kenaikan target cukai 20...

1Volume 47, Nomor 3, Maret 2015

77D126 248DD69

Volume 47, Nomor 3, Maret 2015

ISSN 0126-2483

Laporan Utama5 46 Travel Notes18 OpiniEva Maulina AritonangTapal Batas Profesionalisme

Target cukai yang setiap tahun pasti naik,selalu dapat dipenuhi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Menggapai Sunrise di Puncak Ungaran

Volum

e 47, Nom

or 3, Maret 2015

Tantangan Terbesar DJBC Saat Ini, Kenaikan Target Cukai 20 Persen

3Volume 47, Nomor 3, Maret 20152 Volume 47, Nomor 3, Maret 2015

IKLAN IMLEKIKLAN IMLEKNyepi

20152015201520152015201520152015TAHUN BARU SAKA 1937

SelAmAT HARi RAyA

NyepiKELUARGA BESAR DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI MENGUCAPKAN


Kepercayaan pemerintah kepada DJBC untuk terus meningkatkan penerimaan negara dari cukai hasil tembakau, bukan hanya menjadikan penerimaan cukai

sebagai penerimaan negara terbesar ketiga setelah pajak dan migas, namun juga mengharuskan DJBC untuk mengoptimalkan kinerja dengan bekerja keras, kerja cerdas, dan kerja tuntas dalam memenuhi target cukai yang ditentukan. Sebelumnya, untuk tahun 2015 target cukai ditetapkan Rp120 triliun, namun setelah adanya perubahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBNP), target cukai dinaikan signifikan menjadi Rp145 triliun atau naik sebesar 20 persen. Untuk memenuhi target penerimaan tersebut, DJBC telah membuat beberapa usulan terkait dengan pokok-pokok kebijakan cukai. Apa sajakah usulan tersebut? Lalu, apakah upaya dan program kebijakan yang akan dijalankan DJBC terkait dengan peningkatan target penerimaan cukai? Jawaban atas pertanyaan di atas dapat kita gali di rubrik Laporan Utama Majalah Warta Bea Cukai edisi Maret ini yang mengupas capaian penerimaan kepabeanan dan cukai tahun 2014 serta target penerimaan tahun 2015.

Selain bahasan mengenai penerimaan DJBC di rubrik Laporan Utama, beragam informasi kepabeanan lainnya kami bagikan kepada Anda melalui rubrik Berbagi Pengetahuan yang membahas tentang incoterms yaitu kumpulan istilah yang dibuat untuk menyamakan pengertian antara penjual dan pembeli dalam perdagangan internasional, di mana dijelaskan hak dan kewajiban pembeli dan penjual yang berhubungan dengan pengiriman barang. Juga ulasan profil KPPBC TMP C Entikong, yang merupakan salah satu kantor pelayanan di bawah wilayah kerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat dan berada di Perbatasan Indonesia-Malaysia, yang bisa Anda baca di rubric Profil Kantor. Ulasan kantor ini menjadi menarik karena mengangkat kisah perubahan-perubahan yang terus dilakukan KPPBC TMP C Entikong dalam melakukan pengawasan dan pelayanan terhadap masyarakat di tengah sulitnya kondisi yang ada.

Tak melulu bicarakan hal kepabeanan dan cukai, Majalah WBC juga hadirkan liputan akan eksotisme tempat wisata alam di Indonesia yang akan membuat Anda berdecak kagum. Terangkum dalam sebuah catatan pendakian Gunung Ungaran yang merupakan salah satu gunung berapi di Jawa Tengah, yang terkenal dengan pemandangannya yang istimewa. Ikuti kisah pendakian gunung setinggi 2.050 meter di atas permukaan laut yang memiliki tiga puncak ini di rubrik Travel Notes.

Perbaikan demi perbaikan akan selalu kami tingkatkan, namun kritik yang membangun, saran, dan kontribusi nyata para pembaca adalah hal yang tetap kami butuhkan.

Selamat membaca!

Pemimpin RedaksiHaryo Limanseto

Dari Redaksi

Majalah Warta Bea dan Cukai diterbitkan oleh Subdirektorat Humas dan Penyuluhan, Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai – Kementarian Keuangan Republik Indonesia

Redaksi menerima kiriman foto, artikel dan surat untuk keperluan konten majalah ini. Setiap pengiriman dialamatkan melalui surat elektronik ke [email protected] dan [email protected] dengan disertai identitas lengkap pengirim dan nomor telepon yang dapat dihubungi. Agar menuliskan nama kolom dalam subyek surat elektronik.

ALAMAT REDAKSIKantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Jl. Jend. Ahmad Yani (By Pass) Jakarta TimurTelp: (021) 478 60504, (021) 478 65608, (021) 489 0308 ext. 820-821-822

Fax: (021) 489 2353e-Mail : [email protected] dan [email protected]

PELINDUNGDIReKTuR JenDeRAl BeA DAn CuKAIIr. Agung Kuswandono, MA

PENASEHATSeKReTARIS DITJenD BeA DAn CuKAIIr. Rubiyanto, MA

DIREKTUR TEKNIS KEPAbEANANDrs. Kushari Suprianto, MM,MC

DIREKTUR CUKAIIr. Muhammad Purwantoro, MA

DIREKTUR FASILITAS KEPAbEANANHeru Pambudi, Se, llM

DIREKTUR AUDIT-

DIREKTUR P2Muhammad Sigit, Ak,MBA

DIREKTUR IKCKukuh Sumardonol Basuki, Se,MSC

DIREKTUR KEPAbEANAN INTERNASIoNALIr. Decy Arifinsjah,MA

KEPALA PUSKIIr. Oentarto Wibowo,MPA

KEPALA PUSDIKLAT bEA DAN CUKAIIr. Agus Hermawan, MA

TENAGA PENGKAjI bIDANG PELAyANAN DAN PENERIMAAN KCOza Olavia SSi,Apt,MSi

TENAGA PENGKAjI bIDANGPENGEMbANGAN KAPASITAS DAN KINERjAoRGANISASI KCnirwala Dwi Heryanto, Se, MSi

PENGARAH

DIREKTUR PPKC-

PEMIMPIN REDAKSIKasubdit Humas dan PenyuluhanHaryo limanseto, S.Sos, MSi

WAKIL PEMIMPIN REDAKSIArief Rahman Hakim, Rinto SetiawanRicky M. Hanafie

REDAKTUROkke Ferdiansyah, Putu Gian Aryanti, Isro’ah laeli Rahmawati, Intania Riza Febrianti, Wahyudin, Yella Meisha Indika, Muparrih

FoToGRAFERAbdur Razaq Aghni, Fardhani HamiputriWahyu Valti Raja Monang

SEKRETARIATFirsti Masdiani, Indah Widaryanti

Terbit Sejak 25 April 1968Izin DePPen no. 1331/SK/Dirjen-G/STI/&@ Tanggal 20 Juni 1972

ISSn 0126-2483



Opini18 TAPAL BATAS PROFESIONALISME

Laporan Utama Direktorat/ Pusat5 Tantangan Terbesar DJBC Saat

Ini, Kenaikan Target Cukai 20 Persen

9 Tarif Cukai Naik Bukan Berarti Penerimaan Cukai Ikut Naik

Profil Kantor13 AADC (Ada Apa Dengan bC

entikong)...

