kementerian perhubungan ditjen perhubungan darat … · 2021. 2. 1. · 10bptd wil. ix prov. jabar...

UPPKB

MENUJU INDONESIA BEBAS ODOL

1 JANUARI 2023

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Jakarta, 1 Februari 2021

Direktur Jenderal Perhubungan Darat

1

OUTLINE

1Proses Penanganan ODOL 2017-2023

2

Implementasi RoadMap Penuntasan ODOLRegulasi

Progres Pengawasan Kendaraan ODOL

Tantangan yang harus diselesaikan

3 Program Peningkatan Penuntasan ODOL

2

2017

• Kebijakan bebas ODOL diluncurkan• Asosiasi minta penundaan ke 2018

dan telah disepakati

2018

• Kesepakatan K/L dan Asosiasi• Sosialisasi bebas ODOL• Perbaikan layanan di UPPKB

(jembatan timbang)• Akreditasi UPUBKB

2019

• Pelarangan BUMN menggunakan kendaraan ODOL• Pelarangan APM mendisplay & menjual kendaraan ODOL• Rencana Aksi Bebas ODOL 2019 – 2021• Toleransi kelebihan muatan untuk bahan pokok & penting• Pemotongan kendaraan over dimensi• Pemrosesan hukum pelanggaran over dimensi (Pasal 277)• Surat Menperin tentang Penundaan Kebijakan Bebas

ODOL

2020

• Rapat antara Menhub, Menteri PUPR, Menperin, Korlantas Polri, & Asosiasi Industri denganKesepakatan bebas ODOL 2023

• Pelaksanaan bebas ODOL di Tol Jakarta –Bandung

• Pelaksanaan bebas ODOL di PelabuhanPenyeberangan Merak-Bakauheni & Ketapang-Gilimanuk

• Penegakan Hukum P21 Pasal 277 KUHP

Proses Penanganan ODOL 2017-2023

3

2021

1. pada jaringan lintas logistikPengembangan

sistem e-Inforcement

2. Pengembangan integrasi sistem

3. Pembentukan Database Bank Pengemudi

4. Peningkatan kualitas jalan dan jembatan

5. MoU Menteri Perhubungan Menteri

Perindustrian, Menteri Pekerjaan Umum,

Menteri Perdagangan dengan Kapolri

2022

1 Januari 2023

Indonesia BebasODOL

Proses Penanganan ODOL 2017-2023

4

SURAT MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Nomor : HK.01.01.Mn/108 Tanggal 18 Januari 2021

TentangPenegakan Hukum dan penindakan Terhadap Kendaraan Yang Melebihi Standar Dimensi dan

Beban maksimum (Over Dimension dan Over Load/ODOL)

TOLERANSI KELEBIHAN MUATAN 2020Truk Bermuatan Barang Penting

(semen, baja, kaca lembaran, air minum dalam kemasan, beton ringan, kertas, pupuk, minyak kelapa sawit, keramik):

Truk Bermuatan Sembako

(beras, kedelai bahan baku tahu dan tempe cabe, bawangmerah, gula, minyak goreng, tepung terigu, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, ikan segar yaitu bandeng, kembung dan tongkol/tuna/cakalang):

Toleransi 40 %

Muatan lebih dari

40% ditilang dan

transfer

muatan/dilarang

meneruskan

perjalanan

*9 Mar -31 Des

2020

2020

Toleransi 20 %

Muatan lebih dari20% ditilang dan transfer muatan/dilarangmeneruskanperjalanan

*1 Jan-31 Des 2021

2021

Toleransi 10 %


*1 Jan-31 Des 2022

2022

Toleransi 5 %

Muatan lebih dari 5% ditilang dan transfer muatan/dilarangmeneruskan perjalanan* 1 Jan 2023

2023

Toleransi 50 %

Muatan lebih dari

50% ditilang dan

transfer

muatan/dilarang

meneruskan

perjalanan

*9 Mar -31 Des

2020

Toleransi 30 %


*1 Jan-31 Des 2021

2021

Toleransi 15 %


*1 Jan-31 Des 2022

2022

2023

2020

Toleransi 5 %

Muatan lebih dari 5% ditilang dan transfer muatan/dilarangmeneruskan perjalanan* 1 Jan 2023

