perlu membangunnya
Dilakukan secara harian
Menyelenggarakan(4) PPIP: DPPK vs DPLK
Rancangan
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun44
BAGIAN 4 (lanjutan)
Keterangan DPPK DPLKBiaya penyelenggaraan
Cenderung tinggi pada tahun-tahun awal penyelenggaraan
Sangat efisien dan kompensasi jasa bersaing
Penarikan dana Tidak dimungkinkan, baik iuran perusahaan maupun iuran karyawan
Dimungkinkan sebatas pokok iuran (perserta) saja, umumnya porsi perusahaan tidak diperkenankan
Sentimen kepemilikan
Sentimen kepemilikannya tinggi, karena dikelola sendiri dan ada perasaan bangga
Sentimen kepemilikan dapat dibangun dengan mendayagunakan PEC secara optimal
Menyelenggarakan(4) PPIP: DPPK vs DPLK
Rancangan
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun45
BAGIAN 5
Ikhtisar
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun46
BAGIAN 5
Jenis program: PPMP atau PPIP
Dalam hal PPMP: rumus sekaligus atau rumus bulanan, pembiayaan secara cost sharing (dalam hal berada dalam kelompok usaha dengan kepemilikan sama) atau sendiri-sendiri
Administrasi pembayaran manfaat pensiun: dalam hal rumus sekaligus, dilakukan sendiri dengan menggunakan tabel konversi atau dialihkan ke perusahaan asuransi jiwa dengan membeli anuitas
Lembaga penyelenggara: dalam hal PPIP, menggunakan DPPK atau DPLK, atau melalui perusahaan asuransi dengan membeli produk tabungan
Ikhtisar
Tahapan keputusan(1)
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun47
BAGIAN 5
Sasaran manfaat: ingin mencapai sasaran replacement rate yang memadai (60 –80%), berarti tambahan atas UUK-13, atau hanya sebatas UUK-13 saja
Sasaran manfaat yang diinginkan menentukan faktor penghargaan per tahun masa kerja dan besaran iurannya
Rancangan iuran PPIP: merata atau meningkat, core contribution saja atau termasuk matching contribution, peserta ikut membayar iuran atau tidak
Tahapan keputusan(2)
Ikhtisar
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun48
BAGIAN 5 (lanjutan)
Integrasi ketentuan: imbalan apa saja dari UUK-13 selain mencapai usia pensiun normal, akan diintegrasikan dengan program pensiun
Komunikasi karyawan: dalam hak UUK-13 diintegrasikan perlu dikomunikasikan dan disepakati mengenai pembayaran bulanan dan penundaan pembayaran manfaat
Seleksi lembaga penyelenggara
Tahapan keputusan(3)
Ikhtisar
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun49
Lampiran-lampiran
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun50
Lampiran 1
Wajib bagi perusahaan yang mempekerjakan sedikitnya 10 orang atau membayar jumlah upah sedikitnya sebesar Rp1.000.000 sebulan
Jamsostek mengelola 4 jenis program, yaitu Jaminan Hari Tua (“JHT”) Jaminan Kematian (“JK”) Jaminan Kecelakaan Kerja (“JKK”) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (“JPK”)
Umum
Jamsostek
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun51
Lampiran 1 (lanjutan)
Program JHT merupakan program yang iurannya pasti
Cara pembayaran saat mencapai usia pensiun dilakukan sekaligus, kecuali apabila saldo JHT melebihi Rp3.000.000, atas pilihan peserta dapat dibayarkan secara bulanan paling lama 5 tahun
Apabila berhenti bekerja dan telah menjadi peserta > 5 tahun, saldo JHT dapat dibayarkan setelah melewati masa tunggu 6 bulan
Ada pendanaan (pembayaran iuran-iuran setiap jenis program)
Pengecualian untuk JPK, perusahaan tidak wajib ikut apabila telah memiliki program yang sama atau lebih baik
Upah JPK dibatasi Rp1.000.000 sebulan
Karakteristik
Jamsostek
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun52
Lampiran 2
Ketentuan yang berkaitan dengan manfaat pemutusan hubungan kerja diatur dalam Bab XII Pasal 150-172
Ketentuan yang berkaitan dengan imbalan pasca kerja (post-employment) diatur dalam
Pasal 162: Berhenti bekerja secara sukarela Pasal 166: Meninggal dunia Pasal 167: Mencapai usia pensiun Pasal 172: Cacat atau sakit berkepanjangan
Umum
UUK-13
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun53
Lampiran 2 (lanjutan)
Manfaat UUK–13 terdiri dari Uang Pesangon (“UP”), ditambah Uang Penghargaan Masa Kerja (“UPMK”), ditambah Uang Penggantian Hak (“UPH”), yang terdiri dari 15% dari UP dan
UPMK untuk penggantian pengobatan dan perumahan, uang cuti tahunan dan cuti besar yang belum diambil dan repatriasi
Karakteristik UUK–13 Merupakan program yang manfaatnya pasti Cara pembayaran dilakukan secara sekaligus Pendanaan: tidak diwajibkan
Manfaat dan karakteristik
UUK-13
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun54
Lampiran 2 (lanjutan)
Masa Kerja (MK)
Uang Pesangon
(UP)1)
Masa Kerja (MK)
Uang Penghargaan Masa Kerja
(UPMK)1)
MK < 1 1 MK < 3 0
1 =< MK < 2 2 3 =< MK < 6 2
2 =< MK < 3 3 6 =< MK < 9 3
3 =< MK < 4 4 9 =< MK < 12 4
4 =< MK < 5 5 12 =< MK < 15 5
5 =< MK < 6 6 15 =< MK < 18 6
6 =< MK < 7 7 18 =< MK < 21 7
7 =< MK < 8 8 21 =< MK < 24 8
MK >= 9 9 MK >= 24 10
1) Perkalian upah bulanan: gaji pokok + tunjangan tetap
Skala manfaat
UUK-13
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun55
Lampiran 2 (lanjutan)
Besaran manfaat saat mencapai usia pensiun atau meninggal dunia sebesar (2 x UP + 1 x UPMK) ditambah 15% x (2 x UP + 1 x UPMK), yang mencapai maksimum sebesar 32,2 x upah bulan terakhir untuk masa kerja 24 tahun atau lebih
Manfaat saat cacat atau sakit berkepanjangan sebesar (2 x UP + 2 x UPMK) ditambah 15% x (2 x UP + 2 x UPMK), yang mencapai maksimum sebesar 43,7 x upah bulan terakhir untuk masa kerja 24 tahun atau lebih
Manfaat saat berhenti bekerja secara sukarela sebesar nihil (interpretasi dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 31 Agustus 2005), kecuali apabila perusahaan mengatur adanya Uang Pisah
Besar manfaat
UUK-13
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun56
Lampiran 3
Bertujuan memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan atau anggota keluarganya
Diselenggarakan secara nasional dan kepesertannya wajib Pekerja dan pemberi kerja wajib membayar iuran, termasuk Pemerintah
memberikan bantuan iuran kepada fakir miskin dan orang tidak mampu
SJSN mengelola 5 jenis program, yaitu Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan kecelakaan Kerja,
Jaminan Kesehatan dan Jaminan Pensiun
Implementasinya masih dalam tahap berdebat Program SJSN terintegrasi dengan Jamsostek dan atau UUK–13
Umum
SJSN
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun57
Lampiran 3 (lanjutan)
Keterangan Jaminan Hari Tua Jaminan PensiunJenis program Iurannya pasti Manfaatnya pasti
Cara pembayaran manfaat
Secara sekaligus pada saat memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami catat total dan tetapPembayaran sebagian diperkenankan setelah kepesertaaan >= 10 tahun
Secara bulanan, yang terdiri dari pensiun hari tua, pensiun cacat, pensiun janda/duda, pensiun anak (sampai 23 tahun) dan pensiun orang tua
Iuran dan manfaat Belum ditetapkan Belum ditetapkan
Jaminan hari tua dan jaminan pensiun
SJSN
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun58
Lampiran 4
