kementerian koordinator bidang pembangunan … · perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan...
TRANSCRIPT
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Laporan Kinerja
Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Tahun 2018
Staf Ahli Bidang Multilkulturalisme, Restorasi Sosial dan Jatidiri Bangsa
2018
2
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2018
Staf Ahli Menteri Bidang Multilkulturalisme, Restorasi Sosial dan Jati diri Bangsa.
Laporan ini merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010
tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sekaligus Instruksi Presiden Nomor 7
Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap instansi
pemerintah berkewajiban melaporkan kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu
tahun.
Laporan Kinerja Tahun 2018 juga merupakan bentuk pelaksanaan kegiatan dan
program kerja yang diselenggarakan sebagai wujud pertanggungjawaban atas tugas
fungsi Staf Ahli Menteri Bidang Staf Ahli Bidang Multilkulturalisme, Restorasi Sosial dan
Jati diri Bangsa, serta kewenangan dan kewajiban dalam mencapai visi dan misi yang
telah ditetapkan.
Semoga Laporan Kinerja ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi atas pencapaian,
dan sebagai masukan dalam meningkatkan kinerja di tahun-tahun berikutnya.
Jakarta, 7 Januari 2019
Staf Ahli Bidang Multikulturalisme,
Restorasi Sosial dan Jati Diri Bangsa
Haswan Yunaz
3
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .......................................................................................................................... 2
RINGKASAN EKSEKUTIF ................................................................................................................ 4
BAB I PENDAHULUAN .................................................................................................................... 5
A. Latar Belakang ................................................................................................................................... 5
B. Tugas dan Fungsi .............................................................................................................................. 6
C. Landasan Kerja .................................................................................................................................. 8
D. Isu Strategis ......................................................................................................................................... 8
E. Sistematika Penyajian ..................................................................................................................... 9
BAB II PERENCANAAN KINERJA ............................................................................................... 10
A. Visi dan Misi ...................................................................................................................................... 10
B. Tujuan dan Sasaran Staf Ahli ...................................................................................................... 11
C. Strategi ................................................................................................................................................ 11
D. Arah dan Kebijakan ........................................................................................................................ 11
E. Program dan Kegiatan .................................................................................................................. 12
F. Perjanjian Kinerja ........................................................................................................................... 12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................................................... 14
A. Capaian Kinerja Organisasi ......................................................................................................... 14
B. Realisasi Anggaran ......................................................................................................................... 22
BAB IV PENUTUP ........................................................................................................................... 24
A. Kesimpulan ........................................................................................................................................ 24
B. Saran .................................................................................................................................................... 24
Lampiran ........................................................................................................................................ 24
4
RINGKASAN EKSEKUTIF
Sepanjang tahun 2018, Staf Ahli Bidang Multikulturalisme, Restorasi Sosial dan
Jati Diri Bangsa telah menyelesaikan kajian dan telaah khususnya pada bidang
kebudayaan. Pencapaian yang telah dilakukan oleh Staf Ahli Bidang Multikulturalisme,
Restorasi Sosial dan Jati Diri Bangsa adalah dengan kajian berjudul Restorasi Sosial
Untuk Indonesia Maju dan Bermartabat.
Selain melakukan kajian dan telaah, bersama dengan Staf Ahli Menko PMK lainnya
juga telah sukses dalam pelaksanaan Forkomsam (Forum Komunikasi Staf Ahli) yang
dilakukan sebanyak dua kali di Belitung, Kepulauan Bangka Belitung dan Cirebon, Jawa
Barat dengan judul Pengembangan Indikator Kesehatan, Gizi, KB, Pembangunan
Manusia dan UMKM Berbasis Budaya di Desa
Terkait dengan keterlibatan berbagai pihak dari Kemenko PMK, Staf Ahli Bidang
Multikulturalisme, Restorasi Sosial dan Jati Diri Bangsa telah melakukan berbagai studi
literatur, seminar, rapat dan diskusi guna penyempurnaan dalam penyusunan kajian
dan telaah.
