kemitraan industri besar dengan industri kecil menengah kreatif dan ritel m
DESCRIPTION
Pertumbuhan UKM menimbulkan dampak positif terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja, pengurangan jumlah kemiskinan, pemerataan dalam distribusi pendapatan, dan pembangunan ekonomi. Gerakan Kemitraan Usaha Nasional (GKUN) pada tahun 1996. Realitas pola kemitraan yang yang telah dirintis belum menunjukkan hasil yang mampu memberdayakan UKM. \nApakah program kemitraan dapat lebih ditingkatkan untuk menghadapi tantangan MEA? - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Kemitraan Industri Besar dengan Industri Kecil Menengah Kreatif dan
Ritel ModernTogar M. Simatupang
Sekolah Bisnis dan ManajemenInstitute Teknologi Bandung
Kegiatan Diskusi “Pengembangan Kemitraan Industri Besar dengan Industri Kecil Menengah (IKM) Kreatif dan Ritel Modern” kerjasama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, Bank Indonesia (BI) Kota Bandung, dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Barat
Bandung - 1 Desember 2015
2
Latar Belakang
• UKM menyerap banyak tenaga kerja dan menggunakan sumberdaya alam lokal.
• Pertumbuhan UKM menimbulkan dampak positif terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja, pengurangan jumlah kemiskinan, pemerataan dalam distribusi pendapatan, dan pembangunan ekonomi.
• Gerakan Kemitraan Usaha Nasional (GKUN) pada tahun 1996• Realitas pola kemitraan yang yang telah dirintis belum
menunjukkan hasil yang mampu memberdayakan UKM. • Apakah program kemitraan dapat lebih ditingkatkan untuk
menghadapi tantangan MEA?
3
Kemitraan
• Kemitraan adalah kerja sama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan:– Sinergi sumberdaya yang lebih efisien– Memperkuat mekanisme pasar dan persaingan usaha
yang produktif– Motif ekonomi dan bukan sosial
4
Pola Kemitraan
• Kerjasama keterkaitan antar hulu-hilir
• Kerjasama keterkaitan antar hilir-hulu
• Kerjasama dalam pemilik usaha
• Kerjasama dalam bentuk bapak-anak angkat
• Kerjasama dalam bentuk bapak angkat sebagai modal ventura
• Inti-plasma• Subkontrak• Dagang umum• Waralaba• Keagenan
5
Pola kerjasama operasional Agribisnis (KOA)
Kelompokmitra
Perusahaanmitra
-Sarana-Tenaga-Lahan
-Modal-Teknologi
-Biaya
Pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan
Kelompok mitra menyediakan lahan, sarana dan tenaga. Sedangkan perusahaan mitra menyediakan biaya, modal, sarana untuk mengusahakan atau membudidayakan suatu komoditi pertanian
6
Alasan Kemitraan
Peningkatan laba
Pengetahuan situasi pasar
Tambahan pelanggan atau pemasok baru
Pengembangan produk atau
jasa
Perbaikan proses produksi
Peningkatan mutu
Akses teknologi Permodalan Penanganan risiko bisnis
7
Tujuan Kemitraan
• Meningkatkan pendapatan usaha kecil • Meningkatna nilai tambah bagi yang bermitra• Meningkatkan pemerataan dan
pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil• Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kepada
Masyarakat Menengah Ke bawah• Memperluas lapangan kerja
8
Syarat Kemitraan
• Bersifat bisnis• Saling membutuhkan• Saling menghargai• Saling memberi
kontribusi
• Ada efek sinergi• Disiplin• Saling menguntungkan• Kebertanggungjawaban• Saling memperkuat
11
Hambatan Industri Kecil• Lemahnya kemampuan manajemen usaha dalam mengeloa operasi, peluang pasar, dan