20 Courtesy Visit Pengurus WPBC ke Redaksi WBC

21 DEFISIT ANGGARAN JADI 1,9 PERSEN PADA APBN-P 2015

22 MOU DJBC & DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

24 Pembukaan Diklat Kesamaptaan dan Diklat Perwira Kapal Negara

16 Warna-Warni Dokumen

Galeri Foto

daftar isi

Sisi Pegawai26 MURSIDAH Bekerja Dengan Hati Nurani

50 Bea Cukai Menjawab

46 Travel Notes

48 Event

51 Berbagi Pengetahuan

52 Hobi dan Komunitas

54 Ruang Kesehatan

55 Feature

62 Sejarah

31 PRESS CONFERENCE KANTOR PELAYANAN UTAMA

BEA DAN CUKAI TIPE B BATAM

32 KPPBC Tipe Pratama Madura Terapkan CK.1 Online

34 KPPBC TMP C Bengkulu Memantapkan Eksistensi dan Sinergi

37 SHIA Customs Customer Awards 2015

38 CoffeeMorningKPUTanjungPriok dengan Instansi Terkait dan Komunitas Pers

40 KNOWLEDGE SHARING SINERGI KPPBC TMP A BEKASI

DENGAN KPU BC TG PRIOK

41 SOSIALISASI TUPOKSI DJBC SERTA PERATURAN KEPABEAN-AN DAN CUKAI DI SELURUH INDONESIA

Seputar Bea Cukai27 PENEGAHAN BARANG

LARANGAN PEMBATASAN OLEH BEA DAN CUKAI


51 Berbagi Pengetahuan

Tantangan Terbesar DJBC Saat Ini,Kenaikan Target Cukai 20 Persen

Laporan Utama

Target cukai yang setiap tahun pasti naik, selalu dapat dipenuhi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

(DJBC). Upaya pemenuhan target ini tentunya akan dilakukan dengan banyak cara, mulai dari melakukan pengawasan yang ketat, operasi pasar yang gencar dilakukan, hingga kenaikan tarif cukai, baik hasil tembakau maupun minuman mengandung etil alhokol.

Dengan upaya tersebut, target cukai yang dibebankan kepada DJBC tidak saja terpenuhi, tetapi surplus hingga beberapa miliar rupiah. Ini suatu prestasi yang sangat menggembirakan karena kinerja seluruh jajaran DJBC dalam mengoptimalkan penerimaan negara dapat terwujud dengan baik.

Kepercayaan pemerintah kepada DJBC untuk terus meningkatkan penerimaan negara dari cukai hasil tembakau menjadikan penerimaan cukai sebagai penerimaan negara terbesar ketiga setelah pajak dan migas.

Tanggung jawab penerimaan cukai kali ini rupanya di luar perkiraan dari DJBC, jika sebelumnya untuk tahun 2015 target cukai ditetapkan Rp120 triliun, namun setelah adanya perubahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBNP), target cukai dinaikan sangat signifikan, menjadi Rp145 triliun atau naik sebesar 20 persen. Suatu angka yang sangat fantastis pastinya karena selama ini belum pernah ada kenaikan sebesar itu, dan waktu yang dimiliki DJBC tinggal sepuluh

Target cukai yang setiap tahun pasti naik, selalu dapat dipenuhi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Upaya pemenuhan target ini tentunya akan dilakukan dengan banyak cara, mulai dari melakukan pengawasan yang ketat, operasi pasar yang gencar dilakukan, hingga kenaikan tarif cukai, baik hasil tembakau maupun minuman mengandung etil alhokol.

5


Laporan Utama

bulan lagi untuk dapat memenuhi target tersebut. Lalu apa yang akan dilakukan DJBC dengan target tersebut?

Untuk memenuhi target penerimaan yang cukup tinggi, DJBC telah membuat beberapa usulan terkait dengan pokok-pokok kebijakan cukai. Antara lain melakukan optimalisasi penerimaan negara di bidang cukai, mengingat rata-rata kenaikan tarif cukai selama lima tahun terakhir sebesar 11,7 persen. Dengan perincian tahun 2010 naik 16,0 persen, tahun 2011 naik 6,0 persen, tahun 2012 naik 16,3 persen, tahun 2013 naik 8,5 persen, dan tahun 2014 tidak ada kenaikan tarif. Tidak adanya kenaikan tarif cukai lebih dikarenakan mulai diberlakukannya pajak rokok sebesar 10 persen dari cukai hasil tembakau.

Usulan lainya adalah menyederhanakan struktur tarif cukai hasil tembakau yaitu penggabungan layer 2 dengan layer 1 pada SKM golongan I, dengan pertimbangan masing-masing layer mempunyai tingkat elastisitas harga yang hampir sama (inelastis positif) dan layer tersebut diisi oleh pabrikan yang sama. Selain itu juga dilakukan penggabungan layer 3 dengan layer 2 pada SKT golongan II, dengan pertimbangan masing-masing layer mempunyai tingkat elastisitas harga yang relatif sama dan rata-rata harga jual eceran yang hampir sama (selisihnya tidak berbeda secara signifikan) serta didominasi oleh pabrik yang sama. Dalam usulan penyederhanaan tarif cukai ini juga disebutkan kalau struktur tarif cukai dibagi menjadi dua belas layer untuk jenis SKM, SKT, dan SPM.

Sementara itu, dalam usulan kebijakan cukai juga mencakup masalah perlindungan terhadap pengusaha pabrik kecil, berupa memecah strata produksi golongan III menjadi SKT golongan IIIA dan IIIB, dimana mayoritas pabrik SKT golongan III (kurang lebih 430 pabrik) jumlah produksinya tidak lebih dari 25 juta batang.

Postur APBN tahun 2015 membutuhkan biaya yang

tinggi sehingga semua target penerimaan pun mengalami

kenaikan yang cukup signifikan.

SusiwijonoStaf Ahli Bidang Organisasi,

Birokrasi, dan Teknologi Informasi Kementerian Keuangan

Postur APBN yang Besar

Usulan tersebut merupakan upaya DJBC untuk menjalankan kebijakan cukai yang telah ditetapkan pemerintah, khususnya dengan adanya kenaikan target yang cukup signifikan. Mungkin upaya ini masih belum optimal namun segala opsi akan dilakukan DJBC agar target cukai dapat terpenuhi walaupun pada akhirnya opsi kenaikan cukai kembali akan diterapkan.