No Asas1 Pemisahan kekayaan dengan membentuk badan hukum terpisah,
lembaga Dana Pensiun – terpisah dari badan hukum pendiri
2 Mengharuskan adanya pendanaan secara berkala dan sistematis – kewajiban masa kerja lalu non-solvabilitas dapat diangsur sampai paling lama 180 bulan
3 Pengawasan dan pembinaan dari Pemerintah
4 Penundaan pembayaran manfaat pensiun – pensiun ditunda
5 Sifatnya sukarela – bebas membentuk dan tidak membentuk
5 asas pokok
Dana Pensiun
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun59
Lampiran 4 (lanjutan)
Menganut prinsip pembayaran bulanan untuk seumur hidup – ada kesinambungan penghasilan
Setinggi-tingginya 20% dari hak dapat dibayarkan secara sekaligus dan sisanya harus dibayarkan secara bulanan dengan membeli anuitas dari perusahaan asuransi jiwa
Total hak kurang dari ketentuan Menteri yang diatur dari waktu ke waktu, seluruhnya dapat dibayarkan secara sekaligus (saat ini Rp125juta untuk rumus sekaligus dan Rp937,500 sebulan untuk rumus bulanan)
Karakteristik
Dana Pensiun
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun60
Lampiran 4 (lanjutan)
Jenis program
PPMP: Jenis program yang besar manfaat pensiunnya ditetapkan terlebih dahulu, yang dikaitkan dengan masa kerja dan penghasilan saat pensiun
Rumus Sekaligus: 2.5 (maksimum*) x Masa Kerja x Penghasilan Rumus Bulanan: 2.5% (maksimum*) x Masa Kerja x Penghasilan
PPIP: Jenis program yang besar iuran pensiun ditetapkan terlebih dahulu sebagai persentase dari penghasilan (dari pemberi kerja dan atau peserta) untuk disisihkan kepada setiap peserta secara teratur
Sejenis tabungan atau program JHT Jamsostek
* Maksimum yang diperkenankan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun
Dana Pensiun
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun61
Lampiran 4 (lanjutan)
Karakteristik PPMP PPIPInput – iuran-iuran Dihitung dari waktu
ke waktu oleh aktuaris
Ditentukan di depan
Output – manfaat Ditentukan di depan
Tidak ditentukan di depan, juga tidak di akhir
Hasil investasi Fluktuasi Fluktuasi
Kinerja baik dan kurang baik Pemberi kerja Peserta
Karakteristik: PPMP vs PPIP
Dana Pensiun
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun62
Lampiran 4 (lanjutan)
Lembaga penyelenggara
DPPK: Didirikan oleh perorangan atau perusahaan sebagai pendiri untuk karyawannya
Dapat menyelenggarakan PPMP atau PPIP Dapat juga dalam bentuk Dana Pensiun Berdasarkan Keuntungan –
hanya dapat menyelenggarakan PPIP – iurannya ditentukan berdasarkan keuntungan pemberi kerja dengan ketentuan minimal sebesar 1% dari jumlah upah setahun
DPLK: Didirikan dan dikelola oleh perusahaan asuransi jiwa atau bank untuk pekerja mandiri, juga untuk karyawan perusahaan yang tidak ingin mendirikan DPPK
DPLK hanya dapat menyelenggarakan PPIP
Dana Pensiun
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun63
Lampiran 4 (lanjutan)
Statistik (monetary dalam RpT)
Dana Pensiun
Sumber: Laporan Tahunan Biro Dana Pensiun dan dari berbagai sumber
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun64
Manfaat pensiun ditentukan di depan Dapat menggunakan rumus bulanan atau rumus sekaligus
Iuran-iuran pensiun Iuran peserta ditetapkan dalam % tetap dari penghasilan dasar pensiun
bulanan dan dimasukkan dalam peraturan dana pensiun – tidak fleksibel Maksimum 3 kali faktor penghargaan masa kerja
Iuran pemberi kerja dihitung dari waktu ke waktu oleh aktuaris Iuran-iuran bukan merupakan obyek pajak
Karakteristik: PPMP(1)
Lampiran 5 (lanjutan)
PPMP vs PPIP
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun65
Iuran-iuran tambahan Dalam hal terjadi defisit (kekayaan kurang dari kewajiban), pemberi
kerja harus membayar iuran tambahan Dalam hal terdapat surplus (kekayaan lebih dari kewajiban), pemberi
kerja dapat tidak membayar iuran, atau manfaat pensiun dapat ditingkatkan (sangat jarang perusahaan melakukannya)
Investasi Pemberi kerja sebagai pendiri menentukan di mana kekayaan dana
pensiun diinvestasikan Hasil investasi pada bidang investasi tertentu tidka dikenakan pajak
Pendanaan PPMP fluktuatif – asumsi perhitungan dapat menyimpang dari kenyataan
Lampiran 5 (lanjutan)
Karakteristik: PPMP(2)
PPMP vs PPIP
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun66
Perusahaan menjanjikan kepada karyawannya yang berusia 50 tahun sebesar Rp100juta pada saat ia mencapai usia 55 tahun
Tindakan bijaksana adalah dengan menyisihkan sejumlah uang mulai dari sekarang
Misalnya, penyisihan dilakukan secara sekaligus
Diperkirakan pula bahwa uang yang disisihkan itu akan menghasilkan bunga sebesar 10% setiap tahun selama 5 tahun
Perkiraan ini tentu bisa tepat dan bisa tidak tepat, tetapi anggap saja inilah perkiraan terbaik yang ada pada saat ini
Lampiran 5 (lanjutan)
Pemahaman pendanaan: PPMP
PPMP vs PPIP
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun67
Lampiran 5 (lanjutan)
Pengeluaran sama
PPMP vs PPIP
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun68
Lampiran 5 (lanjutan)
Pengeluaran lebih kecil
PPMP vs PPIP
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun69
Lampiran 5 (lanjutan)
Pengeluaran lebih besar: mampu
PPMP vs PPIP
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun70
Lampiran 5 (lanjutan)
Pengeluaran lebih besar: timing
PPMP vs PPIP
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun71
Iuran-iuran ditentukan di depan Sumber iuran berasal dari pemberi kerja atau pemberi kerja dan peserta Iuran-iuran umumnya ditetapkan dalam % tetap dari penghasilan dasar
pensiun bulanan Iuran-iuran bukan merupakan obyek pajak
Dalam hal pengelolaan PPIP dilakukan oleh DPLK, iuran peserta lebih fleksible, dapat berubah dari tahun ke tahun
Dalam % tetap dari penghasilan dasar pensiun atau nilai nominal Pada periode tertentu yang sudah ditentukan, peserta dapat menyetor
dana tunai yang berasal dari bonus atau THR guna memanfaatkan fasilitas perpajakan
Lampiran 5 (lanjutan)
Karakteristik: PPIP(1)
PPMP vs PPIP
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun72
Besar manfaat ditentukan dari hasil investasi atas iuran-iuran yang disetor ke dana pensiun
Semakin besar hasil investasi yang diperoleh semakin besar pula manfaat pensiun yang akan diperoleh
Semakin kecil hasil investasi yang diperoleh semakin kecil pula manfaat pensiun yang akan diperoleh
Dalam hal pengelolaan PPIP dilakukan oleh DPLK, peserta dapat menentukan di mana iuran-iuran (yang berasal dari peserta) diinvestasikan
Pilihan-pilihan investasi dapat terdiri dari salah satu atau gabungan dari deposito, obligasi pemerintah, reksadana dan saham
Hasil investasi pada bidang investasi tertentu tidka dikenakan pajak
Lampiran 5 (lanjutan)
Karakteristik: PPIP(2)
PPMP vs PPIP
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun73
Dalam hal pengelolaan PPIP dilakukan oleh DPLK, peserta dapat memantau kinerja investasi dan saldo dana setiap saat melalui fasilitas yang disediakan oleh pengelola dana pensiun
Dapat melakukan perubahan investasi – terbatas beberapa kali dalam setahun
