kementerian keuangan ri: diklat dana pensiun dan asuransi

Kementerian Keuangan RI:Diklat Dana Pensiun dan Asuransi

Jakarta, 22 Februari 2012

Desain Program Pensiun

Steven Tanner

Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun2

Daftar Isi

Bagian Isi Halaman

1 Sistem Kesejahteraan 5–8

2 Beban Kesejahteraan 9–16

3 Beban dan Manfaat 17–25

4 Rancangan 26–44

5 Tindak Lanjut 45–48

Lampiran-lampiran

1 Jamsostek 50–51

2 UUK-13 52–55


Daftar Isi

Bagian Isi Halaman

Lampiran-lampiran

3 SJSN 56–57

4 Dana Pensiun 58–63

5 PPMP vs PPIP 64–76

6 Perpajakan(1) 77–78

7 Sekaligus atau Bulanan 79–83

8 Providers Selection 84–89

9 Anuitas 90–92


Daftar Isi

Bagian Isi Halaman

Lampiran-lampiran

10 Pendanaan 93–127

11 Investasi 128–138

12 Sistem Informasi 139–147

13 Perpajakan(2) 148–160


BAGIAN 1

Sistem Kesejahteraan


BAGIAN 1

Sektor Swasta

Wajib Sukarela

Ketentuan perundang-undangan

Asuransi

UU No. 2/92

Program

Pensiun

Program

Asuransi

Dana Pensiun

UU No. 11/92

UU SJSN

No. 40/04

Jamsostek

UU No. 3/92

UUK-13

No. 13/03

JHT

JK

JKK

JPK

Jaminan Pensiun (JP)

UP+UPMK+UPH

SJSN=Sistem Jaminan Sosial Nasional

JHT=Jaminan Hari Tua; JK=Jaminan Kematian

JKK=Jaminan Kecelakaan Kerja

JPK=Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

UP=Uang Pesangon; UPMK=Uang Penghargaan Masa Kerja;

UPH=Uang Penggantian Hak



BAGIAN 1 (lanjutan)

Lembaga

Dana Pensiun Asuransi

PPMP PPIP

Lembaga yang tersedia

Dana Pensiun

Pemberi

Kerja

(DPPK)

Individual

Account

Pooled

FundDana Pensiun

Lembaga

Keuangan

(DPLK)

Didirikan oleh perusahaan

sebagai pendiri untuk karyawannnya

Didirikan oleh perusahaan asuransi jiwa atau bank

sebagai pendiri untuk perusahaan atau karyawan mandiri



BAGIAN 1 (lanjutan)

Lembaga: pertimbangan

Keterangan Tanpa Pendanaan

Produk Asuransi

Dana Pensiun

(DPPK/DPLK)

Keamanan Rendah Moderat Tinggi

Penundaan Segera Segera Ditunda1)

Cara Pembayaran Sekaligus Sekaligus Bulanan2)

Transparansi Rendah Moderat Tinggi

Bebas Sitaan Tidak Tidak Ya

Fasilitas Pajak3) Tidak Tidak Ya

1) Apabila berhenti sebelum usia pensiun dipercepat (10 tahun dari usia pensiun normal)

2) 20% sekaligus and 80% bulanan, atau 100% sekaligus kalau jumlah hak kurang dari ketentuan Menteri

3) Tergantung pada keadaan perusahaan, dalam keadaan untung atau merugi



BAGIAN 2

Beban Kesejahteraan


BAGIAN 2

Program wajib: total

Beban Kesejahteraan

1) Tergantung jenis industri – nilai ini adalah nilai rata-rata.

2) Iuran rata-rata – 50% berkeluarga dan 50% lajang.

3) Periksa simulasi perhitungan beban UUK-13.


BAGIAN 2 (lanjutan)

Program wajib: pemberi kerja

Beban Kesejahteraan

1) Tergantung jenis industri – nilai ini adalah nilai rata-rata.

2) Iuran rata-rata – 50% berkeluarga dan 50% lajang.

3) Periksa simulasi perhitungan beban UUK-13.


BAGIAN 2 (lanjutan)

Program wajib: UUK-13(1)

Beban Kesejahteraan

Spread = Selisih tingkat investasi dengan tingkat kenaikan upah. Wx = Tingkat pengunduran diri

Diasumsikan 10% usia =< 25 dan berkurang secara linear 0.5% sampai 0% usia >= 45

Mortalita: TMI2-99

Cacat: 10% x Mortalita


BAGIAN 2 (lanjutan)

Beban Kesejahteraan

Spread = Selisih tingkat investasi dengan tingkat kenaikan upah. Wx = Tingkat pengunduran diri

Diasumsikan 10% usia =< 25 dan berkurang secara linear 0.5% sampai 0% usia >= 45

Mortalita: TMI2-99

Cacat: 10% x Mortalita

Program wajib: UUK-13(2)


BAGIAN 2 (lanjutan)

55

Total masa kerja = 30

Asumsi:

- Tingkat diskonto sebesar 12% per tahun

- Tingkat Kenaikan upah sebesar 10% per tahun

- Karyawan tetap bekerja sampai usia 55 tahun

25

Usia masuk

Beban Kesejahteraan

UUK-13: ilustrasi perhitungan(1)

50

Masa kerja lalu (MKL) = 25 MKAD = 5

Now


BAGIAN 2 (lanjutan)

55


Upah50

= Rp1,000,000 sebulan

Upah55

= Rp1,000,000 x (1 + 10%)5 = Rp1,610,510

Manfaat55

UUK-13 = 32.2 x Rp1,610,510 = Rp51,858,422

Nilai Sekarang50

dari Manfaat55

= Rp51,858,422 x (1 + 12%)-5 = Rp29,425,861

Kewajiban Masa Kerja Lalu50

= (25/30) x Rp29,425,861 = Rp24,521,551

Kewajiban Aktuaria50

= Rp24,521,551 x Faktor Aktuaria (Probability)

25

Usia masuk

Beban Kesejahteraan

50


Now



BAGIAN 2 (lanjutan)

55


Total masa kerja = 30 tahun

Manfaat55

UUK-13 = 32.2

1 unit manfaat = 32.2 / 30 = 1.07333

Iuran = 1.07333 / 12 bulan x 100% = 8.94444% x Upah

Iuran (secara aktuaria) pasti lebih kecil dari 8.94444% x Upah

25

Usia masuk

Beban Kesejahteraan

50


Now



BAGIAN 3

Beban dan Manfaat


BAGIAN 3

Kesejahteraan hidup di hari tua dapat diukur dengan suatu besaran yang disebut replacement rate (R/R)

Rasio penghasilan setelah pensiun pada usia tertentu terhadap penghasilan terakhir sesaat sebelum pensiun

Replacement rate yang dianggap memadai 70%–80% dari penghasilan bulan terakhir dan ini pun diperoleh setelah bekerja lebih kurang 35-40 tahun dengan usia pensiun 60-65 tahun

Dengan masa kerja yang lebih singkat dan usia pensiun yang lebih muda, untuk memperoleh replacement rate sebesar 70% – 80% tentu membutuhkan dana yang lebih besar

Ukuran kesejahteraan hari tua

Beban dan Manfaat


BAGIAN 3 (lanjutan)

Gross replacement rates: di beberapa negara

Sumber: OECD (2009), Pensions at a Glance: Retirement-Income Systems in OECD Countries

Beban dan Manfaat


BAGIAN 3 (lanjutan)

Usia pensiun: di beberapa negara

Beban dan Manfaat

Sumber: The Economist, 7 April 2011


BAGIAN 3 (lanjutan)

Harapan hidup (tahun): pada usia 65

Dari berbagai sumber, OECD Library, dan World Life Expectancy Country Indonesia 2009

Beban dan Manfaat


BAGIAN 3 (lanjutan)

Akumulasi iuran: JHT Jamsostek

Beban dan Manfaat


BAGIAN 3 (lanjutan)

Manfaat dan R/R: JHT dan UUK-13(1)

Beban dan Manfaat


BAGIAN 3 (lanjutan)

Beban dan Manfaat



BAGIAN 4

Rancangan


BAGIAN 4

Rumus manfaat pensiun(1)

Rumus bulanan Menetapkan besaran manfaat pensiun bulanannya

Misalnya, 1.0% x masa kerja x penghasilan dasar pensiun Semakin besar faktor penghargaan per tahun masa kerja, semakin besar

pula beban penyelenggaraannya Penghasilan dasar pensiun dapat berupa gaji pokok saja atau seluruh

penghasilan, bulan terakhir atau beberapa tahun terakhir Administrasi pembayaran manfaat pensiun bulanannya dilakukan oleh

dana pensiun Pembayarannya seumur hidup, turun ke janda/duda dan atau anak

Diselenggarakan melalui DPPK Umumnya diterapkan oleh BUMN dan lembaga-lembaga sosial Apakah sebagai tambahan dari UUK-13 atau bagian dari UUK-13?

Rancangan


BAGIAN 4 (lanjutan)

Rumus manfaat pensiun(2)

Rumus sekaligus Menetapkan besaran manfaat pensiun sekaligusnya

Misalnya, 1.5 x masa kerja x penghasilan dasar pensiun Semakin besar faktor penghargaan per tahun masa kerja, semakin besar

pula beban penyelenggaraannya Penghasilan dasar pensiun dapat berupa gaji pokok saja atau seluruh

penghasilan, bulan terakhir atau beberapa tahun terakhir Administrasi pembayaran manfaat pensiun bulanannya dilakukan oleh

Dana pensiun dengan menggunakan tabel konversi, atau Dialihkan ke perusahaan asuransi jiwa dengan membeli anuitas (umum

dilakukan) Diselenggarakan melalui DPPK Umumnya diterapkan oleh perusahaan swasta (nasional dan asing) Apakah sebagai tambahan dari UUK-13 atau bagian dari UUK-13?