Sementara itu menurut Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi Kementerian Keuangan, Susiwijono, yang saat diwawancarai masih menjabat sebagai Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai (PPKC) DJBC, kenaikan target cukai pada APBNP tahun 2015 sangat signifikan dan baru terjadi pada kali ini. Jika sebelumnya kenaikan hanya beberapa pesen saja, kini mencapai 20 persen dan ini membutuhkan kerja keras dari seluruh jajaran DJBC untuk dapat memenuhi target penerimaan cukai tersebut.

“Untuk tahun 2015 ini target cukai pada APBNP ditetapkan sebesar Rp145.739.900.000.000 yang perinciannya untuk hasil tembakau sebesar Rp138.550.772.000.000 untuk Etil Alkohol (EA) sebesar Rp165.482.800.000 dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebesar Rp7.023.645.200. Kenaikan ini sangat tinggi dibanding tahun 2014 yang hanya Rp117 triliun dan dapat terealisasi sebesar Rp118 triliun. Perlu upaya yang lebih untuk dapat memenuhi target tersebut,” ujar Susiwijono.

Masih menurut Susiwijono, memang jumlah hasil tembakau selalu meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 354,93 miliar batang di tahun 2014. Namun demikian, dari sisi pertumbuhan cenderung mengalami penurunan, terakhir pertumbuhannya hanya 3,8 persen lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan lima tahun terakhir (5,8 persen). Hal yang sama juga

Rapat Paripurna: DPR telah mensahkan APBN sehingga target penerimaan cukai naik sebesar 20 persen

terjadi pada tingkat pemesanan pita cukai yang mengalami penurunan di tahun 2014 sebesar 0,4 persen atau turun sekitar 1,37 miliar batang dari tahun sebelumnya.

6 Volume 47, Nomor 3, Maret 2015


“Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan produksi hasil tembakau, antara lain penurunan produksi SKT sebagai dampak pergeseran pola konsumsi rokok dari SKT ke SKM. Semakin maraknya peredaran rokok ilegal (data dari PSEKP UGM). Beban perpajakan yang harus dibayar oleh pengusaha bertambah dengan adanya pajak rokok sebesar 10 persen dari nilai cukai yang dibayarkan. Ditambah lagi dengan adanya kebijakan pengendalian konsumsi rokok oleh pemerintah,” tutur Susiwijono.

Kini pertanyaannya dengan kondisi demikian target penerimaan cukai justru dinaikan, bagaimana pemerintah melihat beban yang cukup berat untuk industri rokok dan memutuskan untuk menaikan pajak cukainya. Menurut Susiwijono, postur APBN tahun 2015 membutuhkan anggaran yang sangat tinggi sehingga membutuhkan pemasukan yang juga tinggi bukan hanya dari kepabeanan dan cukai saja tapi juga dari semua sektor pajak. Sehingga pembebanan target menjadi cukup tinggi.

Diungkapkan oleh Susiwijono, diperlukan upaya yang ekstra keras untuk memenuhi target cukai, karena dalam sepuluh bulan kedepan masih akan terdapat beberapa kendala. Di awal tahun, tarif cukai baru naik sebesar 8,72 persen, namun dari angka ini secara proposional dibagi untuk golongan I tentu kenaikannya sangat tinggi atau sebesar 10,44 persen. Golongan II dan III sebesar 7,77 persen. Melihat hal tersebut DJBC dinilai sudah profesional baik dari sisi keadilan dan perlindungan untuk industri kecil. Kenaikan yang cukup berjenjang pun sudah adil, namun dengan upaya yang telah baik tersebut, kemungkinan pencapaian target hanya sebesar Rp139 triliun dan masih terdapat jenjang sekitar tujuh triliun.

Dengan masih adanya selisih tersebut tentunya pilihan yang dapat diambil adalah kenaikan tarif cukai lagi, padahal awal tahun tarif cukai baru saja dinaikan. Begitu juga dengan MMEA di mana siklus kenaikan tarifnya dilakukan empat tahun sekali dan tahun ini baru dinaikan, pastinya akan dinaikan kembali untuk dapat memenuhi

target cukai tersebut. “Kenaikan tarif cukai sesuai dengan amanat Undang-Undang Cukai pada pasal 5 harus memenuhi beberapa aspek, di antaranya sudah memenuhi aspirasi pengusaha, sudah memenuhi aspek pertumbuhan industri, dan disahkan oleh DPR. Hal yang perlu diperhatikan adalah industri tembakau ini merupakan industri yang potensial, baik dari sisi penerimaan pajak maupun dari sisi tenaga kerja,” tambahnya.

Begitu juga dengan kebijakan penundaan yang selama ini diberikan kepada pengusaha yang dapat dilakukan selama dua bulan, kini pengusaha tembakau hanya dibatasi untuk penundaan hingga 31 Desember. Sehingga penundaan yang dilakukan mulai Januari akan ditutup pada akhir tahun saja, tidak bisa dibayar pada tahun berikutnya seperti yang selama ini dijalani oleh pengusaha barang kena cukai.

Pelanggaran Cukai

Dalam upaya pencapaian target penerimaan cukai, di samping opsi kenaikan tarif cukai, DJBC akan

Laporan Utama

Banyak pelanggaran cukai yang menyebabkan

target tidak terpenuhi.

Elan Satriawan Wakil Ketua Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas

Gajah Mada (PSEKP UGM)

Rapat Paripurna: DPR telah mensahkan APBN sehingga target penerimaan cukai naik sebesar 20 persen



tetap harus diatasi agar pelanggaran dapat ditekan dan kebocoran penerimaan negara bisa didapat dengan penuh, termasuk memberikan insentif untuk pengusaha yang taat akan aturan” tuturnya.

Terkait dengan tarif cukai, Elan mengatakan cukai adalah instrumen untuk mengendalikan konsumsi rokok, untuk itu hasil dari penerimaan cukai harus dikembalikan untuk mengatasi efek dari konsumsi rokok. “Semakin tinggi tarif cukai maka perbandingan harga produksi dan harga jual semakin tinggi, bagi pelanggar cukai keuntungan ini tentunya semakin tinggi, hal ini juga tidak lain karena rokok adalah produk inelastis naiknya berapa saja permintaannya tetap tinggi.”

Namun demikian, tidak serta merta kenaikan tarif cukai menjadi penyebab kenaikan pelanggaran cukai. Banyak unsur yang menyebabkan terjadinya pelanggaran cukai. Untuk itu pihak Bea Cukai pun harus sigap untuk melakukan pencegahan agar tidak timbul pelanggaran yang lebih marak lagi.