RENCANA TOLERANSI KELEBIHAN MUATAN 2021

Truk Bermuatan Barang Penting

(baja, kaca lembaran, air minum dalamkemasan, beton ringan, kertas, keramik):

Truk Bermuatan Barang Penting

(semen, pupuk, minyak kelapa sawit):

Toleransi 35 %

Muatan lebih dari

35 % ditilang dan

transfer

muatan/dilarang

meneruskan

perjalanan

*1 Feb – 30 juni

2021

2021

Toleransi 20 %


*1 Juli – 31 Des 2021

2021

Toleransi 10 %


*1 Jan-31 Des 2022

2022

Toleransi 5 %

Muatan lebih dari 5% ditilang dan transfer muatan/dilarangmeneruskan perjalanan*1 Januari 2023

2023

Toleransi 30 %

Muatan lebih dari

30% ditilang dan

transfer

muatan/dilarang

meneruskan

perjalanan

*1 Feb - 30 Juni

2021 Toleransi 15 %


*1 Jan-31 Des 2022

2022

2023

2021

Toleransi 5 %

Muatan lebih dari 5% ditilang dan transfer muatan/dilarangmeneruskan perjalanan

*1 Januari 2023

Toleransi 20 %


*1 Juli – 31 Des 2021

2021

RENCANA TOLERANSI KELEBIHAN MUATAN 2021

Truk Bermuatan Sembako

(beras, kedelai bahan baku tahu dan tempe cabe, bawangmerah, gula, minyak goreng, tepung terigu, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, ikan segar yaitu bandeng, kembung dan tongkol/tuna/cakalang):

Truk Bermuatan Barang lainnya

(kayu potong, pasir, tanah, bijih besi, makanan ternak):

Toleransi 30 %

Muatan lebih dari

30% ditilang dan

transfer

muatan/dilarang

meneruskan

perjalanan

*1 Feb-31 Des

2021

Toleransi 15 %


*1 Jan-31 Des 2022

2022

2023

2021

Toleransi 5 %

Muatan lebih dari 5% ditilang dan transfer muatan/dilarangmeneruskan perjalanan

*1 Januari 2023

Toleransi 20 %

Muatan lebih dari

20 % ditilang dan

transfer

muatan/dilarang

meneruskan

perjalanan

*1 Feb- 31 Des

2021

2021

Toleransi 10 %


*1 Jan-31 Des 2023

2022

Toleransi 5 %

Muatan lebih dari 5% ditilang dan transfer muatan/dilarangmeneruskan perjalanan*1 Januari 2023

2023

IMPLEMENTASI ROAD MAP PENUNTASAN ODOL

Regulasi Progres Pengawasan Kendaraan ODOL Tantangan yang harus diselesaikan

5

Perdirjen Hubdat No KP.4294/AJ.510/DRJD/2019 tentang Pedoman Normalisasi Ranmor, KeretaGandengan dan Kereta Tempelan

6

�

PROGRES PENGAWASAN KENDARAAN ODOL

7

Operasional 2017

26 UPPKB

Operasional 2019

75 UPPKB

Operasional 2018

45 UPPKB

Operasional 2020

80 UPPKB

PENETAPAN PENGOPERASIAN UPPKB DI SELURUH INDONESIASesuai Keputusan Dirjen Hubdat No. KP.4499/AJ.005/DRJD/2019

Ditutup 2020

54 UPPKB

Diserahkan ke Kemenhub (P3D)

