kementerian pertahanan republik indonesia … · peraturan perundang -undangan ke menteri an hukum...

KEMENTERIAN PERTAHANANREPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 TAHUN 2015

TENTANG

EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN

TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Pertahanan tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pertahanan

dan Tentara Nasional Indonesia;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4169);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran

Negara…

- 2 -

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25

Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 589);


Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang

Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun

2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 793);



Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 1842);



Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA

NASIONAL INDONESIA

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Evaluasi adalah suatu proses yang sistematis untuk

menentukan atau membuat keputusan, sampai sejauh

mana tujuan/program telah tercapai.

2. Akuntabilitas…

- 3 -

2. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan

pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan

menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan

hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak

yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta

keterangan atau pertanggungjawaban.

3. Instansi Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan

Republik Indonesia yang menurut peraturan perundangan

yang berlaku terdiri dari Kementerian/ Lembaga Negara

yang dibiayai dari anggaran Negara.

4. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai

tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi

pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi

instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan

sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

5. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya

disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu

instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi

dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan

melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

6. Evaluasi AKIP adalah aktivitas yang sistematis, pemberian

nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan,

serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan

untuk tujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas

Instansi Pemerintah.

7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya

disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemhan,

Inspektorat Jenderal (Itjen) TNI dan Inspektorat Jenderal

(Itjen) Angkatan.

8. Evaluator adalah personel Itjen atau yang di tunjuk

melaksanakan tugas untuk mengevaluasi AKIP

berdasarkan surat perintah.

9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2…

- 4 -

Pasal 2

Untuk melaksanakan Evaluasi AKIP di lingkungan Kementerian

Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, diperlukan

pedoman Evaluasi AKIP di lingkungan Kementerian Pertahanan

dan Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 3

(1) Pedoman Evaluasi AKIP di lingkungan Kementerian

Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 merupakan panduan bagi

Evaluator dalam melaksanakan Evaluasi AKIP di

lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional

Indonesia.

(2) Pedoman Evaluasi AKIP di lingkungan Kementerian

Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 4

Panduan bagi Evaluator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,

berkaitan dengan:

a. pemahaman mengenai tujuan evaluasi dan penetapan

ruang lingkup evaluasi;

b. pemahaman mengenai strategi evaluasi dan metodologi

yang digunakan dalam evaluasi;

c. penetapan langkah kerja yang harus ditempuh dalam

proses evaluasi; dan

d. penyusunan laporan hasil evaluasi dan mekanisme

pelaporan hasil evaluasi serta proses pengolahan datanya.

Pasal 5

(1) Evaluasi AKIP tingkat Satuan Kerja di lingkungan Unit

Organisasi Kemhan dilaksanakan oleh Itjen Kemhan atau

Tim khusus yang dibentuk.

(2) Evaluasi…

- 5 -

(2) Evaluasi AKIP tingkat Kotama/Balakpus untuk Unit

Organisasi Mabes TNI dan Unit Organisasi Angkatan

dilaksanakan oleh Itjen TNI/Itjen Angkatan atau Tim

khusus yang dibentuk.

(3) Laporan hasil evaluasi AKIP sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Pimpinan Satker/

Kotama/Balakpus yang dievaluasi, dengan tembusan

Kepala Unit Organisasi, paling lambat tanggal 31 Agustus

tahun bersangkutan.

Pasal 6

(1) Evaluasi AKIP tingkat Unit Organisasi Mabes TNI dan Unit

Organisasi Angkatan dilaksanakan oleh Itjen TNI atau Tim

khusus yang dibentuk.

(2) Evaluasi AKIP tingkat Unit Organisasi Kemhan, Unit

Organisasi Mabes TNI dan Unit Organisasi Angkatan

dilaksanakan oleh Itjen Kemhan atas nama Menteri

Pertahanan atau Tim khusus yang dibentuk.

(3) Laporan hasil evaluasi AKIP sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Kepala Unit

Organisasi yang dievaluasi, dengan tembusan Menteri

Pertahanan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi, paling lambat tanggal 30

September tahun bersangkutan.

Pasal 7

(1) Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tingkat

Kementerian Pertahanan dan TNI dilaksanakan oleh

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi.

(2) Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada Menteri

Pertahanan, paling lambat tanggal 31 Oktober tahun

bersangkutan.