Rancangan


BAGIAN 4 (lanjutan)

Pembiayaan: PPMP

Dalam menyelenggarakan program pensiun dengan mendirikan DPPK dan menggunakan PPMP untuk beberapa perusahaan yang berasal dari kelompok usaha dengan kepemilikan yang sama, dimungkinkan untuk melakukan pembiayaan secara cost sharing

Cost sharing, artinya pembiayaannya dilakukan secara merata di antara para pemberi kerja

Salah satu kelemahan dari cost sharing adalah dimungkinkan adanya subsidi silang dalam hal kenaikan gaji antara satu pemberi kerja berbeda dengan pemberi kerja lainnya – umumnya pemberi kerja yang merugi menolak mensubsidi pemberi kerja lainnya

Rancangan


BAGIAN 4 (lanjutan)

Rancangan iuran pensiun

Dalam PPMP Iuran pensiun tergantung dari besar faktor penghargaan per tahun

masa kerjanya, rumus sekaligus atau rumus bulanan, yang dihitung secara aktuaria

Dalam PPIP, iuran pensiun dapat terdiri dari Iuran utama (core contribution) pemberi kerja, merata atau

meningkat (berdasarkan masa kerja) Iuran tambahan (matching contribution) pemberi kerja yang merata

– dibayarkan apabila karyawan juga ikut membayar iuran, yang dibatasi pada tingkat tertentu, misalnya 2% atau 3%

Iuran karyawan, dapat diwajibkan atau sukarela

Rancangan


Contoh iuran pensiun: PPIP

BAGIAN 4 (lanjutan)

Jenis Iuran Iuran Karyawan Iuran Perusahaan

Core Contribution MK < 5 5 =< MK < 1010 =< MK < 1515 =< MK < 2020 =< MK < 2525 =< MK < 30 MK >= 30

0%0%0%0%0%0%0%

1 2 3 47.0%, 3.5%, 4.5%, 5.0%7.0%, 5.5%, 5.5%, 6.0%7.0%, 6.5%, 6.5%, 7.0%7.0%, 8.5%, 7.5%, 8.0%7.0%, 9.5%, 9.0%, 9.0%7.0%, 10.0%, 10.5%, 10.0%7.0%, 11.0%, 11.0%, 11.0%

Matching Contribution Wajib atau sukarela Umumnya 2% atau lebih

Special Contribution THR atau bonus –

Rancangan


BAGIAN 4 (lanjutan)

Perlukah melakukan offsetting antara dana yang telah disisihkan – terutama apabila pendanaan suatu imbalan kerja dilakukan melalui lembaga Dana Pensiun – dengan ketentuan dalam UUK–13 (untuk semua kasus pemutusan hubungan kerja, bukan di usia pensiun saja) – termasuk dengan Jamsostek dan SJSN nantinya?

Hal ini penting untuk menghindari adanya pembiayaan yang saling tumpang tindih

Integrasi ketentuan

Rancangan


BAGIAN 4 (lanjutan)

Sebagaimana diatur dalam ketentuan UUK-13 dimaksud, bahwa pada saat mencapai usia pensiun, karyawan yang sudah diikutsertakan dalam program pensiun, hak karyawan atas UUK-13 (pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak) setelah dikurangi iuran karyawan dalam program pensiun (bila ada), dapat diperhitungkan atas manfaat pensiun yang diperoleh dari program pensiun

Selain program pensiun, apakah perusahaan memberlakukan ketentuan UUK-13 ini?

Integrasi ketentuan: dengan UUK-13(1)

Rancangan


BAGIAN 4 (lanjutan)

Pada saat karyawan pensiun pada usia pensiun normal (55 tahun, misalnya), apakah manfaat UUK-13 akan diperhitungkan dari program pensiun atau sebagai tambahan untuk mencapai replacement rate yang memadai?

Pada saat karyawan pensiun pada usia pensiun dipercepat (usia >= 45 tetapi < 55 tahun, misalnya)

Apakah manfaat UUK-13 diperhitungkan dari program pensiun atau sama sekali tidak diperhitungkan?

Dalam hal diperhitungkan, besaran manfaat UUK-13 mana yang dijadikan sebagai acuan perbandingan, apakah sama dengan besaran manfaat UUK-13 kalau mencapai usia pensiun normal atau berdasarkan manfaat UUK-13 kalau karyawan berhenti bekerja secara sukarela (uang pisah)?

Intergrasi ketentuan: dengan UUK-13(2)

Rancangan


BAGIAN 4 (lanjutan)

Pada saat karyawan berhenti bekerja secara sukarela sebelum mencapai usia pensiun dipercepat atau usia pensiun normal

Apakah karyawan memperoleh manfaat berdasarkan UUK-13? Kalau ya, berapa besaran dan rumusannya? Kalau ya, apakah manfaat UUK-13 ini akan diperhitungkan dengan

manfaat yang diperoleh dari program pensiun?

Pada saat karyawan meninggal dunia atau mengalami cacat atau sakit berkepanjangan, apakah manfaat UUK-13 akan diperhitungkan dari program pensiun atau sama sekali tidak diperhitungkan?

Rancangan



BAGIAN 4 (lanjutan)

Dalam hal ingin diintegrasikan dengan UUK-13, perlu melakukan komunikasi dan mencapai kesepakatan dengan karyawan perihal pembayaran bulanan dan penundaan penerimaan manfaat (karena diselenggarakan melalui dana pensiun)

Rancangan



BAGIAN 4 (lanjutan)

JHT Jamsostek merupakan tambahan dari UUK-13

Perusahaan perlu memperhatikan apakah iuran JHT yang dibayarkan ke Jamsostek telah dilakukan sejak karyawan mulai bekerja?

Banyak pemberi kerja masih belum sepenuhnya ikut Jamsostek Bagi yang sudah ikut, mungkin iuran-iuran JHT yang dibayarkan

dihitung sejak mulai pertama kali ikut Jamsostek bukan sejak karyawan bekerja – berarti ada gap antara karyawan masuk bekerja dengan mulai saat membayar iuran JHT

Gap ini berpotensi menjadi risiko keuangan bagi pemberi kerja apabila ada tuntutan dari karyawan

Rancangan

Intergrasi ketentuan: dengan JHT Jamsostek


BAGIAN 4 (lanjutan)

Semua program SJSN yang juga ada dalam Jamsostek dapat diyakini saling terintegrasi, karena selama ini Jamsostek adalah penyelenggara program-program dimaksud

Jaminan pensiun SJSN adalah program “baru” yang wajib

Dengan memperhatikan prinsip agar beban tidak saling tumpang tindah, seharusnya jaminan pensiun ini akan terintegrasi dengan program pensiun yang sudah dan yang akan diselenggarakan oleh perusahaan

Rancangan

Intergrasi ketentuan: dengan SJSN


BAGIAN 4 (lanjutan)

Dalam hal penyelenggaraan oleh dana pensiun, apakah akan menggunakan DPPK atau DPLK?

Untuk PPMP, harus menggunakan DPPK

Untuk PPIP, bisa menggunakan DPPK atau DPLK Tantangan utama bagi DPPK yang menyelenggarakan PPIP terletak

pada antara lain, kecanggihan teknologi yang akan dibangun yang memungkinkan pengoperasian dalam iklim investasi yang dinamis dan pemeliharaan saldo dana harian, efisiensi biaya, penerapan GPFG (good pension fund governance) yang memerlukan kepengurusan dengan dedikasi penuh waktu

Rancangan

Lembaga penyelenggara


BAGIAN 4 (lanjutan)

Keterangan DPPK DPLKPelaporan Memerlukan laporan

keuangan dan portofolio investasi audit, laporan teknis, arahan investasi

Otomatis dilakukan oleh DPLK

Kepengurusan Harus ada dewan pengawas dan pengurus (dengan dedikasi penuh waktu)

Tidak diperlukan, tapi perlu membentuk secara internal Pension Executive Committee (PEC), yang berfungsi mengawasi layanan dan kinerja investasi DPLK

Menyelenggarakan(1) PPIP: DPPK vs DPLK

Rancangan


BAGIAN 4 (lanjutan)

Keterangan DPPK DPLKSertifikasi Pengurus memerlukan

sertifikasi, pemeliharaan dan peningkatan pengetahuan

Tidak perlu sertifikasi, tapi peningkatan pengetahuan PEC diperlukan

Uji kepatutan dan kompetensi

Pengurus harus menjalani dan lulus uji kepatutan dan kompetensi

Tidak diperlukan

Informasi teknologi

Perlu biaya membangun perangkat lunak informasi teknologi yang canggih dan dinamis

Tidak diperlukan, karena DPLK sudah memilikinya dan dapat diakses kapan saja


Rancangan


BAGIAN 4 (lanjutan)

Keterangan DPPK DPLKFleksibilitas iuran Tidak fleksibel, sesuai yang

tercantum dalam peraturan dana pensiun – dapat diubah dengan mengubah peraturan

Fleksibel, dapat diubah dari waktu ke waktu, umumnya perubahan dilakukan secara tahunan

Perubahan portofolio investasi

Peserta seharusnya dapat melakukannya, tapi sejauh ini DPPK yang menyelenggarakan PPIP belum dimungkinkan

Dapat dilakukan oleh peserta dengan frekwensi terbatas dalam satu periode – umumnya perusahaan membatasi pilihan ini karena minimnya pengetahuan


Rancangan


BAGIAN 4 (lanjutan)