134 UPPKB

NO TINDAK LANJUTJUMLAH

UPPKB

1 Rehabilitasi & operasi 9

2 Ditutup & Dikerjasamakan 12

3 Ditutup, Dikerjasamakan & Relokasi 32

4 Alih Fungsi 1

TOTAL 54

NO ALASAN PENUTUPANJUMLAH

UPPKB

1 Duplikasi pengawasan 13

2 Lokasi di Simpang/Tanjakan/Tikungan 13

3 Perubahan jaringan jalan/logistik & perkembangan Kota 17

4 Faktor sosial masyarakat 4

5 Fasilitas UPPKB rusak 7

TOTAL 54

8

PROGRESS PENGOPERASIAN 80 UPPKBPeriode 1 Januari – 31 Desember 2020

Kendaraan Masuk UPPKB

1.425.015

Kendaraan Yang Ditindakdari yang melanggar

253.630

Kendaraan TidakMelanggar

587.080

Kendaraan Yang Diduga Melanggar

837.935

PERSENTASE KENDARAAN

DIDUGA MELANGGAR

Persentase Kendaraan Yang Diduga

Melanggar Dan Tidak melanggar Dari

Kendaraan yang Terdata di JTO pada

80 UPPKB

58,8%837.935

41,2%587.080

Kendaraan Diduga Melanggar

Kendaraan Tidak Melanggar

PERSENTASE KENDARAAN YANG

DILAKUKAN PENINDAKAN

Persentase Kendaraan Yang dilakukan

Penindakan dan Tidak ditindak

Berdasarkan Kendaraan yang Melanggar

Pada 80 UPPKB

30,27%584.305

60,63%642.395

Kendaraan Ditindak

Kendaraan Tidak Ditindak

RESUME PELANGGARAN :

Dokumen : 329.480 (35,61%)Tata Cara Muat : 12.377 (1,34%)Persyaratan Teknis : 259 (0,03%)Dimensi : 12.053 (1,30%) Daya Angkut : 570.969 (61,72%)

Data belum update : Aekbatu, Mambang Muda, Sibolangit, Merapi, Datae, Sajoanging, Somba Opu, Sabilambo

DAFTAR UPPKB YANG MELAKSANAKAN TRANSFER MUATANPelaksanaan Transfer Muatan di 59 UPPKB sebanyak 2.727 kendaraan (Periode 1 Januri s.d 31 Desember 2020)

UPAYA NORMALISASI KENDARAANPelaksanaan Normalisasi yang terlaporkan s.d 11 Januari 2021 sebanyak 710 kendaraan

17

JUMLAH

KENDARAAN

1 DKI Jakarta 103

2 Aceh -

3 Sumatera Utara 48

4 Sumatera Barat 5

5 Riau & Kepri 52

6 Jambi -

7 Bengkulu & Lampung 8

8 Sumatera Selatan & Babel 2

9 Banten 300

10 Jawa Barat 66

11 Jawa Tengah & DIY 38

12 Jawa Timur 60

13 Bali & NTB 2

14 NTT -

15 Kalimantan Barat 2

16 Kalimantan Tengah -

17 Kalimantan Selatan 10

18 Kaltim & Kaltara 5

19 Sulawesi Utara -

20 Gorontalo -

21 Sulawesi Tengah -

22 Sulsel & Sulbar 2

23 Sulawesi Tenggara 7

24 Maluku -

25 Maluku Utara -

26 Papua & Papua Barat -

710

NO PROVINSI

TOTAL

PENINDAKAN PENYIDIKAN (P21)