Pasal 8…

- 6 -

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 30 Desember 2015

MENTERI PERTAHANANREPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

RYAMIZARD RYACUDU

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 43

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 13 Januari 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

WIDODO EKATJAHJANA

Paraf :

1. Sekjen :

2. Irjen :

AutentikasiKepala Biro Tata Usaha

Setjen Kemhan,

Ida Bagus PurwalaksanaBrigadir Jenderal TNI

PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN

TENTARA NASIONAL INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.

a. Perbaikan tata kelola pemerintahan dan sistem manajemen

merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang

sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen

pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan

sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil dikenal

sebagai Sistem Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

SAKIP diimplementasikan secara “self assesment” oleh masing-masing

instansi Pemerintah, ini berarti instansi Pemerintah secara mandiri

merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta

melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Pelaksanaan sistem

dengan mekanisme semacam itu, memerlukan evaluasi dari pihak

yang lebih independen agar diperoleh umpan balik yang objektif untuk

meningkatkan akuntabilitas dan kinerja di lingkungan Kemhan dan

TNI.

b. Setiap pimpinan satuan di lingkungan Kemhan dan TNI dari mulai

tingkat Kementerian sampai dengan Kotama/Balakpus untuk Unit

Organisasi Mabes TNI dan Unit Organisasi Angkatan serta Satker di

lingkungan Unit Organisasi Kemhan perlu mengetahui sampai

seberapa jauh pengaruh implementasi SAKIP terhadap tingkat

LAMPIRAN


NOMOR 32 TAHUN 2015

TENTANG

EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI

LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL

INDONESIA

akuntabilitas…

- 2 -

akuntabilitas dan capaian kinerja satuannya, sebagaimana yang

diharapkan melalui program prioritas yang ditetapkan. Untuk

mencapai maksud tersebut, pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja

instansi sebagai bagian yang inheren dengan SAKIP haruslah

direncanakan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

c. Untuk mengetahui sejauh mana satuan melaksanakan dan

memperlihatkan kinerjanya, serta sekaligus untuk mendorong adanya

peningkatan kinerja, maka perlu dilakukan suatu pemeringkatan atas

hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tersebut. Pemeringkatan ini

diharapkan dapat mendorong pimpinan satuan di lingkungan Kemhan

dan TNI untuk secara konsisten meningkatkan akuntabilitas

kinerjanya dan mewujudkan capaian kinerja organisasi sesuai yang

diamanahkan dalam dokumen Rencana Strategis masing-masing.

d. Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja yang merupakan bagian

inheren dengan SAKIP, harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, untuk

itu diperlukan suatu ketentuan tentang evaluasi akuntabilitas kinerja

instansi yang dapat dijadikan panduan bagi Evaluator.

e. Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi ini, disusun selaras dengan

kebijakan Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang

Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah.

2. Maksud dan Tujuan. Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi ini

dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana memahami

tujuan, strategi, metodologi dan langkah-langkah dalam melaksanakan

evaluasi, adapun tujuannya adalah sebagai pedoman dalam penyusunan

laporan evaluasi.

3. Ruang Lingkup dan Tata Urut. Ruang lingkup naskah ini meliputi evaluasi

akuntabilitas kinerja instansi di lingkungan Kemhan dan TNI, yang disusun

dengan tata urut sebagai berikut:

a. Pendahuluan

b. Pelaksanaan evaluasi secara umum

c. Evaluasi…

- 3 -

c. Evaluasi akuntabilitas kinerja

d. Pelaporan hasil evaluasi.

e. Penutup.

BAB II

PELAKSANAAN EVALUASI SECARA UMUM

4. Strategi Evaluasi.

a. Pelaksanaan evaluasi difokuskan untuk peningkatan mutu penerapan

manajemen berbasis kinerja dan peningkatan kinerja instansi di

lingkungan Kemhan dan TNI, dalam rangka mewujudkan instansi

pemerintah yang berorientasi pada hasil.

b. Strategi evaluasi menggunakan prinsip partisipasi dan coevaluation

dengan pihak yang dievaluasi. Keterlibatan pihak yang dievaluasi pada

proses evaluasi ini sangat penting untuk meningkatkan efektivitas

evaluasi. Proses konsultasi yang terbuka dan memfokuskan pada

pembangunan dan pengembangan serta implementasi komponen

utama SAKIP.

c. Untuk satuan yang pernah dievaluasi, langkah pertama yang perlu

dilakukan oleh evaluator adalah mengumpulkan informasi mengenai

tindak lanjut terhadap saran atau rekomendasi yang diberikan oleh

evaluator tahun lalu. Hambatan dan kendala pelaksanaan tindak

lanjut hasil evaluasi tahun lalu, jika cukup relevan perlu dilaporkan

kepada instansi yang lebih tinggi atau pihak lain yang berwenang.