Keterangan DPPK DPLKKomunikasi peserta

Seharusnya sama dengan layanan yang diberikan oleh DPLK, sehingga perlu membangunnya

Secara rutin dilakukan melalui buletin, pelaporan portofolio investasi secara berkala dan setiap saat melalui akses internet, sms dan telpon

Pemutakhiran saldo dana

Seharusnya sama dengan layanan yang diberikan oleh DPLK, sehingga perlu membangunnya

Dilakukan secara harian


Rancangan


BAGIAN 4 (lanjutan)

Keterangan DPPK DPLKBiaya penyelenggaraan

Cenderung tinggi pada tahun-tahun awal penyelenggaraan

Sangat efisien dan kompensasi jasa bersaing

Penarikan dana Tidak dimungkinkan, baik iuran perusahaan maupun iuran karyawan

Dimungkinkan sebatas pokok iuran (perserta) saja, umumnya porsi perusahaan tidak diperkenankan

Sentimen kepemilikan

Sentimen kepemilikannya tinggi, karena dikelola sendiri dan ada perasaan bangga

Sentimen kepemilikan dapat dibangun dengan mendayagunakan PEC secara optimal


Rancangan


BAGIAN 5

Ikhtisar


BAGIAN 5

Jenis program: PPMP atau PPIP

Dalam hal PPMP: rumus sekaligus atau rumus bulanan, pembiayaan secara cost sharing (dalam hal berada dalam kelompok usaha dengan kepemilikan sama) atau sendiri-sendiri

Administrasi pembayaran manfaat pensiun: dalam hal rumus sekaligus, dilakukan sendiri dengan menggunakan tabel konversi atau dialihkan ke perusahaan asuransi jiwa dengan membeli anuitas

Lembaga penyelenggara: dalam hal PPIP, menggunakan DPPK atau DPLK, atau melalui perusahaan asuransi dengan membeli produk tabungan

Ikhtisar

Tahapan keputusan(1)


BAGIAN 5

Sasaran manfaat: ingin mencapai sasaran replacement rate yang memadai (60 –80%), berarti tambahan atas UUK-13, atau hanya sebatas UUK-13 saja

Sasaran manfaat yang diinginkan menentukan faktor penghargaan per tahun masa kerja dan besaran iurannya

Rancangan iuran PPIP: merata atau meningkat, core contribution saja atau termasuk matching contribution, peserta ikut membayar iuran atau tidak


Ikhtisar


BAGIAN 5 (lanjutan)

Integrasi ketentuan: imbalan apa saja dari UUK-13 selain mencapai usia pensiun normal, akan diintegrasikan dengan program pensiun

Komunikasi karyawan: dalam hak UUK-13 diintegrasikan perlu dikomunikasikan dan disepakati mengenai pembayaran bulanan dan penundaan pembayaran manfaat

Seleksi lembaga penyelenggara


Ikhtisar


Lampiran-lampiran


Lampiran 1

Wajib bagi perusahaan yang mempekerjakan sedikitnya 10 orang atau membayar jumlah upah sedikitnya sebesar Rp1.000.000 sebulan

Jamsostek mengelola 4 jenis program, yaitu Jaminan Hari Tua (“JHT”) Jaminan Kematian (“JK”) Jaminan Kecelakaan Kerja (“JKK”) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (“JPK”)

Umum

Jamsostek


Lampiran 1 (lanjutan)

Program JHT merupakan program yang iurannya pasti

Cara pembayaran saat mencapai usia pensiun dilakukan sekaligus, kecuali apabila saldo JHT melebihi Rp3.000.000, atas pilihan peserta dapat dibayarkan secara bulanan paling lama 5 tahun

Apabila berhenti bekerja dan telah menjadi peserta > 5 tahun, saldo JHT dapat dibayarkan setelah melewati masa tunggu 6 bulan

Ada pendanaan (pembayaran iuran-iuran setiap jenis program)

Pengecualian untuk JPK, perusahaan tidak wajib ikut apabila telah memiliki program yang sama atau lebih baik

Upah JPK dibatasi Rp1.000.000 sebulan

Karakteristik

Jamsostek


Lampiran 2

Ketentuan yang berkaitan dengan manfaat pemutusan hubungan kerja diatur dalam Bab XII Pasal 150-172

Ketentuan yang berkaitan dengan imbalan pasca kerja (post-employment) diatur dalam

Pasal 162: Berhenti bekerja secara sukarela Pasal 166: Meninggal dunia Pasal 167: Mencapai usia pensiun Pasal 172: Cacat atau sakit berkepanjangan

Umum

UUK-13



Manfaat UUK–13 terdiri dari Uang Pesangon (“UP”), ditambah Uang Penghargaan Masa Kerja (“UPMK”), ditambah Uang Penggantian Hak (“UPH”), yang terdiri dari 15% dari UP dan

UPMK untuk penggantian pengobatan dan perumahan, uang cuti tahunan dan cuti besar yang belum diambil dan repatriasi

Karakteristik UUK–13 Merupakan program yang manfaatnya pasti Cara pembayaran dilakukan secara sekaligus Pendanaan: tidak diwajibkan

Manfaat dan karakteristik

UUK-13



Masa Kerja (MK)

Uang Pesangon

(UP)1)

Masa Kerja (MK)

Uang Penghargaan Masa Kerja

(UPMK)1)

MK < 1 1 MK < 3 0

1 =< MK < 2 2 3 =< MK < 6 2

2 =< MK < 3 3 6 =< MK < 9 3

3 =< MK < 4 4 9 =< MK < 12 4

4 =< MK < 5 5 12 =< MK < 15 5

5 =< MK < 6 6 15 =< MK < 18 6

6 =< MK < 7 7 18 =< MK < 21 7

7 =< MK < 8 8 21 =< MK < 24 8

MK >= 9 9 MK >= 24 10

1) Perkalian upah bulanan: gaji pokok + tunjangan tetap

Skala manfaat

UUK-13



Besaran manfaat saat mencapai usia pensiun atau meninggal dunia sebesar (2 x UP + 1 x UPMK) ditambah 15% x (2 x UP + 1 x UPMK), yang mencapai maksimum sebesar 32,2 x upah bulan terakhir untuk masa kerja 24 tahun atau lebih

Manfaat saat cacat atau sakit berkepanjangan sebesar (2 x UP + 2 x UPMK) ditambah 15% x (2 x UP + 2 x UPMK), yang mencapai maksimum sebesar 43,7 x upah bulan terakhir untuk masa kerja 24 tahun atau lebih

Manfaat saat berhenti bekerja secara sukarela sebesar nihil (interpretasi dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 31 Agustus 2005), kecuali apabila perusahaan mengatur adanya Uang Pisah

Besar manfaat

UUK-13


Lampiran 3

Bertujuan memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan atau anggota keluarganya

Diselenggarakan secara nasional dan kepesertannya wajib Pekerja dan pemberi kerja wajib membayar iuran, termasuk Pemerintah

memberikan bantuan iuran kepada fakir miskin dan orang tidak mampu

SJSN mengelola 5 jenis program, yaitu Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan kecelakaan Kerja,

Jaminan Kesehatan dan Jaminan Pensiun

Implementasinya masih dalam tahap berdebat Program SJSN terintegrasi dengan Jamsostek dan atau UUK–13

Umum

SJSN



Keterangan Jaminan Hari Tua Jaminan PensiunJenis program Iurannya pasti Manfaatnya pasti

Cara pembayaran manfaat

Secara sekaligus pada saat memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami catat total dan tetapPembayaran sebagian diperkenankan setelah kepesertaaan >= 10 tahun

Secara bulanan, yang terdiri dari pensiun hari tua, pensiun cacat, pensiun janda/duda, pensiun anak (sampai 23 tahun) dan pensiun orang tua

Iuran dan manfaat Belum ditetapkan Belum ditetapkan

Jaminan hari tua dan jaminan pensiun

SJSN


Lampiran 4

No Asas1 Pemisahan kekayaan dengan membentuk badan hukum terpisah,

lembaga Dana Pensiun – terpisah dari badan hukum pendiri

2 Mengharuskan adanya pendanaan secara berkala dan sistematis – kewajiban masa kerja lalu non-solvabilitas dapat diangsur sampai paling lama 180 bulan

3 Pengawasan dan pembinaan dari Pemerintah

4 Penundaan pembayaran manfaat pensiun – pensiun ditunda

5 Sifatnya sukarela – bebas membentuk dan tidak membentuk

5 asas pokok

Dana Pensiun



Menganut prinsip pembayaran bulanan untuk seumur hidup – ada kesinambungan penghasilan

Setinggi-tingginya 20% dari hak dapat dibayarkan secara sekaligus dan sisanya harus dibayarkan secara bulanan dengan membeli anuitas dari perusahaan asuransi jiwa

Total hak kurang dari ketentuan Menteri yang diatur dari waktu ke waktu, seluruhnya dapat dibayarkan secara sekaligus (saat ini Rp125juta untuk rumus sekaligus dan Rp937,500 sebulan untuk rumus bulanan)

Karakteristik

Dana Pensiun



Jenis program

PPMP: Jenis program yang besar manfaat pensiunnya ditetapkan terlebih dahulu, yang dikaitkan dengan masa kerja dan penghasilan saat pensiun

Rumus Sekaligus: 2.5 (maksimum*) x Masa Kerja x Penghasilan Rumus Bulanan: 2.5% (maksimum*) x Masa Kerja x Penghasilan

PPIP: Jenis program yang besar iuran pensiun ditetapkan terlebih dahulu sebagai persentase dari penghasilan (dari pemberi kerja dan atau peserta) untuk disisihkan kepada setiap peserta secara teratur