pangsa pasar. • Kelemahan di bidang organisasi dan manajemen sumber daya manusia• Keterbatasan jaringan usaha kerjasama antar pengusaha kecil • Iklim usaha persaingan yang saling mematikan. • Tidak memiliki catatan atau administrasi usaha• Pengelolaan harta perusahaan tidak terpisah dari kehidupan ekonomi rumah tangga ,
kebutuhan usaha dan kebutuhan rumah tangga masih menjadi satu dan beban pengeluaran usaha
• Tidak memenuhi segala persyaratan status badan hukum• Kelemahan dalam struktur permodalan• Skala permodalan usaha dan kebutuhan kreditnya terlalu kecil, sehingga tidak efisien dilayani
oleh bank• Kurang mampu memenuhi persyaratan formal untuk memperoleh kredit dari bank• Pembinaan yang telah dilakukan masih kurang terpadu dan kurangnya kepercayaan serta
kepedulian masyarakat terhadap usaha kecil
12
Kebijakan Kemitraan Usaha Nasional
• UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (UU 9/1995)• Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1997 tentang Kemitraan (PP 44/1997)• Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (UU 22/2001)• Keputusan Presiden No. 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha yang Dicadangkan untuk Usaha Kecil dan
Bidang/Jenis Usaha yang terbuka untuk Usaha Menengah atau Besar dengan Syarat Kemitraan (Kepres 127/2001)• Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU 25/2007)• Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU 40/2007)• Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (PP 42/2007)• Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU 20/2008)• Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009)• Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP
47/2012)• Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 Tahun 2007 Tentang Program
Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-08/MBU/2013 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (Permen BUMN 5/2007)
• ISO 26000 adalah standar internasional dalam bidang Corporate Social Responsibility • Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (UU 3/2014)
13
Indikator Kemitraan antara Industri Kecil Kerajinan dengan Pemangku Kepentingan
No. Pemangku Kepentingan Kebutuhan
1. Industri kerajinan • Kemitraan dalam pengadaan bahan baku• Subkontrak• Kemitraan dalam pemanfaatan teknologi• Kemitraan dalam akses permodalan• Kemitraan dalam promosi dan pemasaran
2. Pedagang dan Eksportir BUMN, Asosiasi, Yayasan
• Pola bapak angkat, Kredit bunga lunak• Subkontrak, Ventura• Perdagangan umum, Waralaba, Keagenan
3. Perguruan tinggi, lembaga masyarakat
• Desain produk kerajinan, Pelatihan tenaga kerja• Pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG)• Pelatihan teknik produksi dan administrasi• Fasilitasi pada akses permodalan
4. Pemerintah • Pendidikan dan pelatihan, Bantuan modal dan peralatan• Penelitian dan pengembangan, Teknologi produksi• Perantara bapak angkat dan pembeli• Pelayanan informasi dan konsultasi• Fasilitasi produk IK
Sumber: UU No. 9/1995 dan PP No. 44/1997
14
Strategi Pemberdayaan Industri Kecil
• Aspek managerial yang meliputi: peningkatan produktivitas/omset/tingkat utilisasi/tingkat hunian, meningkatkan kemampuan pemasaran, dan pengembangan sumberdaya manusia
