kemiskinan di kota
TRANSCRIPT
KEMISKINAN DI PERKOTAAN
A. Pengertian Kemiskinan
Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal
yang biasa untuk dipunyai seperti makanan , pakaian , tempat berlindung dan
air minum, hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup . Kemiskinan
kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan
yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan
kehormatan yang layak sebagai warga negara.
Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup:
Gambaran kekurangan materi
Biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan,
dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai
situasi kelangkaan barang- barang dan pelayanan dasar.
Gambaran tentang kebutuhan sosial
Seperti keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk
berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan
informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena
hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi
pada bidang ekonomi.
Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai.
Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian
politik dan ekonomi di seluruh dunia.
Kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga pengertian:
1. Kemiskinan relatif, Seseorang yang tergolong miskin relatif
sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah
kemampuan masyarakat sekitarnya.
2. Kemiskinan cultural, berkaitan erat dengan sikap seseorang atau
sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat
kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.
3. Kemiskinan absolut adalah sejumlah penduduk yang tidak mampu
mendapatkan sumberdaya yang cukup untuk memenuhi kebutuha dasar. Mereka
hidup dibawah tingkat pendapatan riil minimum tertentu atau dibawah garis
kemiskinan internasional. Garis tersebut tidak mengenal tapal batas antar negara,
tidak tergantung pada tingkat pendapatan per kapita di suatu negara ,dan juga
memperhitungkan perbedaan tingkat harga antar negara dengan mengukur
penduduk miskin sebagai orang yang hidup kurang dari Rp 10.000,- perhari.
Masalah kemiskinan yang dihadapi di setiap negara akan selalu dibarengi
dengan masalah laju pertumbuhan penduduk yang kemudian menghasilkan
pengangguran, ketimpangan dalam distribusi pendapatan nasional maupun
pembangunan, dan pendidikan yang menjadi modal utama untuk dapat bersaing di
dunia kerja dewasa ini.
Tidak dapat dipungkiri bahwa yang menjadi musuh utama dari bangsa ini
adalah kemiskinan. Sebab, kemiskinan telah menjadi kata yang menghantui
negara-negara berkembang, khususnya Indonesia. Mengapa demikian?
Jawabannya karena selama ini pemerintah belum memiliki strategi dan kebijakan
pengentasan kemiskinan yang jitu.
Kebijakan pengentasan kemiskinan masih bersifat pro budget, belum pro
poor. Sebab, dari setiap permasalahan seperti kemiskinan, pengangguran, dan
kekerasan selalu diterapkan pola kebijakan yang sifatnya struktural dan
pendekatan ekonomi [makro] semata. Semua dihitung berdasarkan angka-angka
atau statistik. Padahal kebijakan pengentasan kemiskinan juga harus dilihat dari
segi non-ekonomis atau non-statistik. Misalnya, pemberdayaan masyarakat miskin
yang sifatnya “buttom-up intervention” dengan padat karya atau dengan
memberikan pelatihan kewirauasahaan untuk menumbuhkan sikap dan mental
wirausaha
Karena itu situasi di Indonesia sekarang jelas menunjukkan ada banyak
orang terpuruk dalam kemiskinan bukan karena malas bekerja. Namun, karena
struktur lingkungan [tidak memiliki kesempatan yang sama] dan kebijakan
pemerintah tidak memungkinkan mereka bisa naik kelas atau melakukan mobilitas
sosial secara vertikal.