“Ada event-event tertentu yang harus dipahami oleh petugas Bea Cukai di mana pelanggaran cukai menjadi tinggi, yaitu saat panen, pemilu, dan pilkada. Pada event-event itu biasanya orang banyak membutuhkan rokok untuk membayar atau membagi-bagikan kepada orang lain. Kondisi inilah yang sering dimanfaatkan oleh pabrikan rokok nakal dengan memproduksi rokok tanpa pita cukai atau rokok polos,” ungkap Elan.

Ditanya soal kemungkinan pencapaian target penerimaan cukai, Elan mengaku sulit untuk terpenuhi dengan target yang cukup tinggi tersebut. Namun demikian masih banyak cara yang perlu dilakukan secara fokus dan konsisten agar pelanggaran cukai dapat diminimalisir, sehingga pemenuhan target dapat terbantu. Untuk itu, pentingnya langkah konkret dari pihak DJBC untuk melakukan

tetap melakukan beberapa upaya di bidang pengawasan dan audit untuk pencegahan peredaran rokok ilegal. Mengenai peredaran rokok ilegal ini, Wakil Ketua Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gajah Mada (PSEKP UGM), Elan Satriawan menengarai masih banyak pelanggaran yang menyebabkan pemenuhan target cukai sulit tercapai. Banyaknya pelanggaran ini dipaparkan melalui hasil penelitiannya selama 3 kali yaitu tahun 2010, 2012, dan 2014. Dari data itu diketahui kalau jumlah pelanggaran cukai tidak surut melainkan bertambah banyak.

Selama tiga kali penelitian yang dilakukannya, kenaikan pelanggaran cukai selalu naik 2 persen, dan data terakhir tahun 2014 mencapai 11 persen. Adapun kategori pelanggaran yang paling utama dari cukai ini adalah masalah personalisasi atau jual beli pita cukai yang bukan peruntukannya.

“Pelanggaran yang banyak kami temui adalah personalisasi dimana pita cukai untuk pabrik A digunakan oleh pabrik B, ini memang menguntungkan perusahaan namun merugikan negara dari sektor penerimaan. Selama ini kami sudah memberikan masukan yang sekiranya dapat menekan angka pelanggaran tersebut, dan jika pihak yang berwenang fokus pada masukkan yang kami berikan tentunya akan menekan angka pelanggran dan menambah pemasukan negara,” ujar Elan.

Masih menurut Elan, selama ini sebenarnya DJBC sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, namun demikian ada keterbatasan yang dimiliki DJBC untuk melakukan itu semua. Selain itu, para pembuat kebijakan juga harus memberikan insentif kepada pihak pabrikan yang sudah menjalankan aturan dengan baik. “Fungsi intelijen Bea Cukai telah efektif memetakan pabrikan yang berpotensi melakukan pelanggaran. Tapi karena kompleksitas di lapangan yang begitu sulit sehingga petugas pun kadang kewalahan, namun ini

pencegahan dan penindakan terhadap pelangaran cukai agar target yang dibebankan cukup tingi ini dapat terpenuhi.

Dengan beban target yang tinggi tersebut, tentunya masyarakat berharap kinerja DJBC terus meningkat, di samping pemerintah membuat beberapa kebijakan yang saling menguntungkan agar pemenuhan target tercapai dan industri dapat berjalan lancar. Karena, tanpa kebijakan yang saling memihak pastinya beban target tidak akan terpenuhi.

Waktu sepuluh bulan bukanlah waktu yang lama untuk mewujudkan target Rp145 triliun, harus banyak opsi yang dibuat DJBC untuk mencapai angka tersebut. Kendati opsi kenaikan tarif cukai masih dipertimbangkan dan membutuhkan perhitungan yang sangat matang untuk mengeluarkan angka prosentase kenaikan tersebut. Karena, untuk menyesuaikan kenaikan tarif pihak industri rokok pun harus membutuhkan waktu enam bulan untuk menyesuaikannya. Jadi jangan sampai kenaikan tarif yang baru dilakukan awal tahun dan ditambah di akhir tahun justru membuat industri hasil tembakau kolaps dan pemerintah akan sulit menggantikan industri yang mampu memenuhi angka Rp145 triliun tersebut.

Seperti yang diungkapkan oleh Susiwijono, industri hasil tembakau terlepas dari kontroversi kesehatan, ibarat cerita ayam bertelur emas, untuk dapat terus bertelur emas pastinya ayam tersebut harus dirawat dengan baik, bukan sebaliknya memaksa ayam untuk terus bertelur dengan berbagai cara yang pada akhirnya justru akan membuat mati ayam tersebut. Artinya, kita tidak ingin industri yang cukup potensial di negeri ini hilang begitu saja hanya gara-gara ingin mendapatkan setoran pajak yang tinggi namun mengesampingkan kelangsungan hidup industri tersebut.

(Supriyadi)

Laporan Utama



Laporan Utama

Tarif Cukai Naik

Cukai Ikut Naik

Tahun ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dibebani penerimaan negara dari sektor cukai dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) sebesar Rp145 triliun, atau naik 20 persen dari target sebelumnya Rp126 triliun.

Kenaikan yang cukup signifikan ini tentunya membutuhkan kerja keras dari seluruh jajaran

DJBC agar target penerimaan itu dapat tercapai. Selain itu, upaya peningkatan pencegahan dan penindakan pelanggaran di bidang cukai perlu menjadi prioritas utama agar kebocoran penerimaan negara tidak terjadi dan industri barang kena cukai dapat tumbuh dengan baik.

Lalu upaya dan program kebijakan apa saja yang akan dijalankan DJBC terkait dengan

Bukan Berarti Penerimaan

peningkatan target penerimaan yang besar ini? Menurut Direktur Cukai, Muhammad Purwantoro, ada beberapa hal yang menjadi perhatian penting untuk pencapaian target cukai tersebut, di antaranya menjaga ketaatan terhadap peraturan atas semua kegiatan yang berkaitan dengan barang kena cukai (BKC), baik itu kegiatan pengusaha pabrik, importasi, tempat penyimpanan, tempat penjualan eceran, serta peredaran barang kena cukai. Termasuk variasi kegiatan di berbagai tempat yang dapat mengancam kebocoran

Target penerimaan cukai tahun 2015 merupakan target yang paling berat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya


Laporan Utama


Laporan UtamaLaporan Utama

penerimaan cukai juga perlu diawasi.

“Jadi selain mencegah masuknya BKC ilegal ke pasar, kegiatan pemberantasan BKC ilegal juga harus dilakukan lebih serius dan terus menerus. Kedua, monitoring kepatuhan pengusaha barang kena cukai terkait pencatatan dan pembukuan dan monitoring peredaran barang kena cukai ditempat eceran. Ketiga, kebijakan di bidang cukai yang lebih baik di antaranya penyempurnaan ketentuan penundaan pembayaran cukai, evaluasi pelaksanaan penyempurnaan ketentuan mengenai peredaran BKC di kawasan bebas, dan evaluasi kebijakan tarif cukai,” ungkap Purwantoro.