Dalam hal pengelolaan PPIP dilakukan oleh DPLK, pokok iuran (yang berasal dari peserta) dimungkinkan untuk ditarik (ada batasan penarikan dalam setahun)
Lampiran 5 (lanjutan)
Karakteristik: PPIP(3)
PPMP vs PPIP
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun74
Lampiran 5 (lanjutan)
Akumulasi iuran pensiun: PPIP
PPMP vs PPIP
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun75
Lampiran 5 (lanjutan)
Jumlah manfaat(1): PPIP vs PPMP
PPMP vs PPIP
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun76
Lampiran 5 (lanjutan)
Jumlah manfaat(2): PPIP vs PPMP
PPMP vs PPIP
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun77
Lampiran 6
PP No. 68 Tahun 2009 – 16/11/2009
Perpajakan
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun78
Lampiran 6 (lanjutan)
Perbandingan manfaat: UUk-13 dan Dana Pensiun
Perpajakan
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun79
Lampiran 7
Bukan saja jaminan kesejahteraan pekerja yang danggap penting, keluarga mereka dan masyarakat secara umum, tetapi juga dapat meningkatkan produktifitas dan mendukung perkembangan ekonomi
Perkembangan ekonomi ini dapat diperoleh dari ketersediaan dana investasi jangka panjang yang diinvestasikan melalui capital market yang dengan sendirinya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan ekonomi
Kesinambungan penghasilan
Sekaligus atau Bulanan
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun80
Lampiran 7 (lanjutan)
Manfaat dari program wajib JHT Jamsostek dan UUK–13 dibayarkan secara ”sekaligus”
Pilihan cara pembayaran bulanan atau sekaligus sangat tergantung pandangan masing-masing individu
Baik bagi sebagian orang dan kurang baik bagi lainnya
Pembayaran secara sekaligus jelas tidak mendukung jaminan kesinambungan penghasilan di hari tua – yang merupakan prinsip utama kesejahteraan karyawan
Kesinambungan penghasilan juga berarti bahwa penghasilan bulanan sebagai manfaat pensiun minimal sama atau meningkat
Kesinambungan penghasilan
Sekaligus atau Bulanan
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun81
Lampiran 7 (lanjutan)
Mengapa pembayaran bulanan kurang diminati? Lebih terfokus pada kebutuhan sebelum pensiun Mungkin tarip anuitas terlalu mahal dan tidak banyak yang menawarkan
indeks terhadap inflasi, sehingga tidak kompetitif Hal ini sedang dan terus dievaluasi
Kurangnya pemahaman akan adanya jaminan tingkat suku bunga jangka panjang dan harapan hidup
Tidak mudah mengubah budaya penerimaan secara sekaligus – perlu terus mendidik masyarakat pentingnya kesinambungan penghasilan di hari tua
Kesinambungan penghasilan
Sekaligus atau Bulanan
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun82
Lampiran 7 (lanjutan)
Memungkinkan bagi individu untuk menguasai dananya dan memberikan fleksibilitas bagi individu merencanakan keperluannya
Perlu memahami resiko-resiko keuangan setelah pensiun
Pada masa tingkat hasil investasi tinggi, memungkinkan akumulasi tabungannya berkembang pesat
Berapa banyak yang memahami teknik berinvestasi yang baik dan mengenali resiko-resikonya
Memungkinkan individu mewariskan sejumlah dana untuk ahli warisnya Dapat dipenuhi dari pembelian asuransi jiwa
Memungkinkan individu yang memiliki sejumlah dana pensiun yang memadai (berapa banyak dari mereka) untuk digunakan sebagai pembiayaan kesehatan, membeli rumah, membayar utang, buka usaha, dan lain-lain
Manfaat penerimaan secara sekaligus
Sekaligus atau Bulanan
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun83
Lampiran 7 (lanjutan)
Kelemahan penerimaan secara sekaligus
Dana dapat saja dihabiskan bukan untuk tujuan pensiun Hasil penelitian1) menunjukkan bahwa banyak yang menghabiskan dana
pensiunnya bukan untuk tujuan pensiun
Tidak ada kesinambungan penghasilan
Sebagian akan dengan cepat menghabiskan dananya pada awal-awal pensiun, dan dengan berjalannya waktu standar hidup mereka menjadi berkurang
Investasi atas dananya tidak memberikan hasil yang diharapkan
Sebagian terlalu takut membelanjakan dananya dan mungkin akan hidup dengan dana yang minim karena irit
Seharusnya bisa memperoleh lebih banyak lagi
1) 1996 Retirement Confidence Survey di Amerika: Lebih dari 50% menghabiskan dananya
Sekaligus atau Bulanan
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun84
Set up a selection committee Determine selection criteria and system Shortlist candidates Request for criteria-based proposals Review proposals & interview candidates Rank candidates and reach decision Negotiate contract with providers Monitor provider performance regularly
Process
Lampiran 8
Providers Selection
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun85
Role: Represent employer in the selection of providers, implementation and
monitoring of performance
Responsibilities: Actively involved in the selection and implementation process Acquire thorough knowledge on each candidate from the proposals and
interview sessions Objectively rank and select from the candidates Negotiate contract with the selected providers Conduct regular monitoring activities
Selection committee
Lampiran 8 (lanjutan)
Providers Selection
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun86
Providers’ business quality Founder and parent’s support Investment management Administration and communication Services Flexibility of options Fees and charges
Selection criteria
Lampiran 8 (lanjutan)
Providers Selection
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun87
Providers’ business quality Fund size, corporate clients, business growth, client profile and turnover
Founder and parent’s support Company ownership, financial strength/solvency, credibility ratings,
industry experience, commitment to local business
Investment management Clarity of investment process, quality and turnover of investment team,
relevant historical returns
Selection criteria
Lampiran 8 (lanjutan)
Providers Selection
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun88
Administration and communication services Availability and format of reports, communication strategy and materials
at plan launch and regularly
Flexibility of options Flexibility of providers regulations in variety of contribution levels,
available investment choices, fund withdrawals, and lump sum payment for pre-1992 participants
Fees and charges Regular fees (administration and fund management), switching,
surrender and termination charges Possibility to negotiate rates
Selection criteria
Lampiran 8 (lanjutan)
Providers Selection
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun89
Criteria weighting Selection Criteria are given weighting based on needs and objectives
Scoring system Each candidate is compared with the others on each of the criteria items
and given relative scores
Comprehensive but specific Weighting and scoring are specific based on company needs and
preferences Scoring should be based on comprehensive and objective knowledge of
each candidate – acquired from proposals and interview sessions.