B. Faktor Penyebab Kemiskinan
Pada umumnya di negara Indonesia penyebab-penyebab kemiskinan adalah
sebagai berikut:
1. KetidakberdayaanSebab : Kurang lapangan kerja
biaya hidup tinggi Kodrat/takdirPersoalan : Tingginya biaya pendidikan
Pengangguran Harga sembako mahal Kesulitan memenuhi kebutuhan harian
2. KeterkucilanSebab : Rendahnya pendidikan
Kurang keahlianPersoalan : Sarana Transportasi sulit
Kurang keterampilan
3. Kemiskinan materiSebab : Tidak memiliki modal
Penghasilan rendahAnggota keluarga banyak
Persoalan : Tidak punya modal
4. Kerentanan Sebab : PHK
Masalah usahaPersoalan : Putus sekolah
Bencana alam
5. Sifat Sebab : Kurang berusahaPersoalan : Keluarga tidak harmoni
Kenakalan remaja
Faktor lain yang mendukung meningkatnya kemiskinan di perkotaan :
Laju Pertumbuhan Penduduk
Pertumbuhan penduduk Indonesia terus meningkat di setiap 10 tahun menurut
hasil sensus penduduk. Meningkatnya jumlah penduduk membuat Indonesia
semakin terpuruk dengan keadaan ekonomi yang belum mapan. Jumlah penduduk
yang bekerja tidak sebanding dengan jumlah beban ketergantungan. Penghasilan
yang minim ditambah dengan banyaknya beban ketergantungan yang harus
ditanggung membuat penduduk hidup di bawah garis kemiskinan
Kini di Indonesia jerat kemiskinan itu makin akut. Jumlah kemiskinan di
Indonesia pada Maret 2009 saja mencapai 32,53 juta atau 14,15 persen
Kemiskinan tidak hanya terjadi di perdesaan tapi juga di kota-kota besar seperti di
Jakarta.
Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja dan Pengangguran.
Secara garis besar penduduk suatu negara dibagi menjadi dua yaitu tenaga
kerja dan bukan tenaga kerja. Yang tergolong sebagi tenaga kerja ialah penduduk
yang berumur didalam batas usia kerja. Batasan usia kerja berbeda-beda disetiap
negara yang satu dengan yang lain. Batas usia kerja yang dianut oleh Indonesia
ialah minimum 10 tahun tanpa batas umur maksimum.
Pendapatan penduduk yang didapatkan dari hasil pekerjaan yang mereka lakukan
relatif tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari sedangkan ada sebagian
penduduk di Indonesia mempunyai pendapatan yang berlebih. Belum lagi tingkat
pengangguran yang meningkat “signifikan.” Jumlah pengangguran terbuka tahun
2007 di Indonesia sebanyak 12,7 juta orang.
Tingkat pendidikan yang rendah.
Rendahnya kualitas penduduk juga merupakan salah satu penyebab
kemiskinan di suatu negara. Ini disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan
dan tingkat pengetahuan tenaga kerja. Untuk adanya perkembangan ekonomi
terutama industry, jelas sekali dibutuhkan lebih banyak tenaga kerja yang
mempunyai skill atau paling tidak dapat membaca dan menulis. Sementara di kota
–kota besar tersebut, jangankan untuk sekolah, makan saja mereka harus
mengemis terlebih dahulu. Hal ini dapat kita buktikan dari tingginya tingkat putus
sekolah dan buta huruf. Hingga 2006 saja jumlah penderita buta aksara di Jawa
Barat misalnya mencapai jumlah 1.512.899. Dari jumlah itu 23 persen di
antaranya berada dalam usia produktif antara 15-44 tahun.
Kurangnya perhatian dari pemerintah.
Pemerintah yang kurang peka terhadap laju pertumbuhan masyarakat
miskin dapat menjadi salah satu faktor kemiskinan. Pemerintah tidak dapat
memutuskan kebijakan yang mampu mengendalikan tingkat kemiskinan di
negaranya.
C. Bidang - bidang khusus yang patut diwaspadai adalah:
1. Angka gizi buruk (malnutrisi)
Mal nutrisi yang tinggi dan bahkan meningkat pada tahun - tahun terakhir.
