KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

Tampaksiring, 19 APRIL 2010

Disampaikan Oleh:Menteri Koordinator

Bidang Kesejahteraan Rakyat

PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN

VISI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL ( RPJMN) 2010 - 2014

VISI:Indonesia Yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan

SEJAHTERA:Memperkuat Triple Track Strategy, serta Pembangunan Inklusif

dan berkeadilan,

DEMOKRATISMemantapkan Konsolidasi Demokrasi,

BERKEADILAN:Memperkuat Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi,

Serta Pengurangan Kesenjangan

2

KONDISI SAAT INIKemiskinan turun dari 16,7 % (2004) menjadi 14,1 % (2009)

Pengangguran turun dari 9,9 % (2004) menjadi 7,9% (2009)

Sebaran Penduduk Miskin tidak merata

Penduduk Yang rentan jatuh miskin masih besar.

72% Penduduk berpendidikan SMP Kebawah,

62% penduduk bekerja di Sektor Informal,

28% Setengah menganggur (bekerja kurang dari 35 jam/minggu),

3

4

57.8%

21%

4,2%

Penduduk Miskin Tersebar Tidak Merata

3,4% 7,5%

6.2%

Penduduk Miskin di Jawa: 57.8%, di Papua: 4.2%

RPJMN 2010 – 2014 mengamanatkan bahwa Pembangunan Nasional harus dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia dengan adil dan merata,

Meliputi seluruh provinsi/daerah terluar, terpencil, dan tertinggal,

Menghilangkan kesenjangan antar daerah/provinsi, kota dan desa di berbagai bidang kehidupan, seperti: Pendidikan, Penanggulangan Kemiskinan, Kesehatan, Budaya & Pariwisata, Kreativitas dan Inovasi Teknologi, Agama dan lain lain,

Bersifat inklusif, untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Memperluas Kesempatan Kerja dan Mengurangi Kemiskinan Dengan Triple Track Strategy.

FILOSOFI PEMBANGUNAN BERKEADILAN:

5

PEMBANGUNAN BERKEADILAN MENCAKUP:PROGRAM-PROGRAM PRO-RAKYAT ( 3 KLASTER),

PROGRAM-PROGRAM PENANGANAN KELOMPOK MARJINAL,

PROGRAM-PROGRAM PENCAPAIAN MDGs.

PELAKSANAANNYA MEMPERHATIKAN:→ Keadilan,

→ Pemerataan,

→ Disparitas

→ Inklusifitas

→ Berkelanjutan

6

DIAGRAM ALIR PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN

No

Otonomi Daerah,

Disparitas Wilayah,

Pilihan Kebijakan

‘Proses’

PROGRAM-PROGRAM MDGs

PROGRAM-PROGRAM JUSTICE FOR ALL

PROGRAM-PROGRAM PRO RAKYAT

REGULASI-REGULASI: UUD, UU, PP,

Perpres, Keppres RPJMN 2010 -2014

dan MDG’s

Klasifikasi

‘Input’

Masyarakat Miskin, Rentan, Marginal

Monitoring &

Evaluasi

‘Feedback’

Yes

‘Output’

Masyarakat

Sejahtera

(naiknya IPM)

8 Goal’s MDG

7

LATAR BELAKANGProgram Pro Rakyat

Diarahkan Kepada :17.5 Juta Rumah Tangga Sasaran(RTS).

Jenis Program Pro Rakyat :a) Program Keluarga Harapan (PKH)untuk 2.9 Juta Rumah Tangga SangatMiskin (RTSM), b) Jamkesmas untuk76,4 juta jiwa dan c) RASKIN untuk17,5 Juta RTS d) PNPM untuk 6321Kecamatan e) Kredit Usaha Rakyatuntuk 4 Juta debitur/tahun

Sasaran Program Pro Rakyat:Menurunkan Kemiskinan dari 14.1%(2009) menjadi 8% (2014) danmenurunkan Pengangguran dari 9%(2009) menjadi 6% (2014).

Program Keadilan Untuk Semua :

Diarahkan Kepada 22 Kelompok Marjinal:

Prioritas I: 9 dari 22 Kelompok Marjinal,

Prioritas II: 6 dari 22 Kelompok Marjinal

Prioritas III : 7 dari 22 Kelompok Marjinal

Dengan memperhatikan Evaluasi Program, Pendataan danPelaksanaan Tepat Sasaran.