• Aspek permodalan, yang meliputi: bantuan modal (penyisihan 1-5% keuntungan BUMN dan kewajiban untuk menyalurkan kredit bagi usaha kecil minimum 20% dari portofolio kredit bank) dan kemudahan kredit (KUPEDES, KUK, KIK, KMKP, KCK, Kredit Mini/Midi, KKU)
• Pengembangan program kemitraan dengan besar usaha baik lewat sistem Bapak-Anak Angkat, PIR, keterkaitan hulu-hilir (forward linkage), keterkaitan hilir-hulu (backward linkage), modal ventura, ataupun subkontrak
• Pengembangan sentra industri kecil dalam suatu kawasan apakah berbentuk PIK (Pemukiman Industri Kecil), LIK (Lingkungan Industri Kecil), SUIK (Sarana Usaha Industri Kecil) yang didukung oleh UPT (Unit Pelayanan Teknis) dan TPI (Tenaga Penyuluh Industri)
• Pembinaan untuk bidang usaha dan daerah tertentu lewat KUB (Kelompok Usaha Bersama), KOPINKRA (Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan)
16
Lembaga-lembaga pendukung pengembangan usaha kecil (UK) Lembaga
Pendukung Peran yang dilakukan Program/intervensi
1. Pemerintah: 1.1. Deperin Perumusan kebijakan pengembangan, implementasi program,
dan penyediaan fasilitas• Pendidikan dan pelatihan• Penelitian dan pengembangan tekno produksi melalui R & D• Pelayanan teknis melalui UPT• Pelayanan informasi & konsultasi• Perantara UK dengan Bapak angkat
1.2. Depdikbud • Peningkatan SDM melalui semua jalur: formal, informal, dan nonformal
• Konsep link dan match antara dunia pendidikan dengan dunia usaha
• Orientasi pendidikan sangat bias
• Program magang• Pelatihan melalui pendidikan masyarakat• Pembinaan kursus-kursus informal• Perhatian terfokus pada usaha menengah-besar-formal, belum ada
program yang berorientasi pada UK1.3. Depnaker • Pembinaan dan penempatan tenaga kerja
• Perumusan kebijakan ketenagakerjaan* Pelatihan melalui BLK* Pengembangan pusat informasi* Penetapan KUM dan monitoringnya* Pengembangan usaha kecil dan usaha mandiri lebih ditujukan mengatasi penganggur ketimbang pengembangan usaha itu sendiri
1.4. Depsos Pembinaan UK sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan
Pelatihan-pelatihan
1.5. Depkeu • Merancang kebijakan ekonomi yang kondusif bagi pengembangan UK
• Mekanisme kontrol terhadap implementasi kebijakan yang telah diambil masih sangat minim
• Kontrol pelayanan finansial bagi usaha kecil
• Pembentukan dan pembinaan UK, antara lain melalui alokasi 1-5% dana keuntungan BUMN
• Penyederhanaan prosedur pelayanan finansial
1.6. Bappenas • Perencanaan dan pengawasan pembangunan dengan titik berat pada pengentasan kemiskinan
• Mekanisme kontrol terhadap lembaga pelaksana IDT sangat lemah
• Pemetaan desa miskin• Inpres Desa Tertinggal (IDT) dengan orientasi penggunaan dana
untuk kegiatan produktif
1.7. Depkop dan Pembinaan Pengusaha Kecil (PPK)
• Merumuskan kebijakan pengembangan UK• Berfungsi sebagai koordinator dalam gerakan pengembangan
ekonomi rakyat
• Peningkatan SDM• Pelayanan konsultasi bekerja sama dengan perguruan tinggi• Mengembangkan koperasi sebagai satu-satunya wadah kegiatan
ekonomi rakyat1.8. Pemda bersama Bappeda & Dinas Tata Kota
• Pengaturan perizinan usaha• Pengaturan tata kota
• Penyediaan fasilitas tempat usaha (sentra atau pusat perdagangan)• Lokalisasi UK seringkali sangat merugikan karena memisahkan UK
dari sistem sosial yang ada
Sumber: Sjifudian et al. (1995: 62-63) Strategi dan Agenda Pengembangan Usaha Kecil, AKATIGA, Bandung.