18

NO BPTD TAHUN JUMLAH KASUS PROSES HUKUM

1 BPTD Wil. IV Prov. Riau 2019 1 Pelanggaran dimensi kendaraan Inkrah

2 BPTD Wil. III Prov. Sumbar 2020 2 Pelanggaran dimensi kendaraan Inkrah

3 BPTD Wil. X Prov. Jateng & DIY 2018 5 Pelanggaran dimensi kendaraan Normalisasi

4 BPTD Wil. X Prov. Jateng & DIY 2019 22 Pelanggaran dimensi kendaraan Normalisasi

5 BPTD Wil. X Prov. Jateng & DIY 2020 1 Pelanggaran dimensi kendaraan Inkrah

6 BPTD Wil. X Prov. Jateng & DIY 2020 1 Pelanggaran dimensi kendaraan Dalam proses

7 BPTD Wil. XI Prov. Jatim 2020 1 Pelanggaran dimensi kendaraan Dalam proses

8 BPTD Wil. IX Prov. Jabar 2019 29 Pelanggaran dimensi kendaraan Normalisasi

9 BPTD Wil. IX Prov. Jabar 2020 46 Pelanggaran dimensi kendaraan Normalisasi

10 BPTD Wil. IX Prov. Jabar 2020 7 Pelanggaran dimensi kendaraan Pemasangan APCT

11 BPTD Wil. VIII Prov. Banten 2020 1 Pelanggaran dimensi kendaraan Dalam proses

12 BPTD Wil. VI Prov. Bengkulu & Lampung 2019 5 Pelanggaran dimensi kendaraan Normalisasi

13 BPTD Wil. VI Prov. Bengkulu & Lampung 2020 3 Pelanggaran dimensi kendaraan Normalisasi

14 BPTD Wil. II Prov. Sumut 2020 1 Pelanggaran dimensi kendaraan Normalisasi

15 BPTD Wil. XIX Prov. Sulsel 2020 1 Pelanggaran dimensi kendaraan Dalam proses

16 BPTD Wil. V Prov. Jambi 2020 1 Pelanggaran dimensi kendaraan Dalam proses

17 BPTD Wil. XII Prov. Bali & NTB 2020 8 Pelanggaran dimensi kendaraan Normalisasi

18 Tim Dalops Pusat 2020 1 Pelanggaran dimensi kendaraan Dalam proses

136TOTAL

SOSIALISASI PELARANGAN TRUK ODOL DI PELABUHAN PENYEBRANGAN BAKAUHENI

PENANGANAN ODOL DI PELABUHAN PENYEBRANGANPeriode 12 – 30 Desember 2020

SOSIALISASI PELARANGAN TRUK ODOL DI PELABUHAN LAUT PT.BBJ BAKAUHENI

SOSIALISASI PELARANGAN TRUK ODOL DI PELABUHAN LAUT PT.BBJ BOJONEGARA

SOSIALISASI PELARANGAN TRUK ODOL DI PELABUHAN PENYEBRANGAN MERAK

No. PELABUHANJUMLAH KENDARAAN

DIUKUR OVER DIMENSI PERSENTASE

1 Merak 437 19 79%

2 PT. BBJ Bojonegara 139 101 72%

3 Bakauheni 2,164 1,716 79%

4 Laut PT. BBJ Bakauheni 703 609 86%

3,443 2,686 78%TOTAL

19

PENINGKATAN LAYANAN MELALUI PENERAPAN ISO 9001 : 2015 di BPTD dan UPPKBSertifikasi TUV Rheinland~ Jerman

20

Sistem JTO

Bukti Lulus Uji Elektronik

(BLUE)

PENINGKATAN LAYANAN DENGAN DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI

E – Tilang / Cashless

Sistem Weigh In Motion

Speed Counting Truck

Detector

E - Manifest

Peningkatan Sistem

JTO agar terkoneksi

dengan BLUE agar

memudahkan petugas

dalam pendataan

kendaraan angkutan

barang

Penerapan E-Tilang digunakan

untuk mengurangi

penggunaan uang cash dan

menghindari terjadinya

pungutan liar.

Vehicle Dimension Sensor

Sensor Dimensi :

- Panjang

- Lebar

- Tinggi

- Jarak Sumbu

- Julur depan

- Julur belakang

- Konfigurasi

sumbu

Speed Counting &

Truck Detector :

- Penghitungan

LHR

- Kecepatan Kend

- Merekam

kendaraan yang

tidak masuk

UPPKB

Database Logistik Kendaraan:

- Identitas Kend

- Identitas Pemilik Barang

- Identitas Pengemudi

- Jenis komiditi

- Asal & Tujuan

- Berat Muatan

Sistem Weigh In Motion yaitu sistem

penimbangan yang dilakukan dengan

cara melintasi WIM dan bisa

dipindahkan dari satu tempat ke

tempat yang lain.

Sistem JTO dikembangkan untuk mempermudah

proses pendataan, dan pengawasan agkutan barang.

Dalam sistem JTO terdapat data kendaraan, muatan,

penimbangan, dan pelanggaran yang terkoneksi

dengan pusat data yang terdapat di Ditjen Hubdat.