Selection decision
Lampiran 8 (lanjutan)
Providers Selection
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun90
Anuitas adalah produk asuransi jiwa yang memberikan pembayaran bulanan kepada peserta atau janda/duda atau anak, untuk seumur hidup atau sampai dengan masa tertentu
Peserta atau janda/duda atau anak berhak memilih perusahaan asuransi jiwa
Jenis anuitas yang dipilih harus menyediakan manfaat pensiun bagi janda/duda sekurang-kurangnya sebesar 60% dan setinggi-tingginya 100% dari manfaat pensiun yang diterima peserta
Manfaat pensiun dibayarkan kepada janda/duda sampai meninggal dunia atau menikah lagi, untuk kemudian diteruskan kepada anak
Manfaat pensiun dibayarkan kepada anak sampai usia 21 atau 25 tahun
DPLK akan menyediakan layanan informasi pada saat pembelian anuitas dilakukan
Anuitas
Ketentuan umum anuitas
Lampiran 9
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun91
Misalkan, seorang peserta pensiun pada usia 55 tahun, menikah dan mempunyai 3 orang anak (usia 15, 20 dan 26 tahun)
Asumsikan Saldo Dana pada usia 55 tahun sebesar Rp125,000,000 setelah pajak
Asumsikan Peserta memilih anuitas yang memberikan pembayaran kepada janda/duda sebesar 80% dari yang diterimanya dan pembayaran kepada anak sampai usia 25 tahun
Asumsikan dengan Saldo Dana sebesar Rp125,000,000, suatu perusahaan asuransi jiwa sepakat untuk menyediakan anuitas sebesar Rp825,000 sebulan kepada peserta dimaksud
Anuitas
Proses pembayaran anuitas(1)
Lampiran 9 (lanjutan)
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun92
Anuitas
Lampiran 9 (lanjutan)
Saldo Dana 125 000 000
Peserta menerima anuitas sebesar 825 000
3 tahun kemudian meninggal dunia – jumlah yang telah diterima 29 700 000
Janda/duda akan menerima 80% dari anuitas peserta 660 000
4 tahun kemudian janda/duda meninggal dunia atau kawin lagi – jumlah yang telah diterima
31 680 000
Anak yang terkecil sekarang berusia 22 tahun – akan menerima 660 000
Pembayaran dilakukan sampai anak berusia 25 tahun – 3 tahun lagi dari sekarang
23 760 000
Pada saat itu, pembayaran anuitas terhenti – jumlah yang telah diterima peserta, janda/duda dan anak adalah sebesar
85 140 000
Jumlah yang tersisa sebesar 39 860 000
Jumlah Rp39,860,000 ini dibayarkan secara sekaligus kepada ahli waris sah
Proses pembayaran anuitas(2)
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun93
Lampiran 10
Pendanaan dan kepesertaan(1)
Pendanaan dana pensiun pada dasarnya adalah jumlah himpunan dana yang diperlukan dan harus tersedia untuk memenuhi kewajiban pembayaran manfaat pensiun
Pendanaan dana pensiun sangat erat berkaitan dengan kepesertaan
Jumlah kewajiban dana pensiun harus dapat diperhitungkan secara tepat dan akurat, yakni sebesar manfaat pensiun yang dijanjikan berdasarkan rumus manfaat pensiun yang harus dibayarkan kepada seluruh peserta, baik peserta yang masih aktif bekerja maupun pensiunan
Pendanaan
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun94
Lampiran 10 (lanjutan)
Pendanaan dan kepesertaan(2)
Selain itu, sebagian dari kekayaan dana pensiun, yang berasal iuran-iuran juga harus diperhitungkan dengan tepat jumlahnya
Karena itu, ketepatan pendanaan dana pensiun sangat tergantung pada kebenaran dan akurasi dari data kepesertaan, baik jumlah, besarnya PhDP, usia, susunan keluarga, masa kerja (masa kepesertaan) dan data peserta lainnya
Pengelolaan administrasi, pelaporan, dokumentasi dan terpeliharanya hubungan baik dengan peserta menjadi salah satu kebijakan penting dana pensiun
Pendanaan
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun95
Lampiran 10 (lanjutan)
Kewajiban dana pensiun(1)
Pendiri, yang memutuskan dan menetapkan pendirian dana pensiun, bertanggung jawab untuk menjaga agar dana pensiun senantiasa berada dalam keadaan dana terpenuhi, atau dalam hal keadaan tersebut belum tercapai bertanggung jawab agar dana pensiun secara bertahap mencapai keadaan dana terpenuhi sesuai jumlah dan waktu yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun atau pernyataan aktuaris
Untuk menjaga agar dana pensiun berada dalam keadaan dana terpenuhi, dewan pengawas membantu mengawasi ketaatan pemberi kerja memenuhi kewajibannya membayar iuran kepada dana pensiun
Pendanaan
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun96
Lampiran 10 (lanjutan)
Kewajiban dana pensiun(2)
Agar kewajiban pembayaran manfaat pensiun yang menjadi hak peserta dan pihak yang berhak dilakukan sesuai peraturan dana pensiun dapat dipenuhi secara tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran, maka dalam mengelola dana atau melakukan kegiatan investasi, pengurus wajib memperhatikan masa jatuh tempo atas kewajiban dimaksud (asset liability management)
Pendanaan
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun97
Lampiran 10 (lanjutan)
Kewajiban aktuaria
Kewajiban aktuaria adalah dana yang harus tersedia untuk menutup Kewajiban masa kerja yang telah dijalani yang merupakan jumlah yang lebih besar di antara kewajiban solvabilitas dan kewajiban masa kerja lalu
Kewajiban masa kerja lalu adalah kewajiban yang merupakan bagian nilai sekarang manfaat pensiun yang dialokasikan pada masa sebelum tanggal perhitungan aktuaria menurut metode perhitungan aktuaria yang digunakan untuk menentukan iuran normal
Pendanaan
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun98
Lampiran 10 (lanjutan)
Kewajiban solvabilitas
Kewajiban solvabilitas adalah kewajiban yang merupakan jumlah yang lebih besar di antara himpunan iuran peserta beserta hasil pengembangannya, bila ada, dan nilai sekarang manfaat pensiun yang dihitung berdasarkan anggapan bahwa dana pensiun dibubarkan pada tanggal perhitungan dengan asumsi setiap peserta telah memiliki hak atas dana
Pendanaan
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun99
Lampiran 10 (lanjutan)
Kewajiban jangka pendek
Pada prinsipnya, dana pensiun tidak diperbolehkan mempunyai beban dan kewajiban lain di luar kewajiban pembayaran manfaat pensiun, yang dinyatakan dalam bentuk kewajiban aktuaria dan kewajiban solvabilitas
Namun demikian, sebagai sebuah lembaga keuangan, dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaannya, dana pensiun harus dan pasti mempunyai hutang atau kewajiban yang timbul karena kelambatan penerimaan atau kelambatan (tertundanya) pembayaran
Kewajiban yang digolongkan sebagai kewajiban jangka pendek adalah hutang manfaat pensiun jatuh tempo, pendapatan yang diterima di muka, beban yang masih harus dibayar, kewajiban jangka pendek lainnya
Pendanaan
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun100
Lampiran 10 (lanjutan)
Pembayaran manfaat pensiun
Pengurus wajib membayar manfaat pensiun yang menjadi hak peserta pada saat pensiun atau pihak yang berhak sesuai peraturan dana pensiun secara tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran
Dalam rangka menjamin terpeliharanya kesinambungan pembayaran manfaat pensiun kepada peserta pada saat pensiun atau pihak yang berhak, pengurus wajib memelihara data peserta dan pihak yang berhak secara aman, teliti dan tertib
Pendanaan
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun101
Lampiran 10 (lanjutan)
Larangan penggunaan kekayaan
Kekayaan dana pensiun terpisah dari kekayaan pemberi kerja dan dikecualikan dari setiap tuntutan hukum atas kekayaan pemberi kerja
Kekayaan dana pensiun harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian dan harus dihindarkan penggunaannya dari kepentingan-kepentingan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya maksud utama pemenuhan hak peserta dan pihak yang berhak
Pendanaan
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun102
Lampiran 10 (lanjutan)
Sumber kekayaan
Kekayaan dana pensiun dihimpun dari Iuran-iuran yang berasal dari pemberi kerja dan atau peserta Hasil investasi atas dana yang dihimpun Pengalihan dana dari dana pensiun lain
Pendanaan
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun103
Lampiran 10 (lanjutan)
Iuran pemberi kerja