5. Tahapan Evaluasi. Tahapan evaluasi yang dilakukan meliputi:

a. Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

b. Penyusunan pemeringkatan dan penetapan kategori hasil evaluasi.

c. Pelaporan hasil evaluasi.

6. Metodologi Evaluasi. Metodologi evaluasi menggunakan teknik “criteria

referrenced survey”, dengan cara menilai secara bertahap langkah demi

langkah setiap komponen dan selanjutnya menilai secara keseluruhan

dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen yang telah

ditetapkan…

- 4 -

ditetapkan sebelumnya. Kriteria evaluasi, sebagaimana tertuang dalam

Kertas Kerja Evaluasi (KKE), dengan berdasarkan kepada:

a. Kebenaran normatif sebagaimana yang ditetapkan dalam pedoman

penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

b. Kebenaran normatif yang bersumber pada modul-modul atau buku-

buku petunjuk mengenai SAKIP.

c. Kebenaran normatif yang bersumber pada best practice baik di

Indonesia maupun di luar negeri.

d. Kebenaran normatif yang bersumber pada berbagai praktik

manajemen strategis, manajemen kinerja, dan sistem akuntabilitas

yang baik.

Dalam menilai apakah suatu instansi telah memenuhi suatu kriteria, harus

didasarkan pada fakta objektif dan professional judgement dari Evaluator

dan supervisor.

7. Teknik Evaluasi. Teknik evaluasi pada dasarnya merupakan

cara/alat/metode yang digunakan untuk pengumpulan dan analisis data.

Berbagai teknik evaluasi dapat dipilih untuk digunakan dalam evaluasi ini,

namun demikian pada akhirnya teknik yang digunakan harus dapat

mendukung penggunaan metode evaluasi yang telah ditetapkan, sehingga

mampu menjawab tujuan dilakukannya evaluasi ini. Berbagai teknik

pengumpulan data antara lain kuisioner, wawancara, observasi, studi

dokumentasi atau kombinasi beberapa teknik tersebut. Sedangkan teknik

analisis data antara lain telaahan sederhana, berbagai analisis dan

pengukuran, metode statistik, pembandingan, analisis logika program dan

sebagainya.

8. Kertas Kerja Evaluasi. Pendokumentasian langkah evaluasi dalam kertas

kerja perlu dilakukan agar pengumpulan data dan analisis fakta-fakta

dapat ditelusuri kembali dan dijadikan dasar untuk penyusunan Laporan

Hasil Evaluasi (LHE). Setiap langkah Evaluator yang cukup penting dan

setiap penggunaan teknik evaluasi harus didokumentasikan dalam Kertas

Kerja Evaluasi (KKE). Kertas kerja tersebut berisi fakta dan data yang

dianggap relevan dan berarti untuk perumusan temuan permasalahan.

Data…

- 5 -

Data dan deskripsi fakta ini ditulis mulai dari uraian fakta yang ada,

analisis (pemilahan, pembandingan, pengukuran, dan penyusunan

argumentasi), sampai pada simpulannya.

BAB III

EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

9. Umum. Pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja tidak dapat dilepaskan

dari ruang lingkup dan tujuan evaluasi. Langkah-langkah tersebut terdiri

dari evaluasi atas komponen akuntabilitas kinerja, penilaian kinerja dan

penyimpulan kinerja.

10. Evaluasi atas Komponen Akuntabilitas Kinerja.

a. Evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah difokuskan pada

kriteria yang ada dalam Kertas Kerja Evaluasi (KKE) dengan tetap

memperhatikan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya.

Sasaran yang ingin diungkap melalui evaluasi akuntabilitas kinerja

adalah sebagai berikut:

1) Instansi Pemerintah dalam menyusun, mereviu dan

menyempurnakan perencanaan kinerja berfokus pada hasil.

2) Pembangunan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja.

3) Pengungkapan informasi pencapaian kinerja Instansi Pemerintah

dalam LAKIP.

4) Monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan

program, khususnya program strategis.