21

Pengadaan Weigh in Motion portable

(Tahun 2020 – 10 Unit)

1. UPPKB Balonggandu, Jawa Barat oleh PT. Struktur Pintar Indonesia - Proses pemasangan

2. UPPKB Kulwaru, DI Yogyakarta oleh PT. LEN Industri - Baru Terbit Rekomendasi dari BBPJN

3. Jalan Tol, Banten oleh NTS International - Mobilisasi alat dari Rusia

PILOT PROJECT PEMASANGAN WEIGH IN MOTION (WIM) STATIS

PENGGUNAAN TEKNOLOGI WEIGH IN MOTION (WIM)

22

TANTANGAN YANG HARUS DI SELESAIKAN

Saat ini Ditjen Perhubungan Darat bersama instansi terkait sedang melakukan beberapa kajian terkait

dengan:

1. Relaksasi karena CovidBeberapa Asosiasi meminta diberikan relaksasi /dispensasi terkait penundaan dan perpanjangan masa dispensasi muatan angkutan seperti angkutan kelapa sawit, air minum dalam kemasan, dan kaca lembaran.

2. Penetapan jaringan lintas/koordinasi antar LembagaPerlu dilakukan koordinasi dan sinergi antar Lembaga terkait penetapan jaringan lintas angkutan logistic dengantujuan standarisasi daya dukung jalan dan jembatan yang dilalui angkutan logistic

Hal ini memenuhi harapan transporter dimana JBI=JBB

3. Penegakan HukumSaat ini masih secara kasat mata banyak truk ODOL beroperasi di jalan terutama di jalan tol.

Koordinasi dengan pihak Kepolisian, BPJT dan stakeholder lainnya sudah berjalan dengan baik namun

pelaksanaan penegakan hokum dirasakan agak lemah. Untuk itu, kami mengusulkan adanya MoU antara

Menteri Perhubungan, Menteri Perindustrian, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perdagangan dan

Kapolri.

4. Penyusunan Regulasi tentang Kewajiban Pemasangan alat timbang di kawasan industri 23

UPAYA PEMERINTAH DALAM PENANGANAN ODOL

Kebijakan toleransi muatan bahanpokok dan barang penting

Penerapan e-manifest dan e-tilang

Perbaikan layanan, peningkatankompetensi SDM, dan penerapan

teknologi di UPPKB

Pengaturan daya dukung jalandan jembatan (kelas jalan)

Pengawasan & Gakkum ODOLdi Pelabuhan

Pengawasan dan Gakkum ODOL di Jalan Tol

E – Tilang / Cashless

24

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENUNTASAN ODOL 2021-2023

1. Lalu Lintas

• Penetapan jaringan logistik angkutan barang dan jam operasional angkutan barang;

• Standarisasi kelas jalan dan jembatan pada jaringan lintas;

• Penegakan hukum (e-tilang, e- inforcement dan integrasi data dengan Kepolisian)

2. Angkutan Jalan

• Evaluasi tarif angkutan barang/pedoman/formula perhitungan tarif;

• Tanggung jawab pengangkutan (pemilik barang, agen, operator dan penyewa);

• Penerapan Standar Manajemen Keselamatan (operator);

• Penerapan e- logbook (pengemudi);

• Tata cara muat, peletakan, pengangkutan dan bongkar;

• Tarif subsidi dari jenis angkutan yang disubsidi;

• Peningkatan kompetensi pengemudi dan pembentukan bank pengemudi yang profesional dan

kompeten.25


3. Sarana Transportasi Jalan

• Melakukan kajian dan usulan terhadap upaya peningkatan kapsitas angkut kendaraan dgn menaikan jbi = jbb

• Memberikan kemudahan dalam normalisasi angkutan barang;

• Bintek kepada para korsatpel UPPKB dan kasi sarpras BPTD terkait regulasi dan sop normalisasi;

• Bintek dan sosialisasi kepada kepala UPPKB, Dishub dan Kepolisian.