Seperempat anak dibawah usia lima tahun menderita gizi buruk di
Indonesia, dengan angka gizi buruk tetap sama dalam tahun - tahun
terakhir. di Bogor selama 2005 tercatat sebanyak 240 balita menderita gizi
buruk dan 35 balita yang statusnya marasmus dan satu di antaranya positif
busung lapar. Sementara di Jakarta Timur sebanyak 10.987 balita
menderita kekurangan gizi. Dan, di Jakarta Utara menurut data Pembinaan
Peran Serta Masyarakat Kesehatan Masyarakat [PPSM Kesmas] Jakut
pada Desember 2005 kasus gizi buruk pada bayi sebanyak 1.079 kasus
2. Kesehatan ibu yang jauh lebih buruk dibandingkan dengan negara -negara
di kawasan Asia;
Angka kematian ibu di Indonesia adalah 307 (untuk 100.000 kelahiran
hidup), tiga kali lebih besar dari Vietnam dan enam kali lebih besar dari
Cina dan Malaysia; hanya sekitar 72 persen persalinan dibantu oleh bidan
terlatih.
3. Rendahnya hasil pendidikan. Angka melanjutkan dari sekolah dasar ke
sekolah menengah masih rendah, khususnya di antara penduduk miskin: di
antara kelompok umur 16 - 18 tahun hanya 55 persen yang lulus SMP.
4. Sulitnya akses terhadap air bersih. Hanya 78 persen penduduk miskin yang
memiliki akses air bersih di daerah perkotaan.
5. Akses terhadap sanitasi merupakan masalah sangat penting. 59 persen
penduduk miskin diperkotaan tidak memiliki akses terhadap septic tank ,
sementara itu kurang dari satu persen dari seluruh penduduk Indonesia
yang terlayani oleh saluran pembuangan kotoran berpipa.
Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah, yakni walaupun tingkat
kemiskinan jauh lebih tinggi di Indonesia Bagian Timur dan di daerah-daerah
terpencil, tetapi kebanyakan dari rakyat miskin hidupdi Indonesia Bagian Barat
yang berpenduduk padat. Contohnya, walaupun angka kemiskinan di Jawa/Bali
relatif rendah, pulau-pulau tersebut dihuni oleh 57 persen dari jumlah total rakyat
miskin Indonesia, dibandingkan dengan Papua, yang hanya memiliki 3 % dari
jumlah total rakyat miskin.
DATA KEMISKINAN DI INDONESIA
Jumlah dan Persentase Penduduk MiskinMenurut Daerah, Maret 2011–September 2011
Daerah/Tahun Jumlah Penduduk Miskin(juta)
Persentase Penduduk Miskin
PerkotaanMaret 2011 11,05 9,23September 2011 10,95 9,09
PedesaanMaret 2011 18,97 15,72September 2011 18,94 15,59
Kota + DesaMaret 2011 30,02 12,49September 2011 29,89 12,36
D. Dampak Kemiskinan
Dampak dari kemiskinan terhadap masyarakat umumnya begitu banyak dan
kompleks, beberapa diantaranya :
1. Pengangguran.
Sebagaimana kita ketahui jumlah pengangguran terbuka tahun 2007 saja
sebanyak 12,7 juta orang. Jumlah yang cukup “fantastis” mengingat krisis
multidimensional yang sedang dihadapi bangsa saat ini. Dengan banyaknya
pengangguran berarti banyak masyarakat tidak memiliki penghasilan karena tidak
bekerja. Karena tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan mereka tidak
mampu memenuhi kebutuhan pangannya. Secara otomatis pengangguran telah
menurunkan daya saing dan beli masyarakat. Sehingga, akan memberikan dampak
secara langsung terhadap tingkat pendapatan, nutrisi, dan tingkat pengeluaran
rata-rata.
2. Kekerasan.
Sesungguhnya kekerasan yang marak terjadi akhir-akhir ini merupakan
efek dari pengangguran. Karena seseorang tidak mampu lagi mencari nafkah
melalui jalan yang benar dan halal. Ketika tak ada lagi jaminan bagi seseorang
dapat bertahan dan menjaga keberlangsungan hidupnya maka jalan pintas pun
dilakukan. Misalnya, merampok, menodong, mencuri, atau menipu [dengan cara
mengintimidasi orang lain] di atas kendaraan umum dengan berpura-pura kalau
sanak keluarganya ada yang sakit dan butuh biaya besar untuk operasi. Sehingga
dengan mudah ia mendapatkan uang dari memalak. Belakangan ini maraknya
pelecehan seksual di angkot – angkot yang ujung – ujungnya merampok semua
harta korban, seperti perhiasan, handphone, laptop dan barang berharga lainnya.
