kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi ... · sasaran reformasi birokrasi 2...
TRANSCRIPT
![Page 1: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi ... · SASARAN REFORMASI BIROKRASI 2 Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja dan Zona Integritas Pemerintah belum](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022020217/5d14dcc688c993fd118b9f0a/html5/thumbnails/1.jpg)
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi©oaching
1
![Page 2: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi ... · SASARAN REFORMASI BIROKRASI 2 Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja dan Zona Integritas Pemerintah belum](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022020217/5d14dcc688c993fd118b9f0a/html5/thumbnails/2.jpg)
SASARAN REFORMASI BIROKRASI 2
EvaluasiReformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Kinerja dan Zona Integritas
Pemerintah belum bersih, kurang akuntabel dan berkinerja rendah
Pemerintah belum efektif dan efisien
Pelayanan publik masihburuk
Pemerintah yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi
Pemerintah yang efektif dan efisien
Pelayanan publik yang baik dan berkualitas
![Page 3: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi ... · SASARAN REFORMASI BIROKRASI 2 Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja dan Zona Integritas Pemerintah belum](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022020217/5d14dcc688c993fd118b9f0a/html5/thumbnails/3.jpg)
ISU STRATEGIS
3
![Page 4: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi ... · SASARAN REFORMASI BIROKRASI 2 Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja dan Zona Integritas Pemerintah belum](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022020217/5d14dcc688c993fd118b9f0a/html5/thumbnails/4.jpg)
ARAHAN PRESIDEN TERKAIT
PERMASALAHAN EFISIENSI BIROKRASI
Money
Follow
Program
Alokasi anggaran harus digunakan untukprogram pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat, misalnya infrastruktur, pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. (pemerintahan berorientasi hasil)
e-Government
Dalam sistem pemerintahan
elektronik, rakyat bisa mengakses dokumen-dokumen pemerintah dan semua hal dapat
dilihat secara transparan, termasuk soal anggaran publik.
Stop
Pemborosan
Anggaran
Seberapapun anggaran yang diberikan kepadaK/L/Pemda pastihabis, tetapi tujuan (hasil) tidak tercapai.
Fokus
Kinerja,
bukan SPJ
ASN jangan terlalubanyak menghabiskan
waktu dan tenaga hanya untuk mengurusi
SPJ.
Menghemat jumlahanggaran yang dibelanjakan dari kegiatan-kegiatan yang tidakpenting.
Anggaran digunakan hanyauntuk membiayaiprogram/kegiatan prioritasyang mendukungpencapaian tujuanpembangunan.
Anggaran yang digunakanmenghasilkan manfaatbesar untuk masyarakat.
EFISIENSI
©oaching
4
![Page 5: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi ... · SASARAN REFORMASI BIROKRASI 2 Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja dan Zona Integritas Pemerintah belum](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022020217/5d14dcc688c993fd118b9f0a/html5/thumbnails/5.jpg)
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) UNTUK MENDORONG
MONEY FOLLOW PROGRAM
Belanja publik perlu ditekan, karena
keterbatasan sumber daya.
Publik menuntut peningkatan kualitas
pelayanan.