Bersama dengan tugas dan fungsinya, Staf Ahli Bidang Multikulturalisme,
Restorasi Sosial dan Jati Diri Bangsa juga telah memberikan rekomendasi terhadap isu-
isu strategis kepada Menteri Koordinator khususnya pada bidang Kebudayaan dan
Gerakan Nasional Revolusi Mental.
Staf Ahli Bidang Multikulturalisme, Restorasi Sosial dan Jati Diri Bangsa telah
mencapai 100 persen pada target akhir tahun 2018 ini.
5
I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui pembentukan
berbagai organisasi pemerintah, salah satunya adalah Kemenko PMK. Sepanjang tahun
2018, Kemenko PMK telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang
terkait dengan koordinasi pada bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Sesuai
dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015, Kemenko PMK
bertugas untuk membantu Presiden menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi
perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan masalah-masalah pembangunan manusia
dan kebudayaan. Pelaksanaan tugas koordinasi bidang pembangunan manusia dan
kebudayaan oleh Kemenko PMK dalam rangka mendukung tercapainya Indonesia yang
Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, mencakup aspek
yang luas, meliputi lintas intansi pemerintah, non pemerintah, dan masyarakat, dari
tingkat lokal, regional, nasional, dan global.
Pada setiap langkah guna mencapai tujuan dari tugas tersebut, Kemenko PMK
melibatkan peran dan fungsi berbagai pihak di dalam ruang lingkup Kemenko PMK.
Mempertimbangkan luasnya aspek tugas tersebut, maka di samping membagi tugasnya
kepada unit kerja Kedeputian, Kemenko PMK juga menetapkan Staf Ahli untuk
menangani bidang-bidang khusus sesuai dinamika kehidupan masyarakat. Hal ini
kemudian dituangkan ke dalam laporan kinerja yang menjabarkan realisasi pencapaian
kinerja yang telah dilakukan oleh Staf Ahli Menko PMK.
Laporan Kinerja Staf Ahli Menko PMK merupakan perwujudan
pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Staf Ahli Menko PMK terkait
koordinasi bidang Kebudayaan dan Gerakan Nasional Revolusi Mental. Walaupun
demikian, dengan dimotivasi oleh visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Kemenko
PMK senantiasa berupaya untuk mengatasi segala tantangan tersebut, sehingga
tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai dengan harapan.
6
Akhir kata, semoga laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai
pertanggungjawaban serta kinerja yang telah ditetapkan dan sebagai pendorong
peningkatan kinerja Staf Ahli Menko PMK khususnya pada bidang Multikultural,
Restorasi Sosial dan Jati Diri Bangsa.
B. Tugas dan Fungsi
Sesuai dengan Pasal 444 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan Nomor 700/PER/MENKO/PMK/XI/2015 Tentang Staf Ahli,
mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri
Koordinator sesuai keahliannya.
Dasar pelaksanaan tugas, fungsi, dan kegiatan Staf Ahli Bidang
Multikulturalisme, Restorasi Sosial dan Jati Diri Bangsa adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian
Negara
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 Tentang tugas Kementerian Koordinator
bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Atas dasar peraturan di atas, Staf Ahli Bidang Multikulturalisme, Restorasi Sosial
dan Jati Diri Bangsa menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
1. Koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan
kementerian/lembaga yang terkait dengan multikultural, restorasi sosial dan jati
diri bangsa.
2. Sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan
kementerian/lembaga yang terkait dengan multikultural, restorasi sosial dan jati
diri bangsa.
3. Pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan
multikultural, restorasi sosial dan jati diri bangsa.
8
C. Landasan Kerja
1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi,
Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Struktur
Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan.