• Capacity building dan sosialisasi kepada para penguji terkait dengan normalisai kendaraan, prosedur dan tata

cara muat, letak, angkut dan bongkar, peningkatan JBI = JBB.

• Sosialisai proses numpang uji terkait syarat dan prosedur terutama utk daerah yg blm terakreditasi.

• melalukan sosialisasi secara kontinyu dan berkesinambungan terhadap kebijakan kementerian perhubungan/

Ditjen perhubungan Darat.

• Terutama kebijakan program unggulan terkait ODOL, normalisasi kendaraan-kendaraan listrik, blocking time

pada salah satu stasiun TV utk melaksanakan sosialisasi tersebut dgn prioritas Keselamatn

• Sosialisasi dan implementasi penerapan SMK utk operator kendaraan barang

• penerapan SMK bagi pemilik kendaraan barang perorangan

• kajian keselamatan dalam pelaksanaan angkutan barang yg efektif dan efisien. (Pemilihan moda kendaraan yg sesuai)

26

4. Prasarana Transportasi Jalan

• Penggunaan teknologi dan IT pada UPPKB dalam fungsi pengawasan;

• Konsep Standar Operasional Prosedur layanan sesuai ISO 9001-2015 dan Sertifikasi TUV Rhienland;

• Pengawasan pada akses hilir kawasan industri.

5. Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan

• Larangan kendaraan ODOL tidak naik ke kapal penyeberangan dan kapal laut (1 Mei 2020);

• Langkah-langkah yang harus dilakukan menuju 2023 untuk larangan kendaraan ODOL

6. Kompetensi SDM

• Pemenuhan kebutuhan SDM sesuai kompetensi yang ditentukan (UPPKB, PKB, PPNS dll);

• Regulasi-regulasi penujang penuntasan ODOL dalam perwujudan lalu lintas angkutan jalan dan penyeberangan yang berkeselamatan dan berkeadilan

• Sosialisasi


27

T E R I M A K A S I H

DITJEN_HUBDATGD. KARSA LT. 3 MERDEKA BARAT NO. 8JAKARTA PUSAT

Masuk

UPPKB

Tidak

LanggarMelanggar

Lebih

MuatanDimensi

Tata Cara

Muat

Syarat

TeknisDokumen Kelas Jalan Peringatan Tilang

Tilang

UPPKB

Lain/

Lainnya

Tilang

Polisi

Kurangi/

Transfer

Muatan

Tunda/

Larang

Operasi

Penandaan

Over

Dimensi

Lainnya

1 UPPKB AEK BATU 221 48 173 169 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 UPPKB AIR HAJI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 UPPKB AJI BARANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 UPPKB ANJIR SERAPAT 385 379 6 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 UPPKB BALAI RAJA 60 10 50 49 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 UPPKB BALONG GANDU 725 427 298 252 1 1 0 83 0 0 12 0 0 0 0 0 0

7 UPPKB BANYUDONO 7 5 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 UPPKB BAURENO 375 27 348 0 0 0 0 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 UPPKB BERTAIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 UPPKB BERU-BERU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 UPPKB BITUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 UPPKB CEKIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 UPPKB CIKANDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 UPPKB CIMANUK 59 29 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 UPPKB DATAE 59 37 22 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 UPPKB DOLOK ESTATE LIM 151 65 86 81 0 0 0 27 0 0 13 0 0 0 0 0 0

17 UPPKB GENTONG 233 31 202 145 0 0 0 135 0 0 22 0 0 0 0 0 0

18 UPPKB GUYANGAN 664 291 373 315 0 0 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 UPPKB INOBONTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 UPPKB JAMBI MERLUNG 178 66 112 94 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 UPPKB JEMBATAN MERAH 466 67 399 396 0 0 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 UPPKB JONTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 UPPKB KALIBARU MANIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 UPPKB KALITIRTO 60 4 56 15 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 UPPKB KARANG JOANG 39 28 11 8 0 0 0 3 0 0 10 0 0 0 0 0 0