Program Pencapaian MDG’s :

Diarahkan Kepada :8 Sasaran MDGs Tahun 2015,

yaitu:a) Pemberantasan

Kemiskinan & Kelaparan,b) Pendidikan Dasar Untuk

Semua,c) Kesetaraan Gender,d) Menurunkan Kematian

Anak,e) Meningkatkan Kesehatan

Ibu,f) Mengendalikan Penyakit

Menular,g) Kelestarian Lingkungan,h) Kemitraan Global.

Perlu sinergitas tinggi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota sehingga aspek pemerataan, aspek disparitas dan aspek inklusifitas dapat dicapai

8

UU No.05 /Th.2010 Tentang RPJMN 2010 – 2014 dan Keppres No. 15/Th.2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Program Pro-Rakyat mencakup 3 Klaster, yaitu :Klaster 1: Bantuan Sosial,Klaster 2: PNPM Mandiri Klaster 3: KUR

PROGRAM KLASTERKlaster 1

Bantuan Sosial

Raskin,PKH, Jamkesmas danBeasiswa Miskin sudah berjalandengan baik, namun perlupenyempurnaan tata laksana.

PKH, yang merupakan PemberianUang Tunai Bersyarat, dengansasaran dari 816.000 RTSM (th2010) ke 1.116.000 RTSM (th 2011),memerlukan penyempurnaan tatalaksana di bidang: verifikasi, prosespembayaran serta peningkatankoordinasi Kemsos, Kemkes,Kemdiknas dan Dinas-Dinas terkaitdi Daerah

Mencakup 6408 Kecamatan (Th.2009) dan 6321 Kecamatan (Th.2010) di 33 Provinsi,

Perlu Komitmen daerah dalam penyediaan Dana Daerah Untuk Urusan Bersama (DDUB),

Perlu peningkatan pengawasan penggunaan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM),

Perlu integrasi program pemberdayaan masyarakat lainnya kedalam PNPM, serta integrasi PNPM dengan fasilitas pembiayaan lainnya (c.q. KUR, CSR).

Sasaran penyaluran Rp. 20Trilyun/Tahun,

Memerlukan mekanisme baru untuk perluasan penyaluran KUR.

Disamping itu, perlu regulasi untuk memperkuat Lembaga Keuangan Mikro.

Klaster 2PNPM Mandiri

Klaster 3Kredit Usaha Rakyat

PELAKSANAAN PROGRAM-PROGRAM PRO-RAKYAT

9

PELAKSANAAN PROGRAM-PROGRAM KEADILAN UNTUK SEMUA (JUSTICE FOR ALL)

Dasar Hukum Yang Tersedia Untuk Penanganan Kelompok Marjinal:No Kelompok Marjinal No Kelompok Marjinal

1 UUD 1945, Pasal 28 dan Pasal 34 10 UU No.39/Th.1999 Tentang Hak Asasi Manusia

2 UU No.4/Th.1979 Tentang Kesejahteraan Anak 11 UU No.11/Th.2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

3 UU No.23/Th.2002 Tentang Perlindungan Anak, 12 UU No. 39/Th 2004 Tentang penempatan danperlindungan TKI di LN

4 UU No.3/Th.1997, Tentang Pengadilan anak 13 UU No. 36/Th 2009 Tentang Kesehatan

5 UU No.13/Th.1998 Tentang Kesejahteraan LANSIA 14 UU No. 44/Th 2009 Tentang Rumah Sakit

6 UU No.4/Th.1997 Tentang Penyandang Cacat 15 UU No. 24/Th 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

7 UU No.5/Th.1997 Tentang Psikotropika 16 UU No. 4/Th 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman

8 UU No.35/Th.2009 Tentang Narkotika 17 UU No. 23/Th 2004 Tentang Penghapusan TindakKekerasan Dalam Rumah Tangga

9 UU No.40/Th.2004 Tentang SJSN 18 UU No. 21/Th 2007 tentang Pemberantasan Tindak PidanaPerdagangan Orang

10

PELAKSANAAN PROGRAM-PROGRAM KEADILAN UNTUK SEMUA (JUSTICE FOR ALL)