LATAR BELAKANG
Budget Reform:
Dari sekadar alokasi tahunan yang didistribusikan antarinstansi dan dilaporkan realisasinya kepada
Legislatif
Menjadi anggaran yang sinkron dengan perencanaan, operasional,
dan pengukuran kinerja (Super Budgeting)
Budget
Savings
INTEGRASI PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN MANAJEMEN KINERJA
©oaching5
![Page 6: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi ... · SASARAN REFORMASI BIROKRASI 2 Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja dan Zona Integritas Pemerintah belum](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022020217/5d14dcc688c993fd118b9f0a/html5/thumbnails/6.jpg)
RENCANA STRATEGIS
SAKIP
MEMASTIKAN SASARAN K/L SESUAI DENGAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PERJANJIAN KINERJA
MEMASTIKAN UPAYA PENCAPAIAN TARGET-TARGET DIPERJANJIKAN KEPADA PEJABAT YANG BERKOMPETEN
PENGUKURAN KINERJA
MEMASTIKAN KEMAJUAN PENCAPAIAN TARGET DIUKUR DENGAN TEPAT
PENGELOLAAN DATA KINERJA
MEMASTIKAN DATA KINERJA DIKELOLA DENGAN BAIK UNTUK MENGETAHUI PENCAPAIAN DARI TAHUN KE TAHUN
PELAPORAN KINERJA
MEMASTIKAN PENCAPAIAN KINERJA DILAPORKAN KEPADA PEMBERI AMANAH SECARA JUJUR
REVIU DAN EVALUASI KINERJA
MEMASTIKAN PENCAPAIAN KINERJA TELAH DIREVIU DAN DIEVALUASI
MEMASTIKAN TERDAPAT PERBAIKAN BERKELANJUTAN UNTUK PENINGKATAN KINERJA
MEMASTIKAN SASARAN/ PRIORITAS PEMBANGUNAN MENJADI FOKUS K/L/PEMDA
MEMASTIKAN ANGGARAN DIALOKASIKAN UNTUK SASARAN/PRIORITAS PEMBANGUNAN (MONEY FOLLOW PROGRAM)
PERAN SAKIP DALAM PENINGKATAN
EFEKTIVITAS PEMBANGUNAN
![Page 7: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi ... · SASARAN REFORMASI BIROKRASI 2 Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja dan Zona Integritas Pemerintah belum](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022020217/5d14dcc688c993fd118b9f0a/html5/thumbnails/7.jpg)
LANDASAN HUKUM
7
![Page 8: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi ... · SASARAN REFORMASI BIROKRASI 2 Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja dan Zona Integritas Pemerintah belum](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022020217/5d14dcc688c993fd118b9f0a/html5/thumbnails/8.jpg)
DASAR HUKUM AKUNTABILITAS KINERJA8
UU No. 5 Tahun 2014
Perpres 29 Tahun 2014
PP Nomor 8/2006
UU Nomor 17/2003, UU Nomor 1/2004dan UU 15/2004
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999
UU Nomor 28 Tahun 1999
TAP MPR Nomor XI/MPR/1998Akuntabilitas sebagai salah satu asas umumdalam penyelenggaraan negara. Prinsip dasardari good and clean government
UU Nomor 28 / 1999
Kewajiban menyusun Renstra dan LaporanKinerja
Azas dalam pengelolaan keuangan negaraadalah akuntabilitas berorientasi pada hasil.
Kewajiban melaporkan akuntabilitasKeuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
Pengintegrasian sistem manajemenkeuangan dan kinerja
Sebagai dasar perjanjian kerja, pemberiantunjangan, dan pengembangankompetensi
![Page 9: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi ... · SASARAN REFORMASI BIROKRASI 2 Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja dan Zona Integritas Pemerintah belum](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022020217/5d14dcc688c993fd118b9f0a/html5/thumbnails/9.jpg)
AKUNTABILITAS SEBAGAI SALAH SATU ASAS9
Undang –Undang No 28 tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
• Kepastian Hukum
• Tertib Penyelenggaraan Negara
• Kepentingan Umum
• Keterbukaan
• Proporsionalitas
• Profesionalitas
• Akuntabilitas
Asas-asas umum penyelenggaraan negara:
![Page 10: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi ... · SASARAN REFORMASI BIROKRASI 2 Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja dan Zona Integritas Pemerintah belum](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022020217/5d14dcc688c993fd118b9f0a/html5/thumbnails/10.jpg)
MAKNA AKUNTABILITAS10
“Setiapprogram dan kegiatan
dari penyelenggara negara harusdapat dipertanggungjawabkan
hasilnya”
![Page 11: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi ... · SASARAN REFORMASI BIROKRASI 2 Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja dan Zona Integritas Pemerintah belum](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022020217/5d14dcc688c993fd118b9f0a/html5/thumbnails/11.jpg)