5) Keterkaitan di antara seluruh komponen-komponen perencanaan

kinerja dengan penganggaran, kebijakan pelaksanaan dan

pengendalian serta pelaporannya.

6) Capaian kinerja utama dari masing-masing instansi Pemerintah.

7) Tingkat akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah.

8) Memastikan disusunnya rencana aksi terhadap rekomendasi hasil

evaluasi yang belum ditindaklanjuti.

b. Evaluasi…

- 6 -

b. Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, terdiri atas

evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja yang meliputi

perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi

kinerja internal, dan pencapaian kinerja.

c. Evaluasi penerapan manajemen kinerja juga meliputi penerapan

kebijakan penyusunan dokumen perjanjian kinerja dan indikator

kinerja utama (IKU) sampai saat dilakukan evaluasi.

d. Evaluasi atas pencapaian kinerja organisasi tidak hanya difokuskan

pada pencapaian kinerja yang tertuang dalam dokumen LAKIP semata,

tetapi juga dari sumber lain yang akurat dan relevan dengan kinerja

instansi pemerintah.

11. Penilaian dan Penyimpulan.

a. Evaluasi atas akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah harus

menyimpulkan hasil penilaian atas fakta objektif instansi pemerintah

dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran

kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja sesuai

dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam KKE.

b. Langkah penilaian dilakukan sebagai berikut:

1) Dalam melakukan penilaian, terdapat tiga variable yaitu

komponen, sub-komponen, dan kriteria.

2) Setiap komponen dan sub-komponen penilaian diberikan alokasi

nilai sebagai berikut:

No Aspek Bobot Komponen dan Sub-Komponen

1 PerencanaanKinerja

30% a. Rencana Strategis (10%),meliputi: Pemenuhan Renstra(2%), Kualitas Renstra (5%),dan Implementasi Renstra(3%)

b. Perencanaan Kinerja Tahunan/Renja (20%), meliputi:Pemenuhan PerencanaanKinerja Tahunan (4%), KualitasPerencanaan Kinerja Tahunan(10%) dan ImplementasiPerencanaan Kinerja Tahunan(6%)

2 PengukuranKinerja

25% a. Pemenuhan pengukuran 5%b. Kualitas pengukuran 12,5%c. Implementasi pengukuran 7,5%

3 Pelaporan…

- 7 -

3 PelaporanKinerja

15% a. Pemenuhan pelaporan 3%b. Penyajian informasi kinerja

7,5%c. Pemanfaatan informasi kinerja

4,5%d.4 Evaluasi

Kinerja10% a. Pemenuhan evaluasi 2%,

b. Kualitas evaluasi 5%c. Pemanfaatan hasil evaluasi 3%.

5 CapaianKinerja

20% a. Kinerja yang dilaporkan (output)5%

b. Kinerja yang dilaporkan(outcome) 10%

c. Kinerja tahun berjalan(benchmark) 5%

d.Total 100%

Penilaian terhadap butir 1 sampai 4 terkait dengan penerapan

SAKIP pada instansi pemerintah, sedangkan butir 5 terkait dengan

pencapaian kinerja, baik yang telah tertuang dalam dokumen

LAKIP maupun dalam dokumen lainnya. Butir 5 huruf a, sampai

dengan butir 5 huruf c, penilaian didasarkan pada pencapaian

kinerja yang telah disajikan dalam LAKIP maupun dokumen

pendukung seperti Pengukuran Kinerja.

3) Setiap sub-komponen akan dibagi kedalam beberapa pernyataan

sebagai kriteria pemenuhan sub-komponen tersebut. Setiap

pertanyaan/pernyataan akan dijawab dengan ya/tidak. Jawaban

ya/tidak diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang tercantum

dalam Kertas Kerja Evaluasi (KKE).

4) Setiap jawaban “Ya” akan diberikan nilai 1 sedangkan jawaban

“Tidak” maka akan diberikan nilai 0.

5) Dalam memberikan penilaian “Ya” atau “Tidak”, evaluator harus

menggunakan professional judgement-nya dengan

mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi pada setiap

kriteria.

6) Tabel Kertas Kerja Evaluasi (KKE). (Sublampiran A)

7) Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan

dilakukan sebagai berikut:

a) Tahap…

- 8 -

a) Tahap pertama dijumlahkan nilai pada setiap pertanyaan

pada setiap subkomponen sehingga ditemukan suatu angka

tertentu misal subkomponen Indikator Kinerja mempunyai

alokasi nilai 10% dan memiliki 10 (sepuluh) buah pertanyaan.

