kementerian pekerjaan umum dan …ciptakarya.pu.go.id/dok/runtext/runtextv5/1525335319... · ·...
TRANSCRIPT
3DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Laporan Kinerja Tahun 2017
sebagai wujud perTanggungjawaban Kinerja
direKToraT jenderaL CipTa KarYa
L a P O R a N K i N e R j a4
Kata Pengantar
Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LaKIP) Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun Anggaran 2017 yang disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Unit Organisasi Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2017.
LaKIP sebagai media untuk menyajikan pertanggung-jawaban pelaksanaan program dan kegiatan unit organisasi dan merupakan piranti untuk mengukur keberhasilan kinerja Direktorat Jenderal Cipta Karya selama 1 (satu) tahun, dengan indikator capaian kinerja diukur melalui besaran outcome.
Pada tahun 2017, Direktorat Jenderal Cipta Karya memprioritaskan pemanfaatan pagu APBN sebesar Rp. 16.877.253.785,- untuk kegiatan prioritas diantaranya yaitu pembangunan venue olahraga untuk mendukung Asian Games 2018 dan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Data dalam LaKIP ini disajikan berdasarkan data hasil capaian kinerja seluruh Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya sesuai
5DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
dengan pagu APBN. Proses penyusunan laporan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.
Kami berharap LaKIP ini dapat bermanfaat sebagai acuan bagi perencanaan kinerja dan pelaksanaan kegiatan yang lebih baik pada tahun- tahun berikutnya. Apabila masih terdapat kekurangan, kami menghargai kritik dan saran yang diberikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan.
Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada Unit Kerja Eselon II, Balai Teknis Air Minum, Balai Teknis Sanitasi, serta Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya yang telah mendukung terlaksananya Program Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman.
Jakarta, Januari 2018 Direktur Jenderal Cipta Karya
Ir. Sri Hartoyo, Dipl. SE., ME NIP. 195805311986031002
L a P O R a N K i N e R j a8
Daftar IsiKATA PENGANTAR 4DAFTAR ISI 7DAFTAR GAMBAR 10DAFTAR TABEL 11
BAB I PENDAHULUAN 14 1.1 Tugas dan Fungsi 15 1.2 Struktur Organisasi 15
BAB II PERENCANAAN KINERJA 24 2.1 Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2015-2019 24 2.2 Target Sasaran Program Direktorat Jenderal Cipta Karya 27 2.3 Perjanjian Kinerja 28 2.4 Metode Pengukuran 31
BAB III KAPASITAS ORGANISASI 38 3.1. Sumber Daya Manusia 38 3.2. Sarana dan Prasarana 41 3.3. Alokasi Anggaran 43 3.4. Sistem Yang Mewadahi Pelaksanaan Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Cipta Karya 44
BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA 48 4.1 Dukungan Sumber Daya 48 4.1.1 Sumber Daya Manusia (SDM) 48 4.1.2 Tata Kelola Keuangan, Barang Milik Negara (BMN) dan Tata Laksana 51
9DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
4.1.3 Keandalan Sistem dan Teknologi Informasi 53 4.2 Proses Bisnis Internal Direktorat Jenderal Cipta Karya 55 4.2.1 Keterpaduan Perencanaan, Pemrograman & Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman 55 4.2.2 Kapasitas Kelembagaan 58 4.2.3 Pengendalian dan Pengawasan 60 4.2.4 Peningkatan Kualitas Pengaturan Pengelolaan Infrastruktur Permukiman 61 4.2.5 Peningkatan Kualitas Komunikasi, Edukasi dan Kampanye Publik 63 4.3 Capaian Kinerja Program Direktorat Jenderal Cipta Karya 63 4.3.1 Sasaran “Meningkatnya Kontribusi Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Bagi Masyarakat” 65 4.3.2 Sasaran “Meningkatnya Kontribusi Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Hunian Dan Permukiman Yang Layak” 67 4.3.3 Sasaran “Meningkatnya Kontribusi Terhadap Pemenuhan Akses Sanitasi Bagi Masyarakat” 70 4.4 Capaian Kinerja Lainnya 72 4.4.1 Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 72 4.4.2 Pelayanan Publik 72 4.4.3 Penghargaan Pegawai Muda Teladan 73 4.4.4 Dukungan Rehabilitasi Venue Asian Games 73 4.4.5 Dukungan Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) 73 4.5 Kinerja Pelaksanaan Anggaran 73 4.5.1 Realisasi Anggaran 73 4.5.2 Konsistensi Perencanaan dengan Implementasi 74 4.5.3 Output 74 4.5.4 Efisiensi 75 4.5.5 Aspek Manfaat 75
BAB V PENUTUP 78
L a P O R a N K i N e R j a10
Daftar GambarGambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Cipta Karya 19Gambar 1.2 Struktur Organisasi Sekretariat BPPSPAM 20Gambar 1.3 Struktur Organisasi Balai Teknik Air Minum dan Balai Teknik Sanitasi 21Gambar 2.1 Peta Strategi Ditjen. Cipta Karya bersumber dari Peta Strategi Kementerian PUPR 2015-2019 25Gambar 2.2 Strategi Pembiayaan dalam Pencapaian Sasaran program 27Gambar 3.1 Komposisi SDM Berdasarkan Jabatan di Lingkungan DJCK 39Gambar 3.2 Komposisi SDM DJCK di Setiap Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya 40Gambar 3.3 Komposisi SDM DJCK Berdasarkan Jenis Kelamin 40Gambar 3.4 Komposisi Pejabat DJCK Berdasarkan Jenis Kelamin 41Gambar 3.5 Kondisi SDM PNS di Lingkungan DJCK Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan 41Gambar 3.6 Persebaran Alokasi Anggaran Per Unit Kerja Eselon II Direktorat Jenderal Cipta Karya 44Gambar 3.7 Sistem Informasi Pendukung Penyelenggaraan SAKIP 45Gambar 4.1 Tingkat Kehadiran Pegawai Ditjen. Cipta Karya di Atas Pukul 09.00 50Gambar 4.2 Tingkat Kehadiran Pegawai Ditjen. Cipta Karya Diatas Pukul 18.30 50Gambar 4.3 Total BMN, Potensi, Usulan dan Proses Alih Status/Hibah BMN Tahun 2017 52Gambar 4.4 Penandatanganan Serah Terima BMN dari Ditjen. Cipta Karya kepada Pemda serta Lembaga/Yayasan 52Gambar 4.5 Pemanfaatan TPST 3R di Desa Betoyoguci Kec. Manyar, kab. Gresik 58Gambar 4.6 Tren Capaian Gerakan 100-0-100 Dengan Sumber Pembiayaan APBN Ditjen. Cipta Karya 65Gambar 4.7 Pemanfaatan SPAM oleh Masyarakat di Distrik Sota, Kab. Merauke 66Gambar 4.8 Pemanfaatan SPAM oleh Masyarakat di Distrik Minyambaou, Papua Barat 67Gambar 4.9 Tren Pengelolaan Output Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2017 69Gambar 4.10 Hasil Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Kawasan Karangwaru, Kota Yogyakarta 69Gambar 4.11 Hasil Pembangunan TPS 3R Kota Bandar Lampung 71Gambar 4.12 Hasil Pembangunan Sanimas, Kab. Halmahera Barat 72
11DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Daftar TabelTabel 2.1 Target Sasaran Program Ditjen. Cipta Karya 27Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2017 29Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Ditjen. Cipta Karya Tahun 2017 30Tabel 2.4 Perubahan Output Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Bagi Masyarakat 30Tabel 2.5 Perubahan Output Pemenuhan Kebutuhan Hunian dan Permukiman yang Layak 31Tabel 2.6 Perubahan Output Pemenuhan Akses Sanitasi Bagi Masyarakat 31Tabel 2.7 Perhitungan Peningkatan Akses Air Minum dari Dana APBN TA. 2017 32Tabel 2.8 Perhitungan Peningkatan Akses Air Minum dari Dana APBNP TA. 2017 32Tabel 2.9 Perhitungan Penurunan Kawasan Kumuh TA. 2017 33Tabel 2.10 Perhitungan Penurunan Kawasan Kumuh TA. 2017 33Tabel 2.11 Perhitungan Peningkatan Akses Sanitasi dari Dana APBN TA. 2017 34Tabel 2.12 Perhitungan Peningkatan Akses Sanitasi dari Dana APBNP TA. 2017 35Tabel 3.1 Data Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Cipta Karya 38Tabel 3.2 Data Sarana dan Prasarana Direktorat Jenderal Cipta Karya 42Tabel 4.1 Hasil Tes Kompetensi ASN Ditjen. Cipta Karya TA. 2017 49Tabel 4.2 Rincian Rata-Rata Nilai Kinerja Individu PNS Ditjen. Cipta Karya 51Tabel 4.3 Jumlah Lembaga Pengelola Yang Meningkat Kapasitasnya 59Tabel 4.4 Jumlah SDM Lembaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya 59Tabel 4.5 Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Akuntabiltias Kinerja Unit Organisasi Ditjen. Cipta Karya Tahun 2017 60Tabel 4.6 Jumlah NSPK yang diterbitkan dalam Tahun 2017 62Tabel 4.7 Jumlah Pemerintah Daerah Kab./Kota yang memiliki Peraturan Penyelenggaraan Permukiman 62Tabel 4.8 Pencapaian Sasaran Program Ditjen. Cipta Karya Tahun 2017 63Tabel 4.9 Tren Kontribusi Ditjen. Cipta Karya 64Tabel 4.10 Kontribusi Ditjen Cipta Karya Terhadap Gerakan 100-0-100 64Tabel 4.11 Cakupan Pelayanan Air Minum Dengan Sumber Pendanaan APBN Tahun 2015-2017 66Tabel 4.12 Kontribusi Penurunan Luasan Permukiman Kumuh Tahun 2015-2017 67Tabel 4.13 Kontribusi Cakupan Pelayanan Sanitasi Tahun 2015-2017 71
L a P O R a N K i N e R j a14
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan organisasi. Direktorat
Jenderal Cipta Karya menyusun LaKIP tahun 2017 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban yang transparan mengenai kinerja dan capaian organisasi selama tahun anggaran 2017. LaKIP ini diharapkan dapat digunakan oleh pimpinan dan seluruh jajaran instansi Direktorat Jenderal Cipta Karya sebagai bahan acuan untuk menyusun program dan anggaran yang lebih efektif dan efisien di tahun mendatang.
RPJMN 2015 – 2019 merupakan rencana pembangunan jangka menengah ketiga dari RPJPN 2005 – 2025 yang berisi penjabaran visi dan misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla. RPJMN ini digunakan untuk menjaga konsistensi arah pembangunan nasional. Salah satu kebijakan umum pembangunan nasional yang tercantum di dalam RPJMN III Tahun 2015-2019 adalah mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan. RPJMN tersebut mengamanatkan bahwa pembangunan infrastruktur diarahkan untuk dapat memenuhi kebutuhan hunian layak bagi masyarakat dan mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh serta mewujudkan peningkatan keandalan dan keberlanjutan layanan sumber daya air untuk pemenuhan air minum, sanitasi, dan irigasi guna menunjang ketahanan air dan pangan.
Berdasarkan hal tersebut di atas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menetap-kan salah satu tujuannya yang tertuang dalam dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR Ta-hun 2015-2019 “menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip infrastruktur untuk semua”. Tujuan tersebut akan dicapai salah satunya melalui sasaran strategis “meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman” yang dilaksanakan melalui Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya.
Keberhasilan pelaksanaan program pada Renstra Direktorat Jenderal Cipta Karya 2015-2019 dijabarkan dalam 3 (tiga) sasaran program, yaitu:1. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan
kebutuhan air minum bagi masyarakat dengan indikator kinerja cakupan pelayanan akses air minum;
2. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak dengan indikator kinerja penurunan luasan permukiman kumuh;
3. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat dengan indikator kinerja cakupan pelayanan akses sanitasi.
Dalam mencapai sasaran program tersebut di atas, dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:1. Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan
Pengembangan Permukiman
Pendahuluan
15DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
2. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan Gedung
3. Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan
4. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
5. Dukungan Manajemen Bidang Permukiman6. Penyusunan Kebijakan Program dan Anggaran,
Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi serta Evaluasi Kinerja Infrastruktur Bidang Permukiman
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, Direktorat Jenderal Cipta Karya sebagai salah satu unit organisasi Kementerian PUPR wajib melaporkan pelaksanaan kinerjanya pada setiap akhir tahun. Laporan kinerja tersebut merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi yang disampaikan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
1.1 TUGAS DAN FUNGSISesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1/PRT/M/2015, Direktorat Jenderal Cipta Karya mempunyai tugas ‘menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan’. Dalam
melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Cipta karya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:1. perumusan kebijakan di bidang pengembangan
kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan;
3. perumusan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan;
5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan;
6. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Cipta Karya; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
1.2 STRUKTUR ORGANISASIBerdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
L a P O R a N K i N e R j a16
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh 6 unit kerja, meliputi:1. Sekretariat Direktorat Jenderal, bertugas
memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui penyelenggaraan fungsi:a. pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi,
dan tata laksana;b. pelaksanaan urusan administrasi keuangan,
tata usaha, dan rumah tangga direktorat jenderal;
c. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, pemberian pertimbangan hukum serta penyelenggaraan komunikasi publik direktorat jenderal;
d. pengelolaan barang milik negara direktorat jenderal; dan
e. koordinasi, pemantauan dan evaluasi sarana dan prasarana penanggulangan darurat bencana alam.
2. Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, bertugas melakukan penyusunan keterpaduan perencanaan dan kemitraan, pembiayaan, pelaksanaan, pengelolaan data dan sistem informasi serta pemantauan dan evaluasi kinerja keterpaduan program pembangunan infrastruktur permukiman yang meliputi pengembangan kawasan permukiman, serta penataan bangunan dan lingkungan, pengembangan sistem penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan permukiman, melalui penyelenggaraan fungsi:a. penyusunan kebijakan dan strategi
pembangunan infrastruktur permukiman;b. penyusunan keterpaduan perencanaan
dan kemitraan pembangunan infrastruktur
permukiman;c. penyusunan keterpaduan program,
pembiayaan tahunan yang bersumber dari APBN dan pembiayaan lainnya;
d. pemantauan keterpaduan pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman;
e. pengelolaan data dan sistem teknologi informasi;
f. pemantauan dan evaluasi kinerja keterpaduan program kegiatan dan pembangunan infrastruktur permukiman; dan
g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.
3. Direktorat Bina Penataan Bangunan, bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan perencanaan teknis, penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan, gedung, pengelolaan rumah negara, penataan bangunan dan lingkungan khusus, serta penyusunan standarisasi dan penguatan kelembagaan, Direktorat Bina Penataan Bangunan melalui penyelenggaraan fungsi:a. penyiapan kebijakan dan strategi,
perencanaan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan bangunan dan lingkungan, gedung, rumah negara, penataan ruang terbuka hijau, dan penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang penataan bangunan dan lingkungan, gedung, rumah negara, penataan ruang terbuka hijau, dan penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penataan bangunan
17DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
dan lingkungan, gedung, rumah negara, penataan ruang terbuka hijau, dan penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penataan bangunan dan lingkungan, gedung, rumah negara, penataan ruang terbuka hijau, dan penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya;
e. fasilitasi, pemberdayaan, dan penguatan kelembagaan di bidang penataan bangunan dan lingkungan, gedung, rumah negara, penataan ruang terbuka hijau, dan penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata,pos lintas batas negara, rawan bencana, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya;
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan bangunan dan lingkungan, gedung, rumah negara, penataan ruang terbuka hijau, dan penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya; dan
g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.
4. Direktorat Pengembangan Kawasan
Permukiman, bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pengendalian dan pengaturan teknis pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, serta kawasan permukiman khusus, Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, melalui penyelenggaraan fungsi:
a. penyusunan kebijakan dan strategi, perencanaan teknis, evaluasi dan pelaporan pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, serta kawasan permukiman khusus;
b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, serta kawasan permukiman khusus;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, dan kawasan permukiman khusus, serta fasilitasi penyediaan tanah;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan, permukiman perdesaan, serta permukiman khusus;
e. penyusunan dan penyebarluasan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan, permukiman perdesaan, serta permukiman khusus;
f. fasilitasi pembinaan kelembagaan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat di bidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan, permukiman perdesaan, serta permukiman khusus; dan
g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.
5. Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi di bidang sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, drainase lingkungan, dan penyehatan lingkungan permukiman terkait, Direktorat Pengembangan
L a P O R a N K i N e R j a18
Penyehatan Lingkungan Permukiman melalui penyelenggaraan fungsi:a. penyusunan kebijakan dan strategi,
perencanaan teknis, evaluasi dan pelaporan sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan serta penyehatan lingkungan permukiman terkait;
b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan serta penyehatan lingkungan permukiman terkait;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, drainase lingkungan, dan penyehatan lingkungan permukiman terkait serta fasilitasi penyediaan tanah;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan serta penyehatan lingkungan permukiman terkait;
e. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan serta penyehatan lingkungan permukiman terkait;
f. fasilitasi dan pemberdayaan kelembagaan di bidang sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan serta penyehatan lingkungan permukiman terkait; dan
g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.
6. Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanakan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan dan pengawasan
serta fasilitasi di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum, Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum melalui penyelenggaraan fungsi:a. penyusunan kebijakan dan strategi,
perencanaan teknis, evaluasi dan laporan pengembangan sistem penyediaan air minum;
b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum perkotaan, perdesaan, kawasan khusus;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum perkotaan, perdesaan, kawasan khusus, serta fasilitasi penyediaan tanah;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum;
e. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum;
f. fasilitasi dan pemberdayaan kelembagaan di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum; dan
g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.
7. Sekretariat Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM), bertugas membantu pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum yang dilaksanakan oleh badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah penyelenggaraan sistem penyediaan air minum melalui penyelenggaraan fungsi:a. penilaian kinerja penyelenggaraan sistem
penyediaan air minum yang dilaksanakan oleh badan usaha milik negara dan/atau
19DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
badan usaha milik daerah; dand. pemberian rekomendasi kepada pemerintah
pusat dan pemerintah daerah dalam rangka menjaga kepentingan yang seimbang antara penyelenggaran dengan pelanggan.
Setiap Unit Kerja, pada pelaksanaan tugasnya, didukung oleh 5 (lima) sub direktorat (subdit) yangmenjalankan fungsi perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan NSPK dan pemberian bimbingan teknis, serta 1 unit Tata Usaha yang menjalankan fungsi dukungan administrasi.
Diagram struktur organisasi Direktorat Jenderal Karya, dapat dilihat pada Gambar 1.1.
badan usaha milik daerah dalam rangka pemenuhan persyaratan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan sistem penyediaan air minum;
b. fasilitasi peningkatan kinerja penyelenggaraan sistem penyediaan air minum oleh badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dalam rangka pemenuhan persyaratan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan sistem penyediaan air minum;
c. pemberian rekomendasi kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara dan/atau
Gambar 1.1Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Cipta Karya
L a P O R a N K i N e R j a20
Gambar 1.2Struktur Organisasi Sekretariat BPPSPAM
Sekretariat BPPSPAM sebagai unit pendukung BPPSPAM memiliki struktur organisasi yang terpisah dari Struktur Organisasi Ditjen Cipta Karya,
bidang air minum; dane. penyusunan program dan anggaran,
pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan tata kearsipan, perlengkapan,
sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1.2Direktorat Jenderal Cipta Karya juga memiliki 2 (dua) Unit Pelayanan Teknis (UPT) yang bertanggungjawab langsung pada Direktur Jenderal Cipta Karya, yaitu Balai Teknik Air Minum dan Balai Teknik Sanitasi, dengan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 20 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian PUPR. 1. Balai Teknis Air Minum, bertugas melaksanakan
bimbingan teknis perencanaan dan pemberdayaan pengelolaan kelembagaan bidang air minum, dengan menyelenggarakan fungsi:a. pelaksanaan bimbingan teknis perencanaan
sistem penyediaan air minum; b. pelaksanaan bimbingan teknis
pemberdayaan kelembagaan pengelolaan sistem penyediaan air minum;
c. pelaksanaan fasilitasi dan penyebarluasan penerapan teknologi rancang bangun pengolahan sistem penyediaan air minum;
d. pengelolaan laboratorium dan bengkel kerja
pengelolaan barang milik negara, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak serta urusan rumah tangga balai.
2. Balai Teknis Sanitasi, memiliki tugas melaksanakan bimbingan teknis perencanaan sistem dan pemberdayaan pengelolaan bidang penyehatan lingkungan permukiman, dengan menyelenggarakan fungsi:a. pelaksanaan pembinaan teknis sistem
penyehatan lingkungan permukiman;b. pelaksanaan pembinaan teknis
pemberdayaan kelembagaan pengelolaan sistem penyehatan lingkungan permukiman;
c. pelaksanaan fasilitas dan penyebarluasan penerapan teknologi rancang bangun pengolahan sistem penyehatan lingkungan permukiman;
d. pengelolaan laboratorium dan bengkel kerja bidang penyehatan lingkungan permukiman; dan
e. penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata
21DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Gambar 1.3Struktur Organisasi Balai Teknik Air Minum dan Balai Teknik Sanitasi
persuratan dan tata kearsipan, perlengapan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak serta urusan rumah tangga balai.
Diagram struktur organisasi baik Balai Teknik Air Minum maupun Balai Teknik Sanitasi adalah sebagaimana terlihat pada Gambar 1.3.
KepaLa baLai
Kelompok jabatan Fungsional
seKsi biMbingan TeKnis perenCanaan
seKsi biMbingan TeKnis peMberdaYaan
subbagian TaTa usaha
L a P O R a N K i N e R j a24
Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara keseluruhan terintegrasi dengan sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan juga sistem akuntansi pemerintahan. Oleh
karena itu, penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang dilaksanakan melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) bersama-sama dengan Renstra Kementerian yang selanjutnya diimplementasikan ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA).
Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Perencanaan kinerja unit organisasi Direktorat Jenderal Cipta Karya dituangkan dalam bentuk Rencana Strategis dan pelaksanaannya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja yang disusun setiap awal tahun. Perjanjian Kinerja merupakan kesepakatan kinerja yang akan diwujudkan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya sebagai pemangku unit organisasi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai pemangku Kementerian PUPR.
Pada bab ini disampaikan ikhtisar hal-hal penting yang terdapat dalam Rencana Strategis dan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) yang meliputi: output, outcome, dan metode pengukuran kinerja unit organisasi Direktorat Jenderal Cipta Karya.
2.1 RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARyA 2015-2019Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No 13.1/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019, salah satu tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian PUPR adalah Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim. Pada pencapaian tujuan ini, Ditjen. Cipta Karya memiliki kontribusi terhadap capaian Sasaran Strategis (SS.4) yaitu ‘Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman’ melalui pemenuhan Sasaran Strategis (SS.9) ‘Meningkatnya cakupan pelayanan dan akses permukiman yang layak’.
Dalam rangka melaksanakan SS.9 tersebut, selanjut-nya disusunlah peta strategi yang menggambar kan peta jalan yang harus dilakukan oleh Ditjen. Cipta Karya. Penyusunan peta strategi ini mengadopsi secara langsung peta strategi Kementerian PUPR. Pada perspektif konsumen/stakeholder, Ditjen. Cipta Karya akan mendukung pemenuhan sasaran strategis meningkatnya cakupan pelayanan dan akses permukiman yang layak melalui pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman dengan tiga Sasaran Program (SP) yaitu:
1. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat, yang
Perencanaan Kinerja
25DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Gambar 2.1.Peta Strategi Ditjen. Cipta Karya bersumber dari Peta Strategi Kementerian PUPR 2015-2019
Cust
omer
s/St
akeh
olde
rsIn
tern
al P
roce
ssLe
rani
ng &
G
row
th
Harapan stakeholders dan customer yang harus dipenuhi:
Harapan stakeholders dan customer dapat dipenuhi melalui proses internal:
Untuk melaksanakan internal proses diperlukan:
Meningkatnya kehandalan infratsruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mewujudkan: ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi; konektivitas bagi penguatan daya saing; layanan infrastruktur dasar; dan keseimbangan pembangunan antar daerah, antar sektor dan antar
tingkatan pemerintah sehingga dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat.
Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman
SS 12. Meningkatnya SDM yang berkompeten dan berintegritas
SS 9. Meningkatnya cakupan pelayanan dan akses permukiman yang layak
SS 15. Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana dan teknologi informasi
KETERPADUAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PEMROGRAMAN
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
SS 5. Meningkatnya keterpaduan perencanaan, penganggaran dan pemrograman
SS 11. Meningkatnya pengendalian dan pengawasan
sumber: rencana strategi ditjen Cipta Karya 2015 – 2019
diukur dengan indikator kinerja persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum
2. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak, yang diukur dengan indikator kinerja persentase penurunan luasan permukiman kumuh perkotaan
3. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat, yang diukur dengan indikator kinerja presentase peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi
Perspektif konsumen/stakeholder tersebut dipenuhi melalui proses bisnis/internal melalui pelaksanaan keterpaduan perencanaan, penganggaran dan pemrograman dengan sasaran strategis berupa meningkatnya keterpaduan perencanaan,
pemrograman dan penganggaran serta pelaksana-an pengendalian dan pengawasan dengan sasaran strategi meningkatnya pengendalian dan pengawasan. Kedua sasaran strategis ini (SS. 5 dan SS. 11), selanjutnya akan menjadi sasaran kegiatan (SK. 1 dan SK. 2) yang akan dicapai oleh Ditjen. Cipta Karya. Pelaksanaan proses internal/bisnis dilaksanakan dengan upaya learning and growth yang berkelanjutan dengan sasaran strategis meningkatnya SDM yang kompeten dan berkelanjutan serta meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana dan teknologi (SS. 12 dan SS. 15). Kedua sasaran strategis ini selanjutnya akan menjadi sasaran kegiatan 3 (SK.3) dan sasaran kegiatan 4 (SK. 4). Adapun peta strategi Ditjen. Cipta Karya dapat digambarkan sebagai berikut:
L a P O R a N K i N e R j a26
Keberhasilan pelaksanaan sasaran program memerlukan kerangka kelembagaan yang efektif, efisien, dan akuntabel sehingga tanggung jawab untuk mencapai kinerja sasaran program didistribusikan pada setiap direktorat yang berada di Direktorat Jenderal Cipta Karya. Sasaran program ‘meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat’ dilaksanakan oleh Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (PSPAM) yang didukung oleh Sekretariat Badan Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM), unit kerja satuan kerja (satker) SPAM baik di pusat maupun di provinsi yang terdiri dari:1. Satker. Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum Provinsi2. Satker. Pengembangan Air Minum Strategis3. Satker. Pengembangan Air Minum Berbasis
Masyarakat
Sasaran program ‘meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak’ dilaksanakan oleh Direktorat Bina Penataan Bangunan (BPB) dan Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) dengan didukung oleh unit kerja Satker. BPB dan PKP baik di pusat maupun di provinsi yang terdiri dari:1. Satker. Penataan Bangunan dan Lingkungan
Provinsi2. Satker. Penataan Bangunan dan Lingkungan
Strategis3. Satker. Penataan Bangunan dan Lingkungan
Khusus4. Satker. Pengembangan Kawasan Permukiman
Provinsi5. Satker. Pengembangan Kawasan Permukiman
Strategis6. Satker. Pengembangan Kawasan Permukiman
Khusus7. Satker. Kawasan Permukiman Pusat
Pertumbuhan
Sasaran program ‘meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat’ dilaksanakan oleh Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PPLP) dengan didukung oleh unit kerja Satker. PPLP baik di pusat maupun di provinsi yang terdiri dari:1. Satker. Pengembangan Penyehatan
Lingkungan Permukiman Provinsi2. Satker. Pengembangan Penyehatan
Lingkungan Permukiman Strategis3. Satker. Pengembangan Penyehatan
Lingkungan Permukiman Berbasis Masyarakat
Proses internal dalam memperpadukan sistem infratruktur permukiman yang dimulai sejak tahap perencanaan, pemrograman, dan anggaran serta mengendalikan dan mengawasi ketiga sasaran program tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman (KIP) dengan didukung oleh unit kerja Satker. Perencanaan dan Pengendalian Infrastruktur Provinsi.
Sasaran kegiatan meningkatnya SDM yang berkompeten dan berintegritas serta pengelolaan sarana dan prasarana dan teknologi dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal (SetDitjen.) dan Direktorat KIP, yang didukung oleh unit kerja yang terdiri dari:1. Balai Teknik Air Minum2. Balai Teknik Sanitasi3. Satker. Balai Informasi Permukiman dan
Perkotaan4. Satker. Sekretariat Nasional Habitat5. Satker. Tanggap Darurat Permukiman
Peta Strategi Ditjen. Cipta Karya didistribusikan secara merata kepada seluruh sumber daya manusia Direktorat Jenderal Cipta Karya, melalui penyusunan indikator kinerja individu. Penyelarasan
27DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Tabel 2.1Target Sasaran Program Ditjen Cipta Karya
sumber: renstra direktorat jenderal Cipta Karya 2015-2019
kinerja unit organisasi dengan kinerja individu yang menggerakan unit organisasi tersebut, secara detail dapat dilihat pada lampiran 6.
2.2 TARGET SASARAN PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARyABerdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2015-2019, target sasaran program Ditjen Cipta Karya yang akan dicapai adalah sebagai berikut:
“meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman”.Sumber pembiayaan lain direncanakan dapat
no2019(%)
2017(%)
2018(%)
2016(%)
2015(%)sasaran program/indikator Kinerja
Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum.
Persentase penurunan luasan permukiman kumuh perkotaan.
Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi.
100
0
100
88
4
85
94
2
92
82
6
72
76
8
64
1 Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat.
2 Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak.
3 Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat.
Penetapan target sasaran program Ditjen. Cipta Karya merujuk pada target pembangunan infrastruktur permukiman seperti yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019 yang melibatkan pendanaan multi stakeholder. Komposisi pendanaan tersebut meliputi APBN sebesar 35%, APBD sebesar 25%, pinjaman/hibah luar negeri (PHLN) 10%, swasta 15% dan sisanya merupakan pembiayaan dari masyarakat atau lainnya sebesar 15%.
Alokasi anggaran APBN diberikan sebagai stimulus yang dimaksudkan sebagai pendorong pergerakan pembangunan kota/kabupaten. Pemerintah kota/kabupaten diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam melaksanakan sasaran program “pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman” guna mencapai sasaran strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu sumber: renstra ditjen. Cipta Karya 2015-2019
Gambar 2.2 Strategi Pembiayaan dalam
Pencapaian Sasaran program
L a P O R a N K i N e R j a28
diperoleh dari berbagai pihak melalui skema pembiayaan, antara lain Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Corporate Social Responsibility (CSR) yang merupakan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dan lingkungannya. Selain itu, pendanaan lainnya diharapkan dapat terwujud melalui peran masyarakat pada kegiatan pemberdayaan ataupun kegiatan swadaya masyarakat.
Kegiatan utama yang akan dilakukan untuk pencapaian sasaran program Ditjen Cipta Karya sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut:1. Pemenuhan kebutuhan air minum bagi
masyarakata. Pembangunan Sistem Penyediaan Air
Minum (SPAM) Khusus;b. Pengembangan SPAM PDAM terfasilitasi
dan SPAM non-PDAM terfasilitasi;c. Pembinaan penyelenggaraan SPAM/
penyehatan;d. Pendampingan restrukturisasi;e. Fasilitasi opsi pembiayaan SPAM
(perbankan); danf. Fasilitasi kepengusahaan SPAM
(pendampingan KPS).2. Pencapaian target pemenuhan kebutuhan
hunian dan permukiman yang layaka. Peningkatan kualitas permukiman kumuh;b. Pembangunan dan pengembangan
kawasan permukiman perdesaan;c. Pembangunan dan pengembangan kawasan
perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar serta pembangunan dan pengembangan kawasan rawan atau pasca bencana;
d. Penyusunan peraturan penataan bangunan dan lingkungan;
e. Dukungan legalisasi perda gedung dan
pendampingan penyusunan ranperda bangunan gedung; dan
f. Penyelenggaraan bangunan gedung dan penyelenggaraan penataan bangunan.
3. Pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakata. Pembangunan sarana dan prasarana
pengelolaan air limbah domestik, yaitu dengan penambahan infrastruktur air limbah sistem terpusat, penambahan pengolahan air limbah komunal, penambahan IPAL skala kawasan, dan peningkatan pengelolaan lumpur tinja melalui pembangunan IPLT;
b. Pembangunan sarana prasarana pengelolaan persampahan, yaitu dengan pembangunan TPA, penyediaan fasilitas 3R komunal, faslitas pengolahan sementara; dan
c. Pembangunan sarana prasarana drainase, yaitu dengan pembangunan infrastruktur drainase perkotaan.
2.3 PERJANJIAN KINERJASesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan, disertai dengan indikator kinerja pada satu tahun anggaran. Perjanjian Kinerja Ditjen Cipta Karya Tahun Anggaran 2017 disusun diawal tahun 2017, dimana nomenklatur program dan indikator kinerja berbeda dengan nomenklatur program dan indikator kinerja pada dokumen Reviu Renstra.
Pada tahun 2017, upaya pencapaian target sasaran
29DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
program “meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat sebesar 0,92%” didukung oleh unit kerja Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan output berupa peningkatan kapasitas SPAM perkotaan di 107 kawasan, peningkatan kapasitas SPAM Kawasan Rawan Air di 11 kawasan, pembangunan SPAM perkotaan sebanyak 2.148 l/det di 122 kawasan, SPAM berbasis masyarakat sebanyak 770 l/det di 4.060 desa, SPAM kawasan khusus sebanyak 121 l/det di 24 kawasan, SPAM regional sebanyak 750 l/det di 4 kawasan, SPAM kawasan rawan air sebanyak 82 l/det di 19 kawasan, dan pengembangan jaringan perpipaan kawasan khusus di 27 kawasan.
Pencapaian target sasaran program “meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hu-nian dan permukiman yang layak sebesar 0,30%” didukung oleh unit kerja Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman dan Direktorat Bina Penataan Bangunan dengan output berupa pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman perkotaan sebesar 1.161 Ha, pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman perdesaan sebesar 913 Ha, pembangunan dan pengembangan kawasan khusus sebesar 1.216 Ha, infrastruktur berbasis masyarakat di 11.067 kelurahan, perintisan inkubasi kota baru di 5
kab/kota, penyelenggaraan bangunan gedung seluas 173.300 m², penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan seluas 603.501 m², revitalisasi kawasan tematik perkotaan sebanyak 59 kawasan, dan fasilitasi edukasi dan pengembangan partisipasi masyarakat bidang penataan bangunan dan lingkungan di 66 kecamatan.
Pencapaian target sasaran program “meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat sebesar 6,89%” didukung oleh unit kerja Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman dengan output berupa Sistem Pengolahan Air Limbah Skala Regional untuk 4.809 KK, Sistem Pengolahan Air Limbah Skala Kota untuk 103.020 KK, Sistem Penanganan Persampahan Skala Regional untuk 841.680 KK, Sistem Penanganan Persampahan Skala Kota untuk 2.101.795 KK, Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat Skala Kota untuk 506.092 KK, Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat Skala Kawasan untuk 40.750 KK, Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat Berbasis Masyarakat untuk 17.228 KK, Pengelolaan Drainase sebesar 45.862 Ha, Sistem Penanganan Persampahan Skala Kawasan untuk 1.103 KK, dan Sistem Penanganan Persampahan Berbasis Masyarakat untuk 12.152 KK.
Pada pertengahan tahun 2017, terdapat perubahan
Tabel 2.2Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2017
sumber : dokumen perjanjian Kinerja ditjen. Cipta Karya, 2017
no.(1)
Target(4)
indikator Kinerja(3)
program/sasaran(2)
Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat
Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak
Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat
Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum
Persentase penurunan luasan permukiman kumuh perkotaan
Persentase peningkatan cakupan pelayananan akses sanitasi
0,92%
0,30%
6,89%
1.
2.
3.
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
L a P O R a N K i N e R j a30
alokasi anggaran (APBNP) yang merubah output sehingga mengakibatkan perubahan outcome. Sesuai dengan PerMen PAN dan RB No 53 Tahun 2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya disusun PK Revisi sebagai berikut.
Tabel 2.4Perubahan Output Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Bagi Masyarakat
sumber: perjanjian Kinerja revisi ditjen. Cipta Karya Tahun 2017
SPAM Kawasan Perkotaan Terfasilitasi
SPAM Kawasan Rawan Air Terfasilitasi
Pembangunan SPAM Perkotaan
Pembangunan SPAM Kawasan Khusus
Pembangunan SPAM Regional
Pembangunan SPAM Kawasan Rawan Air
Pengembangan Jaringan Perpipaan Kawasan Khusus
163 Kawasan
14 Kawasan
127 Kawasan 3.263 l/det
22 Kawasan 126 l/det
3 Kawasan 750 l/det
21 Kawasan 88 l/det
28 Kawasan
107 Kawasan
11 Kawasan
122 Kawasan 2.148 l/det
24 Kawasan 121 l/det
4 Kawasan 750 l/det
19 Kawasan 82 l/det
27 Kawasan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
no. awal revisiprogram/sasaran
Tabel 2.3Perjanjian Kinerja Ditjen. Cipta Karya Tahun 2017
sumber: perjanjian Kinerja revisi ditjen. Cipta Karya Tahun 2017
Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat
Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak
Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat
Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum
Persentase penurunan luasan permukiman kumuh perkotaan
Persentase peningkatan cakupan pelayananan akses sanitasi
1,09%
0,28%
5,45%
0,92%
0,30%
6,89%
1.
2.
3.
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
no.
(1)revisi
(5)
Target
awal(4)
indikator Kinerja
(3)
program/sasaran
(2)
Perubahan outcome pada sasaran program “meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak” dari semula 0,30% menjadi 0,28% karena adanya perubahan output sebagai berikut:
Berdasarkan APBN-P, terdapat perubahan output yang menyebabkan adanya perubahan outcome pada masing-masing indikator kinerja sasaran program. Perubahan outcome pada sasaran program “meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat” dari semula 0,92% menjadi 1,09% karena adanya perubahan beberapa output sebagai berikut:
31DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Kab/KotaKawasan
JiwaKab/KotaKawasan
JiwaKab/KotaKawasan
JiwaKab/KotaKawasan
JiwaKab/KotaKawasan
JiwaKab/Kota
KawasanJiwa
Kab/KotaKawasan
JiwaKab/Kota
Hektar
Kab/KotaKK
JiwaKab/Kota
KKJiwa
Kab/KotaKK
JiwaKab/Kota
KKJiwa
Kab/KotaKK
Jiwa
Kab/KotaKK
JiwaKab/Kota
KKJiwa
Kab/Kota
Tabel 2.5Perubahan Output Pemenuhan Kebutuhan Hunian dan Permukiman yang Layak
Tabel 2.6 Perubahan Output Pemenuhan Akses Sanitasi Bagi Masyarakat
sumber: perjanjian Kinerja revisi ditjen. Cipta Karya Tahun 2017
sumber: perjanjian Kinerja revisi ditjen. Cipta Karya Tahun 2017
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Gedung
Revitalisasi Kawasan Tematik Perkotaan
Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Regional, Skala Kota, Skala Kawasan Setempat Skala Kota, dan Berbasis Masyarakat.Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Regional
Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota
Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat Skala Kota
Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kawasan
Sistem Pengelolaan Air Limbah Berbasis Masyarakat
Sistem Penanganan Persampahan Skala Regional, Skala Kota, Skala Kawasan, dan Berbasis Masyarakat.Sistem Penanganan Persampahan Skala Regional
Sistem Penanganan Persampahan Skala Kota
Sistem Penanganan Persampahan Skala Kawasan
Infrastruktur Air Limbah Sistem Terpusat Skala Kota, Kawasan dan Komunal
Infrastruktur Air Limbah Sistem Terpusat Skala Kota
Infrastruktur Air Limbah Sistem Terpusat Skala Kawasan
Infrastruktur Air Limbah Sistem Terpusat Skala Komunal
Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja
Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah
Infrastruktur Tempat Pengolah Sampah Terpadu/3R
Infrastruktur Fasilitas Pengolahan Sampah Antara
Infrastruktur Drainase
1.058 Ha
623.501 m2
51 Kawasan
1.161 Ha
603.501 m2
59 Kawasan
35.571
27.8556
96.000480.000
39492.512
2.462.56022
35.620178.100
15827.125
135.625
4896.840
4.484.20076
1.285.4446.427.220
1
1014
539.1452222
203.750162526
86.1394545
2.530.4606666
14.702.37571
7966.271
33
15.00060
45.862
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
no.
no.
awal
pK revisipK awal
revisi
unit satuan (2017)unit satuan (2017) outputoutput
program/sasaran
Perubahan outcome pada sasaran program “meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat” dari semula 6,89% menjadi 5,45% karena adanya perubahan output sebagai berikut:
2.4 METODE PENGUKURANUntuk memudahkan pengukuran kinerja, pada saat penentuan target kinerja perlu diketahui metode pengukuran yang disepakati untuk digunakan.
Manfaat adanya informasi metode pengukuran tersebut adalah untuk menjamin konsistensi penggunaan indikator kinerja yang terukur (measurable). Metode pengukuran disampaikan sesuai dengan dana APBN dan APBNP
1. Metode Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Program “Meningkatnya Kontribusi terhadap Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Bagi Masyarakat”
L a P O R a N K i N e R j a32
0,92%261.890.900,00
859,200
300,000
1,159,200
154,880
985,600
104,960
1,245,440
2,404,640
214,800
75,000
289,800
38,720
246,400
26,240
311,360
601,160
2,148
750
2,898
121
770
82
973
3,871
1.
2.
3.
4.
5.
Pembangunan SPAM Perkotaan
Pembangunan SPAM Regional
Total Perkotaan
Pembangunan SPAM Kawasan Khusus
SPAM Berbasis Masyarakat (Pamsimas)
Pembangunan SPAM Kawasan Rawan Air
Total Perdesaan
Total Dit. SPAM
Tabel 2.7Perhitungan Peningkatan Akses Air Minum dari Dana APBN TA. 2017
no.
(7)(6)(4)(3)(2)(1) (5)
Kontribusiditjen CK
(2017)
proyeksi penduduk(2017) ***
sambungan rumah *
L/det(rKaKL)output
jiwa Terlayani
**
sumber: perjanjian Kinerja revisi ditjen. Cipta Karya Tahun 2017
Keterangan:* Asumsi untuk Perkotaan, 1 l/det setara dengan 100 SR Asumsi untuk Perdesaan, 1 l/det setara dengan 320 SR** Asumsi 1 KK = 4 jiwa*** Data BPS (Publikasi Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035)
PERKOTAAN
PERDESAAN
1,09%261.890.900,00
1,305,000
300,000
1,605,000
161,280
985,600
112,640
1,259,520
2,864,520
326,250
75,000
401,250
40,320
246,400
28,160
314,880
716,130
3,263
750
4,013
126
770
88
984
4,997
1.
2.
3.
4.
5.
Pembangunan SPAM Perkotaan
Pembangunan SPAM Regional
Total Perkotaan
Pembangunan SPAM Kawasan Khusus
SPAM Berbasis Masyarakat (Pamsimas)
Pembangunan SPAM Kawasan Rawan Air
Total Perdesaan
Total Dit. SPAM
Tabel 2.8Perhitungan Peningkatan Akses Air Minum dari Dana APBNP TA. 2017
no.
(7)(6)(4)(3)(2)(1) (5)
Kontribusiditjen CK
(2017)
proyeksi penduduk(2017) ***
sambungan rumah *
L/det(rKaKL)output
jiwa Terlayani
**
Keterangan:* Asumsi untuk Perkotaan, 1 l/det setara dengan 100 SR Asumsi untuk Perdesaan, 1 l/det setara dengan 320 SR** Asumsi 1 KK = 4 jiwa*** Data BPS (Publikasi Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035)
PERKOTAAN
PERDESAAN
b. Perjanjian Kinerja Revisi Ditjen Cipta Karya Tahun 2017
a. Perjanjian Kinerja Awal Ditjen Cipta Karya Tahun 2017
33DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
2. Metode Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Program “Meningkatnya Kontribusi terhadap Pemenuhan Kebutuhan Hunian dan Permukiman yang Layak”
a. Perjanjian Kinerja Awal Ditjen Cipta Karya Tahun 2017
0,30
0,28
Ha
Ha
38.431
38.431
Ha
Ha
1.161
1.058
1.
1.
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan
Tabel 2.9Perhitungan Penurunan Kawasan Kumuh TA. 2017
Tabel 2.10Perhitungan Penurunan Kawasan Kumuh TA. 2017
no.
no.
(7)
(7)
(6)
(6)
(4)
(4)
(3)
(3)
(2)
(2)
(1)
(1)
(5)
(5)
% pelayanan
% pelayanan
Total Kawasan seluruh indonesia
Total Kawasan seluruh indonesia
Target 2017
Target 2017
output
output
satuan
satuan
satuan
satuan
Volume
Volume
Volume
Volume
b. Perjanjian Kinerja Revisi Ditjen Cipta Karya Tahun 2017
L a P O R a N K i N e R j a34
3. Metode Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Program “Meningkatnya Kontribusi terhadap Pemenuhan Akses Sanitasi Bagi Masyarakat”
a. Perjanjian Kinerja Awal Ditjen Cipta Karya Tahun 2017
1,28
5,62
3.359.494
14.783.646
Kab/KotaKawasan
JiwaKab/KotaKawasan
JiwaKab/KotaKawasan
JiwaKab/KotaKawasan
JiwaKab/KotaKawasan
JiwaKab/KotaKawasan
JiwaKab/KotaKawasan
JiwaKab/Kota
Hektar
1014
539.1452222
203.750162526
86.1394545
2.530.4606666
14.702.3757179
66.27133
15.00060
45.862
Infrastruktur Air Limbah Sistem Terpusat Skala Kota, Kawasan dan KomunalInfrastruktur Air Limbah Sistem Terpusat Skala Kota
Infrastruktur Air Limbah Sistem Terpusat Skala Kawasan
Infrastruktur Air Limbah Sistem Terpusat Skala Komunal
Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja
Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah
Infrastruktur Tempat Pengolah Sampah Terpadu/3R
Infrastruktur Fasilitas Pengolahan Sampah Antara
Infrastruktur Drainase
Tabel 2.11Perhitungan Peningkatan Akses Sanitasi dari Dana APBN TA. 2017
no.
(6)(5)(4)(3)(2)(1)
% pelayanan
jiwa Terlayanioutput unit satuan (2017)
Keterangan:Jumlah penduduk = 263.264.050 jiwa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
35DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
b. Perjanjian Kinerja Revisi Ditjen Cipta Karya Tahun 2017
1,25
4,20
3.284.140
11.052.370
Kab/KotaKK
JiwaKab/Kota
KKJiwa
Kab/KotaKK
JiwaKab/Kota
KKJiwa
Kab/KotaKK
Jiwa
Kab/KotaKK
JiwaKab/Kota
KKJiwa
Kab/KotaKK
JiwaKab/Kota
KKJiwa
Kab/KotaHektar
Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Regional
Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota
Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat Skala Kota
Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kawasan
Sistem Pengelolaan Air Limbah Berbasis Masyarakat
Sistem Penanganan Persampahan Skala Regional
Sistem Penanganan Persampahan Skala Kota
Sistem Penanganan Persampahan Skala Kawasan
Sistem Penanganan Persampahan Skala Berbasis Masyarakat
Sistem Pengelolaan Drainase
Tabel 2.12Perhitungan Peningkatan Akses Sanitasi dari Dana APBNP TA. 2017
no.
(6)(5)(4)(3)(2)(1)
% pelayanan
jiwa Terlayanioutput unit satuan (2017)
Keterangan:Jumlah penduduk = 263.264.050 jiwa
1
2
3
4
5
1
2
3
4
Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Regional, Skala Kota, Skala Kawasan Setempat Skala Kota, dan Berbasis Masyarakat.
Sistem Penanganan Persampahan Skala Regional, Skala Kota, Skala Kawasan, dan Berbasis Masyarakat.
35.571
27.8556
96.000480.000
39492.512
2.462.56022
35.620178.100
15827.125
135.625
4896.840
4.484.20076
1.285.4446.427.220
113.79068.950
7014.40072.000
60532
L a P O R a N K i N e R j a38
Agar suatu organisasi dapat beroperasi secara maksimal perlu didukung unsur manajerial berupa sumber daya manusia (man), modal (money), bahan (material), alat (machines), dan metode
(method). Demikian pula Direktorat Jenderal Cipta Karya, dalam mewujudkan visi dan misinya membutuhkan sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, serta metode pelaksanaan kegiatan
3.1. SUMBER DAyA MANUSIASumber daya manusia (SDM) menjadi ujung tombak beroperasinya organisasi, oleh karena itu diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas untuk menjalankan suatu organisasi. Direktorat Jenderal Cipta Karya membutuhkan sumber daya manusia yang berintegritas, berorientasi pada pelayanan, dapat bekerjasama, dan memiliki komitmen terhadap pencapaian visi dan misi organisasi. Pencapaian visi dan misi organisasi kemudian tercascading ke dalam jabatan masing-masing SDM di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya sehingga jika suatu individu tidak berhasil melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan maka akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian Direktorat Jenderal Cipta Karya. Pada tahun 2017, dengan anggaran sebesar Rp. 16.877.253.785.000,-, Ditjen Cipta karya Direktorat Jenderal Cipta Karya didukung oleh SDM berjumlah 7.135 orang pegawai dengan berbagai tingkat pendidikan, usia, dan status
kepegawaian. Berdasarkan status kepegawaian, SDM di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya didominasi oleh SDM Non-PNS sebesar 55,29%, yang umumnya tersebar di Unit Satuan Kerja Provinsi. Hal ini dikarenakan jumlah PNS baik PNS Pusat maupun PNS Daerah (44,71%) tidak cukup untuk mengisi struktur jabatan yang ada. Jika dibandingkan dengan tahun 2016, dukungan PNS Pusat pada Tahun 2017 meningkat sebesar 18%. Hal ini disebabkan adanya tambahan dukungan SDM PNS Pusat melalui pengadaan seleksi CPNS.
Berdasarkan tingkat pendidikan, SDM berpendidikan D4/S1 mendominasi struktur pendidikan SDM Ditjen. Cipta Karya sebesar 51,03%, namun demikian, masih tingginya SDM berpendidikan SD/SMP/SMA sebesar 33,43% menjadikan beban pekerjaan berdasarkan anggaran per orang menjadi tidak merata. Jika anggaran sebesar Rp. 16.877.253.785.000,- dibagi dengan total SDM, maka rata-rata satu orang SDM Ditjen Cipta Karya akan mengelola anggaran sebesar Rp. 2.365.417.489,-, namun demikian, dengan struktur uraian tugas SDM berpendidikan SD/SMP/SMA
Kapasitas OrganisasiTabel 3.1
Data Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Cipta Karya
2,475615
4,0457,135
100.00
4419
0.13
4701061327089.92
8948
2553925.49
866159
1,3602,38533.43
PNS PusatPNS DaerahNon-PNSTotalPersentase (%)
s3s2d1/d3 sd/sMp/sMaTotalstatus
KepegawaianTingkat pendidikan
sumber: setditjen. Cipta Karya dan aplikasi siMeKa Tahun 2017
39DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
yang umumnya merupakan tenaga pendukung, maka tentunya beban tugas SDM tersebut akan ditanggung oleh SDM berpendidikan sekolah tinggi. Jika anggaran Ditjen. Cipta Karya dibagi dengan 4.750 orang yang berpendidikan sekolah tinggi, maka rata-rata pengelolaan anggaran per orang adalah sebesar Rp. 3.553.106.060,-. Tingginya beban pengelolaan anggaran per orang ditengarai menjadi salah satu penyebab tidak maksimalnya pelaksanaan pekerjaan di tahun anggaran 2017, khususnya dalam proses perencanaan, serta pengawasan atas manfaat dari infrastruktur terbangun.
Komposisi pendidikan SDM Non-PNS memberikan tantangan cukup besar bagi Ditjen. Cipta Karya, terutama dalam memaksimalkan potensi yang
dimiliki oleh SDM Non-PNS. Pendidikan SDM Non-PNS didominasi oleh D4/S1 sebesar 56,78%, namun demikian, masih terdapat SDM Non-PNS yang memiliki pendidikan SD/SMP/SMA (33,62%) dan terdapat SDM Non-PNS berlatar belakang pendidikan S2/S3. Pada umumnya SDM Non-PNS ini menduduki jabatan pengadministrasi umum dan umumnya tersebar di Unit Satuan Kerja Provinsi. Komposisi SDM berdasarkan jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya seperti terlihat pada Gambar 3.1, menunjukkan besarnya jumlah SDM yang menduduki Jabatan Pelaksana (85,3%), sementara Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) hanya sejumlah 3,5%. Kecilnya jumlah SDM yang menduduki JFT dikarenakan masih minimnya minat SDM terhadap JFT. Jabatan ini masih dipandang sebagai jabatan yang tidak menarik dalam jenjang
sumber: setditjen. Cipta Karya dan aplikasi siMeKa Tahun 2017
20
2.365.417.489,-, namun demikian, dengan struktur uraian tugas SDM berpendidikan SD/SMP/SMA yang umumnya merupakan tenaga pendukung, maka tentunya beban tugas SDM tersebut akan ditanggung oleh SDM berpendidikan sekolah tinggi. Jika anggaran Ditjen. Cipta Karya dibagi dengan 4.750 orang yang berpendidikan sekolah tinggi, maka rata-rata pengelolaan anggaran per orang adalah sebesar Rp. 3.553.106.060,-. Tingginya beban pengelolaan anggaran per orang ditengarai menjadi salah satu penyebab tidak maksimalnya pelaksanaan pekerjaan di tahun anggaran 2017, khususnya dalam proses perencanaan, serta pengawasan atas manfaat dari infrastruktur terbangun. Komposisi pendidikan SDM Non-PNS memberikan tantangan cukup besar bagi Ditjen. Cipta Karya, terutama dalam memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh SDM Non-PNS. Pendidikan SDM Non-PNS didominasi oleh D4/S1 sebesar 56,78%, namun demikian, masih terdapat SDM Non-PNS yang memiliki pendidikan SD/SMP/SMA (33,62%) dan terdapat SDM Non-PNS berlatar belakang pendidikan S2/S3. Pada umumnya SDM Non-PNS ini menduduki jabatan pengadministrasi umum dan umumnya tersebar di Unit Satuan Kerja Provinsi.
Gambar 3.1 Komposisi SDM Berdasarkan Jabatan di Lingkungan DJCK
Sumber: Setditjen. Cipta Karya dan Aplikasi SIMEKA Tahun 2017 Komposisi SDM berdasarkan jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya seperti terlihat pada Gambar 3.1, menunjukkan besarnya jumlah SDM yang menduduki Jabatan Pelaksana (85,3%), sementara Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) hanya sejumlah 3,5%. Kecilnya jumlah SDM yang menduduki JFT dikarenakan masih minimnya minat SDM terhadap JFT. Jabatan ini masih dipandang sebagai jabatan yang tidak menarik dalam jenjang kepangkatannnya. Direktorat Jenderal Cipta Karya merupakan direktorat teknis yang seharusnya membutuhkan jumlah SDM dalam Jabatan Fungsional Tertentu lebih banyak dibandingkan dengan SDM dalam jabatan pelaksana.
0.3%
1.7%
85.3%
3.5%
9.2%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Bekerja di Dinas/Kementerian Lain
Struktural
JP
JFT
PISK
Bekerja di Dinas/Kementerian Lain Struktural JP JFT PISK
Gambar 3.1Komposisi SDM Berdasarkan Jabatan di Lingkungan DJCK
L a P O R a N K i N e R j a40
Gambar 3.2Komposisi SDM DJCK di Setiap Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya
sumber: setditjen. Cipta Karya dan aplikasi siMeKa Tahun 2017
kepangkatannnya. Direktorat Jenderal Cipta Karya merupakan direktorat teknis yang seharusnya membutuhkan jumlah SDM dalam Jabatan Fungsional Tertentu lebih banyak dibandingkan dengan SDM dalam jabatan pelaksana.
Jika komposisi SDM ini disandingkan dengan upaya pencapaian sasaran program, akan terlihat bahwa setiap sasaran program didominasi oleh jabatan pelaksana yaitu jabatan pengadministrasi umum dan penata keuangan.
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM). SDM dengan status PNS Pusat paling banyak terdapat pada Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan jumlah 569 orang sedangkan paling sedikit berada pada Sekretariat BPPSPAM dengan jumlah 32 orang. SDM dengan status PNS Daerah paling banyak berada di Direktorat PKP dengan jumlah 144 orang sedangkan paling sedikit berada pada Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman (KIP) dengan jumlah 67 orang. Untuk SDM dengan
Gambar 3.3Komposisi SDM DJCK Berdasarkan Jenis Kelamin
sumber: setditjen. Cipta Karya dan aplikasi siMeKa Tahun 2017
22
Gambar 3.3
Komposisi SDM DJCK Berdasarkan Jenis Kelamin
Sumber: Setditjen. Cipta Karya dan Aplikasi SIMEKA Tahun 2017
Berdasarkan jenis kelamin, SDM Direktorat Jenderal Cipta Karya didominasi oleh pegawai laki-laki. Komposisi SDM terbagi menjadi 4.742 orang pegawai laki-laki (66%) dan 2.393 (34%) orang pegawai wanita. Pegawai wanita yang menduduki posisi Eselon berjumlah 41 orang (47,13 % dari total jumlah pejabat yang menduduki posisi eselon di Direktorat Jenderal Cipta Karya), detil komposisi terlihat pada Gambar 3.4.
Gambar 3.4 Komposisi Pejabat DJCK Berdasarkan Jenis Kelamin
Sumber: Setditjen. Cipta Karya dan Website Unit Organisasi
Laki-Laki66%
Perempuan34%
Persebaran SDM pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya dapat dilihat pada Gambar 3.2. di atas. Persebaran SDM paling banyak berada di Direktorat Bina Penataan Bangunan (BPB) dan Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP), sedangkan jumlah SDM paling sedikit berada di Sekretariat Badan Pendukung
status non-PNS terbanyak ada pada Direktorat BPB sebanyak 989 orang sedangkan paling sedikit berada pada Sekretariat BPSPAM sebanyak 39 orang.
Berdasarkan jenis kelamin, SDM Direktorat Jenderal Cipta Karya didominasi oleh pegawai laki-laki. Komposisi SDM terbagi menjadi 4.742 orang pegawai laki-laki (66%) dan 2.393 (34%) orang pegawai wanita. Pegawai wanita yang menduduki posisi Eselon berjumlah 41 orang (47,13 % dari total jumlah pejabat yang menduduki posisi eselon di Direktorat Jenderal Cipta Karya), detil komposisi terlihat pada Gambar 3.4.