D. Isu Strategis
Beberapa isu-isu strategis bidang multikulturalisme, restorasi sosial dan jati diri
bangsa adalah sebagai berikut :
1. Isu multikultural. Mencangkup berbagai perpecahan masyarakat terkait SARA
(Suku, Agama, Ras dan Agama) yang masih sering terjadi di masyarakat. Hal ini
terlihat pada nilai indeks toleransi yang semakin menurun setiap tahunnya dari
75,36 pada tahun 2015 menjadi 75,47 pada tahun 2016.
2. Isu kepedulian terhadap sesama. Masyarakat yang semakin maju namun berbalik
dengan tingkat kepedulian dengan sesama yang semakin rendah. Diperlukan sikap
egaliter serta saling sapa dan peduli dengan sesama.
3. Isu literasi dan nasionalisme. Perkembangan jaman dan masuknya globalisasi
membuat budaya luar serta berbagai informasi dapat dengan mudah masuk.
Kepercayaan yang penuh akan semua informasi yang diterima menjadikan
banyaknya kabar yang tidak benar (hoax) yang sering menjadi awal dari isu-isu
perpecahan. Masyarakat Indonesia memerlukan literasi atas berbagai informasi
yang diterima serta meningkatkan semangat nasionalis.
9
E. Sistematika Penyajian
Laporan Kinerja Staf Ahli Bidang Multikultural, Restorasi Sosial dan Jati Diri
Bangsa disusun untuk menggambarkan laporan kegiatan dan langkah kreatif dan
terobosan yang mendukung suatu kegiatan dapat terlaksana dengan baik berikut
pemecahan berbagai permasalahan yang timbul. Serta memberikan informasi kinerja
yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
Berikut ini adalah sistematika penyajian Laporan Kinerja Staf Ahli Bidang
Multikulturalisme, Restorasi Sosial dan Jati Diri Bangsa Tahun 2018:
1. Pendahuluan
2. Perencanaan Kinerja
3. Akuntabilitas Kinerja
4. Penutup
10
II
PERENCANAAN KINERJA
A. Visi dan Misi
Visi Staf Ahli
Dalam rangka mewujudkan visi Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025:
Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur serta Visi Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tahun 2015-2019, yaitu ‘Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan’ merupakan upaya, kebijakan, program, dan kegiatan yang
diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia yang sejahtera, maju,
berkarakter Pancasila, dan bermartabat, maka Staf Ahli Menko PMK menetapkan visi:
Terwujudnya hasil telaahan di bidang-bidang pembangunan manusia dan kebudayaan
untuk mendukung terwujudnya koordinasi dalam mencapai Indonesia yang Sejahtera,
Maju, Berkarakter Pancasila, dan Bermartabat.
Misi Staf Ahli
Untuk mewujudkan visi Staf Ahli Menko PMK maka Staf Ahli Menko PMK
menetapkan misi sebagai berikut :
a. Menghasilkan telaahan di bidang Multikulturalisme, Restorasi Sosial, dan Jati Diri
Bangsa, b. Menghasilkan telaahan di bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ekonomi
Kreatif, dan Ketenagakerjaan, c. Menghasilkan telaahan di bidang Sustainable Development Goals Pasca 2015,
d. Menghasilkan telaahan di bidang Kependudukan
e. Menghasilkan telaahan di bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia.
11
B. Tujuan dan Sasaran Staf Ahli
Tujuan
Tujuan strategis Staf Ahli Menko PMK adalah “Meningkatkan efektivitas dan
efisiensi dalam menghasilkan telaahan di bidang-bidang pembangunan manusia dan
kebudayaan”.
Dengan dirumuskannya tujuan strategis ini maka Staf Ahli Menko PMK dapat
secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan misi
organisasi dengan mempertimbangkan sumber daya, dana, sarana dan prasarana yang
dimiliki. Rumusan tujuan strategis juga dapat digunakan untuk memantau dan
mengukur sejauh mana pencapaian visi, misi, dan kinerja organisasi telah dicapai.