Lebih lanjut Purwantoro menambahkan, untuk pencapaian target penerimaan cukai tahun 2015 dari sisi kebijakan di bidang cukai tidak cukup hanya dengan mengandalkan kenaikan tarif cukai hasil tembakau sebesar rata-rata 8,7 persen, harus ada kebijakan lain yang mendukung.

“Yang menjadi perhatian kami saat ini adalah tingkat penyelesaian piutang cukai hasil tembakau. Pada 2014, rata-rata tingkat penyelesaian piutang cukai masih di bawah 90 persen. Pada 2015, angkanya harus diupayakan di atas 97 persen. Untuk itu, selain diperlukan penyempurnaan kebijakan penundaan pembayaran cukai, kehati-hatian dalam pemberian kemudahan penundaan pembayaran cukai dan tindak lanjut atas piutang cukai perlu mendapat perhatian khusus,” paparnya.

Target yang besar tersebut pastinya membutuhkan kerja keras untuk memenuhinya, karena kendala yang akan dihadapi pun pastinya akan banyak. Seperti pada tahun 2014 lalu, jumlah produksi hasil tembakau memang masih meningkat. Namun, sejak lima tahun terakhir tingkat pertumbuhannya cenderung menurun. Situasi produksi

hasil tembakau di 2015 diperkirakan hampir sama dengan 2014.

Penurunan produksi hasil tembakau ini disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya adalah keberhasilan pemerintah dalam mengedukasi masyarakat terhadap bahaya merokok sehingga konsumsinya berkurang. Tentu ini sesuatu yang positif. Faktor lainnya adalah semakin maraknya barang hasil tembakau ilegal di pasaran, situasi ini tentu akan sangat berpengaruh pada pemenuhan target penerimaan cukai.

Sementara itu, untuk Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), pada 2014 yang lalu produksinya bahkan sudah mengalami penurunan. Pemberlakukan peraturan Menteri Perdagangan baru-baru ini yang melarang penjualan minuman keras di minimarket diperkirakan akan semakin mempengaruhi tingkat konsumsi MMEA di 2015, dan tentu saja sangat berpengaruh terhadap penerimaan cukai.

Masih terkait dengan MMEA,

pada 2014 tarif MMEA dan Etil Alkohol (EA) mengalami kenaikan rata-rata sebesar 11,66 persen. Data yang ada menunjukan bahwa pertumbuhan produksi bayar MMEA di tahun 2014 dibanding 2013 turun sebesar 2,43 persen atau 7,66 juta liter. Oleh karena itu, rencana untuk kembali menaikan tarif cukai MMEA tahun ini masih perlu dikaji.

“Kebijakan yang diambil dalam rangka pencapaian target cukai dari EA dan MMEA di tahun ini adalah peningkatan pengawasan, baik pengawasan produksi, peredaran, dan penjualan EA dan MMEA. Dengan demikian, diharapkan jumlah produksi MMEA dapat lebih baik dari tahun sebelumnya, yang artinya akan meningkatkan potensi penerimaan cukai,” tutur Purwantoro.

Lalu bagaimana dengan para pengusaha, apakah mereka mampu untuk memenuhi target penerimaan ini? Menurut Purwantoro, posisi pelaku industri bukan bagaimana memenuhi target penerimaan cukai, karena jumlah produksi dan pelunasan cukai sangat bergantung pada permintaan pasar. Jika permintaan pasar meningkat, maka produksi dan pelunasan pita cukai juga akan meningkat. Sebaliknya, jika permintaan pasar cenderung stagnan atau bahkan menurun, maka produksi dan pelunasan cukai juga kondisinya sama. “Para pelaku industri tentunya mengharapkan agar pemerintah dalam menentukan besaran tarif cukai masih memberikan ruang untuk tumbuh,” katanya.

Untuk dapat memenuhi target penerimaan yang besar tentunya harus diimbangi dengan kerja keras yang besar pula, karena sebenarnya menaikan tarif cukai bukanlah jaminan bahwa penerimaan akan serta merta ikut naik sebesar tingkat kenaikan tarif cukainya. Pada keadaan tertentu, situasinya boleh jadi malah sebaliknya. Ada banyak faktor yang mesti dipertimbangkan.

Dengan tarif cukai yang tinggi, maka pertumbuhan konsumsi BKC tentu cenderung akan lebih rendah.

Dari sisi kebijakan cukai, pencapaian target cukai 2015 tidak cukup dengan

mengandalkan kenaikan tarif.

Muhammad PurwantoroDirektur Cukai



Laporan Utama

Jadi dalam memutuskan perlu tidaknya tarif cukai dinaikan dan berapa tingkat kenaikannya harus memperhitungkan seberapa besar pengaruhnya terhadap permintaan atas BKC tersebut di pasar. Lebih jauh dengan kenaikan tarif cukai, DJBC juga harus mengatisipasi kemungkinan lebih maraknya BKC ilegal karena harganya yang lebih murah. Jadi opsi menaikan tarif cukai bukanlah sesuatu yang sederhana.

“Khusus untuk hasil tembakau, dalam menyusun kebijakan tarif cukai hasil tembakau sangat penting untuk memperhatikan pertimbangan dari kementerian teknis terkait seperti perindustrian, tenaga kerja, pertanian, dan tentu saja kesehatan, serta kelompok masyarakat, baik yang anti tembakau maupun yang sebaliknya,” kata Purwantoro.

Lebih lanjut Purwantoro menjelaskan, sebelum memutuskan perlu tidaknya kenaikan tarif cukai lagi untuk tahun 2015, pihaknya masih melakukan evaluasi terlebih dahulu, dan diharapkan sebelum semester I hasilnya sudah lebih jelas

arahnya. “Sementara itu, untuk kesiapan di tahun 2016 sebelum target penerimaan cukai ditetapkan, tentu lebih dahulu akan dikaji secara matang. Target cukai yang akan ditetapkan tentu akan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang objektif sehingga tetap menarik untuk diperjuangkan oleh DJBC”.

Upaya pengambilan kebijakan yang tepat masih harus dibarengi dengan optimalisasi pengawasan. Menyikapi hal tersebut, Direktur Penindakan dan Penyidikan (P2), Muhammad Sigit mengatakan hasil tembakau merupakan unsur penyumbang penerimaan cukai terbesar. Untuk itu pengawasan hasil tembakau juga harus diperketat karena kebocoran penerimaan cukai dari sektor ini dapat berdampak serius bagi kinerja pencapaian penerimaan cukai. Rencana kegiatan pengawasan terhadap hasil tembakau akan dilakukan dari alur produksinya, distribusi sampai dengan peredarannya.

