ken sosialisasi kelembagaan 28042015-lombok-ntb

DEWAN ENERGI NASIONAL

KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL DAN

TARGET BAURAN ENERGI

JAKARTA, 28 APRIL 2015


2

PERAN DAN STRUKTUR ORGANISASI DEWAN ENERGI NASIONAL


3


D

E

N

MERANCANG DAN MERUMUSKAN KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL*

MENETAPKAN RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL (RUEN)* *

MENETAPKAN LANGKAH-LANGKAH PENANGGULANGAN KONDISI KRISIS DAN DARURAT ENERGI

MENGAWASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG ENERGI YANG

BERSIFAT LINTAS SEKTOR

TERWUJUDNYA KEMANDIRIAN DAN KETAHANAN

ENERGI GUNA MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL

BERKELANJUTAN

TUJUAN KEN

*) KEN disetujui DPR 28 Januari 2014, ditetapkan Presiden RI melalui PP 79/2014 tanggal 17 Oktober 2014**) RUEN disusun oleh Pemerintah

TUGAS DEN (Pasal 12 Ayat (2) UU No. 30/2007)

Pasal 1 angka 26 UU No. 30/2007“Dewan Energi Nasional adalah suatu lembaga bersifat nasional, mandiri,

dan tetap, yang bertanggung jawab atas kebijakan energi nasional”


4

PIMPINAN Ketua : Presiden

Wakil Ketua : Wakil PresidenKetua Harian : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

ANGGOTA

STRUKTUR ORGANISASI DEWAN ENERGI NASIONAL(Pasal 12 Ayat (4) dan (5) UU No. 30/2007)

Unsur Pemerintah Unsur Pemangku Kepentingan

1. Menteri Keuangan

2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas

3. Menteri Perhubungan

4. Menteri Perindustrian

5. Menteri Pertanian

6. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

7. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

1. Dr. Ir. Tumiran, M.Eng (Akademisi)

2. Prof.Ir.Rinaldy Dalimi, M.Sc.,Ph.D. (Akademisi)

3. Dr.Ir. Andang Bachtiar, M.Sc. (Teknologi )

4. Ir. Achdiat Atmawinata (Industri)

5. Ir. Abadi Poernomo, Dipl.Geoth.En.Tech. (Industri)

6. Dr. A.Sonny Keraf (Lingkungan Hidup)

7. Prof. Dr.Ir. Syamsir Abduh (Konsumen)

8. Ir. Dwi Hary Soeryadi, M.MT (Konsumen)


5

PP 79/2014 TENTANG KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL


6

ARAH KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL(Pasal 3, PP 79/2014)

Kebijakan Utama:

1. Ketersediaan Energi

2. Prioritas Pengembangan Energi

3. Pemanfaatan Sumber Daya Energi Nasional

4. Cadangan Energi Nasional

Kebijakan Pendukung:

5. Konservasi dan Diversifikasi

6. Lingkungan dan Keselamatan

7. Harga, Subsidi, dan Insentif

8. Infrastruktur dan Industri Energi

9. Penelitian dan Pengembangan Energi

10. Kelembagaan dan Pendanaan


7

TUJUAN KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL(Pasal 5 & 6, PP 79/2014)

Tujuan kebijakan energi nasional : mewujudkan kemandirian energi dan ketahanan energi guna mendukung pembangunan nasional berkelanjutan, melalui:

a. Perubahan paradigma dalam pengelolaan energi;

b. Kemandirian pengelolaan energi;

c. Menjamin ketersediaan energi di dalam negeri;

d. Optimalisasi pengelolaan sumber daya energi;

e. Effisiensi pemanfaatan energi;

f. Meningkatkan akses energi;

g. Mengembangkan kemampuan dan kemandirian teknologi dan industri energi;

h. Penciptaan lapangan kerja;

i. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.