Sasaran
Sasaran strategis yang ingin dicapai Staf Ahli Menko PMK adalah mewujudkan
rekomendasi hasil-hasil telaahan/kajian di bidang-bidang pembangunan manusia dan
kebudayaan yang mampu mendukung terwujudnya sinkronisasi dan koordinasi
kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan
pembangunan manusia dan kebudayaan.
C. Strategi
Untuk mewujudkan sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai maka terdapat
beberapa strategi sebagai berikut:
1. Meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya
bencana alam,
2. Meningkatkan upaya untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan,
3. Melestarikan budaya bangsa, dan pemanfaatan budaya sebagai pendorong
kesejahteraan rakyat,
4. Meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi
kreatif, dan dampaknya terhadap kesejahteraan rakyat
5. Meningkatnya wawasan kebangsaan, hukum, dan ketahanan nasional.
D. Arah dan Kebijakan
Kemenko PMK yang memiliki tugas dalam melaksanakan sinkronisasi koordinasi
dan pengendalian pelayanan guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan
12
kehidupan bangsa harus melaksanakan tugas koordinasi bidang pembangunan manusia
dan kebudayaan yang mencakup aspek yang luas yang meliputi lintas instansi
pemerintah, non pemerintah, dan masyarakat baik dari tingkat lokal, regional, nasional,
dan internasional.
Oleh karena itu, mempertimbangkan luasnya aspek tugas tersebut, maka
disamping membagi tugas kepada unit kedeputian, Kemenko PMK juga menetapkan
Staf Ahli untuk menangani bidang-bidang khusus sesuai dengan dinamika kehidupan
masyarakat. Untuk menangani bidang-bidang khusus tersebut Staf Ahli Menko PMK
memiliki arah kebijakan yang didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan
Nawacita.
E. Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan tahun 2018 Staf Ahli Bidang Multikulturalisme,
Restorasi Sosial, dan Jati Diri Bangsa dilaksanakan guna mendukung arah kebijakan
koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan masalah-masalah pembangunan
manusia dan kebudayaan. Sesuai dengan dokumen dalam APBN, Program yang harus
dijalankan Staf Ahli Bidang Multikulturalisme, Restorasi Sosial, dan Jati Diri
Bangsa Tahun 2018 adalah program:
1. Telaahan Peran, Partisipasi, dan Kontribusi Kemenko PMK Untuk Mendorong
Pencapaian Bidang Kebudayaan dan Gerakan Nasional Revolusi Mental.
2. Pertemuan Forum Komunikasi Staf Ahli Menteri (FORKOMSAM).
F. Perjanjian Kinerja
Berikut ini adalah Penetapan Kinerja Staf Ahli Bidang Multikulturalisme,
Restorasi Sosial dan Jati Diri Bangsa Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan Tahun 2018:
13
PERJANJIAN KINERJA
STAF AHLI BIDANG MULTIKULTURALISME, RESTORASI SOSIAL DAN JATI DIRI BANGSA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
Unit Organisasi Eselon I : Staf Ahli Bidang Multikuturalisme, Restorasi Sosial dan Jati
Diri Bangsa
Periode / Tahun : 2018
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 3
Tersusunnya kajian bidang Multikultural, Restorasi Sosial, dan Jati Diri Bangsa
Jumlah Rekomendasi Kebijakan di bidang Multikulturalisme, Restotasi Sosial, dan Jati Diri Bangsa
1
Tersusunya kajian pencapaian kinerja bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Jumlah Rekomendasi Kebijakan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang terkait dengan Bidang Koordinasi Kebudayaan dan Gerakan Nasional Revolusi Mental
1
Jumlah Anggaran : Rp 422.000.000,-;
Program : Koordinasi Kajian Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan
14
III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
Keberhasilan atau kegagalan dari suatu kegiatan dapat diukur dengan melakukan
pengukuran kinerja. Hal-hal yang dapat diukur dalam melakukan pengukuran kinerja
adalah target kinerja (performance plan) dan realisasinya (performance result). Target
kinerja dan realisasinya ini kemudian dibandingkan dan dapat ditemukan suatu celah
kinerja (performance gap) yang kemudian akan dianalisis untuk mengidentifikasi
komponen-komponen kekurangan dan ketidakberhasilan yang terjadi. Setelah
komponen-komponen tersebut ditemukan, maka selanjutnya yang perlu dilakukan
adalah menetapkan strategi untuk mencapai dan meningkatkan kinerja.