Saat ini, terinventarisasi 22 Kelompok Marjinal (UU No. 11/Th. 2009), yaitu:

No Kelompok Marjinal No Kelompok Marjinal

1. Anak Balita Terlantar 12. Eks Napi

2. Anak Terlantar 13. Korban NAPZA

3. Anak Nakal 14. Keluarga Fakir Miskin

4. Anak Jalanan 15. Keluarga Dengan Tempat Tinggal Tidak Layak Huni

5. Wanita Rawan Sosial ekonomi 16. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi

6. Korban Tindak Kekerasan 17. Komunitas Adat Terpencil

7. Lanjut Usia Terlantar 18. Korban Bencana alam

8. Penyandang Cacat 19. Korban Bencana Sosial / Pengungsi

9. Tuna Susila 20. Pekerja Migran Terlantar

10. Pengemis 21. Penyandang HIV / AIDS

11. Gelandangan 22. Keluarga Rentan

11

PELAKSANAAN PROGRAM-PROGRAM KEADILAN UNTUK SEMUA (JUSTICE FOR ALL)

1. Kelompok Anak Terlantar2. Kelompok Anak Balita

Terlantar,3. Kelompok Anak Jalanan4. Kelompok Anak Bermasalah

Hukum / Anak Nakal5. Kelompok Penyandang Cacat6. Kelompok Lanjut Usia Terlantar7. Kelompok Korban NAPZA8. Komunitas Adat Terpencil (KAT)9. Kelompok Pekerja Migran

Terlantar / Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKIB)

PRIORITAS I1. Kelompok Pengemis,2. Kelompok Gelandangan,3. Kelompok Korban

Tindak Kekerasan,4. Kelompok Eks

Narapidana,5. Kelompok Keluarga

Bermasalah Sosial Psikologis,

6. Kelompok Tuna Susila

PRIORITAS II1. Kelompok Fakir Miskin,2. Kelompok Wanita Rawan

Sosial Ekonomi,3. Kelompok Korban Bencana

Alam4. Kelompok Korban Bencana

Sosial (Pengungsi),5. Kelompok Keluarga Dengan

Tempat Tinggal Tak Layak Huni,

6. Kelompok Penderita HIV/AIDS,

7. Kelompok Keluarga Rentan

PRIORITAS III

PROGRAM TELAH BERLANGSUNG DAN TINGGAL DI PERLUASCAKUPANNYA, DENGAN EVALUASI & PEMANTAUAN KETAT, AGAR TEPAT SASARAN.

Dilaksanakan Penguatan Peraturan-Perundangan dan Proyek Percontohan Untuk Masing Masing Program pada TA-2011.

Penangannya dimasukkan kedalam Program Masing-Masing K/L yang sudah berjalan, seperti: Program Penanggulangan Kemiskinan Kluster I, II, III, Program Penanganan HIV/AIDS Kemkes, Program BNPB & Kemsos

12

PROGRAM-PROGRAM JUSTICE FOR ALL PRIORITAS I:

1. PENANGANAN KELOMPOK ANAK TERLANTAR: mencakup3.176.462 Anak Terlantar (BPS, 2009) dengan sasaran:terpenuhinya hak-hak dasar anak dalam asuhan keluarga. Saat iniditangani 135.004 anak. (Anak Terlantar: anak yang berusia 6 – 18tahun yang mengalami perlakuan salah, diterlantarkan olehorang tua atau kehilangan hak asuh dari orang tua).

2. PENANGANAN KELOMPOK ANAK BALITA TERLANTAR: mencakup1.186.941 jiwa Anak Balita Terlantar (BPS, 2009) dengan sasaran:terpenuhinya hak tumbuh kembang. Saat ini ditangani 1.405 anak.(Anak Balita Terlantar: anak berusia 5 tahun ke bawah,diterlantarkan orang tuanya, sehingga membutuhkanperlindungan khusus).

3. PENANGANAN ANAK JALANAN: mencakup 230.000 jiwa AnakJalanan (Pusdatin Kemsos, 2008) dengan sasaran: terpenuhinyahak-hak dasar. Saat ini ditangani 6.173 anak. (Anak Jalanan: anakberusia 6-18 tahun yang rentan, bekerja dan hidup di jalanan,sebagai korban eksploitasi, kekerasan, pelakuan salah dandiskriminasi ).