Dari 10 (sepuluh) pertanyaan tersebut apabila pertanyaan

yang dijawab “Ya” ada 3 (tiga) pertanyaan maka nilai untuk

subkomponen tersebut adalah: (3/10) x 10 = 3;

b) Untuk kriteria yang berhubungan dengan kondisi yang

memerlukan penyimpulan, karena terdiri dari beberapa

subkriteria, penyimpulan tentang kriteria dilakukan melalui

nilai rata-rata

c) Tahap berikutnya adalah melakukan penjumlahan seluruh

nilai subkomponen yang ada sehingga ditemukan suatu

angka tertentu untuk total nilai dengan range nilai antara 0

sampai dengan 100.

c. Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan

dilakukan sebagai berikut: Penyimpulan atas hasil reviu terhadap

akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dilakukan dengan

menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen. Nilai

hasil akhir dari penjumlahan komponenkomponen akan dipergunakan

untuk menentukan tingkat akuntabilitas Instansi Pemerintah yang

bersangkutan terhadap kinerjanya, dengan kategori sebagai berikut:

No Kategori Nilai Angka Interpretasi

1 AA >90-100 Sangat Memuaskan

2 A >80-90 Memuaskan, Memimpin

Perubahan, Berkinerja Tinggi dan

sangat Akuntabel

3 BB >70-80 Sangat Baik, Akuntabel,

Berkinerja baik, memiliki Sistem

Manajemen Kinerja yang handal

4 B >60-70 Baik, Akuntabilitas Kinerjanya

sudah Baik, Memiliki Sistem yang

dapat digunakan untuk

Manajemen Kinerja dan perlu

sedikit perbaikan

5 CC…

- 9 -

5 CC >50-60 Cukup (memadai), Akuntabilitas

Kinerjanya cukup baik, taat

kebijakan, memiliki sistem yang

dapat digunakan untuk

memproduksi Informasi Kinerja

untuk Pertanggungjawaban,

perlu banyak perbaikan yang

tidak mendasar6 C >30-50 Kurang, Sistem dan tatanan

kurang dapat diandalkan,

memiliki sistem untuk

Manajemen Kinerja tapi perlu

banyak perbaikan minor dan

perbaikan yang mendasar

7 D 0-30 Sangat Kurang, Sistem dan

tatanan tidak dapat diandalkan

untuk penerapan Manajemen

Kinerja, perlu banyak perbaikan,

sebagian perubahan yang sangat

mendasar

d. Dalam rangka untuk menjaga objektivitas dalam penilaian maka

dilakukan reviu secara berjenjang atas proses dan hasil evaluasi dari

tim evaluator dengan pengaturan sebagai berikut:

1) Reviu tingkat 1 dilakukan di masing-masing tim Evaluator oleh

supervisor tim.

2) Reviu tingkat 2 dilakukan dalam bentuk forum panel/kelompok

kerja, khusus untuk menentukan pemeringkatan nilai dan

penentuan kategori (rating) hasil evaluasi.

BAB IV

PELAPORAN HASIL EVALUASI

12. Umum. Setiap pelaksanaan tugas evaluasi Akuntabilitas Kinerja, Evaluator

harus menyusun LHE yang dilampiri dengan Kertas Kerja Evaluasi.

Kemudian hasil laporan tersebut ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud

dalam pasal 4 Peraturan Menteri ini. Laporan Hasil Evaluasi ini disusun

berdasarkan hasil pengumpulan data dan fakta serta analisis yang

didokumentasikan dalam Kertas Kerja Evaluasi, dengan ketentuan sebagai

berikut:

a. Bagi…

- 10 -

a. Bagi Satuan yang sudah pernah dievaluasi, pelaporan hasil evaluasi

diharapkan menyajikan informasi tindak lanjut dari rekomendasi

tahun sebelumnya, sehingga pembaca laporan dapat memperoleh data

yang diperbandingkan dan dapat mengetahui perbaikan-perbaikan

yang telah dilakukan.

b. LHE disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan

hal-hal penting bagi perbaikan manajemen kinerja instansi Pemerintah

yang dievaluasi. Permasalahan atau temuan sementara hasil evaluasi

(tentative finding) dan saran perbaikannya harus diungkapkan secara

jelas dan dikomunikasikan kepada pihak instansi yang dievaluasi

untuk mendapatkan konfirmasi ataupun tanggapan secukupnya.

c. Penulisan LHE harus mengikuti kaidah umum penulisan laporan yang

baik, yaitu antara lain:

1) Penggunaan kalimat dalam laporan, diupayakan menggunakan

kalimat yang jelas dan bersifat persuasif untuk perbaikan. Akan

tetapi disarankan tidak menggunakan ungkapan yang ambivalen

atau membingungkan dalam proses penyimpulan dan kompilasi

data.