AKUNTABILITAS BERORIENTASI PADA HASIL11
UU NO. 17/2003 (KEUANGAN NEGARA)UU NO. 1/2004 (PERBENDAHARAAN NEGARA
UU N0. 15/2003 (PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KN)
• Akuntabilitas berorientasi pada hasil
• Profesionalitas
• Proporsionalitas
• Keterbukaan
• Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri dalam pengelolaan keuangan negara
Asas-asas umum pengelolaan keuangan negara:
![Page 12: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi ... · SASARAN REFORMASI BIROKRASI 2 Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja dan Zona Integritas Pemerintah belum](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022020217/5d14dcc688c993fd118b9f0a/html5/thumbnails/12.jpg)
AKUNTABILITAS KINERJA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN12
Kinerja
(Efektif, Efisien dan Ekonomis)
Keuangan
(Kepatuhan Terhadap Pertanggungjawaban Keuangan
Negara)
AkuntabilitasKinerja menjadi
bagian yang tidakterpisahkan
denganakuntabilitas
keuanganPP Nomor 8/2006
![Page 13: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi ... · SASARAN REFORMASI BIROKRASI 2 Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja dan Zona Integritas Pemerintah belum](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022020217/5d14dcc688c993fd118b9f0a/html5/thumbnails/13.jpg)
PERPRES 29 TENTANG SAKIP 13
RPJMD
Laporan Keuangan Laporan Kinerja
Reviu oleh APIP
Laporan KeuanganReviewed
Laporan KinerjaReviewed
Audit Keuangan Audit Kinerja
Rencana Kerja danAnggaran
Rencana KinerjaTahunan
Daftar PenetapanAnggaran
Perjanjian Kinerja
RencanaStrategis
![Page 14: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi ... · SASARAN REFORMASI BIROKRASI 2 Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja dan Zona Integritas Pemerintah belum](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022020217/5d14dcc688c993fd118b9f0a/html5/thumbnails/14.jpg)
PERJANJIAN KINERJA UU ASN14
Perjanjian kinerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi.
Sebagai dasar perpanjangan perjanjian kerja, pemberian tunjangan, dan
pengembangan kompetensi.
Pemberhentian jika tidak mencapai target kinerja.
![Page 15: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi ... · SASARAN REFORMASI BIROKRASI 2 Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja dan Zona Integritas Pemerintah belum](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022020217/5d14dcc688c993fd118b9f0a/html5/thumbnails/15.jpg)
MENINGKATKAN EFISIENSI ANGGARAN
15
![Page 16: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi ... · SASARAN REFORMASI BIROKRASI 2 Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja dan Zona Integritas Pemerintah belum](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022020217/5d14dcc688c993fd118b9f0a/html5/thumbnails/16.jpg)
PEMERINTAHAN BERORIENTASI HASIL
16
Good Governance
Result Oriented Government
Clarity about objectives (Outcomes)
Information on results (performance indicators)
Targets for results
Link between objectives and means
![Page 17: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi ... · SASARAN REFORMASI BIROKRASI 2 Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja dan Zona Integritas Pemerintah belum](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022020217/5d14dcc688c993fd118b9f0a/html5/thumbnails/17.jpg)
PERMASALAHAN YANG HARUS DIATASI
Sasaran PembangunanNasional/Daerah
SasaranStrategis/Result
SasaranStrategis/Result
SasaranStrategis/ResultG
OA
LS
Program
Kegiatan
Anggaran
Program
Kegiatan
Anggaran
Program
Kegiatan
Anggaran
AC
TIV
ITY
Tidak adaKeterkaitan antaraProgram/Kegiatandengan Sasaran
Tujuan/sasaranTidak orientasi hasil
Ukuran kinerjatidak jelas
1
2
3
Tidak jelas hasilyang akan dicapai
Tidak efektifdan efisien
Rincian kegiatantidak sesuai dengan maksudkegiatan
4
Instansi Pemerintah/SKPD/OPD
Instansi Pemerintah/SKPD/OPD
Instansi Pemerintah/SKPD/OPD
![Page 18: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi ... · SASARAN REFORMASI BIROKRASI 2 Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja dan Zona Integritas Pemerintah belum](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022020217/5d14dcc688c993fd118b9f0a/html5/thumbnails/18.jpg)