88

NILAI TAMBAH INDUSTRI GAS ALAMEKSPOR 700 MMSCFD $8.00 /MMBtu $1.85 miliar

$14.00 /MMBtu $3.23 miliar

350 MMSCFD $400 /ton3.61 juta ton

INDUSTRI Ekspor Ammonia$743 juta

700 MMSCFD 1.65 juta ton$450 /ton

700MMSCFD 350 MMSCFD $400

3.61 juta ton 2.18 juta ton

$600600,000 ton

$2,000900,000 ton

$80090,000 ton

$80090,000 ton

*) Harga jual gas rata-rata 2001-2010 TOTAL $5.36 miliar

AN

Acrylonitrilemiliar

$1.44 miliar

$0.87 miliar

Methanol

Ammonia Urea

Gas alam

$72 juta

$72 jutaAsam Formiat

H2O2

$360 juta

$1.80

rp/wgp/09082011


99

INDUSTRI BERBASIS MINYAK BUMI


10Sumber: - Diolah dari DMRA - Pada harga crude oil $62/bbl

88%

12%Crude

Oil

BBM

Naphtha

REFINERY

4 juta barel/hari

$86,4 miliar

Total Industri $103,2 miliar

Industri Antara

270 Perusahaan97.000 tenaga kerja

Industri Hilir61.349 Perusahaan3,8 juta tenaga kerja

Industri Hulu

12 Perusahaan9.000 tenaga

PERUSAHAAN DAN TENAGA KERJA INDUSTRI BERBASIS MINYAK BUMI


11

SASARAN KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL

a. terwujudnya paradigma baru bahwa energi sebagai modal pembangunan

b. tercapainya elastisitas energi lebih kecil dari 1 (satu) pada tahun 2025 yang diselaraskan dengan target pertumbuhan ekonomi

c. tercapainya penurunan intensitas energi final sebesar 1 (satu) persen per tahun pada tahun 2025

d. tercapainya rasio elektrifikasi sebesar 85% pada tahun 2015 dan mendekati sebesar 100% pada tahun 2020

e. tercapainya rasio penggunaan gas rumah tangga pada tahun 2015 sebesar 85%

f. terpenuhinya sasaran penyediaan dan pemanfaatan energig. tercapainya bauran energi primer yang optimal

11


12

TARGET BAURAN ENERGI SAMPAI DENGAN 2050(Pasal 8 & 9, PP 79/2014)

23%

25%30%

22%5%

46%

31%

18% 31%

20%

25%

24%

2013Total 194

MTOE

2025Total 400

MTOE

2050Total 1000

MTOE

Energi Baru dan Terbarukan

Minyak Bumi

Gas Bumi

Batubara

Pembangkit:51 GWKonsumsi Energi: 0.8 TOE/kapKonsumsi Listrik: 776 KWh/kap




13

KEDUDUKAN KEN-RUEN DAN RUED

PASAL 12 UU No. 30/2007 Tentang Energi

KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL (KEN)

RUENDisusun oleh Pemerintah dan

ditetapkan oleh DEN

RUKN(Rencana Umum

Ketenagalistrikan Nasional)

RUED Provinsi

RUPTL(Rencana Usaha Penyediaan

Tenaga Listrik)

RUED Kabupaten

/Kota


14

PERAN PEMDA DALAM KEN

a. Konservasi Energi (Pasal 17)b. Diversifikasi Energi (Pasal 18)c. Subsidi Energi (Pasal 21)

d. Insentif Fiskal dan Nonfiskal (Pasal 22)e. Infrastruktur dan Akses Masyarakat (Pasal 23)f. Dana kegiatan Penelitian, Pengembangan dan

Penerapan Teknologi (Pasal 25)g. Menetapkan sasaran pertumbuhan penyediaan Energi

(Pasal 27)h. Penguatan Kelembagaan dan mengatasi permasalahan

energi (Pasal 26)“Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam menangani dan mengatasi permasalahan Energi”

14


15

Terima kasihwww.den.go.id

ken sosialisasi kelembagaan 28042015-lombok-ntb

Economy & Finance