17
Lembaga-lembaga pendukung pengembangan usaha kecil (UK)
Lembaga Pendukung
Peran yang dilakukan Program/intervensi
2. Lembaga Swasta & perorangan
Peningkatan SDM melalui pendidikan dan latihan • Pengembangan SDM• Perantara dalam pasar kerja
3. LSM • Lembaga pelayanan alternatif bagi usaha kecil yang berfungsi sebagai lembaga perantara untuk menjembatani keterbatasan pemerintah dan swasta dalam menjangkau usaha kecil
• Sangat berpotensi menjadi partner UK karena kedekatan hubungannya dengan UK
• Koordinasi antar LSM maupun lembaga pendukung lainnya sangat minim
• Lingkup kerja terbatas, serta ada ketergantungan finansial dan teknisi ahli yang akan mengancam keberlanjutan lembaga
• Pengembangan berbagai kelompok swadaya masyarakat
• Pelatihan teknis produksi dan pengelolaan/administrasi• Penelitian dan konsultasi• Intervensi efektif hanya dalam wilayah kerjanya• Masih belum menjangkau kelompok usaha kecil yang
betul-betul marginal
4. Lembaga penelitian di Perguruan Tinggi
Penelitian dan pengembangan teknologi produksi, sumber daya manusia
• Pengembangan skema pelayanan finansial di pedesaan
• Pelatihan dan teknis manajemen untuk pedagang kecil• Konsultasi dan pembinanan
5. Asosiasi Pengusaha Kecil
Idealnya asosiasi seperti ini terlibat langsung dalam negosiasi, perumusan kebijakan, monitoring, dan evaluasi
• Pengorganisasian pengusaha kecil harus dibangun dengan tujuan spesifik dan dikaitkan dengan pemberdayaan
• Distribusi informasi
Sumber: Sjifudian et al. (1995: 62-63) Strategi dan Agenda Pengembangan Usaha Kecil, AKATIGA, Bandung.
19
Ekonomi dan Industri Kreatif
• Ekonomi Kreatif merupakan era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan cadangan pengetahuan dari sumber daya manusianya sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonomi.
• Industri kreatif berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan memberdayakan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut.
21
Kegiatan Ekonomi Kreatif Daerah
• Bandung – Helarfest, Braga Festival
• Jakarta – Festival Kota Tua, PRJ, Jak
Jazz, Jiffest, Jakarta Fashion Week
• Solo – Solo Batik Carnival, Pasar
Windu Jenar
• Yogyakarta– Festival Kesenian Yogyakarta,
Pasar Malam Sekaten, Biennale
• Jember– Jember Fashion Carnaval
• Bali– Bali Fashion Week, Bali Art
Festival, Bali sanur festival
• Lampung – Way Kambas Festival
• Palembang– Festival Musi
• Event Kreatif besar lainnya– Pesta Blogger, Java Jazz,
HelloFest, KickFest
22
Pengembangan Ekonomi Kreatif PENGEMBANGAN BASIS DATA EKONOMI KREATIF DAERAH YANG DIDUKUNG DENGAN TEKNOLOGI INFORMASI
PENINGKATAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI
PEKAN PRODUK KREATIF KOTA ATAU KABUPATEN
FESTIVAL EKONOMI KREATIF
WAHANA KREATIF
PENELITIAN EKONOMI KREATIF DAN FASILITASI PEMBERIAN INSENTIF YANG MENDUKUNG INOVASI
FASILITASI KEGIATAN YANG MENDORONG LAHIRNYA INSAN KREATIF DAN PEWIRAUSAHA KREATIF BARU
PENCIPTAAN IDENTITAS LOKAL DAERAH TINGKAT I DAN II SERTA IDENTITAS NASIONAL
RUANG KREATIF DAERAH
PROGRAM KEMITRAAN DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF
23
Pemberdayaan Industri Kreatif
• Pembentukan Lingkungan Usaha yang Kondusif• Penegakan hukum• Penyederhanaan sistem• Penyederhanaan jumlah perijinan• Penataan kelembagaan• Konsolidasi institusi birokasi• Penyempurnaan peraturan perundangan• Investasi Sumberdaya Manusia• Investasi di Bidang Teknologi Terapan• Sinergi dengan industrialisasi
24
Prakarsa BI: filosofi lima jari (five finger philosophy)
1. Jari jempol– mewakili peran lembaga keuangan yang berperan dalam intermediasi keuangan, terutama untuk
memberikan pinjaman/pembiayaan kepada nasabah mikro, kecil dan menengah serta sebagai Agents of development (agen pembangunan).