Secara garis besar kegiatan pengawasan yang akan dilakukan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi perekaman dan updating data aplikasi profiling PPIHT (Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau);

2. Peningkatan pengawasan

Hasil tembakau merupakan penyumbang penerimaan

cukai terbesar untuk itu pengawasannya harus

diperketat.

Muhammad SigitDirektur Penindakan dan Penyidikan (P2)



Laporan Utama

pabrik hasil tembakau yang tidak memiliki ijin produksi atau melakukan produksi BKC tidak sesuai ketentuan;

3. Peningkatan pengawasan jalur distribusi hasil tembakau illegal, baik pada pelabuhan antar pulau/penyeberangan maupun pengusaha jasa titipan/ ekspedisi;

4. Pengawasan peredaran hasil tembakau khusus kawasan bebas; dan

5. Peningkatan pengawasan dan operasi pasar pada daerah peredaran hasil tembakau ilegal.

“Upaya antisipasi yang dilakukan Direktorat P2 adalah dengan terus melakukan pengawasan secara efektif dan berkesinambungan dengan memaksimalkan fungsi intelijen, penindakan, dan penyidikan mulai dari produksi, importasi, distribusi, sampai dengan peredaran,” ujar Sigit.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa karateristik pengawasan cukai yang berbeda dari pengawasan kepabeanan terkait dengan lokasi kegiatan di bidang cukai yang berada di tengah masyarakat, bukan berada di kawasan pabean yang sepenuhnya berada dalam pengawasan bea cukai menjadi kesulitan sendiri. Terlebih dengan fakta bahwa jumlah pegawai di kantor pelayanan di daerah belum memadai, dengan stakeholder puluhan pabrik rokok yang berada dalam wilayah pengawasannya.

Belum lagi pihak DJBC menghadapi tantangan berupa kurangnya peran serta masyarakat dalam penegakan aturan. “Untuk dapat melakukan penindakan terhadap pabrik rokok diperlukan effort yang kuat, mengingat warga setempat akan berusaha menutupi informasi tersebut, karena apabila pabrik rokok tersebut ditindak dan dicabut maka mata pencaharian mereka juga hilang,” kata Sigit.

Untuk itu dalam setiap melakukan penindakan, Direktorat P2 selalu bekerja sama dengan unit pengawasan pada instansi

vertikal DJBC, dalam mengawasi peredaran barang kena cukai. Selain itu, Direktorat P2 juga melakukan kerja sama dengan instansi terkait, misalnya TNI/Polri karena operasi penindakan di bidang cukai lebih sering terjadi di peredaran bebas atau di luar kawasan pabean, dan kerja sama dengan BP Batam dalam hal penindakan dilakukan di wilayah FTZ.

Dengan koordinasi dan sinergi yang baik tentunya semua kendala di lapangan secara terori dapat diatasi dengan baik. Untuk itu, dengan pengawasan yang semakin ketat dan kebijakan yang memberikan ruang

untuk industri tumbuh, maka target yang ditetapkan sebesar Rp145 triliun dapat terpenuhi dengan baik bahkan dapat surplus seperti tahun-tahun sebelumnya.

Kini tinggal bagaimana DJBC melakukan terobosan dan kerjasama yang baik tersebut agar beban target yang dirasa sangat berat ini dapat dilalui dengan baik. Kerja keras dan semangat dari seluruh jajaran DJBC kini kembali diuji dengan target penerimaan, semoga apa yang sudah dikerjakan akan membuahkan hasil yang maksimal khususnya pada pemenuhan target penerimaan cukai.

(Supriyadi)



Profil Kantor

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Entikong (KPPBC TMP

C Entikong) merupakan salah satu kantor pelayanan di bawah wilayah kerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat yang berada di Perbatasan Indonesia – Malaysia. KPPBC TMP C Entikong memiliki tupoksi yaitu melakukan pengawasan serta memberikan pelayanan terhadap masyarakat di Kecematan Entikong dan Kecamatan Sekayam yang merupakan wilayah kerja dari KPPBC TMP C Entikong.

KPPBC TMP C Entikong memiliki Visi – Misi dan Moto dalam menjalankan tugasnya di perbatasan. Visi, yaitu Unggul dalam Pelayanan dan Pengawasan di Perbatasan. Misi, yaitu Memberikan Pelayanan dan Perlindungan Kepada masyarakat di Perbatasan. Adapun Moto kami yaitu BATAS yang merupakan singkatan dari Better Attitude and Service.

Seiring waktu berjalan, dan sesuai dengan amanah yang diberikan kepada kami maka penataan kegiatan di Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong/Border Entikong dan kantor mulai kami lakukan agar sesuai aturan/ketentuan yang berlaku. Penataan kami lakukan dengan mengambil falsafah jawa yang mengatakan “Alon – Alon, Asal Kelakon”, dimana makna yang kami dapat dari pepatah tersebut adalah semua hasil akhir, tujuan, maupun

itu, pada sekitar bulan Juli 2014 bertepatan dengan Ramadhan 1435 H, telah dilaksanakan kegiatan pemberian materi motivasi yang dilakukan Kepala KPPBC TMP C Entikong. Alhamdulillah.. pemberian materi motivasi kepada seluruh pegawai dapat membakar semangat dan motivasi pegawai dalam memberikan pelayanan sesuai aturan kepada masyarakat di perbatasan.

Selain masalah motivasi kerja, hal lainnya yang juga sangat penting adalah terkait jumlah SDM yang dimiliki KPPBC TMP C Entikong dalam menjalankan tugas kesehariannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa jumlah SDM saat itu yaitu sekitar 40 orang pegawai menjadikan KPPBC TMP C Entikong belum bisa memberikan pelayanan dan pengawasan yang

Ada yang tahu tentang “Bea Cukai Entikong” ?Mungkin kebanyakan orang masih samar – samar mendengar kata “Entikong”.

Penasaran ? mau tahu cerita sekilas tentang Bea Cukai Entikong.

Let me tell you the story...

Foto bersama dengan instansi penegak hukum lainnya di Pos Pemeriksaan Lintas Batas Entikong-Sarawak

AADC(Ada Apa Dengan bC entikong)...

cita – cita membutuhkan proses atau tahapan untuk dilaksanakan. Jadi, tidak perlu tugas yang kita emban dilaksanakan dengan terburu – buru karena semua hal mempunyai tahapan masing – masing.