13

PROGRAM-PROGRAM JUSTICE FOR ALL PRIORITAS I:

4. PENANGANAN KELOMPOK ANAK BERHADAPAN HUKUM/ANAK NAKAL:mencakup 5.952 anak (Kemhukham, 2009) dengan sasaran: 1)Terpenuhinya kebutuhan dasar anak dan pelayanan sosial dasar anak, 2)Terlaksananya Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak BerhadapanHukum, 3) Tersedianya Regulasi Restorasi Justice Anak BerhadapanHukum. Saat ini ditangani 430 anak. (Anak Berhadapan dengan Hukum:anak yang berumur 6-18 tahun, diindikasikan melakukan pelanggaranhukum, berperilaku menyimpang dari norma dan kebiasaan yangberlaku, tetapi karena usianya belum bisa dituntut secara hukum).

5. PENANGANAN KELOMPOK PENYANDANG CACAT BERAT: mencakup163.232 jiwa Penyandang Cacat Berat (Dit Paca Kemsos, 2008) dengansasaran: Terlaksananya peningkatan rehabilitasi dan perlindungan sosialbagi penyandang cacat, a.l. melalui peningkatan Jaminan SosialPenyandang Cacat (JS Paca). Saat ini ditangani 17.000 orang untukjaminan sosial (JS-PACA) dan 11.000 pemenuhan kebutuhan dasar.(Penyandang Cacat Berat: Penyandang cacat yang kondisikecacatannya bersifat permanen, tidak dapat direhabilitasi maupun disembuhkan, dalam kehidupan sehari hari sangat tergantung padaorang lain, tidak mempunyai penghasilan dan belum mendapatkanpelayanan sosial dari lembaga).

14

PROGRAM-PROGRAM JUSTICE FOR ALL PRIORITAS I (Lanjutan)

6. PENANGANAN KELOMPOK LANJUT USIA TERLANTAR: dengan prioritas 1.644.002jiwa Lansia Terlantar (Pusdatin Kemsos, 2008). Sasaran Program adalahterlaksananya peningkatan rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi lanjut usia.Saat ini ditangani 10.000 orang untuk JSLU dan 8.000 untuk kebutuhan dasar dalamPanti. (Lansia terlantar: seseorang berusia 70 th ke atas, atau 60 th keatas, dalamkeadaan sakit menahun, tidak bisa beraktifitas, hidupnya sangat tergantungpada orang lain,tidak mempunyi penghasilan, tidak dapat memenuhi kebutuhandasarnya secara jasmani, rohani maupun sosial).

7. PENANGANAN KELOMPOK KORBAN NAPZA: dengan prioritas pada 3.600.000 jiwakorban Napza (BNN, 2009). Sasaran Program adalah terlaksananya peningkatanrehabilitasi dan perlindungan sosial bagi korban Napza. Saat ini ditangani 3.966orang korban NAPZA. (Korban Napza: seseorang yg memiliki ketegantunganterhadap NAPZA, mengakibatkan perubahan biologis, psikologis dan sosial,berdampak pada ketertiban umum, tidak peduli dengan norma, menarik diri darilingkungannya ).

8. PENANGANAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT): mencakup 127.699 KK (DitKAT Kemsos, 2009) Komunitas Adat Terpencil, dengan sasaran terpenuhinyakebutuhan dasar, aksesibiltas dan pelayanan KAT, antara lain, melalui penyediaanpermukiman, infrastruktur dan jaminan hidup bagi KAT. Saat ini ditangani 2.300unit permukiman infrstruktur dan 4.270 KK jaminan hidup. (KAT: kelompokmasyarakat yang bersifat lokal dan terpencil secara geografis dan sosial budaya,sehingga memiliki keterbatasan akses pelayanan sosial, ekonomi, politik ).