Laki-laki66 %
41DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Pada Gambar 3.5, terlihat bahwa jumlah PNS yang memiliki latar belakang pendidikan teknis lebih sedikit dibandingkan dengan non teknis (44% berbanding 56%). Hal ini merupakan tantangan bagi Direktorat Jenderal Cipta Karya karena beban kerja pembangunan infrastruktur dari tahun ke tahun terus meningkat, sementara potensi PNS dari segi kuantitas dan kualitas belum sepadan
dengan beban kerja tersebut. Di samping itu, kompetensi substansi teknis dirasa sangat kurang memadai sehingga diperlukan tambahan tenaga (non-PNS) yang memiliki kompetensi sesuai dengan beban kerja. Unit kerja teknis yang paling sedikit memiliki PNS dengan latar belakang pendidikan teknik adalah Direktorat PSPAM (39%) sedangkan yang paling banyak adalah Direktorat PPLP (66%).
Gambar 3.4Komposisi Pejabat DJCK Berdasarkan Jenis Kelamin
sumber: setditjen. Cipta Karya dan website unit organisasi
22
Gambar 3.3
Komposisi SDM DJCK Berdasarkan Jenis Kelamin
Sumber: Setditjen. Cipta Karya dan Aplikasi SIMEKA Tahun 2017
Berdasarkan jenis kelamin, SDM Direktorat Jenderal Cipta Karya didominasi oleh pegawai laki-laki. Komposisi SDM terbagi menjadi 4.742 orang pegawai laki-laki (66%) dan 2.393 (34%) orang pegawai wanita. Pegawai wanita yang menduduki posisi Eselon berjumlah 41 orang (47,13 % dari total jumlah pejabat yang menduduki posisi eselon di Direktorat Jenderal Cipta Karya), detil komposisi terlihat pada Gambar 3.4.
Gambar 3.4 Komposisi Pejabat DJCK Berdasarkan Jenis Kelamin
Sumber: Setditjen. Cipta Karya dan Website Unit Organisasi
Laki-Laki66%
Perempuan34%
23
Gambar 3.5 Kondisi SDM PNS di Lingkungan DJCK Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan
Pada Gambar 3.5, terlihat bahwa jumlah PNS yang memiliki latar belakang pendidikan teknis lebih sedikit dibandingkan dengan non teknis (44% berbanding 56%). Hal ini merupakan tantangan bagi Direktorat Jenderal Cipta Karya karena beban kerja pembangunan infrastruktur dari tahun ke tahun terus meningkat, sementara potensi PNS dari segi kuantitas dan kualitas belum sepadan dengan beban kerja tersebut. Disamping itu, kompetensi substansi teknis dirasa sangat kurang memadai sehingga diperlukan tambahan tenaga (non-PNS) yang memiliki kompetensi sesuai dengan beban kerja. Unit kerja teknis yang paling sedikit memiliki PNS dengan latar belakang pendidikan teknik adalah Direktorat PSPAM (39%) sedangkan yang paling banyak adalah Direktorat PPLP (66%).
3.2. Sarana dan Prasarana Dalam mendukung pelaksanaan kegiatannya, Direktorat Jenderal Cipta Karya memerlukan sarana dan prasarana yang memadai agar pencapaian sasaran dapat lebih maksimal. Sarana dan prasarana yang dimiliki terdiri dari kendaraan operasional dan bangunan gedung sebagai berikut: 1. Bangunan Gedung
Bangunan gedung yang dimiliki Direktorat Jenderal Cipta Karya sebanyak 4.413 unit yang terdiri dari depo, gedung kantor, laboratorium, dan tanah seluas 1.911.532 m². Depo digunakan untuk penyimpanan sarana dan prasarana tanggap darurat.
2. Kendaraan Operasional Kendaraan operasional yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya adalah 1.047 buah kendaraan.
Jika dibandingkan dengan Tahun 2016, maka sarana dan prasarana Direktorat Jenderal Cipta Karya mengalami peningkatan. Peningkatan bangunan gedung sebesar 3.521 unit, dimana penambahan aset terjadi pada sarana dan prasarana Depo PS Tanggal Darurat menjadi 5 unit, Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen menjadi sebesar 135 unit, Rumah Negara Golongan III Tipe B Permanen menjadi sebesar 127 unit, Rumah Negara Golongan III Tipe C Permanen menjadi sebesar 235 unit, Rumah Negara Golongan III Tipe D Permanen menjadi sebesar 227 unit, Rumah Negara Golongan III Tipe E Permanen menjadi sebesar 120 unit, dan Rumah Negara Golongan III Lainnya menjadi sebesar 65 unit. Selain itu terjadi pula peningkatan pada jumlah kendaraan operasional menjadi sebesar 564 buah kendaraan.
Gambar 3.5Kondisi SDM PNS di Lingkungan DJCK
Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan
3.2. SARANA DAN PRASARANADalam mendukung pelaksanaan kegiatannya, Direktorat Jenderal Cipta Karya memerlukan sarana dan prasarana yang memadai agar pencapaian sasaran dapat lebih maksimal. Sarana dan prasarana yang dimiliki terdiri dari kendaraan operasional dan bangunan gedung sebagai berikut:1. Bangunan Gedung Bangunan gedung yang dimiliki Direktorat
Jenderal Cipta Karya sebanyak 4.413 unit yang terdiri dari depo, gedung kantor, laboratorium, dan tanah seluas 1.911.532 m². Depo digunakan untuk penyimpanan sarana dan prasarana tanggap darurat.
L a P O R a N K i N e R j a42
Tabel 3.2Data Sarana dan Prasarana Direktorat Jenderal Cipta Karya
no sarana dan prasarana jumlah
Tipe C Permanen menjadi sebesar 235 unit, Rumah Negara Golongan III Tipe D Permanen menjadi sebesar 227 unit, Rumah Negara Golongan III Tipe E Permanen menjadi sebesar 120 unit, dan Rumah Negara Golongan III Lainnya menjadi sebesar 65 unit. Selain itu terjadi pula peningkatan pada jumlah kendaraan operasional menjadi sebesar 564 buah kendaraan.
Selain itu, salah satu aset Direktorat Jenderal Cipta Karya yang tersebar di beberapa propinsi di Indonesia yaitu Gedung Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan (PIP2B) yang berfungsi sebagai (a). Penyediaan dan
2. Kendaraan Operasional Kendaraan operasional yang dimiliki oleh
Direktorat Jenderal Cipta Karya adalah 1.047 buah kendaraan.
Jika dibandingkan dengan Tahun 2016, maka sarana dan prasarana Direktorat Jenderal Cipta Karya mengalami peningkatan. Peningkatan bangunan gedung sebesar 3.521 unit, dimana penambahan aset terjadi pada sarana dan prasarana Depo PS Tanggal Darurat menjadi 5 unit, Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen menjadi sebesar 135 unit, Rumah Negara Golongan III Tipe B Permanen menjadi sebesar 127 unit, Rumah Negara Golongan III
1. Gedung / Bangunan Bangunan
- Gedung Ditjen. Cipta Karya 1
- Depo PS Tanggap Darurat 5
- Wisma Sanita Pejompongan 1
- Gedung Kantor Satker Bangkim 1
- Gedung Kantor Tanggap Darurat 1
- Mess Pejompongan 1
- Gedung TC Pejompongan 1
- Gedung Ex Tata Bangunan 1
- Gedung Kantor Habitat Wijaya I 1
- Gedung Kantor BPPSPAM 1
- Gedung Cipta Karya Cipaku V 1
- Gedung Balai Teknik Wilayah 1 1
- Gedung Arsip Bekasi 1
- Gedung B.I.C 1
- Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen 135
- Rumah Negara Golongan III Tipe A Semi Permanen 1
- Rumah Negara Golongan III Tipe A Darurat 15
- Rumah Negara Golongan III Tipe B Permanen 127
- Rumah Negara Golongan III Tipe B Semi Permanen 9
- Rumah Negara Golongan III Tipe C Permanen 235
- Rumah Negara Golongan III Tipe C Semi Permanen 22
- Rumah Negara Golongan III Tipe C Darurat 6
43DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
no sarana dan prasarana jumlah
sumber: setditjen. Cipta Karya Tahun 2017
2. Kendaraan Operasional Unit
- Rumah Negara Golongan III Tipe D Permanen 227
- Rumah Negara Golongan III Tipe D Semi Permanen 31
- Rumah Negara Golongan III Tipe D Darurat 2
- Rumah Negara Golongan III Tipe E Permanen 120
- Rumah Negara Golongan III Tipe E Semi Permanen 52
- Rumah Negara Golongan III Tipe E Darurat 1
- Rumah Negara Golongan III Lainnya 65
Jumlah 1.066
Kendaraan Operasional Unit
Kendaraan Bermotor Roda 2
- Sepeda Motor 655
Kendaraan Bermotor Roda 4
- Mini Bus (Penumpang 14 Orang ke bawah) 215
- Pick Up 50
- Sedan 6
- Jeep 36
- Station Wagon 82
- Mobil Pers Van 1
Jumlah 1.047
Penyebarluasan informasi Bidang Cipta Karya, (b). Pemberian konsultasi teknis dan advokasi terhadap permasalahan penyelenggaraan pembangunan bidang Cipta Karya serta (c). Penyediaan dukungan bagi kebutuhan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM Bidang Cipta Karya.
3.3. ALOKASI ANGGARANPada awal tahun 2017, Direktorat Jenderal Cipta Karya mendapatkan anggaran sejumlah Rp 15.935.472.895,- yang merupakan anggaran kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja Eselon II. Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum mendapat anggaran kegiatan terbesar, yaitu mencapai Rp. 4.233.126.774,- (26,56% dari total anggaran Direktorat Jenderal Cipta Karya). Anggaran tersebut dimanfaatkan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran program ‘meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat’. Anggaran terbesar terdapat pada output “SPAM berbasis masyarakat” sebesar Rp.
1.630.668.830,- dan output “Pembangunan SPAM kawasan perkotaan” sebesar Rp. 1.157.349.898,-
Selama pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2017, anggaran Direktorat Jenderal Cipta Karya mengalami revisi, menjadi sebesar Rp. 16.877.253.785,-. Anggaran tersebut dimanfaatkan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran program ‘meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak‘. Anggaran terbesar terdapat pada output “Infrastruktur berbasis masyarakat” sebesar Rp. 1.527.159.367,- dan output “Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman khusus” sebesar Rp. 1.179.690.819,-.
Revisi ini berdampak pada perubahan komposisi anggaran dan target kinerja Direktorat Jenderal Cipta Karya yang ditunjukkan pada Gambar 3.6. Pagu anggaran dari APBNP pada Bulan November 2017 memperlihatkan bahwa komposisi anggaran terbesar berubah dari unit kerja Direktorat
L a P O R a N K i N e R j a44
26
Gambar 3.6 Persebaran Alokasi Anggaran Per Unit Kerja Eselon II Direktorat Jenderal Cipta Karya
Sumber: RKAKL Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2017
Pagu anggaran dari APBNP pada Bulan November 2017 memperlihatkan bahwa komposisi anggaran terbesar berubah dari unit kerja Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum menjadi Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman sebesar Rp. 4.426.285.485,- (26,22%). Anggaran tersebut dimanfaatkan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran program ‘meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak‘. Anggaran terbesar terdapat pada output “Infrastruktur berbasis masyarakat” sebesar Rp. 1.527.159.367,- dan output “Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman khusus” sebesar Rp. 1.179.690.819,-. Unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal dan Direktorat Bina Penataan Bangunan mendapatkan tambahan anggaran untuk mendukung pembangunan venue Asian Games pada Direktorat BPB. Output yang mendapatkan tambahan anggaran pada unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal adalah “Tanggap darurat/Kebutuhan mendesak” sedangkan output yang mendapatkan tambahan anggaran pada Direktorat BPB adalah “Penyelenggaraan bangunan gedung”. 3.4. Sistem Yang Mewadahi Pelaksanaan Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Cipta
Karya Sebagai organisasi yang terus melaksanakan modernisasi, pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), saat ini Direktorat Jenderal Cipta Karya telah menggunakan sistem aplikasi untuk melaksanakan pelaksanaan struktur organisasinya. Pada proses analisis pencapaian sasaran program untuk mencapai visi dan misi, baik sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana digunakan satu sistem evaluasi kinerja yang disebut sebagai SIMEKA. Pada pelaksanaan operasionalisasinya, SIMEKA didukung oleh sistem lainnya terkait proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi. Pada tahap perencanaan, sistem yang digunakan adalah SIPPa (Sistem Informasi Perencanaan dan Pemrograman) untuk memproses usulan Daftar Isian Program dan Anggaran (DIPA) kemudian alat yang digunakan pada tahap pemantauan pelaksanaan,
0
500,000,000,000
1,000,000,000,000
1,500,000,000,000
2,000,000,000,000
2,500,000,000,000
3,000,000,000,000
3,500,000,000,000
4,000,000,000,000
4,500,000,000,000
5,000,000,000,000
Alokasi Awal
Alokasi Perubahan
sumber: rKaKL direktorat jenderal Cipta Karya Tahun 2017
Gambar 3.6Persebaran Alokasi Anggaran Per Unit Kerja Eselon II Direktorat Jenderal Cipta Karya
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum menjadi Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman sebesar Rp. 4.426.285.485,- (26,22%). Anggaran tersebut dimanfaatkan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran program ‘meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak‘. Anggaran terbesar terdapat pada output “Infrastruktur berbasis masyarakat” sebesar Rp. 1.527.159.367,- dan output “Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman khusus” sebesar Rp. 1.179.690.819,-.
Unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal dan Direktorat Bina Penataan Bangunan mendapatkan tambahan anggaran untuk mendukung pembangunan venue Asian Games pada Direktorat
BPB. Output yang mendapatkan tambahan anggaran pada unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal adalah “Tanggap darurat/Kebutuhan mendesak” sedangkan output yang mendapatkan tambahan anggaran pada Direktorat BPB adalah “Penyelenggaraan bangunan gedung”.
3.4. SISTEM yANG MEWADAHI PELAKSANAAN STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARyASebagai organisasi yang terus melaksanakan modernisasi, pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), saat ini Direktorat Jenderal Cipta Karya telah menggunakan sistem aplikasi untuk melaksanakan pelaksanaan struktur organisasinya. Pada proses analisis pencapaian sasaran program untuk mencapai visi dan misi,
45DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
baik sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana digunakan satu sistem evaluasi kinerja yang disebut sebagai Sistem Informasi Manajemen Evaluasi Kinerja (SIMEKA). Pada pelaksanaan ope-rasionalisasinya, SIMEKA didukung oleh sistem lainnya terkait proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi. Pada tahap perencanaan, sistem yang digunakan adalah SIPPa (Sistem Informasi Perencanaan dan Pemrograman) untuk memproses usulan Daftar Isian Program dan Anggaran (DIPA) kemudian alat yang digunakan pada tahap pemantauan pelaksanaan, adalah e-Monitoring. Pada tahap evaluasi SDM digunakan
sumber: proses bisnis siMeKa Tahun 2017
Gambar 3.7Sistem Informasi Pendukung Penyelenggaraan SAKIP
e-Kinerja sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja individu sedangkan untuk sarana dan prasarana digunakan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Negara (SIMBMN). Selain itu, ada pula sistem informasi sektoral, diantaranya adalah Sistem Informasi Sistem Pengembangan Air Minum (SIMSPAM), Sistem Informasi Penyehatan lingkungan Permukiman (SIMPLP) dan Sistem Informasi Pengembangan Kawasan Permukiman (SIPKP), yang menyajikan data-data teknis. Keterkaitan antarsistem yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan di lingkungan Direkorat Jenderal Cipta Karya, digambarkan sebagai berikut:
27
adalah e-Monitoring. Pada tahap evaluasi SDM digunakan e-Kinerja sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja individu sedangkan untuk sarana dan prasarana digunakan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Negara (SIMBMN). Selain itu, ada pula sistem informasi sektoral, diantaranya adalah Sistem Informasi Sistem Pengembangan Air Minum (SIMSPAM), Sistem Informasi Penyehatan lingkungan Permukiman (SIMPLP) dan Sistem Informasi Pengembangan Kawasan Permukiman (SIPKP), yang menyajikan data-data teknis. Keterkaitan antar sistem yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan di lingkungan Direkorat Jenderal Cipta Karya, digambarkan sebagai berikut:
Gambar 3.7 Sistem Informasi Pendukung Penyelenggaraan SAKIP
Sumber: Proses Bisnis SIMEKA Tahun 2017
Selain itu, Direktorat Jenderal Cipta Karya telah memiliki Data Warehouse (DWH), yang merupakan kumpulan database aplikasi (sistem informasi) maupun data lainnya yang dimiliki oleh seluruh unit kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, yang memiliki sifat berorientasi kepada subjek (Subject Oriented), terintegrasi/terpadu (Data Integrated), dibuat dalam rentang waktu tertentu/waktu-varian (Time Variant), dan data yang disimpan bersifat tetap (Non-Volatile) pada pengumpulan data untuk mendukung proses evaluasi dan pengambilan keputusan. Untuk mempermudah pelaksanaan pekerjaan agar lebih berkualitas, cepat, efisien dan tepat sasaran, Direktorat Jenderal Cipta Karya memiliki Situasi Room (Sitroom). Portal Sitroom tersebut menampilkan informasi terkini terkait progres pekerjaan dari seluruh unit kerja di Direktorat Jenderal Cipta Karya, yang berguna dalam pengambilan keputusan pimpinan (decision support system) yang lebih cepat. Pemantauan portal ini dilakukan di Ruang Direktur Jenderal, dilengkapi dengan layar monitor berukuran besar untuk menampilkan Portal Situation Room dan tersedia fasilitas kamera untuk tatap muka jarak jauh (video conference). Sitroom juga bisa digunakan untuk rapat menggunakan teknologi video conference dengan seluruh Kepala Satker di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya yang tersebar di seluruh Indonesia, sehingga sangat efisien dalam penghematan anggaran perjalanan dinas. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2017
L a P O R a N K i N e R j a46
Selain itu, Direktorat Jenderal Cipta Karya telah memiliki Data Warehouse (DWH), yang merupakan kumpulan database aplikasi (sistem informasi) maupun data lainnya yang dimiliki oleh seluruh unit kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, yang memiliki sifat berorientasi kepada subjek (Subject Oriented), terintegrasi/terpadu (Data Integrated), dibuat dalam rentang waktu tertentu/waktu-varian (Time Variant), dan data yang disimpan bersifat tetap (Non-Volatile) pada pengumpulan data untuk mendukung proses evaluasi dan pengambilan keputusan.
Untuk mempermudah pelaksanaan pekerjaan agar lebih berkualitas, cepat, efisien, dan tepat sasaran, Direktorat Jenderal Cipta Karya memiliki Situasi Room (Sitroom). Portal Sitroom tersebut menampilkan informasi terkini terkait progres pekerjaan dari seluruh unit kerja di Direktorat Jenderal Cipta Karya, yang berguna dalam pengambilan keputusan pimpinan (decision support system) yang lebih cepat. Pemantauan portal ini dilakukan di Ruang Direktur Jenderal, dilengkapi dengan layar monitor berukuran besar untuk menampilkan Portal
Situation Room dan tersedia fasilitas kamera untuk tatap muka jarak jauh (video conference). Sitroom juga bisa digunakan untuk rapat menggunakan teknologi video conference dengan seluruh Kepala Satker di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya yang tersebar di seluruh Indonesia, sehingga sangat efisien dalam penghematan anggaran perjalanan dinas. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN TA. 2017. Sitroom tersebut selain mendukung pengambilan keputusan pimpinan (decision support system) terutama keputusan terkait percepatan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN), juga sebagai sistem peringatan dini (early warning system) apabila dijumpai kendala pelaksanaan pembangunan PSN, serta sebagai system integrator yakni mengintegrasikan berbagai sistem informasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya. Selain itu dilakukan juga pemasangan CCTV di beberapa lokasi sebagai salah satu bentuk pemantauan pelaksanaan kegiatan dan kinerja SDM.
L a P O R a N K i N e R j a48
Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan k e b e r h a s i l a n / k e g a g a l a n pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanat-
kan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.
Bab ini menggambarkan pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam pelaksanaan program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman tahun 2017. Analisis dan evaluasi kinerja dilakukan secara berjenjang mulai dari penggunaan sumber daya sebagai input atau modal organisasi (learning and growth perspective), proses bisnis dalam menghasilkan output (internal perspective) sampai dengan capaian program yang dihasilkan oleh organisasi (customer/stakeholder perspective).
4.1 DUKUNGAN SUMBER DAyAPenggunaan sumber daya sebagai input organisasi Ditjen. Cipta Karya di tahun 2017 terangkum dalam suatu proses internal dengan sasaran sebagai berikut:
4.1.1 SUMBER DAyA MANUSIA (SDM) Ditjen. Cipta Karya berkomitmen untuk
memiliki SDM yang berkualitas, dalam arti kompeten dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan pencapaian sasaran program dan berintegritas dalam
pelaksanaan tugasnya. Kinerja dari upaya meningkatkan SDM yang berkualitas digambarkan melalui:1. Peningkatan jumlah SDM yang
mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) bidang permukiman
Pada tahun 2017, sebanyak 620 orang telah mengikuti diklat bidang permukiman. Jumlah ini meningkat 56,93% dibandingkan dengan tahun 2016, yaitu sebanyak 353 orang. Diklat yang diikuti oleh SDM Ditjen. Cipta Karya umumnya adalah diklat teknis. Namun demikian, jika dibandingkan dengan jumlah ASN Ditjen. Cipta Karya tahun 2017 sebanyak 2.477 orang, maka jumlah SDM yang mengikuti diklat masih cukup rendah yaitu sebesar 25%. Hal ini dikarenakan masih rendahnya minat SDM untuk meningkatkan kompetensinya melalui diklat, masih enggannya pimpinan untuk memberikan izin mengikuti diklat serta minimnya sosialisasi penyelenggaraan diklat selama tahun 2017.
2. Persentase Pegawai yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan (assesment)
Salah satu tantangan mewujudkan SDM Ditjen. Cipta Karya yang berkualitas adalah jumlah ASN teknis yang lebih sedikit daripada ASN non-teknis dengan kompetensi teknis yang belum memadai. Pemetaan terhadap ASN
Akuntabilitas Kinerja
49DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
yang mengikuti standar kompetensi jabatan (assessment) selama tahun 2017 menunjukkan bahwa rata-rata 61,34% ASN Ditjen. Cipta Karya telah memenuhi standar kompetensi jabatan. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 57,42%. Assessment ini dilakukan terhadap pegawai yang menduduki jabatan Struktural, Jabatan Perbendaharaan dan Jabatan Fungsional baik Fungsional Umum maupun Fungsional Tertentu (Tabel 4.1).
Jumlah ASN yang belum memenuhi kompetensi masih cukup besar, dimana
dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), serta penyusunan persyaratan umum dan khusus pejabat perbendaharaan.
3. Peningkatan Efektivitas Kinerja Pegawai Salah satu upaya mewujudkan SDM
yang berkualitas adalah dengan meningkatkan efektivitas kinerja pegawai melalui pelaksanaan finger print dan Aplikasi Sistem Informasi Kehadiran (SIKADIR). Diharapkan jika pegawai disiplin dalam kehadiran, akan meningkatkan efektivitas kinerja pegawai. Pada tahun 2017, tingkat
Tabel 4.1 Hasil Tes Kompetensi ASN Ditjen. Cipta Karya TA. 2017
sumber: bpsdM, 2017
Pejabat Tinggi Pratama
Pejabat Administrator
Pejabat Pengawas
Pejabat Perbendaharaan
Jabatan Fungsional Tertentu
Jabatan Pelaksana (PNS dan Non PNS)
-
8
3
13
74
292
7
8
44
1
19
540
7
16
47
14
93
832
jumlah asn yang memenuhi
kompetensi (orang)
jumlah asn yang mengikuti kompetensi
(orang)
jumlah asn yang belum memenuhi
kompetensi (orang)nama jabatan
hal ini akan memberikan tantangan yang cukup besar hingga akhir periode Renstra 2015-2019. Hal ini dikarenakan besarnya target kinerja yang harus diselesaikan, yang membutuhkan ASN-ASN yang memiliki kompetensi teknis. Pada tahun 2017, upaya peningkatan kompetensi lain yang telah dilakukan adalah penyusunan standar kompetensi jabatan struktural, penyusunan Carier Path jabatan struktural, dan pelaksanaan feedback pengembangan karir pegawai yang bekerja sama
intensitas bekerja pegawai Ditjen. Cipta Karya pada tahun 2017 terlihat bervariasi.
Komitmen SDM Ditjen. Cipta Karya dapat juga dilihat dari ketaatan dalam mematuhi ketentuan jam kerja (absensi). Sejak diberlakukannya aplikasi Sistem Informasi Kehadiran (finger print), tingkat absensi pegawai Ditjen. Cipta Karya pada tahun 2017 terlihat bervariasi.
L a P O R a N K i N e R j a50
sumber: sistem informasi Kehadiran pegawai, ditjen. Cipta Karya Tahun 2017
sumber: sistem informasi Kehadiran pegawai, ditjen. Cipta Karya, 2017
Gambar 4.1Tingkat Kehadiran Pegawai Ditjen. Cipta Karya
di Atas Pukul 09.00
Gambar 4.2 Tingkat Kehadiran Pegawai Ditjen. Cipta Karya
di Atas Pukul 18.30
Pada Gambar 4.1 dan 4.2 terlihat bahwa pada Bulan Desember 2017 merupakan periode dengan tingkat intensitas bekerja tertinggi. Pada periode tersebut rata-rata 97,3% pegawai Ditjen. Cipta Karya datang sebelum pukul 09.00. Hal ini disebabkan, karena adanya percepatan penyelesaian kegiatan tahun anggaran 2017. Adapun bulan Juni 2017 merupakan periode dengan tingkat intensitas bekerja terendah, dimana rata-rata 97,95% pegawai Ditjen. Cipta Karya pulang sebelum pukul 18.30. hal ini disebabkan karena Bulan Juni Tahun 2017 bertepatan dengan Bulan Ramadan dan Bulan Syawal.
4. Peningkatan Etos Kerja Pegawai Upaya peningkatan etos kerja pegawai
dilakukan melalui dukungan terhadap pegawai dalam mengikuti kegiatan olahraga, seni dan budaya. Pada tahun 2017, keikutsertaan pegawai ini menghasilkan beberapa penghargaan yaitu Juara I Bulu tangkis Beregu, dan Juara II Tenis Lapangan, Juara II Futsal DAN Juara II Catur dalam rangka Hari Bakti PU.
5. Persentase Tingkat Kinerja SDM Kinerja pada aspek ini dapat dilihat dari
hasil penilaian kinerja individu terhadap Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang telah disusun di awal tahun. Penilaian terhadap kinerja individu tahun 2017 pada PNS menunjukkan bahwa rata-rata nilai kinerja individu adalah sebesar 86,96%1 atau berkategori baik, dengan rincian per unit kerja Eselon II adalah sebagai berikut:
1 Status tanggal 24 Januari 2018
51DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Jika nilai kinerja PNS ini dibandingkan dengan kinerja rata-rata capaian output, dapat disampaikan bahwa capaian kinerja output tahun 2017 sebesar 97,82% didukung oleh kinerja individu dengan rata-rata kinerja sebesar 86,96%. Beberapa faktor yang ditengarai berperan terhadap tidak optimalnya kinerja PNS dalam menghasilkan kinerja capaian output adalah:- Masih cukup besarnya komposisi PNS
yang memiliki pendidikan non teknis/penunjang, sehingga tidak memiliki kontribusi yang maksimal terhadap pencapaian sasaran program
- Kompetensi teknis yang tidak memadai khususnya pada Unit Kerja Satker berkaitan dengan proses penyiapan readiness criteria
- Masih cukup besarnya non PNS yang menangani substansi teknis namun tidak dapat terukur kinerjanya dikarenakan tidak menyusun SKP
Tantangan terbesar dalam mengelola dan menilai kinerja SDM pada tahun 2017 adalah:- masih banyaknya Non PNS yang
belum menyusun SKP, sehingga
belum diketahui kontribusinya ter-hadap kinerja capaian output
- masih besarnya komposisi SDM non teknis pada sturuktur SDM Ditjen. Cipta Karya
- SKP belum dianggap sebagai bagian dari tata laksana kegiatan
4.1.2 TATA KELOLA KEUANGAN, BARANG MILIK NEGARA (BMN) DAN TATA LAKSANAKinerja Ditjen. Cipta Karya dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan, BMN dan tata laksana digambarkan melalui pencapaian sebagai berikut:1. Kinerja Pengelolaan Aset Aset Barang Milik Negara (BMN)
merupakan unsur penting yang menunjang kinerja Ditjen. Cipta Karya. Kinerja akan optimal jika aset dapat segera dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Optimalisasi pemanfaatan aset di lingkungan Ditjen. Cipta Karya selanjutnya dilakukan melalui kebijakan serah terima aset BMN. Lebih dari 70% BMN Ditjen. Cipta Karya merupakan objek hibah dengan total potensi hibah di tahun 2017 sebesar 64,1 %.
Tabel 4.2Rincian Rata-Rata Nilai Kinerja Individu PNS Ditjen. Cipta Karya
sumber: Tata usaha masing-masing eselon ii, Februari 2018
Sekretariat Ditjen. Cipta Karya 88,90
Sekretariat BPPSPAM 87,87
Direktorat KIP 89,15
Direktorat BPB 86,50
Direktorat PKP 84,68
Direktorat PPLP 87,09
Direktorat PSPAM 89,14
Total Rata-Rata 86,96
rata-rata nilai Kinerja individu (%)unit Kerja eselon ii
L a P O R a N K i N e R j a52
Pada tahun 2017, dari total aset BMN Ditjen. Cipta Karya senilai 91,14 Trilyun hanya 10,23 Trilyun saja aset yang dapat diproses dan 5,93 Trilyun aset yang telah diserahterimakan. Nilai aset yang telah diserahterimakan ini meningkat 47,76% jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang hanya sebesar 3,1 T. Peningkatan kinerja dikarenakan adanya proses percepatan hibah melalui pendampingan verifikasi hibah, serta bimbingan teknis terkait BMN.
Dalam mendukung kebijakan serah terima aset, Ditjen. Cipta Karya mengadakan seremonial penandatanganan serah terima BMN dari Ditjen. Cipta Karya kepada Pemerintah
Daerah serta yayasan atau lembaga pada tanggal 16 November 2017. Pada acara tersebut, diserahkan aset BMN kepada 176 penerima hibah yang terdiri dari 8 Pemerintah Provinsi, 32 Pemerintah Kota, 135 Pemerintah Kabupaten, serta 1 yayasan (Mangkunegara Surakarta). Aset BMN yang diserahterimakan mempunyai total nilai perolehan mencapai Rp. 1,32 triliun yang mencakup bidang air minum sebanyak 348 aset senilai Rp. 625,4 miliar, bidang penyehatan lingkungan permukiman sebanyak 114 aset senilai Rp. 292,3 miliar, bidang pengembangan kawasan permukiman sebanyak 63 aset senilai Rp. 107,6 miliar, bidang penataan bangunan sebanyak 88 aset senilai Rp. 278,2 miliar dan bidang tanggap darurat permukiman sebanyak 99 aset senilai Rp. 17,5 miliar. Perolehan aset tersebut bersumber dari dana APBN melalui DIPA Direktorat Jenderal Cipta Karya atas aset yang selesai dibangun pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2016. Melalui hibah ini, diharapkan aset BMN tersebut dapat segera dirasakan manfaatnya dalam memberikan pelayanan kebutuhan dasar kepada masyarakat.
sumber: seditjen, 2017
Gambar 4.3Total BMN, Potensi, Usulan dan Proses Alih Status/Hibah
BMN Tahun 2017
sumber: bagian publikasi, seditjen, 2017
Gambar 4.4 Penandatanganan Serah Terima BMN dari
Ditjen. Cipta Karya kepada Pemda serta Lembaga/yayasan
“Kebijakan serah terima BMN ini merupakan suatu bentuk tertib administrasi terhadap pengelolaan
barang milik negara atau daerah serta wujud sinergitas program pemerintah pusat dengan
pemerintah provinsi maupun dengan pemerintah kabupaten/kota,” tambah Sri Hartoyo.
53DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Kinerja pengelolaan di lingkungan Ditjen. Cipta Karya pada tahun 2017 juga ditandai dengan keberhasilan beberapa Satker menerima penghargaan bidang pengelolaan BMN. Berdasarkan SK Menteri PUPR No 927/KPTS/M/2017 tentang Penerimaan Penghargaan Satuan kerja Terbaik Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara pada Kementerian PUPR Tahun 2017 adalah Satker PBL Provinsi Sumatera Selatan sebagai Terbaik I, Satker Pengembangan SPAM Provinsi Aceh sebagai Terbaik II dan Satker PBL Provinsi Kepulauan Riau sebagai Terbaik III.
2. Tingkat Kualitas Laporan Keuangan Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
atas Laporan Keuangan Ditjen. Cipta Karya Tahun 2016 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Pada tahun 2017, ditargetkan kualitas laporan keuangan Ditjen Cipta Karya adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Upaya pencapaian WTP ini di tahun 2017 dilakukan diantaranya melalui:a. percepatan proses hibah untuk aset-
aset yang sudah digunakan oleh masyarakat/pemda dan melaporkan statusnya dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Satker;
b. identifikasi terhadap konstruksi dalam pengerjaan pada neraca Satker dan melaporkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Satker; dan
c. identifikasi terhadap aset tetap renovasi tidak wajar yang masih terdapat pada neraca Satker dan segera melakukan serah terima ke satker yang mencatat aset induknya.
3. Penyelenggaraan Tata Laksana Ketersediaan sistem tata laksana yang
baik sangat diperlukan dalam rangka mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan. Ditjen. Cipta Karya terus melakukan upaya untuk memperbaiki tata laksana yang selama ini sudah terbentuk dalam suatu Sistem Manajemen Mutu (SMM). Keberhasilan pelaksanaan SMM pada tahun 2017 dibuktikan dengan diperolehnya sertifikasi ISO 9001:2015 pada:a. Direktorat Keterpaduan Infrastruktur
Permukiman dengan ruang lingkup “Penyusunan Kebijakan dan Strategi, Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan, Pembiayaan, Pelaksanaan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi serta Pemantauan dan Evaluasi”
b. Balai Teknik Air Minum dengan ruang lingkup “Pembinaan Teknik Bidang Air Minum”
Perbaikan tata laksana juga dilakukan oleh Ditjen. Cipta Karya melalui penertiban proses surat menyurat pada sistem Tata Naskah Dinas Elektronik. Keberhasilan penertiban ini dibuktikan dengan diperolehnya Juara I dalam Lomba Pemanfaatan TNDE Kementerian PUPR Tahun 2017.
4.1.3 KEANDALAN SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASIBerdasarkan Rencana Induk Pengembangan Sistem Informasi Ditjen. Cipta Karya, Pada tahun 2017, penguatan keandalan sistem dan teknologi informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya dilakukan melalui pengembangan hal-hal sebagai berikut:
L a P O R a N K i N e R j a54
a. Pengelolaan Sistem Informasi di lingkungan Ditjen Cipta Karya melalui:1. Pendampingan pada pembangunan/
pengembangan aplikasi/sistem informasi Unit Kerja di lingkungan Ditjen Cipta Karya.
2. Fasilitasi Hosting, uji keamanan dan uji fungsi aplikasi/sistem informasi Unit Kerja di lingkungan Ditjen Cipta Karya.
3. Penguatan keandalan sistem informasi dilaksanakan dengan melakukan pengembangan-pengembangan terhadap aplikasi yang sudah ada, yaitu:o Pengembangan terhadap aplikasi
Sistem lnformasi Manajemen Evaluasi Kinerja (SIMEKA) oleh Subdit. Pemantauan dan Evaluasi dengan melakukan adopsi Grand Design Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (SAKIP) Unit Organisasi Ditjen Cipta Karya.
o Pengembangan terhadap aplikasi Sistem lnformasi Pemrograman dan Penganggaran (SlPPa) pada Subdit. Keterpaduan Pembiayaan dalam mendukung penyiapan usulan program dan anggaran, dengan melakukan input data dokumen RPI2JIU Kab/Kota ke dalam SlPPa.
o Penyusunan aplikasi Sistem Manajemen Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi yang dibangun oleh Satker Randal PIP dalam rangka mendukung proses survei verifikasi sebagai dasar penerbitan rekomendasi
pencairan dana hibah oleh Ditjen Cipta Karya.
o Pengembangan aplikasi Revisi Anggaran untuk mendukung dan mendokumentasikan setiap proses perubahan dan/atau pergeseran rincian anggaran di tahun berjalan.
o Pengembangan Sistem lnformasi Pinjaman Hibah Luar Negeri (SlPHLN) sebagai alat bagi para pengelola kegiatan dalam melaksanakan perencaaan dan pemantauan semua ketentuan yang berhubungan dengan administrasi pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri pada unit satuan kerja lingkup Ditjen Cipta Karya, agar pengelolaannya dapat dilakukan dengan akuntabel.
o Pengembangan Data Warehouse Cipta Karya, yang merupakan kumpulan aplikasi di lingkungan Ditjen Cipta Karya yang terintegrasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan.
b. Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan Ditjen. Cipta Karya melalui:1. Pendampingan peremajaan jaringan
komunikasi data unit kerja.2. Fasilitasi dan peningkatan keandalan
perangkat teknologi informasi di lingkungan Ditjen Cipta Karya, Direktorat KIP melakukan:o lnstalasi Sistem Sinkronisasi
Server untuk pertukaran data bidang lnfrastruktur Permukiman antara pusat dan 33 provinsi.
o Pemasangan video conference
55DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
untuk melakukan komunikasi/rapat jarak jauh secara serentak antara pusat dan 33 provinsi.
o Pemindahan CCTV untuk memantau pembangunan tahap kedua kegiatan strategis di 7 Perbatasan dan 2 TPA Regional.
o Peningkatan jaringan finger print di pusat dan 33 provinsi dalam rangka kedisiplinan pegawai Ditjen Cipta Karya.
o Pemasangan Firewall untuk meningkatkan keamanan penggunaan internet Ditjen Cipta Karya.
Kinerja lain terkait penguatan keandalan sistem dan teknologi informasi di tahun 2017 adalah pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Evaluasi Kinerja (SIMEKA) dalam penyelenggaraan SAKIP Ditjen. Cipta Karya. Pada tahun 2017, SIMEKA sudah dapat dimanfaatkan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Ditjen Cipta Karya untuk menyusun Perjanjian Kinerja (PK) dan Laporan Kinerja (LaKIP). Sistem ini telah ter-hosting dalam server http://ciptakarya.pu.go.id. Tantangan besar SIMEKA selanjutnya adalah selain melakukan update terhadap reviu renstra yang menjadi dasar kebijakan SIMEKA, juga meningkatkan sinkronisasi dengan sistem lainnya.
4.2 PROSES BISNIS INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARyAPada proses bisnis internal, siklus bisnis Ditjen. Cipta Karya sebagaimana ditunjukkan oleh Peta Strategi memiliki sasaran kegiatan Meningkatnya keterpaduan perencanaan, penganggaran dan pemrograman, Meningkatnya kapasitas
kelembagaan pengelola infrastruktur permukiman, meningkatnya kualitas pengaturan pengelolaan infrastruktur permukiman, Meningkatnya kualitas komunikasi, edukasi dan kampanye publik serta meningkatnya kualitas pengendalian dan pengawasan. Adapun kinerja proses internal Ditjen. Cipta Karya tahun 2017 adalah sebagai berikut:
4.2.1 KETERPADUAN PERENCANAAN, PEMROGRAMAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMANKinerja sasaran kegiatan Meningkatnya keterpaduan perencanaan, penganggaran dan pemrograman digambarkan melalui indicator sebagai berikut: 1. Konsistensi penyelenggaraan infra-
struktur permukiman terhadap RPIJM Indikator kinerja ini menggambarkan
kesesuaian pengalokasian anggaran penyelenggaraan infrastruktur per-mukim an pada RKAKL 2017 terhadap usulan pemerintah kab/ kota (RPIJM). Pada tahun 2017, Direktorat KIP menargetkan sebanyak minimal 78,0% usulan RPIJM akan teralokasi dalam anggaran RKAKL TA. 2017. Adapun realisasinya adalah sebesar 73,0% dari anggaran RKAKL yang sesuai dengan dokumen RPI2JM. Tingkat konsistensi ini juga menunjukkan bahwa RPI2JM belum cukup efektif untuk dimanfaatkan sebagai alat programming dan budgeting penyelenggaraan infrastruktur permukiman.
Jika dibandingkan dengan tahun 2016, realisasi tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 17,0%. Tidak maksimalnya realisasi konsistensi penyelenggaraan infrastruktur
L a P O R a N K i N e R j a56
permukiman terhadap RPI2JM tahun 2017, dikarenakan: - Readiness criteria sebagai persyaratan
usulan RKAKL belum dipenuhi hingga batas waktu yang ditentukan;
- Terdapat kegiatan-kegiatan penanganan kawasan strategis nasional yang menjadi prioritas, yang tidak/belum terdapat dalam RPI2JM seperti: 1) Pembangunan pos lintas batas Negara (PLBN); 2) Kawasan Perbatasan; 3) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional; 4) Dukungan Asean Games XVIII; 5) Pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) regional skala kawasan; 6) Pembangunan bangunan gedung hijau; 7) SPAM di Kota Binaaan; 8) SPAM di pulau terluar dan/atau pelabuhan perikanan; 9) Tempat pemrosesan akhir (TPA) Sampah Regional skala kawasan, 10) Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Regional; 11) Pembangunan infrastruktur permukiman di kawasan kampung nelayan; dan 12) Penanganan permukiman kumuh; serta 13) Program PISEW di 400 kecamatan.
- Masih diperlukan penyesuaian nomenklatur dalam dokumen RPI2JM dengan nomenklatur dalam DIPA/RKAKL 2017;
- Koordinasi antara Satker. P2PIP Provinsi, Satker. Sektor Provinsi dan Pemerintah Daerah yang belum maksimal.
2. Tingkat keterpaduan penyelenggaraan infrastruktur permukiman
Indikator ini menggambarkan
seberapa jauh keterpaduan dalam penyelenggaraan infrastruktur permukiman dengan penggunaan dana APBN. Berdasarkan hasil pemantauan terhadap pelaksanaan keterpaduan infrastruktur permukiman di tahun 2017 pada sampel 19 lokasi, dapat disampaikan bahwa a) pemerintah daerah memiliki pemahaman yang baik tentang pentingnya keterpaduan infrastruktur permukiman, b) adanya upaya yang cukup baik dalam merencanakan keterpaduan menjadi dokumen perencanaan, c) pemerintah daerah masih memiliki kesulitan menterjemahkan kebutuhan keterpaduan dalam perencanaan yang terpadu, d) masih adanya kesulitan menterjemahkan perencanaan keterpaduan kedalam perencanaan pembiayaan keterpaduan, e) masih sulitnya mewujudkan keterpaduan. Hal ini dikarenakan umumnya dokumen perencanaan kurang diacu dan sumber pembiayaan masih tergantung pada pembiayaan dari pusat2.
3. Tingkat manfaat penyelenggaraan infrastruktur permukiman
Indikator ini menggambarkan seberapa besar manfaat yang diperoleh oleh para stakeholder atas penyelenggaraan infrastruktur permukiman yang dilakukan oleh Ditjen. Cipta Karya. Berdasarkan hasil studi korelasi antara infrastruktur permukiman (akses sanitasi layak, akses air minum aman dan persentase luas permukiman kumuh) terhadap peningkatan kualitas
2 Pelaksanaan pemantauan menggunakan acuan SE Dirjen No. 83/SE/DC/2016 tentang Pedoman Pemantauan Keterpaduan Infrastruktur Permukiman. Pada tahun 2017, pemantauan dilakukan di 19 lokasi. Hasil pemantauan dapat dilihat pada lampiran
57DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
hidup (Indeks Pembangunan Manusia), pendapatan per kapita dan penurunan kemiskinan di tahun 2017 diperoleh kesimpulan bahwa3:a. Infrastruktur permukiman berupa
akses sanitasi layak, akses air minum aman dan persentase luas permukiman kumuh berkaitan dengan dengan peningkatan kualitas hidup (IPM) penduduk Indonesia Tahun 2016. Provinsi yang akses infrastruktur permukimannya tinggi, kualitas hidup (IPM) juga tergolong tinggi.
b. Akses sanitasi layak berkorelasi kuat dengan kualitas hidup. Pada provinsi yang akses sanitasi layaknya tinggi, maka kualitas hidupnya juga tinggi. Demikian pula sebaliknya. Peningkatan akses sanitasi layak dapat menjadi upaya penting meningkatkan kualitas hidup penduduk.
c. Akses air minum aman berkorelasi kuat dengan kualitas hidup. Pada provinsi yang akses air minum amannya tinggi, maka kualitas hidupnya juga tinggi. Demikian pula sebaliknya. Peningkatan akses air minumaman dapat menjadi upaya penting meningkatkan kualitas hidup penduduk.
d. Persentase permukiman kumuh berkorelasi kuat dengan kualitas hidup. Pada provinsi yang persentase permukiman kumuhnya kecil, maka kualitas hidupnya juga tinggi. Demikian pula sebaliknya. Pengurangan persentase luas permukiman kumuh dapat menjadi
upaya penting meningkatkan kualitas hidup penduduk.
e. Capaian akses air minum aman berkorelasi tinggi dengan cakupan akses sanitasi layak. Diperlukan keseimbangan dan ketersediaan kedua akses tersebut untuk mencapai akses yang tinggi pada kedua infrastruktur permukiman tersebut.
f. Akses sanitasi layak dan akses air minum aman, keduanya berkorelasi cukup kuat dengan persentase permukiman kumuh. Akses sanitasi layak dan akses air minum aman yang tinggi, dapat menurunkan persentase permukiman kumuh. Kaitan akses air minum aman terhadap persentase permukiman kumuh relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan akses sanitasi layak.
g. Akses sanitasi layak dan akses air minum aman, keduanya berkorelasi cukup kuat dengan pendapatan per kapita. Akses sanitasi layak dan akses air minum aman yang tinggi, dapat meningkatkan pendapatan per kapita.
h. Infrastruktur permukiman (sanitasi layak, air minum aman dan luas permukiman kumuh), umumnya memiliki korelasi rendah dengan persentase penduduk miskin. Akses air minum aman relatif sedikit lebih menonjol dalam kaitannya dengan penurunan kemiskinan bila dibandingkan infrastruktur lainnya.
Manfaat lain yang dirasakan dari kegiatan
infrastruktur permukiman diperoleh dari pengguna langsung infrastruktur terbangun melalui tinjauan lapangan,
3 Lebih detail terkait hasil studi manfaat penyelenggaran infrastruktur, dapat dilihat pada lampiran.
L a P O R a N K i N e R j a58
besaran manfaat dari setiap jenis infrastruktur permukiman ialah sebagai berikut:
a. Akses air minum aman memberi manfaat optimal (100%) terhadap penghematan waktu/tenaga dan kenyamanan hidup.
b. Akses sanitasi layak (air limbah) memberi manfaat terbesar terhadap penghematan waktu/tenaga dan kenyamanan hidup sebesar 80%.
c. Akses jalan lingkungan memberi manfaat terbesar terhadap penghematan waktu/tenaga sebesar 95%
d. Akses sanitasi layak (TPST 3 R) memberi manfaat optimal (100%) terhadap penghematan waktu/tenaga, kenyamanan, dan penghematan biaya.
4.2.2 KAPASITAS KELEMBAGAAN Salah satu kendala dalam pemanfaatan
pembangunan infrastruktur permukiman, adalah belum siapnya kelembagaan di tingkat daerah untuk menerima dan mengelola infrastruktur terbangun. Beberapa upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan di daerah antara lain dengan mengoptimalkan pendampingan kepada lembaga pengelola dan SDM pengelolanya, dengan kinerja sebagai berikut:1. Jumlah lembaga pengelola yang
meningkat kapasitasnya Pada sektor air minum, upaya
peningkatan kapasitas lembaga pengelola dilakukan diantaranya
sumber: Tinjauan Lapangan, 2017
Gambar 4.5Pemanfaatan TPST 3R di Desa Betoyoguci Kec. Manyar, kab. Gresik
59DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
melalui pelaksanaan workshop refreshment info air minum, workshop peningkatan kapasitas pembina UPTD bidang SPAM, pelatihan alat non revenue water dan efisiensi energi serta pendampingan pemanfaatan info air minum.
Pada sektor sanitasi, upaya peningkatan kapasitas lembaga pengelola dilakukan melalui pendampingan kepada kabupaten/kota dalam membentuk unit pengelola persampahan dan sanitasi. Pada tahun 2017, dari 39 kabupaten/kota yang didampingi, telah terealisasi 18 unit pengelola persampahan dan sanitasi Kab./Kota.
Pada sektor Bina Penataan Bangunan, upaya peningkatan kapasitas lembaga pengelola dilakukan diantaranya melalui pelaksanaan workshop Heritage Urban Landscape dan workshop Pelestarian Bangunan Gedung Cagar Budaya kepada 41 Kab./Kota.
Pada pada sektor permukiman upaya peningkatan kapasitas lembaga pengelola dilakukan melalui sosialisasi NSPK pada 33 pemerintah provinsi (Dinas PU dan BAPPEDA Provinsi), pembinaan kepada 11.067 BKM yang terlibat dalam program KotaKu (Kota Tanpa Kumuh).
2. Jumlah SDM lembaga pengelola yang meningkat kapasitasnya
Tabel 4.3 Jumlah Lembaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya
sumber : direktorat pspaM, direktorat ppLp, direktorat pKp, direktorat bpb
131 PDAM
9 UPTD Kab/Kota, 4 UPTD Provinsi
39 kabupaten/kota
11.067 Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
33 provinsi (Bappeda PU dan Dinas PU)
131 PDAM
9 UPTD Kab/Kota, 4 UPTD Provinsi
18 kabupaten/kota
11.067 BKM
33 provinsi (Bappeda PU dan Dinas PU)
1.
2.
3.
Air Minum
Sanitasi
Permukiman
sektor jumlah Lembaga pengelola yang mendapat pendampingan
jumlah Lembaga pengelola yang meningkat kapasitasnya/ terbentuk kelembagaannya
no.
Tabel 4.4Jumlah SDM Lembaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya
sumber: direktorat bpb, direktorat pspaM, balai Teknik air Minum, balai Teknik sanitasi
455 orang
362 orang
450 orang
1.
2.
3.
Air Minum
Sanitasi
Permukiman
sektor jumlah sdM yang meningkat kapasitasnyano.
L a P O R a N K i N e R j a60
Pada tahun 2017, hasil pendampingan kepada lembaga pengelola menghasilkan peningkatan kapasitas terhadap SDM lembaga pengelola dengan total sebanyak 1.315 orang melalui mekanisme pembinaan teknis pada Balai Teknis Air Minum dan Balai Teknis Sanitasi, pembinaan teknis dan pelatihan oleh direktorat teknis terkait.
4.2.3 PENGENDALIAN DAN PENGAWASANSasaran kegiatan pengendalian dan pengawasan tahun 2017 dapat dilihat kinerjanya sebagai berikut:1. Tingkat implementasi SAKIP Indikator ini menggambarkan seberapa
jauh tingkat akuntabilitas kinerja organisasi Ditjen. Cipta Karya. Pada tahun 2017 capaian kinerja tingkat akuntabilitas kinerja Ditjen. Cipta Karya adalah 75,65%. Angka ini bermakna bahwa kinerja organisasi Ditjen. Cipta Karya telah akuntabel dan telah memiliki sistem manajemen kinerja yang sangat baik. Detail capaian kinerja akuntabilitas kinerja Ditjen. Cipta Karya sebagaimana ditunjukan pada tabel berikut:
Tabel 4.5Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Akuntabiltias Kinerja Unit Organisasi Ditjen. Cipta Karya Tahun 2017
sumber surat itjen Kemen pupr kepada ditjen CK no. Kj.06.01-ij/561 tentang Laporan hasil evaluasi saKip djCK Ta. 2016
30%
25%
14,40%
0%
20%
89,40%
100%
24,78%
19,78%
12,03%
Tidak Dinilai
11,04%
67,63%
75,65%
A.
B.
C.
D.
E.
Perencanaan Kinerja
Pengukuran Kinerja
Pelaporan Kinerja
Evaluasi Kinerja
Capaian Kinerja
Jumlah
Total Nilai
Komponen bobot/nilai Maksimal nilai hasil evaluasino.
Jika dibandingkan dengan target tahun 2017 sebesar 84%, maka kinerja indikator ini tidak maksimal. Hal ini dikarenakan:a. Belum disahkannya Reviu Rencana
Strategis Ditjen. Cipta Karya 2015-2019 b. SIMEKA belum terintegrasi dengan
aplikasi lainnya, sehingga SIMEKA belum berjalan optimal dalam mengukur kinerja di lingkungan Ditjen. Cipta Karya
c. Indikator kinerja kegiatan pada unit Eselon II belum seluruhnya berorientasi pada outcome
d. Belum terdapat SOP atau mekanisme yang jelas terkait penilaian kinerja mulai dari tingkat Eselon IV ke atas
e. Rencana Aksi belum ditindaklanjuti sebagai bentuk pengendalian kinerja di lingkungan Ditjen. Cipta Karya
Terhadap kinerja tahun 2016, maka kinerja capaian tahun 2017 telah mengalami peningkatan sebesar 2,84%4. Peningkatan ini terjadi dikarenakan adanya SIMEKA sebagai sistem yang mendukung penyelenggaraan SAKIP.
4 Capaian tingkat akuntabilitas kinerja tahun 2016 adalah 72,81% berdasarkan Surat Itjen Kemen PUPR kepada Ditjen CK No. KJ.06.01-Ij/630 tentang Laporan Hasil Evaluasi SAKIP DJCK TA. 2015
61DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
2. Penyelesaian temuan Itjen, BPKP dan BPK-RI
Kinerja kegiatan pendukung lainnya adalah terkait penyelesaian temuan Itjen, BPKP dan BPK-RI. Pada status 15 Desember 2017, dari total temuan 63,08 M dan 7.138,66 USD telah ditindaklanjuti sebanyak 54,97% atau meningkat sebesar 0.04% dari tahun 2016, sedangkan sisanya belum ditindaklanjuti dengan rincian sebagai berikut:a. Progres Temuan Inspektorat Jenderal Pada temuan Inspektorat Jenderal,
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang belum ditindaklanjuti adalah sebesar 1,26 M untuk Kode 01 (Keborosan), 1,57 M untuk Kode 02 (Kebocoran) dan 139 kejadian untuk Kode 03-10 (Administrasi).
b. Progres Temuan BPK Pada temuan BPK, Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) yang belum ditindak lanjuti sebesar 7,1 M, dengan sisa temuan terbesar dari Direktorat Pengembangan PLP (termasuk MSMHP) sebesar 6,69 M.
c. Progres Temuan BPKP Pada temuan BPKP, Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) yang belum ditindaklanjuti yaitu sebesar 16,19 M untuk Kode 01 (Keborosan) dan 1,65 M untuk Kode 02 (Kebocoran).
Penyelesaian temuan Itjen, BPKP dan BPK-RI masih menghadapi tantangan dikarenakan adanya temuan berulang, yaitu:- Penatausahaan piutang Rumah
Negara Gol III belum tertib- Aset tetap tidak diketahui
keberadaannya- Ketidaksesuaian pengelompokan
belanja antara penganggaran dengan pelaksanaan di lapangan
- Pencatatan dan pengelolaan aset tetap belum dilakukan secara tertib
- Aset tetap belum dilakukan proses inventarisasi dan penilaian kembali
- Aset tetap DJCK yang digunakan / dikelola pihak lain belum diproses hibah
4.2.4 PENINGKATAN KUALITAS PENGATURAN PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
Untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kuantitas landasan hukum penyelenggara-an infrastruktur permukiman, Ditjen. Cipta Karya mendorong penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang permukiman baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun ranperda/perkab/perwali oleh pemerintah daerah. Capaian kinerja sasaran kegiatan peningkatan kualitas pengaturan dan pengelolaan infrastruktur permukiman adalah sebagai berikut:1. Jumlah NSPK bidang permukiman yang
diterbitkan tahun 2017 Pada tahun 2017, Ditjen. Cipta Karya telah
menerbitkan 27 (dua puluh tujuh) NSPK yang terdiri dari 2 (dua) Peraturan Menteri PUPR, 3 (tiga) Rancangan Peraturan Menteri PUPR, 3 (tiga) Surat Edaran Dirjen Cipta Karya, 3 (tiga) Pedoman Teknis, 1 (satu) Rancangan SKKNI, 2 (dua) Draft Materi Teknis, 2 (dua) Petunjuk Teknis, 2 (dua) Kriteria Evaluasi, 6 (enam) Draft Panduan Umum, 2 (dua) Draft Petunjuk Teknis, 1 (satu) Draft Pedoman (Tabel 4.3). Judul NSPK secara lebih rinci dapat dilihat pada lampiran.
L a P O R a N K i N e R j a62
2. Jumlah pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki peraturan penyelenggaraan infrastruktur permukiman (dokumen perencanaan/ ranperda/perkab/perwali)
Pada tataran pemerintahan daerah, Ditjen. Cipta Karya telah mendorong adanya peningkatan kualitas pengaturan pengelolaan infrastruktur permukiman melalui penyusunan dokumen peren-canan/ ranperda/ perkab/perwali penyelenggaraan infratruktur permukim-an, dengan kinerja di tahun 2017 seperti yang tergambar dalam Tabel 4.7.
Tabel 4.6Jumlah NSPK yang Diterbitkan dalam Tahun 2017
sumber: sekretariat bppspaM, direktorat Kip, direktorat pspaM, direktorat ppLp, direktorat pKp, direktorat bpb, 2017
10 NSPK
2 NSPK
2 NSPK
3 NSPK
10 NSPK
1.
2.
3.
4.
5.