Pencapaian target kinerja atas sasaran koordinasi dan sinkronisasi bidang
multikulturalisme, restorasi sosial dan jati diri bangsa sebagai berikut:
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI
1. Tersusunnya kajian bidang Multikulturalisme, Restorasi Sosial dan Jati Diri Bangsa
Jumlah Rekomendasi Kebijakan di bidang Multikulturalisme, Restorasi Sosial dan Jati Diri Bangsa
1 dokumen 1 dokumen
2. Tersusunnya kajian pencapaian kinerja bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Jumlah Rekomendasi Kebijakan bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang terkait dengan Bidang Koordinasi Kebudayaan dan Gerakan Nasional Revolusi Mental
1 dokumen 1 dokumen
15
Sasaran Strategis 1 : Tersusunnya kajian bidang Multikultural, Restorasi Sosial
dan Jati Diri Bangsa
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI
Jumlah Rekomendasi Kebijakan di bidang Multikultural, Restorasi Sosial dan Jati Diri Bangsa
1 dokumen 1 dokumen
Rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah Tersusunnya kajian bidang
Multikulturalisme, Restorasi Sosial dan Jati Diri Bangsa dalam bentuk buku dengan
judul Restorasi Sosial Untuk Indonesia Maju dan Bermartabat. Isi buku dimaksud
menggambarkan bagaimana dengan hadirnya teknologi yang semakin berkembang di
era globalisasi memunculkan isu-isu permasalahan sosial seperti mulai pudarnya
semangat persatuan dan kesatuan, sikap intoleransi, individualis, saling menebar hoax,
fitnah, serta menurunnya semangat gotong royong. Oleh karena itu, perlunya penguatan
kembali semangat berbangsa dan bernegara dan membangun solidaritas sosial guna
memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial melalui memperkuat
pendidikan karakter dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga, bergotong
royong dan saling memberi serta membantu antar sesama warga bangsa.
16
Gambar 1. Buku Kajian Restorasi Sosial Untuk Maju dan Bermatabat
Kendala
Kendala yang dihadapi dalam penyusunan kajian ini adalah terbatas bahan bacaan
sebagai referensi.
Tindak lanjut
Menghimpun berbagai bahan studi pustaka, baik berbentuk buku buku bacaan maupun
dalam bentuk makalah dan informasi lainnya.
17
Sasaran Strategis 2 : Tersusunnya kajian pencapaian kinerja bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI
Jumlah Rekomendasi Kebijakan bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang terkait dengan Bidang Koordinasi Kebudayaan dan Gerakan Nasional Revolusi Mental
1 dokumen 2 dokumen
Rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah Tersusunnya Rekomendasi
Kebijakan bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang terkait dengan:
1) Bidang Koordinasi Revolusi Mental.
Rekomendasi ini merupakan laporan pelaksanaan kegiatan revolusi mental
semester 2 tahun 2017 dari Ibu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan selaku Koordinator Gerakan Nasional Revolusi
Mental/GNRM kepada Bapak Presiden setelah 6 (enam) bulan terbit Instruksi
Presiden nomor 12 tahun 2016. Sesuai dengan Inpres 12/2016, ada 5 (lima)
kegiatan pokok revolusi mental yang dikoordinasikan oleh lima Menteri yaitu 1)
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: untuk
gerakan Indonesia melayani, 2) Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Hak
Azasi Manusia untuk gerakan Indonesia tertib; 3) menteri Koordinator Bidang
Maritim untuk gerakan Indonesia bersih; 4) Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian untuk gerakan Indonesia mandiri dan 5) Menteri Dalam Negeri
untuk gerakan Indonesia bersatu.