Sejenis tabungan atau program JHT Jamsostek

* Maksimum yang diperkenankan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun

Dana Pensiun



Karakteristik PPMP PPIPInput – iuran-iuran Dihitung dari waktu

ke waktu oleh aktuaris

Ditentukan di depan

Output – manfaat Ditentukan di depan

Tidak ditentukan di depan, juga tidak di akhir

Hasil investasi Fluktuasi Fluktuasi

Kinerja baik dan kurang baik Pemberi kerja Peserta

Karakteristik: PPMP vs PPIP

Dana Pensiun



Lembaga penyelenggara

DPPK: Didirikan oleh perorangan atau perusahaan sebagai pendiri untuk karyawannya

Dapat menyelenggarakan PPMP atau PPIP Dapat juga dalam bentuk Dana Pensiun Berdasarkan Keuntungan –

hanya dapat menyelenggarakan PPIP – iurannya ditentukan berdasarkan keuntungan pemberi kerja dengan ketentuan minimal sebesar 1% dari jumlah upah setahun

DPLK: Didirikan dan dikelola oleh perusahaan asuransi jiwa atau bank untuk pekerja mandiri, juga untuk karyawan perusahaan yang tidak ingin mendirikan DPPK

DPLK hanya dapat menyelenggarakan PPIP

Dana Pensiun



Statistik (monetary dalam RpT)

Dana Pensiun

Sumber: Laporan Tahunan Biro Dana Pensiun dan dari berbagai sumber


Manfaat pensiun ditentukan di depan Dapat menggunakan rumus bulanan atau rumus sekaligus

Iuran-iuran pensiun Iuran peserta ditetapkan dalam % tetap dari penghasilan dasar pensiun

bulanan dan dimasukkan dalam peraturan dana pensiun – tidak fleksibel Maksimum 3 kali faktor penghargaan masa kerja

Iuran pemberi kerja dihitung dari waktu ke waktu oleh aktuaris Iuran-iuran bukan merupakan obyek pajak

Karakteristik: PPMP(1)


PPMP vs PPIP


Iuran-iuran tambahan Dalam hal terjadi defisit (kekayaan kurang dari kewajiban), pemberi

kerja harus membayar iuran tambahan Dalam hal terdapat surplus (kekayaan lebih dari kewajiban), pemberi

kerja dapat tidak membayar iuran, atau manfaat pensiun dapat ditingkatkan (sangat jarang perusahaan melakukannya)

Investasi Pemberi kerja sebagai pendiri menentukan di mana kekayaan dana

pensiun diinvestasikan Hasil investasi pada bidang investasi tertentu tidka dikenakan pajak

Pendanaan PPMP fluktuatif – asumsi perhitungan dapat menyimpang dari kenyataan


Karakteristik: PPMP(2)

PPMP vs PPIP


Perusahaan menjanjikan kepada karyawannya yang berusia 50 tahun sebesar Rp100juta pada saat ia mencapai usia 55 tahun

Tindakan bijaksana adalah dengan menyisihkan sejumlah uang mulai dari sekarang

Misalnya, penyisihan dilakukan secara sekaligus

Diperkirakan pula bahwa uang yang disisihkan itu akan menghasilkan bunga sebesar 10% setiap tahun selama 5 tahun

Perkiraan ini tentu bisa tepat dan bisa tidak tepat, tetapi anggap saja inilah perkiraan terbaik yang ada pada saat ini


Pemahaman pendanaan: PPMP

PPMP vs PPIP



Pengeluaran sama

PPMP vs PPIP



Pengeluaran lebih kecil

PPMP vs PPIP



Pengeluaran lebih besar: mampu

PPMP vs PPIP



Pengeluaran lebih besar: timing

PPMP vs PPIP


Iuran-iuran ditentukan di depan Sumber iuran berasal dari pemberi kerja atau pemberi kerja dan peserta Iuran-iuran umumnya ditetapkan dalam % tetap dari penghasilan dasar

pensiun bulanan Iuran-iuran bukan merupakan obyek pajak

Dalam hal pengelolaan PPIP dilakukan oleh DPLK, iuran peserta lebih fleksible, dapat berubah dari tahun ke tahun

Dalam % tetap dari penghasilan dasar pensiun atau nilai nominal Pada periode tertentu yang sudah ditentukan, peserta dapat menyetor

dana tunai yang berasal dari bonus atau THR guna memanfaatkan fasilitas perpajakan


Karakteristik: PPIP(1)

PPMP vs PPIP


Besar manfaat ditentukan dari hasil investasi atas iuran-iuran yang disetor ke dana pensiun

Semakin besar hasil investasi yang diperoleh semakin besar pula manfaat pensiun yang akan diperoleh

Semakin kecil hasil investasi yang diperoleh semakin kecil pula manfaat pensiun yang akan diperoleh

Dalam hal pengelolaan PPIP dilakukan oleh DPLK, peserta dapat menentukan di mana iuran-iuran (yang berasal dari peserta) diinvestasikan

Pilihan-pilihan investasi dapat terdiri dari salah satu atau gabungan dari deposito, obligasi pemerintah, reksadana dan saham

Hasil investasi pada bidang investasi tertentu tidka dikenakan pajak



PPMP vs PPIP


Dalam hal pengelolaan PPIP dilakukan oleh DPLK, peserta dapat memantau kinerja investasi dan saldo dana setiap saat melalui fasilitas yang disediakan oleh pengelola dana pensiun

Dapat melakukan perubahan investasi – terbatas beberapa kali dalam setahun

Dalam hal pengelolaan PPIP dilakukan oleh DPLK, pokok iuran (yang berasal dari peserta) dimungkinkan untuk ditarik (ada batasan penarikan dalam setahun)



PPMP vs PPIP



Akumulasi iuran pensiun: PPIP

PPMP vs PPIP



Jumlah manfaat(1): PPIP vs PPMP

PPMP vs PPIP



Jumlah manfaat(2): PPIP vs PPMP

PPMP vs PPIP


Lampiran 6

PP No. 68 Tahun 2009 – 16/11/2009

Perpajakan



Perbandingan manfaat: UUk-13 dan Dana Pensiun

Perpajakan


Lampiran 7

Bukan saja jaminan kesejahteraan pekerja yang danggap penting, keluarga mereka dan masyarakat secara umum, tetapi juga dapat meningkatkan produktifitas dan mendukung perkembangan ekonomi

Perkembangan ekonomi ini dapat diperoleh dari ketersediaan dana investasi jangka panjang yang diinvestasikan melalui capital market yang dengan sendirinya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan ekonomi

Kesinambungan penghasilan

Sekaligus atau Bulanan



Manfaat dari program wajib JHT Jamsostek dan UUK–13 dibayarkan secara ”sekaligus”

Pilihan cara pembayaran bulanan atau sekaligus sangat tergantung pandangan masing-masing individu

Baik bagi sebagian orang dan kurang baik bagi lainnya

Pembayaran secara sekaligus jelas tidak mendukung jaminan kesinambungan penghasilan di hari tua – yang merupakan prinsip utama kesejahteraan karyawan

Kesinambungan penghasilan juga berarti bahwa penghasilan bulanan sebagai manfaat pensiun minimal sama atau meningkat





Mengapa pembayaran bulanan kurang diminati? Lebih terfokus pada kebutuhan sebelum pensiun Mungkin tarip anuitas terlalu mahal dan tidak banyak yang menawarkan

indeks terhadap inflasi, sehingga tidak kompetitif Hal ini sedang dan terus dievaluasi

Kurangnya pemahaman akan adanya jaminan tingkat suku bunga jangka panjang dan harapan hidup

Tidak mudah mengubah budaya penerimaan secara sekaligus – perlu terus mendidik masyarakat pentingnya kesinambungan penghasilan di hari tua





Memungkinkan bagi individu untuk menguasai dananya dan memberikan fleksibilitas bagi individu merencanakan keperluannya

Perlu memahami resiko-resiko keuangan setelah pensiun

Pada masa tingkat hasil investasi tinggi, memungkinkan akumulasi tabungannya berkembang pesat

Berapa banyak yang memahami teknik berinvestasi yang baik dan mengenali resiko-resikonya

Memungkinkan individu mewariskan sejumlah dana untuk ahli warisnya Dapat dipenuhi dari pembelian asuransi jiwa

Memungkinkan individu yang memiliki sejumlah dana pensiun yang memadai (berapa banyak dari mereka) untuk digunakan sebagai pembiayaan kesehatan, membeli rumah, membayar utang, buka usaha, dan lain-lain

Manfaat penerimaan secara sekaligus




Kelemahan penerimaan secara sekaligus

Dana dapat saja dihabiskan bukan untuk tujuan pensiun Hasil penelitian1) menunjukkan bahwa banyak yang menghabiskan dana

pensiunnya bukan untuk tujuan pensiun

Tidak ada kesinambungan penghasilan

Sebagian akan dengan cepat menghabiskan dananya pada awal-awal pensiun, dan dengan berjalannya waktu standar hidup mereka menjadi berkurang

Investasi atas dananya tidak memberikan hasil yang diharapkan

Sebagian terlalu takut membelanjakan dananya dan mungkin akan hidup dengan dana yang minim karena irit

Seharusnya bisa memperoleh lebih banyak lagi

1) 1996 Retirement Confidence Survey di Amerika: Lebih dari 50% menghabiskan dananya



Set up a selection committee Determine selection criteria and system Shortlist candidates Request for criteria-based proposals Review proposals & interview candidates Rank candidates and reach decision Negotiate contract with providers Monitor provider performance regularly