2) Evaluator harus berhati-hati dalam menginterpretasikan data hasil

evaluasi, menyimpulkan dan menuangkannya dalam laporan.

13. Format dan Isi Laporan Hasil Evaluasi. (Sublampiran B)

BAB V

PENUTUP

14. Dengan ditetapkannya Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, diharapkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau Tim

khusus yang dibentuk mempunyai acuan yang sama dalam melaksanakan

evaluasi dan dapat menggunakan inovasi-inovasi baru serta mengembangkan

secara terus menerus dalam melakukan evaluasi di lingkungan Kemhan dan

TNI.

15.Pada…

- 11 -

15. Pada akhirnya keberhasilan pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah diharapkan dapat mencapai tujuan dari implementasi

SAKIP yaitu meningkatnya kinerja Kemhan dan TNI.


Cap/tertanda

RYAMIZARD RYACUDUAutentikasiKepala Biro Tata Usaha

Setjen Kemhan,


KERTAS KERJA EVALUASI (KKE)AKUNTABILITAS KINERJA ....... (diisi nama satuan yang dievaluasi)

NOMORKOMPONEN/SUB KOMPONEN

DAN KRITERIA EVALUASIY/T NILAI

1. PERENCANAAN KINERJA (30%)

a. DOKUMEN RENSTRA (10%)

1) PEMENUHAN RENSTRA (2%)

a) Dokumen Renstra telah disusun

b) Dokumen Renstra telah memuat visi, misi,tujuan, sasaran, dan program

c) Renstra telah menyajikan IKU

2) KUALITAS RENSTRA (5%)

a) Tujuan dan sasaran telah berorientasi hasil

b) Program/kegiatan merupakan cara untukmencapai tujuan, sasaran/hasil program/hasilkegiatan

c) Indikator kinerja sasaran telah memenuhikriteria indikator kinerja yang baik

d) Target kinerja telah ditetapkan dengan baik

e) Dokumen Renstra telah selaras dengan dokumenRPJMN/Dokumen Renstra atasan

f) Dokumen Renstra telah menetapkan hal-halyang seharusnya ditetapkan sesuai tugas danfungsi

3) IMPLEMENTASI RENSTRA (3%)

a) Dokumen Renstra digunakan sebagai acuanpenyusunan dokumen perencanaan tahunan

b) Dokumen Renstra digunakan sebagai acuandalam penyusunan dokumen Renstra satuanbawah

c) Dokumen Renstra digunakan sebagai acuandalam penyusunan dokumen Rencana Kerja danAnggaran

d) Dokumen Renstra telah direviu secara berkala

SUBLAMPIRAN A DARI LAMPIRAN


NOMOR 32 TAHUN 2015

TENTANG



NASIONAL INDONESIA

NOMOR…

- 2 -



b. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%)

1) PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN(4%)

a) Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan (Renja)telah ada

b) Dokumen Renja telah memuat sasaran, program,Indikator kinerja sasaran dan target kinerjatahunan

c) Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun

d) Dokumen PK disusun segera setelah anggarandisetujui

e) Dokumen PK telah menyajikan IKU

2) KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN 10%)

a) Sasaran telah berorientasi hasil

b) Kegiatan merupakan cara untuk mencapaisasaran

c) Indikator kinerja sasaran dan kegiatan telahmemenuhi kriteria indikator kinerja yang baik

d) Target kinerja ditetapkan dengan baik

e) Dokumen PK selaras dengan dokumen PK atasan

f) Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yangseharusnya ditetapkan

3) IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN(6%)

a) Target kinerja yang diperjanjikan telahdigunakan untuk mengukur keberhasilan

b) Rencana aksi atas kinerja sudah ada

c) Rencana aksi atas kinerja telah mencantumkantarget secara periodik atas kinerja

d) Rencana aksi atas kinerja telah dimonitorpencapaian secara berkala

e) Rencana aksi telah dimanfaatkan dalampengarahan dan pengorganisasian kegiatan

2. PENGUKURAN KINERJA (25%)

a. PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)