15

PROGRAM-PROGRAM JUSTICE FOR ALL PRIORITAS I (Lanjutan)

9. PENANGANAN PEKERJA MIGRAN TERLANTAR (PMT): mencakup36.000 PMT (Pusdatin Kemsos, 2009), dengan sasaranmemberikan perlindungan hukum,permakanan, transportasi dankesehatan, perlindungan asuransi dan pemberian aksespendidikan bagi anak-anak pekerja migran serta pekerja migranterlantar. Saat ini ditangani 29.818 TKIB. (Pekerja MigranTerlantar: seseorang yg bekerja di luar tempat asalnya danmenetap sementara di tempat tersebut dan mengalamipermasalahan sehingga menjadi terlantar)

Penanganan Justice for All dapat tercapai secaraoptimal melalui koordinasi derajat tinggi Kemendagri,Kemensos, Kemenkes, Kemendiknas, Kemenag,Kemenakertrans, Kemeneg PP & PA, Kemenkum HAM,Kemmeneg PDT, POLRI, BNN, BNP2TKI, Pemprov,Pemkab dan Pemkot.

16

PROGRAM-PROGRAM JUSTICE FOR ALL PRIORITAS II:

1. PENANGANAN KELOMPOK PENGEMIS: mencakup 33.041 jiwa (DataPusdatin Kemensos, 2009) dengan sasaran: terpenuhinya penghasilan untukkebutuhan dasarnya (Pengemis: orang yg mendapat penghasilan denganmengharapkan belas kasihan orang lain)

2. PENANGANAN KELOMPOK GELANDANGAN: mencakup 55.740 jiwa (DataPusdatin Kemensos, 2009) dengan sasaran: terpenuhinya kebutuhan hidupsesuai norma kehidupan yg layak dalam masy. Setempat (Gelandangan:orang yg hidup dalam keadaan yang tidak sesuai norma sosial, tidakmempunyai pencaharian dan tempat tinggal tetap)

3. PENANGANAN KORBAN TINDAK KEKERASAN: mencakup 123.738 jiwa (DataPusdatin Kemensos, 2009) dengan sasaran: terlindunginya dari ancaman fisikdan non fisik (Korban tindak kekerasan: seseorang yang terancam secarafisik dan non fisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah dalamkeluarga atau lingkungan sosial terdekatnya)

4. PENANGANAN KELOMPOK EKS NARAPIDANA: mencakup 135.140 jiwa (DataPusdatin Kemensos, 2009) dengan sasaran terbebaskan dari hambatan untukmenyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat (Eks Narapidana:seseorang yang telah selesai atau dalam 3 bulan segera mengakhiri masahukumannya)

17

PROGRAM-PROGRAM JUSTICE FOR ALL PRIORITAS II:

5. PENANGANAN KELOMPOK KELUARGA BERMASALAHSOSIAL PSIKOLOGIS: mencakup 453.542 jiwa (DataPusdatin Kemensos, 2009) dengan sasarantertanganinya masalah-masalah yang dihadapi olehkeluarga agar dapat berjalan dengan wajar. (Keluargabermasalah sosial psikologis adalah keluarga yanghubungan antar anggotanya kurang serasi)

6. PENANGANAN KELOMPOK TUNA SUSILA: mencakup71.657 jiwa (Data Pusdatin Kemensos, 2009) dengansasaran pelayanan dan pemberdayaan agar dapathidup sesuai norma dalam masyarakat (Tuna susila:seseorang yang melakukan hubungan seksualdengan alasan untuk mendapatkan imbalan uang,materi atau jasa)

18

PROGRAM-PROGRAM JUSTICE FOR ALL PRIORITAS III:

1. PENANGANAN KELOMPOK KELUARGA FAKIR MISKIN: mencakup17.291.448 KK (Data Pusdatin Kemensos, 2009) dengan sasaran:terpenuhinya kebutuhan dasar. (Keluarga fakir miskin: seseorang atauKepala Keluarga yang tidak mempunyai sumber mata pencaharianuntuk pemenuhan kebutuhan pokok keluarga)

2. PENANGANAN KELOMPOK WANITA RAWAN SOSIAL EKONOMI:mencakup 1.263.449 jiwa (Data Pusdatin Kemensos, 2009) dengansasaran terpenuhinya penghasilan cukup untuk dapat memenuhikebutuhan pokok sehari-hari (Wanita Rawan Sosial Ekonomi: wanitadewasa usia 19-59 tahun belum menikah, atau janda, dan tidakmempunyai penghasilan cukup)