2. Jari telunjuk – mewakili regulator yakni Pemerintah dan Bank Indonesia yang berperan dalam Regulator sektor
riil dan fiskal, Menerbitkan ijin-ijin usaha, Mensertifikasi tanah sehingga dapat digunakan oleh UMKM sebagai agunan, menciptakan iklim yang kondusif dan sebagai sumber pembiayaan.
3. Jari tengah – mewakili katalisator yang berperan dalam mendukung perbankan dan UMKM, termasuk
Promoting Enterprise Access to Credit (PEAC) Units, perusahaan penjamin kredit.
4. Jari manis – mewakili fasilitator yang berperan dalam mendampingi UMKM, khususnya usaha mikro,
membantu UMKM untuk memperoleh pembiayaan bank, membantu bank dalam hal monitoring kredit dan konsultasi pengembangan UMKM.
5. Jari kelingking – mewakili UMKM yang berperan dalam pelaku usaha, pembayar pajak dan pembukaan tenaga kerja
25
Prakarsa BNI• Kampoeng BNI
– Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penyaluran kredit lunak dengan sistem klaster yang dilakukan di beberapa daerah.
– Pada tahun 2014, BNI menambah 4 Kampoeng yakni Kampoeng BNI Batik Tulis Wiradesa (Pekalongan), Kampoeng BNI Batik Tulis Lasem (Rembang), Kampoeng BNI Imogiri (Bantul), dan Kampoeng BNI Kain Sasirangan (Banjarmasin). Total dana yang tersalur mencapai Rp 18,28 miliar.
• Membawa UMKM Indonesia ke Pasar Internasional Melalui Pameran Produk Kampoeng BNI– Belanda– Nusantara International Tea Festival– Kota Tua Creative Festival
• Kampoeng BNI Sejuta Pesona Kearifan Lokal• Menilik Kabar dan Cerita Mitra Kampoeng BNI
Sumber: Bersama Membangun Negeri (BNI Berbagi) pada http://www.bni.co.id/id-id/tentangkami/corporatesocialresponsibility/programkemitraan.aspx
27
Bisnis Ritel Modern• Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) membuat perkiraan pertumbuhan
bisnis ritel modern di tanah air tahun 2012 mencapai 15%.• Pertumbuhan tersebut didorong pertambahan gerai baru yang diproyeksikan
mencapai 2500 gerai, yang terdiri dari 2000 gerai minimarket dan 500 gerai supermarket besar.
• Indonesia berada di urutan ketiga setelah India dan China sebagai negara yang memiliki pertumbuhan bisnis ritel terbaik di kawasan Asia, berdasarkan hasil survei perusahaan konsultan manajemen global AT Kearney dalam laporan Global Retail Development Index (GRDI) tahun 2011.
• Berdasarkan data Kementerian Perdagangan 2011, tercatat ada 15.000 pasar rakyat dan 2,5 juta toko atau warung milik perseorangan dengan modal kecil. Sedangkan jumlah pasar swasta sebanyak 14.250 unit, terdiri dari 11.927 minimarket, 1.146 supermarket, 141 hypermarket, dan 26 perkulaan swasta.
• Tumbuhnya masyarakat kelas menengah di tanah air mendorong meningkatnya minat investasi dan gairah belanja. Bank Dunia menyatakan jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia pada tahun 2010 sebesar 56,5 % dari total populasi.
28
Aprindo
• Bagaimana peritel dapat mandiri dan tangguh.• Bagaimana produk bisa dipasarkan? Seleksi awal, tes
pasar (gelar 1 minggu lihat respon pasar), dan pemajangan
• Laba kotor biasanya 3% dengan margin 12%. SDM sekitar 5-6% dan listrik 2%.