1) Telah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaiukuran kinerja secara formal

2) Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja

b. KUALITAS PENGUKURAN (12,5%)

1) IKU telah dapat diukur secara objektif

2) IKU telah menggambarkan hasil

3) IKU telah relevan dengan kondisi yang akan diukur

4) IKU telah cukup untuk mengukur kinerja

NOMOR…

- 3 -



5) IKU telah diukur realisasinya

6) IKU telah selaras denga IKU satuan atas

7) Indikator kinerja sasaran dapat diukur secaraobyektif

8) Indikator kinerja sasaran menggambarkan hasil

9) Indikator kinerja sasaran relevan dengan sasaranyang akan diukur

10) Indikator kinerja sasaran cukup untuk mengukursasaran

11) Indikator kinerja sasaran telah diukur realisasinya

12) Indikator kinerja telah selaras dengan indikatorkinerja satuan atas

13) Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan

14) Pengumpulan data kinerja atas rencana aksidilakukan secara berkala.

c. IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%)

1) IKU telah dimanfaatkan dalam dokumenperencanaan dan penganggaran

2) IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja

3) IKU telah di reviu secara berkala

4) Pengukuran kinerja atas rencana aksi digunakanuntuk pengendalian dan pemantauan kinerja secaraberkala

5) Pengukuran kinerja sudah dilakukan secaraberjenjang

6) Sudah terdapat indikator kinerja individu yangmengacu pada IKU satuan masing-masing

7) Pengukuran kinerja individu sudah dilaksanakan

8) Pengukuran kinerja sudah dikembangkanmenggunakan teknologi informasi

3. PELAPORAN KINERJA (15%)

a. PEMENUHAN PELAPORAN (3%)

1) LAKIP telah disusun

2) LAKIP telah disampaikan tepat waktu

3) LAKIP menyajikan informasi mengenai pencapaianIKU

b. PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7,5%)

1) LAKIP bukan merupakan kompilasi dari Unit Kerja dibawahnya

2) LAKIP menyajikan informasi pencapaian sasaranyang berorientasi outcome

3) LAKIP menyajikan informasi mengenai kinerja yangtelah diperjanjikan

NOMOR…

- 4 -



4) LAKIP menyajikan evaluasi dan analisis mengenaicapaian kinerja

5) LAKIP menyajikan perbandingan data kinerja yangmemadai antara realisasi tahun ini dengan realisasitahun sebelumnya dan pembanding lain yangdiperlukan

6) LAKIP menyajikan informasi keuangan yang terkaitdengan pencapaian kinerja

7) Informasi kinerja dalam LAKIP dapat diandalkan

c. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%)

1) Informasi yang disajikan telah digunakan dalamperbaikan perencanaan

2) Informasi yang disajikan telah digunakan untukmenilai dan memperbaiki pelaksanaan program dankegiatan organisasi

3) Informasi yang disajikan telah digunakan untukpeningkatan kinerja

4) Informasi yang disajikan telah digunakan untukpenilaian kinerja

4. EVALUASI KINERJA (10 %)

a. PEMENUHAN EVALUASI (2%)

1) Terdapat pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja

2) Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapainkinerja beserta hambatannya

3) Evaluasi program telah dilakukan

4) Evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi telahdilakukan

5) Hasil evaluasi telah disampaikan dandikomunikasikan kepada pihak-pihak yangberkepentingan

b. KUALITAS EVALUASI (5%)

1) Evaluasi akuntabilitas kinerja dilaksanakan denganmenggunakan pedoman/juklak evaluasi yang selarasdengan evaluasi dari Menpan dan RB

2) Evaluasi akuntabilitas kinerja dilaksanakan olehSDM yang berkompetensi

3) Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja telahdisupervisi dengan baik melalui pembahasan-pembahasan yang reguler dan bertahap

4) Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja menggambarkanakuntabilitas kinerja yang dievaluasi

5) Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja memberikanpenilaian atas akuntabilitas kinerja masing-masingunit kerja

6) Evaluasi akuntabilitas kinerja telah memberikanrekomendasi perbaikan manajemen kinerja yangdapat dilaksanakan