3. PENANGANAN KELOMPOK KORBAN BENCANA ALAM: mencakup1.917.308 jiwa (Data Pusdatin Kemensos, 2009) dengan sasarantertanganinya penderitaan fisik, mental dan sosial dalam kehidupansehari-hari (Korban Bencana Alam: perorangan, keluarga atau kelompokmasyarakat yang menderita fisik, mental, sosial ekonomi akibatbencana alam)

19

PROGRAM-PROGRAM JUSTICE FOR ALL PRIORITAS III (lanjutan):

4. PENANGANAN KELOMPOK KORBAN BENCANA SOSIAL: mencakup 335.992 KK(Data Pusdatin Kemensos, 2009) dengan sasaran tertanganinya penderitaanfisik, mental dan sosial dalam kehidupan sehari-hari (Korban Bencana Sosial:perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang menderita fisik,mental maupun sosial ekonomi akibat bencana sosial kerusuhan)

5. PENANGANAN KELOMPOK KELUARGA DENGAN TEMPAT TINGGAL TAK LAYAKHUNI: mencakup 5.880.499 jiwa (Data Pusdatin Kemensos, 2009) dengansasaran terehabilitasinya tempat tinggal dan sarana lingkungan. (Keluargadengan Tempat Tinggal Tidak Layak adalah keluarga yang kondisiperumahan dan lingkungannya tidak memenuhi persyaratan yang layak)

6. PENANGANAN KELOMPOK PENDERITA HIV/AIDS: mencakup 19.973 jiwa(Data Pusdatin Kemensos, 2009) dengan sasaran terlayaninya untukmenghadapi sindrom penurunan daya tahan tubuh dan keterlantaran(Penderita HIV/AIDS: seseorang yang dengan rekomendasi profesionalterbukti tertular virus HIV dan mengalami sindrom penurunan daya tahantubuh (AIDS)

7. PENANGANAN KELOMPOK KELUARGA RENTAN: mencakup 1.247.110 KK(Data Pusdatin Kemensos, 2009), dengan sasaran pemberdayaan keluargauntuk pemenuhan kebutuhan dasar keluarga. (Keluarga Rentan: keluargamuda yang baru menikah (s.d 5 tahun usia pernikahan) yang mengalamimasalah sosial dan ekonomi & kurang mampu memenuhi kebutuhan dasar)

20

PROGRAM-PROGRAM PENCAPAIAN MDGs Pada Th.2000, 189 Kepala Negara/Kepala Pemerintahan mencanangkan Millenium

Development Goals (MDGs), dengan 8 sasaran/goals yang harus dicapai pada th.2015.

Indonesia melaksanakan MDGs melalui :

No Program - Program No Program - Program1. Program Penurunan Angka Kemiskinan dan

Kelaparan11. Program Peningkatan Akses Penduduk

terhadap air minum layak

2. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 12. Program Pengelolaan Sumberdaya Air

3. Program Peningkatan Akses Pendidikan dasar 13. Program Pembinaan & Pengembangan Infrastruktur Permukiman

4. Program Peningkatan Keberaksaraan Penduduk

14. Peningkatan Akses Penduduk Terhadap Sanitasi Dasar Layak

5. Program Mencapai Pendidikan Untuk Semua 15. Program Konservasi Keanekaragaman hayati dan Perlindungan Hutan

6. Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

16. Program Peningkatan Fungsi DAS

7. Program Penurunan Angka Kematian Anak 17. Program Pengelolaan Sumberdaya laut, Pesisir & Pulau Kecil

8. Program Penurunan Angka Kematian Ibu 18. Program Pengelolaan Sumberdaya Alam & Lingkungan Hidup

9. Program Kependudukan dan Keluarga Berencana

19. Program Konservasi Energi

10. Program Pengendalian Penyakit HIV/AIDS, Malaria ,TB

21

Grafik

Grafik

Grafik

Grafik

Grafik

Grafik

Grafik

Grafik

Grafik

Grafik

Grafik

Grafik

PROGRAM-PROGRAM PENCAPAIAN MDG’s

Sebagian besar, 8 MDGs di Indonesia On Track. Beberapasasaran masih Off Track dan perlu lebih dipacu menyongsongTahun 2015, yaitu : Penurunan Angka Kematian Ibu,penurunan HIV/AIDS dan tutupan lahan (land use & land coverchange)

Walaupun secara Nasional sebagian besar target MDGstercapai, namun disparitas antar provinsi, Kab/kota masihcukup besar.