18
Gambar 2. Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Semester 2 Tahun 2017 tentang
Gerakan Nasional Revolusi Mental
19
Kendala
Kendala yang dihadapi dalam penyusunan rekomendasi ini adalah terbatas bahan
laporan sebagai referensi dari koordinator Gerakan Nasional Revolusi Mental yang
terdiri dari ima gerakan yaitu 1) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi: untuk gerakan Indonesia melayani, 2) Kementerian Koordinator
Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk gerakan Indonesia tertib; 3) Kementerian
Koordinator Bidang Maritim untuk gerakan Indonesia bersih; 4) Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian untuk gerakan Indonesia mandiri dan 5)
Kementerian Dalam Negeri untuk gerakan Indonesia bersatu.
Tindak lanjut
Menghimpun berbagai bahan laporan pelaksanaan kegiatan semester 2 tahun 2017
tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental baik melalui rapat koordinasi maupun
meminta secara resmi kepada kementerian yang menjadi koordinator kegiatan melalui
kedeputian lima sebagai penanggung jawab kegiatan GNRM.
2) Bidang Koordinasi Kebudayaan
Rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah tersusunnya kajian
pengembangan indikator kesehatan, gizi, KB, pembangunan manusia dan UMKM
berbasis budaya di desa dalam bentuk laporan pelasanaan forum komunikasi staf
ahli Menteri Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Isi buku laporan
dimaksud menggambarkan bagaimana pengembangan yang dilakukan oleh
Kementerian/Lembaga terkait dalam bidang indikator tersebut yang dilakukan
dalam 5 langkah yaitu kebijakan terobosan, produksi dan konservasi, distribusi
dan konsumsi, akses pembiayaan serta kreasi dan wisata.
Salah satu dari terobosan yang dilakukan adalah dengan dilakukan pembentukan
desa wisata dan budaya yang ditargetkan sebanyak 1.900 desa. Guna mencapai hal
tersebut diperlukan kolaborasi dan sinergi antara Kementerian dan Lembaga yang
di bawah koordinasi dari Kemenko PMK.
Tahap selanjutnya setelah dibentuk kebijakan terobosan adalah produksi dan
konservasi. Beberapa hal yang dilakukan dalam tahap produksi dan konservasi
20
adalah pendampingan, akses terhadap alat atau sistem produksi inovatif,
peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pusat layanan terpadu.
Selanjutnya terdapat beberapa poin penting dalam tahapan distribusi dan
konsumsi yaitu akses pasar, struktur pasar, e-commerse, blogger (buzzer) &
medsos lain serta branding.
Setelah tahapan distribusi dan konsumsi, selanjutnya adalah akses pembiayaan.
Akses pembiayaan ini meliputi beberapa hal yaitu peningkatan kapasitas dan
kualitas Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), melakukan optimalisasi Kredit
Usaha Rakyat (KUR) dan jaminan atau asuransi kredit. Tidak hanya itu,
pembiayaan juga dapat melalui Corporate Social Responsibility (CSR) dari
perusahaan terkait yang cocok dengan program UMKM tersebut, serta melalui
inovasi skim-skim pembiayaan (financial engineering).
Dalam hal kreasi wisata dan budaya terdapat beberapa hal yang mendukung yaitu
tersedianya ruang atau klaster kreatif dan budaya, berbasis komunitas,
membentuk ekosistem yang dapat menjaga semua stakeholders, dan melakukan
kapitalisasi aset budaya.
21
Gambar 3 Buku Kajian Forkomsam 2018
Kendala
Kendala yang dihadapi dalam penyusunan kajian ini adalah terbatas bahan bacaan
sebagai referensi
Tindak lanjut
Menghimpun berbagai bahan studi pustaka, baik berbentuk buku-buku bacaan maupun
dalam bentuk makalah dan informasi lainnya yang disampaikan oleh para pembicara
22
dalam forum komunkasi staf ahli Menteri Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan.