Process

Lampiran 8

Providers Selection


Role: Represent employer in the selection of providers, implementation and

monitoring of performance

Responsibilities: Actively involved in the selection and implementation process Acquire thorough knowledge on each candidate from the proposals and

interview sessions Objectively rank and select from the candidates Negotiate contract with the selected providers Conduct regular monitoring activities

Selection committee


Providers Selection


Providers’ business quality Founder and parent’s support Investment management Administration and communication Services Flexibility of options Fees and charges

Selection criteria


Providers Selection


Providers’ business quality Fund size, corporate clients, business growth, client profile and turnover

Founder and parent’s support Company ownership, financial strength/solvency, credibility ratings,

industry experience, commitment to local business

Investment management Clarity of investment process, quality and turnover of investment team,

relevant historical returns

Selection criteria


Providers Selection


Administration and communication services Availability and format of reports, communication strategy and materials

at plan launch and regularly

Flexibility of options Flexibility of providers regulations in variety of contribution levels,

available investment choices, fund withdrawals, and lump sum payment for pre-1992 participants

Fees and charges Regular fees (administration and fund management), switching,

surrender and termination charges Possibility to negotiate rates

Selection criteria


Providers Selection


Criteria weighting Selection Criteria are given weighting based on needs and objectives

Scoring system Each candidate is compared with the others on each of the criteria items

and given relative scores

Comprehensive but specific Weighting and scoring are specific based on company needs and

preferences Scoring should be based on comprehensive and objective knowledge of

each candidate – acquired from proposals and interview sessions.

Selection decision


Providers Selection


Anuitas adalah produk asuransi jiwa yang memberikan pembayaran bulanan kepada peserta atau janda/duda atau anak, untuk seumur hidup atau sampai dengan masa tertentu

Peserta atau janda/duda atau anak berhak memilih perusahaan asuransi jiwa

Jenis anuitas yang dipilih harus menyediakan manfaat pensiun bagi janda/duda sekurang-kurangnya sebesar 60% dan setinggi-tingginya 100% dari manfaat pensiun yang diterima peserta

Manfaat pensiun dibayarkan kepada janda/duda sampai meninggal dunia atau menikah lagi, untuk kemudian diteruskan kepada anak

Manfaat pensiun dibayarkan kepada anak sampai usia 21 atau 25 tahun

DPLK akan menyediakan layanan informasi pada saat pembelian anuitas dilakukan

Anuitas

Ketentuan umum anuitas

Lampiran 9


Misalkan, seorang peserta pensiun pada usia 55 tahun, menikah dan mempunyai 3 orang anak (usia 15, 20 dan 26 tahun)

Asumsikan Saldo Dana pada usia 55 tahun sebesar Rp125,000,000 setelah pajak

Asumsikan Peserta memilih anuitas yang memberikan pembayaran kepada janda/duda sebesar 80% dari yang diterimanya dan pembayaran kepada anak sampai usia 25 tahun

Asumsikan dengan Saldo Dana sebesar Rp125,000,000, suatu perusahaan asuransi jiwa sepakat untuk menyediakan anuitas sebesar Rp825,000 sebulan kepada peserta dimaksud

Anuitas

Proses pembayaran anuitas(1)



Anuitas


Saldo Dana 125 000 000

Peserta menerima anuitas sebesar 825 000

3 tahun kemudian meninggal dunia – jumlah yang telah diterima 29 700 000

Janda/duda akan menerima 80% dari anuitas peserta 660 000

4 tahun kemudian janda/duda meninggal dunia atau kawin lagi – jumlah yang telah diterima

31 680 000

Anak yang terkecil sekarang berusia 22 tahun – akan menerima 660 000

Pembayaran dilakukan sampai anak berusia 25 tahun – 3 tahun lagi dari sekarang

23 760 000

Pada saat itu, pembayaran anuitas terhenti – jumlah yang telah diterima peserta, janda/duda dan anak adalah sebesar

85 140 000

Jumlah yang tersisa sebesar 39 860 000

Jumlah Rp39,860,000 ini dibayarkan secara sekaligus kepada ahli waris sah

Proses pembayaran anuitas(2)


Lampiran 10

Pendanaan dan kepesertaan(1)

Pendanaan dana pensiun pada dasarnya adalah jumlah himpunan dana yang diperlukan dan harus tersedia untuk memenuhi kewajiban pembayaran manfaat pensiun

Pendanaan dana pensiun sangat erat berkaitan dengan kepesertaan

Jumlah kewajiban dana pensiun harus dapat diperhitungkan secara tepat dan akurat, yakni sebesar manfaat pensiun yang dijanjikan berdasarkan rumus manfaat pensiun yang harus dibayarkan kepada seluruh peserta, baik peserta yang masih aktif bekerja maupun pensiunan

Pendanaan



Pendanaan dan kepesertaan(2)

Selain itu, sebagian dari kekayaan dana pensiun, yang berasal iuran-iuran juga harus diperhitungkan dengan tepat jumlahnya

Karena itu, ketepatan pendanaan dana pensiun sangat tergantung pada kebenaran dan akurasi dari data kepesertaan, baik jumlah, besarnya PhDP, usia, susunan keluarga, masa kerja (masa kepesertaan) dan data peserta lainnya

Pengelolaan administrasi, pelaporan, dokumentasi dan terpeliharanya hubungan baik dengan peserta menjadi salah satu kebijakan penting dana pensiun

Pendanaan



Kewajiban dana pensiun(1)

Pendiri, yang memutuskan dan menetapkan pendirian dana pensiun, bertanggung jawab untuk menjaga agar dana pensiun senantiasa berada dalam keadaan dana terpenuhi, atau dalam hal keadaan tersebut belum tercapai bertanggung jawab agar dana pensiun secara bertahap mencapai keadaan dana terpenuhi sesuai jumlah dan waktu yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun atau pernyataan aktuaris

Untuk menjaga agar dana pensiun berada dalam keadaan dana terpenuhi, dewan pengawas membantu mengawasi ketaatan pemberi kerja memenuhi kewajibannya membayar iuran kepada dana pensiun

Pendanaan



Kewajiban dana pensiun(2)

Agar kewajiban pembayaran manfaat pensiun yang menjadi hak peserta dan pihak yang berhak dilakukan sesuai peraturan dana pensiun dapat dipenuhi secara tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran, maka dalam mengelola dana atau melakukan kegiatan investasi, pengurus wajib memperhatikan masa jatuh tempo atas kewajiban dimaksud (asset liability management)

Pendanaan



Kewajiban aktuaria

Kewajiban aktuaria adalah dana yang harus tersedia untuk menutup Kewajiban masa kerja yang telah dijalani yang merupakan jumlah yang lebih besar di antara kewajiban solvabilitas dan kewajiban masa kerja lalu

Kewajiban masa kerja lalu adalah kewajiban yang merupakan bagian nilai sekarang manfaat pensiun yang dialokasikan pada masa sebelum tanggal perhitungan aktuaria menurut metode perhitungan aktuaria yang digunakan untuk menentukan iuran normal

Pendanaan



Kewajiban solvabilitas

Kewajiban solvabilitas adalah kewajiban yang merupakan jumlah yang lebih besar di antara himpunan iuran peserta beserta hasil pengembangannya, bila ada, dan nilai sekarang manfaat pensiun yang dihitung berdasarkan anggapan bahwa dana pensiun dibubarkan pada tanggal perhitungan dengan asumsi setiap peserta telah memiliki hak atas dana

Pendanaan



Kewajiban jangka pendek

Pada prinsipnya, dana pensiun tidak diperbolehkan mempunyai beban dan kewajiban lain di luar kewajiban pembayaran manfaat pensiun, yang dinyatakan dalam bentuk kewajiban aktuaria dan kewajiban solvabilitas

Namun demikian, sebagai sebuah lembaga keuangan, dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaannya, dana pensiun harus dan pasti mempunyai hutang atau kewajiban yang timbul karena kelambatan penerimaan atau kelambatan (tertundanya) pembayaran

Kewajiban yang digolongkan sebagai kewajiban jangka pendek adalah hutang manfaat pensiun jatuh tempo, pendapatan yang diterima di muka, beban yang masih harus dibayar, kewajiban jangka pendek lainnya

Pendanaan



Pembayaran manfaat pensiun

Pengurus wajib membayar manfaat pensiun yang menjadi hak peserta pada saat pensiun atau pihak yang berhak sesuai peraturan dana pensiun secara tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran

Dalam rangka menjamin terpeliharanya kesinambungan pembayaran manfaat pensiun kepada peserta pada saat pensiun atau pihak yang berhak, pengurus wajib memelihara data peserta dan pihak yang berhak secara aman, teliti dan tertib

Pendanaan



Larangan penggunaan kekayaan

Kekayaan dana pensiun terpisah dari kekayaan pemberi kerja dan dikecualikan dari setiap tuntutan hukum atas kekayaan pemberi kerja

Kekayaan dana pensiun harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian dan harus dihindarkan penggunaannya dari kepentingan-kepentingan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya maksud utama pemenuhan hak peserta dan pihak yang berhak

Pendanaan



Sumber kekayaan

Kekayaan dana pensiun dihimpun dari Iuran-iuran yang berasal dari pemberi kerja dan atau peserta Hasil investasi atas dana yang dihimpun Pengalihan dana dari dana pensiun lain

Pendanaan



Iuran pemberi kerja

Iuran pemberi kerja terdiri dari iuran normal dan iuran tambahan dalam hal terjadi defisit yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing, dengan menyetorkan ke dana pensiun sesuai jumlah dan waktu yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun atau pernyataan aktuaris