Kami memahami bahwa penataan yang akan dilakukan di PPLB/Border Entikong tidak akan berarti jika penataan SDM/para pelaku di lapangan yaitu dalam hal ini adalah para pegawai KPPBC TMP C Entikong tidak terlebih dahulu dilakukan pembinaan. Pembinaan dirasakan sangat perlu dilakukan dikarenakan kondisi mentalitas dan semangat pegawai KPPBC TMP C Entikong saat itu dalam kondisi yang memprihatinkan dikarenakan banyaknya masalah hukum yang dialami pegawai. Oleh karena


ini, pembuatan KILB selain wajib memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2010, maka kehadiran sang pemilik KILB saat pembuatan dan pengambilan KILB menjadi salah satu yang wajib untuk dipenuhi oleh para pengguna jasa. KILB, sebagai salah satu fasilitas yang khusus ada di perbatasan, memiliki nilai yang strategis untuk diperhatikan. Oleh karena itu, tidak jarang kami memberikan sosialisasi dengan cara jemput bola yaitu dengan mendatangi beberapa desa di wilayah Kecamatan Entikong seperti Desa Engkahan, Desa Balai Karangan, dan Desa Kenaman bahkan ke desa yang secara geografis sangat sulit untuk dijangkau karena letaknya di pedalaman yaitu seperti Desa Pala Pasang dan Desa Suruh Tembawang. Tidak lupa juga kami mengundang instansi lain seperti Imigrasi dan Kepolisian untuk ikut serta melakukan sosialisasi di beberapa desa tersebut.

Dalam hal pengawasan atas kegiatan di PPLB Entikong juga telah dilakukan penataan. Pengawasan atas pelayanan pemasukan barang dengan KILB, pengawasan pada

arus kendaraan mobil wisata dan bus antar negara terus dilakukan pembenahan. Sering kami melakukan penindakan berupa penangkapan atas barang yang dimasukkan tidak sesuai dengan ketentuan/aturan yang ada. Alhasil, penerobosan paksa oleh kendaraan-kendaraan yang membawa barang tidak sesuai ketentuan merupakan hal yang beberapa kali kami alami. Bahkan, beberapa kali kantor kami didemo disertai teriakan – teriakan dan ancaman oleh masyarakat yang memasukkan barang tidak sesuai ketentuan. Namun, hal seperti ini tidak akan membuat kami menyerah begitu saja, malah semakin membakar semangat dan totalitas kami dalam bekerja dan mengabdi.

Kejadian – kejadian seperti penerobosan paksa di PPLB/Border Entikong maupun demonstrasi yang menjurus pada anarkisme, tidak dipungkiri dapat memberikan dampak pada kami berupa rasa jenuh dan lelah. Tapi, hal ini tentu saja tidaklah pernah menyurutkan semangat yang berkobar di hati kami. Dalam menghadapi rasa jenuh dan lelah setelah usai bekerja, kami biasa meluangkan waktu untuk hiburan berupa kegiatan

Profil Kantor

maksimal kepada pengguna jasa. Oleh karena itu, pada tanggal 29 September 2014 KPPBC TMP C Entikong menerima tambahan pegawai sekitar 30 orang. Tambahan jumlah pegawai ini sekaligus menjadi bukti nyata akan dukungan dari Kantor Pusat DJBC dalam penataan yang dilakukan KPPBC TMP C Entikong pada PPLB/Border Entikong yang tentu saja menambah semangat seluruh jajaran di KPPBC TMP C Entikong dalam mewujudkan cita-cita Bea Cukai Entikong yang lebih baik.

Seiring pembinaan kepada pegawai yang terus dilakukan, koordinasi dan komunikasi dengan cara mendekatkan diri dengan masyarakat maupun instansi lain juga dilakukan karena kami memahami bahwa kami tidak bekerja sendiri dalam melayani masyarakat/pengguna jasa di Border Entikong. Kepada masyarakat, telah terjalin hubungan yang baik antara KPPBC TMP C Entikong dengan Dewan Adat Dayak (DAD) dan Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Kecamatan Entikong. Kepada instansi lain, hubungan dan koordinasi yang baik juga terjalin dengan rekan-rekan di CIQ yaitu Imigrasi dan Karantina serta tentu saja aparat penegak hukum meliputi Polres Sanggau, Polsek Entikong, Kejaksaan Negeri Sanggau Cabang Entikong dan Satgas Pamtas Yonif Linud 501/BY.

Dalam hal pelayanan atas kegiatan ekspor dan impor kepada pengguna jasa, telah dilakukan penataan di lapangan. Saat ini, kegiatan ekspor telah dilakukan sesuai ketentuan Perdirjen Nomor PER-32/BC/2014, yaitu diantaranya bahwa eksportir yang akan melakukan kegiatan ekspor diwajibkan memiliki NIK. Selain itu, atas barang yang akan diekspor pun dilakukan pengawasan atas kegiatan pemuatan ke sarana pengangkut. Dalam kegiatan importasi dengan KILB (Kartu Identitas Lintas Batas), penataan dalam pembuatan KILB juga sudah dilakukan. Saat

Kepala KPPBC TMP C Entikong sedang memberikan penjelasan kepada Presiden Republik Indonesia pada saat kunjungan ke Tempat Pemeriksaan Layanan KILB.


Profil Kantor

olahraga yang membutuhkan sebuah kebersamaan seperti futsal, bulutangkis, dan tenis meja. Dalam acara olahraga ini, kami dapat saling berbagi pengalaman, cerita, dan canda – tawa dimana semua ini dapat memupuk jiwa korsa dan sinergi antar pegawai.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan spiritual pegawai yang sebagian besar muslim, KPPBC TMP C Entikong juga telah membentuk sebuah organisasi yang bersifat keagamaan, yaitu Dewan Kemakmuran Musholla (DKM) Baitul Taslim. Beberapa kegiatan yang sudah berjalan diantaranya adalah Sholat Fardhu Berjama’ah, Kegiatan Pembacaan Hadits Tiap Hari, Yasinan tiap Malam Jum’at, dan Mading Musholla adalah beberapa kegiatan yang sudah terlaksana secara rutin. Satu kegiatan yang rutin berjalan setiap bulannya merupakan kerjasama antara DKM Baitul Taslim dengan Unit Kepatuhan Internal dan Penyuluhan KPPBC TMP C Entikong yaitu berupa Program Bintal/Kajian Bulanan sebagai sebuah program yang bertujuan menjaga integritas dan moralitas pegawai KPPBC TMP C Entikong. Dengan aktifnya kegiatan di musholla, diharapkan kejenuhan dan kelelahan dalam bertugas akan terobati selain melalui wadah olahraga.