Iuran pemberi kerja terdiri dari iuran normal dan iuran tambahan dalam hal terjadi defisit yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing, dengan menyetorkan ke dana pensiun sesuai jumlah dan waktu yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun atau pernyataan aktuaris
Pendanaan
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun104
Lampiran 10 (lanjutan)
Hasil investasi
Hasil investasi merupakan dana tambahan terhadap kekayaan dana pensiun, yang diperoleh sebagai hasil pengembangan atas dana yang dihimpun
Pengurus harus selalu mengupayakan hasil investasi yang optimal dengan tidak mengabaikan prinsip kehati-hatian dan sesuai arahan investasi serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun
Pendanaan
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun105
Lampiran 10 (lanjutan)
Pengalihan dana dari dana pensiun lain
Dana pensiun juga dapat memeperoleh tambahan kekayaan dari sumber yang lain, berupa pengalihan dana dari dana pensiun lain, walaupun kecil kemungkinannya
Pengalihan dana ini dapat terjadi apabila ada peserta yang semula menjadi peserta pada dana pensiun lain, kemudian pindah bekerja pada perusahaan yang juga memiliki dana pensiun
Pendanaan
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun106
Lampiran 10 (lanjutan)
Asumsi aktuaria(1)
Asumsi perhitungan aktuaria yang berpengaruh pada perhitungan kewajiban dan iuran normal dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu asumsi ekonomis dan penyusutan aktuaria (demographic)
Asumsi ekonomis terdiri dari asumsi tingkat bunga yang digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari manfaat pensiun dan asumsi tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun yang menjadi dasar perhitungan manfaat pensiun serta asumsi kenaikan manfaat pensiun berkala, bila ada
Asumsi penyusutan aktuaria, yang antara lain terdiri dari asumsi mortalita, tingkat kecacatan, tingkat pengunduran diri, termasuk kemungkinan pekerja pensiun dipercepat
Dalam menetapkan asumsi aktuaria yang akan digunakan, aktuaris harus menggunakan penilaiannya secara profesional (professional judgment)
Pendanaan
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun107
Lampiran 10 (lanjutan)
Asumsi aktuaria(2)
Aktuaris harus menggunakan asumsi perhitungan aktuaria yang menurutnya merupakan prakiraan terbaik (best estimate) berdasarkan prinsip aktuaria yang wajar dan diterima secara umum dana tidak bertentangan dengan ketentuan standar praktik aktuaria
Aktuaris yang ditugaskan melakukan perhitungan aktuaria bertanggung jawab, setelah berdiskusi dan menerima masukan dari pihak terkait, sesuai kapasitas profesionalismenya dalam pemberian saran kepada perusahaan berdasarkan standar praktik profesinya
Pendanaan
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun108
Lampiran 10 (lanjutan)
Asumsi aktuaria(3)
Semua asumsi aktuaria yang digunakan harus diungkapkan secara jelas dan rinci beserta proses pemilihan dan justifikasi dari setiap asumsi
Penggunaan asumsi aktuaria dalam menentukan besar kewajiban dan iuran normal diharapkan konsisten dari tahun ke tahun, kecuali terdapat kejadian luar biasa yang diyakini dapat mempengaruhi keadaan di masa datang yang mengharuskan asumsi itu diubah
Pendanaan
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun109
Lampiran 10 (lanjutan)
Metode perhitungan aktuaria
Metode perhitungan aktuaria harus dilakukan sesuai prinsip-prinsip aktuaria yang wajar dan diterima secara umum dan sesuai dengan keadaan dana pensiun yang bersangkutan (likuiditas, keamanan dan stabilitas pendanaan jangka panjang)
Pendanaan
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun110
Lampiran 10 (lanjutan)
Penunjukan aktuaris(1)
Aktuaris adalah orang yang berdasarkan pendidikan dan pengalamannya diakui mempunyai keahlian melakukan perhitungan matematika dalam rangka penilaian dan pembiayaan program pensiun, bekerja pada kantor konsultan aktuaria yang telah memperoleh ijin usaha dari pihak yang berwenang
Dalam rangka penyusunan laporan aktuaris, dewan pengawas menunjuk aktuaris
Pendanaan
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun111
Lampiran 10 (lanjutan)
Penunjukan aktuaris(2)
Dewan pengawas dilarang menunjuk aktuaris yang telah dinyatakan oleh Persatuan Aktuaris Indonesia melanggar standar praktik aktuaria untuk dana pensiun yang berlaku di Indonesia
Aktuaris dalam melaksanakan tugasnya harus bertindak secara mandiri, obyektif dan bebas dari pengaruh pemberi kerja, dewan pengawas, pengurus dan pihak-pihak lain yang berkepentingan di dana pensiun
Pendanaan
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun112
Lampiran 10 (lanjutan)
Informasi dan data kepesertaan
Unsur lain yang sangat berpengaruh pada hasil perhitungan aktuaria adalah berbagai data dan informasi kepesertaan yang kebenaran, keakuratan dan tranparansinya sangat penting dan harus senantiasa dijaga
Mengingat cakupan waktu yang panjang dalam perhitungan aktuaria, perbedaan dan kesalahan kecil pada data dan informasi kepesertaan akan membawa dampak besar dalam perhitungan
Untuk memperoleh hasil perhitungan aktuaria yang benar dan setepat mungkin, dana pensiun harus memelihara secara teratur dan tertib serta menjaga keakuratan data-data dan informasi kepesertaan
Pendanaan
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun113
Lampiran 10 (lanjutan)
Laporan aktuaris(1)
Laporan aktuaris adalah laporan mengenai kewajiban dana pensiun dan Iuran kepada dana pensiun beserta metode, asumsi, data yang dipergunakan untuk melakukan perhitungan aktuaria, yang disusun di bawah arahan dan ditandatangani oleh aktuaris
Dana pensiun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun harus melaporkan kualitas pendanaan secara berkala kepada Menteri Keuangan
Pendanaan
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun114
Lampiran 10 (lanjutan)
Laporan aktuaris(2)
Laporan kualitas pendanaan dilakukan berdasarkan perhitungan aktuaria yang hasilnya dituangkan dalam laporan aktuaris yang dibuat dan ditandatangani oleh aktuaris yang terdaftar dalam Persatuan Aktuaris Indonesia
Dalam laporan aktuaris sekurang-kurangnya harus memuat hal-hal yang diwajibkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun dan Standar Praktik Aktuaria Dana Pensiun yagn disusun oleh Persatuan Aktuaris Indonesia
Pendanaan
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun115
Lampiran 10 (lanjutan)
Pernyataan bahwa data yang diterima oleh aktuaris, sepanjang pengetahuannya, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan untuk maksud penyusunan laporan aktuaris, dan untuk itu telah dilakukan pengujian guna menilai keandalannya
Pernyataan bahwa laporan aktuaris dimaksud Memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku Telah disusun berdasarkan peraturan dana pensiun Menggunakan asumsi-asumsi yang dapat dipertanggungjawabkan dan
sesuai untuk dana pensiun yang bersangkutan Menggunakan metode-metode perhitungan yang sesuai dengan prinsip-
prinsip aktuaria yang wajar dan diterima secara umum
Penegasan mengenai besaran hasil perhitungannya secara rinci
Pernyataan aktuaris
Pendanaan
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun116
Lampiran 10 (lanjutan)
Digunakan untuk menetapkan kualitas pendanaan
Aktiva bersih dikurangi dengan Kekayaan dalam sengketa atau yang diblokir oleh pihak yang
berwenang Piutang iuran yang belum disetor lebih dari 3 bulan Kekayaan yang ditempatkan di luar negeri Piutang lain-lain dan aktiva lain-lain Selisih lebih nilai investasi nilai investasi per pihak Selisih lebih nilai investasi (tanah/bangunan)
Aktuaris menetapkan besar kekayaan untuk pendanaan berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit
Kekayaan untuk pendanaan
Pendanaan
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun117
Lampiran 10 (lanjutan)
Tingkat Pertama: Dana pensiun berada dalam keadaan dana terpenuhi – keadaan dana pensiun yang kekayaan untuk pendanaannya tidak kurang dari kewajiban aktuarianya
Tingkat Kedua: Kekayaan untuk pendanaan kurang dari kewajiban aktuaria dan tidak kurang dari kewajiban solvabilitas