Pendanaan



Hasil investasi

Hasil investasi merupakan dana tambahan terhadap kekayaan dana pensiun, yang diperoleh sebagai hasil pengembangan atas dana yang dihimpun

Pengurus harus selalu mengupayakan hasil investasi yang optimal dengan tidak mengabaikan prinsip kehati-hatian dan sesuai arahan investasi serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun

Pendanaan



Pengalihan dana dari dana pensiun lain

Dana pensiun juga dapat memeperoleh tambahan kekayaan dari sumber yang lain, berupa pengalihan dana dari dana pensiun lain, walaupun kecil kemungkinannya

Pengalihan dana ini dapat terjadi apabila ada peserta yang semula menjadi peserta pada dana pensiun lain, kemudian pindah bekerja pada perusahaan yang juga memiliki dana pensiun

Pendanaan



Asumsi aktuaria(1)

Asumsi perhitungan aktuaria yang berpengaruh pada perhitungan kewajiban dan iuran normal dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu asumsi ekonomis dan penyusutan aktuaria (demographic)

Asumsi ekonomis terdiri dari asumsi tingkat bunga yang digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari manfaat pensiun dan asumsi tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun yang menjadi dasar perhitungan manfaat pensiun serta asumsi kenaikan manfaat pensiun berkala, bila ada

Asumsi penyusutan aktuaria, yang antara lain terdiri dari asumsi mortalita, tingkat kecacatan, tingkat pengunduran diri, termasuk kemungkinan pekerja pensiun dipercepat

Dalam menetapkan asumsi aktuaria yang akan digunakan, aktuaris harus menggunakan penilaiannya secara profesional (professional judgment)

Pendanaan



Asumsi aktuaria(2)

Aktuaris harus menggunakan asumsi perhitungan aktuaria yang menurutnya merupakan prakiraan terbaik (best estimate) berdasarkan prinsip aktuaria yang wajar dan diterima secara umum dana tidak bertentangan dengan ketentuan standar praktik aktuaria

Aktuaris yang ditugaskan melakukan perhitungan aktuaria bertanggung jawab, setelah berdiskusi dan menerima masukan dari pihak terkait, sesuai kapasitas profesionalismenya dalam pemberian saran kepada perusahaan berdasarkan standar praktik profesinya

Pendanaan



Asumsi aktuaria(3)

Semua asumsi aktuaria yang digunakan harus diungkapkan secara jelas dan rinci beserta proses pemilihan dan justifikasi dari setiap asumsi

Penggunaan asumsi aktuaria dalam menentukan besar kewajiban dan iuran normal diharapkan konsisten dari tahun ke tahun, kecuali terdapat kejadian luar biasa yang diyakini dapat mempengaruhi keadaan di masa datang yang mengharuskan asumsi itu diubah

Pendanaan



Metode perhitungan aktuaria

Metode perhitungan aktuaria harus dilakukan sesuai prinsip-prinsip aktuaria yang wajar dan diterima secara umum dan sesuai dengan keadaan dana pensiun yang bersangkutan (likuiditas, keamanan dan stabilitas pendanaan jangka panjang)

Pendanaan



Penunjukan aktuaris(1)

Aktuaris adalah orang yang berdasarkan pendidikan dan pengalamannya diakui mempunyai keahlian melakukan perhitungan matematika dalam rangka penilaian dan pembiayaan program pensiun, bekerja pada kantor konsultan aktuaria yang telah memperoleh ijin usaha dari pihak yang berwenang

Dalam rangka penyusunan laporan aktuaris, dewan pengawas menunjuk aktuaris

Pendanaan



Penunjukan aktuaris(2)

Dewan pengawas dilarang menunjuk aktuaris yang telah dinyatakan oleh Persatuan Aktuaris Indonesia melanggar standar praktik aktuaria untuk dana pensiun yang berlaku di Indonesia

Aktuaris dalam melaksanakan tugasnya harus bertindak secara mandiri, obyektif dan bebas dari pengaruh pemberi kerja, dewan pengawas, pengurus dan pihak-pihak lain yang berkepentingan di dana pensiun

Pendanaan



Informasi dan data kepesertaan

Unsur lain yang sangat berpengaruh pada hasil perhitungan aktuaria adalah berbagai data dan informasi kepesertaan yang kebenaran, keakuratan dan tranparansinya sangat penting dan harus senantiasa dijaga

Mengingat cakupan waktu yang panjang dalam perhitungan aktuaria, perbedaan dan kesalahan kecil pada data dan informasi kepesertaan akan membawa dampak besar dalam perhitungan

Untuk memperoleh hasil perhitungan aktuaria yang benar dan setepat mungkin, dana pensiun harus memelihara secara teratur dan tertib serta menjaga keakuratan data-data dan informasi kepesertaan

Pendanaan



Laporan aktuaris(1)

Laporan aktuaris adalah laporan mengenai kewajiban dana pensiun dan Iuran kepada dana pensiun beserta metode, asumsi, data yang dipergunakan untuk melakukan perhitungan aktuaria, yang disusun di bawah arahan dan ditandatangani oleh aktuaris

Dana pensiun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun harus melaporkan kualitas pendanaan secara berkala kepada Menteri Keuangan

Pendanaan



Laporan aktuaris(2)

Laporan kualitas pendanaan dilakukan berdasarkan perhitungan aktuaria yang hasilnya dituangkan dalam laporan aktuaris yang dibuat dan ditandatangani oleh aktuaris yang terdaftar dalam Persatuan Aktuaris Indonesia

Dalam laporan aktuaris sekurang-kurangnya harus memuat hal-hal yang diwajibkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun dan Standar Praktik Aktuaria Dana Pensiun yagn disusun oleh Persatuan Aktuaris Indonesia

Pendanaan



Pernyataan bahwa data yang diterima oleh aktuaris, sepanjang pengetahuannya, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan untuk maksud penyusunan laporan aktuaris, dan untuk itu telah dilakukan pengujian guna menilai keandalannya

Pernyataan bahwa laporan aktuaris dimaksud Memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku Telah disusun berdasarkan peraturan dana pensiun Menggunakan asumsi-asumsi yang dapat dipertanggungjawabkan dan

sesuai untuk dana pensiun yang bersangkutan Menggunakan metode-metode perhitungan yang sesuai dengan prinsip-

prinsip aktuaria yang wajar dan diterima secara umum

Penegasan mengenai besaran hasil perhitungannya secara rinci

Pernyataan aktuaris

Pendanaan



Digunakan untuk menetapkan kualitas pendanaan

Aktiva bersih dikurangi dengan Kekayaan dalam sengketa atau yang diblokir oleh pihak yang

berwenang Piutang iuran yang belum disetor lebih dari 3 bulan Kekayaan yang ditempatkan di luar negeri Piutang lain-lain dan aktiva lain-lain Selisih lebih nilai investasi nilai investasi per pihak Selisih lebih nilai investasi (tanah/bangunan)

Aktuaris menetapkan besar kekayaan untuk pendanaan berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit

Kekayaan untuk pendanaan

Pendanaan



Tingkat Pertama: Dana pensiun berada dalam keadaan dana terpenuhi – keadaan dana pensiun yang kekayaan untuk pendanaannya tidak kurang dari kewajiban aktuarianya

Tingkat Kedua: Kekayaan untuk pendanaan kurang dari kewajiban aktuaria dan tidak kurang dari kewajiban solvabilitas

Tingkat Ketiga: Kekayaan untuk pendanaan kurang dari kewajiban solvabilitas

Kualitas pendanaan

Pendanaan



Dalam hal terdapat defisit, dilunasi dengan Iuran tambahan

Iuran tambahan dapat terdiri dari Iuran tambahan melunasi defisit pra-undang-undang Iuran tambahan melunasi defisit masa kerja lalu yang diperhitungkan

sebagai kekurangan solvabilitas, DMKL (K/S) Iuran tambahan melunasi defisit masa kerja lalu selain yang telah

diperhitungkan sebagai kekurangan solvabilitas, DMKL (non K/S)

Perlu mengungkapkan dalam laporan aktuaris metode angsuran yang digunakan, pada awal, pertengahan atau akhir periode dan standarisasi perhitungan faktor pembagi angsuran (anuitas)

Iuran tambahan – defisit

Pendanaan



Defisit pra-undang-undang (sisa masa angsuran sebagaimana telah ditetapkan dalam laporan aktuaris pertama)

Kekurangan solvabilitas (dilunasi selambat-lambatnya 36 bulan)

Defisit masa kerja lalu selain yang telah diperhitungkan sebagai Kekurangan solvabilitas (dilunasi selambat-lambatnya 180 bulan)

Angsuran iuran tambahan

Pendanaan



Selisih dari surplus dengan jumlah yang lebih besar di antara 20% dari kewajiban aktuaria dan bagian iuran normal pemberi kerja ditambah 10% dari kewajiban aktuaria

Kelebihan surplus ini wajib digunakan sebagai iuran normal pemberi kerja

Kelebihan surplus

Pendanaan



Contoh 1(1)

Keterangan 31/12/2010 31/12/2011

Kewajiban Solvabilitas 1,108 1,300

Kewajiban Aktuaria 1,684 1,900

Kekayaan Untuk Pendanaan 1,000 1,200

Defisit 684 700

NS sisa DMKL (K/S) 108 72

NS sisa DMKL (non K/S) 576 384

DMKL (K/S) baru 0

DMKL (non K/S) baru 0

I/Tambahan DMKL (K/S) 3 = 108 / 36

I/Tambahan DMKL (non K/S) 16 = 576 / 36

1) Masa angsuran Iuran Tambahan 31/12/2010 = 36 bulan dan tanpa memperhitungkan bunga