NOMOR…

- 5 -



7) Evaluasi program dilaksanakan dalam rangka menilaikeberhasilan program

8) Evaluasi program telah memberikan rekomendasiperbaikan manajemen kinerja yang dapatdilaksanakan

9) Evaluasi program telah memberikan rekomendasipeningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan

10) Evaluasi rencana aksi dilaksanakan dalam rangkamengendalikan kinerja

11) Evaluasi rencana aksi telah memberikan alternatifperbaikan yang dapat dilaksanakan

c. PEMANFAATAN EVALUASI (3%)

1) Hasil evaluasi program/akuntabilitas kinerja telahditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan

2) Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja telahditindaklanjuti untuk perbaikan penerapanManajemen kinerja

3) Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untukperbaikan kinerja

4) Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja telahditindaklanjuti untuk mengukur keberhasilan unitkerja

5) Hasil evaluasi rencana aksi telah ditindaklanjutidalam bentuk langkah-langkah nyata

5. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%)

a. KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (5%)

1) Target dapat tercapai

2) Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya

3) Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan

b. KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (10%)


2) Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya


c. KINERJA TAHUN BERJALAN (5%)



KATEGORI NILAI : ...........................


Cap/tertanda

RYAMIZARD RYACUDU

AutentikasiKepala Biro Tata Usaha

Setjen Kemhan,


A. FORMAT LAPORAN HASIL EVALUASI AKIP (Short Form)

Nomor : B/ / /20xx Jakarta, ……………. 20xx

Lampiran :

Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas

Kinerja Instansi ........ (diisi nama satuan yang dievaluasi)

Yth. Dan/Ka ………......

(satuan yang dievaluasi)

di

………..

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, Permen PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012

dan Permen PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran

Permen PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12

Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja …….. dengan

tujuan :

a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP.

b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan

penguatan akuntabilitas instansi.

d. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya

2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen

kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan

Kinerja; Evaluasi Kinerja, dan Capaian Kinerja. Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) ............ tahun ..... , merupakan salah satu dokumen

yang dievaluasi selain dokumen Renstra, dokumen Renja, dokumen

Perjanjian Kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya.

SUBLAMPIRAN B DARI LAMPIRAN


NOMOR 32 TAHUN 2015

TENTANG



NASIONAL INDONESIA

3. Hasil…3. Hasil…

- 2 -

3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai

dari 0. s/d 100. Instansi ………., memperoleh nilai sebesar ….. dengan

kategori …….

4. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap

seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi, dengan rincian

sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

....................................................................................

b. Pengukuran Kinerja

....................................................................................

c. Pelaporan Kinerja

....................................................................................

d. Evaluasi Kinerja

....................................................................................

e. Pencapaian Kinerja

....................................................................................

f. Rekomendasi evaluasi tahun lalu yang belum ditindaklanjuti

....................................................................................

(Dalam poin a. s/d e. menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut

akuntabilitas instansi yang telah dituangkan dalam KKE, yang dapat

mengindikasikan tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi)

5. Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami

merekomendasikan Instansi ……….., beserta seluruh jajarannya agar

dilakukan perbaikan sebagai berikut:

a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .

b. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .

c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Instansi

………. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam

menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Instansi ……….. Berikut terlampir

beberapa hal yang merupakan penjelasan dari poin 1. s/d 5. (jika ada dan benar-

benar merupakan penjelasan)

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.

Tembusan :

1. …………………

2. …………..…….

Inspektorat Jenderal............................

............................

B. FORMAT…

- 3 -

B. FORMAT LAPORAN HASIL EVALUASI AKIP (Long Form)

Ikhtisar Eksekutif

Bab I Pendahuluan

a. Dasar Hukum Evaluasi

b. Latar Belakang

c. Tujuan Evaluasi

d. Ruang Lingkup Evaluasi

e. Metodologi Evaluasi

f. Gambaran Umum Evaluatan

g. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

h. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya (jika periode sebelumnya

dievaluasi)

Bab II Hasil Evaluasi

a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

d. Evaluasi atas Evaluasi Internal

e. Evaluasi atas Capaian Kinerja

Lampiran


Cap/tertanda

RYAMIZARD RYACUDUAutentikasiKepala Biro Tata Usaha

Setjen Kemhan,


kementerian pertahanan republik indonesia … · peraturan perundang -undangan ke menteri an hukum...

Documents