Tingkat Ketiga: Kekayaan untuk pendanaan kurang dari kewajiban solvabilitas
Kualitas pendanaan
Pendanaan
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun118
Lampiran 10 (lanjutan)
Dalam hal terdapat defisit, dilunasi dengan Iuran tambahan
Iuran tambahan dapat terdiri dari Iuran tambahan melunasi defisit pra-undang-undang Iuran tambahan melunasi defisit masa kerja lalu yang diperhitungkan
sebagai kekurangan solvabilitas, DMKL (K/S) Iuran tambahan melunasi defisit masa kerja lalu selain yang telah
diperhitungkan sebagai kekurangan solvabilitas, DMKL (non K/S)
Perlu mengungkapkan dalam laporan aktuaris metode angsuran yang digunakan, pada awal, pertengahan atau akhir periode dan standarisasi perhitungan faktor pembagi angsuran (anuitas)
Iuran tambahan – defisit
Pendanaan
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun119
Lampiran 10 (lanjutan)
Defisit pra-undang-undang (sisa masa angsuran sebagaimana telah ditetapkan dalam laporan aktuaris pertama)
Kekurangan solvabilitas (dilunasi selambat-lambatnya 36 bulan)
Defisit masa kerja lalu selain yang telah diperhitungkan sebagai Kekurangan solvabilitas (dilunasi selambat-lambatnya 180 bulan)
Angsuran iuran tambahan
Pendanaan
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun120
Lampiran 10 (lanjutan)
Selisih dari surplus dengan jumlah yang lebih besar di antara 20% dari kewajiban aktuaria dan bagian iuran normal pemberi kerja ditambah 10% dari kewajiban aktuaria
Kelebihan surplus ini wajib digunakan sebagai iuran normal pemberi kerja
Kelebihan surplus
Pendanaan
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun121
Lampiran 10 (lanjutan)
Contoh 1(1)
Keterangan 31/12/2010 31/12/2011
Kewajiban Solvabilitas 1,108 1,300
Kewajiban Aktuaria 1,684 1,900
Kekayaan Untuk Pendanaan 1,000 1,200
Defisit 684 700
NS sisa DMKL (K/S) 108 72
NS sisa DMKL (non K/S) 576 384
DMKL (K/S) baru 0
DMKL (non K/S) baru 0
I/Tambahan DMKL (K/S) 3 = 108 / 36
I/Tambahan DMKL (non K/S) 16 = 576 / 36
1) Masa angsuran Iuran Tambahan 31/12/2010 = 36 bulan dan tanpa memperhitungkan bunga
Pendanaan
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun122
Lampiran 10 (lanjutan)
Keterangan 31/12/2010 31/12/2011
Kewajiban Solvabilitas 1,108 1,300
Kewajiban Aktuaria 1,684 1,900
Kekayaan Untuk Pendanaan 1,000 1,200
Defisit 684 700
NS sisa DMKL (K/S) 108 72
NS sisa DMKL (non K/S) 576 384
DMKL (K/S) baru 0 28
DMKL (non K/S) baru 0 216
I/Tambahan DMKL (K/S) 3 = 108 / 36
I/Tambahan DMKL (non K/S) 16 = 576 / 36
1) Masa angsuran Iuran Tambahan 31/12/2010 = 36 bulan dan tanpa memperhitungkan bunga
Pendanaan
Contoh 1(2)
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun123
Lampiran 10 (lanjutan)
Keterangan 31/12/2010 31/12/2011
Kewajiban Solvabilitas 1,108 1,300
Kewajiban Aktuaria 1,684 1,900
Kekayaan Untuk Pendanaan 1,000 1,200
Defisit 684 700
NS sisa DMKL (K/S) 108 72
NS sisa DMKL (non K/S) 576 384
DMKL (K/S) baru 0 28
DMKL (non K/S) baru 0 216
I/Tambahan DMKL (K/S) 3 = 108 / 36 3 + 28 / 24
I/Tambahan DMKL (non K/S) 16 = 576 / 36 16 + 216 / 24
1) Masa angsuran Iuran Tambahan 31/12/2010 = 36 bulan dan tanpa memperhitungkan bunga
Pendanaan
Contoh 1(3)
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun124
Lampiran 10 (lanjutan)
Keterangan 31/12/2010 31/12/2011
Kewajiban Solvabilitas 1,108 1,300
Kewajiban Aktuaria 1,684 1,900
Kekayaan Untuk Pendanaan 1,000 1,500
Defisit 684 400
NS sisa DMKL (K/S) 108 72
NS sisa DMKL (non K/S) 576 384
DMKL (K/S) baru 0
DMKL (non K/S) baru 0
I/Tambahan DMKL (K/S) 3 = 108 / 36
I/Tambahan DMKL (non K/S) 16 = 576 / 36
1) Masa angsuran Iuran Tambahan 31/12/2010 = 36 bulan dan tanpa memperhitungkan bunga
Pendanaan
Contoh 2(1)
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun125
Lampiran 10 (lanjutan)
Keterangan 31/12/2010 31/12/2011
Kewajiban Solvabilitas 1,108 1,300
Kewajiban Aktuaria 1,684 1,900
Kekayaan Untuk Pendanaan 1,000 1,500
Defisit 684 400
NS sisa DMKL (K/S) 108 72
NS sisa DMKL (non K/S) 576 384
DMKL (K/S) baru 0 0
DMKL (non K/S) baru 0 16
I/Tambahan DMKL (K/S) 3 = 108 / 36
I/Tambahan DMKL (non K/S) 16 = 576 / 36
1) Masa angsuran Iuran Tambahan 31/12/2010 = 36 bulan dan tanpa memperhitungkan bunga
Pendanaan
Contoh 2(2)
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun126
Lampiran 10 (lanjutan)
Keterangan 31/12/2010 31/12/2011
Kewajiban Solvabilitas 1,108 1,300
Kewajiban Aktuaria 1,684 1,900
Kekayaan Untuk Pendanaan 1,000 1,500
Defisit 684 400
NS sisa DMKL (K/S) 108 72
NS sisa DMKL (non K/S) 576 384
DMKL (K/S) baru 0 0
DMKL (non K/S) baru 0 16
I/Tambahan DMKL (K/S) 3 = 108 / 36 0 + 0
I/Tambahan DMKL (non K/S) 16 = 576 / 36 16 + 16 / 24
1) Masa angsuran Iuran Tambahan 31/12/2010 = 36 bulan dan tanpa memperhitungkan bunga
Pendanaan
Contoh 2(3)
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun127
Lampiran 10 (lanjutan)
Perubahan asumsi tentu diperkenankan sepanjang dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki dasar yang kuat untuk berubah
Didasarkan pada realisasi asumsi secara konsisten berbeda dengan asumsi yang digunakan
Setiap perubahan tentu harus ada justifikasi mengapa diubah
Ketentuan yang berlaku saat ini bagi pelunasan iuran tambahan dalam hal terdapat perubahan asumsi aktuaria dan atau metode perhitungan aktuaria pada laporan aktuaris baru
Rangkaian iuran tambahan bulanan harus terus dibayarkan sesuai dengan penetapan pada laporan aktuaris sebelumnya
Perubahan asumsi aktuaria
Pendanaan
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun128
Lampiran 11
Kebijakan dasar(1)
Pengelolaan dan pengendalian investasi merupakan suatu sistem yang terdiri dari tiga proses utama, yaitu
Perencanaan Implementasi Evaluasi
Ketiga proses ini saling terkait dalam penerapannya dan memegang peranan yang sama penting dalam keseluruhan sistem
Efektivitas sistem ini ditentukan oleh kelengkapan rincian kebijakan dan prosedur pengelolaan investasi dan risiko investasi yang berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik
Investasi
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun129
Lampiran 11 (lanjutan)
Kebijakan dan prosedur pengelolaan investasi dan risiko investasi juga berfungsi sebagai
Demonstrasi penerapan prinsip responsibilitas, yaitu kehati-hatian dan kepatuhan terhadap peraturan, oleh pengurus dalam mengemban amanat pengelolaan investasi atas kekayaan dana pensiun
Sarana bagi pengurus untuk mengkomunikasikan mengenai sasaran, prioritas dan risiko investasi dana pensiun dengan para pihak
Media pendukung bagi pengurus dalam menjelaskan mengenai strategi alokasi aset, target hasil investasi dan tolok ukur kepada manajer investasi serta dalam melakukan evaluasi atas kinerja dan kepatuhan manajer investasi
Investasi
Kebijakan dasar(2)
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun130
Lampiran 11 (lanjutan)
Kebijakan pengelolaan aset investasi(1)
Kebijakan investasi setidaknya harus memuat hal-hal sebagai berikut Penentuan tujuan pengelolaan, yang mencakup
Target hasil investasi Batasan risiko Likuiditas minimum Jangka waktu investasi Ketentuan-ketentuan pemerintah yang berlaku dalam bidang ini Peraturan pajak yang dapat mempengaruhi tingkat penghasilan investasi Preferensi penempatan investasi
Pembatasan risiko, yang mencakup Batasan risiko secara rinci untuk tingkat keseluruhan portofolio, per jenis
alokasi aset, dan untuk setiap transaksi Pengukuran risiko secara kuantitatif berdasarkan volatilitas kinerja dan
secara kualitatif berdasarkan perbandingan dengan praktik terbaik/pasar
Investasi
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun131
Lampiran 11 (lanjutan)
Perencanaan alokasi aset, yang mencakup Alokasi aset strategis yang merupakan batasan alokasi aset untuk jangka
panjang dan sudah ditentukan oleh pendiri dalam arahan investasi Alokasi aset operasional disusun oleh pengurus dan/atau manajer investasi
dengan berpedoman pada alokasi aset strategis, tujuan pengelolaan dan risiko, serta kondisi pasar dan peluang investasi jangka pendek