e-Budgeting
e-Budgeting
PRIORITASNASIONAL
PROGRAMKEGIATAN
ANGGARAN
Money Follow Program
mencegah program/ kegiatan“siluman” dan mencegah
penyimpangan
©oaching18
![Page 19: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi ... · SASARAN REFORMASI BIROKRASI 2 Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja dan Zona Integritas Pemerintah belum](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022020217/5d14dcc688c993fd118b9f0a/html5/thumbnails/19.jpg)
e-Performance Based Budgeting
e-Performance Based Budgeting
PRIORITASNASIONAL
PROGRAMKEGIATAN
ANGGARAN
Money Follow ProgramProgram Follow Result
mencegah program/ kegiatan“siluman” dan mencegah
penyimpangan
meningkatkan efektifitas danmengurangi pemborosan
anggaran
©oaching19
![Page 20: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi ... · SASARAN REFORMASI BIROKRASI 2 Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja dan Zona Integritas Pemerintah belum](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022020217/5d14dcc688c993fd118b9f0a/html5/thumbnails/20.jpg)
e-BudgetingAkuntabilitas Kinerja
mencegah program/ kegiatan “siluman”
dan mencegahpenyimpangan
ASN tidak disibukkandalam pekerjaan
dokumentatif namunberfokus pada kinerjayang akan diwujudkan
mencegah pemborosandan meningkatkan
efektifitas dan efisiensipenggunaan anggaran
e-Performance Based Budgeting
![Page 21: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi ... · SASARAN REFORMASI BIROKRASI 2 Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja dan Zona Integritas Pemerintah belum](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022020217/5d14dcc688c993fd118b9f0a/html5/thumbnails/21.jpg)
EVALUASIAKUNTABILITAS KINERJA
21
![Page 22: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi ... · SASARAN REFORMASI BIROKRASI 2 Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja dan Zona Integritas Pemerintah belum](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022020217/5d14dcc688c993fd118b9f0a/html5/thumbnails/22.jpg)
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA(menilai tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam penggunaan anggaran)
Dilakukan evaluasi tiap
tahun untuk mengukur
perkembangan efektivitas
implementasi SAKIP di
instansi pemerintah (pusat &
daerah)
Efektivitas & Efisiensi
Penggunaan Anggaran
pada Instansi Pemerintah
©oaching
22
![Page 23: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi ... · SASARAN REFORMASI BIROKRASI 2 Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja dan Zona Integritas Pemerintah belum](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022020217/5d14dcc688c993fd118b9f0a/html5/thumbnails/23.jpg)
Tujuan Evaluasi
1
• Mengetahui tingkat penerapan sistem akuntabilitas kinerjainstansi pemerintah dalam menghasilkan manfaat/outcome kepada masyarakat atas penggunaan anggaran negara/daerah
• Memetakan perkembangan/ kemajuan pelaksanaan reformasibirokrasi, pada Instansi Pemerintah, dan Unit Kerja Pelayanan.
2
• Memberikan saran dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja penggunaan anggaran, serta dalam rangka perbaikan dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Instansi Pemerintah dan unit kerja pelayanan.
![Page 24: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi ... · SASARAN REFORMASI BIROKRASI 2 Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja dan Zona Integritas Pemerintah belum](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022020217/5d14dcc688c993fd118b9f0a/html5/thumbnails/24.jpg)
PENILAIAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
PerencanaanKinerja
PengukuranKinerja
PelaporanKinerja
Evaluasi
FORMAL KUALITAS PEMANFAATAN
7% 17,5% 10,5%
4% 10% 6%
3% 7,5% 4,5%
2% 5% 3%
Sistem AKIP TOTAL
30%
25%
15%
10%
80%
CAPAIAN KINERJA
OUTPUT OUTCOME LAINNYA TOTALKinerja
5% 5% 10% 20%©oaching
24
![Page 25: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi ... · SASARAN REFORMASI BIROKRASI 2 Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja dan Zona Integritas Pemerintah belum](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022020217/5d14dcc688c993fd118b9f0a/html5/thumbnails/25.jpg)
MINIMUM REQUIREMENT
PADA PEMBERIAN KATEGORI HASIL EVALUASI SAKIP