Pendanaan



Keterangan 31/12/2010 31/12/2011




Defisit 684 700



DMKL (K/S) baru 0 28

DMKL (non K/S) baru 0 216




Pendanaan

Contoh 1(2)



Keterangan 31/12/2010 31/12/2011




Defisit 684 700



DMKL (K/S) baru 0 28


I/Tambahan DMKL (K/S) 3 = 108 / 36 3 + 28 / 24

I/Tambahan DMKL (non K/S) 16 = 576 / 36 16 + 216 / 24


Pendanaan

Contoh 1(3)



Keterangan 31/12/2010 31/12/2011




Defisit 684 400



DMKL (K/S) baru 0

DMKL (non K/S) baru 0




Pendanaan

Contoh 2(1)



Keterangan 31/12/2010 31/12/2011




Defisit 684 400



DMKL (K/S) baru 0 0





Pendanaan

Contoh 2(2)



Keterangan 31/12/2010 31/12/2011




Defisit 684 400



DMKL (K/S) baru 0 0


I/Tambahan DMKL (K/S) 3 = 108 / 36 0 + 0

I/Tambahan DMKL (non K/S) 16 = 576 / 36 16 + 16 / 24


Pendanaan

Contoh 2(3)



Perubahan asumsi tentu diperkenankan sepanjang dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki dasar yang kuat untuk berubah

Didasarkan pada realisasi asumsi secara konsisten berbeda dengan asumsi yang digunakan

Setiap perubahan tentu harus ada justifikasi mengapa diubah

Ketentuan yang berlaku saat ini bagi pelunasan iuran tambahan dalam hal terdapat perubahan asumsi aktuaria dan atau metode perhitungan aktuaria pada laporan aktuaris baru

Rangkaian iuran tambahan bulanan harus terus dibayarkan sesuai dengan penetapan pada laporan aktuaris sebelumnya

Perubahan asumsi aktuaria

Pendanaan


Lampiran 11

Kebijakan dasar(1)

Pengelolaan dan pengendalian investasi merupakan suatu sistem yang terdiri dari tiga proses utama, yaitu

Perencanaan Implementasi Evaluasi

Ketiga proses ini saling terkait dalam penerapannya dan memegang peranan yang sama penting dalam keseluruhan sistem

Efektivitas sistem ini ditentukan oleh kelengkapan rincian kebijakan dan prosedur pengelolaan investasi dan risiko investasi yang berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik

Investasi



Kebijakan dan prosedur pengelolaan investasi dan risiko investasi juga berfungsi sebagai

Demonstrasi penerapan prinsip responsibilitas, yaitu kehati-hatian dan kepatuhan terhadap peraturan, oleh pengurus dalam mengemban amanat pengelolaan investasi atas kekayaan dana pensiun

Sarana bagi pengurus untuk mengkomunikasikan mengenai sasaran, prioritas dan risiko investasi dana pensiun dengan para pihak

Media pendukung bagi pengurus dalam menjelaskan mengenai strategi alokasi aset, target hasil investasi dan tolok ukur kepada manajer investasi serta dalam melakukan evaluasi atas kinerja dan kepatuhan manajer investasi

Investasi

Kebijakan dasar(2)



Kebijakan pengelolaan aset investasi(1)

Kebijakan investasi setidaknya harus memuat hal-hal sebagai berikut Penentuan tujuan pengelolaan, yang mencakup

Target hasil investasi Batasan risiko Likuiditas minimum Jangka waktu investasi Ketentuan-ketentuan pemerintah yang berlaku dalam bidang ini Peraturan pajak yang dapat mempengaruhi tingkat penghasilan investasi Preferensi penempatan investasi

Pembatasan risiko, yang mencakup Batasan risiko secara rinci untuk tingkat keseluruhan portofolio, per jenis

alokasi aset, dan untuk setiap transaksi Pengukuran risiko secara kuantitatif berdasarkan volatilitas kinerja dan

secara kualitatif berdasarkan perbandingan dengan praktik terbaik/pasar

Investasi



Perencanaan alokasi aset, yang mencakup Alokasi aset strategis yang merupakan batasan alokasi aset untuk jangka

panjang dan sudah ditentukan oleh pendiri dalam arahan investasi Alokasi aset operasional disusun oleh pengurus dan/atau manajer investasi

dengan berpedoman pada alokasi aset strategis, tujuan pengelolaan dan risiko, serta kondisi pasar dan peluang investasi jangka pendek

Alokasi aset operasional ini harus dievaluasi secara berkala dan harus disesuaikan (asset rebalancing) jika telah melampaui batas toleransi yang ditetapkan

Penetapan tolok ukur Pengurus menetapkan tolok ukur bagi portofolio-portofolio yang dikelola oleh

manajer investasi, yang didasarkan pada referensiyang wajar sebagai pembanding, yaitu

Target hasil dari alokasi aset strategis, atau Portofolio dengan karakteristik yang mirip, atau Rta-rata portofolio investasi industri dana pensiun

Investasi




Pemilihan manajer investasi Pengurus mengusulkan kepada pendiri untuk menggunakan atau tidak lagi

menggunakan jasa manajer investasi eksternal dengan dokumentasi yang menjelaskan mengenai faktor-faktor utama yang melandasi usulan, manfaat yang diharapkan bagi portofolio investasi dana pensiun, dan pihak-pihak yang terlibat dalam hal ini

Pemilihan manajer investasi harus dilakukan dengan proses pemilihan yang jelas dan menerapkan unsur kehati-hatian, serta kriteria seleksi yang obyektif dan komprehensif; baik proses maupun kriteria seleksi ditetapkan dan dievaluasi oleh pengurus dari waktu ke waktu

Investasi




Implementasi investasi Secara umum, implementasi investasi terdiri dari proses seleksi sekuritas

berdasarkan ekspektasi atas potensi hasil di masa yang akan datang, dan restruktur portofolio melalui proses asset rebalancing

Pengurus dana pensiun mendelegasikan seluruh proses implementasi investasi kepada manajer-manajer investasi eksternal

Evaluasi kinerja Pengurus melakukan evaluasi atas kinerja manajer investasi eksternal, baik

dalam hal pencapaian target hasil investasi maupun kepatuhan terhadap arahan investasi dan pernyataan kebijakan investasi

Evaluasi kinerja dapat dilakukan berdasarkan laporan manajer investasi yang diserahkan secara berkala, serta presentasi kinerja manajer investasi dan rekonsiliasi data transaksi investasi dari waktu ke waktu

Investasi




Kebijakan pengendalian risiko(1)

Kebijakan pengendalian risiko investasi bertujuan agar pengelolaan investasi dan risiko investasi dana pensiun dilaksanakan secara bertanggung jawab, sistematis, dan profesional sesuai dengan pembagian tugas tanpa ada benturan kepentingan

Pengendalian mencakup tiga proses utama dalam sistem, yaitu pra-investasi (perencanaan), implementasi investasi, dan pasca-investasi (evaluasi kinerja)

Investasi



Kebijakan pengendalian risiko(2)

Instrumen pengendalian risiko investasi terdiri dari Peraturan dana pensiun, arahan investasi, dan perjanjian kerja sama

dengan manajer investasi eksternal Pernyataan kebijakan investasi Laporan transaksi dan portofolio investasi dari manajer investasi Laporan investasi dari pengurus Evaluasi dan audit internal dan eksternal

Investasi



Peran pengurus dalam pengendalian risiko(1)

Menyusun kerangka pengelolaan investasi dan risiko investasi yang dituangkan secara rinci dalam pernyataan kebijakan investasi yang dapat dievaluasi dari waktu ke waktu

Melakukan rekonsiliasi laporan transaksi investasi bulanan dari manajer investasi dengan laporan transaksi investasi bulanan dari bank kustodian

Melakukan rekonsiliasi tiap pengiriman dana antara rekening dana pensiun dengan rekening manajer investasi dengan menggunakan laporan mutasi dana pada bank kustodian

Investasi



Melakukan verifikasi pendapatan bunga dari tiap investasi pendapatan tetap dan verifikasi pendapatan dividen dari saham

Mengkomunikasikan dan melakukan tindak lanjut atas setiap perbedaan, serta mendokumentasikan semua transaksi dan arus kas yang tidak umum

Melakukan pemantauan realisasi pencapaian target hasil investasi, pendapatan investasi, dan biaya investasi secara bulanan

Investasi




Melakukan evaluasi secara berkala atas implementasi investasi, yaitu pengelolaan portofolio dan potensi risiko

Memantau implementasi sistem dan prosedur investasi secara keseluruhan, dan menerima laporan atau membahas hasil evaluasi kinerja investasi bersama pengurus

Memberikan saran untuk perbaikan dan penyempurnaan pengendalian risiko investasi

Investasi



Lampiran 12

Cakupan

Sistem informasi yuang ideal mencakup Sistem informasi bagian kepesertaan Sistem informasi bagian keuangan dan akuntansi Sistem informasi bagian investasi Sistem informasi bagian umum

Sistem Informasi



Struktur

Komunikasi data harus saling berhubungan dengan dukungan perangkat keras dan perangkat lunak

Metode bottom up untuk segala pekerjaan dan kegiatan

Metode top down diterapkan untuk pelaksanaan strategi

Setiap orang harus dapat mengoperasikan aplikasi yang telah dialokasikan pada masing-masing bagian sesuai dengan deskripsi pekerjaannya

Memiliki buku manual yang menjadi acuan bagi setiap pengguna aplikasi yang disebarluaskan dalam bagian-bagian fungsional

Sistem Informasi



Alur(1)