Air Minum
Bina Penataan Bangunan
Pengembangan Kawasan Permukiman
Penyehatan Lingkungan Permukiman
Dukungan Manajemen
sektor jumlah nspKtahun 2017no.
sumber: direktorat pspaM, ppLp, pKp, bpb, 2017
Tabel 4.7Jumlah Pemerintah Daerah Kab./Kota yang memiliki Peraturan Penyelenggaraan Permukiman
480 Kab/Kota
464 Kab/Kota
58 Kab/Kota
35 Kab/Kota
192 Kab/Kota
485 Kab/Kota
11 Kab/Kota
21 Kab/Kota
32 Kab/Kota
24 Kab/Kota
96 Kab/Kota
134 Kab/kota
RI SPAM
Perda BG
SK TABG (Tim Ahli Bangunan Gedung)
Perda Kumuh
RP2KPKP
SSK
1.
2.
3.
4.
Air Minum
Bina Penataan Bangunan
Pengembangan Kawasan Permukiman
Penyehatan Lingkungan Permukiman
sektorakumulasi pemerintah Kabupaten/Kota yang
Telah Memiliki peraturan
pemerintah Kabupaten/Kota yang Memiliki
peraturan Tahun 2017
bentukperaturanno.
Tabel 4.7 menunjukkan bahwa dari total 514 kabupaten/kota5, sebanyak 480 pemerintah kabupaten/kota telah memiliki Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RI SPAM), 464 pemerintah kabupaten/kota telah memiliki peraturan daerah tentang bangunan gedung (Perda BG), 58 pemerintah kabupaten/kota telah memiliki SK TABG, 35 pemerintah kabupaten/kota telah memiliki peraturan daerah tentang penetapan kawasan kumuh (Perda Kumuh), 192 kabupaten/kota telah memiliki RP2KPKP dan 485 pemerintah kabupaten/kota telah memiliki Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK).
5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
63DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
4.2.5 PENINGKATAN KUALITAS KOMUNIKASI, EDUKASI DAN KAMPANyE PUBLIK
Upaya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap manfaat penyelenggaran infrastruktur permukiman telah dilakukan oleh Ditjen. Cipta Karya melalui peningkatan kualitas komunikasi, edukasi dan kampanye publik. Kinerja kegiatan ini di tahun 2017 adalah sebagai berikut:1. Jumlah Publikasi Yang Diterbitkan Selama tahun 2017, Ditjen. Cipta Karya
telah menerbitkan sebanyak 12 buletin yang membahas tentang bidang Cipta Karya, penerbitan artikel pada 7 media cetak berbayar dan 15 media online berbayar.
2. Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti
Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti hingga Desember 2017 adalah 91,3%, sisanya sebanyak 2
pengaduan masyarakat, masih dalam proses tindak lanjut.
Selain menerbitkan publikasi dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat, Ditjen. Cipta Karya juga mengikuti pameran baik berskala nasional maupun internasional sebanyak 22 kali.
4.3 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARyABerdasarkan Renstra 2015-2019, sasaran Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman adalah a) meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat, b) meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak, dan c) meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat. Adapun capaian kinerja sasaran program ini di tahun 2017 adalah sebagai berikut:
Tabel 4.8 Pencapaian Sasaran Program Ditjen. Cipta Karya Tahun 2017
sumber: direktorat pspaM, direktorat ppLp, direktorat pKp
Meningkatnya konstribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat
Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak
Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat
Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum
Persentase penurunan luasan permukiman kumuh perkotaan
Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi
0,92
0,30
6,89
1,58
1,55
5,07
144.95
542.85
93.02
Target apbn (%) Capaian (%) Kinerja Terhadap
apbnp (%)indikator Kinerjasasaran program
Pada tahun 2017, secara umum kinerja rata-rata pencapaian sasaran program adalah 260,27% dengan kinerja tertinggi pada sasasaran meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak seebsar 542,85%. Tingginya kinerja sasaran ini dikarenakan diperhitungkannya capaian program KOTAKU dan NUSP dalam perhitungan penurunan luasan permukiman kumuh perkotaan.
L a P O R a N K i N e R j a64
Jika dibandingkan dengan kinerja tahun 2015 dan 2016 sebagaimana terlihat pada Tabel 4.8, maka kontribusi Ditjen Cipta Karya selama tiga tahun terakhir dalam meningkatkan cakupan pelayanan akses air minum adalah sebesar 4,45%, menurunkan luasan permukiman kumuh perkotaan adalah sebesar 3,01% dan meningkatkan cakupan pelayanan akses sanitasi sebesar 8,94%.
Tabel 4.9 Tren Kontribusi Ditjen. Cipta Karya
sumber: LaKip djCK Ta. 2015, LaKip djCK Ta. 2016, realisasi reviu pK djCKTa. 2017
Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat
Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak
Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat
Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum
Persentase penurunan luasan permukiman kumuh perkotaan
Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi
%
%
%
2,20
0,82
1,94
1,58
1,55
5,07
0,69
0,64
1,93
satuan 2015 2016 2017indikator Kinerjasasaran program
Tabel 4.10Kontribusi Ditjen Cipta Karya Terhadap Gerakan 100-0-100
Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum
Persentase penurunan luasan permukiman kumuh perkotaan
Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi
%
%
%
70,97
90,82
62,14
72,72
93,01
72,87
71,14
91,46
67,80
satuan 2015 2016 20176indikator Kinerja
6 Pada Renstra Kementerian PUPR 2015-2019, dukungan terhadap Gerakan Nasional 100-0-100 ditandai dengan indicator kinerja sebagai berikut: Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum, Persentase peningkatan luasan permukiman layak di perkotaan dan Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi. Terdapat indicator kinerja yang berbeda antara Renstra PUPR 2015-2019 dengan PK Ditjen Cipta Karya dalam menggambarkan dukungan dalam mewujudkan 0% kawasan kumuh di perkotaan.6 Capaian Tahun 2015 dan 2016 untuk indicator Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum dan persentase peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi bersumber dari BPS. Untuk tahun 2017, perhitungan kontribusi Ditjen Cipta Karya adalah :Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum = Capaian BPS Tahun 2016 + Realisasi 2017Persentase penurunan luasan permukiman kumuh perkotaan = Realisasi Tahun 2016 + Realisasi 2017Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi= Capaian BPS Tahun 2016 + Realisasi 2017
kontribusi Ditjen Cipta Karya. Pada indikator persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum, kontribusi APBN akan menambah kinerja capaian nasional menjadi 72,72%. Pada indikator peningkatan luasan permukiman layak di perkotaan, kontribusi APBN akan menambah kinerja capaian nasional menjadi 93,01%. Pada indikator Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses
Jika dibandingkan dengan target nasional gerakan 100-0-100 dengan kinerja akhir 100% masyarakat memiliki akses air minum di tahun 2019, 0% kawasan kumuh di perkotaan dan 100% masyarakat memiliki akses sanitasi di tahun 2019, maka kontribusi Ditjen Cipta Karya (APBN) menunjukkan pencapaian sebagai mana ditunjukkan dengan Tabel 4.10.
sanitasi, kontribusi APBN akan menambah kinerja capaian nasional menjadi 72,87%. Capaian ini belum memperhitungkan pendanaan non APBN. Dalam rangka menghimpun informasi capaian non APBN, tahun 2017 Ditjen. Cipta Karya telah mengintensifkan penyebarluasan instrumen pengumpulan data kepada Kab./Kota. Jika digambarkan dalam bentuk
Tabel 4.10. menunjukkan perkiraan capaian nasional gerakan 100-0-100 pada Tahun 2017, berdasarkan
grafik, tren capaian gerakan 100-0-100 adalah sebagai berikut:
65DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Gambar 4.6Tren Capaian Gerakan 100-0-100 Dengan Sumber Pembiayaan
APBN Ditjen. Cipta Karya
Memperhatikan capaian gerakan 100-0-100 di Tahun 2017 serta target APBN tahun 2018, maka diperkirakan akan terdapat gap yang harus dipenuhi di tahun 2019 sebesar 2,7% untuk peningkatan pelayanan air minum, 0,7% untuk penurunan luasan permukiman kumuh perkotaan, dan 3,3% untuk peningkatan pelayanan sanitasi. Masih besarnya gap yang harus dipenuhi, selain dikarenakan minimnya anggaran baik itu dari APBN maupun APBD, juga dikarenakan minimnya data dan informasi kinerja dari sumber pendanaan Non APBN. Untuk pemenuhan target RPJMN yaitu 100-0-100, maka diperlukan upaya yang cukup besar untuk menghimpun kinerja dari pendanaan non APBN.
Detail pencapaian tiap sasaran program Ditjen. Cipta Karya di tahun 2017, adalah sebagai berikut:
4.3.1 SASARAN “MENINGKATNyA KONTRIBUSI TERHADAP PEMENUHAN KEBUTUHAN AIR MINUM BAGI MASyARAKAT”Kinerja sasaran ini digambarkan melalui indikator persentase peningkatan cakupan akses air minum. Pada tahun 2017, telah terealisasi sebanyak 5.873 liter/detik atau
setara dengan 1,58% cakupan pelayanan akses air minum. Angka realisasi ini merupa-kan total dari target kapasitas SPAM terba-ngun baik di perkotaan maupun di perdesaan berdasarkan perhitungan full capacity SPAM terbangun yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (PSPAM). Meningkatnya kinerja tahun 2017 dikarenakan kontribusi cakupan pelayanan akses air minum dari kegiatan SPAM pemberdayaan masyarakat atau PAMSIMAS sebanyak 1.881 l/detik.
Dalam merealisasikan 1,58% telah dilakukan pembangunan di 162 kawasan SPAM perkotaan terfasilitasi, 12 kawasan SPAM rawan air terfasilitasi, 112 kawasan Pengembangan SPAM Perkotaan, 3.660 SPAM Berbasis Masyarakat, 20 kawasan pembangunan SPAM Khusus, 3 kawasan SPAM Regional, 21 kawasan SPAM Rawan Air dan 28 kawasan pengembangan jaringan kawasan khusus. Meskipun kinerja sasaran ini melebihi target, dalam pelaksanaan kegiatan, masih terdapat permasalahan yang menyebabkan output tidak terealisasi dengan baik, diantaranya dikarenakan keti-daksiapan readiness criteria, serta kendala pengiriman barang.
Jika kinerja sasaran tahun 2017 dibandingkan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya, maka peningkatan cakupan pelayanan air minum pada periode 2015-2017 menunjukkan tren yang positif sebagaimana terlihat pada tabel 4.11. Hingga tahun 2017, Ditjen. Cipta Karya melalui APBN telah berkontribusi menambah kapasitas air sebanyak 17.317 l/det atau sebesar 4,475 % penambahan cakupan pelayanan air minum kepada masyarakat.
L a P O R a N K i N e R j a66
Selain pendekatan pembangunan untuk menambah kapasitas terbangun, di tahun 2017 dilakukan pula kegiatan-kegiatan lain seperti:1. Pengembangan kemitraan dan alternatif
pembiayaan melalui fasilitasi program pinjaman perbankkan, penyiapan Raperpres pengganti Perpres No 29 Tahun 2009 tentang Pemberian jaminan dan subsidi bunga oleh pemerintah pusat dalam rangka percepatan penyediaan AM, dan penyusunan tata cara pencairan VGF untuk proyek-proyek KPBU
2. Pengembangan inovasi teknologi melalui pendampingan aplikasi inovasi teknologi SWRO dan pemanfaatan PLTS di Pulau Untung Jawa, Pulau Mandangin, Universitas Gadjah Mada, Belakang Padang Kepulauan Riau dan Halmahera Utara
3. Peningkatan kinerja PDAM melalui pendampingan penerapan tarif Full Cost Recovery PDAM, pilot project penurunan kehilangan air PDAM, pendampingan penyusunan business plan dan RT3 pada PDAM kurang sehat/sakit, serta pendampingan efsiensi produksi pada PDAM.
4. Penilaian kinerja terhadap 378 PDAM yang merupakan kerjasama antara BPPSPAM dengan BPKB. Penilaian dilakukan dengan memperhitungkan 4 aspek sesuai dengan SK Ketua BPPSPAM No 002/KPTS/K-6/IV/2010 tentang Penilaian Kinerja Pelayanan
Tabel 4.11Cakupan Pelayanan Air Minum Dengan Sumber Pendanaan APBN Tahun 2015-2017
Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum (%)
Kapasitas air (l/det)
2,205
7.574
1,58
5.873
0,69
3.870
2015 2016 2017sasaran program / indikator
sumber: LaKip direktorat pspaM 2015, LaKip direktorat pspaM 2016, LaKip direktorat pspaM 2017
Penyelenggaraan Pengembangan SPAM pada PDAM. Adapun hasil dari penilaian kinerja PDAM pada tahun 2017 adalah 209 PDAM sehat, 103 PDAM kurang sehat dan 66 PDAM Sakit.
Pembangunan sistem penyediaan air minum telah memberikan manfaat berupa pelayanan air minum untuk masyarakat melalui pemanfaatan sambungan rumah. Beberapa output terbangun yang telah memberikan manfaat antara lain:
1. Pengembangan Jaringan Distrik Sota, Kab. Merauke (Papua)
Gambar 4.7Pemanfaatan SPAM oleh Masyarakat
di Distrik Sota, Kab. Merauke
sumber: dit. spaM, 2017
47
1. Pengembangan Jaringan Distrik Sota, Kab. Merauke (Papua)
Gambar 4.7 Pemanfaatan SPAM oleh Masyarakat di Distrik Sota, Kab. Merauke
Sumber: Dit. SPAM, 2017 2. Pembangunan SPAM Distrik Minyambaou (Papua Barat)
Gambar 4.8 Pemanfaatan SPAM oleh Masyarakat di Distrik Minyambaou, Papua Barat
Sumber: Dit. SPAM, 2017
Dengan memperhatikan hasil kinerja tahun 2017, maka dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan air minum di tahun mendatang akan dilakukan beberapa rencana tindak lanjut antara lain: 1. Memperhitungkan kembali dengan cermat kebutuhan fasilitator pamsismas berdasarkan
kondisi dan proses perekrutan TA. 2017
67DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Gambar 4.8Pemanfaatan SPAM oleh Masyarakat di Distrik Minyambaou, Papua Barat
sumber: dit. spaM, 2017
2. Pembangunan SPAM Distrik Minyambaou (Papua Barat)
4. Menghitung kembali dengan cermat kebutuhan gaji, honor, perjalanan dinas, operaisoanl kendaraan berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan tahun 2017
4.3.2 SASARAN “MENINGKATNyA KONTRIBUSI TERHADAP PEMENUHAN KEBUTUHAN HUNIAN DAN PERMUKIMAN yANG LAyAK”Kinerja sasaran meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman layak digambarkan melalui indikator kinerja “penurunan luasan permukiman kumuh perkotaan”. Indikator ini menggambarkan kontribusi Ditjen. Cipta Karya (APBN) dalam mendukung penurunan luasan permukiman kumuh perkotaan melalui penyediaan prasana dan sarana dasar permukiman pada kawasan kumuh di perkotaan. Adapun target sasaran ini adalah 0,28%, dengan realisasi kinerja adalah 1,55% atau setara dengan 5.961,78 Ha. Meningkatnya capaian sasaran dikarenakan diperhitungkannya kinerja kegiatan KOTAKU dan NUSP dalam pengurangan kawasan kumuh perkotaan.
Jika dibandingkan dengan tahun 2015 dan 2016, maka capaian tahun 2017 terealisasi dengan cukup baik. Adapun luasan luasan permukiman kawasan perkotaan yang telah tertangani sejak tahun 2015 adalah seluas 11.564,78 Ha atau setara dengan kontribusi sebesar 3%.
47
1. Pengembangan Jaringan Distrik Sota, Kab. Merauke (Papua)
Gambar 4.7 Pemanfaatan SPAM oleh Masyarakat di Distrik Sota, Kab. Merauke
Sumber: Dit. SPAM, 2017 2. Pembangunan SPAM Distrik Minyambaou (Papua Barat)
Gambar 4.8 Pemanfaatan SPAM oleh Masyarakat di Distrik Minyambaou, Papua Barat
Sumber: Dit. SPAM, 2017
Dengan memperhatikan hasil kinerja tahun 2017, maka dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan air minum di tahun mendatang akan dilakukan beberapa rencana tindak lanjut antara lain: 1. Memperhitungkan kembali dengan cermat kebutuhan fasilitator pamsismas berdasarkan
kondisi dan proses perekrutan TA. 2017
Dengan memperhatikan hasil kinerja tahun 2017, maka dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan air minum di tahun mendatang akan dilakukan beberapa rencana tindak lanjut antara lain:1. Memperhitungkan kembali dengan
cermat kebutuhan fasilitator pamsismas berdasarkan kondisi dan proses perekrutan TA. 2017
2. Pemesanan barang untuk kegiatan konstruksi akan mempertimbangkan kemungkinan kendala dalam pengiriman (faktor cuaca, bencana dan lain-lain)
3. Proses lelang paket tambahan pada APBN-P akan memperhatikan ketersediaan waktu pelaksanaan kegiatan yang relatif singkat serta menyiapkan antisipasi terjadinya gagal lelang
Tabel 4.12 Kontribusi Penurunan Luasan Permukiman Kumuh Tahun 2015-2017
Persentase Penurunan Luasan Permukiman Kumuh Perkotaan (%)
Luas permukiman kawasan perkotaan (Ha)
0,82
3.140
1,55
5.961,78
0,64
2.462,74
2015 2016 2017sasaran program / indikator
sumber: LaKip direktorat pKp Ta 2017
L a P O R a N K i N e R j a68
Pelaksanaan sasaran program penurunan luasan permukiman kumuh ditahun 2017 masih menyisakan beberapa tantangan, diantaranya adalah:1. Belum selesainya Revisi Permen
PUPR Nomor 2/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh serta Rapermen PUPR tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan, dan Peninjauan Kembali Rencana Kawasan Permukiman (RKP). Rapermen PUPR tersebut merupakan amanat dari Peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
2. Masih terdapat Pemerintah Daerah dan stakeholder bidang kawasan permukiman yang belum paham akan muatan PP 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
3. Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat kabupaten/kota dan provinsi dengan munculnya OPD Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyebabkan tumpang tindih tugas dengan OPD bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4. Terhambatnya proses legalisasi Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang disebabkan karena kurangnya monitoring bersama anatara pemerintah pusat dan daerah terkait proses legalisasi perda yang ada di DPRD
5. Pada proses pelaksanaan penanganan kawasan kumuh perkotaan, masih terdapat catatan pada tahapan: a. Perencanaan
- Pada dokumen DED perlu adanya
analisa yang lebih baik lagi terkait teknologi/penanganan yang sesuai dengan kondisi eksisting yang ada;
- Untuk penentuan lokasi penanganan permukiman kumuh yang luasannya di bawah 15 Ha, perlu dipastikan bahwa permukiman termasuk Kawasan Strategis Nasional (KSN);
- Sebagian lokasi kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh tidak terletak pada permukiman dengan skala prioritas penanganan yang tinggi;
b. Pelaksanaan- Pembangunanan infrastruktur
yang dilaksanakan belum semuanya menunjukkan adanya keterpaduan antarsektor terkait;
- Aspek estetika perlu diperhatikan dalam pembangunan infrastruktur dengan tetap mempertimbangkan proporsi biaya dan harmonisasi dengan kondisi bangunan dan lingkungan sekitar;
- Keberhasilan kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh dapat dinilai dari kebermanfaatan bagi masyarakat dan perubahan citra (image) ruang, dari negatif menjadi positif;
Dalam pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak, Ditjen Cipta Karya tidak hanya mendukung penuntasan kawasan kumuh saja, tetapi juga melakukan kegiatan fisik lainnya, seperti:1. Peningkatan kualitas permukiman di
69DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
51
2. Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Kawasan Karangwaru, Kota Yogyakarta
Gambar 4.10 Hasil Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Kawasan Karangwaru, Kota Yogyakarta
Sumber: Dit. PKP, 2017 Dengan memperhatikan kinerja tahun 2017, untuk mempercepat pengurangan luasan kumuh rencana tindak lanjutnya adalah sebagai berikut: 1. Mempercepat proses revisi terhadap Revisi Permen PUPR Nomor 2/PRT/M/2016 tentang
Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh 2. Sosialisasi lebih intensif terkait PP Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan
Perumahan dan Kawasan Permukiman, tidak hanya kepada pemerintah tapi juga kepada masyarakat dan juga badan usaha pelaku pembangunan bidang perumahan dan kawasan permukiman, akademisi, dan stakeholder terkait.
3. Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan pada TA. 2017, maka rekomendasi dan tindak lanjut untuk TA. 2018 adalah sebagai berikut; a. Perencanaan
i. Melakukan evaluasi dan verifikasi ulang kesesuaian antara lokasi-lokasi dalam SK Kumuh dengan aspek dan indikator dalam Permen PUPR No. 02/PRT/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh.
ii. Pemilihan konstruksi yang tepat mutu, tepat sasaran dan tepat biaya; iii. Penuntasan penanganan kumuh dengan prinsip kolaborasi yang dilaksanakan pada
setiap tahap mulai dari persiapan; perencanaan; pelaksanaan; pemantauan; dan evaluasi. Dibutuhkan Perjanjian Kerjasama (PKS) Antara Ditjen. Cipta Karya dengan Pemda.
iv. Untuk lokasi yang masih sulit dengan anggaran pemerintah karena tidak memenuhi persyaratan adminstrasi bida di chanellingkan ke CSR;
b. Pelaksanaan i. Fokus penanganan pada tingkat RT, dimana alokasi dana dapat diatur agar
memprioritaskan salah satu kawasan terlebih dahulu sehingga dapat tuntas sepenuhnya
kawasan perdesaan dengan realisasi di tahun 2017 adalah sebesar 15.644 Ha, yang dilaksanakan melalui kegiatan perdesaan potensial (7.593,403 Ha), dan kegiatan Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) seluas 8.051,04 Ha
2. Peningkatan kualitas permukiman di kawasan khusus dengan realisasi di tahun 2017 adalah sebesar 1.351,85 Ha, yang dilaksanakan melalui kegiatan pembangunan infrastruktur permukiman di pulau-pulau kecil terluar seluas 11,89 Ha, pembangunan infrastruktur permukiman perbatasan seluas 1.339,96 Ha di 9 lokasi perbatasan. Serta Pembangunan Infrastruktur Permukiman Pendukung Pariwisata di 9 lokasi KSPN
3. Penyelenggaraan bangunan gedung serta penataan bangunan dan lingkungan seluas 288.962 M2 luas bangunan gedung tertangani serta 639.756 M2 luas penataan bangunan lingkungan. Kegiatan ini diantaranya untuk mendukung direktif presiden yaitu rehabilitasi venue Asian Games, Pos Lintas Batas Negara (PLBN), kawasan strategis nasional (KSN)
4. Revitalisasi Kawasan Tematik Perkotaan di 53 Kawasan yang dilaksanakan melalui Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH), Program Pelestarian dan Penataan Kota Pusaka (P3KH), Penataan Ruang Terbuka Hijau dan Penataan kawasan Destinasi Wisata
Hasil pembangunan infrastruktur bidang permukiman yang telah memberikan manfaat kepada masyarakat adalah:1. Pembangunan Infrastruktur Permukiman
Kumuh Kawasan Sungai Kemuning, Kota
Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan2. Peningkatan Kualitas Permukiman
Kumuh di Kawasan Karangwaru, Kota Yogyakarta
50
1. Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kumuh Kawasan Sungai Kemuning, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan
Gambar 4.9 Hasil Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kumuh Kawasan Sungai Kemuning,
Kota Banjarbaru
Sumber: Dit. PKP, 2017
Gambar 4.9Hasil Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kumuh
Kawasan Sungai Kemuning, Kota Banjarbaru
Gambar 4.10Hasil Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Kawasan
Karangwaru, Kota yogyakarta
sumber: dit. pKp, 2017
sumber: dit. pKp, 2017
Dengan memperhatikan kinerja tahun 2017, untuk mempercepat pengurangan luasan kumuh rencana tindak lanjutnya adalah
sebagai berikut:1. Mempercepat proses revisi terhadap
Revisi Permen PUPR Nomor 2/PRT/M/2016 tentang Peningkatan
L a P O R a N K i N e R j a70
Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
2. Sosialisasi lebih intensif terkait PP Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, tidak hanya kepada pemerintah tetapi juga kepada masyarakat dan juga badan usaha pelaku pembangunan bidang perumahan dan kawasan permukiman, akademisi, dan stakeholder terkait
3. Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan pada TA. 2017, maka rekomendasi dan tindak lanjut untuk TA. 2018 adalah sebagai berikut; a. Perencanaan
i. Melakukan evaluasi dan verifikasi ulang kesesuaian antara lokasi-lokasi dalam SK Kumuh dengan aspek dan indikator dalam Permen PUPR No. 02/PRT/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh.
ii. Pemilihan konstruksi yang tepat mutu, tepat sasaran dan tepat biaya.
iii. Penuntasan penanganan kumuh dengan prinsip kolaborasi yang dilaksanakan pada setiap tahap mulai dari persiapan; perencanaan; pelaksanaan; pemantauan; dan evaluasi. Dibutuhkan Perjanjian Kerjasama (PKS) Antara Ditjen. Cipta Karya dengan Pemda.
iv. Untuk lokasi yang masih sulit dengan anggaran pemerintah karena tidak dapat memenuhi persyaratan adminstrasi dapat disalurkan melalui CSR;
b. Pelaksanaani. Fokus penanganan pada tingkat
RT, dimana alokasi dana dapat diatur agar memprioritaskan salah satu kawasan terlebih dahulu sehingga dapat tuntas sepenuhnya
ii. Kolaborasi dengan perumahan yang sudah dilakukan melalui DAK Perumahan
iii. Menguatkan masyarakat pemelihara agar infrastruktur dasar yang terbangun dapat bertahan lama
4.3.3 SASARAN “MENINGKATNyA KONTRIBUSI TERHADAP PEMENUHAN AKSES SANITASI BAGI MASyARAKAT”Kinerja sasaran kegiatan Peningkatan Kontribusi Pemenuhan Sanitasi yang Layak digambarkan melalui indikator kinerja Persentase peningkatan layanan air limbah dan persampahan. Indikator ini menggambarkan kontribusi Ditjen. Cipta Karya dalam mendukung pemenuhan sanitasi yang layak bagi masyarakat. Pada tahun 2017, realisasi sasaran ini adalah sebesar 5,07% (atau berkinerja 93,02%) yang dilaksanakan melalui pembangunan SPAL Terpusat Skala Regional di 3 Kab./Kota, SPAM Terpusat Skala Kota di 67 Kab./Kota, SPAL Setempat Skala Kota di 39 Kab./Kota, SPAL Skala Kawasan di 19 kota, SPAL Berbasis Masyakarat di 158 Kab./Kota, Sistem Penanganan Persampahan Skala Regional di 4 Kab./Kota, Sistem Penanganan Persampahan Skala Kota di 67 Kab./Kota, Sistem Penanganan Persampahan Skala Kawasan di 7 Kab./Kota, Sistem Penanganan Persampahan Berbasis Masyarakat di 70 kab./Kota serta Sistem Pengelolaan Drainase seluas 533 Ha di 60 kab./Kota. Tidak optimalnya kinerja capaian sasaran kegiatan
71DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
sanitasi untuk masyarakat melalui pemanfaatan sambungan rumah. Beberapa output terbangun yang telah memberikan manfaat antara lain: 1. Pembangunan TPS 3R Kota Bandar
Lampung
dikarenakan ketidaksiapan readiness criteria pada beberapa lokasi serta tidak optimalnya perencanaan PHLN.
Realisasi kinerja sebesar 5,07% merupakan kontribusi dari akses air limbah sebesar 1,17% dan akses persampahan sebesar 3,90%. Cakupan akses sanitasi ini setara dengan 615.547 KK untuk akses air limbah dan 2.054.574 KK untuk akses persampahan.
Jika kinerja sasaran tahun 2017 dibandingkan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya serta target Reviu Renstra sebesar 81,82%, maka peningkatan cakupan pelayanan sanitasi pada periode 2015-2017 menunjukkan tren sebagaimana terlihat pada tabel 4.13. Hingga tahun 2017, Ditjen. Cipta Karya melalui APBN telah berkontribusi menambah cakupan sanitasi sebesar 8,93% atau setara dengan 7.516.501 KK (37.582.505 jiwa).
Tabel 4.13 Kontribusi Cakupan Pelayanan Sanitasi Tahun 2015-2017
Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi (%)
Jumlah penduduk yang memanfaatkan pelayanan air limbah (KK)
Jumlah penduduk yang memanfaatkan pelayanan persampahan (KK)
1,94
1.149.550
2.713.580
5,07
615.547
2.054.574
1,92
304.900
678.350
2015 2016 2017sasaran program / indikator
sumber: LaKip direktorat pKp Ta 2017
Selain pendekatan pembangunan fisik, di tahun 2017 dilakukan pula kegiatan-kegiatan lain seperti Pembangunan infrastruktur drainase dalam rangka pengurangan luasan genangan seluas 533 Ha, dimana hingga tahun 2017, telah tertangani luasan genangan seluas 4.033 Ha.
Pembangunan prasarana sanitasi telah memberikan manfaat berupa pelayanan
53
1. Pembangunan TPS 3R Kota Bandar Lampung
Gambar 4.11 Hasil Pembangunan TPS 3R Kota Bandar Lampung
Sumber: Dit. PLP, 2017 2. Pembangunan Sanimas, Kab. Halmahera Barat
Gambar 4.12 Hasil Pembangunan Sanimas, Kab. Halmahera Barat
Sumber: Dit. PLP, 2017
Gambar 4.11Hasil Pembangunan TPS 3R Kota Bandar Lampung
sumber: dit. pLp, 2017
L a P O R a N K i N e R j a72
2. Pembangunan Sanimas, Kab. Halmahera Barat
RB menerbitkan Permenpan dan RB Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wila- yah Bebas Dari Korupsi. Peraturan tersebut sebagai pedoman umum yang merupakan acuan bagi pejabat di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi. Dukungan yang diberikan Ditjen. Cipta Karya terhadap pembentukan zona integritas adalah dengan mengusulkan Balai Teknik Air Minum Bekasi dan Balai Teknik PLP sebagai proyek perintisan Zona Integritas berdasarkan Surat Sekretaris Ditjen. Cipta Karya No OR.01.02-Cs/892 tanggal 25 Mei 2016 perihal Penyampaian Revisi Usulan Zona Integritas di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya.
4.4.2 PELAyANAN PUBLIKPada tahun 2017, Ditjen. Cipta Karya melakukan pelayanan publik secara langsung baik kepada masyarakat maupun kepada kementerian/lembaga. Pelayanan publik tersebut antara lain: 1. Bantuan Teknis Bangunan Gedung
Negara (BGN) Ditjen. Cipta Karya melalui Direktorat
Bina Penataan Bangunan memberikan dukungan pembinaan teknis kepada setiap kementerian dan lembaga negara yang hendak membangun atau merenovasi bangunan gedung negara. Dukungan tersebut diberikan dalam bentuk penyediaan tenaga pengelola teknis dan konsultasi. Pada tahun 2017 kinerja pelayanan publik bantuan teknis BGN dilakukan melalui penyediaan tenaga pengelola teknis sebanyak 126 penugasan serta analisis kebutuhan biaya PBGN sebanyak 225 surat.
53
1. Pembangunan TPS 3R Kota Bandar Lampung
Gambar 4.11 Hasil Pembangunan TPS 3R Kota Bandar Lampung
Sumber: Dit. PLP, 2017 2. Pembangunan Sanimas, Kab. Halmahera Barat
Gambar 4.12 Hasil Pembangunan Sanimas, Kab. Halmahera Barat
Sumber: Dit. PLP, 2017
Gambar 4.11Hasil Pembangunan TPS 3R Kota Bandar Lampung
sumber: dit. pLp, 2017
Dengan memperhatikan hasil kinerja tahun 2017, maka dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan sanitasi di tahun mendatang akan dilakukan beberapa rencana tindak lanjut antara lain:a. Kesiapan readiness criteria harus benar-
benar diutamakanb. Menyusun perencanaan yang lebih
realistis yang sudah mempertimbangkan diantaranya kesediaan material lokal
c. Menyiapkan sejak awal perhitungan kebutuhan waktu proses pelelangan untuk paket PHLN
d. Peningkatan kualitas supervisi pelaksanaan pekerjaan
4.4 CAPAIAN KINERJA LAINNyA4.4.1 PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
KORUPSIDalam rangka upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, Menteri PAN dan
73DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
2. Pengurusan Rumah Negara Pelayanan publik dalam pengurusan
Rumah Negara dilakukan melalui penerbitan SK Hak Milik. Pada tahun 2017, Ditjen. Cipta Karya telah menerbitkan sebanyak 658 SK Hak Miliki. Data secara nasional (rng3.pu.go.id) menunjukkan bahwa dari 43.605 rumah Negara, sebanyak 33.254 unit rumah negara telah berstatus hak milik, 6.216 unit rumah Negara berstatus sewa, 3.917 unit rumah Negara berstatus sewa beli, dan 218 unit rumah Negara berstatus lunas.
IPA Mobile, 71 THD, 231 WKD, 4 WELBAD, 200 Jerigen 20 L, 2 Galon Kimia, 11 Biority, 4 Kontainer Sampah. Adapun jumlah pengungsi yang terlayani adalah sebanyak 1.152.400 jiwa.
4.4.3 PENGHARGAAN PEGAWAI MUDA TELADANDalam rangka meningkatkan motivasi dan kinerja Pegawai Generasi Muda PUPR serta dalam rangka mempersiapkan calon pemimpin bangsa, Kementerian PUPR memberikan penghargaan keada Pegawai Muda PUPR Teladan. Penghargaan ini diberikan pada peringatan Hari Bakti PUPR tanggal 3 Desember 2017 dengan kriteria khusus yaitu memiliki inovasi, berkontribusi positif, mampu memberikan nilai tambah serta telah memberikan pengorbanan waktu, tenaga dan pikiran untuk penyelenggaraan infrastrukt PUPR. Pada tahun 2017, pengharagaan Peawai Muda PUPR Teladan diberikan kepada Anggoro Putro, ST, MT, staf pada Direktorat Bina Penataan Bangunan.
4.4.4 DUKUNGAN REHABILITASI Venue ASIAN GAMESBerdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Ta hun 2016 tentang Dukungan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018, Ditjen. Cipta Karya ikut menunjang penyelenggaraan Asian Games melalui rehabilitasi Venue Gelora Bung Karno dengan alokasi dana sebesar Rp 2,8 T (pendanaan tahun jamak). Adapun kegiatan rehabilitasi di tahun 2017 adalah renovasi Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), pembangunan Training Facility Gelora Bung karno (GBK), renovasi Stadion Renang (Aquatic) Gelora Bung Karno (GBK), renovasi Lapangan Hoki, Lapangan Panahan dan Lapangan Sepakbola
3. Tanggap Darurat Permukiman Dalam rangka mendukung pemulihan
prasarana dan sarana permukiman yang diakibatkan bencana, Ditjen. Cipta Karya membentuk Satker. Tanggap Darurat Permukiman. Pada tahun 2017, Satker Tanggap Darurat Permukiman telah membantu penanganan bencana di 16 Kab./Kota pada 11 Provinsi, dengan jumlah sarana dan prasarana terkirim berupa 43 MTA, 268 HU, 4 Dump Truck, 3
L a P O R a N K i N e R j a74
A/B/C Gelora Bung Karno (GBK), renovasi Istana Olahraga Gelora Bung Karno (GBK), renovasi Stadion Tennis Indoor dan Tennis Outdoor Centercourt Gelora Bung Karno (GBK), renovasi Stadion Madya yang meliputi Lapangan Softball Pintu I, Lapangan Baseball dan Gedung Basket Gelora Bung Karno (GBK), penataan Kawasan Komplek Gelora Bung Karno, penataan Kawasan Wisma Atlet Kemayoran Pembangunan, renovasi Shooting Range Jakabaring Sport City, pembangunan Infrastruktur Danau Dayung Jakabaring Sport City, pembangunan Venue Jetski dan Layar serta pembangunan Elevated Parking dan Teras Nusantara.
4.4.5 DUKUNGAN PEMBANGUNAN POS LINTAS BATAS NEGARA (PLBN)Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan 7 (tujuh) Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan, Ditjen. Cipta Karya ikut mendukung pembangunan PBLN di 7 (tujuh) lokasi prioritas yaitu Entikong, Aruk, Nanga Badau, Wini, Motaain, Motamasin, dan Skouw. Pada tahun 2017, Ditjen Cipta Karya melanjutkan pembangunan tahap kedua untuk zona pendukng PBLN terkait pengembangan permukiman, seperti misalnya pembangunan pasar serta pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi.
4.5 KINERJA PELAKSANAAN ANGGARANDengan menggunakan pendekatan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga selanjutnya dilakukan analisis dan evalausi atas pelaksanaan anggaran di tahun 2017. Hasil
analisis selanjutnya memperlihatkan bahwa kinerja pelaksanaan anggaran Ditjen. Cipta Karya Tahun 2017 adalah sebesar 263,85% atau sangat baik (hasil perhitungan terlampir). Pencapaian ini dipengaruhi oleh beberapa indikator penilaian diantaranya adalah:
4.5.1 REALISASI ANGGARANRealisasi anggaran dalam mencapai output tahun 2017 adalah sebesar 89,69% dari pagu DIPA sebesar Rp.16.889.611.285.000,-. Tidak maksimalnya penyerapan ini dikarenakan:- Adanya paket MYC yang belum bias
kontrak karena belum mendapat ijin MYC dari Kemenkeu
- Adanyapaket MYC yang baru terkontrak pada akhir bulan Desember 2017 sehingga tidak bisa melakukan penyerapan uang muka
- Adanya sisa alokasi kegiatan kontraktual, swakelola/AU yang tidak terserap
- Adanya sisa lelang yang tidak termanfaatkan
- Terlambatnya terbit Revisi DIPA oleh Kemenkeu sehingga terbatas waktu melaksanakan pengadaan barang dan jasa,
- Adanya Kegiatan yang tidak dilaksanakan akibat gagal lelang
- Adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat yang tidak dilaksanakan karena adanya pergantian Pejabat Inti Satker serta ketidaksiapan Readiness Criteria
4.5.2 KONSISTENSI PERENCANAAN DENGAN IMPLEMENTASIBerdasarkan perhitungan, diperoleh nilai konsistensi antara perencanaan dan implementasi sebesar 81,02%. Hal ini disebabkan oleh adanya proses revisi yang
75DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Gambar 4.9Tren Pengelolaan Output
Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2017
sumber: e-Monitoring status 9 Februari 2018
berulang kali terjadi yang menyebabkan realisasi penyerapan dana tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Konsistensi antara perencanaan dan implementasi tertinggi terdapat pada bulan Juni 2017 sebesar 94%.
4.5.3 OUTPUTTerhadap penggunaan anggaran di tahun 2017, telah dihasilkan berbagai output yang telah terealisasi dengan tingkat kinerja rata-rata sebesar 139,41%. Tingginya kinerja penyelenggaraan output secara total dikarenakan adanya sumbangan dari beberapa output yang berkinerja sangat baik diantaranya yaitu output Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan, Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan, SPAM berbasis masyarakat, dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung. Beberapa penyebab meningkatnya capaian kinerja output-output ini diantaranya adalah diperhitungkannya kinerja dukungan pembangunan venue untuk Asian Games, kontribusi kinerja KOTAKU, NUSP dan kawasan permukiman nelayan, serta meningkatnya capaian kapasitas air minum pada output SPAM Berbasis Masyarakat. Output yang terealisasi tidak maksimal umumnya berasal dari sektor PLP dan AM, karena adanya ketidaksiapan readiness criteria pada beberapa lokasi.
Adapun tren pengelolaan output secara berkala di tahun 2017 menunjukkan kinerja fisik sebagaimana digambarkan pada Gambar 4.9.
Tren pengelolaan output menunjukkan secara berkala adalah sebagai berikut:a. Triwulan I: pada triwulan I, realisasi kinerja
output secara rata-rata telah melebihi target. Hal ini dikarenakan adanya upaya percepatan proses penetapan SK dan revisi DIPA Satker PIP Kab./Kota serta percepatan progress keuangan untuk paket yang sudah kontrak (MYC on going maupun kontrak baru)
b. Triwulan II: pada triwulan II, realisasi kinerja output di bawah target rata-rata. Hal ini dikarenakan adanya 15 paket yang terblokir, terdapat kegiatan infrastruktur berbasis masyarakat yang belum merealisasikan anggaran dikarenakan adanya pergantian nama Pejabat Inti Satker, Kode Satker dan Kode KPPN serta adanya keterlambatan progress keuangan MYC dikarenakan keterlambatan pemberkasan tagihan dan addendum kontrak. Beberapa tindak lanjut yang telah dilakukan di triwulan II adalah berupa percepatan proses usulan
L a P O R a N K i N e R j a76
revisi SK pada Satker PIP Kab./Kota serta percepatan evaluasi kelayakan pada dana blokir.
c. Triwulan III: Pada triwulan III, realisasi kinerja output di bawah target. Hal ini dikarenakan adanya permasalahan realisasi keuangan (masih terdapat paket belum melakukan penyerapan, masih dalam proses lelang hingga paket belum lelang), kegiatan PHLN yang berstatus at risk serta permasalahan realisasi fisik. Beberapa permasalahan fisik yang terjadi di triwulan III adalah - Pembatalan pembangunan gedung
kantor Bupati Bima - Perubahan lingkup pekerjaan pada
pembangunan RSUD Pidie Jaya- Pembatalan revitalisasi bangunan
pasar johar Semarang dikarenakan ijin MY belum turun
- Beberapa permasalahan pada kegiatan dukungan infrastruktur Asian Games XVIII
Tindak lanjut yang telah dilakukan dalam rangka mengoptimalkan kinerja di triwulan III adalah:- Untuk permasalahan realisasi
keuangan, dilakukan percepatan penyerapan paket, serta percepatan proses pelelangan
- Untuk permasalahan pelaksanaan fisik, dilakukan dengan percepatan proses ijin MYC, pengalihan alokasi dana untuk Asian Games dan PLBN serta percepatan perbaikan pada kegiatan dukungan infrastruktur Asian Games
d. Triwulan IV : Pada triwulan IV, realisasi kinerja menunjukkan bahwa terdapat beberapa output yang tidak maksimal pencapaian kinerjanya, diantaranya yaitu output Sistem Pengelolaan AL Terpusat Skala Kota, Sistem Pengelolaan AL Setempat Skala Kota, Sistem Penanganan Persampahan Skala Kota dan Sistem Penanganan Persampahan Berbasis Masyarakat. Pada umumnya disebabkan oleh gagal lelang.
4.5.4 EFISIENSIEfisiensi adalah kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat dengan tidak membuang waktu, tenaga serta biaya. Dalam konteks pelaksanaan tugas di Ditjen. Cipta Karya, efisiensi yang terjadi di tahun 2017 adalah sebesar 70,80%. Kegagalan pelaksanaan kegiatan pada sektor PLP menjadi penyebab utama ketidakefisienan pelaksanaan output Ditjen. Cipta Karya karena kegiatan PLP yang gagal memiliki kontribusi pendanaan dan cakupan pelayanan yang cukup besar.
4.5.5 ASPEK MANFAATPada pencapaian kinerja sasaran di tahun 2017, atas penggunaan anggaran Ditjen. Cipta Karya, telah tercapai kinerja sebesar 263,85%. Realisasi kinerja sasaran yang cukup besar ini dikarenakan dihitungnya pencapaian NUSP, kawasan permukiman nelayan dan KOTAKU dalam rangka pengurangan kawasan kumuh perkotaan.
L a P O R a N K i N e R j a78
Dalam rangka mewujudkan program Pengembangan dan Pembinaan Infrastruktur Permukiman, pada tahun anggaran 2017, seluruh komponen sumber daya unit organisasi Direktorat
Jenderal Cipta Karya telah melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung pencapaian tiga sasaran program yang telah dituangkan dalam perencanaan kinerja. Adapun target capaian perencanaan kinerja tersebut telah disepakati antara Direktur Jenderal Cipta Karya dengan semua penanggung jawab unit kerja, baik pejabat Pimpinan Pratama maupun Kepala Satuan Kerja dalam unit organisasi. Pada beberapa pokok capaian, terdapat kegiatan memberikan kontribusi melebihi target pencapaian sasaran program yang sudah disepakati dalam perjanjian kinerja. Adapun capaian kinerja Direktorat Jenderal Cipta Karya pada tahun anggaran 2017, adalah:1. Terhadap sasaran ‘meningkatnya kontribusi
terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat’ telah terlaksana kegiatan yang dapat menambah kapasitas pelayanan sebesar 5.873 l/ detik. Peningkatan pelayanan tersebut memberikan kontribusi pencapaian pelayanan air minum melalui dana APBN sebesar 1,58 %.
2. Terhadap sasaran ‘meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak’ telah terlaksana kegiatan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh pada beberapa kawasan dengan total seluas 5.961,78 Ha. Hasil kegiatan
dengan dana APBN Ditjen. Cipta Karya pada TA. 2017 tersebut telah menurunkan luasan kawasan kumuh dan meningkatkan permukiman layak sebesar 1,55%.
3. Terhadap sasaran ‘meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat’, telah dilaksanakan kegiatan yang memberikan pelayanan pada 2.670.121 KK, dan memberikan kontribusi pada tercapainya peningkatan akses sanitasi sebesar 5,07%.
Pencapaian tersebut di atas didukung oleh 7,135 orang yang terdiri dari 43,3% PNS baik itu PNS Pusat maupun PNS Daerah serta tenaga pendukung non-PNS sebesar 56,69% dari total sumber daya manusia yang turut menyumbang pencapaian organisasi Direktorat Jenderal Cipta Karya.
Realisasi anggaran dalam mencapai sasaran-sasaran tersebut di atas adalah 89,68% dari pagu anggaran APBN yang teralokasi dalam DIPA perubahan sebesar Rp 16.889.611.285.000,-. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam upaya pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:1. Masih terjadi kegagalan pelaksanaan yang
dikarenakan ketidaksiapan kesiapan readiness criteria
2. Masih besarnya komposisi SDM non PNS terutama dengan jabatan non teknis/pendukung, menyebabkan ketidakseimbangan pembagian beban kerja pada setiap SDM yang mengakibatkan keterlambatan ataupun kegagalan pelaksanaan lelang
3. Tingginya korelasi manfaat hasil pembagunan
Penutup
79DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
infrastruktur permukiman terhadap kesehatan, pengurangan kemiskinan dan tingkat kualitas hidup
4. Masih kurangnya dukungan ketersediaan data dan informasi permukiman khususnya terkait dengan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat
Berdasarkan hasil kinerja tahun 2017, beberapa rencana aksi yang dilakukan sebagai perbaikan ke depan antara lain:1. Peningkatan dukungan SDM Ditjen. Cipta
Karya yang diantaranya dilakukan melalui penataan data SDM baik di Pusat maupun di Satker Provinsi, pelaksanaan assesement kepada SDM baik PNS maupun Non PNS, serta penyebarluasan informasi pelaksanaan diklat
2. Meningkatkan dukungan ketersediaan data dan informasi permukiman terutama dari Non APBN melalui kebijakan satu data serta pengembangan sistem arsitektur data dan informasi kinerja
3. Perlunya peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi pasca pelaksanaan kegiatan untuk memantau pencapaian manfaat dari pembangunan infrastruktur permukiman
4. Peningkatan efektivitas kinerja penyelenggaraan permukiman melaui penyelarasan indicator kinerja antara unit kerja dengan individu
5. Mengoptimalkan pelaksanaan turbinwas terutama untuk mengoptimalkan manfaat dari penyelenggaraan infrastruktur permukiman
L a P O R a N K i N e R j a82
Daftar Isi Lampiran
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 (Awal) 842. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 (Revisi) 853. Realisasi PK 2017 864. Perhitungan Kontribusi Ditjen Cipta Karya terhadap Pencapaian Sasaran Strategis 9 (Meningkatnya Cakupan Pelayanan Dan Akses Permukiman Yang Layak) 865. Peta Sebaran 886. Peta Strategi 1047. Penyelarasan Kinerja 1318. PMK Cipta Karya 1689. Sertifikat Penghargaan 17210. Dokumentasi Pembangunan Infrastruktur Permukiman 19211. Judul – Judul NSPK 19712. Hasil Pelaksanaan Evaluasi Manfaat Pembangunan Infrastruktur Permukiman 19813. Ringkasan Evaluasi Manfaat Infrastruktur Permukiman 214
L a P O R a N K i N e R j a86
3. Realisasi PK 2017
4. Perhitungan Kontribusi Ditjen Cipta Karya terhadap Pencapaian Sasaran Strategis 9 (Meningkatnya cakupan pelayanan dan akses permukiman yang layak)
prograM/sasaran indiKaTor Kinerjano.
prograM peMbinaan dan pengeMbangan inFrasTruKTur perMuKiMan
1
2
3
-
-
-
%
%
%
%
%
%
%
%
%
0,9
1,52
4,74
1,09
0,28
6,89
0,92
0,30
6,89
Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat
Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak
Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat
Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum
Persentase penurunan luasan permukiman kumuh perkotaan
Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi
654321
CapaianTargeTreVisiawaL
Keterangan:* Angka BPS** IKP 1 , (a). Target 2017 = Angka BPS 2016 + Target Revisi PK = 71.14 + 1.09 = 72.23 (b). Realisasi 2017 = Angka BPS 2016 + Realisasi PK = 71.14 + 1.58 = 72.72 ** IKP 2 , (a). Target 2017 = Angka Realisasi 2016 + Target Revisi PK = 91.46 + 0.28 = 91.74 (b). Realisasi 2017 = Angka Realisasi 2016 + Capaian Penurunan Kumuh 2017 = 91,46 + 1.55 = 93.01** IKP 3 , (a). Target 2017 = Angka BPS 2016 + Target Revisi PK = 67.80 + 5.45 = 73.25 (b). Realisasi 2017 = Angka BPS 2016 + Realisasi PK = 67.80 + 5.07 = 72.87
Capaian ss.9 = iKp 1 + iKp 2 + iKp 3 3
Capaian ss.9 = 100.68 + 101.38 + 99.48 = 100.51 3
no indiKaTor Kinerja baseLine 2015 reaLisasi 2016 TargeT reVisi pK (%)** reaLisasi (%)**
IKP 1 Persentase peningkatan cakupan Pelayanan akses air minum 70.97* 71.14* 72.23(a) 72.72(b)
IKP 2 Persentase peningkatan peningkatan kawasan permukiman Perkotaan 90.82* 91.46 91.74(a) 93.01b)
IKP 3 Persentase peningkatan cakupan Pelayanan akses sanitasi 62.14* 67.80* 73.25(a) 72. 87(b)
87DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
iKp 1
iKp 2
iKp 3
1
1
2
3
4
5
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
juMLah
Capaian%CapaiansaTuanno. prograM prioriTas/ouTpuT
TargeT
Capaian
2017
TargeT
direKToraT jenderaL CipTa KarYa
Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat (spaM)
outcome : Ltr/detik
Persentase Peningkatan Cakupan Pelayanan Akses Air Minum % 1.09 1.58 144.95% 4,997 5,873
output :
Pengembangan SPAM Perkotaan L/detik 3,263 3078 94.33%
SPAM Berbasis Masyarakat (Pamsimas) L/detik 770 1,811 235.19%
Pembangunan SPAM Kawasan Khusus L/detik 126 146 115.87%
Pembangunan SPAM Regional L/detik 750 750 100.00%
Pembangunan SPAM Kawasan Rawan Air L/detik 88 88 100.00%
Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak (pKp)
outcome : Ha
Presentase penurunan luasan permukiman kumuh perkotaan % 0.28 1.55 554% 1,058 5,961.78
Presentase luasan permukiman yang meningkat kualitas di kawasan perdesaan % 1.18 19.96 1692%
Presentase luasan permukiman yang meningkat kualitas di kawasan khusus % 40.53 43.62 108%
output :
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan Ha 1,058 5961.78 563%
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan Ha 922 15,644 1697%
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Khusus Ha 1,256 1,351.85 108%
Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat (ppLp) KK
outcome : % 5.45 5.07 93.03% 2,867,302 2,670,121
Jumlah penduduk yang memanfaatkan pelayanan air limbah KK 656,828 615,547 93.72%
Jumlah penduduk yang memanfaatkan pelayanan persampahan KK 2,210,474 2,054,574 92.95%
Luas kawasan yang layak melalui pelayanan drainase Hektar 532 533 100.19%
output :
Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Regional KK 5,571 5,590 100%
Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota KK 96,000 49,000 51%
Sistem Penanganan Persampahan Skala Regional KK 896,840 956,840 107%
Sistem Penanganan Persampahan Skala Kota KK 1,285,444 873,836 68%
Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat Skala Kota KK 492,512 492,512 100%
Sistem Pengelolaan Air Limbah Skala Kawasan KK 35,620 35,620 100%
Sistem Pengelolaan Air Limbah Berbasis Masyarakat KK 27,125 32,825 121%
Sistem Pengelolaan Drainase Hektar 532 533 100%
Sistem Penanganan Persampahan Skala Kawasan KK 13,790 209,498 1519%
Sistem Penanganan Persampahan Berbasis Masyarakat KK 14,400 14,400 100%
L a P O R a N K i N e R j a104
6. PETA STRATEGI1) Direktorat Jenderal Cipta Karya
PETA STRATEGI DIREKTORAT KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
Cust
omer
s/St
akeh
olde
rsIn
tern
al P
roce
ss
Harapan stakeholders dan customer yang harus dipenuhi:
Harapan stakeholders dan customer dapat dipenuhi melalui proses internal:
Meningkatnya kehandalan dan keterpaduan infratsruktur bidang keciptakaryaan dalam mendukung prioritas nasional dari dimensi pembangunan makro ekonomi, pembangunan sektor unggulan, pembangunan manusia dan masyarakat, pemerataan
pembangunan dan kewilayahan serta pembangunan pertahanan dan kemanan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
SP 4. Meningkatnya pelayanan infrastruktur dasar permukiman yang
layak huni
Lear
ning
& G
row
th
Untuk melaksanakan internal proses diperlukan:
SK 6. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
PERENCANAAN, PEMROGRAMAN, DAN
PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR KECIPTAKARyAAN
SK 1. Perencanaan, pemrograman, dan
pengendalian infrastruktur bidang keciptakaryaan
SK 2. Peningkatan kontribusi pemenuhan air minum yang layak bagi masyarakat
SK 4. Peningkatan kontribusi pemenuhan sanitasi yang layak bagi masyarakat
SK 3. Peningkatan kontribusi pengembangan kawasan permukiman
yang layak bagi masyarakat
SK 5. Peningkatan kontribusi penyelenggaraan bangunan gedung serta
penataan bangunan dan lingkungan
105DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARyA
sasaran sTraTegis (ss)
KodesK
Kode iKu saTuraian uraian
indiKaTor Kinerja uTaMa (iKu) direKToraT
peLaKsanaTargeT 2015-2019
ruMus/ForMuLa perhiTungan
SK-1
SK-2
SK-3
SK-4
SK-5
SK-6
%
%
%
Hari
%
%
%
%
%
SDM
NSKK
%
SK-1.1
SK-2.1
SK-2.2
SK-2.3
SK-2.4
SK-3.1
SK-4.1
SK-4.2
SK-5.1
SK-5.2
SK-6.1
SK-6.2
Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum
Persentase penurunan luasan permukiman kumuh perkotaan Persentase Bagunan Gedung Negara yang terkelola dengan baik.
Rata-rata lama waktu pengurusan perijinan pengunaan Rumah Negara
Jumlah RTH Fungsional yang direvitalisasi
Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi
Persentase kegiatan dalam RPIJM yang terakomodasi di dalam DIPA
Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja
Persentase lembaga pengelola yang meningkat kapasitasnya
Jumlah SDM lembaga pengelola yang meningkat kapasitasnya
Jumlah NSKK bidang permukiman yang diterbitkan
Persentase Pemda Kab/Kota yang memiliki Ranperda/Perkab/Perwali penyelenggaraan infrastrktur permukiman
Direktorat PSPAM/ Satker Parovinsi
Direktorat PKP / Satker Provinsi
Direktorat BPB / Satker Provinsi
Direktorat BPB / Satker Provinsi
Direktorat BPB / Satker Provinsi
Direktorat PPLP / Satker Provinsi
Direktorat KIP
Direktorat KIP
•DirektoratPSPAM•DirektoratPKP•DirektoratPPLP•DirektoratBPB
•DirektoratPSPAM•DirektoratPKP•DirektoratPPLP•DirektoratBPB
•DirektoratPSPAM•DirektoratPKP•DirektoratPPLP•DirektoratBPB
•DirektoratPSPAM•DirektoratPKP•DirektoratPPLP•DirektoratBPB
Jumlah jiwa yang terlayani akses air minum dari hasil pembangunan oleh DJCK / Jumlah jiwa yang terayani air minum seluruhnya (nasional) X 100%
Luas pengurangan permukiman kumuh sebagai hasil pembangunan oleh DJCK /Luas pengurangan permukiman kumuh nasional X 100%
Jumlah Bagunan Gedung Negara yang terkelola dengan baik / Bagunan Gedung Negara yang dikelola seluruhnya X 100%.
Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan perijinan Rumah Negara dari mulai pengajuan hingga terbitnya keputusan/ijin
Dijumlahkan RTH fungsional yang direvitalisasi
Jumlah jiwa yang terlayani akses sanitasi dari hasil pembangunan oleh DJCK / Jumlah jiwa yang terayani air minum seluruhnya (nasional) X 100%
Jumlah kegiatan dalam RPIJM yang terakomodasi dalam DIPA / Jumlah kegiatan di dalam RPIJM seluruhnya X 100%
Jumlah anggaran beserta output belanja yang terserap / Jumlah anggaran dan output belanja seluruhnya X 100%
Jumlah Lembaga pengelola yang meningkat kapasitasnya / Jumlah lembaga pengelola yang diberikan fasilitasi seluruhnya X 100%
Dijumlahkan SDM yang diberikan pembinaan/bimbingan teknis.
Dijumlahkan seluruh NSKK yang tersusun atau diterbitkan dari seluruh Direktorat Teknis.
Jumlah Kab/Kota yang dapat menyusun Ranperda/Perkab/Perwali penyelenggaraan infrastruktur permukiman / Jumlah Kab/Kota yang diberikan fasilitasi penyusunan Ranperda/Perkab/Perwali seluruhnya X 100%
(Ranperda/Perkab/Perwali yang dimaksud adalah seluruh dokumen penyelenggaraan infrastruktur permukiman yang akan diterbitkan menjadi Perda, seperti RISPAM, Perda Bangunan Gedung dsb).
Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat
Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak
Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat
Meningkatnya keterpaduan perencanaan, penganggaran dan pemrograman
Meningkatnya kapasitas kelembagaan pengelola infrastruktur permukiman
Meningkatnya kualitas pengaturan pengelolaan infrastruktur permukiman
L a P O R a N K i N e R j a106
sasaran sTraTegis (ss)
KodesK
Kode iKu saTuraian uraian
indiKaTor Kinerja uTaMa (iKu) direKToraT
peLaKsanaTargeT 2015-2019
ruMus/ForMuLa perhiTungan
SK-7
SK-8
SK-9
SK-10
SK-11
Naskah
%
%
%
%
%
%
%
%
%
SK-7.1
SK-7.2
SK-8.1
SK-8.2
SK-8.3
SK-9.1
SK-10.1
SK-10.2
SK-10.3
SK-11.1
Jumlah publikasi yang diterbitkan
Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
Tingkat akuntabilitas kinerja
Tingkat kepatuhan pelaporan pelaksanaan kegiatan
Persentase LHP yang ditindaklanjuti
Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensijabatan
Nilai aSKet dalam proses hibah
Tingkat Kualitas Laporan Keuangan
Tingkat ketepatan waktu penyelesaian usulan keputusan kepegawaianATAUPersentase tingkat pelaksanaan pengelolaan dan penilaian kinerja pejabat dan pegawai
Persentase penyelesaiantahapan integrasi sistem informasi DJCK
Setditjen
Setditjen
Direktorat KIP
Direktorat KIP
Setditjen
Setditjen
Setditjen
Setditjen
Setditjen
Direktorat KIP
Dijumlahkan naskah publikasi yang diterbitkan di berbagai media
Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti / Jumlah pengaduan masyarakat seluruhnya X 100%
Mengukur kinerja penerpan SAKIP dari hasil pelaporan akuntabilitas kinerja sesuai kategori yang ditetapkan MenPAN & RB. Kriteria pengukuran : Kategori AA=100%; Kategori A=85%; Kategori B=75%; Kategori CC=65%; Kategori C=50%; Kategori D=30%.
Jumlah pelaksanaan kegiatan yang dilaporkan (sesuai kriteria) secara tepat waktu /Jumlah kegiatan seluruhnya X 100%
Jumlah LHP yang ditindaklanjuti / Jumlah LHP seluruhnya X 100%
Jumlah aSKet hasil kegiatan yang diserah terimakan / Jumlah aSKet hasil kegiatan seluruhnya X 100%
Mengukur kinerja pengelolaan /pertanggungjawaban keuangan dari hasil penilaian/audit laporan keuangan oleh BPKKriteria Pengukuran: WTP=100%; WDP=90%;TW=80%; TMP=70%
Jumlah usulan keputusan kepegawaian yang diproses tepat waktu / Jumlah usulan keputusan kepegawaian seluruhnya X 100%ATAUJumlah pejabat dan pegawai yang menyampiakan SKP dan Penilaian SKP secara teat waktu / Jumlah pejabat dan pegawai seluruhnya X 100%
Jumlah bagian sistem informasi DJCK yang sudah diintegrasikan / Jumlah bagian sistem informasi DJCK seluruhnya X 100%.
Meningkatnya kualitas komunikasi, edukasi dan kampanye publik
Meningkatnya kualitas pengendalian dan pengawasan
Meningkatnya SDM yang berkompeten dan berkualitas
Meningkatnya kualitas tata laksana dan tata kelola keuangan dan BMN
Meningkatnya kualitas layanan sistem dan teknologi informasi
107DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Harapan stakeholders dan customer yang harus dipenuhi:
Meningkatnya kehandalan infratsruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mewujudkan: kedaulatan pangan, ketahanan air, dan kedaulatan energi; konektivitas bagi penguatan daya saiang; layanan infrastruktur dasar; dan keseimbangan pembangunan antar daerah, antar sektor dan antar tingkatan
pemerintah sehingga dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat.
Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman
SP 2. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan
permukiman yang layak
Harapan stakeholders dan customer dapat dipenuhi melalui internal proses:
KETERPADUAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN
PEMROGRAMAN
PELAKSANAAN PENGELOLAAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
SK 1 Meningkatnya keterpaduan perencanaan, penganggaran dan
pemrograman
SK 4. Meningkatnya kualitas pengendalian dan pengawasan
SK 2. Meningkatnya kualitas pengaturan
pengelolaan infrastruktur permukiman
SK 3. Meningkatnya kualitas komunikasi,
edukasi dan kampanye publik
Untuk melaksanakan internal proses diperlukan:
SK 9. Meningkatnya SDM yang berkompeten dan
berintegritas
SK 11. Meningkatnya kualitas tata laksana, dan tata kelola
keuangan dan BMN
2) Sekretariat Direktorat Jenderal
PETA STRATEGI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARyA
Cust
omer
s/St
akeh
olde
rsIn
tern
al P
roce
ssLe
arni
ng &
Gro
wth
Sp 1. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan
permukiman yang layak
L a P O R a N K i N e R j a108
SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
sasaran sTraTegis (ss)
KodesK
Kode iKu saTuraian uraian
indiKaTor Kinerja uTaMa (iKu) direKToraT
peLaKsana ruMus/ForMuLa perhiTungan
SK-1
SK-2
SK-3
SK-4
SK-5
%
Ranper (NSKK)
Naskah
%
%
%
%
%
%
SK-1.1
SK-2.1
SK-3.1
SK-4.1
SK-4.2
SK-4.3
SK-5.1
SK-5.2
Persentase penyerapananggaran dan pencapaianoutput belanja Setditjen
Jumlah Rancangan Peraturan (NSKK) bidang permukiman yang diterbitkan
Jumlah publikasi yang diterbitkan
Tingkat akuntabilitas kinerja Setditjen
Tingkat kepatuhan pelaporan pelaksanaan kegiatan Setditjen
Persentase LHP yg ditindaklanjuti
Persentase pejabat yang telahmemenuhi standar kompetensi jabatan.
Persentase ketepatan waktu penyelesaian usulan keputusan kepegawaian.
Bagian Keuangan dan Umum
Bagian Hukum dan Komunikasi Publik
Bagian Hukum dan Komunikasi Publik
Bagian Hukum dan Komunikasi Publik
Bagian Keuangan dan Umum
Bagian Keuangan dan Umum
Bagian Keuangan dan Umum
Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana
Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana
Subbagian Kas dan Perbendaharaan
Subbagian Perundang-undangan
Subbagian Advokasi Hukum
Subbagian Komunikasi Publik
Subbagian Komunikasi Publik
Subbagian Verifikasi dan Pelaporan
Subbagian Kas dan Perbendaharaan
Subbagian Verifikasi dan Pelaporan
Subbagian Pengembangan Pegawai
Subbagian Tata Usaha Kepegawaian
Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja Setditjen
Jumlah Rancangan Peraturan (NSKK) bidang permukiman yang diterbitkan
Persentase permasalahan yang diberikan pertimbangan hukum
Persentase surat izin penghunian/pemanfaatan Rumah Negara di lingkungan Direktorat Jenderal yang diterbitkan tepat waktu
Persentase kasus yang diberikan advokasi hukum
Jumlah publikasi yang diterbitkan
Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
Tingkat akuntabilitas kinerja Setditjen
Tingkat kepatuhan pelaporan pelaksanaan kegiatan Setditjen
Persentase LHP yg ditindaklanjuti
Persentase pejabat yang telahmemenuhi standar kompetensijabatan.
Persentase tingkat pelaksanaan pengelolaan dan penilaian kinerja pejabat dan pegawai
Persentase ketepatan waktu penyelesaian usulan keputusan kepegawaian.
Persentase kelengkapan data base kepegawaian
Meningkatnya keterpaduan perencanaan, penganggaran dan pemrograman
Meningkatnya kualitas pengaturan pengelolaan infrastruktur permukiman
Meningkatnya kualitas komunikasi, edukasi dan kampanye publik
Meningkatnya kualitas pengendalian dan pengawasan
Meningkatnya SDM yang kompeten dan berintegritas
109DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
sasaran sTraTegis (ss)
KodesK
Kode iKu saTuraian uraian
indiKaTor Kinerja uTaMa (iKu) direKToraT
peLaKsana ruMus/ForMuLa perhiTungan
SK-6%
%
%
Rp.
SK-6.1
SK-6.2
SK-6.3
SK-6.4
Persentase kelengkapan SOP Direktorat Jenderal
Tingkat Kualitas Laporan Keuangan
Persentase penyelesaian tatalaksana kearsipan
Nilai aSKet dalam proses hibah
Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana
Bagian Keuangan dan Umum
Bagian Keuangan dan Umum
Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara
Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara
Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara
Subbagian Organisasi dan Tata Laksana
Subbagian Verifikasi dan Pelaporan
Subbagian Umum
Subbagian Umum
Subbagian Pemanfaatan dan Pengalihan BMN
Subbagian Penatausahaan BMN
Subbagian Pengamanan BMN
Persentase kelengkapan SOP Direktorat Jenderal
Persentase penyelesaian formasi dan kebutuhan pegawai
Tingkat Kualitas Laporan Keuangan (WTP =100%)
Persentase penyelesaian tatalaksana kearsipan
Persentase pemenuhan peralatan, perlengkapan, prasarana dan sarana perkantoran
Nilai aSKet dalam proses hibah
Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan SIMAK BMN
Persentase Satker yang mencaai rata-rata pengamanan fisik sebesar ....%
Meningkatnya kualitas tata laksana dan tata kelola keuangan dan BMN
L a P O R a N K i N e R j a110
PENJABARAN IKU SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARyA
Sekr
etar
is D
irek
tora
t Jen
dera
l
Ting
kat k
etep
atan
wak
tu p
enye
lesa
ian
usul
an k
eput
usan
kep
egaw
aian
Pers
enta
se p
enye
rapa
n an
ggar
an d
an
penc
apai
an o
utpu
t bel
anja
Set
ditje
nJu
mla
h Ra
ncan
gan
Pera
tura
n (N
SKK)
bida
ng p
erm
ukim
an y
ang
dite
rbitk
anTi
ngka
t ket
epat
an w
aktu
pen
yam
paia
n la
pora
n SI
MA
K BM
N
Pers
enta
se L
HP
Ditj
en C
K ya
ng d
itind
akla
njut
iJu
mla
h pu
blik
asi y
ang
dite
rbitk
anN
ilai a
SKet
dal
am p
rose
s hi
bah
Ting
kat K
ualit
as L
apor
an K
euan
gan
Pers
enta
se p
enga
duan
mas
yara
kat
yang
diti
ndak
lanj
uti
Ting
kat a
kunt
abili
tas
kine
rja S
etdi
tjen
Kabb
agKe
pega
wai
an d
an O
rtal
aSK
5. M
enin
gkat
nya
kual
itas
kom
unik
asi,
eduk
asi d
an k
ampa
nye
publ
ikKa
bbag
Huk
um d
an K
omun
ikas
i Pub
likKa
bbag
Peng
elol
aan
Bara
ng M
ilik
Neg
ara
Kasu
bbag
Tata
Usa
ha K
epeg
awai
an
Kasu
bbag
Kas
dan
Perb
enda
hara
anKa
subb
agPe
rund
ang-
unda
ngan
Kasu
bbag
Pena
taus
ahaa
n BM
N
Kasu
bbag
Peng
emba
ngan
Peg
awai
Kasu
bbag
Veri
fikas
i dan
Pel
apor
anKa
subb
agA
dvok
asi H
ukum
Kasu
bbag
Pem
anfa
atan
dan
Pen
galih
an B
MN
Kasu
bbag
Org
anis
asi d
an T
ata
Laks
ana
Kasu
bbag
Um
umKa
subb
agKo
mun
ikas
i Pub
likKa
subb
agPe
ngam
anan
BM
N
Pers
enta
se p
enin
gkat
an p
ejab
at
yang
tela
h m
emen
uhi s
tand
ar
kom
pete
nsi
jaba
tan
Pers
enta
se p
enin
gkat
an p
ejab
at y
ang
tela
h m
emen
uhi s
tand
ar k
ompe
tens
i ja
bata
n
Pers
enta
se L
HP
Ditj
en C
K ya
ng
ditin
dakl
anju
tiJu
mla
h pu
blik
asi y
ang
dite
rbitk
anN
ilai a
SKet
dal
am p
rose
s hi
bah
Ting
kat k
etep
atan
wak
tu p
enye
lesa
ian
usul
an k
eput
usan
kep
egaw
aian
Pers
enta
se p
enye
rapa
n an
ggar
an d
an
penc
apai
an o
utpu
t bel
anja
Set
ditje
nJu
mla
h Ra
ncan
gan
Pera
tura
n (N
SKK)
bida
ng p
erm
ukim
an y
ang
dite
rbitk
anTi
ngka
t ket
epat
an w
aktu
pen
yam
paia
n la
pora
n SI
MA
K BM
N
Pers
enta
se p
enye
lesa
ian
form
asi d
an
kebu
tuha
n pe
gaw
ai
Ting
kat K
ualit
as L
apor
an K
euan
gan
Ting
kat a
kunt
abili
tas
kine
rja S
etdi
tjen
Pers
enta
se p
enga
duan
mas
yara
kat y
ang
ditin
dakl
anju
tiPe
rsen
tase
Sat
ker y
ang
men
capa
i ra
ta-r
ata
peng
aman
an fi
sik
Ting
kat k
etep
atan
wak
tu p
enye
lesa
ian
usul
an k
eput
usan
kep
egaw
aian
Pers
enta
se p
enye
rapa
n an
ggar
an d
an
penc
apai
an o
utpu
t bel
anja
Set
ditje
nJu
mla
h Ra
ncan
gan
Pera
tura
n (N
SKK)
bi
dang
per
muk
iman
yan
g di
terb
itkan
Ting
kat k
etep
atan
wak
tu p
enya
mpa
ian
lapo
ran
SIM
AK
BMN
Pers
enta
se p
enin
gkat
an p
ejab
at y
ang
tela
h m
emen
uhi s
tand
ar k
ompe
tens
i ja
bata
nPe
rsen
tase
LH
P yg
diti
ndak
lanj
uti
Pers
enta
se s
urat
izin
pen
ghun
ian
pem
anfa
atan
Rum
ah N
egar
a di
ling
kung
an
Dire
ktor
at Je
nder
al y
ang
dite
rbitk
an te
pat
wak
tu
Nila
i aSK
et d
alam
pro
ses
hiba
h
Pers
enta
se p
enye
lesa
ian
form
asi d
an
kebu
tuha
n pe
gaw
ai
IKU
Ses
ditje
n ya
ng m
enja
di IK
U D
irekt
ur Je
nder
al C
KIK
U K
abba
g ya
ng m
enja
di IK
U S
esdi
tjen
IKU
Kas
ubba
g ya
ng m
enja
di IK
U K
abba
g
IKU
Ses
ditje
n ya
ng T
IDAK
men
jadi
IKU
Dire
ktur
Jend
eral
IKU
Kab
bag
yang
TID
AK
men
jadi
IKU
Ses
ditje
nIK
U K
asub
bag
yang
TID
AKN
men
jadi
IKU
Kab
bag
Pers
enta
se p
emen
uhan
per
alat
an,
perle
ngka
pan,
pra
sara
na d
an s
aran
a pe
rkan
tora
nJu
mla
h pu
blik
asi y
ang
dite
rbitk
anPe
rsen
tase
Sat
ker y
ang
men
caai
rata
-ra
ta p
enga
man
an fi
sik
Pers
enta
se k
elen
gkap
an d
ata
base
ke
pega
wai
anPr
esen
tase
uni
t ker
ja y
ang
men
apai
ta
rget
PN
BPPe
rsen
tase
per
mas
alah
an y
ang
dibe
rikan
per
timba
ngan
huk
um
Pers
enta
se ti
ngka
t pel
aksa
naan
pe
ngel
olaa
n da
n pe
nila
ian
kine
rja
peja
bat d
an p
egaw
ai
Ting
kat K
ualit
as L
apor
an K
euan
gan
Ting
kat a
kunt
abili
tas
kine
rja S
etdi
tjen
Pers
enta
se k
asus
yan
g di
berik
an
advo
kasi
huk
um
Pers
enta
se p
enye
lesa
ian
anal
isa
jaba
tan,
an
alis
a be
ban
kerja
, pet
a ja
bata
n,Pe
rsen
tase
pen
yele
saia
n ta
tala
ksan
a ke
arsi
pan
Pers
enta
se p
enga
duan
mas
yara
kat y
ang
ditin
dakl
anju
tiPe
rsen
tase
pen
yele
saia
n an
alis
a ja
bata
n,
anal
isa
beba
n ke
rja, p
eta
jaba
tan,
111DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Untuk melaksanakan internal proses diperlukan:
SK 3. Meningkatnya SDM yang berkompeten dan
berintegritas
SK 4. Meningkatnya kualitas tata laksana, dan tata kelola keuangan
dan BMN
SK 5. Meningkatnya kehandalan sistem dan teknologi informasi
Harapan stakeholders dan customer yang harus dipenuhi:
Meningkatnya kehandalan infratsruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mewujudkan: kedaulatan pangan, ketahanan air, dan kedaulatan energi; konektivitas bagi penguatan daya saiang; layanan infrastruktur dasar; dan keseimbangan pembangunan antar daerah, antar sektor dan antar tingkatan pemerintah
sehingga dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat.
Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman
SP 2. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman
yang layak
Harapan stakeholders dan customer dapat dipenuhi melalui internal proses:
KETERPADUAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN
PEMROGRAMAN
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
SK 1. Meningkatnya keterpaduan perencanaan, penganggaran dan
pemrograman
SK 2. Meningkatnya kualitas pengendalian dan pengawasan
3) Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman
PETA STRATEGI DIREKTORAT KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
Cust
omer
s/St
akeh
olde
rsIn
tern
al P
roce
ssLe
arni
ng &
Gro
wth
Sp 1. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan
permukiman yang layak
L a P O R a N K i N e R j a112
SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
sasaran sTraTegis (ss)
KodesK
Kode iKu saTuraian uraian
indiKaTor Kinerja uTaMa (iKu) direKToraT
peLaKsana ruMus/ForMuLa perhiTungan
SK-1
SK-2
SK-3
%
%
%
%
%
%
%
SK-1.1
SK-1.2
SK-2.1
SK-2.2
SK-2.3
SK-3.1
SK-3.2
Persentase dalam RPIJM yang terakomodasi di dalam DIPA
Persentase penyerapananggaran dan pencapaianoutput belanja
Tingkat akuntabilitas kinerja
Tingkat kepatuhan pelaporan pelaksanaan kegiatan
Persentase LHP yg ditindaklanjuti
Persentase ketepatan waktu penyelesaian usulan keputusan kepegawaian
Persentase tingkat pelaksanaan pengelolaan dan penilaian kinerja pejabat dan pegawai
Subdirektorat Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan
Subdirektorat Keterpaduan Pembiayaan
Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi
Subdirektorat Keterpaduan Pelaksanaan
Subbaggian Tata Usaha
Subbaggian Tata Usaha
Subbaggian Tata Usaha
Seksi Keterpaduan Perencanaan
Seksi Kemitraan
Seksi Keterpaduan Pembiayaan I
Seksi Keterpaduan Pembiayaan II
Seksi Pemantauan dan Evaluasi I
Seksi Pemantauan dan Evaluasi II
Seksi Keterpaduan Pelaksanaan I
Seksi Keterpaduan Pelaksanaan II
Persentase dalam RPIJM yang terakomodasi di dalam DIPA
Jumlah pedoman dan manual keterpaduan rencana pembangunan unfrastruktur permukiman yang tersusun
Jumlah kemitraan pembangunan infrastruktur yang direalisasikan
Jumlah pedoman dan manual keterpaduan perencanaan dan kemitraan yang tersusun
Persentase penyerapananggaran dan pencapaian output belanja bidang PKP dan PBL
Persentase realisasi pembiyaan lainnya bidang pengembangan kawasan permukiman dan penataan bangunan dan lingkungan
Persentase penyerapananggaran dan pencapaianoutput belanja bidang SPAM dan PPLP
Persentase realisasi pembiyaan lainnya bidang pengembangan SPAM dan PPLP
Persentase rata-rata capaian Tingkat akuntabilitas kinerja Direktorat PSPAM dan PPLP serta Satker terkait
Jumlah pedoman evalaui kinerja bidang SPAM dan PPLP yang tersusun
Persentase rata-rata capaian Tingkat akuntabilitas kinerja Direktorat PKP dan BPB serta Satker terkait.
Jumlah pedoman evalaui kinerja bidang PKP dan BPB yang tersusun
Jumlah petunjuk teknis keterpaduan pelaksanaan yang tersusun
Jumlah fasilitasi keterpaduan yang dilaksanakan
Tingkat kepatuhan pelaporan pelaksanaan kegiatan
Jumlah pedoman pelaksanaan keterpaduan yang tersusun
Meningkatnya keterpaduan perencanaan, penganggaran dan pemrograman
Meningkatnya kualitas pengendalian dan pengawasan
Meningkatnya SDM yang kompeten dan berintegritas
113DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
sasaran sTraTegis (ss)
KodesK
Kode iKu saTuraian uraian
indiKaTor Kinerja uTaMa (iKu) direKToraT
peLaKsana ruMus/ForMuLa perhiTungan
SK-4
SK-5
%
%
%
%
SK-4.1
SK-4.2
SK-5.1
SK-5.2
Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan (SAI)
Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan pengelolaan BMN Persentase penyelesaiantahapan integrasi sistem informasi DJCK
Persentase kelengkapan data base per sektor pengembangan dan pembangunan infrastruktur permukiman
Subbaggian Tata Usaha
Subbaggian Tata Usaha
Sub Direktorat Pengelolaan Data dan Informasi
Sub Direktorat Pengelolaan Data dan Informasi
Seksi Pengembangan Sistem Informasi
Seksi Pengelolaan Data
Persentase penyelesaiantahapan integrasi sistem informasi DJCK
Jumlah fasilitasi sistem dan teknologi informasi bidang pembangunan infrastruktur permukiman
Persentase kelengkapan data base per sektor pengembangan dan pembangunan infrastruktur permukiman
Jumlah Pedoman Pengelolaan data bidang pembangunan infrastruktur permukiman yang tersusun
Meningkatnya kualitas tata laksana dan tata kelola keuangan dan BMN
Meningkatnya kualitas layanan sistem dan teknologi informasi
L a P O R a N K i N e R j a114
PENJABARAN IKU DIREKTORAT KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
IKU D
irektu
r KIP
yang
men
jadi IK
U Di
rektu
r Jen
deral
CKIK
U Ka
si ya
ng m
enjad
i IKU
Kasu
bdit
(Dar
i Sat
u Ka
si)IK
U Ka
si ya
ng TI
DAK
men
jadi IK
U Ka
subd
it IKU
Kasu
bdit/
Kasu
bbag
yang
men
jadi IK
U Di
rektu
r KIP
IKU Di
rektur
KIP y
ang T
IDAK m
enjad
i IKU D
irektu
r Jend
eral
IKU Ka
si yan
g men
jadi IK
U Kasu
bdit (
Gabu
ngan
IKU K
asi-Ka
si)IKU
Kasu
bdit/
Kasu
bbag
yang
TIDA
K men
jadi IK
U
Kasi
Fasil
itas K
emitr
aan
Kasu
bdit.
Ket
erpa
duan
Pe
renc
anaa
n da
n Ke
mitr
aan
Kasi
Kete
rpad
uan
Pere
ncan
aan
Kasi
Kete
rpad
uan
Pem
biay
aan
II
Kas
ubdi
t.Ke
terp
adua
n Pe
mbi
ayaa
n
Kasi
Kete
rpad
uan
Pem
biay
aan
I
Kasi
Kete
rpad
uan
Pela
ksan
aan
II
Kasu
bdit
Kete
rpad
uan
Pela
ksan
aan
Kasi
Kete
rpad
uan
Pela
ksan
aan
I
Kasi
Peng
elol
aan
Data
Kasu
bdit.
Peng
elol
aan
Data
da
n Si
stem
Info
rmas
i
Kasi
Peng
emba
ngan
Si
stem
Info
rmas
i
Kasi
Pem
anta
uan
dan
Eval
uasi
II
Kasu
bdit.
Pe
man
taua
n da
n Ev
alua
si
Kasi
Pem
anta
uan
dan
Eval
uasi
I
Jum
lah ke
mitr
aan
pem
bang
unan
in
frastr
uktu
r yan
g di
reali
sasik
an
Jum
lah p
edom
an d
an m
anua
l ke
terp
adua
n pe
renc
anaa
n da
n ke
mitr
aan
yang
tersu
sun.
Perse
ntas
e dala
m RP
IJM ya
ng
tera
kom
odas
i di d
alam
DIPA
Jum
lah ke
mitr
aan
pem
bang
unan
in
frastr
uktu
r yan
g di
reali
sasik
an
Perse
ntas
e dala
m RP
IJM ya
ng
tera
kom
odas
i di d
alam
DIPA
Jum
lah pe
dom
an da
n man
ual
keter
padu
an re
ncan
a pem
bang
unan
un
frastr
uktu
r per
muk
iman
yang
tersu
sun
Perse
ntas
e pen
yera
pan
angg
aran
da
n pe
ncap
aian
outp
ut b
elanj
a bi
dang
SPAM
dan
PPLP
Perse
ntas
e rea
lisas
i pem
biya
an
lainn
ya b
idan
g pe
ngem
bang
an
SPAM
dan
PPLP
Perse
ntas
e pen
yera
pan
angg
aran
da
n pe
ncap
aian
outp
ut b
elanj
a
Perse
ntas
e rea
lisas
i pem
biya
an
lainn
ya p
emba
ngun
an in
frastr
uktu
r pe
rmuk
iman
Perse
ntas
e pen
yera
pan
angg
aran
da
n pe
ncap
aian
outp
ut b
elanj
a bi
dang
PKP d
an PB
L
Perse
ntas
e rea
lisas
i pem
biya
an
lainn
ya b
idan
g PK
P dan
PBL
Perse
ntas
e ket
idak
pat
uhan
pe
lapor
an p
elaks
anaa
n ke
giat
an yg
di
tinda
klanj
uti
Jum
lah p
edom
an p
elaks
anaa
n ke
terp
adua
n ya
ng te
rsusu
n
Perse
ntas
e ket
idak
pat
uhan
pe
lapor
an p
elaks
anaa
n ke
giat
an yg
di
tinda
klanj
uti
Jum
lah p
edom
an d
an ju
knis
yang
te
rsusu
n
Jum
lah p
etun
juk t
ekni
s ket
erpa
duan
pe
laksa
naan
yang
tersu
sun
Jum
lah fa
silita
si ke
terp
adua
n ya
ng
dilks
anak
an
Perse
ntas
e kele
ngka
pan
data
bas
e pe
r sek
tor
Jum
lah Pe
dom
an Pe
ngelo
laan
data
Perse
ntas
e pen
yeles
aian
taha
pan
inte
gras
i sist
em in
form
asi D
JCK
Perse
ntas
e kele
ngka
pan
data
bas
e pe
r sek
tor
Perse
ntas
e pen
yeles
aian
taha
pan
inte
gras
i sist
em in
form
asi D
JCK
Jum
lah fa
silita
si sis
tem
dan
te
knol
ogi in
form
asi
Tingk
at ak
unta
bilit
as ki
nerja
Di
rekt
orat
KIP
Perse
ntas
e rat
a-rat
a cap
aian T
ingka
t ak
unta
bilita
s kine
rja D
irekt
orat
PS
PAM
dan P
PLP s
erta
Satk
er te
rkait
Tingk
at ak
unta
bilit
as ki
nerja
DJC
K
Tingk
at ak
unta
bilit
as ki
nerja
Di
rekt
orat
KIP
Perse
ntas
e dala
m RP
IJM ya
ng
tera
kom
odas
i di d
alam
DIPA
Perse
ntas
e pen
yera
pan
angg
aran
dan
penc
apaia
n ou
tput
bela
nja
Perse
ntas
e ket
idak p
atuha
n pela
poran
pe
laksa
naan
kegia
tan yg
ditin
dakla
njuti
Perse
ntas
e pen
yeles
aian
taha
pan
inte
gras
i sist
em in
form
asi D
JCK
Perse
ntas
e kele
ngka
pan
data
bas
e pe
r sek
tor
Tingk
at ak
unta
bilit
as ki
nerja
DJC
K
Tingk
at ak
unta
bilit
as ki
nerja
Di
rekt
orat
KIP
Tingk
at ak
unta
bilit
as ki
nerja
DJC
K
Perse
ntas
e rat
a-ra
ta ca
paian
Tin
gkat
akun
tabi
litas
kine
rja
Dire
ktor
at PK
P dan
BPB
serta
Sa
tker
terk
ait
Kasu
bbag
Tata
Usa
ha
Perse
ntas
e LHP
yg
ditind
aklan
juti
Perse
ntas
e kete
patan
wa
ktu pe
nyele
saian
us
ulan k
eput
usan
ke
pega
waian
Tingk
at ke
tepata
n wa
ktu pe
nyam
paian
La
poran
Keua
ngan
(SAI)
Tingk
at ke
tepata
n wa
ktu pe
nyam
paian
La
poran
peng
elolaa
n BM
N
Perse
ntas
e pe
nyele
saian
tat
alaks
ana k
earsi
pan
Perse
ntas
e pem
enuh
an
saran
a dan
pras
ana
perka
ntor
an
Perse
ntas
e LHP
yg
ditind
aklan
juti
Perse
ntas
e kete
patan
wa
ktu pe
nyele
saian
us
ulan k
eput
usan
ke
pega
waian
Tingk
at ke
tepata
n wa
ktu pe
nyam
paian
La
poran
Keua
ngan
(SAI)
Dir
ektu
r Ket
erpa
duan
Infr
astr
uktu
r Per
muk
iman
115DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Untuk melaksanakan internal proses diperlukan:
SK 7. Meningkatnya SDM yang berkompeten dan
berintegritas
SK 8. Meningkatnya kualitas tata laksana, dan tata kelola keuangan
dan BMN
SK 9. Meningkatnya kualitas layanan sistem teknologi
informasi
Harapan stakeholders dan customer yang harus dipenuhi:
Meningkatnya kehandalan infratsruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mewujudkan: kedaulatan pangan, ketahanan air, dan kedaulatan energi; konektivitas bagi penguatan daya saiang; layanan infrastruktur dasar; dan keseimbangan pembangunan antar daerah,
antar sektor dan antar tingkatan pemerintah sehingga dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat.
Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman
SP1. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan
permukiman yang layak
Harapan stakeholders dan customer dapat dipenuhi melalui internal proses:
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
SK 6. Meningkatnya kualitas pengendalian dan pengawasan
PELAKSANAAN PENGELOLAAN
SK 3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan pengelola infrastruktur
permukiman
SK 4. Meningkatnya kualitas pengaturan
pengelolaan infrastruktur permukiman
SK 5. Meningkatnya kualitas komunikasi, edukasi dan kampanye
publik
KETERPADUAN PERENCANAAN,
PENGANGGARAN DAN PEMROGRAMAN
SK 2. Meningkatnya keterpaduan perencanaan,
penganggaran dan pemrograman
4) Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman
PETA STRATEGI DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sp 1. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan
permukiman yang layak
Cust
omer
s/St
akeh
olde
rsIn
tern
al P
roce
ssLe
arni
ng &
Gro
wth
L a P O R a N K i N e R j a116
SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
sasaran sTraTegis (ss)
KodesK
Kode iKu saTuraian uraian
indiKaTor Kinerja uTaMa (iKu) direKToraT
peLaKsana ruMus/ForMuLa perhiTungan
SK-1.
SK-2.
%
Ha
%
%
%
SK-1.1
SK-1.2
SK-1.3
SK-2.1
SK-2.2
Persentase penurunan luasan permukiman kumuh perkotaan
Luas peningkatan kualitas permukiman di daerah perdesaan
Luas peningkatan kualitas permukiman di kawasan khusus
Persentase dalam RPIJM yang terakomodasi di dalam DIPA
Persentase penyerapananggaran dan pencapaianoutput belanja
Subdirektorat Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan
Subdirektorat Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan
Subdirektorat Pengembangan Kawasan Permukiman Khusus
Subdirektorat Perencanaan Teknis
Subdirektorat Perencanaan Teknis
Satker-Satker Provinsidi wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.
Seksi Kawasan Permukiman Perkotaan I
Satker-Satker Provinsi di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
Seksi Kawasan Permukiman Perkotaan II
Satker-Satker Provinsidi wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.
Seksi Kawasan Permukiman Perdesaan I
Satker-Satker Provinsi di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua
Seksi Kawasan Permukiman Perdesaan II
Satker-Satker Provinsidi wilayah Pulau Sumatera dan Jawa
SeksiKawasan Permukiman Khusus I
Satker-Satker Provinsi di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua
Seksi Kawasan Permukiman Khusus II
Seksi Penyusunan Rencana
Seksi Penyusunan Rencana
Persentase penurunan luasan permukiman kumuh perkotaan di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.
Persentase Satker yang memenuhi target kinerja di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.
Persentase penurunan luasan permukiman kumuh perkotaan di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
Persentase Satker yang memenuhi target kinerja Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
Luas peningkatan kualitas permukiman di daerah perdesaandi wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.
Persentase Satker yang memenuhi target kinerja di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.
Luas peningkatan kualitas permukiman di daerah perdesaan di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
Persentase Satker yang memenuhi target kinerja Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
Luas peningkatan kualitas permukiman di kawasan khusus di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.
Persentase Satker yang memenuhi target kinerja di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.
Luas peningkatan kualitas permukiman di kawasan khusus di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
Persentase Satker yang memenuhi target kinerja Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
Persentase dalam RPIJM yang terakomodasi di dalam DIPA
Persentase penyerapananggaran dan pencapaianoutput belanja
Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak
Meningkatnya keterpaduan perencanaan, penganggaran dan pemrograman
117DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
sasaran sTraTegis (ss)
KodesK
Kode iKu saTuraian uraian
indiKaTor Kinerja uTaMa (iKu) direKToraT
peLaKsana ruMus/ForMuLa perhiTungan
SK-3
SK-4
SK-5
SK-6
SK-7
%
SDM
NSKK
%
%
%
%
%
%
%
%
SK-3.1
SK-3.2
SK-4.1
SK-4.2
SK-5.1
SK-5.2
SK-5.3
SK-6.1
SK-6.2
SK-7.1
SK-7.2
Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pendampingan masyarakat Jumlah SDM lembaga pengelola yang meningkat kapasitasnya
Jumlah NSKK bidang Permukiman yang tersusun
Persentase Pemda Kab/Kota yang memiliki Ranperda/Perkab/Perwali penyelenggaraan permukiman
Tingkat akuntabilitas kinerja
Tingkat kepatuhan pelaporan pelaksanaan kegiatan
Persentase LHP yg ditindaklanjuti
Persentase ketepatan waktu penyelesaian usulan keputusan kepegawaian
Persentase tingkat pelaksanaan pengelolaan dan penilaian kinerja pejabat dan pegawai
Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan
Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan pengelolaan BMN
SubdirektoratStandardisasai dan Kelembagaan
Subdirektorat Standardisasai dan Kelembagaan
Subdirektorat Standardisasai dan Kelembagaan
Subdirektorat Standardisasai Dan Kelembagaan
Subdirektorat Perencanaan Teknis
Subdirektorat Perencanaan Teknis
Subbaggian Tata Usaha
Subbaggian Tata Usaha
Subbaggian Tata Usaha
Subbaggian Tata Usaha
Subbaggian Tata Usaha
Seksi Kelembagaan
Seksi Kelembagaan
Seksi Standarisasi
Seksi Standarisasi
Seksi Analisa Teknis
Seksi Analisa Teknis
Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pendampingan masyarakat
Jumlah SDM lembaga pengelola yang meningkat kapasitasnya
Jumlah NSKK bidang permukiman yang tersusun
Persentase Pemda Kab/Kota yang memiliki Ranperda/Perkab/Perwali penyelenggaraan permukiman
Tingkat akuntabilitas kinerja
Tingkat kepatuhan pelaporan pelaksanaan kegiatan
Meningkatnya kapasitas kelembagaan pengelola infrastruktur permukiman
Meningkatnya kualitas pengaturan
Meningkatnya kualitas pengendalian dan pengawasan
Meningkatnya SDM yang kompeten dan berintegritas
Meningkatnya kualitas tata laksana dan tata kelola keuangan dan BMN
L a P O R a N K i N e R j a118
PENJABARAN IKU DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
Perse
ntas
e pen
urun
an lu
asan
pe
rmuk
iman
kum
uh p
erko
taan
Perse
ntas
e dala
m RP
IJM ya
ng
tera
kom
odas
i di d
alam
DIPA
Perse
ntas
e pen
yerap
an an
ggara
n da
n pen
capa
ian ou
tput
belan
ja
Perse
ntase
ketid
ak pa
tuhan
pelap
oran
pelak
sanaa
n keg
iatan
yg dit
indak
lanjut
i
Tingk
at ak
unta
bilit
as ki
nerja
Di
rekt
orat
KIP Ka
subd
it.
Pere
ncan
aan T
ekni
s K
asub
dit.
PKP
Perk
otaa
nKa
subd
it PK
P Pe
rdes
aan
Kasu
bdit.
PK
P Kh
usus
Kepa
la Sa
tker
Prov
insi
dan/
atau
Satk
er Te
rkai
tKa
subd
it.
Stan
dard
isasa
i dan
Ke
lem
baga
an
Kasi
Stan
daris
asi
Kasi
Kele
mba
gaan
Perse
ntas
e dala
m RP
IJM ya
ng
tera
kom
odas
i di d
alam
DIPA
Perse
ntas
e Sat
ker y
ang
mem
enuh
i tar
get k
iner
ja di
Kws
Perk
otaa
n
Perse
ntas
e Sat
ker y
ang
mem
enuh
i tar
get k
iner
ja di
Kws
Perd
esaa
n
Perse
ntas
e Sat
ker y
ang
mem
enuh
i tar
get k
iner
ja di
Kws
Khus
us
Perse
ntas
e pen
urun
an
luas
an p
erm
ukim
an
kum
uh p
erko
taan
Luas
pen
ingk
atan
ku
alita
s per
muk
iman
di
dae
rah
perd
esaa
n
Luas
pen
ingk
atan
ku
alita
s per
muk
iman
di
kawa
san
khus
usPe
rsent
ase p
enin
gkat
an
prod
uktiv
itas
mas
yara
kat
Jum
lah N
SKK
bida
ng
perm
ukim
an ya
ng te
rsusu
n
Jum
lah N
SKK
bida
ng
perm
ukim
an ya
ng te
rsusu
n
Perse
ntas
e Sat
ker y
ang
mem
enuh
i tar
get k
iner
ja pe
mbe
rday
aan
mas
yara
kat
Perse
ntas
e Pem
da Ka
b/Ko
ta
yang
mem
iliki R
anpe
rda/
Perka
b/Pe
rwali
peny
eleng
garaa
n pe
rmuk
iman
Perse
ntas
e Pem
da Ka
b/Ko
ta
yang
mem
iliki R
anpe
rda/P
erka
b/Pe
rwali
peny
eleng
garaa
n pe
rmuk
iman
Jum
lah SD
M le
mba
ga
peng
elola
yang
men
ingk
at
kapa
sitas
nya
Perse
ntas
e Sat
ker y
ang
mem
enuh
i tar
get k
iner
ja pe
mbe
rday
aan
mas
yara
kat
Jum
lah SD
M le
mba
ga
peng
elola
yang
men
ingk
at
kapa
sitas
nya
Perse
ntas
e pen
yera
pan
angg
aran
dan
pen
capa
ian
outp
ut b
elanj
aPe
rsent
ase k
etid
ak pa
tuha
n pe
lapor
an pe
laksa
naan
kegia
tan
yg di
tinda
klanj
uti
Tingk
at ak
unta
bilit
as ki
nerja
Di
rekt
orat
KIP Ka
siPe
nyus
unan
Ren
cana
Kasi
KP Pe
rkot
aan
IKa
si KP
Perd
esaa
n I
Kasi
KP K
husu
s I
Kasi
KP Pe
rkot
aan
IIKa
si KP
Perd
esaa
n II
Kasi
KP K
husu
s II
Perse
ntas
e dala
m RP
IJM ya
ng
tera
kom
odas
i di d
alam
DIPA
Perse
ntas
e Satk
er ya
ng m
emen
uhi
targ
et ki
nerja
di w
ilaya
h Pu
lau
Sum
ater
a dan
Jawa
Perse
ntas
e Satk
er ya
ng m
emen
uhi
targ
et ki
nerja
di w
ilaya
h Pu
lau
Sum
ater
a dan
Jawa
Perse
ntas
e Satk
er ya
ng m
emen
uhi
targ
et ki
nerja
di w
ilaya
h Pu
lau
Sum
ater
a dan
Jawa
Perse
ntas
e Satk
er ya
ng m
emen
uhi
targe
t kine
rja Su
lawes
i, Bali
, Nus
a Te
ngga
ra, M
aluku
dan P
apua
Perse
ntas
e Satk
er ya
ng m
emen
uhi
targ
et ki
nerja
Sulaw
esi, B
ali, N
usa
Teng
gara
, Malu
ku d
an Pa
pua
Perse
ntas
e Sat
ker y
ang
mem
enuh
i tar
get k
iner
ja Su
lawes
i, Bali
, Nus
a Ten
ggar
a, M
aluku
dan
Papu
a
Perse
ntas
e pen
yerap
an an
ggara
n da
n pen
capa
ian ou
tput
belan
ja
Kasi
Anal
isa Te
knis
Perse
ntas
e ket
idak
pat
uhan
pe
lapor
an p
elaks
anaa
n ke
giat
an yg
diti
ndak
lanju
ti
Tingk
at ak
unta
bilit
as ki
nerja
Di
rekt
orat
PKP
IKU
Dire
ktur
PKP y
ang
men
jadi IK
U Di
rekt
ur Je
nder
al CK
IKU
Kasu
bdit/
Kasa
tker
/Kas
ubba
g ya
ng m
enjad
i IKU
Dire
ktur
PKP
IKU
Kasi
yang
men
jadi IK
U Ka
subd
it (D
ari S
atu
Kasi)
IKU
Kasi
yang
TIDA
K m
enjad
i IKU
Kasu
bdit
IKU
Dire
ktur
PKPy
ang T
IDAK
men
jadi IK
U Di
rekt
ur
Jend
eral
CKIK
U Ka
subd
it/Ka
satk
er/K
asub
bag
yang
TIDA
Km
enjad
i IKU
Dire
ktur
PKP
IKU
Kasi
yang
men
jadi IK
U Ka
subd
it (G
abun
gan
IKU
Kasi-
Kasi)
Luas
penin
gkat
an ku
alita
s pe
rmuk
iman
di da
erah
perd
esaa
nLu
as pe
ningk
atan k
ualita
s pe
rmuk
iman
di ka
wasa
n khu
sus
Perse
ntas
e pen
ingk
atan
pr
oduk
tivita
s mas
yara
kat
Jum
lah N
SKK
bida
ng
perm
ukim
an ya
ng te
rsusu
n
Perse
ntas
e Pem
da Ka
b/Ko
ta ya
ng
mem
iliki R
anpe
rda/P
erkab
/Perw
ali
peny
eleng
garaa
n perm
ukim
an
Perse
ntas
e LHP
yg
diti
ndak
lanju
ti
Kasu
bbag
Tata
Usa
ha
Perse
ntas
e LHP
yg
ditin
dakla
njut
iPe
rsent
ase k
etep
atan
wa
ktu
peny
elesa
ian
usul
an ke
putu
san
kepe
gawa
ianTin
gkat
ketep
atan
waktu
peny
ampa
ian
Lapo
ran Ke
uang
an (S
AI)
Tingk
at ke
tepa
tan
wakt
u pe
nyam
paian
La
pora
n pe
ngelo
laan
BMN
Perse
ntas
e pe
nyele
saian
ta
talak
sana
ke
arsip
an
Perse
ntas
e pe
men
uhan
sa
rana
dan
pra
sana
pe
rkan
tora
n
Perse
ntas
e ket
epat
anwa
ktu
peny
elesa
ian
usul
an ke
putu
san
kepe
gawa
ian
Tingk
at ke
tepata
n wa
ktu pe
nyam
paian
La
poran
Keua
ngan
(SAI)
Dir
ektu
r Pen
gem
bang
an K
awas
an P
erm
ukim
an P
erm
ukim
an
119DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Untuk melaksanakan internal proses diperlukan:
SK 7. Meningkatnya SDM yang berkompeten dan
berintegritas
SK 8. Meningkatnya kualitas tata laksana, dan tata kelola keuangan
dan BMN
SK 9. Meningkatnya kualitas layanan sistem teknologi
informasi
Harapan stakeholders dan customer yang harus dipenuhi:
Meningkatnya kehandalan infratsruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mewujudkan: kedaulatan pangan, ketahanan air, dan kedaulatan energi; konektivitas bagi penguatan daya saiang; layanan infrastruktur dasar; dan keseimbangan pembangunan antar
daerah, antar sektor dan antar tingkatan pemerintah sehingga dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat.
Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman
SP 1.Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan
permukiman yang layak
Harapan stakeholders dan customer dapat dipenuhi melalui internal proses:
KETERPADUAN PERENCANAAN,
PENGANGGARAN DAN PEMROGRAMAN
SK 2. Meningkatnya keterpaduan perencanaan,
penganggaran dan pemrograman
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
SK 6. Meningkatnya kualitas pengendalian dan pengawasan
PELAKSANAAN PENGELOLAAN
SK 3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan pengelola infrastruktur
permukiman
SK 4. Meningkatnya kualitas pengaturan
pengelolaan infrastruktur permukiman
SK 5. Meningkatnya kualitas komunikasi, edukasi dan kampanye
publik
5) Direktorat Bina Penataan Bangunan
PETA STRATEGI DIREKTORAT BINA PENATAAN BANGUNAN
Sp 1. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan
permukiman yang layak
Cust
omer
s/St
akeh
olde
rsIn
tern
al P
roce
ssLe
arni
ng &
Gro
wth
L a P O R a N K i N e R j a120
SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DIREKTORAT BINA PENATAAN BANGUNAN
sasaran sTraTegis (ss)
KodesK
Kode iKu saTuraian uraian
indiKaTor Kinerja uTaMa (iKu) direKToraT
peLaKsana
SK-1.
SK-2.
%
m2
Hari
%
Ha
%
%
SK-1.1
SK-1.2
SK-1.3
SK-1.4
SK-1.5
SK-2.1
SK-2.2
Persentase Bagunan Gedung Negara yang terkelola dengan baik. Penyelenggaraan Bangunan Gedung
Rata-rata lama waktu pengurusan perijinan pengunaan Rumah Negara
Jumlah Ruang Terbuka Publik Percontohan yang terbangun
Pemyelenggaraan Penataan Bangunan
Persentase dalam RPIJM yang ter ako-modasi di dalam DIPA
Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja
Subdirektorat Bangunan Gedung
Subdirektorat Bangunan Gedung
Subdirektorat Pengeolaan Rumah Negara
Subdirektorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus
Subdirektorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus
Subdirektorat Perencanaan Teknis
Subdirektorat Perencanaan Teknis
Seksi Bangunan Gedung Negara
Satker Provinsi
Seksi Bangunan Gedung Umum
Seksi Wilayah I
Seksi Wilayah II
Satker Provinsi
Seksi Wilayah I
Satker Provinsi
Seksi Wilayah II
Seksi Penyusunan Rencana
Seksi Penyusunan Rencana
Persentase Bagunan Gedung Negara yang terkelola dengan baik
Penyelenggaraan Bangunan Gedung
Persentase Satker yang memenuhi target kinerja
Rata-rata lama waktu pengurusan perijinan pengunaan Rumah Negara di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang dan Bekasi (Jabodetabek)
Persentase rumah negara yang terkelola dengan baik di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang dan Bekasi (Jabodetabek)
Rata-rata lama waktu pengurusan perijinan pengunaan Rumah Negara di luar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang dan Bekasi (Jabodetabek)
Persentase rumah negara yang terkelola dengan baik di luar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang dan Bekasi (Jabodetabek)
Jumlah Ruang Terbuka Publik Percontohan yang terbangun di wilayah Pulau Jawa dan Sumatera
Jumlah kawasan yang direvitalisasi di wilayah Pulau Jawa dan Sumatera
Pemyelenggaraan Penataan Bangunandi wilayah Pulau Jawa dan Sumatera
Persentase Satker yang memenuhi target kinerja di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa
Jumlah Ruang Terbuka Publik Percontohan yang terbangun di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
Jumlah kawasan yang direvitalisasi di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua
Pemyelenggaraan Penataan Bangunandi wilayah PulauKalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua
Persentase Satker yang memenuhi target kinerja di wilayah PulauPulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua
Persentase dalam RPIJM yang terakomodasi di dalam DIPA
Persentase penyerapan anggaran dan pencapaianoutput belanja
Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak
Meningkatnya keterpaduan perencanaan, penganggaran dan pemrograman
ruMus / ForMuLa perhiTungan
121DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
sasaran sTraTegis (ss)
KodesK
Kode iKu saTuraian uraian
indiKaTor Kinerja uTaMa (iKu) direKToraT
peLaKsana ruMus / ForMuLa perhiTungan
SK-3
SK-4
SK-5
SK-6
SK-7
%
SDM
NSKK
%
%
%
%
%
%
%
%
SK-3.1
SK-3.2
SK-4.1
SK-4.2
SK-5.1
SK-5.2
SK-5.3
SK-6.1
SK-6.2
SK-7.1
SK-7.2
Keswadayaan Masyarakat
Jumlah SDM lembaga pengelola yang meningkat kapasitasnya
Jumlah NSKK bidang penataan bangunan gedung dan lingkungan yang diterbitkan
Persentase Pemda Kab/Kota yang memiliki Ranperda/Perkab/Perwali penyelenggaraan Bangunan Gedung
Tingkat akuntabilitas kinerja
Tingkat kepatuhan pelaporan pelaksanaan kegiatan
Persentase LHP yg ditindaklanjuti
Persentase ketepatan waktu penyelesaian usulan keputusan kepegawaian
Persentase tingkat pelaksanaan pengelolaan dan penilaian kinerja pejabat dan pegawai
Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan
Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan pengelolaan BMN
Subdirektorat Standardisasai dan Kelembagaan
Subdirektorat Standardisasai dan Kelembagaan
Subdirektorat Standardisasai dan Kelembagaan
Subdirektorat Standardisasai Dan Kelembagaan
Subdirektorat Perencanaan Teknis
Subdirektorat Perencanaan Teknis
Subbaggian Tata Usaha
Subbaggian Tata Usaha
Subbaggian Tata Usaha
Subbaggian Tata Usaha
Subbaggian Tata Usaha
Seksi Kelembagaan
Seksi Kelembagaan
Seksi Standarisasi
Seksi Standarisasi
Seksi Analisa Teknis
Seksi Analisa Teknis
Keswadayaan Masyarakat
Jumlah SDM lembaga pengelola yang meningkat kapasitasnya
Jumlah NSKK bidang penataan bangunan gedung dan lingkungan yang diterbitkan
Persentase Pemda Kab/Kota yang memiliki Ranperda/Perkab/Perwali penyelenggaraan Bangunan Gedung
Tingkat akuntabilitas kinerja
Tingkat kepatuhan pelaporan pelaksanaan kegiatan
Meningkatnya kapasitas kelembagaan pengelola infrastruktur permukiman
Meningkatnya kualitas pengaturan
Meningkatnya kualitas pengendalian dan pengawasan
Meningkatnya SDM yang kompeten dan berintegritas
Meningkatnya kualitas tata laksana dan tata kelola keuangan dan BMN
L a P O R a N K i N e R j a122
PENJABARAN IKU DIREKTORAT BINA PENATAAN BANGUNAN
Perse
ntas
e dala
m RP
IJM ya
ng
tera
kom
odas
i di d
alam
DIPA
Perse
ntas
e Bag
unan
Ged
ung
Nega
ra ya
ng te
rkelo
la de
ngan
ba
ik.
Rata
-rata
lam
a wak
tu
peng
urus
an p
erijin
an
peng
unaa
n Ru
mah
Neg
ara
Jum
lah Ru
ang T
erbu
ka Pu
blik
Perc
onto
han
yang
terb
angu
nJu
mlah
NSK
K bi
dang
PBL y
ang
tersu
sun
Perse
ntas
e pen
ingk
atan
pr
oduk
tivita
s mas
yara
kat
Perse
ntas
e LHP
yg
ditin
dakla
njut
i
Perse
ntas
e ket
epat
an
wakt
u pen
yeles
aian
usul
an ke
putu
san
kepe
gawa
ian
Tingk
at ke
tepata
n wak
tu
peny
ampa
ian La
poran
Ke
uang
an (S
AI)
Perse
ntas
e pen
yerap
an an
ggara
n da
n pen
capa
ian ou
tput
belan
jaLu
as Pe
nyele
ngga
raan B
angu
nan
Gedu
ngLu
as Pe
mye
lengg
araan
Pena
taan
Bang
unan
Perse
ntas
e Pem
da Ka
b/Ko
ta
yang
mem
iliki R
anpe
rda/P
erka
b/Pe
rwali
peny
eleng
garaa
n PBL
Perse
ntase
ketid
ak pa
tuhan
pelap
oran
pelak
sanaa
n keg
iatan
yg dit
indak
lanjut
i
Tingk
at ak
unta
bilit
as ki
nerja
Di
rekt
orat
KIP Ka
subd
it.
Pere
ncan
aan T
ekni
s K
asub
dit.
Bang
unan
Ged
ung
Kasu
bdit
Peng
elol
aan
Rum
ah N
egar
aKa
subd
it.
PBL K
husu
sKe
pala
Satk
er Pr
ovin
si da
n/at
au Sa
tker
Terk
ait
Kasu
bdit.
St
anda
rdisa
sai d
an
Kele
mba
gaan
Kasi
Stan
daris
asi
Kasu
bbag
Tata
Usa
ha
Kasi
Kele
mba
gaan
Perse
ntas
e dala
m RP
IJM ya
ng
tera
kom
odas
i di d
alam
DIPA
Perse
ntas
e Satk
er ya
ng m
emen
uhi
targe
t kine
rja pe
nyele
ngga
raan B
G
Rata
-rata
lam
a wak
tu
peng
urus
an p
erijin
an
peng
unaa
n Ru
mah
Neg
ara
Perse
ntas
e Sat
ker y
ang
mem
enuh
i tar
get k
iner
ja di
Kw
s Khu
sus
Luas
Peny
eleng
gara
an
Bang
unan
Ged
ung
Jum
lah N
SKK
bida
ng PB
L ya
ng te
rsusu
n
Perse
ntas
e LHP
yg
ditin
dakla
njut
iPe
rsent
ase k
etep
atan
wa
ktu
peny
elesa
ian
usul
an ke
putu
san
kepe
gawa
ianTin
gkat
kete
pata
n wa
ktu
peny
ampa
ian
Lapo
ran
Keua
ngan
(S
AI)
Tingk
at ke
tepa
tan
wakt
u pe
nyam
paian
La
pora
n pen
gelo
laan
BMN
Perse
ntas
e pe
nyele
saian
ta
talak
sana
kear
sipan
Perse
ntas
e pem
enuh
an
sara
na d
an p
rasa
na
perk
anto
ran
Jum
lah N
SKK
bida
ng PB
L ya
ng te
rsusu
n
Perse
ntas
e Pem
da Ka
b/Ko
ta
yang
mem
iliki R
anpe
rda/
Perk
ab/
Perw
ali pe
nyele
ngga
raan P
BL
Perse
ntas
e Sat
ker y
ang
mem
enuh
i tar
get k
iner
ja pe
mbe
rday
aan
mas
yara
kat
Jum
lah SD
M b
idan
g BG
dan
PB
L yan
g m
enin
gkat
ka
pasit
asny
a
Perse
ntas
e Pem
da K
ab/
Kota
yang
mem
iliki
Ranp
erda
/Per
kab/
Perw
ali
peny
eleng
gara
an PB
LPe
rsent
ase S
atke
r yan
g m
emen
uhi t
arge
t kin
erja
pem
berd
ayaa
n m
asya
raka
tJu
mlah
SDM
bid
ang
BG
dan
PBL y
ang
men
ingk
at
kapa
sitas
nya
Rata
-rata
lam
a wak
tu
peng
urus
an p
erijin
an
peng
unaa
n Ru
mah
Ne
gara
Jum
lah Ru
ang T
erbu
ka
Publ
ik Pe
rcon
toha
n ya
ng te
rban
gun
Luas
Pem
yelen
ggar
aan
Pena
taan
Ban
guna
n
Perse
ntas
e pen
ingk
atan
pr
oduk
tivita
s mas
yara
kat
Perse
ntas
e pen
yera
pan
angg
aran
dan
pen
capa
ian
outp
ut b
elanj
a
Perse
ntas
e Bag
unan
Ged
ung
Nega
ra ya
ng te
rkelo
la de
ngan
ba
ikPe
rsent
ase r
umah
neg
ara y
ang
terk
elola
deng
an b
aik
Perse
ntas
e ket
idak
patu
han
pelap
oran
pelak
sana
an ke
giata
n yg
ditin
dakla
njut
iTin
gkat
akun
tabi
litas
kine
rja
Dire
ktor
at K
IP Kasi
Peny
usun
an R
enca
naKa
si Ba
ngun
an G
edun
g Um
um
Kasi
Bang
unan
Ged
ung
Nega
ra
Kasi
Wila
yah
IKa
si W
ilaya
h I
Kasi
Wila
yah
IIKa
si W
ilaya
h II
Perse
ntas
e dala
m RP
IJM ya
ng
tera
kom
odas
i di d
alam
DIPA
Perse
ntas
e Sat
ker y
ang
mem
enuh
i tar
get k
iner
ja pe
nyele
ngga
raan
BG
Perse
ntas
e Bag
unan
Ged
ung
Nega
ra ya
ng te
rkelo
la de
ngan
ba
ik.