Alokasi aset operasional ini harus dievaluasi secara berkala dan harus disesuaikan (asset rebalancing) jika telah melampaui batas toleransi yang ditetapkan
Penetapan tolok ukur Pengurus menetapkan tolok ukur bagi portofolio-portofolio yang dikelola oleh
manajer investasi, yang didasarkan pada referensiyang wajar sebagai pembanding, yaitu
Target hasil dari alokasi aset strategis, atau Portofolio dengan karakteristik yang mirip, atau Rta-rata portofolio investasi industri dana pensiun
Investasi
Kebijakan pengelolaan aset investasi(2)
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun132
Lampiran 11 (lanjutan)
Pemilihan manajer investasi Pengurus mengusulkan kepada pendiri untuk menggunakan atau tidak lagi
menggunakan jasa manajer investasi eksternal dengan dokumentasi yang menjelaskan mengenai faktor-faktor utama yang melandasi usulan, manfaat yang diharapkan bagi portofolio investasi dana pensiun, dan pihak-pihak yang terlibat dalam hal ini
Pemilihan manajer investasi harus dilakukan dengan proses pemilihan yang jelas dan menerapkan unsur kehati-hatian, serta kriteria seleksi yang obyektif dan komprehensif; baik proses maupun kriteria seleksi ditetapkan dan dievaluasi oleh pengurus dari waktu ke waktu
Investasi
Kebijakan pengelolaan aset investasi(3)
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun133
Lampiran 11 (lanjutan)
Implementasi investasi Secara umum, implementasi investasi terdiri dari proses seleksi sekuritas
berdasarkan ekspektasi atas potensi hasil di masa yang akan datang, dan restruktur portofolio melalui proses asset rebalancing
Pengurus dana pensiun mendelegasikan seluruh proses implementasi investasi kepada manajer-manajer investasi eksternal
Evaluasi kinerja Pengurus melakukan evaluasi atas kinerja manajer investasi eksternal, baik
dalam hal pencapaian target hasil investasi maupun kepatuhan terhadap arahan investasi dan pernyataan kebijakan investasi
Evaluasi kinerja dapat dilakukan berdasarkan laporan manajer investasi yang diserahkan secara berkala, serta presentasi kinerja manajer investasi dan rekonsiliasi data transaksi investasi dari waktu ke waktu
Investasi
Kebijakan pengelolaan aset investasi(4)
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun134
Lampiran 11 (lanjutan)
Kebijakan pengendalian risiko(1)
Kebijakan pengendalian risiko investasi bertujuan agar pengelolaan investasi dan risiko investasi dana pensiun dilaksanakan secara bertanggung jawab, sistematis, dan profesional sesuai dengan pembagian tugas tanpa ada benturan kepentingan
Pengendalian mencakup tiga proses utama dalam sistem, yaitu pra-investasi (perencanaan), implementasi investasi, dan pasca-investasi (evaluasi kinerja)
Investasi
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun135
Lampiran 11 (lanjutan)
Kebijakan pengendalian risiko(2)
Instrumen pengendalian risiko investasi terdiri dari Peraturan dana pensiun, arahan investasi, dan perjanjian kerja sama
dengan manajer investasi eksternal Pernyataan kebijakan investasi Laporan transaksi dan portofolio investasi dari manajer investasi Laporan investasi dari pengurus Evaluasi dan audit internal dan eksternal
Investasi
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun136
Lampiran 11 (lanjutan)
Peran pengurus dalam pengendalian risiko(1)
Menyusun kerangka pengelolaan investasi dan risiko investasi yang dituangkan secara rinci dalam pernyataan kebijakan investasi yang dapat dievaluasi dari waktu ke waktu
Melakukan rekonsiliasi laporan transaksi investasi bulanan dari manajer investasi dengan laporan transaksi investasi bulanan dari bank kustodian
Melakukan rekonsiliasi tiap pengiriman dana antara rekening dana pensiun dengan rekening manajer investasi dengan menggunakan laporan mutasi dana pada bank kustodian
Investasi
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun137
Lampiran 11 (lanjutan)
Melakukan verifikasi pendapatan bunga dari tiap investasi pendapatan tetap dan verifikasi pendapatan dividen dari saham
Mengkomunikasikan dan melakukan tindak lanjut atas setiap perbedaan, serta mendokumentasikan semua transaksi dan arus kas yang tidak umum
Melakukan pemantauan realisasi pencapaian target hasil investasi, pendapatan investasi, dan biaya investasi secara bulanan
Investasi
Peran pengurus dalam pengendalian risiko(2)
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun138
Lampiran 11 (lanjutan)
Melakukan evaluasi secara berkala atas implementasi investasi, yaitu pengelolaan portofolio dan potensi risiko
Memantau implementasi sistem dan prosedur investasi secara keseluruhan, dan menerima laporan atau membahas hasil evaluasi kinerja investasi bersama pengurus
Memberikan saran untuk perbaikan dan penyempurnaan pengendalian risiko investasi
Investasi
Peran pengurus dalam pengendalian risiko(3)
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun139
Lampiran 12
Cakupan
Sistem informasi yuang ideal mencakup Sistem informasi bagian kepesertaan Sistem informasi bagian keuangan dan akuntansi Sistem informasi bagian investasi Sistem informasi bagian umum
Sistem Informasi
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun140
Lampiran 12 (lanjutan)
Struktur
Komunikasi data harus saling berhubungan dengan dukungan perangkat keras dan perangkat lunak
Metode bottom up untuk segala pekerjaan dan kegiatan
Metode top down diterapkan untuk pelaksanaan strategi
Setiap orang harus dapat mengoperasikan aplikasi yang telah dialokasikan pada masing-masing bagian sesuai dengan deskripsi pekerjaannya
Memiliki buku manual yang menjadi acuan bagi setiap pengguna aplikasi yang disebarluaskan dalam bagian-bagian fungsional
Sistem Informasi
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun141
Lampiran 12 (lanjutan)
Alur(1)
Sistem Informasi
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun142
Lampiran 12 (lanjutan)
Alur data dan informasi dimulai dari data yang diterima dan dikeluarkan oleh kepesertaan, pihak ketiga atau karyawan dana pensiun yang berupa penerimaan iuran, pembayaran manfaat pensiun, penempatan atau pelepasan investasi, penerimaan hasil investasi, pembayaran upah dan atau penerimaan/pengeluaran lainnya
Data transaksi yang terjadi akan diinput oleh masing-masing bagian ke dalam database sistem informasi dana pensiun untuk kemudian diverifikasi oleh penanggung jawab bagian terkait
Sistem Informasi
Alur(2)
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun143
Lampiran 12 (lanjutan)
Data transaksi yang telah diverifikasi diteruskan ke bagian keuangan dan akuntansi untuk kemudian dilakukan transaksi sebagaimana yang tercantum dalam data transaksi/dokumen bukti kas/bank
Semua data transaksi yang masuk ke dalam database sistem informasi bagian keuangan dan akuntansi selanjutnya akan diproses menjadi laporan keuangan yang dapat dipergunakan oleh pengurus, pendiri, dewan pengawas, auditor, aktuaris, dan regulator
Isi, keabsahan, dan kebenaran data yang terdapat dalam database sistem informasi tetap menjadi tanggung jawab pengguna
Sistem Informasi
Alur(3)
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun144
Lampiran 12 (lanjutan)
Konfigurasi perangkat keras Kapasitas memori dan media penyimpan Kecepatan prosesor untuk pengolahan dan transfer data Jenis perangkat keras, seperti PC, server, dll
Kebutuhan perangkat keras Peralatan input, berupa keyboard, mouse, scanner, dll Peralatan output, berupa monitor, printer, dll Media penyimpanan, berupa magnetik, optikal, memory flash CPU, yang meliputi prosesor, memori, dll Konektivitas jaringan, baik wireless maupun dengan kabel Modem, switch hub, dan router Perlengkapan perangkat keras lainnya
Sistem Informasi
Perangkat keras
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun145
Lampiran 12 (lanjutan)
Software aplikasi (pengolah data, pengolah kata, spreadsheet, payroll, keuangan, dll)
Software sistem, yang terdiri dari Software sistem operasi yang menghubungkan fungsi perangkat lunak
dengan perangkat keras, seperti sistem operasi MS Windows, DOS, UNIX, dll
Software utilitas yang akan membantu pemeliharan hardware dan software seperti antivirus, software backup & recovery, maupun utilitas lainnya