8 Sasaran MDGs dapat dicapai melalui koordinasi K/L yangbaik, serta peran aktif Pemerintah Daerah, didukung partisipasisektor swasta dan masyarakat.

Program-Program MDGs yang sudah On Track harus dijaga,jangan sampai menjadi Off Track, saat mendekati tahun 2015.

RPJMN 2010-2014 merupakan Kesempatan Terakhir bagipercepatan pencapaian MDGs.

22

SASARAN RAKER1. Hal-hal yang disampaikan pada sidang pleno ini selanjutnya

akan diikuti dengan sidang-sidang kelompok yang terdiri dari: Pokja Program_Program Pro Rakyat, Pokja Keadilan untuk Semua (Justice forr All), dan Pokja MDGs.

2. Masing-masing Pokja dimaksudkan untuk:

a. Menyamakan persepsi mengenai identifikasi tantangan dan langkah-langkah perbaikan pelaksanaan program.

b. Memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam rangka perbaikan pelaksanaan program.

c. Mendapatkan masukan mengenai upaya perbaikan program.

d. Mempersiapkan matriks lampiran Inpres tentang perbaikan pelaksanaan program.

SINERGI PUSAT DAN DAERAH SERTA ANTARDAERAH

1. Sinergi pusat dan daeraha. Pembagian kewenangan antara pusat dan daerah

b. Dengan desentralisasi, daerah memiliki ruang yang luas untuk berkreasi dan berinovasi

c. Sumberdaya terbatas pemanfaatan perlu fokus pada sektor-sektor yang memberi dampak optimal

2. Sinergi antardaeraha. Hubungan antarsektor dan antardaerah adalah

interaktif & interdependent

b. Aktivitas di satu daerah berdampak pada daerah lain

c. Pembangunan nasional merupakan hasil dari sinergi pembangunan antarsektor dan antardaerah

KESIMPULAN

Pelaksanaan Program-Program: Pro Rakyat, Justice For All & MDGsmelibatkan K/L, Pemerintah Daerah, lembaga masyarakat dan Duniausaha.

Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi dilaksanakan oleh KementerianKoordinator, UKP4 dan BAPPENAS.

Khusus Untuk Program Justice For All, dilaksanakan untuk 22Kelompok Marjinal, dengan Prioritas I: 9 Kelompok Marjinal PrioritasII: 6 Kelompok Marjinal dan Prioritas III: 7 Kelompok Marjinal .

Keberhasilan Program-Program Pro Rakyat, Justice For All dan MDGsakan berdampak pada sukses pencapaian sasaran-sasaran RPJMN2010 – 2014 dan MDG’s.

Keberhasilan ini akan meningkatkan Index Pembangunan Manusia(IPM) Indonesia, pada tahun 2007 berada pada peringkat 111(Medium Human Development Ranks, Range: 84 – 158)) dari 182negara (HDI UNDP, 2009).

25

TERIMA KASIH

LAMPIRAN

INDIKATOR MDGs

PROGRAM 1 : PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN DAN KELAPARAN

28

PROGRAM 2 : PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

29

PROGRAM 3,4 Dan 5 : PENDIDIKAN DASAR UNTUK SEMUA

30

PROGRAM 6 : KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

31

PROGRAM 7 : PENURUNAN ANGKA KEMATIAN ANAK

32

PROGRAM 8 : PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU

33

PROGRAM 10 : PENGENDALIAN PENYAKIT HIV / AIDS, MALARIA DAN TB

34

PROGRAM 11 : PENINGKATAN AKSES PENDUDUK TERHADAP AIR MINUM LAYAK

35

PROGRAM 13 : PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

36

PROGRAM 14 : PENINGKATAN AKSES PENDUDUK TERHADAP SANITASI DASAR LAYAK

37

PROGRAM 15 : PROGRAM KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN PERLINDUNGAN HUTAN

38

PROGRAM 18 : PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM & LINGKUNGAN HIDUP

39