Rata
-rata
lam
a wak
tu pe
ngur
usan
pe
rijin
an p
engu
naan
Rum
ah
Nega
ra d
i wila
yahJ
abod
etab
ek
Perse
ntas
e Sat
ker y
ang
mem
enuh
i tar
get k
iner
ja di
wi
layah
Pulau
Sum
atera
dan J
awa
Perse
ntas
e Sat
ker y
ang
mem
enuh
i tar
get k
iner
ja Su
lawes
i, Bali
, Nus
a Ten
ggar
a, M
aluku
dan
Papu
a
Rata-
rata l
ama w
aktu
peng
urus
an
periji
nan p
engu
naan
Rum
ah N
egara
di
luar w
ilaya
h Jab
odeta
bek
Perse
ntas
e pen
yerap
an an
ggara
n da
n pen
capa
ian ou
tput
belan
jaPe
rsent
ase r
umah
nega
ra ya
ng
terke
lola d
enga
n baik
di w
ilaya
h Ja
bode
tabe
k
Perse
ntas
e rum
ah ne
gara
yang
te
rkelol
a den
gan b
aik
di lua
r wila
yah J
abod
etab
ek
Kasi
Anal
isa Te
knis
Perse
ntas
e ket
idak
pat
uhan
pe
lapor
an p
elaks
anaa
n ke
giat
an yg
diti
ndak
lanju
tiTin
gkat
akun
tabi
litas
kine
rja
Dire
ktor
at PK
P
IKU
Dire
ktur
BPB
yang
men
jadi IK
U Di
rekt
ur Je
nder
al CK
IKU
Kasu
bdit/
Kasa
tker
/Kas
ubba
g ya
ng m
enjad
i IKU
Dire
ktur
BPB
IKU
Kasi
yang
men
jadi IK
U Ka
subd
it (D
ari S
atu
Kasi)
IKU
Kasi
yang
TIDA
K m
enjad
i IKU
Kasu
bdit
IKU
Dire
ktur
BPB
yang
TIDA
K m
enjad
i IKU
Dire
ktur
Je
nder
al CK
IKU
Kasu
bdit/
Kasa
tker
/Kas
ubba
g ya
ng TI
DAK
men
jadi
IKU
Dire
ktur
BPB
IKU
Kasi
yang
men
jadi IK
U Ka
subd
it (G
abun
gan
IKU
Kasi-
Kasi)
Dir
ektu
r Bin
a Pe
nata
an B
angu
nan
123DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Untuk melaksanakan internal proses diperlukan:
SK 7. Meningkatnya SDM yang berkompeten dan berintegritas
SK 8. Meningkatnya kualitas tata laksana, dan tata kelola keuangan dan BMN
SK 9. Meningkatnya kualitas layanan sistem teknologi informasi
Harapan stakeholders dan customer yang harus dipenuhi:
Meningkatnya kehandalan infratsruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mewujudkan: kedaulatan pangan, ketahanan air, dan kedaulatan energi; konektivitas bagi penguatan daya saiang; layanan infrastruktur dasar; dan keseimbangan pembangunan antar daerah, antar sektor dan antar tingkatan
pemerintah sehingga dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat.
Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman
SP 1.Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi
masyarakat
SK 5. Meningkatnya kualitas komunikasi, edukasi dan kampanye publik
Harapan stakeholders dan customer dapat dipenuhi melalui internal proses:
KETERPADUAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN
PEMROGRAMAN
PELAKSANAAN PENGELOLAAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
SK 2. Meningkatnya keterpaduan perencanaan,
penganggaran dan pemrograman
SK 6. Meningkatnya kualitas pengendalian dan
pengawasan
SK 3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan pengelola infrastruktur
permukiman
SK 4. Meningkatnya kualitas pengaturan
pengelolaan infrastruktur
permukiman
SK 5. Meningkatnya kualitas komunikasi, edukasi dan kampanye
publik
6) Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
PETA STRATEGI DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM PENyEDIAAN AIR MINUM
Sp 1. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi
masyarakatCust
omer
s/St
akeh
olde
rsIn
tern
al P
roce
ssLe
arni
ng &
Gro
wth
L a P O R a N K i N e R j a124
SASARAN STRATEGIS DAN RANCANGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM PENyEDIAAN AIR MINUM
sasaran sTraTegis (ss)
KodesK
Kode iKu saTuraian uraian
indiKaTor Kinerja uTaMa (iKu) direKToraT
uniT peLaKsana
SK-1.
SK-2.
%
%
%
%
%
SK-1.1
SK-1.2
SK-1.3
SK-2.1
SK-2.2
Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum di perkotaan
Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum di perdesaan
Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum di kawasan khusus
Persentase dalam RPIJM yang terakomodasi di dalam DIPA
Persentase penyerapananggaran dan pencapaianoutput belanja
Subdirektorat SPAM Perkotaan
Subdirektorat SPAM Perdesaan
Subdirektorat SPAM Khusus
Subdirektorat Perencanaan Teknis
Subdirektorat Perencanaan Teknis
Satker Provinsidi wilayah Pulau Sumatera dan Jawa
Seksi SPAM Perkotaan I
Satker Provinsidi wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
Seksi SPAM Perkotaan II
Satker Provinsi di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa
Seksi SPAM Perdesaan I
Satker Provinsidi wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua
Seksi SPAM Perdesaan II
Satker Provinsidi wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.
Seksi SPAM Khusus I
Satker Provinsidi wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua
Seksi SPAM Khusus II
Seksi Penyusunan Rencana
Seksi Penyusunan Rencana
Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum di perkotaan di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.
Persentase Satker yang memenuhi target kinerja di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa
Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum di perkotaan di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
Persentase Satker yang memenuhi target kinerja Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum di perdesaan di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.
Persentase Satker yang memenuhi target kinerja di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa
Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum di perdesaan di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
Persentase Satker yang memenuhi target kinerja Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum di kawasan khusus di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.
Persentase Satker yang memenuhi target kinerja di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa
Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum di kawasan khusus di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
Persentase Satker yang memenuhi target kinerja Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
Persentase dalam RPIJM yang terakomodasi di dalam DIPA
Persentase penyerapananggaran dan pencapaianoutput belanja
Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat
Meningkatnya keterpaduan perencanaan, penganggaran dan pemrograman.
ruMus / ForMuLa perhiTungan
125DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
sasaran sTraTegis (ss)
KodesK
Kode iKu saTuraian uraian
indiKaTor Kinerja uTaMa (iKu) direKToraT
uniT peLaKsana
SK-3
SK-4
SK-5
SK-6
SK-7
%
SDM
NSKK
%
%
%
%
%
%
%
%
SK-3.1
SK-3.2
SK-4.1
SK-4.2
SK-5.1
SK-5.2
SK-5.3
SK-6.1
SK-6.2
SK-7.1
SK-7.2
Persentase lembaga pengelola (UPTD dan PDAM yang meningkat kapasitasnya Jumlah SDM lembaga pengelola yang meningkat kapasitasnya
Jumlah NSKK bidang Permukiman yang tersusun
Persentase Pemda Kab/Kota yang memiliki Ranperda/Perkab/Perwali penyelenggaraan SPAM
Tingkat akuntabilitas kinerja
Tingkat kepatuhan pelaporan pelaksanaan kegiatan
Persentase LHP yg ditindaklanjuti
Persentase ketepatan waktu penyelesaian usulan keputusan kepegawaian
Persentase tingkat pelaksanaan pengelolaan dan penilaian kinerja pejabat dan pegawai
Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan
Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan pengelolaan BMN
Subdirektorat Standardisasai dan Kelembagaan
Subdirektorat Standardisasai dan Kelembagaan
Subdirektorat Standardisasai dan Kelembagaan
Subdirektorat Standardisasai Dan Kelembagaan
Subdirektorat Perencanaan Teknis
Subdirektorat Perencanaan Teknis
Subbaggian Tata Usaha
Subbaggian Tata Usaha
Subbaggian Tata Usaha
Subbaggian Tata Usaha
Subbaggian Tata Usaha
Seksi Kelembagaan
Seksi Kelembagaan
Seksi Standarisasi
Seksi Standarisasi
Seksi Analisa Teknis
Seksi Analisa Teknis
Persentase lembaga pengelola (UPTD dan PDAM yang meningkat kapasitasnya
Jumlah SDM lembaga pengelola yang meningkat kapasitasnya
Jumlah NSKK bidang permukiman yang tersusun
Persentase Pemda Kab/Kota yang memiliki Ranperda/Perkab/Perwali penyelenggaraan SPAM
Tingkat akuntabilitas kinerja
Tingkat kepatuhan pelaporan pelaksanaan kegiatan
Meningkatnya kapasitas kelembagaan pengelola infrastruktur permukiman
Meningkatnya kualitas pengaturan
Meningkatnya kualitas pengendalian dan pengawasan
Meningkatnya SDM yang kompeten dan berintegritas
Meningkatnya kualitas tata laksana dan tata kelola keuangan dan BMN
ruMus / ForMuLa perhiTungan
L a P O R a N K i N e R j a126
PENJABARAN IKU DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM PENyEDIAAN AIR MINUM
Perse
ntas
e dala
m RP
IJM ya
ng
tera
kom
odas
i di d
alam
DIPA
Perse
ntas
e pen
ingk
atan
ca
kupa
n pe
layan
an ak
ses a
ir m
inum
di p
erko
taan
Perse
ntas
e pen
ingk
atan
ca
kupa
n pe
layan
an ak
ses a
ir m
inum
di p
erde
saan
Perse
ntas
e pen
ingk
atan
ca
kupa
n pe
layan
an ak
ses a
ir m
inum
di k
awas
an kh
usus
Jum
lah N
SKK
bida
ng SP
AM
yang
tersu
sun
Perse
ntas
e LHP
yg
ditin
dakla
njut
iPe
rsent
ase k
etep
atan
wa
ktu
peny
elesa
ian
usul
an ke
putu
san
kepe
gawa
ianTin
gkat
kete
pata
n wa
ktu
peny
ampa
ian
Lapo
ran Ke
uang
an (S
AI)
Perse
ntas
e Pem
da Ka
b/Ko
ta
yang
mem
iliki R
anpe
rda/
Perk
ab/
Perw
ali pe
nyele
ngga
raan
SPAM
Perse
ntas
e pen
yerap
an an
ggara
n da
n pen
capa
ian ou
tput
belan
ja
Perse
ntase
ketid
ak pa
tuhan
pelap
oran
pelak
sanaa
n keg
iatan
yg dit
indak
lanjut
i
Tingk
at ak
unta
bilit
as ki
nerja
Di
rekto
rat Pe
ngem
bang
an SP
AM
Tingk
at ak
unta
bilit
as ki
nerja
Di
rekto
rat Pe
ngem
bang
an SP
AM
Kasu
bdit.
Pe
renc
anaa
n Tek
nis
Kas
ubdi
t.Pe
ngem
bang
an SP
AM
Perk
otaa
n
Kasu
bdit
Peng
emba
ngan
SPAM
Pe
rdes
aan
Kasu
bdit.
Pe
renc
anaa
n Tek
nis
Kepa
la Sa
tker
Prov
insi
dan/
atau
Satk
er
Terk
ait
Kasu
bdit.
St
anda
rdisa
sai d
an
Kele
mba
gaan
Kasi
Stan
daris
asi
Kasu
bbag
Tata
Usa
ha
Kasi
Kele
mba
gaan
Perse
ntas
e dala
m RP
IJM ya
ng
tera
kom
odas
i di d
alam
DIPA
Perse
ntas
e Sat
ker y
ang
mem
enuh
i tar
get k
iner
ja di
Kw
s Per
kota
an
Perse
ntas
e Sat
ker y
ang
mem
enuh
i tar
get k
iner
ja di
Kws
Perd
esaa
n
Perse
ntas
e Sat
ker y
ang
mem
enuh
i tar
get k
iner
ja di
Kw
s Khu
sus
Perse
ntas
e pen
ingk
atan
ca
kupa
n pela
yana
n aks
esair
min
um d
i per
kota
an
Jum
lah N
SKK
bida
ng SP
AM
yang
tersu
sun
Jum
lah N
SKK
bida
ng SP
AM
yang
tersu
sun
Perse
ntas
e LHP
yg
ditin
dakla
njut
i
Perse
ntas
e ket
epat
an
wakt
u pe
nyele
saian
us
ulan
kepu
tusa
n ke
pega
waian
Tingk
at ke
tepata
n wa
ktu pe
nyam
paian
La
poran
Keua
ngan
(SAI)
Tingk
at ke
tepa
tan
waktu
peny
ampa
ian
Lapo
ran pe
ngelo
laan
BMN
Perse
ntas
epe
nyele
saian
tata
laksa
na ke
arsip
anPe
rsent
ase
pem
enuh
an
sara
na d
an p
rasa
na
perk
anto
ran
Perse
ntas
e lem
baga
pen
gelo
la (U
PTD
dan
PDAM
yang
m
enin
gkat
kapa
sitas
nya
Jum
lah SD
M le
mba
ga
peng
elola
yang
men
ingk
at
kapa
sitas
nya
Perse
ntas
e Pem
da Ka
b/Ko
ta
yang
mem
iliki R
anpe
rda/
Perk
ab/
Perw
ali pe
nyele
ngga
raan
SPAM
Perse
ntas
e Pem
da Ka
b/Ko
ta ya
ng
mem
iliki R
anpe
rda/P
erkab
/Perw
ali
peny
eleng
garaa
n SPA
MPe
rsent
ase l
emba
ga p
enge
lola
(UPT
D da
n PDA
M ya
ng
men
ingk
at ka
pasit
asny
aJu
mlah
SDM
lem
baga
pe
ngelo
la ya
ng m
enin
gkat
ka
pasit
asny
a
Perse
ntas
e pen
ingk
atan
ca
kupa
n pela
yana
n aks
es ai
r min
um d
i per
desa
anPe
rsent
ase p
enin
gkat
an
caku
pan p
elaya
nan a
kses
air
min
um d
i kaw
asan
kh
usus
Perse
ntas
e pen
yera
pan
angg
aran
dan
pen
capa
ian
outp
ut b
elanj
aPe
rsent
ase k
etid
ak pa
tuha
n pe
lapor
an pe
laksa
naan
kegia
tan
yg di
tinda
klanj
uti
Kasi
Peny
usun
an R
enca
naKa
si SP
AM Pe
rkot
aan
I
Kasi
Peny
usun
an R
enca
na
Kasi
Peny
usun
an R
enca
na
Kasi
Peny
usun
an R
enca
na
Kasi
Peny
usun
an R
enca
na
Kasi
Peny
usun
an R
enca
na
Perse
ntas
e dala
m RP
IJM ya
ng
tera
kom
odas
i di d
alam
DIPA
Perse
ntas
e Sat
ker y
ang
mem
enuh
i tar
get k
iner
ja di
wi
layah
Pulau
Sum
atera
dan J
awa
Perse
ntas
e Sat
ker y
ang
mem
enuh
i tar
get k
iner
ja di
wi
layah
Pulau
Sum
atera
dan J
awa
Perse
ntas
e Sat
ker y
ang
mem
enuh
i tar
get k
iner
ja di
wi
layah
Pulau
Sum
atera
dan J
awa
Perse
ntas
e Satk
er ya
ng m
emen
uhi
targ
et ki
nerja
Sulaw
esi, B
ali, N
usa
Teng
gara
, Malu
ku d
an Pa
pua
Perse
ntas
e Satk
er ya
ng m
emen
uhi
targ
et ki
nerja
Sulaw
esi, B
ali, N
usa
Teng
gara
, Malu
ku d
an Pa
pua
Perse
ntas
e Satk
er ya
ng m
emen
uhi
targ
et ki
nerja
Sulaw
esi, B
ali, N
usa
Teng
gara
, Malu
ku d
an Pa
pua
Perse
ntas
e pen
yerap
an an
ggara
n da
n pen
capa
ian ou
tput
belan
ja
Kasi
Anal
isa Te
knis
Perse
ntas
e ket
idak
pat
uhan
pe
lapor
an p
elaks
anaa
n ke
giat
an yg
diti
ndak
lanju
tiTin
gkat
akun
tabi
litas
kine
rja
Dire
ktorat
Peng
emba
ngan
SPAM
IKU
Dire
ktur
PKP y
ang
men
jadi IK
U Di
rekt
ur Je
nder
al CK
IKU
Kasu
bdit/
Kasa
tker
/Kas
ubba
g ya
ng m
enjad
i IKU
Dire
ktur
PKP
IKU
Kasi
yang
men
jadi IK
U Ka
subd
it (D
ari S
atu
Kasi)
IKU
Kasi
yang
TIDA
K m
enjad
i IKU
Kasu
bdit
IKU
Dire
ktur
PKP y
ang T
IDAK
men
jadi IK
U Di
rekt
ur
Jend
eral
CKIK
U Ka
subd
it/Ka
satk
er/K
asub
bag
yang
TIDA
K m
enjad
i IKU
Dire
ktur
PKP
IKU
Kasi
yang
men
jadi IK
U Ka
subd
it (G
abun
gan
IKU
Kasi-
Kasi)
Dir
ektu
r Pen
gem
bang
an S
iste
m P
enye
diaa
n A
ir M
inum
127DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
7) Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman
PETA STRATEGI DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENyEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
Lera
ning
& G
row
th
Untuk melaksanakan internal proses diperlukan:
SK 7. Meningkatnya SDM yang rkompeten dan
berintegritas
SK 8. Meningkatnya kualitas tata laksana, dan tata kelola keuangan
dan BMN
SK 9. Meningkatnya kualitas layanan sistem teknologi informasi
Cus
tom
ers/
Stak
ehol
der
s
Harapan stakeholders dan customer yang harus dipenuhi:
Meningkatnya kehandalan infratsruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mewujudkan: kedaulatan pangan, ketahanan air, dan kedaulatan energi; konektivitas bagi penguatan daya saiang; layanan infrastruktur dasar; dan keseimbangan pembangunan antar daerah, antar
sektor dan antar tingkatan pemerintah sehingga dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat.
Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman
SP 1.Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi
masyarakat
Inte
rnal
Pro
ceSK
Harapan stakeholders dan customer dapat dipenuhi melalui internal proses:
KETERPADUAN PERENCANAAN,
PENGANGGARAN DAN PEMROGRAMAN
PELAKSANAAN PENGELOLAAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
SK 2. Meningkatnya keterpaduan perencanaan,
penganggaran dan pemrograman
SK 6. Meningkatnya kualitas pengendalian dan pengawasan
SK 3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan pengelola infrastruktur
permukiman
SK 4. Meningkatnya kualitas pengaturan
pengelolaan infrastruktur permukiman
SK 5. Meningkatnya kualitas komunikasi, edukasi dan kampanye
publik
Cust
omer
s/St
akeh
olde
rsIn
tern
al P
roce
ssLe
arni
ng &
Gro
wth
L a P O R a N K i N e R j a128
SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENyEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
sasaran sTraTegis (ss)
KodesK
Kode iKu saTuraian uraian
indiKaTor Kinerja uTaMa (iKu) direKToraT
peLaKsana
SK-1.
SK-2.
%
%
%
%
%
SK-1.1
SK-1.2
SK-1.3
SK-2.1
SK-2.2
Persentase peningkatan akses pelayanan air limbah
Persentase peningkatan akses pelayanan persampahan
Persentase peningkatan akses sanitasi di kawasan khusus
Persentase dalam RPIJM yang terakomodasi di dalam DIPA
Persentase penyerapananggaran dan pencapaianoutput belanja
Subdirektorat Pengelolaan Air Limbah
Subdirektorat Pengelolaan Persampahan
Subdirektorat Penyehatan Lingkungan Permukiman Khusus
Subdirektorat Perencanaan Teknis
Subdirektorat Perencanaan Teknis
Satker Wilayah Pulau Sumatera dan Jawa
Seksi Pengelolaan Air Limbah I
Satker Wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua
Seksi Pengelolaan Air Limbah II
Satker Wilayah Pulau Sumatera dan Jawa
Seksi Pengelolaan Persampahan I
Satker Wilayahdi Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua
Seksi Pengelolaan Persampahan II
Satker Wilayah Pulau Sumatera dan Jawa
SeksiPenyehatan Lingkungan Permukiman KhususI
Satker Wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua
Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman Khusus II
Seksi Penyusunan Rencana
Seksi Penyusunan Rencana
Persentase peningkatan akses pelayanan air limbah di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.
Persentase Satker yang memenuhi target kinerja di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa
Persentase peningkatan akses pelayanan air limbah di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
Persentase Satker yang memenuhi target kinerja Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua
Persentase peningkatan akses pelayanan persampahan di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.
Persentase Satker yang memenuhi target kinerja di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa
Persentase peningkatan akses pelayanan persampahan di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
Persentase Satker yang memenuhi target kinerja Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua
Persentase peningkatan akses sanitasi di kawasan khusus di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.
Persentase Satker yang memenuhi target kinerja di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa
Persentase peningkatan akses sanitasi di kawasan khusus di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
Persentase Satker yang memenuhi target kinerja di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua
Persentase dalam RPIJM yang terakomodasi di dalam DIPA
Persentase penyerapananggaran dan pencapaianoutput belanja
Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat
Meningkatnya keterpaduan perencanaan, penganggaran dan pemrograman
ruMus / ForMuLa perhiTungan
129DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
sasaran sTraTegis (ss)
KodesK
Kode iKu saTuraian uraian
indiKaTor Kinerja uTaMa (iKu) direKToraT
peLaKsana
SK-3
SK-4
SK-5
SK-6
SK-7
%
SDM
NSKK
%
%
%
%
%
%
%
%
SK-3.1
SK-3.2
SK-4.1
SK-4.2
SK-5.1
SK-5.2
SK-5.3
SK-6.1
SK-6.2
SK-7.1
SK-7.2
Persentase lembaga pengelolayang meningkat kapasitasnya Jumlah SDM lembaga pengelola yang meningkat kapasitasnya
Jumlah NSKK bidang PLP tersusun
Persentase Pemda Kab/Kota yang memiliki Ranperda/Perkab/Perwali penyelenggaraan PLP
Tingkat akuntabilitas kinerja
Tingkat kepatuhan pelaporan pelaksanaan kegiatan
Persentase LHP yg ditindaklanjuti
Persentase ketepatan waktu penyelesaian usulan keputusan kepegawaian
Persentase tingkat pelaksanaan pengelolaan dan penilaian kinerja pejabat dan pegawai
Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan
Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan pengelolaan BMN
Subdirektorat Standardisasai dan Kelembagaan
Subdirektorat Standardisasai dan Kelembagaan
Subdirektorat Standardisasai dan Kelembagaan
Subdirektorat Standardisasai Dan Kelembagaan
Subdirektorat Perencanaan Teknis
Subdirektorat Perencanaan Teknis
Subbaggian Tata Usaha
Subbaggian Tata Usaha
Subbaggian Tata Usaha
Subbaggian Tata Usaha
Subbaggian Tata Usaha
Seksi Kelembagaan
Seksi Kelembagaan
Seksi Standarisasi
Seksi Standarisasi
Seksi Analisa Teknis
Seksi Analisa Teknis
Persentase lembaga pengelolayang meningkat kapasitasnya
Jumlah SDM lembaga pengelola yang meningkat kapasitasnya
Jumlah NSKK bidang PLP yang tersusun
Persentase Pemda Kab/Kota yang memiliki Ranperda/Perkab/Perwali penyelenggaraan PLP
Tingkat akuntabilitas kinerja
Tingkat kepatuhan pelaporan pelaksanaan kegiatan
Meningkatnya kapasitas kelembagaan pengelola infrastruktur permukiman
Meningkatnya kualitas pengaturan
Meningkatnya kualitas pengendalian dan pengawasan
Meningkatnya SDM yang kompeten dan berintegritas
Meningkatnya kualitas tata laksana dan tata kelola keuangan dan BMN
ruMus / ForMuLa perhiTungan
L a P O R a N K i N e R j a130
PENJABARAN IKU DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENyEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
Perse
ntas
e dala
m RP
IJM ya
ng
tera
kom
odas
i di d
alam
DIPA
Perse
ntas
e pen
ingk
atan
akse
s pe
layan
an ai
r lim
bah
Perse
ntas
e pen
ingk
atan
akse
s pe
layan
an p
ersa
mpa
han
Perse
ntas
e pen
ingk
atan
akse
s sa
nita
si di
kawa
san
khus
usJu
mlah
NSK
K bi
dang
PPLP
ya
ng te
rsusu
nPe
rsent
ase L
HP yg
di
tinda
klanj
uti
Perse
ntas
e ket
epat
an
wakt
u pe
nyele
saian
us
ulan
kepu
tusa
n ke
pega
waian
Tingk
at ke
tepa
tan
wakt
u pe
nyam
paian
La
poran
Keua
ngan
(SAI
)
Perse
ntas
e Pem
da Ka
b/Ko
ta
yang
mem
iliki R
anpe
rda/
Perk
ab/
Perw
ali pe
nyele
ngga
raan
SPAM
Perse
ntas
e pen
yerap
an an
ggara
n da
n pen
capa
ian ou
tput
belan
ja
Perse
ntase
ketid
ak pa
tuhan
pelap
oran
pelak
sanaa
n keg
iatan
yg dit
indak
lanjut
i
Tingk
at ak
unta
bilita
s kine
rja
Dire
ktorat
Peng
emba
ngan
PLP
Tingk
at ak
unta
bilita
s kine
rja
Dire
ktorat
Peng
emba
ngan
PLP
Kasu
bdit.
Pe
renc
anaa
n Tek
nis
Kas
ubdi
t.Pe
ngel
olaa
n Ai
r Lim
bah
Kasu
bdit
Peng
elol
aan
Pers
ampa
han
Kasu
bdit.
PL
P Kh
usus
Kepa
la Sa
tker
Prov
insi
dan/
atau
Satk
er
Terk
ait
Kasu
bdit.
St
anda
rdisa
sai d
an
Kele
mba
gaan
Kasi
Stan
daris
asi
Kasu
bbag
Tata
Usa
ha
Kasi
Kele
mba
gaan
Perse
ntas
e dala
m RP
IJM ya
ng
tera
kom
odas
i di d
alam
DIPA
Perse
ntas
e Sat
ker y
ang
mem
enuh
i tar
get k
iner
ja di
Kw
s Per
kota
an
Perse
ntas
e Sat
ker y
ang
mem
enuh
i tar
get k
iner
ja di
Kws
Perd
esaa
n
Perse
ntas
e Sat
ker y
ang
mem
enuh
i tar
get k
iner
ja di
Kw
s Khu
sus
Perse
ntas
e pen
ingk
atan
ak
ses p
elaya
nan
air lim
bah
Jum
lah N
SKK
bida
ng PP
LP
yang
tersu
sun
Jum
lah N
SKK
bida
ng SP
AM
yang
tersu
sun
Perse
ntas
e LHP
yg
ditin
dakla
njut
i
Perse
ntas
e ket
epat
an
wakt
u pe
nyele
saian
us
ulan
kepu
tusa
n ke
pega
waian
Tingk
at ke
tepata
n wa
ktu pe
nyam
paian
La
poran
Keua
ngan
(SAI)
Tingk
at ke
tepa
tan
waktu
peny
ampa
ian
Lapo
ran pe
ngelo
laan
BMN
Perse
ntas
epe
nyele
saian
tata
laksa
na ke
arsip
anPe
rsent
ase
pem
enuh
an
sara
na d
an p
rasa
na
perk
anto
ran
Perse
ntas
e lem
baga
pen
gelo
la (U
PTD
dan
non
UPTD
) yan
g m
enin
gkat
kapa
sitas
nya
Jum
lah SD
M le
mba
ga
peng
elola
yang
men
ingk
at
kapa
sitas
nya
Perse
ntas
e Pem
da Ka
b/Ko
ta ya
ng
mem
iliki R
anpe
rda/P
erka
b/Pe
rwali
peny
eleng
garaa
n PPL
P
Perse
ntas
e Pem
da Ka
b/Ko
ta ya
ng
mem
iliki R
anpe
rda/P
erkab
/Perw
ali
peny
eleng
garaa
n PPL
PPe
rsent
ase l
emba
ga p
enge
lola
(UPT
D da
n non
UPT
D) ya
ng
men
ingk
at ka
pasit
asny
aJu
mlah
SDM
lem
baga
pe
ngelo
la ya
ng m
enin
gkat
ka
pasit
asny
a
Perse
ntas
e pen
ingk
atan
ak
ses p
elaya
nan
persa
mpa
han
Perse
ntas
e pen
ingk
atan
ak
ses s
anita
si di
kawa
san
khus
us
Perse
ntas
e pen
yera
pan
angg
aran
dan
pen
capa
ian
outp
ut b
elanj
aPe
rsent
ase k
etid
ak pa
tuha
n pe
lapor
an pe
laksa
naan
kegia
tan
yg di
tinda
klanj
uti
Kasi
Peny
usun
an R
enca
naKa
si SP
AM Pe
rkot
aan
I
Kasi
Peny
usun
an R
enca
na
Kasi
Peny
usun
an R
enca
na
Kasi
Peny
usun
an R
enca
na
Kasi
Peny
usun
an R
enca
na
Kasi
Peny
usun
an R
enca
na
Perse
ntas
e dala
m RP
IJM ya
ng
tera
kom
odas
i di d
alam
DIPA
Perse
ntas
e Sat
ker y
ang
mem
enuh
i tar
get k
iner
ja di
wi
layah
Pulau
Sum
atera
dan J
awa
Perse
ntas
e Sat
ker y
ang
mem
enuh
i tar
get k
iner
ja di
wi
layah
Pulau
Sum
atera
dan J
awa
Perse
ntas
e Sat
ker y
ang
mem
enuh
i tar
get k
iner
ja di
wi
layah
Pulau
Sum
atera
dan J
awa
Perse
ntas
e Satk
er ya
ng m
emen
uhi
targ
et ki
nerja
Sulaw
esi, B
ali, N
usa
Teng
gara
, Malu
ku d
an Pa
pua
Perse
ntas
e Satk
er ya
ng m
emen
uhi
targ
et ki
nerja
Sulaw
esi, B
ali, N
usa
Teng
gara
, Malu
ku d
an Pa
pua
Perse
ntas
e Satk
er ya
ng m
emen
uhi
targ
et ki
nerja
Sulaw
esi, B
ali, N
usa
Teng
gara
, Malu
ku d
an Pa
pua
Perse
ntas
e pen
yerap
an an
ggara
n da
n pen
capa
ian ou
tput
belan
ja
Kasi
Anal
isa Te
knis
Perse
ntas
e ket
idak
pat
uhan
pe
lapor
an p
elaks
anaa
n ke
giat
an yg
diti
ndak
lanju
tiTin
gkat
akun
tabil
itas k
inerja
Di
rekto
rat Pe
ngem
bang
an PL
P
IKU
Dire
ktur
PPLP
yang
men
jadi IK
U Di
rekt
ur Je
nder
al CK
IKU
Kasu
bdit/
Kasa
tker
/Kas
ubba
g ya
ng m
enjad
i IKU
Dire
ktur
PPLP
IKU
Kasi
yang
men
jadi IK
U Ka
subd
it (D
ari S
atu
Kasi)
IKU
Kasi
yang
TIDA
K m
enjad
i IKU
Kasu
bdit
IKU
Dire
ktur
PPLP
yang
TIDA
K m
enjad
i IKU
Dire
ktur
Je
nder
al CK
IKU
Kasu
bdit/
Kasa
tker
/Kas
ubba
g ya
ng TI
DAK
men
jadi IK
U Di
rekt
ur PP
LPIK
U Ka
si ya
ng m
enjad
i IKU
Kasu
bdit
(Gab
unga
n IK
U Ka
si-Ka
si)
Dir
ektu
r Pen
gem
bang
an P
enye
hata
n Li
ngku
ngan
Per
muk
iman
131DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
7. PENyELARASAN KINERJA1) Sekretariat Direktorat Jenderal
no KeTeranganiKu
pejabaT sTruKTuraL bagian/subbagian pejabaT FungsionaL
naMa jabaTan naMa jabaTan iKu
1 BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
Kepala Subbag Tata Usaha Kepegawaian
Kepala Subbag Pengembangan Pegawai
1.1.
1.2.
(1). Tingkat ketepatan waktu penyelesaian usulan keputusan kepegawaian
(2). Persentase kelengkapan data base kepegawaian
(1). Persentase peningkatan peja bat yang telah meme nuhi standar kompetensi jabatan
(2). Persentase tingkat pelaksanaan pengelolaan dan penilaian kinerja pejabat dan pegawai
Analis Kepegawaian
Pengolah Data dan Informasi
Analis Kepegawaian
Persentase berkas usulan kenaikan pangkat yang disiapkan tepat waktu
Persentase berkas kenaikan gaji berkala yang disiapkan tepat waktu
Persentase berkas untuk update DUK / SIMKA yang disiapkan tepat waktu
Persentase dokumen identitas pegawai yang disiapkan tepat waktu
Persentase berkas mutasi dan pensiun pegawai yang disiapkan tepat waktu
Persentase Dokumen SKP yang selesai diperiksa tepat waktu
Persentase konsep laporan Daftar Urut kepangkatan yang disusun tepat waktu
Persentase Data Pegawai di SIMKA yang diperbaharui tepat waktu
Persentase konsep laporan nominasi kenaikan pangkat dan pensiun yang diselesaiakan tepat waktu
Persentase laporan rekapitulasi pegawai yang disusun tepat waktu
Persentase Konsep SK Kenaikan Pangkat yang disusun tepat waktu
Persentase laporan hasil monev kepegawaian yang disusun tepat waktu
Persentase dokumen penawaran diklat yang disiapkan tepat waktu
Persentase berkas Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Fungsional yang disiapkan tepat waktu
Persentase pemutakhiran materi diklat / bintek dan evaluasi hasil bintek yang disiapkan tepat waktu
Persentase konsep Ijin Belajar yang disusun tepat waktu
Persentase berkas fasilitasi Peningkatan Kompetensi Teknis Aparat Satker yang disiapkan tepat waktu
Persentase berkas fasilitasi Peningkatan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa yang disiapkan tepat waktu
Persentase berkas fasilitasi Peningkatan Kinerja Aparat yang disiapkan tepat waktu
Persentase berkas fasilitasi Peningkatan Ketrampilan dalam pengelolaan Gedung yang disiapkan tepat waktu
1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Dokumen Identitas ter-diri dari Askes, Taspen, Karpeg, Karsu, Karis.
1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
1 pegawai = 1 data
1 (satu) pembinaan = 1 (satu) berkas
1 (satu) diklat/bimtek = 1 (satu) berkas
1 (satu) fasilitasi = 1 (satu) berkas
1 (satu) fasilitasi = 1 (satu) berkas
1 (satu) fasilitasi = 1 (satu) berkas
1 (satu) fasilitasi = 1 (satu) berkas
L a P O R a N K i N e R j a132
no KeTeranganiKu
pejabaT sTruKTuraL bagian/subbagian pejabaT FungsionaL
naMa jabaTan naMa jabaTan iKu
Subbag Organisasi dan Tata Laksana
Kepala Subbagian Kas dan Perbendaharaan
Kepala Subbagian Verifikasi dan Pelaporan
1.3.
2.1
2.2..
(1). Persentase penyelesaian formasi dan kebutuhan pegawai
(2). Persentase penyelesaian analisa jabatan, analisa beban kerja, peta jabatan
(1). Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja Setditjen
(2). Presentase unit kerja yang menapai target PNBP
(1). Persentase LHP yg ditindaklanjuti
(2). Tingkat Kualitas Laporan Keuangan
(3). Tingkat akuntabilitas kinerja Setditjen
Bendahara Pengeluaran
Penata Keuangan
Pengadministrasi Umum
Penelaah LHP dan Kerugian Negara
Persentase dokumen buku kas umum (BKU) yang disusun tepat waktu
Persentase dokumen Buku Kas Bank, Kas Tunai, Uang Persediaan (UP) dan Panjar yang disusun tepat waktu
Persentase dokumen Buku Pengawasan Anggaran dan Laporan Keadaan Kas (LKKA) yang disiapkan tepat waktu
Persentase Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Pengeluaran (BP) Satuan Kerja yang disusun tepat waktu
Persentase dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kas Triwulan dan Berita Acara Rekonsiliasi Internal Satuan Kerja yang disiapkan tepat waktu
Persentase berkas Surat Setoran Pajak (SSP), Faktur-faktur, Daftar Gaji serta Honorarium PNS dan CPNS yang disiapkan tepat waktu
Persentase dokumen SPT Pajak Tahunan PNS yang disusun tepat waktu
Persentase berkas administrasi gaji dan transfer gaji yang disiapkan tepat waktu
Persentase berkas administrasi KGB, kenaikan pangkat dan SKPP yang disiapkan tepat waktu
Persentase berkas SPT Pajak tahunan dan Surat Pertangungjawaban Mutlak Pegawai yang disiapkan tepat waktu
Persentase data dokumen yang diinput ke dalam Buku Kas Umum (BKU) tepat waktu
Persentase Dokumen Pembukuan Pajak yang disiapkan tepat waktu
Persentase data dokumen laporan pajak yang diinput tepat waktu
Persentase berkas LHP yang diinput dalam database tepat waktu
Persentase konsep laporan bulanan LHP dan tindak lanjut tingkat eselon I yang disusun tepat waktu
Persentase konsep laporan final Rekening Satker yang disusun tepat waktu
Persentase konsep laporan bulanan LHP dan tindak lanjut tingkat Kementerian yang disusun tepat waktu
1 (satu) Satker = 1 (satu) Laporan
1 (satu) Satker = 1 (satu) dokumen.1 (satu) Berita Acara = 1 (satu) dokumen.
1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
1 (satu) pegawai = 1 (satu) Dokumen
1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
1 (satu) bulan = 1 (satu) konsep laporan
1 (satu) satker = 1 (satu) konsep laporan
Satuan: Konsep Lapor-an 1 (satu) bulan = 1 (satu) konsep laporan
2 BAGIAN KEUANGAN DAN UMUM
133DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
no KeTeranganiKu
pejabaT sTruKTuraL bagian/subbagian pejabaT FungsionaL
naMa jabaTan naMa jabaTan iKu
Kepala SubbagianUmum
2.3. (1). Persentase pemenuhan peralatan, perlengkapan, prasarana dan sarana perkantoran
(2). Persentase penyelesaian tatalaksana kearsipan
Pengadministrasi umum
Pengolah database SPM
Verifikator
Penyusun Monev dan Pelaporan
Verifikator Data dan Informasi
Pengadmnistrasi Umum
Arsiparis
Persentase data dokumen SPP yang diinput tepat waktu
Persentase dokumen Lembar-2 SPPD yang diketik tepat waktu
Persentase dokumen perjalanan dinas yang direkap tepat waktu
Persentase berkas data perusahaan yang diinput di aplikasi SPP/SPM tepat waktu
Persentase berkas data SPP/SPM yang diinput dan dicetak tepat waktu
Persentase dokumen SPP yang diverfikasi tepat waktu
Persentase dokumen data yang dimasukkan ke dalam Buku Pengawasan Anggaran tepat waktu
Persentase berkas data ADK yang dikonsolidasi menjadi Laporan Keuangan tepat waktu
Persentase konsep laporan LRA Tingkat Eselon I yang disusun tepat waktu
Persentase konsep laporan Neraca Tingkat Eselon I yang disusun tepat waktu
Persentase konsep laporan penjelasan hasil rekonsiliasi yang disusun tepat waktu
Persentase berkas data ADK yang dikonsolidasi menjadi Laporan Keuangan tepat waktu
Persentase konsep laporan LRA Tingkat Eselon I yang disusun tepat waktu
Persentase konsep laporan Neraca Tingkat Eselon I yang disusun
Persentase konsep laporan Calk Eselon I yang disusun tepat waktu
Persentase konsep surat undangan yang disusun tepat waktu
Persentase surat yang dicatat dibuku agenda dan didistribusikan tepat waktu
Persentase konsep laporan kegiatan swakelolan yang disiapkan tepat waktu
Persentase berkas penyusunan kesepakatan bersama yang disiapkan tepat waktu
Persentase berkas permohonan perubahan status rumah negara yang disiapkan tepat waktu
1 (satu) berkas = 1 (satu) perjalanan dinas
1 (satu) berkas = 1 (satu) perusahaan
1 (satu) berkas = 1 (satu) perusahaan
L a P O R a N K i N e R j a134
no KeTeranganiKu
pejabaT sTruKTuraL bagian/subbagian pejabaT FungsionaL
naMa jabaTan naMa jabaTan iKu
3. BAGIAN HUKUM DAN KOMUNIKASI PUBLIK
Perancang Peraturan Perundangan
Penelaah Bantuan Hukum
Arsparis
Penelaah Bantuan Hukum
Persentase dokumen yang ditelaah tepat waktu
Persentase konsep usul prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun tepat waktu
Persentase konsep Surat Edaran yang disusun tepat waktu
Persentase konsep hasil telaahan peraturan perundang-undangan yang disusun tepat waktu
Persentase berkas diseminasi produk perundang-undangan yang disiapkan tepat waktu
Persentase konsep laporan hasil evaluasi peraturan perundang-undangan yang disiapkan tepat waktu
Persentase konsep pemberian bantuan hukum yang disusun tepat waktu
Persentase konsep penyelesaian perkara dan sengketa yang disusun tepat waktu
Persentase konsep penyelesaian masalah hukum BMN yang disusun tepat waktu
Persentase berkas penyelesaian perkara yang disiapkan tepat waktu
Persentase konsep surat dalam rangka penyuluhan bantuan hukum yang disusun tepat waktu
Persentase konsep rekomendasi hasil telaahan kontrak yang disusun tepat waktu
Persentase konsep Surat Kesepakatan Bersama yang disusun tepat waktu
Persentase konsep konsep Surat Perjanjian Kerjasama yang disusun
Persentase berkas usulan penetapan status Rumah Negara yang disiapkan tepat waktu
Persentase Konsep Surat Izin Penghunian Rumah Negara yang disusun tepat waktu
Persentase berkas usulan perubahan status Rumah Negara yang disiapkan tepat waktu.
3.1.
3.2.
3.3.
Kepala Subbagian Perundang-undangan
Kepala Subbagian Advokasi Hukum
Kepala SubbagKomunikasi Publik
(1). Jumlah Rancangan Peraturan (NSPK) bidang permukiman yang diterbitkan
(2). Persentase permasalahan yang diberikan pertimbangan hukum
(1). Persentase surat izin penghunian/pemanfaatan Rumah Negara di lingkungan Direktorat Jenderal yang diterbitkan tepat waktu
(2). Persentase kasus yang diberikan advokasi hukum
(1). Jumlah publikasi yang diterbitkan
(2). Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
135DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
no
no
KeTerangan
KeTerangan
iKu
iKu
pejabaT sTruKTuraL bagian/subbagian
pejabaT sTruKTuraL bagian/subbagian
pejabaT FungsionaL
pejabaT FungsionaL
naMa jabaTan
naMa jabaTan
naMa jabaTan
naMa jabaTan
iKu
iKu
Kepala Subbagian Penatausahaan BMN
Kepala Subbagian Pemanfaatan dan Pengalihan BMN
Kepala Subbagian Pengamanan BMN
Kasi Keterpaduan Perencanaan
4 BAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
1 SUBDIT KETERPADUAN PERENCANAAN DAN KEMITRAAN
4.1.
4.2.
4.3.
1.1.
Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan SIMAK BMN
Nilai asset dalam proses hibah
Persentase Satker yang mencaai rata-rata pengamanan fisik
(1). Persentase dalam RPIJM yang terakomodasi di dalam DIPA
(2). Jumlah pedoman dan manual keterpaduan rencana pembangunan unfrastruktur permukiman yang tersusun
Pengolah BMN
Penelaah Laporan BMN
Pengolah BMN
Penelaah Laporan BMN
Penelaah Kebijakan dan Strategi
Pengintegrasi Perencanaan Program
Penelaah Kebijakan dan Strategi
Pengintegrasi Perencanaan Program
Persentase konsep surat usulan penghapusan BMN yang disusun tepat waktu.
Persentase konsep Berita Acara Penghapusan BMN yang disusun tepat waktu.
Persentase konsep laporan rekonsiliasi BMN yang disusun tepat waktu.
Persentase konsep laporan BMN Satker yang disusun tepat waktu.
Persentase konsep surat usulan penghapusan BMN yang disusun
Persentase konsep Berita Acara Penghapusan BMN yang disusun tepat waktu.
Persentase konsep laporan rekonsiliasi BMN yang disusun tepat waktu.
Persentase konsep laporan BMN Satker yang disusun tepat waktu.
Jumlah konsep Jakstra yang disusun
Jumlah berkas kegiatan pembahasan Jakstra yang disiapkan
Jumlah konsep sinkronisasai rencana pembangunan dengan RPI2JM yang disusun
Jumlah berkas kegiatan pembahasan Jakstra yang disiapkan
2) Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman
Satuan: Konsep
Satuan: Berkas
Satuan: Konsep
Satuan: Berkas
L a P O R a N K i N e R j a136
no KeTeranganiKu
pejabaT sTruKTuraL bagian/subbagian pejabaT FungsionaL
naMa jabaTan naMa jabaTan iKu
2 SUBDIT KETERPADUAN PEMBIAyAAN
1.2.
2.1
2.2
Kasi Fasilitas Kemitraan
Kasi Keterpaduan Pembiayaan I
Kasi Keterpaduan Pembiayaan II
(1). Jumlah kemitraan pembangunan infrastruktur yang direalisasikan
(2). Jumlah pedoman dan manual keterpaduan perencanaan dan kemitraan yang tersusun
(1). Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja bidang PKP dan PBL
(2). Persentase realisasi pembiyaan lainnya bidang PKP dan PBL.
Penyusun Program dan Rencana Anggaran
Pengolah Pengembngan Investasi
Penyusun Program dan Rencana Anggaran
Pengolah Pengembangan Investasi
Jumlah berkas bahan investasi yang disiapkan
Jumlahberkas bahan kerjasama luar negeri yang disiapkan
Jumlah dokumen usulan program dalam MP yang diperiksa
Jumlah berkas bahan Rakor Pinjaman dan Hibah LN yang disiapkan
Jumlah konsep MoU yang disusun
Jumlah berkas bahan investasi yang disiapkan
Jumlahberkas bahan kerjasama luar negeri yang disiapkan
Jumlah dokumen usulan program dalam MP yang diperiksa
Jumlah berkas bahan Rakor Pinjaman dan Hibah LN yang disiapkan
Jumlah konsep MoU yang disusun
Jumlah berkas bahan investasi yang disiapkan
Jumlahberkas bahan kerjasama luar negeri yang disiapkan
Jumlah dokumen usulan program dalam MP yang diperiksa
Jumlah berkas bahan Rakor Pinjaman dan Hibah LN yang disiapkan
Jumlah konsep MoU yang disusun
Jumlah berkas bahan investasi yang disiapkan
Jumlahberkas bahan kerjasama luar negeri yang disiapkan
Jumlah dokumen usulan program dalam MP yang diperiksa
Jumlah berkas bahan Rakor Pinjaman dan Hibah LN yang disiapkan
Jumlah konsep MoU yang disusun
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Satuan: Dokumen
Satuan: berkas
Satuan: Konsep
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Satuan: Dokumen
Satuan: berkas
Satuan: Konsep
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Satuan: Dokumen
Satuan: berkas
Satuan: Konsep
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Satuan: Dokumen
Satuan: berkas
Satuan: Konsep
137DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
no KeTeranganiKu
pejabaT sTruKTuraL bagian/subbagian pejabaT FungsionaL
naMa jabaTan naMa jabaTan iKu
3. SUBDIT KETERPADUAN PELAKSANAAN
Kasi Keterpaduan Pelaksanaan I
Kasi Keterpaduan Pelaksanaan II
3.1.
3.2.
(1). Jumlah petunjuk teknis keterpaduan pelaksanaan yang tersusun
(2). Jumlah fasilitasi keterpaduan yang dilksanakan
(1). Persentase ketidak patuhan pelaporan pelaksanaan kegiatan yg ditindaklanjuti
(2). Jumlah pedoman pelaksanaan keterpaduan yang tersusun
Penyusun Program dan Rencana Anggaran
Penyusun Program dan Rencana Anggaran
Pengolah Data dan Anggaran
Penyusun Program dan Rencana Anggaran
Jumlah berkas bahan fasilitasi penyiapan program CSR yang disiapkan
Jumlah konsep MoU yang disusun
Jumlah berkas bahan fasilitasi penyiapan program CSR yang disiapkan
Jumlah dokumen laporan Konsolidasi Data MP yang diperiksa
Jumlah konsep Pembahasan Pengintegrasian SIPPA DJCK yang disiapkan
Jumlah konsep Pembahasan pedoman yang disiapkan
Jumlah dokumen usulan program dan anggaran tahunan dalam konreg yang diolah
Jumlah dokumen usulan program dan anggaran tahunan dalam Musrenbang yang diolah
Jumlah berkas Kertas Kerja RKAKL yang disiapkan
Jumlah berkas bahan dokumen DIPA yang disiapkan
Jumlah berkas bahan Revisi RKAKL/DIPA/POK yang disiapkan
Jumlah berkas bahan evaluasi pelaksanaan anggaran yang disiapkan
Jumlah konsep profil kegiatan CK yang disusun
Jumlah konsep kontrak yang disusun
Jumlah konsep SK yang disusun
Jumlah konsep SPK jasa konsultasi yang disusun
Jumlah dokumen laporan Konsolidasi Data MP yang diperiksa
Jumlah konsep Pembahasan Pengintegrasian SIPPA DJCK yang disiapkan
Jumlah konsep Pembahasan pedoman yang disiapkan
Jumlah dokumen usulan program dan anggaran tahunan dalam konreg yang diolah
Jumlah dokumen usulan program dan anggaran tahunan dalam Musrenbang yang diolah
Jumlah berkas Kertas Kerja RKAKL yang disiapkan
Satuan: berkas
Satuan: Konsep
Satuan: berkas
Satuan: dokumen
Satuan: Konsep
Satuan: Konsep
Satuan: Dokumen
Satuan: Dokumen
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Satuan: Konsep
Satuan: Konsep surat
Satuan: Konsep surat
Satuan: Konsep surat
Satuan: dokumen
Satuan: Konsep
Satuan: Konsep
Satuan: Dokumen
Satuan: Dokumen
Satuan: berkas
L a P O R a N K i N e R j a138
no KeTeranganiKu
pejabaT sTruKTuraL bagian/subbagian pejabaT FungsionaL
naMa jabaTan naMa jabaTan iKu
Seksi Pengelolaan Data
Seksi Pengembangan Sistem Informasi
Kasi Pemantauan dan Evaluasi I
4. SUBDIT PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI
5. SUBDIT PEMANTAUAN DAN EVALUASI
4.1.
4.2.
5.1.
Pengolah Data dan Anggaran
Pengolah Data dan Informasi
Pengolah Data dan Informasi
Pengolah Data dan Informasi
Pengolah Data dan Informasi
Pengolah Data dan Informasi
Pengevaluasi Program dan Kebijakan
Pengevaluasi Program dan Kebijakan
Jumlah berkas bahan dokumen DIPA yang disiapkan
Jumlah berkas bahan Revisi RKAKL/DIPA/POK yang disiapkan
Jumlah berkas bahan evaluasi pelaksanaan anggaran yang disiapkan
Jumlah konsep profil kegiatan CK yang disusun
Jumlah konsep kontrak yang disusun
Jumlah konsep SK yang disusun
Jumlah konsep SPK jasa konsultasi yang disusun
Jumlah konsep laporan 2 mingguan pemantauan kegiatan yang disusun
Jumlah konsep laporan 3 bulanan pemantauan kegiatan yang disusun
Jumlah konsep laporan monitoring pelaksanaan pembangunan yang disusun
Jumlah konsep laporan peta tematik dan GIS yang disusun
Jumlah bahan pengelolaan aplikasi dan situs web yang dikumpulkan
Jumlah laporan pengaduan layanan yang disusun
Jumlah laporan penyelesaian tindakan perbaikan yang disusun
Jumlah konsep artikel yang disusun untuk buletin
Jumlah konsep naskah hasil peliputan yang disusun untuk buletin
Jumlah konsep naskah iproduk publikasi yang disusun
Jumlah naskah yang di upload di website
Jumlah konsep e-mail yang disusun
Jumlah dokumen laporan kinerja yang diperiksa
Jumlah konsep laporan kinerja yang disusun
Jumlah dokumen laporan kinerja yang diperiksa
Jumlah konsep laporan kinerja yang disusun
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Satuan: Konsep
Satuan: Konsep surat
Satuan: Konsep surat
Satuan: Konsep surat
Satuan: Konsep Laporan
Satuan: Konsep Laporan
Satuan: Konsep Laporan
Satuan:
Satuan: Laporan
Satuan: Laporan
Satuan: Konsep Artikel
Satuan: Konsep Berita
Satuan: Konsep
Satuan: Naskah
Satuan: Konsep E-mali
Dokumen LAKIP dan PK dari Unit/UKM
Konsep PK dan LAKIP DJCK
Dokumen kinerja dari Subdit/Subbag/Satker.
Konsep PK dan LAKIP Bina Program
(1). Persentase kelengkapan data base per sektor
(2). Jumlah Pedoman Pengelolaan data yang diterbitkan
(1). Persentase penyelesaian tahapan integrasi sistem informasi DJCK
(2). Jumlah fasilitasi sistem dan teknologi informasi
(1). Tingkat akuntabilitas kinerja DJCK
(2). Persentase rata-rata capaian Tingkat akuntabilitas kinerja Direktorat PKP dan BPB serta Satker terkait
139DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
no KeTeranganiKu
pejabaT sTruKTuraL bagian/subbagian pejabaT FungsionaL
naMa jabaTan naMa jabaTan iKu
Kasi Pemantauan dan Evaluasi II
6. Subbag Tata Usaha
5.2. (1). Tingkat akuntabilitas kinerja Direktorat KIP
(2). Persentase rata-rata capaian Tingkat akuntabilitas kinerja Direktorat PSPAM dan PPLP serta Satker terkait
(1). Persentase LHP yg ditindaklanjuti
(2). Persentase ketepatan waktu penyelesaian usulan keputusan kepegawaian
(3). Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan (SAI)
(4). Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan pengelolaan BMN
(5). Persentase penyelesaian tatalaksana kearsipan
(6). Persentase pemenuhan sarana dan prasana perkantoran
Pengevaluasi Program dan Kinerja
Pengolah Data dan Sistem Informasi
Pengevaluasi Program dan Kinerja
Pengolah Data dan Sistem Informasi
Analis Kepegawaian
Penata Keuangan
Jumlah konsep pedoman evaluasi yang disusun
Jumlah konsep laporan hasil evaluasi yang disusun
Jumlah berkas data kinerja yang diperiksa
Jumlah berkas data yang diinput ke dalam SIMEKA
Jumlah konsep pedoman evaluasi yang disusun
Jumlah konsep laporan hasil evaluasi yang disusun
Jumlah berkas data kinerja yang diperiksa
Jumlah berkas data yang diinput ke dalam SIMEKA
Jumlah berkas daftar gaji dan gaji terusan yang disiapkan
Jumlah berkas daftar lembur yang disiapkan
Jumlah berkas daftar honor, TKK, dan Uang Makan yang disiapkan
Jumlah berkas daftar gaji susulan, gaji terusan dan uang duka/wafat yang disiapkan
Jumlah konsep surat SKPP Pegawai, pensiun dan pegawai pindah yang disusun
Jumlah berkas daftar rapel gaji, kenaikan gaji berkala, tunjangan beras, kenaikan pangkat yang disiapkan
Jumlah konsep usulan rencana anggaran gaji pegawai yang disusun
Jumlah berkas daftar gaji dan gaji terusan yang disiapkan
Jumlah berkas daftar lembur yang disiapkan
Jumlah berkas daftar honor, TKK, dan Uang Makan yang disiapkan
Jumlah berkas daftar gaji susulan, gaji terusan dan uang duka/wafat yang disiapkan
Jumlah konsep surat SKPP Pegawai, pensiun dan pegawai pindah yang disusun
Satuan: Berkas;1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Satuan: Berkas;1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Satuan: Berkas;1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Satuan: Berkas;1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Satuan: Konsep surat
Satuan: Berkas;1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Satuan: konsep
Satuan: Berkas;1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Satuan: Berkas;1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Satuan: Berkas;1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Satuan: Berkas;1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Satuan: Konsep surat
L a P O R a N K i N e R j a140
no KeTeranganiKu
pejabaT sTruKTuraL bagian/subbagian pejabaT FungsionaL
naMa jabaTan naMa jabaTan iKu
Pengelola BMN
Jumlah berkas daftar rapel gaji, kenaikan gaji berkala, tunjangan beras, kenaikan pangkat yang disiapkan
Jumlah konsep usulan rencana anggaran gaji pegawai yang disusun
Jumlah konsep surat usulan penghapusan barang yang disusun
Jumlah konsep laporan kondisi barang yang disusun
Jumlah konsep lapoan Catatan Atas Laporan BMN (CaLBMN) yang disusun
Jumlah konsep laporan Rekon Internal Bulanan yang disusun
Jumlah konsep laporan rekonsiliasi Eksternal dengan DJKN yang disusun
Jumlah konsep laporan barang persediaan yang disusun
Jumlah konsep usulan renovasi / pengamanan asset yang disusun
Jumlah konsep Kartu Inventaris Barang yang disusun
Jumlah konsep Buku Laporan Tahunan yang disusun
Satuan: Berkas;1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Satuan: konsep
Satuan: konsep surat
Satuan: konsep laporan
Satuan: konsep laporan
Satuan: konsep laporan
Satuan: konsep laporan
Satuan: konsep laporan
Satuan: konsep
Satuan: konsep
Satuan: konsep laporan
no KeTeranganiKu
pejabaT sTruKTuraL bagian/subbagian pejabaT FungsionaL
naMa jabaTan naMa jabaTan iKu
SATKER PROVINSI / SATKER STRATEGIS
3) Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman
(1). Persentase penurunan luasan permukiman kumuh perkotaan
(2). Luas peningkatan kualitas permukiman di daerah perdesaan
(3). Luas peningkatan kualitas permukiman di kawasan khusus
(4). Persentase peningkatan produktivitas masyarakat
1 pengadaan barang/jasa = 1 laporan
1 pengadaan barang/jasa = 1 laporan
Satuan: konsep
1 kegiatan konstrksi = 1 laporan
1 kegiatan = 1 berkas
1 kegiatan = 1 konsep laporan
1 kegiatan = 1 berkas
1 kegiatan = 1 berkas
Jumlah laporan pengadaan barang/ jasa yang diselesaikan tepat waktu
Jumlah laporan serah terima pengadaan barang/ jasa yang diselesaikan tepat waktu
Jumlah konsep Rencana Anggaran yang disampaiakan tepat waktu
Jumlah laporan kegiatan konstruksi yang diselesaikan tepat waktu
Jumlah berkas SPM yang diproses tepat waktu
Jumlah konsep laporan kegiatan yang disusun tepat waktu
Jumlah berkas SPP yang diperiksa tepat waktu
Jumlah berkas hak tagih yang diperiksa tepat waktu
Pejabat Pembuat Komitmen
Penyusun Program dan Rencana Anggaran
Urusan Penerbitan SPM dan Pelaporan
Urusan Pengujian dan Penerimaan SPP
Kasi Keterpaduan Perencanaan
141DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
no KeTeranganiKu
pejabaT sTruKTuraL bagian/subbagian pejabaT FungsionaL
naMa jabaTan naMa jabaTan iKu
Kasi Kawasan Permukiman Perkotaan I
1 SUBDIT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN
1.1. Persentase Satker yang memenuhi target kinerja di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa
Pengawas
Pelapor E-Monitoring
Pelaksana Administrasi
UUKB
Urusan Pelaporan
Pengintegrasi Perencanaan Program
Penyusun Monev dan Pelaporan
Pengolah Data dan informasi
Pengolah Anggaran
Pelaksana Administrasi
Jumlah berkas kegiatan yang sesuai dengan spesifikasi teknis
Jumlah laporan hasil pengawasan yang disampaikan tepat waktu
Jumlah laporan dua mingguan yang disampaikan tepat waktu
Jumlah laporan triwulanan yang disampaikan tepat waktu
Jumlah surat yang dicatat di buku agenda
Jumlah surat yang didistribusikan tepat waktu
Jumlah berkas BMN yang diverifikasi
Jumlah konsep laporan BMN dan LKB per semester yang disampikan tepat waktu
Jumlah berkas administrasi pajak yang diproses tepat waktu
Jumlah Laporan pajak yang diselesaikan tepat waktu
Jumlah konsep dan substansi materi teknis yang disusun
Jumlah bahan laporan pelaksanaan kajian
JumlahL aporan hasil kinerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
Jumlah laporan pemantauan dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan
Jumlah berkas data perencanaan kebutuhan penanganan infrastruktur yang di rekap
Jumlah berkas data/ informasi progress fisik dan keuangan yang diinventarisir melalui Aplikasi RKAKL, E-Proc dan E-Mon
Jumlah berkas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diperiksa
Jumlah berkas pembukuan dan penerimaan uang muka dari Bendahara Pengeluaran yang disiapkan
Jumlah berkas-berkas SPP yang disiapkan
Jumlah konsep laporan penyerapan anggaran yang disiapkan
Jumlah dokumen Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa dan Swakelola yang disiapkan
Jumlah berkas usulan Penetapan Spesifikasi Teknis, HPS, dan rancangan kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang disiapkan
1 kegiatan = 1 berkas
1 kegiatan = 1 laporan
1 kegiatan = 1 laporan
1 kegiatan = 1 laporan
Satuan: surat
Satuan: surat
Satuan: berkas
Satuan: konsep laporan
1 Wajib Pajak = 1 berkas
1 Wajib Pajak = 1 berkas
Satuan: Konsep
Satuan: Laporan
Satuan: Laporan
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Satuan: Konsep Laporan
Satuan: dokumen
Satuan: berkas
L a P O R a N K i N e R j a142
no KeTeranganiKu
pejabaT sTruKTuraL bagian/subbagian pejabaT FungsionaL
naMa jabaTan naMa jabaTan iKu
Kasi Kawasan Permukiman Perkotaan II.