Sistem Informasi
Perangkat lunak
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun146
Lampiran 12 (lanjutan)
Setiap perangkat yang berada di lingkungan dana pensiun harus memiliki data identitas dengan sistem inventarisasi yang jelas
Data dalam inventarisasi harus mencerminkan informasi dari masing-masing perangkat baik spesifikasi maupun layanan purna jual dari vendor
Penambahan, perubahan, maupun penghapusan perangkat harus dicatat dalam inventarisasi dan diketahui oleh penanggung jawab bagian fungsional
Sistem Informasi
Pengamanan
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun147
Lampiran 12 (lanjutan)
Pengembangan Sistem Informasi harus selalu terbuka, menerima dan mengikuti segala
perkembangan di lingkungan teknologi informasi dana pensiun
Pengendalian Pengguna sistem informasi harus memiliki kewenangan tertentu sesuai
dengan fungsinya, yaitu user ID dan password tersendiri Setiap pengguna dibatasi kewenangan aksesnya hanya pada bagian
masing-masing Setiap pengguna bertanggung jawab secara proporsional terhadap
sistem informasi yang digunakan dan menjadi wewenangnya
Sistem Informasi
Pengembangan dan pengendalian
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun148
Lampiran 13
Pajak-pajak dana pensiun
Pajak-pajak yang terkait dengan kegiatan operasional dana pensiun Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 PPh Pasal 23 PPh Pasal 25 PPh Pasal 29 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Perpajakan
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun149
Lampiran 13 (lanjutan)
Pendapatan tidak kena pajak(1)
Dana pensiun tidak diwajibkan melakukan pembayaran PPh Pasal 23 terhadap hasil investasi berupa deposito, yaitu deposito berjangka, sertifikat deposito, maupun deposito on call, dalam mata uang Rupiah maupun dalam valuta asing yang ditempatkan atau diterbitkan oleh bank di Indonesia, dan tabungan/simpanan pada bank termasuk giro, serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia
Dana Pensiun dikenakan fasilitas bebas PPh Pasal 23 atas penerimaan pendapatan yang diperoleh dari diskonto obligasi yang diperdagangkan di pasar modal di Indonesia, serta dividen dari saham-saham yang tercatat di pasar modal di Indonesia
Perpajakan
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun150
Lampiran 13 (lanjutan)
Pendapatan tidak kena pajak(2)
Pembebasan atas PPh Pasal 23 terhadap hasil investasi di atas, yaitu bunga deposito, diskonto obligasi, dan dividen saham harus terlebih dahulu mendapatkan Surat Keterangan Bebas Pajak (SKB) dari Kantor Pelayanan Pajak
Penerimaan terhadap pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan kembali unit penyertaan reksa dana yang dimiliki oleh dana pensiun bukan merupakan obyek pajak
Perpajakan
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun151
Lampiran 13 (lanjutan)
Pendapatan kena pajak
Dana pensiun dikenakan PPh Pasal 23 atas penerimaan terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan saham di pasar modal, dengan tarif pajak sebesar 0.1% dari nilai transaksi penjualan dan bersifat tidak final
Dana Pensiun dikenakan PPh Pasal 23 atas penerimaan terhadap pendapatan yang diperoleh dari pelepasan obligasi melalui pasar obligasi, baik obligasi korporasi maupun obligasi pemerintah, dengan tarif pajak sebesar 0.03% dari nilai transaksi penjualan dan bersifat tidak final
Perpajakan
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun152
Lampiran 13 (lanjutan)
Pembayaran iuran
Pembayaran iuran peserta dan iuran pemberi kerja kepada dana pensiun bukan merupakan obyek pajak
Perpajakan
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun153
Lampiran 13 (lanjutan)
Untuk pajak yang dipungut oleh pihak lain, pengurus wajib membuat catatan tersendiri yang mencakup
Nama pemungut/penyetor pajak Jenis transaksi Tanggal, bulan dan tahun transaksi Jenis pajak Nomor dan tanggal bukti penyetoran pajak
Perpajakan
Pembukuan pajak yang dipungut oleh pihak lain
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun154
Lampiran 13 (lanjutan)
Dana pensiun wajib memungut pajak berdasarkan PPh Pasal 23 yang bersifat tidak final terhadap beban investasi yang timbul dari transaksi investasi surat berharga, berupa
Biaya jasa (fee) kustodian, kecuali pada KSEI Biaya jasa perdagangan surat-surat berharga, kecuali oleh BEJ, BES,
KSEI dan KPEI, yang meliputi Biaya jasa manajer investasi Biaya registrasi saham di bursa Biaya jasa broker pada transaksi jual saham
Perpajakan
Wajib pungut(1)
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun155
Lampiran 13 (lanjutan)
Dana pensiun wajib memungut pajak berdasarkan PPh Pasal 21 terhadap beban operasional yang timbul dari pembayaran gaji karyawan dana pensiun, pembayaran manfaat pensiun, pembayaran honorarium sehubungan dengan jasa atau kegiatan yang dilakukan untuk dana pensiun, dan terhadap orang pribadi lain yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan untuk dana pensiun
Perpajakan
Wajib pungut(2)
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun156
Lampiran 13 (lanjutan)
Dana Pensiun wajib memungut pajak berdasarkan PPh Pasal 21 terhadap subyek pajak dan dengan ketentuan dan tarif sebagai berikut
Karyawan tetap dana pensiun Penerima honorarium: dikenakan pajak sesuai dengan tarif wajib pajak
pribadi Penerima manfaat pensiun bulanan Karyawan tidak tetap atau tenaga kerja berjangka waktu berdasarkan
kebijakan outsourcing Pajak dengan tarif sebesar 2% x penghasilan bruto dikenakan pada
pembayaran honorarium atau imbalan kepada tenaga ahli, seperti pengacara, akuntan, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris
Perpajakan
Wajib pungut(3)
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun157
Lampiran 13 (lanjutan)
Penghasilan yang tidak dipotong PPh Pasal 21 Pembayaran manfaat asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi
jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi bea siswa Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang diberikan, kecuali
yang disebutkan sebagai penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun
Pembayaran manfaat pensiun sekaligus dipotong PPh Pasal 21 yang bersifat final
Perpajakan
Wajib pungut(4)
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun158
Lampiran 13 (lanjutan)
Dana Pensiun wajib memungut pajak berdasarkan PPh Pasal 23 yang bersifat tidak final atas pembayaran biaya jasa, sebagai berikut
Jasa profesional Jasa konsultan kecuali konsultan konstruksi Jasa akuntansi dan pembukuan Jasa penilai Jasa aktuaris
Perpajakan
Wajib pungut(5)
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun159
Lampiran 13 (lanjutan)
Dana Pensiun wajib memungut pajak berdasarkan PPh 23 yang bersifat tidak final atas pembayaran biaya jasa sebagai berikut
Jasa perancangan/desain Jasa instalasi/pemasangan Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan Jasa rekrutmen/penyediaan tenaga kerja Jasa perantara Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali oleh BEJ, BES, KSEI,
dan KPEI Jasa kustodian, kecuali KSEI Jasa telekomunikasi yang bukan untuk umum Jasa pemanfaatan informasi di bidang teknologi, termasuk jasa internet Jasa yang berhubungan dengan software komputer, termasuk perawatan,
pemeliharaan dan perbaikan
Perpajakan
Wajib pungut(6)
Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun160
Lampiran 13 (lanjutan)
Dana pensiun wajib memungut pajak berdasarkan PPh Pasal 23 yang bersifat tidak final atas pembayaran biaya jasa pelaksanaan kontruksi, termasuk
Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan bangunan Jasa instalasi/pemasangan mesin, listrik/telepon/air/gas/AC/TV kabel,
sepanjang jasa tersebut dilakukan wajib pajak yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai sertifikat sebagai pengusaha konstruksi
Dana pensiun sebagai pemotong dan pemungut pajak penghasilan wajib memberikan bukti pemotongan atau bukti pemungutan pajak kepada orang pribadi atau badan yang dibebani membayar pajak penghasilan tersebut
Perpajakan
Wajib pungut(7)