B. Realisasi Anggaran
Realisasi Staf Ahli Bidang Multikulturalisme, Restorasi Sosial dan Jati Diri
Bangsa, Kemenko PMK sampai dengan Desember 2018, sebagai berikut:
NO
KEGIATAN/SUB
KEGIATAN/ DETAIL
KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
PAGU AWAL PAGU REVISI REALISASI SISA
DANA
CAPAIAN
(%)
1
Kajian dan Telaahan Staf Ahli Bidang Multikultural, Restorasi Sosial dan Jati Diri Bangsa
332.734.000 385.451.000
293.493.785 91.957.215 (76,14%)
1) Belanja Bahan 31.490.000 51.220.000 25.113.500 26.106.500 (49,03%)
2)Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
10.000.000 0 0 0 (0%)
3) Belanja Jasa Konsultan
30.000.000 0 0 0 (0%)
4) Belanja Jasa Profesi
37.800.000 44.100.000 31.300.000 12.800.000 (70,97%)
5) Belanja Jasa Lainnya
24.000.000 48.000.000 48.000.000 0 (100%)
6) Belanja Perjalanan Biasa
62.744.000 80.931.000 80.920.285 10.715 (99,8%)
7) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
136.700.000 161.200.000 108.160.000 53.040.000 (67,09%)
2
Kegiatan Menunjang Kebijakan Menko Sesmenko dan Kedeputian
89.100.000 90.460.000 84.767.347 5.692.653 (93,70%)
1) Belanja Bahan 6.440.000 7.800.000 2.920.000 4.880.000 (37,43%)
23
2)Belanja Perjalanan Biasa
82.660.000 82.660.000 81.847.347 812.653 (99,01%)
TOTAL 421.834.000 475.911.000 378.261.132 97.649.868
(79,48%)
24
IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Staf Ahli Menko PMK sebagai salah satu unit kerja di Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan merupakan salah satu lembaga
yang memiliki fungsi untuk memberikan pertimbangan dan kebijakan. Sebagai
lembaga pemerintah, Staf Ahli memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan
kinerjanya sesuai dengan yang diamanatkan.
2. LAKIP Staf Ahli Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan tahun 2018 ini menggambarkan laporan akuntabiltas kinerja dari
Staf Ahli Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan khususnya pada Bidang Multikulturalisme, Restorasi Sosial dan Jati
Diri Bangsa dari bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2018.
3. Pelaksanaan kegiatan Staf Ahli Menko PMK tahun 2018 telah menghadapi
berbagai hambatan. Oleh karena itu pada tahun-tahun mendatang hambatan-
hambatan yang ditemui tahun 2018 dapat diantisipasi, sehingga capaian kinerja
sesuai dengan yang direncanakan.
B. Saran
1. Untuk memperkaya wawasan dan referensi dalam penyusunan kebijakan dan
saran staf kepada pimpinan, diharapkan perpustakaan Kementerian
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memperbanyak koleksi buku-buku
yang terkait dengan Multikulturalisme, Restorasi Sosial dan Jatidiri Bangsa
khususnya dan bidang kebudayaan pada umumnya.
3. Untuk meningkatkan penyerapan anggaran, perlu percepatan proses verifikasi
laporan keuangan satu kegiatan oleh bagian keuangan, sehingga antara satu
kegiatan dengan kegiatan berikutnya tidak menunggu terlalu lama.
25
4. Untuk meningkatkan kualitas pelaporan akuntabilitas kinerja pada unit kerja
masing masing khususnya dan pada unit kerja keseluruhan Kemenko
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada umumnya, pelu dilakukan
bimbingan teknis secara periodik kepada unit kerja Kemenko PMK oleh Biro
Perencanaan.