3. Pendidikan.
Tingkat putus sekolah yang tinggi merupakan fenomena yang terjadi
dewasa ini. Mahalnya biaya pendidikan membuat masyarakat miskin tidak dapat
lagi menjangkau dunia sekolah atau pendidikan. Jelas mereka tak dapat
menjangkau dunia pendidikan yang sangat mahal itu. Apalagi masyarakat dikota
yang tinggal dirumah – rumah susun, jangankan sekolah yang mahal, untuk
makan saja harus memulung atau mengamen. Sebab, mereka begitu miskin..
Akhirnya kondisi masyarakat miskin semakin terpuruk lebih dalam. Tingginya
tingkat putus sekolah berdampak pada rendahya tingkat pendidikan seseorang.
Dengan begitu akan mengurangi kesempatan seseorang mendapatkan pekerjaan
yang lebih layak. Ini akan menyebabkan bertambahnya pengangguran akibat tidak
mampu bersaing di era globalisasi yang menuntut keterampilan di segala bidang.
4. Kesehatan.
Seperti kita ketahui, biaya pengobatan sekarang sangat mahal. Hampir
setiap klinik pengobatan apalagi rumah sakit swasta besar menerapkan tarif atau
ongkos pengobatan yang biayanya melangit. Sehingga, biayanya tak terjangkau
oleh kalangan miskin. Yang rentan terhadap penyakit tersebut juga masyarakat
miskin tersebut. Penyakit yang bahkan mematikan, karena mereka hidup di
lingkungan yang sangat kumuh, MCK di sungai. Rumah susun yang penuh
dengan baju bergantung dimana-mana.
5. Konflik sosial bernuansa SARA.
Tanpa bersikap munafik konflik SARA muncul akibat ketidakpuasan dan
kekecewaan atas kondisi miskin yang akut. Hal ini menjadi bukti lain dari
kemiskinan yang kita alami. M Yudhi Haryono menyebut akibat ketiadaan
jaminan keadilan “keamanan” dan perlindungan hukum dari negara, persoalan
ekonomi-politik yang obyektif disublimasikan ke dalam bentrokan identitas yang
subjektif.
Terlebih lagi fenomena bencana alam yang kerap melanda negeri ini yang
berdampak langsung terhadap meningkatnya jumlah orang miskin. Kesemuanya
menambah deret panjang daftar kemiskinan. Dan, semuanya terjadi hampir merata
di kota - kota di Indonesia.
E. Strategi pengentasan kemiskinan yang efektif bagi Indonesia
terdiri dari :
1. Pertumbuhan Ekonomi yang Bermanfaat bagi Rakyat Miskin.
Pertumbuhan ekonomi telah dan akan tetap menjadi landasan bagi
pengentasan kemiskinan. Strategi membantu masyarakat miskin menikmati
manfaat dari pertumbuhan ekonomi terdiri dari beberapa unsur:
a. Penting untuk memelihara stabilitas makroekonomi: kuncinya adalah inflasi
rendah dan nilai tukar yang stabil dan kompetitif. Negara-negara yang
mengalami guncangan (shock) makroekonomi memiliki pertumbuhan
ekonomi dan pengurangan kemiskinan yang lebih lamban dibandingkan
dengan negara-negara yang memiliki pengelolaan makroekonomi yang lebih
baik (Bank Dunia, 2005a).
b. Masyarakat miskin perlu dihubungkan dengan peluang-peluang
pertumbuhan. Akses lebih baik terhadap jalan, telekomunikasi, kredit dan
pekerjaan di sektor formal dapat dikaitkan denganpengentasan kemiskinan.