Kasi Kawasan Permukiman Perdesaan I
2. SUBDIT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PERDESAAN
1.2.
2.1.
Persentase Satker yang memenuhi target kinerja Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
Persentase Satker yang memenuhi target kinerja di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.
Pelaksana Teknik
Pengintegrasi Perencanaan Program
Penyusun Monev dan Pelaporan
Pengolah Data dan informasi
Pengolah Anggaran
Pelaksana Administrasi
Pelaksana Teknik
Pengolah data dan Informasi
Jumlah draft Kontrak untuk kegiatan swakelola dan kontraktual yang disiapkan
Jumlah berkas bahan penyerapan kegiatan swakelola dan kontraktual yang diperiksa
Jumlah konsep dan substansi materi teknis yang disusun
Jumlah bahan laporan pelaksanaan kajian
Jumlah Laporan hasil kinerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
Jumlah laporan pemantauan dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan
Jumlah berkas data perencanaan kebutuhan penanganan infrastruktur yang di rekap
Jumlah berkas data/ informasi progress fisik dan keuangan yang diinventarisir melalui Aplikasi RKAKL, E-Proc dan E-Mon
Jumlah berkas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diperiksa
Jumlah berkas pembukuan dan penerimaan uang muka dari Bendahara Pengeluaran yang disiapkan
Jumlah berkas-berkas SPP yang disiapkan
Jumlah konsep laporan penyerapan anggaran yang disiapkan
Jumlah dokumen Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa dan Swakelola yang disiapkan
Jumlah berkas usulan Penetapan Spesifikasi Teknis, HPS, dan rancangan kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang disiapkan
Jumlah draft Kontrak untuk kegiatan swakelola dan kontraktual yang disiapkan
Jumlah berkas bahan penyerapan kegiatan swakelola dan kontraktual yang diperiksa
Jumlahberkas bahan penyusunan rencana kerja (renja) tiap propinsi yang direkapitulasi
Jumlah berkas data dan informasi terkait program SPPIP dan RPKPP yang dikumpulkan
Satuan: konsep
Satuan: berkas
Satuan: Konsep
Satuan: Laporan
Satuan: Laporan
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Satuan: Konsep Laporan
Satuan: dokumen
Satuan: berkas
Satuan: konsep
Satuan: berkas
Satuan: Berkas
Satuan: Berkas
143DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
no KeTeranganiKu
pejabaT sTruKTuraL bagian/subbagian pejabaT FungsionaL
naMa jabaTan naMa jabaTan iKu
Kasi Kawasan Permukiman Perdesaan II
2.2. Persentase Satker yang memenuhi target kinerja Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
Penyusun Monev dan Pelaporan
Pelaksana Teknik Jenjang II
Pelaksana Anggaran Jenjang II
Pelaksana Administrasi
Pengolah data dan Informasi
Penyusun Monev dan Pelaporan
Pelaksana Teknik Jenjang II
Pelaksana Anggaran Jenjang II
Pelaksana Administrasi
Jumlah konsep Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Fisik Pekerjaan dan Kebenaran Administrasi yang disiapkan
Jumlah konsep Laporan Monitoring melalui E-moniting yang disiapkan
Jumlah draft Kontrak untuk kegiatan swakelola dan kontraktual yang disiapkan
Jumlah berkas bahan penyerapan kegiatan swakelola dan kontraktual yang diperiksa
Jumlah berkas SPP yang diperiksa
Jumlah konsep laporan yang disusun
Jumlah berkas SPPD dan SK yang diberikan nomor
Jumlah berkas II SPPD yang diketik
Jumlah berkas SPP yang dicatat dalam buku pengawasan penerimaan SPP
Jumlahberkas bahan penyusunan rencana kerja (renja) tiap propinsi yang direkapitulasi
Jumlah berkas data dan informasi terkait program SPPIP dan RPKPP yang dikumpulkan
Jumlah konsep Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Fisik Pekerjaan dan Kebenaran Administrasi yang disiapkan
Jumlah konsep Laporan Monitoring melalui E-moniting yang disiapkan
Jumlah draft Kontrak untuk kegiatan swakelola dan kontraktual yang disiapkan Jumlah berkas bahan penyerapan kegiatan swakelola dan kontraktual yang diperiksa
Jumlah berkas SPP yang diperiksa
Jumlah konsep laporan yang disusun
Jumlah berkas SPPD dan SK yang diberikan nomor
Jumlah berkas II SPPD yang diketik
Jumlah berkas SPP yang dicatat dalam buku pengawasan penerimaan SPP.
Satuan: Konsep Laporan
Satuan: Konsep Laporan
Satuan: Konsep
Satuan: Berkas
Satuan: Berkas
Satuan: Konsep
Satuan: Berkas
Satuan: Berkas
Satuan: Berkas
Satuan: Berkas
Satuan: Berkas
Satuan: Konsep Laporan
Satuan: Konsep Laporan
Satuan: Konsep
Satuan: Berkas
Satuan: Berkas
Satuan: Konsep
Satuan: Berkas
Satuan: Berkas
Satuan: Berkas
L a P O R a N K i N e R j a144
no KeTeranganiKu
pejabaT sTruKTuraL bagian/subbagian pejabaT FungsionaL
naMa jabaTan naMa jabaTan iKu
3. SUBDIT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN KHUSUS
Kasi Kawasan Permukiman Khusus I
Kasi Kawasan Permukiman Khusus II.
3.1.
3.2.
Persentase Satker yang memenuhi target kinerja di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa
Persentase Satker yang memenuhi target kinerja Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua
Pengolah data dan Informasi
Penyusun Monev dan Pelaporan
Pelaksana Teknik Jenjang II
Pelaksana Anggaran Jenjang II
Pelaksana Administrasi
Pengolah data dan Informasi
Penyusun Monev dan Pelaporan
Pelaksana Teknik Jenjang II
Pelaksana Anggaran Jenjang II
Pelaksana Administrasi
Jumlahberkas bahan penyusunan rencana kerja (renja) tiap propinsi yang direkapitulasi
Jumlah berkas data dan informasi terkait program SPPIP dan RPKPP yang dikumpulkan
Jumlah konsep Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Fisik Pekerjaan dan Kebenaran Administrasi yang disiapkan
Jumlah konsep Laporan Monitoring melalui E-moniting yang disiapkan
Jumlah draft Kontrak untuk kegiatan swakelola dan kontraktual yang disiapkan
Jumlah berkas bahan penyerapan kegiatan swakelola dan kontraktual yang diperiksa
Jumlah berkas SPP yang diperiksa
Jumlah konsep laporan yang disusun
Jumlah berkas SPPD dan SK yang diberikan nomor
Jumlah berkas II SPPD yang diketik
Jumlah berkas SPP yang dicatat dalam buku pengawasan penerimaan SPP.
Jumlahberkas bahan penyusunan rencana kerja (renja) tiap propinsi yang direkapitulasi
Jumlah berkas data dan informasi terkait program SPPIP dan RPKPP yang dikumpulkan
Jumlah konsep Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Fisik Pekerjaan dan Kebenaran Administrasi yang disiapkan
Jumlah konsep Laporan Monitoring melalui E-moniting yang disiapkan
Jumlah draft Kontrak untuk kegiatan swakelola dan kontraktual yang disiapkan
Jumlah berkas bahan penyerapan kegiatan swakelola dan kontraktual yang diperiksa
Jumlah berkas SPP yang diperiksa
Jumlah konsep laporan yang disusun
Jumlah berkas SPPD dan SK yang diberikan nomor
Jumlah berkas II SPPD yang diketik
Jumlah berkas SPP yang dicatat dalam buku pengawasan penerimaan SPP.
Satuan: Berkas
Satuan: Berkas
Satuan: Konsep Laporan
Satuan: Konsep Laporan
Satuan: Konsep
Satuan: Berkas
Satuan: Berkas
Satuan: Konsep
Satuan: Berkas
Satuan: Berkas
Satuan: Berkas
Satuan: Berkas
Satuan: Berkas
Satuan: Konsep Laporan
Satuan: Konsep Laporan
Satuan: Konsep
Satuan: Berkas
Satuan: Berkas
Satuan: Konsep
Satuan: Berkas
Satuan: Berkas
Satuan: Berkas
145DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
no KeTeranganiKu
pejabaT sTruKTuraL bagian/subbagian pejabaT FungsionaL
naMa jabaTan naMa jabaTan iKu
Pengintegrasi Perencanaan Program
Penyusun Monev dan Pelaporan
Pengolah Data dan informasi
Pengolah Anggaran
Pelaksana Administrasi
Pelaksana Teknik
Pengintegrasi Perencanaan Program
Penyusun Monev dan Pelaporan
Pengolah Data dan informasi
Pengolah Anggaran
Jumlah konsep dan substansi materi teknis yang disusun
Jumlah bahan laporan pelaksanaan kajian
JumlahL aporan hasil kinerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
Jumlah laporan pemantauan dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan
Jumlah berkas data perencanaan kebutuhan penanganan infrastruktur yang di rekap
Jumlah berkas data/ informasi progress fisik dan keuangan yang diinventarisir melalui Aplikasi RKAKL, E-Proc dan E-Mon
Jumlah berkas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diperiksa
Jumlah berkas pembukuan dan penerimaan uang muka dari Bendahara Pengeluaran yang disiapkan
Jumlah berkas-berkas SPP yang disiapkan
Jumlah konsep laporan penyerapan anggaran yang disiapkan
Jumlah dokumen Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa dan Swakelola yang disiapkan
Jumlah berkas usulan Penetapan Spesifikasi Teknis, HPS, dan rancangan kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang disiapkan
Jumlah draft Kontrak untuk kegiatan swakelola dan kontraktual yang disiapkan
Jumlah berkas bahan penyerapan kegiatan swakelola dan kontraktual yang diperiksa
Jumlah konsep dan substansi materi teknis yang disusun
Jumlah bahan laporan pelaksanaan kajian
Jumlah Laporan hasil kinerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
Jumlah laporan pemantauan dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan
Jumlah berkas data perencanaan kebutuhan penanganan infrastruktur yang di rekap
Jumlah berkas data/ informasi progress fisik dan keuangan yang diinventarisir melalui Aplikasi RKAKL, E-Proc dan E-Mon
Jumlah berkas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diperiksa
Jumlah berkas pembukuan dan penerimaan uang muka dari Bendahara Pengeluaran yang disiapkan
Satuan: Konsep
Satuan: Laporan
Satuan: Laporan
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Satuan: Konsep Laporan
Satuan: dokumen
Satuan: berkas
Satuan: konsep
Satuan: berkas
Satuan: Konsep
Satuan: Laporan
Satuan: Laporan
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Satuan: berkas
L a P O R a N K i N e R j a146
no KeTeranganiKu
pejabaT sTruKTuraL bagian/subbagian pejabaT FungsionaL
naMa jabaTan naMa jabaTan iKu
Kasi Standarisasi
Kasi Kelembagaan
Kasi Penyusunan Rencana
Kasi Analisa Teknis
4. SUBDIT STANDARDISASI DAN KELEMBAGAAN
5. SUBDIT PERENCANAAN TEKNIS
6. KASUBBAG TATA USAHA
4.1.
4.2.
5.1.
5.2.
.
(1). Jumlah NSPK bidang permukiman yang tersusun
(2). Persentase Pemda Kab/Kota yang memiliki Ranperda/Perkab/Perwali penyelenggaraan permukiman
(1). Persentase Satker yang memenuhi target kinerja pemberdayaan masyarakat
(2). Jumlah SDM lembaga pengelola yang meningkat kapasitasnya
(1). Persentase dalam RPIJM yang terakomodasi di dalam DIPA
(2). Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja
(1). Persentase ketidak patuhan pelaporan pelaksanaan kegiatan yg ditindaklanjuti
(2). Tingkat akuntabilitas kinerja Direktorat PKP
(1). Persentase LHP yang ditindaklanjuti
(2). Persentase ketepatan waktu penyelesaian usulan keputusan kepegawaian
(3). Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan (SAI)
Pelaksana Administrasi
Pelaksana Teknik
Analis Kepegawaian
Jumlah berkas-berkas SPP yang disiapkan
Jumlah konsep laporan penyerapan anggaran yang disiapkan
Jumlah dokumen Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa dan Swakelola yang disiapkan
Jumlah berkas usulan Penetapan Spesifikasi Teknis, HPS, dan rancangan kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang disiapkan
Jumlah draft Kontrak untuk kegiatan swakelola dan kontraktual yang disiapkan
Jumlah berkas bahan penyerapan kegiatan swakelola dan kontraktual yang diperiksa
Jumlah berkas daftar gaji dan gaji terusan yang disiapkan
Jumlah berkas daftar lembur yang disiapkan
Jumlah berkas daftar honor, TKK, dan Uang Makan yang disiapkan
Satuan: berkas
Satuan: Konsep Laporan
Satuan: dokumen
Satuan: berkas
Satuan: konsep
Satuan: berkas
Satuan: Berkas;1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Satuan: Berkas;1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Satuan: Berkas;1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
147DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
no KeTeranganiKu
pejabaT sTruKTuraL bagian/subbagian pejabaT FungsionaL
naMa jabaTan naMa jabaTan iKu
(4). Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan pengelolaan BMN
(5). Persentase penyelesaian tatalaksana kearsipan
(6). Persentase pemenuhan sarana dan prasana perkantoran
Penata Keuangan
Pengelola BMN
Jumlah berkas daftar gaji susulan, gaji terusan dan uang duka/wafat yang disiapkan
Jumlah konsep surat SKPP Pegawai, pensiun dan pegawai pindah yang disusun
Jumlah berkas daftar rapel gaji, kenaikan gaji berkala, tunjangan beras, kenaikan pangkat yang disiapkan Jumlah konsep usulan rencana anggaran gaji pegawai yang disusun
Jumlah berkas daftar gaji dan gaji terusan yang disiapkan
Jumlah berkas daftar lembur yang disiapkan
Jumlah berkas daftar honor, TKK, dan Uang Makan yang disiapkan
Jumlah berkas daftar gaji susulan, gaji terusan dan uang duka/wafat yang disiapkan
Jumlah konsep surat SKPP Pegawai, pensiun dan pegawai pindah yang disusun
Jumlah berkas daftar rapel gaji, kenaikan gaji berkala, tunjangan beras, kenaikan pangkat yang disiapkan Jumlah konsep usulan rencana anggaran gaji pegawai yang disusun
Jumlah konsep surat usulan penghapusan barang yang disusun
Jumlah konsep laporan kondisi barang yang disusun
Jumlah konsep lapoan Catatan Atas Laporan BMN (CaLBMN) yang disusun
Jumlah konsep laporan Rekon Internal Bulanan yang disusun
Jumlah konsep laporan rekonsiliasi Eksternal dengan DJKN yang disusun
Jumlah konsep laporan barang persediaan yang disusun
Jumlah konsep usulan renovasi / pengamanan asset yang disusun
Jumlah konsep Kartu Inventaris Barang yang disusun
Jumlah konsep Buku Laporan Tahunan yang disusun
Satuan: Berkas;1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Satuan: Konsep surat
Satuan: Berkas;1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Satuan: konsep
Satuan: Berkas;1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Satuan: Berkas;1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Satuan: Berkas;1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Satuan: Berkas;1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Satuan: Konsep surat
Satuan: Berkas;1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Satuan: konsep
Satuan: konsep surat
Satuan: konsep laporan
Satuan: konsep laporan
Satuan: konsep laporan
Satuan: konsep laporan
Satuan: konsep laporan
Satuan: konsep
Satuan: konsep
Satuan: konsep laporan
L a P O R a N K i N e R j a148
4) Direktorat Bina Penataan Bangunan
no KeTeranganiKu
pejabaT sTruKTuraL bagian/subbagian pejabaT FungsionaL
naMa jabaTan naMa jabaTan iKu
SATKER PROVINSI / SATKER STRATEGIS
1. SUBDIT BANGUNAN GEDUNG
2. SUBDIT PENGELOLAAN RUMAH NEGARA
3. SUBDIT PBL KHUSUS
Kasi Bangunan Gedung Umum
Kasi Bangunan Gedung NegaraKepala Subbag Pengembangan Pegawai
Kasi Wilayah I
Kasi Wilayah II
Kasi Wilayah I
Kasi Wilayah II
1.1.
1.2.
2.1.
2.2.
3.1.
3.2.
(1). Luas Penyelenggaraan Bangunan Gedung
(2). Rata-rata lama waktu pengurusan perijinan pengunaan Rumah Negara
(3). Jumlah Ruang Terbuka Publik Percontohan yang terbangun
(4). Luas Penyelenggaraan Penataan Bangunan
(5). Persentase peningkatan produktivitas masyarakat
Persentase Satker yang memenuhi target kinerja penyelenggaraan BG
Persentase Bagunan Gedung Negara yang terkelola dengan baik
Rata-rata lama waktu pengurusan perijinan pengunaan Rumah Negara di wilayah Jabodetabek
Persentase rumah negara yang terkelola dengan baik di wilayah Jabodetabek
Rata-rata lama waktu pengurusan perijinan pengunaan Rumah Negara di luar wilayah Jabodetabek
Persentase rumah negara yang terkelola dengan baik di luar wilayah Jabodetabek
Persentase Satker yang memenuhi target kinerja di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa
Persentase Satker yang memenuhi target kinerja Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua
149DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
no KeTeranganiKu
pejabaT sTruKTuraL bagian/subbagian pejabaT FungsionaL
naMa jabaTan naMa jabaTan iKu
4. SUBDIT STANDARDISASI DAN KELEMBAGAAN
5. SUBDIT PERENCANAAN TEKNIS
6. KASUBBAG TATA USAHA
4.1.
4.2.
5.1.
5.2.
Kasi Standarisasi
Kasi Kelembagaan
Kasi Penyusunan rencana
Kasi Analisa Teknis
(1). Jumlah NSPK bidang PBL yang tersusun
(2). Persentase Pemda Kab/Kota yang memiliki Ranperda/Perkab/Perwali penyelenggaraan PBL
(1). Persentase Satker yang memenuhi target kinerja pemberdayaan masyarakat
(2). Jumlah SDM bidang BG dan PBL yang meningkat kapasitasnya
(1). Persentase dalam RPIJM yang terakomodasi di dalam DIPA
(2). Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja
(1). Persentase ketidak patuhan pelaporan pelaksanaan kegiatan yg ditindaklanjuti
(2). Tingkat akuntabilitas kinerja Direktorat BPB
(1). Persentase LHP yg ditindaklanjuti
(2). Persentase ketepatan waktu penyelesaian usulan keputusan kepegawaian
(3). Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan (SAI)
(4). Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan pengelolaan BMN
(5). Persentase penyelesaian tatalaksana kearsipan
(6). Persentase pemenuhan sarana dan prasana perkantoran
.
Penyusun NSPK
Penyusun Monev dan Pelaporan
Penyusun Bimbingan Teknis
Analis Kepegawaian
Jumlah konsep materi Rapermen yang disusun
Jumlah konsep materi harmonisasi RPP
Jumlah konsep undangan pembahasan yang disusun
Jumlah kosep laporan kegiatan yang disusun
Jumlah berkas materi Deseminasi yang disiapkan
Jumlah berkas bahan dan materi Workshop yang disiapkan
Jumlah konsep Laporan Kegiatan yang disusun
Jumlah berkas daftar gaji dan gaji terusan yang disiapkan
Jumlah berkas daftar lembur yang disiapkan
Jumlah berkas daftar honor, TKK, dan Uang Makan yang disiapkan
Jumlah berkas daftar gaji susulan, gaji terusan dan uang duka/wafat yang disiapkan
Jumlah konsep surat SKPP Pegawai, pensiun dan pegawai pindah yang disusun
Jumlah berkas daftar rapel gaji, kenaikan gaji berkala, tunjangan beras, kenaikan pangkat yang disiapkan
Jumlah konsep usulan rencana anggaran gaji pegawai yang disusun
Satuan: Konsep
Satuan: Konsep
Satuan: Konsep
Satuan: Konsep
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Satuan: Konsep
Satuan: Berkas;1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Satuan: Berkas;1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Satuan: Berkas;1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Satuan: Berkas;1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Satuan: Konsep surat
Satuan: Berkas;1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Satuan: konsep
L a P O R a N K i N e R j a150
no KeTeranganiKu
pejabaT sTruKTuraL bagian/subbagian pejabaT FungsionaL
naMa jabaTan naMa jabaTan iKu
Penata Keuangan
Pengelola BMN
Satuan: Berkas;1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Satuan: Berkas;1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Satuan: Berkas;1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Satuan: Berkas;1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Satuan: Konsep surat
Satuan: Berkas;1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Satuan: konsep
Satuan: konsep surat
Satuan: konsep laporan
Satuan: konsep laporan
Satuan: konsep laporan
Satuan: konsep laporan
Satuan: konsep laporan
Satuan: konsep
Satuan: konsep
Satuan: konsep laporan
Jumlah berkas daftar gaji dan gaji terusan yang disiapkan
Jumlah berkas daftar lembur yang disiapkan
Jumlah berkas daftar honor, TKK, dan Uang Makan yang disiapkan
Jumlah berkas daftar gaji susulan, gaji terusan dan uang duka/wafat yang disiapkan
Jumlah konsep surat SKPP Pegawai, pensiun dan pegawai pindah yang disusun
Jumlah berkas daftar rapel gaji, kenaikan gaji berkala, tunjangan beras, kenaikan pangkat yang disiapkan Jumlah konsep usulan rencana anggaran gaji pegawai yang disusun
Jumlah konsep surat usulan penghapusan barang yang disusun
Jumlah konsep laporan kondisi barang yang disusun
Jumlah konsep lapoan Catatan Atas Laporan BMN (CaLBMN) yang disusun
Jumlah konsep laporan Rekon Internal Bulanan yang disusun
Jumlah konsep laporan rekonsiliasi Eksternal dengan DJKN yang disusun
Jumlah konsep laporan barang persediaan yang disusun
Jumlah konsep usulan renovasi / pengamanan asset yang disusun
Jumlah konsep Kartu Inventaris Barang yang disusun
Jumlah konsep Buku Laporan Tahunan yang disusun
151DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
5) Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
no KeTeranganiKu
pejabaT sTruKTuraL bagian/subbagian pejabaT FungsionaL
naMa jabaTan naMa jabaTan iKu
SATKER PROVINSI / SATKER STRATEGIS
(1). Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum di perkotaan
(2). Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum di perdesaan
(3). Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum di kawasan khusus
Pejabat Pembuat Komitmen
Penyusun Program dan Rencana Anggaran
Urusan Penerbitan SPM dan Pelaporan
Urusan Pengujian dan Penerimaan SPP
Pengawas
Pelapor E-Monitoring
Pelaksana Administrasi
UUKB
Urusan Pelaporan
Pejabat Pembuat Komitmen
Penyusun Program dan Rencana Anggaran
Jumlah laporan pengadaan barang/ jasa yang diselesaikan tepat waktu
Jumlah laporan serah terima pengadaan barang/ jasa yang diselesaikan tepat waktu
Jumlah konsep Rencana Anggaran yang disampaikan tepat waktu
Jumlah laporan kegiatan konstruksi yang diselesaikan tepat waktu
Jumlah berkas SPM yang diproses tepat waktu
Jumlah konsep laporan kegiatan yang disusun tepat waktu
Jumlah berkas SPP yang diperiksa tepat waktu
Jumlah berkas hak tagih yang diperiksa tepat waktu
Jumlah berkas kegiatan yang sesuai dengan spesifikasi teknis
Jumlah laporan hasil pengawasan yang disampaikan tepat waktu
Jumlah laporan dua mingguan yang disampaikan tepat waktu
Jumlah laporan triwulanan yang disampaikan tepat waktu
Jumlah surat yang dicatat di buku agenda
Jumlah surat yang didistribusikan tepat waktu
Jumlah berkas BMN yang diverifikasi
Jumlah konsep laporan BMN dan LKB per semester yang disampikan tepat waktu
Jumlah berkas administrasi pajak yang diproses tepat waktu
Jumlah Laporan pajak yang diselesaikan tepat waktu
Jumlah laporan pengadaan barang/ jasa yang diselesaikan tepat waktu
Jumlah laporan serah terima pengadaan barang/ jasa yang diselesaikan tepat waktu
Jumlah konsep Rencana Anggaran yang disampaiakan tepat waktu
Jumlah laporan kegiatan konstruksi yang diselesaikan tepat waktu
1 pengadaan barang/jasa = 1 laporan
1 pengadaan barang/jasa = 1 laporan
Satuan: konsep
1 kegiatan konstrksi = 1 laporan
1 kegiatan = 1 berkas
1 kegiatan = 1 konsep laporan
1 kegiatan = 1 berkas
1 kegiatan = 1 berkas
1 kegiatan = 1 berkas
1 kegiatan = 1 laporan
1 kegiatan = 1 laporan
1 kegiatan = 1 laporan
Satuan: surat
Satuan: surat
Satuan: berkas
Satuan: konsep laporan
1 Wajib Pajak = 1 berkas
1 Wajib Pajak = 1 berkas
1 pengadaan barang/jasa = 1 laporan
1 pengadaan barang/jasa = 1 laporan
Satuan: konsep
1 kegiatan konstruksi = 1 laporan
L a P O R a N K i N e R j a152
no KeTeranganiKu
pejabaT sTruKTuraL bagian/subbagian pejabaT FungsionaL
naMa jabaTan naMa jabaTan iKu
Urusan Penerbitan SPM dan Pelaporan
Urusan Pengujian dan Penerimaan SPP
Pengawas
Pelapor E-Monitoring
Pelaksana Administrasi
UUKB
Urusan Pelaporan
Pejabat Pembuat Komitmen
Penyusun Program dan Rencana Anggaran
Urusan Penerbitan SPM dan Pelaporan
Urusan Pengujian dan Penerimaan SPP
Pengawas
1 kegiatan = 1 berkas
1 kegiatan = 1 konsep laporan
1 kegiatan = 1 berkas
1 kegiatan = 1 berkas
1 kegiatan = 1 berkas
1 kegiatan = 1 laporan
1 kegiatan = 1 laporan
1 kegiatan = 1 laporan
Satuan: surat
Satuan: surat
Satuan: berkas
Satuan: konsep laporan
1 Wajib Pajak = 1 berkas
1 Wajib Pajak = 1 berkas
1 pengadaan barang/jasa = 1 laporan
1 pengadaan barang/jasa = 1 laporan
Satuan: konsep
1 kegiatan konstruksi = 1 laporan
1 kegiatan = 1 berkas
1 kegiatan = 1 konsep laporan
1 kegiatan = 1 berkas
1 kegiatan = 1 berkas
1 kegiatan = 1 berkas
1 kegiatan = 1 laporan
Jumlah berkas SPM yang diproses tepat waktu
Jumlah konsep laporan kegiatan yang disusun tepat waktu
Jumlah berkas SPP yang diperiksa tepat waktu
Jumlah berkas hak tagih yang diperiksa tepat waktu
Jumlah berkas kegiatan yang sesuai dengan spesifikasi teknis
Jumlah laporan hasil pengawasan yang disampaikan tepat waktu
Jumlah laporan dua mingguan yang disampaikan tepat waktu
Jumlah laporan triwulanan yang disampaikan tepat waktu
Jumlah surat yang dicatat di buku agenda
Jumlah surat yang didistribusikan tepat waktu
Jumlah berkas BMN yang diverifikasi
Jumlah konsep laporan BMN dan LKB per semester yang disampikan tepat waktu
Jumlah berkas administrasi pajak yang diproses tepat waktu
Jumlah Laporan pajak yang diselesaikan tepat waktu
Jumlah laporan pengadaan barang/ jasa yang diselesaikan tepat waktu
Jumlah laporan serah terima pengadaan barang/ jasa yang diselesaikan tepat waktu
Jumlah konsep Rencana Anggaran yang disampaikan tepat waktu
Jumlah laporan kegiatan konstruksi yang diselesaikan tepat waktu
Jumlah berkas SPM yang diproses tepat waktu
Jumlah konsep laporan kegiatan yang disusun tepat waktu
Jumlah berkas SPP yang diperiksa tepat waktu
Jumlah berkas hak tagih yang diperiksa tepat waktu
Jumlah berkas kegiatan yang sesuai dengan spesifikasi teknis
Jumlah laporan hasil pengawasan yang disampaikan tepat waktu
153DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
no KeTeranganiKu
pejabaT sTruKTuraL bagian/subbagian pejabaT FungsionaL
naMa jabaTan naMa jabaTan iKu
1. SUBDIT PENGEMBANGAN SPAM PERKOTAAN
1.1. Kasi SPAM Perkotaan I
Persentase Satker yang memenuhi target kinerja di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa
Pelapor E-Monitoring
Pelaksana Administrasi
UUKB
Urusan Pelaporan
Pengolah Data Monev dan Pelaporan
Pengadministrasi Umum
Penata Keuangan
Pengolah Data Monev dan Pelaporan
Pengadministrasi Umum
Penata Keuangan
Jumlah laporan dua mingguan yang disampaikan tepat waktu
Jumlah laporan triwulanan yang disampaikan tepat waktu
Jumlah surat yang dicatat di buku agenda
Jumlah surat yang didistribusikan tepat waktu
Jumlah berkas BMN yang diverifikasi
Jumlah konsep laporan BMN dan LKB per semester yang disampikan tepat waktu
Jumlah berkas administrasi pajak yang diproses tepat waktu
Jumlah Laporan pajak yang diselesaikan tepat waktu
Jumlah konsep laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengembangan SPAM yang disusun
Jumlah berkas koordinasi dan sinkronisasi air baku yang disiapkan
Jumlah berkas data untuk bahan pelaporan yang dikumpulkan
Jumlah dokumen hasil perjalanan dinas kegiatan Subdit Wilayah I A yang direkaiputlasi
Jumlah berkas pencairan dana implementasi anggaran yang diproses
Jumlah konsep laporan pertanggungjawaban keuangan pada PPK dibawah Subdit Wilayah I A yang disusun
Jumlah konsep laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengembangan SPAM yang disusun
Jumlah berkas koordinasi dan sinkronisasi air baku yang disiapkan
Jumlah berkas data untuk bahan pelaporan yang dikumpulkan
Jumlah dokumen hasil perjalanan dinas kegiatan Subdit Wilayah I B yang direkaiputlasi
Jumlah berkas pencairan dana implementasi anggaran yang diproses
Jumlah konsep laporan pertanggungjawaban keuangan pada PPK dibawah Subdit Wilayah IB yang disusun
1 kegiatan = 1 laporan
1 kegiatan = 1 laporan
Satuan: surat
Satuan: surat
Satuan: berkas
Satuan: konsep laporan
1 Wajib Pajak = 1 berkas
1 Wajib Pajak = 1 berkas
Satuan: Konsep laporan
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Satuan: dokumen
Satuan: berkas
Satuan: Konsep laporan
Satuan: Konsep laporan
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Satuan: dokumen
Satuan: berkas
Satuan: Konsep laporan
L a P O R a N K i N e R j a154
no KeTeranganiKu
pejabaT sTruKTuraL bagian/subbagian pejabaT FungsionaL
naMa jabaTan naMa jabaTan iKu
Kasi SPAM Perkotaan II
Kasi SPAM Perdesaan I
Kasi SPAM Perdesaan II
Kasi SPAM Khusus I
1.2.
2.1.
2.2.
3.1.
Persentase Satker yang memenuhi target kinerja di Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua
Persentase Satker yang memenuhi target kinerja di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa
Persentase Satker yang memenuhi target kinerja di Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua
Persentase Satker yang memenuhi target kinerja di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa
Pengolah Data Monev dan Pelaporan
Pengadministrasi Umum
Penata Keuangan
Pengolah Data Monev dan Pelaporan
Pengadministrasi Umum
Penata Keuangan
Pengolah Data dan Informasi
Pengadministrasi Umum
Satuan: Konsep laporan
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Satuan: dokumen
Satuan: berkas
Satuan: Konsep laporan
Satuan: Konsep laporan
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Satuan: dokumen
Satuan: berkas
Satuan: Konsep laporan
Jumlah konsep laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengembangan SPAM yang disusun
Jumlah berkas koordinasi dan sinkronisasi air baku yang disiapkan
Jumlah berkas data untuk bahan pelaporan yang dikumpulkan
Jumlah dokumen hasil perjalanan dinas kegiatan Subdit Wilayah II A yang direkaiputlasi
Jumlah berkas pencairan dana implementasi anggaran yang diproses
Jumlah konsep laporan pertanggungjawaban keuangan pada PPK dibawah Subdit Wilayah II A yang disusun
Jumlah konsep laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengembangan SPAM yang disusun
Jumlah berkas koordinasi dan sinkronisasi air baku yang disiapkan
Jumlah berkas data untuk bahan pelaporan yang dikumpulkan
Jumlah dokumen hasil perjalanan dinas kegiatan Subdit Wilayah II B yang direkaiputlasi
Jumlah berkas pencairan dana implementasi anggaran yang diproses
Jumlah konsep laporan pertanggungjawaban keuangan pada PPK dibawah Subdit Wilayah II B yang disusun
Jumlah laporan pendampingan terhadap PDAM dalam penyusunan proposal pinjaman perbankan yang disusun
Jumlah konsep daftar minat PDAM untuk melakukan pinjaman perbankan yang disusun
Jumlah surat yang dicatat di buku diagenda
Jumlah surat yang didistribusikan
2. SUBDIT PENGEMBANGAN SPAM PERKOTAAN
3. SUBDIT PENGEMBANGAN SPAM KHUSUS
155DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
no KeTeranganiKu
pejabaT sTruKTuraL bagian/subbagian pejabaT FungsionaL
naMa jabaTan naMa jabaTan iKu
Kasi SPAM Khusus II
3.2. Persentase Satker yang memenuhi target kinerja Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua
Bendahara
Pengelola Database SPM
Pengolah Data dan Informasi
Pengadministrasi Umum
Bendahara
Pengelola Database SPM
Pengolah Data dan Informasi
Pengadministrasi Umum
Bendahara
Pengelola Database SPM
Pengolah Data dan Informasi
Jumlah berkas daftar perjalanan dinas yang disusun
Jumlah berkas rencana dan penyerapan penyerapan tahun anggaran yang disusun
Jumlah konsep laporan hasil pelaksanaan kegiatan yang disusun
Jumlah konsep Laporan Realisasi Anggaran yang disusun
Jumlah laporan pendampingan terhadap PDAM dalam penyusunan proposal pinjaman perbankan yang disusun
Jumlah konsep daftar minat PDAM untuk melakukan pinjaman perbankan yang disusun
Jumlah surat yang dicatat di buku diagenda
Jumlah surat yang didistribusikan
Jumlah berkas daftar perjalanan dinas yang disusun
Jumlah berkas rencana dan penyerapan penyerapan tahun anggaran yang disusun
Jumlah konsep laporan hasil pelaksanaan kegiatan yang disusun
Jumlah konsep Laporan Realisasi Anggaran yang disusun Jumlah laporan pendampingan Pemda dalam penyusunan studi kelayakan KPS yang disusun
Jumlah konsep daftar minat Kabupaten/ Kota untuk mengikuti program hibah air minum yang disusun
Jumlah surat yang dicatat di buku diagenda
Jumlah surat yang didistribusikan
Jumlah berkas daftar perjalanan dinas yang disusun
Jumlah berkas rencana dan penyerapan penyerapan tahun anggaran yang disusun
Jumlah konsep laporan hasil pelaksanaan kegiatan yang disusun
Jumlah konsep Laporan Realisasi Anggaran yang disusun Jumlah laporan pendampingan Pemda dalam penyusunan studi kelayakan KPS yang disusun
Jumlah konsep daftar minat Kabupaten/ Kota untuk mengikuti program hibah air minum yang disusun
L a P O R a N K i N e R j a156
no KeTeranganiKu
pejabaT sTruKTuraL bagian/subbagian pejabaT FungsionaL
naMa jabaTan naMa jabaTan iKu
Kasi Standarisasi
Kasi Kelembagaan
Kasi Penyusunan Rencana
Jumlah NSPK bidang SPAM yang tersusun
Persentase Pemda Kab/Kota yang memiliki Ranperda/Perkab/Perwali penyelenggaraan SPAM
Persentase lembaga pengelola (UPTD dan PDAM yang meningkat kapasitasnya
Jumlah SDM lembaga pengelola yang meningkat kapasitasnya
(1). Persentase dalam RPIJM yang terakomodasi di dalam DIPA
(2). Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja
Pengadministrasi Umum
Bendahara
Pengelola Database SPM
Penyusun NSPK
Pengadministrasi Umum
Penyusun Rencana, Program dan Anggaran
Pengadministrasi Umum
Penyusun Rencana, Program dan Anggaran
Pengolah Data dan Sistem Informasi
Satuan: Naskah
Satuan: berkas
Satuan: surat
Satuan: surat
Stuan: konsep
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Jumlah surat yang dicatat di buku diagenda
Jumlah surat yang didistribusikan
Jumlah berkas daftar perjalanan dinas yang disusun
Jumlah berkas rencana dan penyerapan penyerapan tahun anggaran yang disusun
Jumlah konsep laporan hasil pelaksanaan kegiatan yang disusun
Jumlah konsep Laporan Realisasi Anggaran yang disusun
Jumlah konsep materi teknis dan batang tubuh peraturan perundang-undangan yang disusun
Jumlah konsep final peraturan perundang-undangan bidang air minum yang siap dilegislasi oleh Bagian/Biro Hukum yang disusun
Jumlah surat yang dicatat di buku diagenda
Jumlah surat yang didistribusikan
Jumlah Bahan Presentasi yang dibuat
Jumlah berkas kegiatan Manajemen Advisory Penyusunan Rencana Induk SPAM Wilayah I & II yang didokumentasikan
Jumlah surat yang dicatat di buku diagenda
Jumlah surat yang didistribusikan
Jumlah konsep RKA yang disusun
Jumlah berkas kegiatan Penyiapan dan Penyusunan Program 2014 yang didokumentasikan
Jumlah berkas kegiatan Rapat Sinkronisasi Program Air Baku untuk Air Minum yang didokumentasikan
Jumlah berkas Usulan Air Baku yang didokumentasikan
4. SUBDIT STANDARDISASI DAN KELEMBAGAAN
5. SUBIREKTORAT PERENCANAAN TEKNIS
4.1.
4.2.
5.1.
157DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
no KeTeranganiKu
pejabaT sTruKTuraL bagian/subbagian pejabaT FungsionaL
naMa jabaTan naMa jabaTan iKu
6. KASUBBAG TATA USAHA
Kasi Analisa Teknis
5.2. (1). Persentase ketidak patuhan pelaporan pelaksanaan kegiatan yg ditindaklanjuti
(2). Tingkat akuntabilitas kinerja Direktorat Pengembangan SPAM
(1). Persentase LHP yg ditindaklanjuti
(2). Persentase ketepatan waktu penyelesaian usulan keputusan kepegawaian
(3). Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan (SAI)
(4). Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan pengelolaan BMN
(5). Persentase penyelesaian tatalaksana kearsipan
(6). Persentase pemenuhan sarana dan prasana perkantoran
Penyusun Monitoring dan Evaluasi
Pengolah Data dan Sistem Informasi
Pengolah Data dan Sistem Informasi
Analis Kepegawaian
Penata Keuangan
Satuan: berkas
Satuan: Konsep laporan
Satuan: Naskah
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Satuan: Naskah
Satuan: Berkas;1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Satuan: Berkas;1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Satuan: Berkas;1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Satuan: Berkas;1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Satuan: Konsep surat
Satuan: Berkas;1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Satuan: konsep
Satuan: Berkas;1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Satuan: Berkas;1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Satuan: Berkas;1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Satuan: Berkas;1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Satuan: Konsep surat
Satuan: Berkas;1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Jumlah berkas kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan yang didokumentasikan
Jumlah konsep laporan hasil pemantauan DAK yang disusun
Jumlah Bahan Presentasi yang dibuat
Jumlah berkas kegiatan Pendampingan Sistem Manajemen Mutu Direktorat Pengembangan Air Minum yang didokumentasikan
Jumlah berkas kegiatan Kampanye Publik Bidang Air Minum yang didokumentasikan
Jumlah Bahan Presentasi yang dibuat
Jumlah berkas daftar gaji dan gaji terusan yang disiapkan
Jumlah berkas daftar lembur yang disiapkan
Jumlah berkas daftar honor, TKK, dan Uang Makan yang disiapkan
Jumlah berkas daftar gaji susulan, gaji terusan dan uang duka/wafat yang disiapkan
Jumlah konsep surat SKPP Pegawai, pensiun dan pegawai pindah yang disusun
Jumlah berkas daftar rapel gaji, kenaikan gaji berkala, tunjangan beras, kenaikan pangkat yang disiapkan
Jumlah konsep usulan rencana anggaran gaji pegawai yang disusun
Jumlah berkas daftar gaji dan gaji terusan yang disiapkan
Jumlah berkas daftar lembur yang disiapkan
Jumlah berkas daftar honor, TKK, dan Uang Makan yang disiapkan
Jumlah berkas daftar gaji susulan, gaji terusan dan uang duka/wafat yang disiapkan
Jumlah konsep surat SKPP Pegawai, pensiun dan pegawai pindah yang disusun
Jumlah berkas daftar rapel gaji, kenaikan gaji berkala, tunjangan beras, kenaikan pangkat yang disiapkan
L a P O R a N K i N e R j a158
no KeTeranganiKu
pejabaT sTruKTuraL bagian/subbagian pejabaT FungsionaL
naMa jabaTan naMa jabaTan iKu
Pengelola BMN
Satuan: konsep
Satuan: konsep surat
Satuan: konsep laporan
Satuan: konsep laporan
Satuan: konsep laporan
Satuan: konsep laporan
Satuan: konsep laporan
Satuan: konsep
Satuan: konsep
Satuan: konsep laporan
Jumlah konsep usulan rencana anggaran gaji pegawai yang disusun
Jumlah konsep surat usulan penghapusan barang yang disusun
Jumlah konsep laporan kondisi barang yang disusun
Jumlah konsep lapoan Catatan Atas Laporan BMN (CaLBMN) yang disusun
Jumlah konsep laporan Rekon Internal Bulanan yang disusun
Jumlah konsep laporan rekonsiliasi Eksternal dengan DJKN yang disusun
Jumlah konsep laporan barang persediaan yang disusun
Jumlah konsep usulan renovasi / pengamanan asset yang disusun
Jumlah konsep Kartu Inventaris Barang yang disusun
Jumlah konsep Buku Laporan Tahunan yang disusun
no KeTeranganiKu
pejabaT sTruKTuraL bagian/subbagian pejabaT FungsionaL
naMa jabaTan naMa jabaTan iKu
SATKER PROVINSI / SATKER STRATEGIS
6) Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman
(1). Persentase peningkatan akses pelayanan air limbah
(2). Persentase peningkatan akses pelayanan persampahan
(3). Persentase peningkatan akses sanitasi di kawasan khusus
1 pengadaan barang/jasa = 1 laporan
1 pengadaan barang/jasa = 1 laporan
Satuan: konsep
1 kegiatan konstrksi = 1 laporan
1 kegiatan = 1 berkas
1 kegiatan = 1 konsep laporan
1 kegiatan = 1 berkas
1 kegiatan = 1 berkas
1 kegiatan = 1 berkas
1 kegiatan = 1 laporan
Jumlah laporan pengadaan barang/ jasa yang diselesaikan tepat waktu
Jumlah laporan serah terima pengadaan barang/ jasa yang diselesaikan tepat waktu
Jumlah konsep Rencana Anggaran yang disampaiakan tepat waktu
Jumlah laporan kegiatan konstruksi yang diselesaikan tepat waktu
Jumlah berkas SPM yang diproses tepat waktu
Jumlah konsep laporan kegiatan yang disusun tepat waktu
Jumlah berkas SPP yang diperiksa tepat waktu
Jumlah berkas hak tagih yang diperiksa tepat waktu
Jumlah berkas kegiatan yang sesuai dengan spesifikasi teknis
Jumlah laporan hasil pengawasan yang disampaikan tepat waktu
Pejabat Pembuat Komitmen
Penyusun Program dan Rencana Anggaran
Urusan Penerbitan SPM dan Pelaporan
Urusan Pengujian dan Penerimaan SPP
Pengawas
Kasi Keterpaduan Perencanaan
159DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
no KeTeranganiKu
pejabaT sTruKTuraL bagian/subbagian pejabaT FungsionaL
naMa jabaTan naMa jabaTan iKu
Pelapor E-Monitoring
Pelaksana Administrasi
UUKB
Urusan Pelaporan
Pejabat Pembuat Komitmen
Penyusun Program dan Rencana Anggaran
Urusan Penerbitan SPM dan Pelaporan
Urusan Pengujian dan Penerimaan SPP
Pengawas
Pelapor E-Monitoring
Pelaksana Administrasi
UUKB
Urusan Pelaporan
1 kegiatan = 1 laporan
1 kegiatan = 1 laporan
Satuan: surat
Satuan: surat
Satuan: berkas
Satuan: konsep laporan
1 Wajib Pajak = 1 berkas
1 Wajib Pajak = 1 berkas
1 pengadaan barang/jasa = 1 laporan
1 pengadaan barang/jasa = 1 laporan
Satuan: konsep
1 kegiatan konstrksi = 1 laporan
1 kegiatan = 1 berkas
1 kegiatan = 1 konsep laporan
1 kegiatan = 1 berkas
1 kegiatan = 1 berkas
1 kegiatan = 1 berkas
1 kegiatan = 1 laporan
1 kegiatan = 1 laporan
1 kegiatan = 1 laporan
Satuan: surat
Satuan: surat
Satuan: berkas
Satuan: konsep laporan
1 Wajib Pajak = 1 berkas
1 Wajib Pajak = 1 berkas
Jumlah laporan dua mingguan yang disampaikan tepat waktu
Jumlah laporan triwulanan yang disampaikan tepat waktu
Jumlah surat yang dicatat di buku agenda
Jumlah surat yang didistribusikan tepat waktu
Jumlah berkas BMN yang diverifikasi
Jumlah konsep laporan BMN dan LKB per semester yang disampikan tepat waktu
Jumlah berkas administrasi pajak yang diproses tepat waktu
Jumlah Laporan pajak yang diselesaikan tepat waktu
Jumlah laporan pengadaan barang/ jasa yang diselesaikan tepat waktu
Jumlah laporan serah terima pengadaan barang/ jasa yang diselesaikan tepat waktu
Jumlah konsep Rencana Anggaran yang disampaikan tepat waktu
Jumlah laporan kegiatan konstruksi yang diselesaikan tepat waktu
Jumlah berkas SPM yang diproses tepat waktu
Jumlah konsep laporan kegiatan yang disusun tepat waktu
Jumlah berkas SPP yang diperiksa tepat waktu
Jumlah berkas hak tagih yang diperiksa tepat waktu
Jumlah berkas kegiatan yang sesuai dengan spesifikasi teknis
Jumlah laporan hasil pengawasan yang disampaikan tepat waktu
Jumlah laporan dua mingguan yang disampaikan tepat waktu
Jumlah laporan triwulanan yang disampaikan tepat waktu
Jumlah surat yang dicatat di buku agenda
Jumlah surat yang didistribusikan tepat waktu
Jumlah berkas BMN yang diverifikasi
Jumlah konsep laporan BMN dan LKB per semester yang disampikan tepat waktu
Jumlah berkas administrasi pajak yang diproses tepat waktu
Jumlah Laporan pajak yang diselesaikan tepat waktu
L a P O R a N K i N e R j a160
no KeTeranganiKu
pejabaT sTruKTuraL bagian/subbagian pejabaT FungsionaL
naMa jabaTan naMa jabaTan iKu
1. SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN AIR LIMBAH
Kasi Pengelolaan Air Limbah I
Kasi Pengelolaan Air Limbah II
1.1.
1.2.
Persentase Satker yang memenuhi target kinerja di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa
Persentase Satker yang memenuhi target kinerja Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua
Pengolah Pengembangan Investasi
Pengolah Pengembangan Investasi
Pengolah Bimbingan Teknis dan Bantuan Teknis
Penyusun Bimbingan Teknik
Satuan: Berkas
Satuan: Laporan
Satuan: konsep
Satuan: konsep surat
Satuan: Berkas
Satuan: Laporan
Satuan: konsep
Satuan: konsep surat
Satuan: Dokumen
Satuan: Berkas
Satuan: Berkas
Satuan: konsep
Satuan: Berkas
Satuan: Laporan
Satuan: Berkas
Satuan: Berkas
Satuan: Berkas
Satuan: Berkas
Satuan: naskah
Jumlah berkas bahan dan kelengkapan administrasi terkait pengembangan investasi bidang air limbah di daerah yang dikumpulkan
Jumlah laporan monitoring ke daerah dalam rangka mendokumentasikan potensi pengembangan investasi daerah yang disusun
Jumlah konsep penyusunan rencana pengembangan investasi bidang air limbah yang disiapkan
Jumlah konsep surat-surat terkait pengembangan investasi yang disiapkan
Jumlah berkas bahan dan kelengkapan administrasi terkait pengembangan investasi bidang air limbah di daerah yang dikumpulkan
Jumlah laporan monitoring ke daerah dalam rangka mendokumentasikan potensi pengembangan investasi daerah yang disusun
Jumlah konsep penyusunan rencana pengembangan investasi bidang air limbah yang disiapkan
Jumlah konsep surat-surat terkait pengembangan investasi yang disiapkan
Jumlah SOP pemeliharaan kegiatan air limbah yang dikumpulkan
Jumlah berkas data terkait penerapan standar operasi dan pemeliharaan kegiatan air limbah yang dikumpulkan
Jumlah berkas pendampingan penerapan dokumen perencanaan kegiatan air limbah I yang disiapkan
Jumlah konsep fasilitasi perbaikan sarana dan prasarana air limbah akibat bencana dan kerusuhan sosial yang disiapkan
Jumlah berkas data terkait pemanfaatan kegiatan air limbah yang dikumpulkan
Jumlah laporan monitoring kegiatan air limbah ke daerah yang disusun
Jumlah berkas perencanaan dan penyelenggaraan bimbingan teknis bidang PLP untuk subdit air limbah untuk wilayah I yang dikumpulkan
Jumlah berkas bahan koordinasi terkait bidang air limbah dengan instansi atau K/L terkait yang dikumpulkan
Jumlah berkas bahan laporan mengenai materi teknis, kelembagaan, dan peran masyarakat yang dikumpulkan
Jumlah berkas bahan monitoring kegiatan air limbah ke daerah yang dikumpulkan
Jumlah naskah notulen pembahasan kegiatan air limbah yang dibuat
161DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
no KeTeranganiKu
pejabaT sTruKTuraL bagian/subbagian pejabaT FungsionaL
naMa jabaTan naMa jabaTan iKu
2. SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
Kasi Pengelolaan Persampahan I
2.1. Persentase Satker yang memenuhi target kinerja di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa
Pengolah Bimbingan Teknis dan Bantuan Teknis
Penyusun Bimbingan Teknik
Pengolah Data dan Informasi
Penyusun monev dan Pelaporan
Satuan: Dokumen
Satuan: Berkas
Satuan: Berkas
Satuan: konsep
Satuan: Berkas
Satuan: Laporan
Satuan: Berkas
Satuan: Berkas
Satuan: Berkas
Satuan: Berkas
Satuan: naskah
Satuan: data
Satuan: data
Satuan: data
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Satuan: laporan
Jumlah SOP pemeliharaan kegiatan air limbah yang dikumpulkan
Jumlah berkas data terkait penerapan standar operasi dan pemeliharaan kegiatan air limbah yang dikumpulkan
Jumlah berkas pendampingan penerapan dokumen perencanaan kegiatan air limbah I yang disiapkan
Jumlah konsep fasilitasi perbaikan sarana dan prasarana air limbah akibat bencana dan kerusuhan sosial yang disiapkan
Jumlah berkas data terkait pemanfaatan kegiatan air limbah yang dikumpulkan
Jumlah laporan monitoring kegiatan air limbah ke daerah yang disusun
Jumlah berkas perencanaan dan penyelenggaraan bimbingan teknis bidang PLP untuk subdit air limbah untuk wilayah I yang dikumpulkan
Jumlah berkas bahan koordinasi terkait bidang air limbah dengan instansi atau K/L terkait yang dikumpulkan Jumlah berkas bahan laporan mengenai materi teknis, kelembagaan, dan peran masyarakat yang dikumpulkan
Jumlah berkas bahan monitoring kegiatan air limbah ke daerah yang dikumpulkan
Jumlah naskah notulen pembahasan kegiatan air limbah yang dibuat
Jumlah data teknis Evaluasi Kegiatan persampahan yang dikumpulkan
Jumlah data untuk pemutakhiran database a yang diinput
Jumlah data dan informasi e-monitoring yang direkap
Jumlah berkas koordinasi terkait bidang persampahan dengan instansi atau KL yang dikumpulkan
Jumlah berkas monitoring kegiatan Persampahan ke daerah yang dikumpulkan
Jumlah berkas untuk Konsinyasi dan Diseminasi TPA yang disiapkan
Jumlah berkas bahan untuk kegiatan koordinasi dan konsolidasi terkait kegiatan monitoring dan evaluasi yang diumpulkan
Jumlah laporan hasil monitoring dan hasil evaluasi Persampahan yag disusun
L a P O R a N K i N e R j a162
no KeTeranganiKu
pejabaT sTruKTuraL bagian/subbagian pejabaT FungsionaL
naMa jabaTan naMa jabaTan iKu
Kasi Pengelolaan Persampahan II
2.2. Persentase Satker yang memenuhi target kinerja di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua
Pengolah Data dan Informasi
Penyusun monev dan Pelaporan
Pengolah Pengembangan Investasi
Pengolah Pengembangan Investasi
Penyusun Bimbingan Teknis
Satuan: data
Satuan: data
Satuan: data
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Satuan: laporan
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Satuan: dokumen
Satuan: laporan
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Satuan: dokumen
Satuan: laporan
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Satuan: konsep laporan
Jumlah data teknis Evaluasi Kegiatan persampahan yang dikumpulkan
Jumlah data untuk pemutakhiran database a yang diinput
Jumlah data dan informasi e-monitoring yang direkap
Jumlah berkas koordinasi terkait bidang persampahan dengan instansi atau KL yang dikumpulkan
Jumlah berkas monitoring kegiatan Persampahan ke daerah yang dikumpulkan
Jumlah berkas untuk Konsinyasi dan Diseminasi TPA yang disiapkan
Jumlah berkas bahan untuk kegiatan koordinasi dan konsolidasi terkait kegiatan monitoring dan evaluasi yang dikumpulkan
Jumlah laporan hasil monitoring dan hasil evaluasi Persampahan yag disusun
Jumlah berkas bahan koordinasi terkait bidang persampahan dengan instansi atau KL yang dikumpulkan
Jumlah berkas bahan sosialisasi dan diseminasi produk-produk dan peraturan terkait investasi infrastruktur yang disiapkan
Jumlah dokumen perencanaan kegiatan Implementation Consultant for emission reduction in cities yang disiapkan
Jumlah laporan hasil monitoring dan hasil evaluasi Persampahan yang disusun
Jumlah berkas kegiatan Konsinyasi dan Diseminasi DED TPA dan 3R yang disiapkan
Jumlah berkas bahan koordinasi terkait bidang persampahan dengan instansi atau KL yang dikumpulkan
Jumlah berkas bahan sosialisasi dan diseminasi produk-produk dan peraturan terkait investasi infrastruktur yag disiapkan
Jumlah dokumen perencanaan kegiatan Implementation Consultant for emission reduction in cities yang disiapkan
Jumlah laporan hasil monitoring dan hasil evaluasi Persampahan yang disusun
Jumlah berkas kegiatan Konsinyasi dan Diseminasi DED TPA dan 3R yang disiapkan
Jumlah berkas bahan perencanaan dan penyelenggaraan bimbingan teknis yang disiapkan
Jumlah konsep laporan mengenai materi teknis, kelembagaan, dan peran masyarakat yang disusun
163DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
no KeTeranganiKu
pejabaT sTruKTuraL bagian/subbagian pejabaT FungsionaL
naMa jabaTan naMa jabaTan iKu
3. SUBDIREKTORAT PLP KHUSUS
Kasi PLP Khusus I3.1. Persentase Satker yang memenuhi target kinerja di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa
Penyusun Monev dan Pelaporan
Pengolah Data dan Informasi
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Satuan: konsep laporan
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Satuan: konsep laporan
Satuan: laporan
Satuan: konsep laporan
Satuan: Data
Satuan: Naskah
Satuan: Data
Satuan: dokumen
Satuan: Naskah
Satuan: laporan
Satuan: laporan
Jumlah berkas bahan monitoring kegiatan Persampahan ke daerah yang dikumpulkan
Jumlah berkas bahan koordinasi terkait bidang persampahan dengan instansi atau KL yang dikumpulkan
Jumlah berkas pelaksanaan kegiatan Diseminasi 3R yang disiapkan
Jumlah berkas bahan perencanaan dan penyelenggaraan bimbingan teknis yang disiapkan
Jumlah konsep laporan mengenai materi teknis, kelembagaan, dan peran masyarakat yang disusun
Jumlah berkas bahan monitoring kegiatan Persampahan ke daerah yang dikumpulkan
Jumlah berkas bahan koordinasi terkait bidang persampahan dengan instansi atau KL yang dikumpulkan
Jumlah berkas pelaksanaan kegiatan Diseminasi 3R yang disiapkan
Jumlah berkas bahan untuk kegiatan koordinasi dan konsolidasi terkait kegiatan monitoring dan evaluasi yang dikumpulkan
Jumlah berkas jadwal monitoring ke daerah yang disiapkan
Jumlah konsep laporan hasil monitoring dan hasil evaluasi drainase di 33 provinsi yang disusun
Jumlah laporan kegiatan swakelola sudbit drainase yang dikumpulkan
Jumlah konsep laporan monitoring kegiatan drainase ke daerah yang disiapkan
Jumlah data dan sistem informasi subdit drainase yang diolah
Jumlah naskah form ulir pengumpulan data dan penyebarluasan informasi bidang drainase yang disiapkan
Jumlah data e-monitoring per 2 minggu dan merekapitulasi form P1-P9 setiap Satker per 2 minggu yang diolah
Jumlah dokumen info umum dan pemaketan kegiatan Direktorat yang diinput secara online
Jumlah naskah penyajian informasi pekerjaan drainase Satker di 33 propinsi yang disusun
Jumlah laporan evaluasi hasil monitoring yang disusun
Jumlah laporan monitoring kegiatan drainase ke daerah yang disusun
L a P O R a N K i N e R j a164
no KeTeranganiKu
pejabaT sTruKTuraL bagian/subbagian pejabaT FungsionaL
naMa jabaTan naMa jabaTan iKu
Kasi PLP Khusus II3.2. Persentase Satker yang memenuhi target kinerja di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua
Penyusun Monev dan Pelaporan
Pengolah Data dan Informasi
Penyusun Bimbingan Teknik
Satuan: berkas
Satuan: berkas
Satuan: konsep laporan
Satuan: laporan
Satuan: konsep laporan
Satuan: Data
Satuan: Naskah
Satuan: Data
Satuan: dokumen
Satuan: Naskah
Satuan: laporan
Satuan: laporan
Satuan: naskah
Satuan: Konsep
Satuan: Berkas
Satuan: laporan
Satuan: konsep laporan
Satuan: Dokumen
Satuan: laporan
Satuan: laporan
Jumlah berkas bahan untuk kegiatan koordinasi dan konsolidasi terkait kegiatan monitoring dan evaluasi yang dikumpulkan
Jumlah berkas jadwal monitoring ke daerah yang disiapkan
Jumlah konsep laporan hasil monitoring dan hasil evaluasi drainase di 33 provinsi yang disusun
Jumlah laporan kegiatan swakelola sudbit drainase yang dikumpulkan
Jumlah konsep laporan monitoring kegiatan drainase ke daerah yang disiapkan
Jumlah data dan sistem informasi subdit drainase yang diolah
Jumlah naskah form ulir pengumpulan data dan penyebarluasan informasi bidang drainase yang disiapkan
Jumlah data e-monitoring per 2 minggu dan merekapitulasi form P1-P9 setiap Satker per 2 minggu yang diolah
Jumlah dokumen info umum dan pemaketan kegiatan Direktorat yang diinput secara online
Jumlah naskah penyajian informasi pekerjaan drainase Satker di 33 propinsi yang disusun
Jumlah laporan evaluasi hasil monitoring yang disusun
Jumlah laporan monitoring kegiatan drainase ke daerah yang disusun
Jumlah naskah daftar kebutuhan bimbingan teknis drainase perkotaan yang disusun
Jumlah konsep Kerangka Acuan Kerja/TOR yang disusun
Jumlah berkas materi teknis sistem drainase perkotaan yang dikumpulkan
Jumlah laporan materi teknis perencanaan/ kelembagaan/peran masyarakat yang disusun
Jumlah konsep laporan kegiatan pemetaan kebutuhan NSPK dengan menganalisis kegiatan sektor drainase yang disusun Jumlah dokumen bahan NSPK (kebijakan/peraturan/panduan/pedoman) sebagai bahan konsultasi panduan drainase yang dikumpulkan
Jumlah laporan hasil monitoring di provinsi wilayah barat (Sumatera dan Jawa) yang disusun
Jumlah laporan monitoring kegiatan drainase ke daerah yang disusun
165DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
no KeTeranganiKu
pejabaT sTruKTuraL bagian/subbagian pejabaT FungsionaL
naMa jabaTan naMa jabaTan iKu
4. SUBDIT STANDARDISASI DAN KELEMBAGAAN
5. SUBIREKTORAT PERENCANAAN TEKNIS
Kasi Standarisasi
Kasi Kelembagaan
Kasi Penyusunan Rencana
4.1.