• Kontribusi penjualan: makanan 45%, bukan makanan 24%, segar 19%, dan lainnya 12%
• Kelemahan pemasok IKM: mutu, label pangan, kemasan, dan distribusi
29
Simbiosis Bisnis Ritel Modern
• Perkembangan bisnis ritel modern yang pesat mendatangkan banyak manfaat bagi negara dan masyarakat dalam bentuk pemasukan pajak bagi pemerintah pusat dan daerah, menambah lapangan kerja, meningkatkan investasi, menggerakkan sektor usaha riil dan pariwisata, meningkatkan konsumsi dalam negeri, dan meningkatkan kemitraan usaha dengan IKM.
• Bagaimana kemitraan bisnis ritel modern dengan IKM dapat ditingkatkan?
30
Potensi Kota Bandung
• Ada sekitar 34 BUMN yang dapat terlibat Program tanggung jawab sosial (corporate social responsibility) dengan dalam kemitraan modal usaha dan promosi.
• Pelaku UMKM sekitar 23.000 unit UMKM di Kota Bandung.
31
Pola Kemitraan antara Peritel Modern dengan IKM
• Kemitraan antara peritel modern dengan pemasok yang merupakan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) berdasarkan prinsip menjunjung transparansi dan kesepakatan yang berkeadilan. – Peritel besar menjadikan pemasoknya sebagai mitra.– Para pemasok dari UKM mendapatkan bebas pungutan dari peritel modern,
termasuk memperoleh pembayaran tunai atas barang yang dipasoknya.– Pola kemitraan berwujud pembinaan dan pelatihan peritel kepada
pemasoknya, misalnya pemberian bantuan teknis bagaimana membuat kemasan barang yang sesuai standar mutu.
– Peritel diharapkan membuka akses permodalan kredit perbankan kepada para pemasoknya, misalnya menjadi afalis sebagai pihak yang bersedia ikut memberi jaminan kepada lembaga perbankan.
32
Pola Kemitraan antara Peritel Modern dengan IKM
• Pembinaan: pengembangan kemitraan dengan pelaku UMKM melalui kerja sama bisnis ritel dengan pengelolaan modern– Bentuk kemitraan semacam ini sangat dibutuhkan bagi UMKM yang
baru akan memiliki usaha atau pemilik toko tradisional yang selama ini kesulitan dalam pengelolaan toko secara modern.
– Para wirausahawan atau pemilik toko tradisional dibantu dalam pasokan barang, pelatihan, pendampingan, dan sistem.
– Harga jual barang akan lebih kompetitif karena mengikuti standar marjin yang disarankan oleh perusahaan pembina.
• Pemasaran: Ruang promosi untuk pemasaran produk– Peritel secara teratur menyediakan ruang untuk pameran, promosi,
eksibisi, lomba kreatif, dan festival
33
Persoalan Mendasar
• Peritel hanya menjual barang yang direspon oleh pembeli.
• Terjadi perang harga antar peritel.• Gaya Tarzan: siapa yang paling keras teriakannya
dalam menarik pelanggan yang akan didengar oleh pelanggan. Teriak dilakukan melalui media dan dumping harga.
• Dumping harga biasanya dengan memberikan harga diskon untuk minyak goreng, durian, camilan, dan lain-lain.
34
Persoalan Mendasar• Pelaksanaan kemitraan yang selama ini diterapkan masih sekadar
melaksanakan himbauan pemerintah, belum merupakan komitmen untuk betul-betul mengangkat industri kecil, tidak terpola, dan tertata dengan baik, serta masih jauh dari kesan profesional.
• Fokus pada transaksi untuk mendorong barang konsumen yang bergerak cepat (fast moving consumer goods) yaitu penjualan produk-produk yang dapat terjual secara cepat, belum ada pengembangan produk baru yang melibatkan pemasok IKM.
• Saling curiga antara IKM dan IB– Kemitraan membuka peluang untuk dicaplok oleh IB.– Bantuan permodalannya tidak digunakan untuk mengembangkan
bisnis tetapi untuk konsumsi.