Manfaat penyediaan infrastruktur adalah kesempatan kerja dan distribusi
barang produksi.
c. Melakukan investasi untuk meningkatkan kemampuan (kapabilitas)
masyarakat miskin. Bagian dari strategi pertumbuhan harus terdiri dari
investasi bagi masyarakat miskin, yakni menyiapkan mereka agar bisa
dengan baik memetik manfaat dari berbagai kesempatan bagi pertumbuhan
pendapatan yang muncul di depan mereka. Investasi dalam pendidikan
untuk masyarakat miskin akan memacu kemampuan masyarakat miskin
untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan.
2. Menyediakan Layanan Sosial yang Bermanfaat bagi Rakyat Miskin
a. Indikator pembangunan manusia yang kurang baik, misalnya angka
kematian bayi yang tinggi, harus diatasi dengan memperbaiki kualitas
layanan yang tersedia untuk masyarakat miskin. Hal ini lebih dari sekedar
berkaitan dengan pengeluaran pemerintah, tapi juga berkaitan dengan
perbaikan sistem pertanggungjawaban, mekanisme penyediaan layanan, dan
bahkan proses kepemerintahan.
b. Ciri keragaman antar daerah kebanyakan dicerminkan oleh perbedaan dalam
akses terhadap layanan, yang pada akhirnya mengakibatkan adanya
perbedaan dalam pencapaian indicator pembangunan manusia di berbagai
daerah. Dengan demikian, membuat layanan masyarakat bermanfaat bagi
rakyat miskin merupakan kunci dalam menangani masalah kemiskinan
dalamkonteks keragaman antar daerah.
3. Mekanisme Pengeluaran Pemerintah yang Bermanfaat bagi Rakyat Miskin.
Mekanisme pengeluaran untuk rakyat miskin, pemerintah dapat membantu
mereka dalam menghadapi kemiskinan (baik dari segi pendapatan maupun non -
pendapatan).
a. Pengeluaran pemerintah dapat digunakan untuk membantu mereka yang rentan
terhadap kemiskinan dari segi pendapatan melalui suatu sistem perlindungan
sosial modern yang meningkatkan kemampuan mereka sendiri untuk
menghadapi ketidakpastian ekonomi.
b. Pengeluaran pemerintah dapat digunakan untuk memperbaiki indikator-
indikator pembangunan manusia, sehingga dapat mengatasi kemiskinan dari
aspek non-pendapatan.
Contoh beberapa upaya yang telah dilaksanakan oleh pemerintah dalam usaha
untuk pengentasan kemiskinan :
1. Kredit ketahanan pangan
2. Jaringan pengaman nasional
3. Bantuan langsung tunai
4. Raskin, askeskin
5. PNPM
6. MP3KI
Kesimpulan
1. Pemerintah berperan sebagai pendorong, pemberdaya dan fasilitator dalam
upaya memampukan masyarakat.
2. Masyarakat harus dikondisikan dan disiapkan sebagai pelaku utama
pembangunan. Masyarakat yang terorganisasi ini akan memiliki kemampuan yang
lebih dalam mengelola sumberdayanya dibandingkan secara individual.
Masyarakat akan memiliki kemampuan untuk mengorganisasi peluang dan
sumber daya yang ada, selanjutnya dengan bantuan berupa stimulan dari
pemerintah, masyarakat dapat merencanakan dan merealisasikan rencananya;
3. Kebijakan sosial (pengurangan kemiskinan non pendapatan) bertujuan untuk
mencegah masalahsosial (preventif), mengatasi masalah kemiskinan (fungsi
kuratif) dan mempromosikan kesejahteraan(pembangunan kesejahteraan);
4. Pengentasan kemiskinan semestinya, tidak hanya bertumpu pada upaya
peningkatan pendapatan komunitas tersebut. Karena pendekatan masalah tersebut
tidak mampu memecahkan masalah kemiskinan.
PEREKONOMIAN INDONESIA
KEMISKINAN DI PERKOTAAN
OLEH :
ZULFITRA (1102111739)
YULIANA (1102111784)
RETNO SUKMAWATI (1102112898)
UNIVERSITAS RIAU
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI
2012