4.2.
5.1.
(1). Jumlah NSPK bidang SPAM yang tersusun
(2). Persentase Pemda Kab/Kota yang memiliki Ranperda/Perkab/Perwali penyelenggaraan PPLP
(1). Persentase lembaga pengelola (UPTD dan non UPTD) yang meningkat kapasitasnya
(2). Jumlah SDM lembaga pengelola yang meningkat kapasitasnya
(1). Persentase dalam RPIJM yang terakomodasi di dalam DIPA
(2). Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja
Penyusun NSPK
Penyelenggara Diseminasi/sosialisasi
Pengolah Kinerja Kelembagaan
Penyusun program dan Rencana Anggaran
Satuan: konsep
Satuan: Berkas
Satuan: Laporan
Satuan: Notulen
Satuan: Surat
Satuan: Dokumen
Satuan: Dokumen
Satuan: Berkas
Satuan: Surat
Satuan: konsep laporan
Satuan: Berkas
Satuan: Laporan
Satuan: konsep laporan
Satuan: Berkas
Satuan: Naskah
Satuan: Dokumen
Satuan: Dokumen
Satuan: Berkas
Jumlah konsep NSPK bidang PLP yang disusun
Jumlah berkas rencana penyelenggaraan workshop Penyiapan NSPK bidang PLP yang disiapkan
Jumlah laporan pelaksanaan Lomba Poster dan Karya Tulis tingkat SMP di Provinsi yang dikumpulkan
Jumlah notulen rapat-rapat persiapan dalam rangka kegiatan Jambore Sanitasi yang disusun
Jumlah surat dan undangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan subdit yang didistribusikan
Jumlah dokumen rencana kerja untuk penyegaran duta sanitasi 2008-2013 yang disiapkan
Jumlah dokumenrencana fasilitasi kegiatan kampanye dan edukasi bidang PLP yang disiapkan
Jumlah berkas bahan kampanye Gerakan Peduli Sanitasi yang disiapkan
Jumlah surat undangan workshop fasilitasi kelembagaan TPA Regional yang diketik
Jumlah konsep pelaksanaan pekerjaan Fasilitasi yang disiapkan
Jumlah berkas bahan untuk pelaksanaan pekerjaan Fasilitasi yang dikumpulkan
Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan pekerjaan Fasilitasi yang dibuat
Jumlah draft buku panduan yang disusun
Jumlah berkas rencana penyelenggaraan workshop yang disiapkan
Jumlah naskah tayangan terkait bidang pembinaan kelembagaan yang disiapkan
Jumlah berkas Bahan Sosialisasi Konsultasi Regional, Rencana Kerja dan Rencana Kerja Pemerintah Satker Propinsi Wilayah Tengah yang dikumpulkan
Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran Kementerian / Lembaga (RKA K/L) Satker Propinsi Wilayah Tengah yang dikumpulkan
Jumlah berkas data prakiraan maju kebutuhan penganggaran yang dikumpulkan
L a P O R a N K i N e R j a166
no KeTeranganiKu
pejabaT sTruKTuraL bagian/subbagian pejabaT FungsionaL
naMa jabaTan naMa jabaTan iKu
Kasi Analisa Teknis5.2. (1). Persentase ketidak patuhan pelaporan pelaksanaan kegiatan yg ditindaklanjuti
(2). Tingkat akuntabilitas kinerja Direktorat Pengembangan PLP
Penyusun Monev dan Pelaporan
Pengolah Data dan Informasi
Satuan: Laporan
Satuan: Berkas
Satuan: Berkas
Satuan: Berkas
Satuan: Berkas
Satuan: Berkas
Satuan: Berkas
Satuan: Berkas
Satuan: Berkas
Satuan: Berkas
Satuan: Laporan
Satuan: Laporan
Satuan: Dokumen
Satuan: Dokumen
Satuan: Dokumen
Satuan: Dokumen
Satuan: Dokumen
Satuan: Dokumen
Jumlah Laporan hasil Konsultasi Regional, Rencana Kerja dan Rencana Kerja Pemerintah Satker Propinsi Wilayah Tengah yang disusun
Jumlah berkas data Persiapan Sinkronisasi dan Penajaman Kegiatan Satker Propinsi Wilayah Tengah yang dikumpulkan
Jumlah berkas Data Petunjuk Operasional Kegiatan Satker Propinsi Wilayah Tengah yang dikumpulkan
Jumlah berkas data Petunjuk Khusus Kegiatan per Satuan Kerja Propinsi Wilayah Tengah yang dikumpulkan
Jumlah berkas Format, Bahan dan Perangkat Pemantauan Pelaksanaan APBN Reguler yang dikumpulkan
Jumlah berkas data Pemantauan Pelaksanaan APBN Reguler yang dikumpulkan
Jumlah berkas data Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan dalam Pelaksanaan APBN Reguler yang dikumpulkan
Jumlah berkas data identifikasi Permasalahan dan Potensi Permasalahan Pelaksanaan APBN Reguler yang dikumpulkan
Jumlah berkas Data Pemantauan Pelaksanaan APBN Reguler yang dikumpulkan
Jumlah berkas data Hasil Pemantauan Pelaksanaan APBN Reguler yang dikumpulkan
Jumlah laporan Hasil Pemantauan Pelaksanaan APBN Reguler yang disusun
Jumlah laporan rekapitulasi Daftar Inventarisasi Permasalahan bidang PLP yang disusun
Jumlah dokumen Rencana Kerja Kementerian (aplikasi) Satker Propinsi yang dikumpulkan
Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Satker Propinsi yang dikumpulkan
Jumlah dokumen konsep DIPA (aplikasi) Satker Propinsi yang dikumpulkan
Jumlah dokumen Revisi Petunjuk Operasional Kegiatan dan/atau DIPA Satker Propinsi yang dikumpulkan
Jumlah dokumen data dukung Revisi Petunjuk Operasional Kegiatan dan/atau DIPA Satker Propinsi yang dikumpulkan
Jumlah dokumen Daftar Usulan Program/Kegiatan dari surat permohonan kabupaten/kota yang dikumpulkan
167DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
no KeTeranganiKu
pejabaT sTruKTuraL bagian/subbagian pejabaT FungsionaL
naMa jabaTan naMa jabaTan iKu
(1). Persentase LHP yg ditindaklanjuti
(2). Persentase ketepatan waktu penyelesaian usulan keputusan kepegawaian
(3). Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan (SAI)
(4). Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan pengelolaan BMN
(5). Persentase penyelesaian tatalaksana kearsipan
(6). Persentase pemenuhan sarana dan prasana perkantoran
Analis Kepegawaian
Penata Keuangan
Pengelola BMN
Satuan: Dokumen
Satuan: Dokumen
Satuan: Naskah
Satuan: Berkas;1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Satuan: Berkas;1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Satuan: Berkas;1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Satuan: Berkas;1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Satuan: Konsep surat
Satuan: Berkas;1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Satuan: konsep
Satuan: Berkas;1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Satuan: Berkas;1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Satuan: Berkas;1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Satuan: Berkas;1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Satuan: Konsep surat
Satuan: Berkas;1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas
Satuan: konsep
Satuan: konsep surat
Jumlah dokumen Daftar Usulan Program/Kegiatan dari Dokumen Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten/kota yang dikumpulkan
Jumlah dokumen Daftar Usulan Program/Kegiatan dari Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kabupaten/kota yang dikumpulkan
Jumlah naskah Format Isian Readiness Criteria sektor Pengembangan PLP yang dibuat
Jumlah berkas daftar gaji dan gaji terusan yang disiapkan
Jumlah berkas daftar lembur yang disiapkan
Jumlah berkas daftar honor, TKK, dan Uang Makan yang disiapkan
Jumlah berkas daftar gaji susulan, gaji terusan dan uang duka/wafat yang disiapkan
Jumlah konsep surat SKPP Pegawai, pensiun dan pegawai pindah yang disusun
Jumlah berkas daftar rapel gaji, kenaikan gaji berkala, tunjangan beras, kenaikan pangkat yang disiapkan
Jumlah konsep usulan rencana anggaran gaji pegawai yang disusun
Jumlah berkas daftar gaji dan gaji terusan yang disiapkan
Jumlah berkas daftar lembur yang disiapkan
Jumlah berkas daftar honor, TKK, dan Uang Makan yang disiapkan
Jumlah berkas daftar gaji susulan, gaji terusan dan uang duka/wafat yang disiapkan
Jumlah konsep surat SKPP Pegawai, pensiun dan pegawai pindah yang disusun
Jumlah berkas daftar rapel gaji, kenaikan gaji berkala, tunjangan beras, kenaikan pangkat yang disiapkan Jumlah konsep usulan rencana anggaran gaji pegawai yang disusun
Jumlah konsep surat usulan penghapusan barang yang disusun
6. KASUBBAG TATA USAHA
L a P O R a N K i N e R j a168
no KeTeranganiKu
pejabaT sTruKTuraL bagian/subbagian pejabaT FungsionaL
naMa jabaTan naMa jabaTan iKu
Satuan: konsep laporan
Satuan: konsep laporan
Satuan: konsep laporan
Satuan: konsep laporan
Satuan: konsep laporan
Satuan: konsep
Satuan: konsep
Satuan: konsep laporan
Jumlah konsep laporan kondisi barang yang disusun
Jumlah konsep lapoan Catatan Atas Laporan BMN (CaLBMN) yang disusun
Jumlah konsep laporan Rekon Internal Bulanan yang disusun
Jumlah konsep laporan rekonsiliasi Eksternal dengan DJKN yang disusun
Jumlah konsep laporan barang persediaan yang disusun
Jumlah konsep usulan renovasi / pengamanan asset yang disusun
Jumlah konsep Kartu Inventaris Barang yang disusun
Jumlah konsep Buku Laporan Tahunan yang disusun
8. PMK Cipta Karya (Status 10 Januari 2017)aspeK
iMpLeMenTasi
penYerapan anggaran eseLon i
CIPTA KARyA
aKuMuLasi reaLisasi
anggaran (ra)
15,133,321,588
aKuMuLasi pagu anggaran (pa)
16,873,515,023
penYerapan anggaran (p)
89.69
renCana penYerapan
dana(rpd)
renCana penYerapan
dana KuMuLaTiF
(rpdK)
buLan
JAnuARIfeBRuARIMAReTAPRILMeIJunIJuLIAguSTuSSePTeMBeRoKToBeRnoPeMBeRDeSeMBeR
231,387,675658,694,840
1,292,055,2631,984,529,3263,182,002,7664,452,101,5356,414,674,3668,343,467,975
10,464,803,15212,547,292,22414,280,166,34116,873,515,023
231,387,675890,082,515
2,182,137,7784,166,667,1047,348,669,870
11,800,771,40518,215,445,77126,558,913,74637,023,716,89849,571,009,12163,851,175,46380,724,690,486
45,601,950581,002,628
1,141,737,7231,916,970,8813,065,464,4484,342,319,0615,970,477,5897,649,304,9519,007,229,698
10,562,762,89812,984,120,10115,133,321,588
45,601,950626,604,579
1,768,342,3023,685,313,1826,750,777,631
11,093,096,69217,063,574,28124,712,879,23233,720,108,93144,282,871,82857,266,991,92972,400,313,517
0.0070.4081.0488.4591.8694.0093.6893.0591.0889.3389.6989.69
reaLisasi anggaranKuMuLaTiF
(raK)
reaLisasi anggaran
(ra)
TingKaT penYerapan Tiap buLan
KonsisTensi anTara
perenCanaan dan
iMpLeMenTasi (K)
81.02
KonsisTensi anTara
perenCanaan dan
iMpLeMenTasi
169DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
TargeT ouTpuT
(TKK)
reaLisasi ouTpuT
(rKK)iKK
indiKaTor Kinerja KeLuaran (ouTpuT)
Peraturan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (nSPK)Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan SPAM (Laporan)SPAM Kawasan Perkotaan Terfasilitasi (Kawasan)SPAM Kawasan Rawan Air Terfasilitasi (Kawasan)Pembangunan SPAM Kawasan Perkotaan (liter/detik)SPAM berbasis masyarakat (liter/detik)Pembangunan SPAM Kawasan Khusus (liter/detik)Pembangunan SPAM Regional (liter/detik)Pembangunan SPAM Kawasan Rawan Air (liter/detik)Pengembangan Jaringan Perpipaan Kawasan Khusus (Kawasan)Layanan Internal / overhead (layanan)Layanan Perkantoran (bulan)Peraturan Penataan Bangunan dan Lingkungan (nSPK)Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan gedung (Kab/Kota)Penyelenggaraan Bangunan gedung (m2)Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan (m2)Revitalisasi Kawasan Tematik Perkotaan (Kawasan)fasilitasi edukasi dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan (Kecamatan)Layanan Internal / overhead (bulan)Layanan Perkantoran (bulan)Peraturan Pengembangan Kawasan Permukiman (nSPK)Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Permukiman (kab/kota) Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan (Ha)Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan (Ha)Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Khusus (Ha)Infrastruktur Berbasis Masyarakat (Kelurahan)Perintisan Inkubasi Kota Baru (kab/kota)Layanan Internal / overhead (layanan)Layanan Perkantoran (bulan)Peraturan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (nSPK)Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (Kab/kota)Sistem Pengelolaan Air Limbah (KK)Sistem Pengelolaan Drainase (Ha)Sistem Penanganan Persampahan (KK)Layanan Internal / overhead (layanan)Layanan Perkantoran (bulan)Perencanaan dan Kemitraan Infrastruktur Permukiman (Laporan)Pembiyaan Infrastruktur Permukiman (Laporan)Pelaksanaan Infrastruktur Permukiman (Laporan)Pemantauan dan evaluasi Infrastruktur Permukiman (Laporan)Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Infrastruktur Permukiman (Laporan)Perencanaan Dan Pengendalian Program Bidang Permukiman (Laporan)Pengelolaan Administrasi Perkantoran (Laporan)Layanan Internal / overhead (layanan)Layanan Perkantoran (bulan)Penyelenggaraan Habitat (Laporan)Tanggap Darurat / Kebutuhan Mendesak (Paket)Pembinaan Teknis Cipta Karya (Laporan)Layanan Dukungan Manajemen eselon I (layanan)Layanan Internal / overhead (bulan)Layanan Perkantoran (bulan)Peraturan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Sanitasi dan Persampahan (SPK)Pemantauan dan Pembinaan Penyelenggaraan SPAM (Laporan)fasilitasi Pengembangan Sumber Pembiayaan, Pola Investasi Penyelenggaraan SPAM (Laporan)Layanan Internal / overhead (bulan)
4 4 1.00 410 410 1.00 163 162 0.99 14 12 0.86 3,263 3,078 0.94 770 1,811 2.35 126 146 1.16 750 750 1.00 88 88 1.00 28 28 1.00 1 1 1.00 12 12 1.00 2 2 1.00 518 518 1.00 231,169 288,962 1.25 623,501 639,756 1.03 51 53 1.04 66 66 1.00 38 38 1.00 12 12 1.00 2 2 1.00 507 507 1.00 1,058 5,962 5.63 922 15,644 16.97 1,256 1,352 1.08 11,193 11,193 1.00 5 5 1.00 52 52 1.00 12 12 1.00 3 3 1.00 507 507 1.00 656,828 615,547 0.94 532 533 1.00 2,210,474 2,054,574 0.93 43 43 1.00 12 12 1.00 7 7 1.00 7 7 1.00 9 9 1.00 6 6 1.00 8 8 1.00 64 64 1.00 6 6 1.00 1 1 1.00 12 12 1.00 10 10 1.00 16 16 1.00 39 39 1.00 5 5 1.00 3 3 1.00 12 12 1.00 5 5 1.00 5 5 1.00 30 27 0.90 1 1 1.00
penCapaian KeLuaranrKK / TKK
139.41
penCapaian KeLuaran (ouTpuT)
L a P O R a N K i N e R j a170
TargeT (TVK)
reaLisasi
(rVK)
KeLuaran raK/rVK paK/TVK eFisiensi 1 (%)
niLai eFisiensi
(raK/rVK)/(paK/TVK)
[ 1- (raK/rVK)/
(paK/TVK) ]*100
VoLuMe anggaran
Peraturan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (nSPK)Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan SPAM (Laporan)SPAM Kawasan Perkotaan Terfasilitasi (Kawasan)SPAM Kawasan Rawan Air Terfasilitasi (Kawasan)Pembangunan SPAM Kawasan Perkotaan (liter/detik)SPAM berbasis masyarakat (liter/detik)Pembangunan SPAM Kawasan Khusus (liter/detik)Pembangunan SPAM Regional (liter/detik)Pembangunan SPAM Kawasan Rawan Air (liter/detik)Pengembangan Jaringan Perpipaan Kawasan Khusus (Kawasan)Layanan Internal / overhead (layanan)Layanan Perkantoran (bulan)Peraturan Penataan Bangunan dan Lingkungan (nSPK)Pembinaan & Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan gedung (Kab/Kota)Penyelenggaraan Bangunan gedung (m2)Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan (m2)Revitalisasi Kawasan Tematik Perkotaan (Kawasan)fas. edukasi & Pengemb.Partisipasi Masy. Bid. Penataan Bangunan & Lingk. (Kec)Layanan Internal / overhead (bulan)Layanan Perkantoran (bulan)Peraturan Pengembangan Kawasan Permukiman (nSPK)Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Permukiman (kab/kota)Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan (Ha)Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan (Ha)Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Khusus (Ha)Infrastruktur Berbasis Masyarakat (Kelurahan)Perintisan Inkubasi Kota Baru (kab/kota)Layanan Internal / overhead (layanan)Layanan Perkantoran (bulan)Peraturan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (nSPK)Pembinaan & Pengawasan Pengemb. Penyehatan Ling. Permukiman (Kab/kota)Sistem Pengelolaan Air Limbah (KK)Sistem Pengelolaan Drainase (Ha)Sistem Penanganan Persampahan (KK)Layanan Internal / overhead (layanan)Layanan Perkantoran (bulan)Perencanaan dan Kemitraan Infrastruktur Permukiman (Laporan)Pembiayaan Infrastruktur Permukiman (Laporan)Pelaksanaan Infrastruktur Permukiman (Laporan)Pemantauan dan evaluasi Infrastruktur Permukiman (Laporan)Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Infrastruktur Permukiman (Laporan)Perencanaan Dan Pengendalian Program Bidang Permukiman (Laporan)Pengelolaan Administrasi Perkantoran (Laporan)Layanan Internal / overhead (layanan)Layanan Perkantoran (bulan)Penyelenggaraan Habitat (Laporan)Tanggap Darurat / Kebutuhan Mendesak (Paket)Pembinaan Teknis Cipta Karya (Laporan)Layanan Dukungan Manajemen eselon I (layanan)Layanan Internal / overhead (bulan)Layanan Perkantoran (bulan)Peraturan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Sanitasi & Persampahan (SPK)Pemantauan dan Pembinaan Penyelenggaraan SPAM (Laporan)fas. Pengemb. Sumber Pembiayaan, Pola Investasi Penyelenggaraan SPAM (Laporan)Layanan Internal / overhead (bulan)Layanan Perkantoran (bulan)
4 4 1,889,926 1,864,127 466,032 472,482 0.99 1.37 410 410 174,445,597 163,922,672 399,811 425,477 0.94 6.03 163 162 438,461,933 422,432,063 2,607,605 2,689,951 0.97 3.06 14 12 25,367,439 25,188,315 2,099,026 1,811,960 1.16 -15.84 3,263 3,078 1,142,765,459 964,641,830 313,399 350,219 0.89 10.51 770 1,811 1,599,757,272 1,460,423,917 806,419 2,077,607 0.39 61.19 126 146 132,017,746 117,195,072 802,706 1,047,760 0.77 23.39 750 750 353,632,004 297,523,695 396,698 471,509 0.84 15.87 88 88 43,851,109 43,114,743 489,940 498,308 0.98 1.68 28 28 147,589,469 147,005,054 5,250,181 5,271,052 1.00 0.40 1 1 6,223,195 5,520,785 5,520,785 6,223,195 0.89 11.29 12 12 104,329,337 92,634,289 7,719,524 8,694,111 0.89 11.21 2 2 5,478,200 4,572,627 2,286,314 2,739,100 0.83 16.53 518 518 216,492,067 208,404,033 402,324 417,938 0.96 3.74 231,169 288,962 3,274,809,564 3,134,156,854 10,846 14,166 0.77 23.44 623,501 639,756 323,300,616 311,862,645 487 519 0.94 5.99 51 53 319,755,540 290,331,579 5,477,954 6,269,716 0.87 12.63 66 66 42,405,436 41,782,813 633,073 642,507 0.99 1.47 38 38 12,727,198 12,045,444 316,985 334,926 0.95 5.36 12 12 92,010,135 74,528,643 6,210,720 7,667,511 0.81 19.00 2 2 1,100,000 1,047,652 523,826 550,000 0.95 4.76 507 507 63,747,644 61,222,843 120,755 125,735 0.96 3.96 1,058 5,962 1,037,740,650 953,260,543 159,895 980,851 0.16 83.70 922 15,644 445,083,950 426,360,681 27,254 482,737 0.06 94.35 1,256 1,352 1,179,690,819 1,172,809,717 867,559 939,244 0.92 7.63 11,193 11,193 1,527,159,367 1,266,837,622 113,181 136,439 0.83 17.05 5 5 42,544,867 38,705,866 7,741,173 8,508,973 0.91 9.02 52 52 4,444,352 4,027,851 77,459 85,468 0.91 9.37 12 12 124,773,836 112,148,388 9,345,699 10,397,820 0.90 10.12 3 3 3,641,915 3,631,904 1,210,635 1,213,972 1.00 0.27 507 507 511,646,864 451,895,063 891,312 1,009,165 0.88 11.68 656,828 615,547 1,000,754,171 734,382,354 1,193 1,524 0.78 21.70 532 533 413,907,708 397,329,269 745,458 778,022 0.96 4.19 2,210,474 2,054,574 1,188,373,667 989,274,252 481 538 0.90 10.44 46 46 4,444,352 6,202,254 134,832 96,616 1.40 -39.55 12 12 115,585,603 86,957,652 7,246,471 9,632,134 0.75 24.77 7 7 7,795,892 6,923,229 989,033 1,113,699 0.89 11.19 7 7 9,283,189 9,223,584 1,317,655 1,326,170 0.99 0.64 9 9 16,208,648 15,848,489 1,760,943 1,800,961 0.98 2.22 6 6 8,334,672 7,978,399 1,329,733 1,389,112 0.96 4.27 8 8 11,751,165 11,730,944 1,466,368 1,468,896 1.00 0.17 64 64 134,549,481 133,661,206 2,088,456 2,102,336 0.99 0.66 6 6 3,413,222 3,386,587 564,431 568,870 0.99 0.78 1 1 5,380,081 5,235,296 5,235,296 5,380,081 0.97 2.69 12 12 48,738,047 40,158,728 3,346,561 4,061,504 0.82 17.60 10 10 34,641,676 29,651,793 2,965,179 3,464,168 0.86 14.40 16 16 306,901,770 189,301,970 11,831,373 19,181,361 0.62 38.32 39 39 11,128,285 9,131,800 234,149 285,341 0.82 17.94 5 5 46,651,827 45,201,050 9,040,210 9,330,365 0.97 3.11 3 3 9,730,157 9,285,184 3,095,061 3,243,386 0.95 4.57 12 12 61,304,198 43,714,564 3,642,880 5,108,683 0.71 28.69 5 5 12,994,797 12,552,133 2,510,427 2,598,959 0.97 3.41 5 5 18,890,200 18,678,026 3,735,605 3,778,040 0.99 1.12 30 30 13,511,396 12,925,873 430,862 450,380 0.96 4.33 1 1 500,000 495,583 495,583 500,000 0.99 0.88 12 12 3,500,000 2,991,555 249,296 291,667 0.85 14.53
reaLisasi per ouTpuT
(raK)
pagu per ouTouT
(paK)
79.6111.84
eFisiensi
171DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
aspeKManFaaT
direKToraT ouTCoMe
CIPTA KARyA
TargeT ouTCoMe
1.090.285.45
Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakatMeningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layakMeningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan akses sanitasi bagi masyarakat
reaLisasi ouTCoMe
1.581.555.07
reaLisasi / TargeT
Capaian hasiL
263.85
1.455.540.93
Capaian hasiL (ouTCoMe)
direKToraT aspeK iMpLeMenTasip K pK ne Ch (i) (nK)
CIPTA KARyA
aspeK ManFaaT
263.8579.61139.4181.0289.69
niLai aspeK iMpLeMenTasi
niLai aspeK eVaLuasi
211.57106.86
WI
WCH WP WK WPK We
33.366.79.718.243.528.6
Hasil penilaian dikelompokan kedalam kategori sbb:90% > nK = 100% : Sangat Baik 80% > nK = 90% : Baik 60% > nK = 80% : Cukup atau normal50% > nK = 60% : Kurang nK = 50% : Sangat Kurang
sangaT baiK
L a P O R a N K i N e R j a174
Certificate of Field Performance Lapangan Hockey A Gelora Bung Karno Jakarta
175DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Certificate of Field Performance Lapangan Hockey A Gelora Bung Karno Jakarta
L a P O R a N K i N e R j a176
Report About the Feasibility of the GBK Aquatic Centre to the FINA Regulations
177DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
FINA Swimming Pool Certificate Guide (hal 1) FINA Swimming Pool Certificate Guide (hal 2)
L a P O R a N K i N e R j a178
FINA Swimming Pool Certificate Guide (hal 3) FINA Swimming Pool Certificate Guide (hal 4)
179DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
FINA Swimming Pool Certificate Guide (hal 5) FINA Swimming Pool Certificate Guide (hal 6)
L a P O R a N K i N e R j a180
FINA Swimming Pool Certificate Guide (hal 7) FINA Swimming Pool Certificate Guide (hal 8)
181DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
FINA Swimming Pool Certificate Guide (hal 9) FINA Swimming Pool Certificate Guide (hal 10)
L a P O R a N K i N e R j a182
FINA Diving Facilities Certificate Guide (hal 1) FINA Diving Facilities Certificate Guide (hal 2)
183DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
FINA Diving Facilities Certificate Guide (hal 3) FINA Diving Facilities Certificate Guide (hal 4)
L a P O R a N K i N e R j a184
FINA Diving Facilities Certificate Guide (hal 5) FINA Diving Facilities Certificate Guide (hal 6)
185DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
FINA Diving Facilities Certificate Guide (hal 7) FINA Diving Facilities Certificate Guide (hal 8)
L a P O R a N K i N e R j a188
Penghargaan Satker PBL Sumsel Sebagai Peringkat Terbaik Pertama Dalam Pengelolaan BMN DJCK 2017
189DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Sertifikat Bimbingan Teknis Bidang Air Minum Balai Teknik Air Minum
L a P O R a N K i N e R j a190
Piagram Penghargaan Terbaik Kedua Pengelolaan BMN CK kepada Satker PSPAM Provinsi Aceh
191DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Piagram Penghargaan Terbaik Ketiga Pengelolaan BMN CK kepada Satker PBL Provinsi Kepri
L a P O R a N K i N e R j a192
10. DOKUMENTASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
1) Pengembangan Kawasan PermukimanPenataan Permukiman Kumuh Karang Waru Kumuh Karangwaru
Lokasi Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta
Lokasi Koordinat : Longitude 110º 21.49’ 90.9”Latitude 7º 46.30’ 99.4’
Manfaat: Mengurangi kawasan kumuh seluas 0,7 Ha
KondisiAkhir
KondisiAwal
KondisiAwal
193DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
2) Bina Penataan BangunanPenyelenggaraan Penataan Bangunan Sail Karimata
Lokasi Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat
Lokasi Koordinat : Longitude 109º 57’ 12.95”Latitude -1º 15’ 41.57’’
Manfaat: Mendukung kegiatan Sail Karimata 2016 melalui penataan kawasan seluas 5 Ha
Pekerjaan Signage
Pekerjaan Ornamen
Tugu
Pekerjaan Pelataran
L a P O R a N K i N e R j a194
3) Pengembangan Sistem Penyediaan Air MinumPembangunan IPA Pontianak
Lokasi Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat
Lokasi Koordinat : Longitude 109º 22’ 24.21”Latitude 0º 03’ 39.92”
Manfaat: Memberikan layanan air minum untuk 13.000 SR dari target total sebesar 24.000 SR
Bangunan Operasional
IntakeIPA
Kapasitas300 liter
/detik
195DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
4) Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan PermukimanPendampingan Operasional IPLT SuwungLokasi Kota Bali, Provinsi Bali
Lokasi Koordinat : Longitude 115º 26,43’ 97.22”Latitude 8º 69.19’ 66.66”
Manfaat: Jaringan pipa (5 km) cakupan pelayan sebesar 1.300 SR (6.500 Jiwa) dan IPLT kapasitas 400 m3/ hari: cakupan pelayanan 153.000 jiwa (wilayah Kuta Selatan, Kuta, Kuta Utara dan Kota Denpasar yang tidal terlayani DSDP
PekerjaanPipa
JaringanAir Limbah
BangunanIPLT
Suwung
L a P O R a N K i N e R j a196
25%
25%
5) Optimalisasi SPAM Kota Purwakarta
6) Optimalisasi SPAM IKK Kedokan
0%
0%
100%
100%
50%
50%
197DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
SE Dirjen CK No. 09/SE/DC/2017 Tentang Pedoman Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah Tahun 2017
SE Dirjen CK No. 14/SE/DC/2017 Tentang Perubahan SE Dirjen CK No. 09/SE/DC/2017 Tentang Pedoman Pengembangan Infra struktur Sosial Ekonomi Wilayah Tahun 2017
Permen PUPR Tentang Prosedur Opera sional Standar Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM
Permen No. 06/PRT/M/2017 Tentang Perubahan Peraturan Menteri PUPR No. 05/PRT/M/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan
Permen No. 14/PRT/M/2017 Tentang Persya rat an Kemudahan Bangunan Gedung
Pedoman Perencanaan Teknis Terinci Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT)
Rancangan SKKNI Pengelolaan Persampahan
Pedoman Perencanaan Teknis Terinci SPALD-T
25%
7) Pembangunan SPAM distrik Minyambouw
0%
100%50%
11. JUDUL-JUDUL NSPK
PKP
PSPAM
BPB
PPLP
1
2
3
4
no juduL nspKseKTor
L a P O R a N K i N e R j a198
12. Hasil Pelaksanaan Evaluasi Manfaat Pembangunan Infrastruktur Permukiman
Ringkasan Manajemen Pemantauan Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Tahun 2017
199DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
1. LATAR BELAKANGTarget pembangunan infrastruktur permukiman dalam Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019 berupa universal access, dimana seluruh masyarakat menerima akses air minum dan sanitasi, serta bebas dari kawasan kumuh. Secara global, terdapat amanat pembangunan yang tercantum dalam SDG’s agenda point 11 yaitu: pelayanan dasar yang aman, mencukupi dan terjangkau, serta peningkatan kualitas permukiman kumuh. Oleh karena itu, target ini menuntut pengukuran hasil pembangunan infrastruktur permukiman, tidak hanya pada output dan outcome saja, tetapi juga sampai kepada manfaat infrastruktur yang sudah terbangun. Untuk mencapai target tersebut dibutuhkan keterpaduan dalam pelaksanaannya, yang terdiri dari: (1) komponen pembentuknya harus saling terpadu satu sama lain (tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian sampai penyelenggaraan); (2) keterpaduan antar sektor pada kawasan sasaran (lokasi prioritas); (3) keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan (Pemerintah, pemerintah daerah, akademisi, pengusaha dan masyarakat), sehingga pembangunan permukiman optimal dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 15/PRT/M/2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pasal 498 mengamanatkan bahwa Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan dan strategi, keterpaduan perencanaan dan kemitraan, pembiayaan,
pelaksanaan, pengelolaan tata dan sistem informasi, serta pemantauan dan evaluasi kinerja keterpaduan program pembangunan infrastruktur permukiman yang meliputi pengembangan kawasan permukiman, penataan bangunan dan lingkungan, pengembangan sistem penyediaan air minum, dan penyehatan lingkungan permukiman.
Berkaitan dengan tugas pemantauan dan evaluasi kinerja keterpaduan program pembangunan infrastruktur permukiman, Sub Direktorat Pemantauan dan Evaluasi bertugas untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja keterpaduan program pembangunan infrastruktur permukiman. Dalam rangka menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Direktorat Pemantauan dan Evaluasi menyelenggarakan beberapa fungsi, salah satunya adalah penyusunan pemantauan keterpaduan program pembangunan infrastruktur permukiman. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, diperlukan kegiatan Konsultan Manajemen Pemantauan Keterpaduan Program Infrastruktur Permukiman.
2. MAKSUD DAN TUJUANMaksud kegiatan ini ialah untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja keterpaduan pembangunan infrastruktur permukiman yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya maupun pihak pemangku kepentingan lain yang terkait.
Tujuan kegiatan ini ialah untuk mendapatkan data dan informasi tentang kinerja (target, output, dan outcome) keterpaduan infrastruktur permukiman untuk pelaksanaan evaluasi kinerja keterpaduan infrastruktur permukiman.
L a P O R a N K i N e R j a200
3. RUANG LINGKUP PEKERJAANRuang lingkup kegiatan “Konsultan Manajemen Pemantauan Keterpaduan Infrastruktur Permukiman” adalah sebagai berikut:1. Menyusun persiapan pelaksanaan kegiatan; 2. Melakukan telaah kebijakan yang terkait
dengan penyelenggaraan infrastruktur keciptakaryaan;
3. Melakukan telaah terhadap Pedoman Pemantauan Keterpaduan Infrastruktur Permukiman;
4. Melakukan uji kriteria terhadap indikator pemantauan keterpaduan infrastruktur permukiman;
5. Melakukan pengumpulan data pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman terkait keterpaduan infrastruktur permukiman sesuai dengan pedoman;
6. Melakukan survei lapangan untuk memperoleh data kondisi lapangan;
7. Melakukan analisis terhadap hasil temuan lapangan terkait dengan lingkup pemantauan keterpaduan infrastruktur permukiman, indikator yang digunakan, dan pihak yang terkait dalam pelaksanaan pemantauan keterpaduan infrastruktur permukiman;
8. Merumuskan mekanisme dan prosedur dalam pemantauan keterpaduan infrastruktur permukiman;
9. Melakukan diskusi kelompok di Jakarta untuk memperoleh masukan dan mematangkan draft teknis pemantauan dan evaluasi kinerja keterpaduan infrastruktur permukiman yang telah disusun;
10. Melakukan telaah proses pemantauan keterpaduan infrastruktur permukiman;
11. Menyusun Buku Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Keterpaduan Infrastruktur Permukiman;
12. Menyusun laporan pendahuluan, laporan antara dan laporan akhir serta melakukan pem\bahasan serta perbaikan laporan hasil pembahasan.
4. KELUARANKeluaran dari kegiatan ini ialah dapat menghasilkan:1. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Konsultan
Manajemen Keterpaduan Program Infrastruktur Permukiman;
2. Buku Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Keterpaduan Infrastruktur Permukiman.
5. PENDEKATAN DAN METODEKegiatan ini ditujukan untuk mendapatkan data dan informasi tentang kinerja (target, output, dan outcome) keterpaduan infrastruktur permukiman untuk pelaksanaan evaluasi kinerja keterpaduan infrastruktur permukiman, sehingga mengacu kepada Renstra Direktorat Jenderal Cipta Karya. Salah satu tugas dari Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman adalah penyusunan keterpaduan program, pembiayaan tahunan yang bersumber dari APBN dan pembiayaan lainnya, serta pemantauan keterpaduan pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman. Tugas pemantauan keterpaduan infrastruktur permukiman di lingkungan internal Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman diamanatkan kepada Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi.
Pendekatan kegiatan ini ialah berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya No. 83/SE/DC/2016 tentang Pedoman Pemantauan Keterpaduan Infrastruktur Permukiman. Uraian tahapan dan metode pemantauan keterpaduan diuraikan sebagai berikut;
201DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
uraian
KEBUTUHAN KETERPADUAN;pemahaman/ pengetahuan akan kebutuhan Rencana Keterpaduan
PERENCANAAN KETERPADUAN; kesediaan/ kemauan menyusun Rencana Keterpaduan
PELAKSANAAN KETERPADUAN; kemampuan pelaksanaan Rencana Keterpaduan
Pemahaman/pengetahuan informan me nge nai arti penting keterpaduan dalam penyelenggaraan infrastruktur permukiman.
Pertimbangan kebutuhan keterpaduan; (1) Optimalisasi Sumber daya/ biaya (2) Pertimbangan teknis/ resiko (3) Maksimalisasi manfaat (4) Pertimbangan khusus, mendesak, politis [5] Lainnya
Kesediaan informan mewujudkan pemahaman/pengetahuan tentang keter-paduan menjadi rencana pembangunan infrastruktur permukiman yang terpadu ke dalam dokumen-dokumen rencana yang terpadu.
Menilai tingkat keterpaduan ren ca-na kegiatan kegiatan, yang mem per-timbangkan faktor:(1) Optimalisasi Sumber daya/ biaya (2) Pertimbangan teknis/resiko (3) Maksimalisasi manfaat (4) Pertimbangan khusus, mendesak, politis [5] Lainnya
Menilai tingkat keterpaduan rencana pembiayaan, yang mempertimbangkan; (1) keterbatasan/ketersediaan biaya APBD, sehingga membutuhkan pembiayaan lain(2) kebutuhan akan partisipasi masyarakat (3) meningkatkan sinergi hasil pembangunan (4) mendorong percepatan capaian keluaran/layanan
Kemampuan melaksanakan keterpaduan sesuai dengan dokumen rencana.
Penilaian dilakukan dengan membandingkan antara rencana kegiatan dan rencana pembiayaan dengan realisasi berdasarkan “tinjauan lapangan”.
Menilai tingkat keterpaduan pelaksanaan, dengan membandingkan antara rencana kegiatan dan realisasi kegiatan berdasarkan “tinjauan lapangan”.
Menilai tingkat keterpaduan pembiayaan, dengan membandingkan kesesuaian antara rencana sumber pembiayaan kegiatan dan dengan realisasi sumber pembiayaan kegiatan.
Nilai:1= jika paham/tahu, mempertimbangkan satu atau lebih dari 4 faktor penyebab kebutuhan. 0= jika tidak mempertimbangkan satu saja dari 4 faktor penyebab kebutuhan keterpaduan.
Jika jawabannya ‘paham/tahu’ (1) selanjutnya kepada informan ditanyakan tentang “tingkat keterpaduan rencana kegiatan dan tingkat keterpaduan rencana pembiayaan.
Nilai :1= ada dalam dokumen rencana berisi rencana terpadu0= tidak ada dokumen rencana menunjukkan keterpaduan
Jika jawaban (1), selanjutnya kepada informan ditanyakan tentang [a] tingkat keterpaduan rencana kegiatan dan [b] tingkat keterpaduan rencana pembiayaan.
Nilai :4= Kebutuhan Tinggi: mempertimbangkan 4 alasan atau lebih); 3= Kebutuhan Sedang : mempertimbangkan 2-3 alasan);2= Kebutuhan Rendah: mempertimbangkan hanya 1 alasan);1= Tidak dibutuhkan: tidak ada alasan kebutuhan keterpaduan.
Nilai :4= Kebutuhan Tinggi: (mempertimbangkan 4 alasan atau lebih); 3= Kebutuhan Sedang (mempertimbangkan 2-3 alasan);2= Kebutuhan Rendah: (mempertimbangkan hanya 1 alasan);1= Tidak dibutuhkan: tidak ada alasan kebutuhan keterpaduan.
Nilai :1 = jika pelaksanaan pembangunan sepenuhnya sesuai dengan dokumen rencana keterpaduan. 0 = jika pembangunan tidak merealisasikan dokumen rencana keterpaduan.
4= Terlaksana dan terpadu sepenuhnya; 3= Terlaksana, sebagain besar terpadu (lebih dari 50 % terpadu);2= Terlaksana, sedikit terpadu (kurang dari 50 % terpadu);1= Terlaksana namun tidak terpadu.
1= Sumber pembiayaan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana.0= Sumber pembiayaan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai rencana.
Tabel 1.Tahapan, Uraian, dan Penilaian Keterpaduan
Tahapan peniLaian
L a P O R a N K i N e R j a202
uraian
PEMANFAATANInfrastruktur yang dibangun
Keberfungsian Infratruktur
Pemanfaatan Infrastruktur
Keberlanjutan layanan
1= ada keterkaitan0= tidak ada keterkaitan
1= ada keterkaitan0= tidak ada keterkaitan
Mengevaluasi pemanfaatan (capaian/outcome) atas infrastruktur yang telah dibangun cara meninjau infrastruktur yang telah dibangun tersebut di lapangan
4= infrastruktur sudah jadi, berfungsi dan terawat dengan baik 3= infrastruktur sudah jadi, berfungsi namun kurang terawat 2= infrastruktur kurang berfungsi sesuat tujuan1= infrastruktur tidak berfungsi
4= infrastruktur sering dimanfaatkan oleh pengguna setiap waktu/ intensif3= infrastruktur dimanfaatkan tetapi tidak setiap waktu (setiap hari)/ cukup intensif 2= infrastruktur kurang dimanfaatkan & kondisi kurang berfungsi/ kurang intensif 1= infrastruktur tidak dimanfaatkan
4= Sangat Tinggi : organisasi pengelola & partisipasi masyarakat aktif memelihara dan memfungsikan infrastruktur;3= Tinggi : organisasi pengelola atau partisipasi masyarakat kurang aktif namun infrastruktur masih terpelihara dan memfungsikan infrastruktur;2= Sedang : organisasi pengelola dan partisipasi masyarakat kurang aktif dalam dan memfungsikan infrastruktur;1= Rendah : tidak ada organisasi dan partisipasi masyarakat dalam memelihara dan memfungsikan infrastruktur.
Keterkaitan dengan infrastruktur PUPR lain: infrastruktur perumahan, jalan-jembatan, sumber daya air, dll.
Keterkaitan dengan infrastruktur non-PUPR (infrastruktur perhubungan (pelabuhan, Bandara, terminal, Telekomunikasi dll), Energi (Listrik, gas). Kawasan (pariwisata, nelayan, perbatasan, dll), sarana khusus (pendidikan, kesehatan, pasar, sosial, dll)
Tahapan peniLaian
sumber : surat edaran direktorat jenderal Cipta Karya no. 83/se/dC/2016
Lokasi Pemantauan Keterpaduan dilaksanakan di 19 provinsi sebagai berikut:
1. Nangroe Aceh Darussalam2. Sumatera Barat3. Bengkulu4. Lampung5. Jawa Tengah6. D.I Yogyakarta7. Jawa Timur8. Kalimantan Barat
9. Kalimantan Tengah10. Kalimantan Selatan 11. Kalimantan Timur12. Sulawesi Utara13. Sulawesi Selatan14. Nusa Tenggara Timur15. Bali16. Maluku Utara17. Maluku18. Papua19. Papua Barat
203DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
6. HASIL EVALUASI KETERPADUAN ANALISIS KETERPADUAN Dalam hal kebutuhan akan keterpaduan infrastruktur permukiman, pada seluruh kab/kota yang disurvei pada dasarnya sudah memahami akan pentingnya keterpaduan tersebut. Hasil pemantauan tentang pengetahuan akan pentingnya keterpaduan infrastruktur permukiman di kawasan kumuh menunjukkan kategori “tinggi”, artinya aparat pemerintah daerah di Bappeda Provinsi, Kabupaten/Kota, Dinas Pekerjaan Umum/ Permukiman Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Satker PKP menyadari akan pentingnya “keterpaduan infrastrukur permukiman”. Dasar pertimbangannya yaitu keterpaduan dapat (1) mengoptimalikan manfaat infrastruktur, (2) menurunkan risiko atau dampak negatif masa pembangunan (3) meningkatkan efisiensi sumber daya dan pertimbangan lain sebagainya. Pemahaman tentang pentingnya keterpaduan ini merata di seluruh daerah yang disurvei. Hal ini merupakan modal dasar bagi manajemen pembangunan infrastruktur permukiman di kawasan kumuh secara terpadu.
Setelah mereka memahami pentingnya pe-ren canaan keterpaduan, selanjutnya digali tentang upaya yang dilakukan untuk me-nuang kannya ke dalam dokumen peren ca na-an. Secara umum, pada daerah yang disurvei, mereka sudah berupaya dan berko or dinasi untuk menyusun perencanaan infra struktur permukiman terpadu di kawasan per mukiman kumuh. Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan, dokumen perencanaan setiap lokasi telah memperhatikan, memikir kan serta mempertimbangkan kebutuhan keterpaduan dalam penanganan kawasan kumuh, hal tersebut tampak pada kategori upaya “tinggi”. Proses penyusunan dokumen peren canaan mengundang, melibatkan sektor dan pihak pemangku kepentingan. Ke mau an untuk merencanakan keterpaduan ter sebut dapat dilihat dengan adanya doku men perencanaan keterpaduan kegiat an seperti: SIAP (Slum Improvement Action Plan), RPKPP, RKPKP dan RP2KPKP yang dituangkan ke dalam keterpaduan kegiatan dan pembiayaan untuk penanganan per mukiman kumuh.
KETERPADUAN PERENCANAANWalaupun upaya merencanakan keter pa duan kategorinya ‘tinggi’, namun penuangannya menjadi (1) ren cana kegiatan dan (2) rencana pembiayaan berkurang, sehingga menjadi tidak optimal. Bahkan ren cana keterpaduan pembiayaan jauh lebih rendah, atau ‘sedang’. Upa ya perencanaan keterpaduan di dae rah di koordinasikan oleh pihak Bappeda, hal ini bertujuan untuk sinkro nisasi rencana SKPD ter kait pe nangan an kumuh agar selaras de-ngan program yang tercantum dalam RPJMD. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa tingkat “keterpaduan rencana” masih belum dapat memenuhi kebutuhan akan
Gambar 1.Hasil Penilaian Proses Keterpaduan
sumber: hasil perhitungan
L a P O R a N K i N e R j a204
keterpaduan infrastruktur permukiman yang diharapkan. Faktor penyebab hal tersebut yaitu keterbatasan sumber daya perencanaan dan rendahnya kapabilitas, koordinasi lintas sektor dan proses partisipasi masyarakat yang belum digali mendalam. Rincian situasi “keterpaduan perencanaan kegiatan dan perencanaan pembiayaan” pada daerah yang disurvei dapat dilihat pada gambar berikut,
Dari 19 kab/kota yang disurvei, Kota Jayapura relatif keterpaduan rencana kegiataannya maksimal, sedangkan Kab. Manokwari dan Bantul relatif lebih rendah dibandingkan daerah lainnya.
Dalam hal keterpaduan rencana pembiayaan, antar daerah yang disurvei lebih bervariasi lagi. Kota Jayapura, sekali lagi sudah optimal dalam perencanaan keterpaduan pembiayaan. Kota Makassar, Kab. Bantul, Kab. Sukoharjo, relatif lebih rendah, namun Kota Pontianak, Bengkulu dan Kota Banda Aceh tampak tidak terpadu. Artinya pada daerah keterpaduannya tersebut, mereka masih bergantung pada sumber pembiayaan APBN atau merasa cukup sehingga tidak mengupayakan sumber pembiayaan lainnya.
KETERPADUAN PELAKSANAANPada umumnya dokumen perencanaan kegiatan dan pembiayaan belum dapat dilaksanakan secara optimal. Rencana yang sudah disusun atau diprioritaskan, pada akhirnya tidak dapat dilaksanakan karena beberapa faktor. Diantaranya karena (1) sektor-sektor yang harusnya terpadu pada akhirnya cenderung hanya melaksanakan prioritas kegiatan sektor itu sendiri (2) keterbatasan biaya (3) adanya perubahan kegiatan dari rencana semula karena adanya kebijakan khusus atau faktor politis, sehingga kegiatan yang sudah direncanakan tidak dilaksanakan.
Dalam hal pelaksanaan keterpaduan rencana, kegiatan penanganan kumuh di Kota Banda Aceh, Kota Pontianak, Kota Palangkaraya, Kota Samarinda, Kota Banjarbaru, Kota Manado, Kota Ternate, Kota Malang, Kota Ambon dan Kota Jayapura, relatif mampu mengimplementasikan sesuai dengan rencana kegiatan, walaupun masih pada tingkat rendah. Pada pelaksanaan keterpaduan pembiayaan, capaiannya juga ‘rendah’, karena faktor sumber pembiayaan masih mengandalkan
Gambar 2.Keterpaduan Rencana Kegiatan
sumber: hasil perhitungan
Gambar 3.Keterpaduan Rencana Pembiayaan
sumber: hasil perhitungan
205DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
APBN dan realisasinya yang rendah. Kota Padang, Kota Bandar Lampung, Kab. Sukoharjo, Kab. Bantul, Kota Pontianak, Kota Bengkulu, Kota Kupang, dan Kab. Manokwari dalam implementasi keterpaduan pembiayaan relatif lebih rendah daripada kota lainnya, karena keterbatasan pembiayaan yang berasal dari daerah dan masih mengandalkan dari APBN. Daerah yang tidak menunjukkan keterpaduan sumber pembiayaan, sebenarnya telah melaksanakan kegiatan pembangunan tanpa keterpaduan sumber pembiayaan seperti dokumen perencanaan.
Hasil pelaksanaan keterpaduan menunjukkan bahwa kemampuan untuk melaksanakan keterpaduan infrastruktur permukiman di kawasan kumuh masih belum optimal dan perlu peningkatan sinergi antar pihak. Beberapa faktor
yang menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan keterpaduan tersebut ialah (1) pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh satu sektor saja karena kurangnya koordinasi dan karena pihak/instansi lain sudah
mempunyai kegiatan prioritas tersendiri yang tidak dapat di sinergikan dengan kegiatan penanganan kawasan kumuh; (2) pembiayaan, karena keterbatasan kemampuan sumber pembiayaan lain dan ketergantungan pada APBN yang masih tinggi (3) pemerintah daerah memiliki daya serap anggaran yang rendah walaupun telah dilakukan perencanaan pembiayaan yang memanfaatkan sumber dana di luar APBD. Beberapa permasalahan dicatat pada Tabel berikut ini.
sumber: hasil perhitungan
Gambar 4.Pelaksanaan Keterpaduan Kegiatan
Gambar 5.Pelaksanaan Keterpaduan Pembiayaan
sumber: hasil perhitungan
L a P O R a N K i N e R j a206
PROVINSI Kabupaten/Kota Permasalahan
Kota Makassar
Kota Samarinda
Kota PalangkarayaKota Bengkulu Kota Pontianak Kota Banda Aceh
Kab. bantul Kab. Sukoharjo
Kota Bandar Lampung
Kota PadangKota Banjar BaruKota ManadoKota Kupang
Kota TernateKota Denpasar
Kota Ambon
Kota Jayapura
Kab. Manokwari
Sulawesi Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Tengah BengkuluKalimantan Barat Aceh
DI. YogyakartaJawa Tengah
Lampung
Sumatera Barat Kalimantan SelatanSulawesi UtaraNusa Tenggara Timur
Maluku UtaraBali
Jawa TimurMaluku
Papua
Papua Barat
• Keterbatasanlahanuntukpembangunaninfrastruktur;dan• Keterbatasanpembiayaan.• Keterbatasanlahanuntukpembangunaninfrastruktur;• Koordinasitidakefektifkarenamutasipejabat;dan• Masalahlegalitaslahan.• Masalahlegalitaslahanyanguntuklokasiinfrastruktur.• Keterbatasanpembiayaan.• Masalahlegalitaslahanlahanyanguntuklokasiinfrastruktur.• Keterbatasanpembiayaan;dan• Dokumenteknisyangtidaksesuaistandar.• Keterbatasanpembiayaan.• Keterbatasanpembiayaan;dan• Kesulitanuntuksosialisasidokumenperencanaan.• Keterbatasanlahanuntukpembangunaninfrastruktur;dan• Koordinasitidakefektifmutasipejabat.• Koordinasitidakefektifmutasipejabat.• Kesulitanuntuksosialisasidokumenperencanaan.• Kesulitanuntuksosialisasidokumenperencanaan.• Kesulitanuntuksosialisasidokumenperencanaan;dan• Setiapsektorsudahpunyaprioritaskegiatantersendiri.• Setiapsektorsudahpunyaprioritaskegiatantersendiri.• Keterbatasanlahanuntukpembangunaninfrastruktur;dan• Koordinasitidakefektifantarsektor.• Tidakterdapatmasalah• Tumpangtindihpenanganankumuhdengankegiatanlaindalam
1 delineasi yang sama;• Adanyaintervensisecarapolitisdiluarrencanayangterdapat
dalam dokumen rencana; dan• Koordinasitidakefektifantarsektor.• Kondisigeografiswilayahmenyulitkanpembangunan;dan• Adanyakebijakanpolitisdaripusatyangtidaksinergisdengan
dokumen rencana penanganan kumuh.• Keterbatasanpembiayaan;• Kesulitanuntuksosialisasidokumenperencanaan;dan• Setiapsektorsudahpunyaprioritaskegiatantersendiri.