26 UPPKB KAYU MALUE 110 45 65 57 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 UPPKB KEMANG BOGOR 576 355 221 182 0 0 0 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 UPPKB KINTAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 UPPKB KLAKAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 UPPKB KLEPU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 UPPKB KULWARU 212 134 78 34 0 0 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 UPPKB LAROMPONG 32 24 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 UPPKB LOSARANG 910 517 393 358 0 0 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34 UPPKB LUBUK SELASIH 361 325 36 26 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 UPPKB MACCOPA 204 185 19 9 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36 UPPKB MAMBANG MUDA 327 69 258 247 0 0 0 49 0 0 8 0 0 0 0 0 0

37 UPPKB MARISA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38 UPPKB MAYOA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39 UPPKB MERAPI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 UPPKB MOLOTABU 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NO UPPKB

JUMLAH KENDARAAN JUMLAH KENDARAAN MELANGGAR PENINDAKAN PELANGGARAN

DATA PENGAWASAN KENDARAN DI UPPKB PERIODE 1 – 11 JANUARI 2021

Masuk

UPPKB

Tidak

LanggarMelanggar

Lebih

MuatanDimensi

Tata Cara

Muat

Syarat

TeknisDokumen Kelas Jalan Peringatan Tilang

Tilang

UPPKB

Lain/

Lainnya

Tilang

Polisi

Kurangi/

Transfer

Muatan

Tunda/

Larang

Operasi

Penandaan

Over

Dimensi

Lainnya

41 UPPKB MOUTONG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42 UPPKB MUARA LEMBU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43 UPPKB MUARA TEMBESI 794 21 773 769 0 0 0 444 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44 UPPKB NUN BAUN SABU 410 362 48 30 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45 UPPKB PADANG ULAK TAN 300 213 87 75 0 0 0 14 0 0 21 0 0 0 0 0 0

46 UPPKB PAKU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47 UPPKB PALANGGA 387 201 186 164 0 2 0 58 0 0 7 0 0 0 0 0 0

48 UPPKB PASAR PANAS 624 609 15 7 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49 UPPKB PASSO 267 9 258 0 0 0 0 258 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50 UPPKB PELAWAN - SAROLA 83 13 70 54 0 0 0 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51 UPPKB POJOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

52 UPPKB REJOSO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

53 UPPKB SABILAMBO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

54 UPPKB SAJOANGING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

55 UPPKB SARANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

56 UPPKB SATONG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

57 UPPKB SEDARUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

58 UPPKB SEUMADAM 638 1 637 592 0 0 0 615 0 0 0 0 0 0 0 0 0

59 UPPKB SIANTAN 1,523 769 754 693 0 0 0 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60 UPPKB SIBOLANGIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61 UPPKB SINGOSARI 707 664 43 1 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0

62 UPPKB SINTANG 276 62 214 2 0 0 0 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63 UPPKB SOMBA OPU 150 124 26 15 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0

64 UPPKB SOSOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

65 UPPKB SUBAH 160 54 106 0 0 0 0 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0

66 UPPKB SUNGAI LANGSAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

67 UPPKB TALUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

68 UPPKB TAMAN MARTANI 80 44 36 8 0 0 0 34 0 0 5 0 0 0 0 0 0

69 UPPKB TANA BATUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

70 UPPKB TANJUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71 UPPKB TANJUNG BALIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

72 UPPKB TOMO 119 93 26 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73 UPPKB TROSOBO 891 826 65 0 0 0 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0

74 UPPKB TROWULAN 587 436 151 0 0 0 0 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75 UPPKB WALENRANG 79 64 15 11 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0

76 UPPKB WANAREJA 56 34 22 9 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0

77 UPPKB WATUDODOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

78 UPPKB WAY URANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

79 UPPKB WIDANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80 UPPKB WIDODAREN 522 11 511 278 0 0 0 505 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NO UPPKB

JUMLAH KENDARAAN JUMLAH KENDARAAN MELANGGAR PENINDAKAN PELANGGARAN

DATA PENGAWASAN KENDARAN DI UPPKB PERIODE 1 – 11 JANUARI 2021 (Lanjutan)

kementerian perhubungan ditjen perhubungan darat … · 2021. 2. 1. · 10bptd wil. ix prov. jabar...

Documents