KATEGORISKPD
SAMPLING
IKU PEMDA IKU SKPD % SKPD YANG
PENERAPAN SAKIP BAIK
CASCADING
PEMANFAATAN SAKIP(penilaian kinerja, evaluasi
kinerja, reward and punishment, mutasi dan promosi, penambahan
anggaran)
BUDAYA KINERJA
ADAKUALI
TASADA
KUALITAS
ADAKUALI
TAS
AA 100% ADA 90% 100% 95% 100% ada 100%penilaian, evaluasi kinerja, reward and punishment,
manajemen SDM dan anggaran
penerapan pada seluruh unit
A 100% ADA 90% 100% 90% 90% ada 90%penilaian, evaluasi kinerja, reward and punishment,
manajemen SDM
penerapan pada sebagian besar unit
BB 75% ADA 80% 100% 90% 70% ada 75%penilaian, evaluasi kinerja,
reward and punishmentpenerapan pada
sebagian kecil unit
B 50% ADA 70% 100% 70% 30% ada 50% penilaian atau evaluasi kinerjapenerapan pada
sebagian kecil unit
CCBappeda,
Inspektorat, 2 SKPD lain
ADA 50% 50% 30% 10% - - - -
CBappeda,
Inspektorat, 2 SKPD lain
ADA - 20% - - - - - -
DBappeda,
Inspektorat, 2 SKPD lain
- - - - - - - - -
![Page 26: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi ... · SASARAN REFORMASI BIROKRASI 2 Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja dan Zona Integritas Pemerintah belum](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022020217/5d14dcc688c993fd118b9f0a/html5/thumbnails/26.jpg)
ARTI NILAI AKUNTABILITAS KINERJA
Peringkat Nilai
AA >90-100
A >80-90
BB >70-80
B >60-70
CC >50-60
C >30-50
D 0-30
Mencerminkan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah dalam
mempertanggungjawabkan hasil atau manfaat dari seluruh penggunaan anggaran
negara/daerah secara efektif, efisien, dan ekonomis.
Nilai akuntabilitas kinerja mengidentifikasi kemampuan instansi pemerintah untuk:
1. Merencanakan kinerja dan targetkinerja,
2. Menyelaraskan apa yang dianggarkan dengan apa yang direncanakan,
3. Menyesuaikan apa yang dilaksanakan dengan yang dianggarkan,
4. Serta telah melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya.
©oaching26
![Page 27: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi ... · SASARAN REFORMASI BIROKRASI 2 Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja dan Zona Integritas Pemerintah belum](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022020217/5d14dcc688c993fd118b9f0a/html5/thumbnails/27.jpg)
Akuntabilitas kinerja yang baik:
1. Budaya kinerja telah menjadi budaya organisasi;
2. Seluruh Unit kerja telah dapat mengidentifikasi kinerja yang seharusnya;
3. Cascading kinerja telah dilakukan minimal sampai level struktural terendah;
4. Pengintegrasian antara Perencanaan kinerja dengan sistem penganggaran;
5. Setiap anggota organisasi memiliki ukuran kinerja yang jelas dan merupakanusaha mencapai kinerja organisasi;
6. Sistem monev dilakukan secara berkala dan mampu memitigasi risikoketidaktercapaian kinerja;
7. Sistem pengumpulan dan pengukuran kinerja yang andal;
8. Sistem pelaporan telah mampu menyajikan kinerja yang seharusnya dandimanfaatkan untuk perbaikan kinerja;
9. Capaian kinerja telah dijadikan dasar reward and punishment.
ARTI NILAI AKUNTABILITAS KINERJA
©oaching27
![Page 28: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi ... · SASARAN REFORMASI BIROKRASI 2 Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja dan Zona Integritas Pemerintah belum](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022020217/5d14dcc688c993fd118b9f0a/html5/thumbnails/28.jpg)
PEMANFAATANTEKNOLOGI INFORMASI
28
![Page 29: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi ... · SASARAN REFORMASI BIROKRASI 2 Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja dan Zona Integritas Pemerintah belum](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022020217/5d14dcc688c993fd118b9f0a/html5/thumbnails/29.jpg)
Sistem Informasi Manajemen Kinerja
SKPD
SKPD
SKPD
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KINERJA
Input Pengukuran Pelaporan MonevReward/
punishment
©oaching29
![Page 30: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi ... · SASARAN REFORMASI BIROKRASI 2 Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja dan Zona Integritas Pemerintah belum](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022020217/5d14dcc688c993fd118b9f0a/html5/thumbnails/30.jpg)
Koordinasi dan Pembinaan
SKPDSKPDSKPD
BAPPEDA INSPEKTORAT ORGANISASI
©oaching30