35
Pola Baru
• Daya saing– Merek– Efisiensi– Mutu– Koleksi barang
• Dunia internet– E-commerce– Media sosial– Awan (cloud)
• Kewirausahaan kreatif:– Produk kreatif – Produk lokal
• Pendidikan dan pelatihan
• Sertifikasi dan standarisasi
• Penelitian dan pengembangan
36
Pola Baru• Pendirian Pusat Pengembangan
Pendamping UKM Kreatif• Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Koperasi dan Pengusaha Kecil (P3KPK)
• Balai Latihan Kerja• Akademi komunitas• Pengembangan basis data
industri kreatif lokal sebagai mitra dagang dan UKM binaan
• Kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi
• Penghargaan Mitra Usaha Kreatif Lokal
• Pekan produk kreatif• Festival ekonomi kreatif• Wahana Kreatif• Penelitian dalam mendukung
pengembangan keunggulan kompetitif industri kreatif dan produk lokal
• Pengembangan kewirausahaan kreatif
• Penciptaan identitas kreatif lokal• Peningkatan mutu kelembagaan
usaha kreatif• Fasilitasi akses permodalan
42
Peluang
Kota Kreatif
Kepariwisataan
Lingkungan Hidup
CitraKewirausahaan
Dunia Internet
Media Sosial
Komunitas
Peritel Daring
Kerjasama
Loyalitas
Permerekan
43
Prinsip Kehati-hatian Kemitraan (prudent partnership principle)
• Prakarsa untuk melakukan kemitraan. – Penyampaikan aplikasi dan proposal secara langsung maupun melalui mediator.– Penilaian prospek dari kemitraan tersebut melalui wawancara dan diskusi dengan
UMKM calon mitra, kunjungan langsung ke lapangan/ke tempat usaha UMKM, dan melakukan audit
– Bila UMKM meminta bantuan fasilitator/lembaga pembina, maka lembaga pembina bisa memberikan arahan/advokasi/mediasi.
– Lembaga pembina membantu/berperan dalam proses persiapan kemitraan, seperti melakukan evaluasi/audit terhadap kesiapan UMKM atau mempersiapkan UMKM agar layak untuk bermitra dengan usaha besar. Lembaga pembina bisa juga berperan selama kemitraan itu berlangsung bila diperlukan, seperti melakukan pelatihan, konsultasi, pemantauan, dan evaluasi .
• Selama kemitraan berlangsung, perlu dilakukan pembinaan, termasuk pemantauan, evaluasi, konsultasi, dan pelatihan yang diperlukan.
• Kemitraan tidak hanya merupakan keinginan yang semu, tetapi penekanannya lebih mengarah kepada tercapainya pemenuhan kebutuhan masing-masing pihak yang bermitra.
44
The IMP³rove Approach
Sumber: https://www.atkearney.com/innovation/ideas-insights/article/-/asset_publisher/VHe1Q1yQRpCb/content/not-all-smes-are-created-equal/10192?_101_INSTANCE_VHe1Q1yQRpCb_redirect=%2Finnovation%2Fideas-insights
45
Kesimpulan• Pemberdayaan industri kreatif telah dikembangkan baik secara nasional
maupun daerah, namun belum menjadi program yang rutin antara peritel modern dengan industri kreatif lokal.
• Pemberdayaan yang efektif ditandai dengan keterpaduan perencanaan bisnis, penataan peran kelembagaan dan koordinasi pelaksanaan program kemitraan, dan pengembangan kapasitas yang disertasi dengan peningkatan sarana dan prasarana.
• Kemitraan peritel modern dengan industri kreatif merupakan simbiosis mutualisme yang berdasarkan pada prinsip bisnis dan profesionalisme dan perlu adanya dukungan pemerintah dalam rangka mengangkat identitas kreatif kota atau kabupaten melalui pemberdayaan industri kreatif lokal.
• Kemitraan merupakan disiplin bisnis yang memerlukan koordinasi, komitmen, dan konsistensi.