Sistem Informasi



Alur data dan informasi dimulai dari data yang diterima dan dikeluarkan oleh kepesertaan, pihak ketiga atau karyawan dana pensiun yang berupa penerimaan iuran, pembayaran manfaat pensiun, penempatan atau pelepasan investasi, penerimaan hasil investasi, pembayaran upah dan atau penerimaan/pengeluaran lainnya

Data transaksi yang terjadi akan diinput oleh masing-masing bagian ke dalam database sistem informasi dana pensiun untuk kemudian diverifikasi oleh penanggung jawab bagian terkait

Sistem Informasi

Alur(2)



Data transaksi yang telah diverifikasi diteruskan ke bagian keuangan dan akuntansi untuk kemudian dilakukan transaksi sebagaimana yang tercantum dalam data transaksi/dokumen bukti kas/bank

Semua data transaksi yang masuk ke dalam database sistem informasi bagian keuangan dan akuntansi selanjutnya akan diproses menjadi laporan keuangan yang dapat dipergunakan oleh pengurus, pendiri, dewan pengawas, auditor, aktuaris, dan regulator

Isi, keabsahan, dan kebenaran data yang terdapat dalam database sistem informasi tetap menjadi tanggung jawab pengguna

Sistem Informasi

Alur(3)



Konfigurasi perangkat keras Kapasitas memori dan media penyimpan Kecepatan prosesor untuk pengolahan dan transfer data Jenis perangkat keras, seperti PC, server, dll

Kebutuhan perangkat keras Peralatan input, berupa keyboard, mouse, scanner, dll Peralatan output, berupa monitor, printer, dll Media penyimpanan, berupa magnetik, optikal, memory flash CPU, yang meliputi prosesor, memori, dll Konektivitas jaringan, baik wireless maupun dengan kabel Modem, switch hub, dan router Perlengkapan perangkat keras lainnya

Sistem Informasi

Perangkat keras



Software aplikasi (pengolah data, pengolah kata, spreadsheet, payroll, keuangan, dll)

Software sistem, yang terdiri dari Software sistem operasi yang menghubungkan fungsi perangkat lunak

dengan perangkat keras, seperti sistem operasi MS Windows, DOS, UNIX, dll

Software utilitas yang akan membantu pemeliharan hardware dan software seperti antivirus, software backup & recovery, maupun utilitas lainnya

Sistem Informasi

Perangkat lunak



Setiap perangkat yang berada di lingkungan dana pensiun harus memiliki data identitas dengan sistem inventarisasi yang jelas

Data dalam inventarisasi harus mencerminkan informasi dari masing-masing perangkat baik spesifikasi maupun layanan purna jual dari vendor

Penambahan, perubahan, maupun penghapusan perangkat harus dicatat dalam inventarisasi dan diketahui oleh penanggung jawab bagian fungsional

Sistem Informasi

Pengamanan



Pengembangan Sistem Informasi harus selalu terbuka, menerima dan mengikuti segala

perkembangan di lingkungan teknologi informasi dana pensiun

Pengendalian Pengguna sistem informasi harus memiliki kewenangan tertentu sesuai

dengan fungsinya, yaitu user ID dan password tersendiri Setiap pengguna dibatasi kewenangan aksesnya hanya pada bagian

masing-masing Setiap pengguna bertanggung jawab secara proporsional terhadap

sistem informasi yang digunakan dan menjadi wewenangnya

Sistem Informasi

Pengembangan dan pengendalian


Lampiran 13

Pajak-pajak dana pensiun

Pajak-pajak yang terkait dengan kegiatan operasional dana pensiun Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 PPh Pasal 23 PPh Pasal 25 PPh Pasal 29 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Perpajakan



Pendapatan tidak kena pajak(1)

Dana pensiun tidak diwajibkan melakukan pembayaran PPh Pasal 23 terhadap hasil investasi berupa deposito, yaitu deposito berjangka, sertifikat deposito, maupun deposito on call, dalam mata uang Rupiah maupun dalam valuta asing yang ditempatkan atau diterbitkan oleh bank di Indonesia, dan tabungan/simpanan pada bank termasuk giro, serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia

Dana Pensiun dikenakan fasilitas bebas PPh Pasal 23 atas penerimaan pendapatan yang diperoleh dari diskonto obligasi yang diperdagangkan di pasar modal di Indonesia, serta dividen dari saham-saham yang tercatat di pasar modal di Indonesia

Perpajakan



Pendapatan tidak kena pajak(2)

Pembebasan atas PPh Pasal 23 terhadap hasil investasi di atas, yaitu bunga deposito, diskonto obligasi, dan dividen saham harus terlebih dahulu mendapatkan Surat Keterangan Bebas Pajak (SKB) dari Kantor Pelayanan Pajak

Penerimaan terhadap pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan kembali unit penyertaan reksa dana yang dimiliki oleh dana pensiun bukan merupakan obyek pajak

Perpajakan



Pendapatan kena pajak

Dana pensiun dikenakan PPh Pasal 23 atas penerimaan terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan saham di pasar modal, dengan tarif pajak sebesar 0.1% dari nilai transaksi penjualan dan bersifat tidak final

Dana Pensiun dikenakan PPh Pasal 23 atas penerimaan terhadap pendapatan yang diperoleh dari pelepasan obligasi melalui pasar obligasi, baik obligasi korporasi maupun obligasi pemerintah, dengan tarif pajak sebesar 0.03% dari nilai transaksi penjualan dan bersifat tidak final

Perpajakan



Pembayaran iuran

Pembayaran iuran peserta dan iuran pemberi kerja kepada dana pensiun bukan merupakan obyek pajak

Perpajakan



Untuk pajak yang dipungut oleh pihak lain, pengurus wajib membuat catatan tersendiri yang mencakup

Nama pemungut/penyetor pajak Jenis transaksi Tanggal, bulan dan tahun transaksi Jenis pajak Nomor dan tanggal bukti penyetoran pajak

Perpajakan

Pembukuan pajak yang dipungut oleh pihak lain



Dana pensiun wajib memungut pajak berdasarkan PPh Pasal 23 yang bersifat tidak final terhadap beban investasi yang timbul dari transaksi investasi surat berharga, berupa

Biaya jasa (fee) kustodian, kecuali pada KSEI Biaya jasa perdagangan surat-surat berharga, kecuali oleh BEJ, BES,

KSEI dan KPEI, yang meliputi Biaya jasa manajer investasi Biaya registrasi saham di bursa Biaya jasa broker pada transaksi jual saham

Perpajakan

Wajib pungut(1)



Dana pensiun wajib memungut pajak berdasarkan PPh Pasal 21 terhadap beban operasional yang timbul dari pembayaran gaji karyawan dana pensiun, pembayaran manfaat pensiun, pembayaran honorarium sehubungan dengan jasa atau kegiatan yang dilakukan untuk dana pensiun, dan terhadap orang pribadi lain yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan untuk dana pensiun

Perpajakan

Wajib pungut(2)



Dana Pensiun wajib memungut pajak berdasarkan PPh Pasal 21 terhadap subyek pajak dan dengan ketentuan dan tarif sebagai berikut

Karyawan tetap dana pensiun Penerima honorarium: dikenakan pajak sesuai dengan tarif wajib pajak

pribadi Penerima manfaat pensiun bulanan Karyawan tidak tetap atau tenaga kerja berjangka waktu berdasarkan

kebijakan outsourcing Pajak dengan tarif sebesar 2% x penghasilan bruto dikenakan pada

pembayaran honorarium atau imbalan kepada tenaga ahli, seperti pengacara, akuntan, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris

Perpajakan

Wajib pungut(3)



Penghasilan yang tidak dipotong PPh Pasal 21 Pembayaran manfaat asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi

jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi bea siswa Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang diberikan, kecuali

yang disebutkan sebagai penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun

Pembayaran manfaat pensiun sekaligus dipotong PPh Pasal 21 yang bersifat final

Perpajakan

Wajib pungut(4)



Dana Pensiun wajib memungut pajak berdasarkan PPh Pasal 23 yang bersifat tidak final atas pembayaran biaya jasa, sebagai berikut

Jasa profesional Jasa konsultan kecuali konsultan konstruksi Jasa akuntansi dan pembukuan Jasa penilai Jasa aktuaris

Perpajakan

Wajib pungut(5)



Dana Pensiun wajib memungut pajak berdasarkan PPh 23 yang bersifat tidak final atas pembayaran biaya jasa sebagai berikut

Jasa perancangan/desain Jasa instalasi/pemasangan Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan Jasa rekrutmen/penyediaan tenaga kerja Jasa perantara Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali oleh BEJ, BES, KSEI,

dan KPEI Jasa kustodian, kecuali KSEI Jasa telekomunikasi yang bukan untuk umum Jasa pemanfaatan informasi di bidang teknologi, termasuk jasa internet Jasa yang berhubungan dengan software komputer, termasuk perawatan,

pemeliharaan dan perbaikan

Perpajakan

Wajib pungut(6)



Dana pensiun wajib memungut pajak berdasarkan PPh Pasal 23 yang bersifat tidak final atas pembayaran biaya jasa pelaksanaan kontruksi, termasuk

Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan bangunan Jasa instalasi/pemasangan mesin, listrik/telepon/air/gas/AC/TV kabel,

sepanjang jasa tersebut dilakukan wajib pajak yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai sertifikat sebagai pengusaha konstruksi

Dana pensiun sebagai pemotong dan pemungut pajak penghasilan wajib memberikan bukti pemotongan atau bukti pemungutan pajak kepada orang pribadi atau badan yang dibebani membayar pajak penghasilan tersebut

Perpajakan

Wajib pungut(7)

kementerian keuangan ri: diklat dana pensiun dan asuransi

Documents