Tabel 2.Permasalahan Pelaksanaan Keterpaduan Kegiatan
sumber ; hasil pemantauan Keterpaduan 2017
ANALISIS PEMANFAATAN INFRA-STRUKTUR PERMUKIMANPemantauan pemanfaatan infrastruktur permukiman dilakukan pada infrastruktur yang telah direalisasikan kegiatan yang
terdapat dipantau melalui E-mon atau SIPPa. Jenis infrastruktur yang telah terbangun tersebut dapat dilihat pada berikut ini:
207DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
PROVINSINO Kabupaten/Kota Permasalahan
Kawasan Lubuk Lintah Kawasan Campang Jaya
Kawasan Sonorejo
Kawasan Sonorejo
Kawasan Aleu Naga dan lembaro SkepKawasan Rawa Makmur
Kawasan Tambelahan Sampit Kawasan Danau Seha
Kawasan Sungai Karang Mumus Kawasan Pampang
Kawasan Kemuning
Kawasan MaasingKawasan OesapaKawasan Dufa-Dufa
Kawasan Sidakara
Kawasan Sukun
Kawasan Nusaniwe
Kawasan Sawaibu
Kawasan Imbi
PadangBandar Lampung
Sukoharjo
Bantul
Banda Aceh Bengkulu
PontianakPalangkaraya
Samarinda Makassar
Kota Banjar Baru
Kota ManadoKota KupangKota Ternate
Kota Denpasar
Kota Malang
Kota Ambon
Kabupaten Manokwari
Kota Jayapura
12
3
4
5
6
78
910
11
121314
15
16
17
18
19
• JalanLingkungan.• JalanLingkungan;dan• Drainase.• Jalanlingkungan;dan• Drainase.• JalanLingkungan;• Drainase;dan• AirLimbahIPALKomunal.• JalanLingkungan;dan• Drainase.• JalanLingkungan;• Drainase;• AirLimbahIPALKomunal;dan• SR.• Jalanlingkungan.• JalanLingkungan;• Tempatpembuangansampahsementara;dan• Saranapenanggulangankebakaran.• JalanLingkungan.• JalanLingkungan;dan• Drainase.• JalanLingkungan;dan• TempatSampah.• JalanLingkungan.• JalanLingkungan.• RTH;dan• JalanLingkungan.• JalanLingkungan;dan• DrainaseLingkungan.• JalanLingkungan;• DrainaseLingkungan;• RTH;• Jembatan;• IPAL;dan• AirMinum.• JalanLingkungan;• MCKKomunal;• Talud;dan• Drainase.• RTH;• JalanLingkungan;dan• MCKKomunal.• JalanLingkungan;dan• AirBersih.
Tabel 3.Pemantauan Outcome Infrastruktur Permukiman di Lokasi Survei
sumber: hasil survei pemantauan Keterpaduan 2017
Pemantauan terhadap pemanfaatan infrastruktur permukiman menunjukkan bahwa sebagian besar infrastruktur yang terbangun kondisinya masih berfungsi dan terawat. Masyarakat juga telah memanfaatkan infrastruktur yang terbangun tersebut secara intensif. Namun demikian, keberlanjutan pemanfaatan
infrastruktur permukiman tersebut relatif tergolong “rendah”, karena rendahnya partisipasi masyarakat dan organisasi pengelola yang turut serta mengelola dan memelihara infrastruktur tersebut. Hasil penilaian pemantauan outcome dapat dilihat pada gambar berikut:
L a P O R a N K i N e R j a208
Bila lebih jauh diamati, selain tingginya keberfungsian dan pemanfaatan infrastruktur permukiman yang terbangun, secara fungsional infrastruktur permukiman tersebut memiliki keterkaitan fungsi yang “tinggi” dengan jenis infrastruktur PUPR yang lainnya, seperti dengan perumahan dan jalan. Selain itu infrastruktur tersebut juga terkait fungsi dengan infrastruktur non-PUPR, seperti sarana pendidikan, sosial, dan sarana kesehatan. Hal ini menggambarkan bahwa infrastruktur yang telah terbangun saling bersinergi dan saling mendukung fungsi dengan infrastruktur lain dalam mendukung kehidupan. Hasil penilaian outcome dari tinjauan lapangan yang telah dilakukan di 19 Provinsi dapat dilihat pada gambar berikut.
Gambar 6.Hasil Penilaian Pemantauan Outcome
sumber: hasil perhitungan
Gambar 7.Keberfungsian Infrastruktur Permukiman
sumber: hasil perhitungan
Hasil pemantauan pada keberfungsian infrastruktur permukiman di 19 daerah yang dipantau, menunjukkan bahwa capaian antar daerah relatif sama. Namun Kabupaten Bantul, Kota Malang, Kota Manado, Kota Denpasar, Kota Ternate dan Kota Jayapura, keberfungsiannya lebih tinggi, yaitu infrastruktur permukiman tersebut kondisinya lebih terawat dan terpelihara dibandingkan daerah lain.
Pada infrastruktur yang telah berfungsi tersebut, selanjutnya dapat dipantau pemanfaatannya oleh masyarakat pengguna. Hasil pemantauan terhadap
209DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
penggunaan infrastruktur permukiman tergolong ‘tinggi’ dengan tingkat pemanfaatan yang hampir sama antar daerah. Di Kota Malang, Kota Palangkaraya, Kota Samarinda, Kota Banjarbaru, Kota Manado, Kota Denpasar, Kota Ternate, dan Kota Jayapura menunjukkan tingkat pemanfaatan yang lebih intensif dan rutin oleh masyarakat/pengguna bila dibandingkan provinsi lainnya. Pemanfaatan infrastruktur di Manokwari dan Kota Ambon relatif rendah, karena lokasinya jauh dari permukiman. Hasil penggunaan infrastruktur permukiman dapat dilihat pada gambar berikut:
Hasil pemantauan terhadap keberlanjutan pemanfaatan infrastruktur permukiman tergolong “rendah” dan relatif beragam antar daerah. Tingkat keberlanjutan pemanfaatan yang tinggi yaitu di Kota Bengkulu, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Bantul, Kota Malang, Kota
Gambar 8.Penggunaan Infrastruktur Permukiman
sumber: hasil perhitungan
Pontianak, Kota Samarinda, Kota Makassar, Kota Manado, Kota Denpasar dan Kota Jayapura, karena organisasi pengelola dan partisipasi masyarakat berperan aktif memelihara dan merawat infrastruktur. Di Kota Padang, Kota Bandar Lampung, Kota Banda Aceh, Kota Palangkaraya, Kota Banjarbaru, Kota Kupang, Kota Ternate, Kota Ambon, dan Kabupaten Manokwari, keberlanjutannya rendah “rendah”, karena masyarakat kurang berperan aktif dan tidak adanya organisasi pengelola dalam pemeliharaan dan pengelolaan, walaupun sebenarnya masyarakat sangat bergantung dengan keberadaan infrastruktur permukiman tersebut. Pemeliharaan dan perawatan infrastruktur permukiman di kota tersebut, masih dilakukan oleh pemerintah daerah.
Gambar 9.Keberlanjutan Infrastruktur Permukiman
sumber: hasil perhitungan
L a P O R a N K i N e R j a210
Hasil pemantauan pada keterkaitan fungsi antara Infrastruktur Permukiman di Kawasan Permukiman kumuh dengan infrastruktur PUPR lainnya, maka pada 19 lokasi tersebut, tergolong “tinggi”, atau menunjukkan bahwa infrastruktur yang terbangun di lokasi survei terkait dan saling mendukungan fungsi dengan infrastruktur PUPR dalam mendukung kehidupan.
Sementara itu, hasil pemantauan pada keterkaitan fungsi antara infrastruktur permukiman dengan infrastruktur non PUPR, menunjukkan bahwa pada 16 lokasi memiliki keterkaitan fungsi dan sinergis. Diantaranya berkaitan dengan fungsi pelabuhan, pendidikan pariwisata, dan ekonomi, sedangkan pada 3 lokasi survei yaitu (Kota Kupang, Kota Makassar dan Kota Samarinda) tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan infrastruktur non PUPR.
sumber: hasil perhitungan
Gambar 10.Keterkaitan dengan Infrastruktur Non-PUPR
7. KESIMPULAN1. Kebutuhan akan Pemantauan Keterpaduan
Infrastruktur Permukiman Bidang Keciptakaryaan.a. Berbagai infrastruktur permukiman
bidang keciptakaryaan sudah banyak terbangun dan difasilitasi pengembangannya oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Hasil pembangunan tersebut memerlukan metode pengukuran kinerja yang dapat digunakan untuk mendukung proses manajemen pembangunan infrastruktur permukiman di Indonesia, berupa besaran kontribusi dan bentuk manfaatnya.
b. Telah disusun Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya No.83 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemantauan Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, dan diterapkan untuk pemantauan keterpaduan infrastruktur permukiman pada 19 kab/kota di19 provinsi.
2. Konsep Pemantauan Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Bidang Keciptakaryaan.a. Keterpaduan yang dimaksudkan dalam
Surat Edaran meliputi (1) Keterpaduan Perencanaan (2) Keterpaduan Pelaksanaan (3) Pemanfaatan.
b. Dasar kebutuhan terhadap keterpaduan tersebut yaitu (1) mempertimbangkan optimalisasi, efisiensi sumber daya, dan atau biaya (2) mempertimbangkan teknis atau pengurangan resiko pelaksanaan pembangunan (3) memaksimalkan
211DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
manfaat pembangunan pembangunan infrastruktur (4) mempertimbangkan kebijakan, diskresi dan pertimbangan politis (5) mempertimbangkan faktor lainnya.
c. Pelaksanaan pemantauan keterpaduan melibatkan pemangku kepentingan seperti; Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha dan masyarakat.
d. Infrastruktur permukiman bidang keciptakaryaan terdiri dari berbagai jenis, diantaranya: infrastruktur air minum, pengelolaan sampah, air limbah, drainase, bangunan gedung dan kawasan permukiman.
e. Keterpaduan Infrastruktur Permukiman yaitu sinergi fungsi dan sumber daya yang bersifat multi sektoral, multi pemangku kepentingan, dan multi pendanaan dalam mewujudkan permukiman layak huni.
f. Fokus pemantauan keterpaduan ialah pada kawasan permukiman kumuh.
3. Hasil Pemantauan Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Bidang Keciptakaryaan.a. Hasil tahapan perencanaan
keterpaduan di 19 kab/kota lokasi tinjauan lapangan menunjukkan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota sudah mengetahui pentingnya kebutuhan perencanaan keterpaduan infrastruktur permukiman dalam penanganan kumuh berdasarkan prioritas kebutuhan wilayah. Hal tersebut dapat dilihat dari sudah disusunnya rencana keterpaduan kegiatan penanganan permukiman kumuh berdasarkan SK Kumuh Walikota
Tahun 2014. Secara teknis rencana tersebut dituangkan ke dalam berbagai nama Dokumen Rencana sesuai dengan arahan dokumen rencana dari Pemerintah, seperti RPKPKP, RP2KPKP dan sejenisnya. Perencanaan yang sudah berupaya melibatkan stakeholder terkait Bidang Keciptakaryaan dan lintas SKPD. Upaya perencanaan keterpaduan di daerah dikoordinasikan oleh Bappeda kabupaten/kota melalui sinkronisasi rencana dengan SKPD terkait penanganan kumuh agar selaras dengan program yang tercantum dalam RPJMD.
b. Hasil pelaksanaan keterpaduan di 19 lokasi menunjukkan bahwa penangan an kawasan kumuh relatif masih belum terpadu atau masih dilakukan oleh masing-masing sektor. Beberapa penyebab belum optimalnya pelaksanaan keterpaduan dalam kawas-an kumuh ialah (1) kesulitan dalam berkoor dinasi antar sektor dalam melaksanakan dokumen perencanaan keterpaduan; (2) keterbatasan pem-biaya an APBD menyebabkan belum terlaksananya keterpaduan di kawasan kumuh, sehingga penanganannya belum tuntas. Saat ini, kegiatan penanganan kumuh di daerah umumnya masih bergantung pada dana APBN; (3) adanya kebijakan politis pemerintah pusat mau pun daerah yang tidak tercantum dalam dokumen rencana, sehingga ada pengalihan alokasi anggaran dan lokasi kegiatan. Hal ini sering di jumpai di tengah berlangsungnya kegiatan pembangunan. Akibatnya beberapa kegiatan mengalami penyesuaian
L a P O R a N K i N e R j a212
bahkan di tunda karena keterbatasan sumber pembiayaan yang di alihkan; (4) perubahan nomenklatur SKPD di daerah semenjak UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, membuat hambatan untuk mendidentifikasi pihak yang terkait dalam penanganan kumuh khususnya di bidang keciptakaryaan. Akibanya, SDM yang menangani kegiatan bidang keciptakaryaan sering berganti dengan dengan orang yang baru, sehingga mereka kerap menemui kesulitan untuk menjelaskan keterpaduan kegiatan di kawasan kumuh Tahun 2015.
c. Outcome kegiatan di 19 lokasi survei kawasan kumuh menunjukkan bahwa infrastruktur dalam kondisi masih berfungsi, terawat dan dimanfaatkan oleh warga secara intensif. Infrastruktur permukiman yang belum optimal dimanfaatkan, karena lokasinya relatif jauh dari permukiman. Walaupun infrastruktur tersebut dimanfaatkan masya rakat, namun keberlanjutan fungsi nya masih rendah, karena rendah-nya tingkat partisipasi masyarakat dalam pengoperasioan pemeliharaan. Infrastruktur permukiman yang telah dibangun di kawasan kumuh pada 19 lokasi menunjukkan keterkaitan fungsi dengan infrastruktur PUPR lain seperti keterkaitan dengan infrastruktur jalan dan drainase primer-sekunder. Selanjutnya dalam keterkaitannya dengan infrastruktur non-PUPR, ada 16 dari 19 lokasi pemantauan yang menunjukkan keterkaitan tinggi, seperti: telekomunikasi, energi dan sarana pendidikan, kesehatan dan ibadah.
8. REKOMENDASI1. Untuk memperkuat keterpaduan
infrastruktur permukiman, maka lokus keterpaduan perlu ditentukan sebelum melaksanakan pemantauan keterpaduan. Hhal ini ditujukan untuk memudahkan proses pemantauan keterpaduan serta pengukuran kinerjanya;
2. Pelaksanaan keterpaduan infrastruktur permukiman membutuhkan leader, baik di tingkat pusat maupun daerah. Tujuan dari leader ialah sebagai koordinator dalam penyelenggaraan kegiatan keterpaduan infrastruktur permukiman yang mengosolidasikan perencanaan dari pemangku kepentingan terkait sehingga, kegiatan yang akan dilaksanakan dapat terintegrasi dan tidak lagi melaksanakan kegiatan secara parsial (ego sektoral).
3. Leader keterpaduan infrastruktur permukiman ditingkat pusat yaitu Unit Kerja Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, hal ini selaras dengan tugas dan fungsi yang tercantum dalam Permen PUPR No. 15 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR, bahwa Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan kebijakan dan strategi keterpaduan perencanaan dan kemitraaan, pembiayaan, pelaksanaan, pengelolaaan data dan sistem informasi serta pemantauan dan evaluasi kinerja keterpaduan program pembangunan infratstruktur permukiman yang meliputi pengembangan kawasan permukiman serta penataan bangunan dan lingkungan, pengembangan sistem penyediaan air minum, dan penyehatan lingkungan permukiman. Dalam Renstra Cipta Karya Tahun 2015-2019 tercantum
213DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
bahwa upaya pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan infrastruktur permukiman untuk memastikan keterpaduan infrastruktur permukiman terwujud melalui upaya pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan infrastruktur permukiman.
4. Leader keterpaduan infrastruktur permukiman di tingkat daerah, yaitu Satker Perencanaan dan Pengendalian PIP Provinsi sebagai wakil dari Direktorat KIP dengan tugas pada aspek perencanaan, pemrograman dan penganggaran, pemantauan dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan sebagai satu rangkaian utuh serta menjalankan fungsi sebagai koordinator untuk membina, memfasilitasi, dan mengawal outcome pembangunan infrastruktur permukiman.
5. Meningkatkan efektifitas Pemantauan Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Bidang Keciptakaryaan melalui:• SosialisasiSEDirjenCiptaKarya tentang
Pedoman Pemantauan Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Bidang Keciptakaryaan;
• Mengumpulkan dokumen perencanaanKawasan yang akan dipantau dalam berbagai bentuk yang tersedia. Bila di pusat belum ada/ diperoleh, maka perlu segera menghubungi pemerintah daerah untuk memperoleh dokumen perencanaan tersebut;
• Mengidentifikasi infrastruktur yangpotensial terpadu berdasarkan dokumen perencanaan dan identifikasi lokasi di lapangan, agar proses tinjauan lapangan efektif dan efisien;
• Memanfaatkan informasi e-planning, yang dikembangkan Kemendagri terkait penyusunan RPJMD. Membangun kemitraan untuk dapat mengakses
informasi pembangunan daerah dengan Kementerian Dalam Negeri;
• MenguatkanfungsiSatkerprovinsiuntukimplementasi pemantauan keterpaduan infrastruktur permukiman.
6. Tahapan Perencanaan Keterpaduan Infrastruktur Permukiman• Peningkatan kualitas perencanaan
infrastruktur permukiman pada tingkat kawasan kumuh, dengan cara:a. Pemetaan situasi dan kondisi
kehidupan masyarakat serta infastruktur permukiman dan infrastruktur lain yang terkait.
b. Mengidentifikasi kebutuhan keterpaduan pada tingkat pelaksanaan dan pemanfaatannya.
• Konsolidasi dokumen perencanaankawasan permukiman Bidang Cipta Karya dengan dokumen perencanaan daerah serta dokumen infrastruktur lainnya;
• Ketersediaanlahanuntukpembangunaninfrastruktur permukiman sebagai salah satu readiness criteria dipersiapkan secara matang oleh pemda kabupaten/kota sebelum membuat dokumen perencanaan kawasan permukiman.
7. Tahapan Pelaksanaan Keterpaduan Infratsruktur Permukiman• Meningkatkan konsistensi pemanfaatan
dokumen perencanaan kawasan permukiman kabupaten/kota sebagai dasar acuan dan pertimbangan pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur permukiman;
• Mendukung prioritas pembiayaanpada kegiatan yang membutuhkan keterpaduan pembiayaan tinggi agar pembangunan dapat optimal.
L a P O R a N K i N e R j a214
13. Ringkasan Evaluasi Manfaat Infrastruktur Permukiman
LAPORAN AKHIREVALUASI MANFAAT
INFRASTRUKTUR PERMUKIMANDIREKTORAT KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
SUBDIREKTORAT PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJATAHUN 2017
215DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
1. PENDAHULUANKegiatan pemantauan kinerja dilakukan terhadap kegiatan PHLN dan APBN di Provinsi Bali yaitu DSDP (Denpasar Sewerage Development Project) dan TPA Regional SARBAGITA (Denpasar Regional Gianyar Tabanan). Tujuan dari kegiatan Pemantauan kinerja ini ialah untuk mengetahui capaian dan kontribusi hasil pembangunan di Provinsi Bali baik non bidang Keciptakaryaan maupun bidang Keciptakaryaan terhadap kualitas hidup (quality of life).
Teknik evaluasi akan dianalisa menggunakan analisis kontribusi. Hasil dari analisa selanjutnya akan dievaluasi keterkaitannya dengan tingkat akses infrastruktur permukiman (indikator outcome). Outcome yang tinggi, menunjukkan bahwa infrastruktur permukiman sudah diakses, digunakan atau dimanfaatkan. Artinya pada infrastruktur tersebut sudah ada pemanfaatan (outcome). Setelah ada pemanfaatan, maka diharapkan akan diperoleh manfaat (benefit/impact) dalam berbagai bentuk indikator yang sudah dibahas sebelumnya. Pengukuran ini dapat memunculkan indikasi seberapa besar kontribusi infrastruktur permukiman dalam memberikan manfaat bagi kehidupan penduduk.
Selain itu akan dilakukan pula analisis manfaat infrastruktur permukiman terhadap kualitas hidup dalam berbagai indikator, seperti Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Kebahagiaan. Untuk itu analisis ini dilakukan pada tingkat nasional dengan data seluruh provinsi di Indonesia.
sumber data untuk melakukan pengukuran tersebut menggunakan data sekunder dari BPS. Indikator manfaat untuk pemantauan kinerja terhadap infrastruktur permukiman sesuai
dengan Pedoman Evaluasi Manfaat bidang Keciptakaryaan terdiri dari ;Indikator Manfaat (Variabel Terikat):1. Angka Harapan Hidup (Y1)2. Pendapatan per Kapita (Y2)3. Persentase Penduduk Miskin (Y3) 4. Indeks Pembangunan Manusian (Y4)5. Indeks Kebahagiaan (Y5)
Indikator Outcome (Variabel Bebas):Tingkat Pertama:1. Cakupan sanitasi layak (X1)2. Cakupan air minum aman (X2)3. Persentase Jalan lingkungan (X3)4. Persentase sampah diangkut ke TPA (X4)
2. INDIKATOR-INDIKATOR KESEJAHTERAANA. Indeks Pembangunan Manusia Aspek pertama yang akan di analisa
terkait pemantauan kinerja adalah Indeks Pembangunan Manusia. Secara global Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Indeks (HDI) digunakan untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup (quality of life) sehingga, perlu untuk mengetahui data IPM tersebut, data IPM Provinsi Bali ditampilkan dalam tabel sebagai berikut ;
L a P O R a N K i N e R j a216
2014 2015 2016PROVINSI / KABUPATEN / KOTA INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
ACEH 68.81 69.45 70SUMATERA UTARA 68.87 69.51 70SUMATERA BARAT 69.36 69.98 70.73RIAU 70.33 70.84 71.2JAMBI 68.24 68.89 69.62SUMATERA SELATAN 66.75 67.46 68.24BENGKULU 68.06 68.59 69.33LAMPUNG 66.42 66.95 67.65KEP. BANGKA BELITUNG 68.27 69.05 69.55KEP. RIAU 73.4 73.75 73.99DKI JAKARTA 78.39 78.99 79.6JAWA BARAT 68.8 69.5 70.05JAWA TENGAH 68.78 69.49 69.98DI YOGYAKARTA 76.81 77.59 78.38JAWA TIMUR 68.14 68.95 69.74BANTEN 69.89 70.27 70.96BALI 72.48 73.27 73.65NUSA TENGGARA BARAT 64.31 65.19 65.81NUSA TENGGARA TIMUR 62.26 62.67 63.13KALIMANTAN BARAT 64.89 65.59 65.88KALIMANTAN TENGAH 67.77 68.53 69.13KALIMANTAN SELATAN 67.63 68.38 69.05KALIMANTAN TIMUR 73.82 74.17 74.59KALIMANTAN UTARA 68.64 68.76 69.2SULAWESI UTARA 69.96 70.39 71.05SULAWESI TENGAH 66.43 66.76 67.47SULAWESI SELATAN 68.49 69.15 69.76SULAWESI TENGGARA 68.07 68.75 69.31GORONTALO 65.17 65.86 66.29SULAWESI BARAT 62.24 62.96 63.6MALUKU 66.74 67.05 67.6MALUKU UTARA 65.18 65.91 66.63PAPUA BARAT 61.28 61.73 62.21PAPUA 56.75 57.25 58.05INDONESIA 68.9 69.55 70.18
Tabel 1. IPM Menurut Provinsi Tahun 2014-2016
sumber ; bps
Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa, IPM Provinsi Bali berada diatas nasional, sementara, nilai IPM paling tertinggi ialah Provinsi DKI Jakarta dan IPM paling rendah di Provinsi Papua.
B. Penduduk Miskin Komponen kedua yang akan di analisis ialah
persentase penduduk miskin, data yang digunakan menggunakan data sekunder dari BPS, data persentase penduduk miskin dibuat dalam tabel sebagai berikut;
L a P O R a N K i N e R j a218
C. Air Minum Aman Outcome pertama yang akan di analisa ialah
akses air minum layak karena termasuk salah satu komponen outcome dari Cipta Karya sehingga, perlu di analisa kontribusi outcome tersebut pada kualitas kehidupan, baik secara
2014 2015 2016PROVINSI / KABUPATEN / KOTANO INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
sumber ; bps
nasional maupun secara provinsi, khususnya provinsi lokasi infrastruktur permukiman terbangun. Sumber data untuk sumber air minum layak dari BPS, yang ditampilkan dalam tabel sebagai berikut ;
Tabel 3. Persentase Sumber Air Minum Aman 2014-2016
1 ACEH 58.74 61.23 63.312 SUMATERA UTARA 66.86 71.41 70.613 SUMATERA BARAT 62.60 66.58 67.334 RIAU 72.55 74.24 75.495 JAMBI 62.01 62.75 63.236 SUMATERA SELATAN 60.75 65.16 63.777 BENGKULU 37.47 41.08 37.358 LAMPUNG 49.92 55.06 52.419 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 63.20 68.03 63.9510 KEPULAUAN RIAU 81.04 84.12 85.3111 DKI JAKARTA 92.10 93.40 92.4412 JAWA BARAT 65.01 67.20 67.6213 JAWA TENGAH 71.11 73.63 76.3014 DI YOGYAKARTA 77.28 80.99 81.0415 JAWA TIMUR 75.64 76.64 75.8316 BANTEN 66.60 67.68 67.4717 BALI 89.09 91.27 88.7118 NUSA TENGGARA BARAT 64.33 71.70 73.9819 NUSA TENGGARA TIMUR 54.88 62.72 60.0420 KALIMANTAN BARAT 63.04 68.39 66.1921 KALIMANTAN TENGAH 56.05 57.01 61.2622 KALIMANTAN SELATAN 61.72 62.23 58.6323 KALIMANTAN TIMUR 78.48 78.13 78.9324 KALIMANTAN UTARA 84.59 82.6925 SULAWESI UTARA 69.32 71.53 70.2226 SULAWESI TENGAH 58.99 61.49 62.1527 SULAWESI SELATAN 68.89 72.07 73.4228 SULAWESI TENGGARA 68.74 77.19 75.8229 GORONTALO 63.30 66.47 71.5930 SULAWESI BARAT 47.07 53.89 58.9931 MALUKU 60.77 64.96 67.2032 MALUKU UTARA 57.03 60.07 62.9933 PAPUA BARAT 66.87 68.85 68.7634 PAPUA 48.99 51.27 52.69TOTAL 68.38 70.97 71.14
219DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Dari data sumber air minum layak di atas, dapat dilihat bahwa capaian air minum layak di Provinsi Bali berada di atas rata-rata nasional, mengalami penurunan dari tahun 2015 ke 2016 sementara, persentase capaian air minum layak paling tinggi di Provinsi DKI Jakarta dan paling rendah berada di Provinsi Bengkulu. Akses air minum layak menurut provinsi tahun 2016 yang dibuat dalam gambar sebagai berikut ;.
Untuk mengetahui posisi dan kategori provinsi di skala nasional, persentase sumber air minum layak dibuat dalam diagram sebaran (scatterplot) sebagai berikut ;
Gambar 9. Sebaran Akses Sanitasi Layak Menurut Provinsi
Tahun 2014-2016
Gambar 6. Akses Air Minum Aman
Dari gambar sebaran di atas, diketahui bahwa Provinsi Bali berada di kiri atas yang menunjukkan bahwa akses air minum layak Provinsi Bali rata-ratanya di atas nasional namun pertumbuhannya rendah karena berada di bawah nasional. Hal ini membutuhkan dorongan dari pemangku kepentingan terkait agar pertumbuhan akses air minum layak di Provinsi Bali dapat meningkat capaiannya karena semakin tinggi akses air minum layak di sebuah wilayah, menunjukkan semakin baik tingkat kehidupan masyarakatnya.
D. Sanitasi Layak Kontribusi outcome lain dapat dilihat dari
capaian akses sanitasi layak. Seperti yang ditampilkan dalam tabel sebagai berikut ;
L a P O R a N K i N e R j a220
2015 2016 2017PROVINSI / KABUPATEN / KOTANO INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
sumber ; bps
Tabel 4. Persentase Akses Sanitasi Layak Menurut Provinsi Tahun 2014-2016
1 ACEH 54.68 62.68 63.382 SUMATERA UTARA 67.89 72.86 73.003 SUMATERA BARAT 45.02 53.24 52.774 RIAU 51.30 71.36 70.045 JAMBI 58.21 65.65 64.206 SUMATERA SELATAN 61.30 65.05 66.367 BENGKULU 39.22 49.75 42.718 LAMPUNG 44.83 58.58 52.899 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 80.80 83.16 83.5610 KEPULAUAN RIAU 71.97 79.55 86.3311 DKI JAKARTA 89.28 91.13 91.1312 JAWA BARAT 59.43 63.79 64.4013 JAWA TENGAH 67.20 70.66 71.8414 DI YOGYAKARTA 86.31 85.78 89.4015 JAWA TIMUR 63.48 68.15 68.8316 BANTEN 67.04 73.42 71.6817 BALI 85.46 89.33 90.5118 NUSA TENGGARA BARAT 63.72 70.31 69.2519 NUSA TENGGARA TIMUR 23.90 40.46 45.3120 KALIMANTAN BARAT 39.78 52.06 49.6521 KALIMANTAN TENGAH 35.88 50.97 45.4622 KALIMANTAN SELATAN 60.13 60.89 58.0923 KALIMANTAN TIMUR 68.83 76.76 72.8324 KALIMANTAN UTARA 48.40 64.68 66.5925 SULAWESI UTARA 66.79 75.27 71.9326 SULAWESI TENGAH 55.37 59.94 61.1227 SULAWESI SELATAN 72.36 76.51 76.7328 SULAWESI TENGGARA 63.62 68.26 69.5229 GORONTALO 54.96 59.85 58.7530 SULAWESI BARAT 51.21 59.81 59.4831 MALUKU 60.02 66.81 63.2932 MALUKU UTARA 59.17 64.71 66.1833 PAPUA BARAT 62.81 64.55 65.3034 PAPUA 28.04 31.43 33.06INDONESIA 62.14 67.80 67.89
Dari data tentang capaian akses sanitasi layak di atas, dapat dilihat bahwa capaian akses sanitasi layak di Bali berada di atas rata-rata nasional, capaian akses sanitasi paling tinggi berada
di provinsi DKI Jakarta sementara capaian akses paling rendah berada di Provinsi Papua dibanding rata-rata nasional. Jika dibuat dalam gambar,sebagai berikut ;
221DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa Provinsi Bali terdapat pada kategori provinsi yang berada pada capaian akses tinggi dan pertumbuhannya tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Bali membutuhkan dorongan dari pihak-pihak terkait untuk mempertahankan dan optimalisasi capaian akses sanitasi layak menuju 100 % karena semakin tinggi akses sanitasi layak di suatu wilayah, maka semakin baik pula tingkat kehidupan penduduk di wilayah tersebut.
3. ANALISIS KEBERFUNGSIAN Jenis Infrastruktur permukiman yang akan
dianalisis keberfungsiannya ialah ; air minum, sampah dan air limbah melalui kegiatan ; Pamsimas, Sanimas, TPA Sampah, SPALD-T Kawasan dan SPAM Regional. Indikator yang digunakan untuk menganalisis keberfungsian infrastruktur permukiman terdiri dari 3 indikator yaitu ; (1) Berfungsi (2) Sebagian Berfungsi, dan (3) Tidak Berfungsi. Sumber data berasal dari laporan evaluasi
Gambar 8. Capaian Akses Sanitasi Layak Menurut Provinsi Tahun 2016
Gambar 9.Sebaran Akses Sanitasi Layak Menurut Provinsi
Tahun 2014-2016
Dari data tentang capaian akses sanitasi layak di atas, menunjukkan bahwa capaian akses sanitasi layak Provinsi Bali berada diatas rata-rata nasional sementara, Provinsi DKI Jakarta nilainya tertinggi dan Provinsi Papua nilainya paling rendah dalam hal capaian akses sanitasi layak dibanding rata-rata nasional. Untuk mengetahui posisi dan kategori akses sanitasi layak Provinsi Bali, dibuat ke dalam diagram scatterplot sebagai berikut ;
L a P O R a N K i N e R j a222
pemanfaatan hasil-hasil kegiatan sektor air minum dan sanitasi.
Data yang telah dikumpulkan dari setiap sektor tersebut kemudian direkapitulasi dan diolah menggunakan persentase kemudian ditampilkan menggunakan chart gambar. Berikut data hasil rekapitulasi infrastruktur permukiman tahun 2015 ;
Tabel 5. Rekapitulasi Kegiatan Infrastruktur Permukiman Tahun 2015
sumber ; hasil rekapitulasi data laporan evaluasi pemanfaatan
BerfungsiSebagian Berfungsi
Tidak Berfungsi
Pamsimas 1,444 2015 93.5 10.9 6.4 Sanimas (Total) 126 2015 76.0 Sanimas Regular 126 2015 31.8 Sanimas IDB 114 2015 66.7 TPA Sampah 127 2015 96.1 3.9 SPALD-T Kawasan 47 2015 78.7 21.3 SPAM Regional
Tingkat KeberfungsianInfrastruktur
Jumlah Kegiatan
Tahun
Dari data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah kegiatan jika diurutkan dari jumlah yang paling banyak ialah ; (1) Pamsimas (2) TPA Sampah (3) Sanimas (Total dan Reguler) (4) Sanimas IDB (5) dan SPALD-T Kawasan, sementara pada tahun 2015, tidak ada pembangunan SPAM Regional.
Setelah dilakukan rekapitulasi, kemudian data hasil rekapitulasi disajikan dalam gambar, data yang diambil untuk disajikan dalam chart gambar hanya mengambil persentase yang berfungsi saja untuk mengetahui tingkat keberfungsian dari infrastruktur permukiman terbangun sebagai berikut ;
Gambar 10. Tingkat Keberfungsian Infrastruktur Permukiman Tahun 2015
Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa tingkat keberfungsian paling tinggi dari infrastruktur permukiman yang terbangun tahun 2015 ialah; (1) TPA sampah (2) Pamsimas (3) SPALD-T kawasan, dan (4) Sanimas.
Data tingkat keberfungsian tersebut menunjukkan bahwa keberfungsian sebagai tahap awal outcome (pemanfaatan) dapat menjadi salah satu indikator bahwa infrastruktur terbangun sudah dimanfaatkan dan diakses oleh masyarakat pengguna untuk pemenuhan beragam aktivitas. Dalam hal ini tujuan dari pembangunan infrastruktur permukiman bidang keciptakaryaan ialah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pencegahan dan penurunan resiko pencemaran lingkungan.
4. MANFAAT INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN Setelah dilakukan analisis keberfungsian,
maka selanjutnya dilakukan evaluasi manfaat terhadap infrastruktur permukiman tersebut. Evaluasi manfaat yang akan dilakukan ialah evaluasi manfaat parsial yaitu
223DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
evaluasi terhadap manfaat atas infrastruktur permukiman bidang keciptakaryaan yang disediakan oleh pemerintah. Tujuan dari evaluasi manfaat ialah untuk mengetahui bentuk manfaat dan pemanfaatan dari infrastruktur permukiman. Metode evaluasi manfaat parsial menggunakan metode wawancara kepada pengguna langsung sehingga jenis infrastruktur permukiman yang akan di evaluasi manfaatnya ialah ; sektor air minum dan air limbah. Metode evaluasi manfaat mengacu pada SE Dirjen. Cipta Karya tentang Evaluasi Manfaat Bidang Keciptakaryaan dimana pengolahan datanya menggunakan metode interpolasi kontinyu.
Dari data yang telah dikumpulkan melalui wawancara kepada pengguna kemudian data diolah menggunakan metode interpolasi kontinyu, hasil pengolahan data untuk infrastruktur air limbah disajikan dalam gambar sebagai berikut ;
Dari gambar tersebut dapat diambil kesimpulan tentang 2 hal yaitu ; (1) bentuk manfaat dan (2) pemanfaatan. Untuk bentuk manfaat, dari hasil wawancara yang telah dilakukan, bentuk manfaat terbesar dari infrastruktur permukiman air limbah ialah ; (1) kesehatan (2) kenyamanan (3) ketertiban (4) hemat waktu/tenaga dan (5) penghematan biaya. Untuk pemanfaatan infrastruktur, tingkat hasil layanan dan kemerataan layanan dari air limbah tergolong tinggi, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat merasa puas terhadap layanan yang diberikan oleh infrastruktur air limbah. Untuk keberlanjutan layanan infrastruktur air limbah, tergolong tinggi karena sudah terbentuk organisasi pengelola dan didukung peran serta masyarakat dalam merawat infrastruktur agar tetap memberikan layanan kepada pengguna.
Untuk hasil evaluasi manfaat infrastruktur air minum, hasilnya disajikan dalam gambar sebagai berikut ;Gambar 11.
Manfaat Infrastruktur Air Limbah
Gambar 12. Manfaat Infrastruktur Air Minum
L a P O R a N K i N e R j a224
Manfaat terbesar dari infrastruktur air minum berdasarkan gambar tersebut ialah ; (1) hemat waktu/ tenaga (2) penghematan biaya (3) kesehatan (4) kenyamanan, dan (5) ketertiban. Sementara untuk pemanfaatan infrastruktur tergolong tinggi, baik dari hasil layanan maupun kemerataan layanan menunjukkan bahwa masyarakat pengguna puas terhadap layanan dari infrastruktur air minum. Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa, keberlanjutan layanan tergolong tinggi karena di setiap lokasi infrastruktur air minum, sudah terbentuk organisasi pengelola dan partisipasi masyarakat yan aktif memelihara dan merawat infrastruktur agar tetap memberikan layanan.
5. MANFAAT/ KONTRIBUSI INFRASTRUKTUR PERMUKIMANDiantara ukuran kesehjahteraan yang didukung oleh infrastruktur permukiman yaitu dalam bentuk Indeks Kebahagiaan dan Indeks Pembangunan Manusia.
Sampai saat ini, indeks kebahagiaan di Indonesia baru dilakukan 2 kali. Indeks kebahagiaan disusun pertama tahun 2014 sementara untuk yang kedua dilakukan tahun 2017. Berikut indeks kebahagiaan Indonesia tahun 2014 dan 2017 yang ditampilkan dalam gambar sebagai berikut;
Gambar 13. Indeks Kebahagiaan Indonesia Tahun 2014 dan 2017
sumber ; bps
Keterangan = rata-rata nasional
225DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Tingkat kesejahteraan Indonesia, salah satu indikatornya diukur dengan nilai IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Nilai IPM terakhir Indonesia dibuat pada tahun 2016. Nilai atau indeks IPM dibuat setiap tahun, untuk membandingkan nilai IPM dengan indeks kebahagiaan, maka tahun IPM dimulai pada tahun 2014 dan tahun akhir data IPM yaitu tahun 2016, berikut nilai IPM ditampilkan dalam gambar sebagai berikut ;
peningkatan dan kenaikan nilai tersebut terjadi pada indeks kebahagiaan, sehingga ketika nilai IPM berada pada posisi yang tinggi, diharapkan tingkat kebahagaiaan penduduk akan berada pada posisi yang tinggi juga.
Pada tahun 2016-2017, tingkat kesejahteraan penduduk (IPM) relatif setara dengan indeks kebahagiaan. Dari kedua indikator tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut ;
IPM Indonesia Tahun 2014 = 68,9 dan Tahun 2016 = 70,18
Gambar 14. IPM Indonesia Tahun 2014 dan 2016
sumber ; bps
Keterangan = rata-rata nasional Tahun 2014 = rata – rata nasional tahun 2016
Dari data tersebut menunjukkan bahwa, IPM Indonesia mengalami kenaikan dari tahun 2014 ke 2016. Hal ini menunjukkan indikasi yang positif karena nilai tingkat kesejahteraan penduduk yang diukur dengan IPM mengalami
• IPM provinsi lebih tinggi dibanding IPMnasional dan indeks kebahagiaan provinsi juga lebih tinggi dibanding indeks kebahagiaan nasional;
• IPM provinsi lebih tinggi dibanding IPM
L a P O R a N K i N e R j a226
nasional namun indeks kebahagiaan provinsi juga lebih rendah dibanding indeks kebahagiaan nasional;
• IPM provinsi lebih rendah dibanding IPMnasional namun indeks kebahagiaan provinsi juga lebih tinggi dibanding indeks kebahagiaan nasional;
• IPM provinsi lebih rendah dibanding IPMnasional dan indeks kebahagiaan provinsi lebih rendah dibanding indeks kebahagiaan nasional.
Kategori tersebut dibuat dalam tabel beserta daftar provinsi sebagai tersebut ;
dirasa cukup namun perlu dioptimalkan kembali. Pada kategori provinsi yang IPM nya rendah memerlukan perhatian besar pada upaya percepatan penyediaan infrastruktur permukiman, hal ini karena pada kategori provinsi tersebut, belum cukup tersedia infrastruktur permukiman yang memadai sehingga belum mampu sepenuhnya menunjang untuk mendukung kesejahteraan penduuk (IPM dan indeks kebahagiaan). Pentingnya ketersediaan infrastruktur permukiman ialah sebagai salah satu faktor penting yang mendukung kesejahteraan penduduk dalam menunjang
Tabel 6. Kategori provinsi berdasarkan indeks kebahagiaan dan IPM 2016-2017
sumber ; hasil analisis
Dari tabel tersebut, dapat dianalisis bahwa pada kategori provinsi dengan IPM tinggi memerlukan upaya untuk mengoptimalkan penyediaan infrastruktur permukiman guna menunjang peningkatan IPM dan indeks kebahagiaan, walaupun di provinsi tersebut ketersediaan infrastruktur permukiman sudah
peningkatan IPM dan indeks kebahagiaan di suatu daerah atau wilayah, semakin tercukupi ketersediaan infrastruktur permukiman melebihi rata-rata nasional, maka kategori provinsi tersebut tergolong semakin baik. Ketersediaan jenis infrastruktur permukiman di setiap provinsi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ;
227DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Sumber data ; • Persentase rumah tangga dengan Akses Sanitasi Layak ; BPS • Persentase rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman ; BPS • Persentase Sampah Diangkut ke TPA – Ibu Kota Provinsi ; BPS • Persentase Rumah Kumuh (Sekretariat MDG’s) • Luas Kawasan Kumuh ; DJCK
Tabel 7. Tingkat Ketersediaan Infrastruktur Permukiman Berdasarkan Provinsi
PROVINSILUAS
KAWASAN KUMUH 2015
PERSENTASE PENGANGKUTAN
SAMPAH 2015
PERSENTASE RUMAH
KUMUH 2016
AKSES AIR MINUM AMAN
2016
AKSES SANITASI
LAyAK 2016
Nangroe Aceh Darussalam 62,68 63,31 11,9 77,94 4.171.00Sumatera Utara 72,86 70,61 9,8 85,79 288,96Sumatera Barat 53,24 67,33 10,1 59,99 747,28Riau 71,36 75,49 7,0 26,09 529,23Jambi 65,65 63,23 6,1 61,42 1.165,36Sumatera Selatan 65,05 63,77 10,4 64,74 2.083.00Bengkulu 49,75 37,35 8,7 66,38 864.00Lampung 58,58 52,41 4,6 95,83 1.835.00Kep. Bangka Belitung 83,16 63,95 3,1 87,64 523,51Kep. Riau 79,55 85,31 2,6 62,76 1.014,22DKI Jakarta 91,13 92,44 6,6 94,45 1.204,52Jawa Barat 63,79 67,62 7,4 69,00 3,311,14Jawa Tengah 70,66 76,30 2,4 81,00 5.976,00DI. Yogyakarta 85,78 81,04 2,1 80.00 406,04Jawa Timur 68,15 75,83 3,2 41,57 1.710,14Banten 73,42 67,47 6,4 65.00 1.074,04Bali 89,33 88,71 2,8 83,94 480,88Nusa Tenggara Barat 70,31 73,98 9,5 70,48 725,44Nusa Tenggara Timur 40,46 60,04 34,8 52,50 599,20Kalimantan Barat 52,06 66,19 8,9 83,51 186,56Kalimantan Tengah 50,97 61,26 8,3 61,18 807,44Kalimantan Selatan 60,89 58,63 6,3 55,40 1.895,51Kalimantan Timur 76,76 78,93 4,2 46,28 761,29Kalimantan Utara 64,68 82,69 7,1 46,28 151,63Sulawesi Utara 75,27 70,22 10,2 90,02 435,40Sulawesi Tengah 59,94 62,15 11,7 62,59 150,15Sulawesi Selatan 76,51 73,42 5,3 89,78 2.163,11Sulawesi Tenggara 68,26 75,82 8,2 73,76 1.251,45Gorontalo 59,85 71,59 15,0 3,70 238,36Sulawesi Barat 59,81 58,99 14,1 83,0 199,05Maluku 66,81 67,20 14,0 85,70 276,14Maluku Utara 64,71 62,99 10,2 69,17 503,11Papua Barat 64,55 68,76 10,9 41,11 237,24Papua 31,43 52,69 45,1 79,99 646,26Indonesia 67,80 71,14 7,0 68,23 38.431,78
L a P O R a N K i N e R j a228
untuk keberlanjutan layanan infrastruktur permukimannya. Pada provinsi yang capaian melebihi rata-rata nasional hanya pada 1 jenis infrastruktur permukiman dan bahkan tidak ada jenis infrastruktur permukiman yang capaiannya melebihi rata-rata nasional, menunjukkan bahwa pada provinsi tersebut ketersediaan infrastruktur permukimannya relatif rendah dan capaiannya tergolong rendah dibanding rata-rata nasional. Oleh karena itu, pada provinsi dengan kategori rendah tersebut memerlukan perhatian dan dukungan yang lebih tinggi agar pembangunannya tidak jauh tertinggal, terutama capaiannya dapat setara dengan rata-rata nasional.
Dari data dan analisis yang telah disampaikan, dapat diambil kesimpulan tentang kontribusi atau dukungan infrastruktur permukiman terhadap tingkat kesejahteraan penduduk sebagai berikut ;• Akses sanitasi layak, pengurangan
permukiman kumuh dan akses air minum aman saling berkaitan fungsi dan memiliki hubungan yang “kuat” sebagai suatu kesatuan infrastruktur permukiman yang mendukung peningkatan kesejahteraan penduduk;
• Berbagai jenis infrastruktur permukiman(sanitasi, air minum aman, pengelolaan sampah dan pengurangan kumuh) secara simultan lebih mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (kesejahteraan) dan Angka Harapan Hidup dan Penurunan Kemiskinan, bila dibandingkan dengan pengaruhnya terhadap Indeks Kebahagiaan;
• Indeks Pembangunan Manusia kecilpengaruhnya dalam menentukan Indeks kebahagiaan.
Dari data yang terdapat dalam tabel tersebut, dapat dilihat bahwa pada kotak tabel yang diberikan warna, menunjukkan capaiannya sudah melebihi rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan jenis infrastruktur permukiman sudah terpenuhi atau tercukupi. Secara umum, ketersediaan infrastruktur permukiman yang sudah lengkap dan melebihi rata-rata nasional berada di Provinsi DI. Yogyakarta dan Provinsi Bali, sementara untuk provinsi lain, capaian salah satu jenis infrastruktur permukiman ada yang belum melebihi rata-rata nasional. Kategori ketersediaan infrastruktur permukiman berdasarkan provinsi dibuat dalam tabel sebagai berikut ;
Tabel 8.Kategori Provinsi Berdasarkan Infrastruktur Permukiman
Tahun 2015-2016
sumber ; hasil analisis
Dari kategori yang terdapat dalam tabel diatas, dapat dianalisis bahwa Provinsi Bali dan DI. Yogyakarta dalam hal ketersediaan infrastruktur permukimannya tergolong tinggi, karena terdapat lima jenis infrastruktur permukiman yang capaiannya sudah melebihi rata-rata nasional. Selain Provinsi Bali dan DI. Yogyakarta, provinsi lain yang jenis infrastruktur permukimannya sudah melebihi capaian rata-rata nasional lebih dari 2 jenis infrastruktur permukiman menunjukkan bahwa daerah-daerah tersebut perlu optimalisasi dan dukungan
229DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Tabel 9.Korelasi Infrastruktur Permukiman Terhadap Kualitas Hidup
sumber : hasil perhitungan
Dari analisis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Infrastruktur permukiman lebih berperan dan menjadi faktor penting untuk mendukung tingkat kesejahteraan penduduk (IPM) dan meningkatkan Angka Harapan Hidup dibanding dalam mendukung Indeks Kebahagiaan.
Telah disampaikan sebelumnya bahwa secara fungsional, berbagai infrastruktur permukiman dapat memberikan dukungan pada kualitas hidup warga masyarakat. Dalam hal ini, indikator infrastruktur yang dianalisis yaitu (1) akses sanitasi layak (2) akses air minum aman (3) persentase permukiman kumuh dan (4) persentase sampah di angkut. Satuan analisisnya ialah pada tingkat provinsi, karena terkait dengan ketersediaan data. Analisis pada tingkat ini dirasakan sudah mencukupi untuk memberikan gambaran tentang kontribusi Infrastruktur Permukiman. Teknik yang digunakan yaitu Korelasi Pearson, yang menunjukkan asosiasi antara dua variabel. Bila nilai korelasi mendeka 1 atau -1, menunjukkan korelasi semakin kuat. Bila nilai mendekat 0, maka menunjukkan korelasi lemah. Korelasi negatif menunjukkan hubungan positif, yaitu bila salah satu variabel tinggi, maka variabel yang lain tinggi pula pula. Sebaliknya bila korelasi negatif, yaitu bila salah satu variabel tinggi, maka variabel yang lain rendah atau berlawanan. Hasil korelasi dapat dilihat pada tabel berikut ini,
• Aksessanitasi layak,penguranganpermukimankumuh dan akses air minum aman saling berkaitan fungsi ‘kuat’ sebagai infrastruktur permukiman. Ditunjukkan dengan nilai korelasi yang tinggi. Akses air minum aman dan pengurangan permukiman kumuh berkaitan fungsi ‘sedang’.
• Pengelolaan sampah relatif ‘sedikit’ berkaitandengan fungsi infrastruktur permukiman lain. Hal ini tampaknya disebabkan oleh karakteristik yang berbeda, yaitu pengelolaan sampah relatif dapat dipisahkan pengelolaannya atau tidak banyak berkaitan dengan air minum dan sanitasi atau tidak berkaitan.
• Akses sanitasi layak dan akses air minumaman berkorelasi negatif dengan persentase permukiman kumuh, yang artinya peningkatan kinerja air minum dan sanitasi dapat menurunkan persentase permukiman kumuh.
• Akses sanitasi layakdanaksesairminumamanberkorelasi cukup kuat dengan persentase penduduk miskin, sedangkan persentase permukiman kumuh berkorelasi positif dengan tingkat kemiskinan. Artinya ketiga infrastruktur permukiman tersebut dapat membantu menurunkan tingkat kemiskinan. Pengelolaan sampah (sampah terangkut) korelasi sangat rendah dengan kemiskinan atau tidak berkaitan. Hal ini mengindikasikan bahwa sampah mempunyai dampak tidak terbatas pada kelompok penduduk miskin maupun tidak, atau dapat menjadi masalah bagi semua lapisan masyarakat. Demikian juga korelasi dengan Daya Beli, gambarannya hampir sama juga.
• Berbagai infrastrukturpermukiman (sanitasi, airminum, pengelolaan sampah dan pengurangan kumuh) secara simultan lebih mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (kesejahteraan) dan Angka Harapan Hidup dan Penurunan Kemiskinan, bila dibandingkan dengan pengaruhnya pada Indeks Kebahagiaan.
L a P O R a N K i N e R j a230
• IndeksPembangunanManusiarelatifhanyasedikitmenentukan Indeks Kebahagiaan.
• Infrastrukturpermukimanmenjadifaktorpentinguntuk mendukung Tingkat Kesejahteraan Penduduk (IPM) dan meningkatkan Angka Harapan Hidup dan mendukung Tingkat Kebahagiaan penduduk.
Berdasarkan perhitungan di atas, maka infrastruktur permukiman diketahui sebagai bagian penting bagi upaya peningkatan kesejahteraan penduduk, yang dapat dilihat dengan berbagai indikator seperti Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Kebahagiaan, Indeks Daya Beli, Angka Harapan Hidup dan pengurangan kemiskinan.
Infrastruktur Permukiman menjadi dasar pendukung pencapaian kesejahteraan nasional, dan dimanfaatkan oleh berbagai sektor lain.
6. PENGARUH INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PADA KESEJAHTERAANKesejahteraan dalam hal ini diwakili oleh Indeks Pembanguna Manusia dan Indeks Kebahagiaan. Teknisnya ialah dengan melakukan regresi dengan berbagai infrastruktur permukiman, untuk kemudian diperiksa tingkat signifikansinya. Adapun hasil perhitungannya ialah sebagai berikut;
SUMMARY OUTPUT - Indeks Pembangunan Manusia
Regression StatisticsMultiple R 0,8107R Square 0,6573Adjusted R Square 0,6100Standard Error 2,5949Observations 34
ANOVA
df SS MS F Significance FRegression 4 374,4668 93,6167 13,9035 0,000001902 Residual 29 195,2665 6,7333Total 33 569,7332
CoefficientsStandard
Errort Stat P-value Lower 95%
Upper 95%
Lower 95,0%
Upper 95,0%
Intercept 57,1320 4,1753 13,6832 0,000000 48,5925 65,6715 48,5925 65,6715Sanitasi 0,1126 0,0805 1,3991 0,172392 -0,0520 0,2773 -0,0520 0,2773Air Minum 0,0785 0,0693 1,1329 0,266551 -0,0632 0,2202 -0,0632 0,2202Rumah Kumuh -0,1738 0,0825 -2,1059 0,043987 -0,3426 -0,0050 -0,3426 -0,0050Sampah Diangkut 0,0131 0,0250 0,5232 0,604813 -0,0380 0,0641 -0,0380 0,0641
Tabel 10.Regresi Infrastruktur Permukiman dengan IPM
231DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
• Secara serempak (integratif), infrastrukturpermukiman sangat signifikan meningkatkan Kualitas Hidup (IPM). P-value < 0,05. Peningkatan akses Sanitasi 1% akan meningkatkan IPM 0,11 poin.
• Secara parsial infrastruktur permukiman tidakberpengaruh signifikan pada meningkatnya IPM. P-value >0,05. Interpretasi parsial lihat Hasil KORELASI.
• Peningkatan akses Air Minum 1% akanmeningkatkan IPM 0,078 poin.
• Pengurangan Rumah Kumuh 1% akanmeningkatkan IPM 0,17 poin.
• Peningkatan Angkutan Sampah 1% akanmeningkatkan IPM 0,013 poin.
Regression StatisticsMultiple R 0,478072R Square 0,228553Adjusted R Square 0,151408Standard Error 1,569997Observations 34
ANOVA
df SS MS F Significance F
Regression 3 21,90788 7,3026282 2,9626563 0,047913191Residual 30 73,94676 2,4648921Total 33 95,85465
CoefficientsStandard
Errort Stat P-value Lower 95%
Upper 95%
Lower 95,0%
Upper 95,0%
Intercept 68,93454 2,45780 28,04726 0,000000 63,91504 73,95404 63,91504 73,95404 Sanitasi 0,01659 0,04361 0,38047 0,706279 0,07246- 0,10564 0,07246- 0,10564 Air Minum 0,02805 0,03863 0,72609 0,473412 0,05084- 0,10694 0,05084- 0,10694 Rumah Kumuh 0,05010- 0,04830 1,03730- 0,307885 0,14874- 0,04854 0,14874- 0,04854
Tabel 11. Regresi Infrastruktur Permukiman dengan Indeks Kebahagiaan
Secara serempak (integratif), infrastruktur permukiman signifikan meningkatkan Indeks Kebahagiaan. P-value < 0,05.• Secara parsial infrastruktur permukiman tidak
berpengaruh signifikan pada meningkatnya IB. P-value >0,05. Interpretasi parsial lihat Hasil KORELASI.
• Peningkatan akses Sanitasi 1% akanmeningkatkan IB = 0,017 poin.
• Peningkatan akses Air Minum 1% akanmeningkatkan IB = 0,028 poin.
• Pengurangan Rumah Kumuh 1% akanmeningkatkan IB = 0,05 poin.
• Pengangkutan sampah tidak dimasukkan kedalam perhitungan, karena membuat model menjadi tidak logis.
L a P O R a N K i N e R j a232
7. RINGKASAN1. Cakupan Sanitasi Layak berkorelasi tinggi
dengan peningkatan kualitas hidup (IPM) dan berkorelasi sedang dengan peningkatan Angka Harapan Hidup dan penurunan Angka Kemiskinan.
2. Cakupan Air Minum Aman berkorelasi cukup tinggi dengan peningkatan kualitas hidup (IPM) dan berkorelasi sedang dengan peningkatan Angka Harapan Hidup dan penurunan Angka Kemiskinan.
3. Persentase Rumah Kumuh berkorelasi tinggi dengan peningkatan kualitas hidup (IPM), peningkatan Angka Harapan Hidup dan penurunan Angka Kemiskinan.
4. Persentase Sampah Diangkut berkorelasi sangat kecil dengan peningkatan kualitas hidup (IPM), peningkatan Angka Harapan Hidup dan penurunan Angka Kemiskinan.
5. Cakupan Sanitasi Layak, Cakupan Air Minum Aman dan Persentase Rumah Kumuh, saling berkorelasi ‘Sedang-Kuat’ terkait karakteristik
infrastruktur permukiman sebagai kebutuhan dasar. Tidak demikian halnya dengan Persentase Sampah Diangkut.
6. Rendahnya korelasi Sampah Diangkut dengan indikator lain, disebabkan KUALITAS DATA belum HANDAL, yaitu yang dihitung hanya pada Ibu Kota Provinsi. Selain itu akurasi angka mungkin kurang, karena dikumpulkan dari data kantor dinas di daerah yang pencatatannya juga belum cukup handal.
7. Berbagai infrastruktur permukiman (sanitasi, air minum, pengelolaan sampah dan pengurangan kumuh) secara simultan lebih mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (kesejahteraan) dan Angka Harapan Hidup dan Penurunan Kemiskinan, bila dibandingkan dengan pengaruhnya pada Indeks Kebahagiaan.
8. Infrastruktur permukiman menjadi faktor penting untuk mendukung Tingkat Kesejahteraan Penduduk (IPM) dan meningkatkan Angka Harapan Hidup dan mendukung Tingkat Kebahagiaan penduduk.