Pada Januari 2015, dalam rangka memperingati Hari Pabean Internasional ke-63, KPPBC TMP C Entikong mengadakan turnamen futsal antar instansi yang berada di Kecamatan Entikong. Turnamen ini diikuti oleh beberapa instansi seperti Kepolisian Sektor Entikong, Satgas Pamtas Yonif Linud 501/BY, Kantor Imigrasi Kelas II Entikong, Kejaksaan Negeri Sanggau Cabang Entikong, Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong, Stasiun Karantina Ikan Kelas II Entikong, Koramil Entikong, Tim BAIS, BIN Kabupaten Sanggau, dan UP3LB Entikong. Dalam laga final yang mempertemukan Tim Bea Cukai Entikong dan Tim Kepolisian Sektor Entikong dan setelah melalui

pertandingan yang sengit, Tim Bea Cukai Entikong hanya mampu meraih juara ke-2. Meskipun tidak bisa menjuarai turnamen, kami tetap bangga atas kerja keras Tim Bea Cukai Entikong yang gigih dan solid dalam upaya meraih gelar juara.

Sebagai bagian dari Peringatan Hari Pabean Internasional ke-63, KPPBC TMP C Entikong mengadakan Malam Puncak Peringatan Hari Pabean Internasional ke-63. Pada Malam Puncak ini, selain kami memberikan hadiah kepada para juara atas berbagai pertandingan yang telah diadakan, kami menggelar pula “Entikong Customs Award”. Pada acara “Entikong Customs Award” ini disampaikan beberapa penganugerahan meliputi The Best Stakeholder Of The Year 2014, The Honored One Of The Year 2014, dan Favorite Employee. Acara ini dihadiri oleh seluruh pegawai Bea Cukai Entikong dan pimpinan/perwakilan dari instansi-instansi di lingkungan Kecamatan Entikong.

Beberapa hari setelah memperingati Hari Pabean Internasional ke-63, KPPBC TMP C Entikong membentuk sebuah Tim Ekspedisi yang akan menuju sebuah lokasi alam Air Terjun 7 Tingkat yang oleh warga sekitar sering disebut sebagai Pal 28. Nama Tim Ekspedisi tersebut adalah Water Seven Expedition Team. Dengan mengendarai 2 mobil Ford Ranger dan 5 sepeda motor, kami siap menaklukkan medan berat menuju lokasi alam Air Terjun 7 Tingkat.

Dalam perjalanan menuju lokasi alam Air Terjun 7 Tingkat, terjadi beberapa kali hambatan dikarenakan medan jalan yang dilalui sedang tidak bersahabat akibat hujan pada hari sebelumnya. Akibatnya, salah satu anggota Tim Ekspedisi terjatuh di tengah perjalanan sehingga tidak mampu untuk melanjutkan perjalanan dengan mengendarai sepeda motor.

Sesampainya di lokasi alam Air Terjun 7 Tingkat, kami semua merasa takjub akan Kebesaran Tuhan Yang

Maha Esa. Begitu indah alam ciptaan-Nya.. sehingga mampu membuat pandangan ini terpana dan lidah ini berucap ‘Masya Allah’.. Sungguh luar biasa indah lokasi alam Air Terjun 7 Tingkat sehingga terbayar sudah setiap keringat dan tenaga yang tercurah serta rasa lelah yang menopang tubuh selama perjalanan menuju Air Terjun 7 Tingkat.

Dalam perkembangannya, sebagai bagian dari kesadaran kami bahwa penataan di PPLB/Border Entikong ke arah yang semakin baik membutuhkan kerjasama banyak pihak, maka dengan dukungan Kantor Pusat DJBC dan Kanwil DJBC Kalbagbar, kami terus melakukan upaya agar penataan di Border Entikong menjadi perhatian banyak pihak terkait. Artinya, semua instansi/pihak terkait harus bersinergi mewujudkan Border Entikong yang modern . Akhirnya, upaya itupun membuahkan hasil ketika penataan di Perbatasan Entikong saat ini telah menjadi perhatian banyak pihak. Hal ini dibuktikan dengan adanya kunjungan dari Pimpinan MPR, Gubernur Kalbar, hingga Menteri Pekerjaan Umum. Puncaknya, pada tanggal 21 Januari 2015, Presiden Joko Widodo beserta rombongan pun telah meninjau PPLB Entikong/Border Entikong.

Pada akhirnya, segala puja dan puji hanya kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayah-Nya. Pada tanggal 26 Januari 2015, dalam rangka Hari Pabean Internasional yang Ke-63, bertempat di Kantor Pusat DJBC, Kepala KPPBC TMP C Entikong menerima Piagam Penghargaan dari WCO (World Custom Organization) yang diberikan langsung oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Sungguh sebuah kebanggaan atas segala upaya yang telah kami lakukan selama ini, dan kami akan terus berusaha mengabdi dan melayani bangsa di Perbatasan Indonesia – Malaysia Entikong untuk menjadi yang lebih baik. Semangat BATAS.....!!!!!!


Warna-Warni Dokumen

FOtOgraFer: arDO HaDyan



Galeri Foto

Black and White Consult FOtOraFer: arDO HaDyan

FOtOgraFer: Deni JuliansyaH, Balikpapan17Volume 47, Nomor 3, Maret 2015


Opini

TAPAL BATAS PROFESIONALISME

Oleh : EVA MAULINA ARITONANG

“Kita semua berdiri di Tapal batas, di Garda terdepan lalu lintas ekspor dan impor! Kita memiliki tugas

dan fungsi yang vital! Nyawa taruhannya! Don’t ever think, that you’ll be safe in here! Kita bukan PNS kebanyakan, kita Bea Cukai!”. Kalimat tersebut masih terngiang jelas ketika seorang perwakilan dari Direktorat Kepabeanan Internasional memberikan materi pada kegiatan On The Job Training CCPNS tahun 2013. Saat itu, semua CCPNS terlihat bersemangat, khas anak muda yang masih idealis.

Hingga kabar mengenai mutasi ke daerah terpencil, tindakan penyelewengan dengan alasan perekonomian keluarga yang sering sekali dikemukan, mulai mematahkan semangat para calon bea cukai ini. Berangkat dari harapan orangtua yang mulai renta dan bermimpi anaknya menjadi PNS jujur yang menjadi tulang punggung keluarga, seakan musnah. Ditambah kabar mengenai gaji yang akan dirapel setelah enam bulan mengabdi sebagai CCPNS menambah kemelut “apakah pilihan untuk bergabung dengan bea dan cukai adalah jalan yang benar dan sudah digariskan TUHAN?”.

hidup di Jakarta, masih membuahkan hutang dimana-mana.

Satu demi satu para sahabat yang berjuang bersama, mulai menghilang bermutasi ke daerah-daerah yang tidak pernah dibayangkan. Semangat makin menurun justru pada tahap yang hampir mendekati pengurangan huruf “C” yang hanya tinggal sendiri didepan huruf P-N-S. Semua perasaan yang bercampur, mengaduk-ngaduk tapal batas pertahanan. Hingga hari itu pertemuan dengan seorang pegawai di Bandara Husein Sastranegara merubah semuanya.

“Saya mah kerja baru dua tahun” jelasnya malu-malu. Semua yang duduk dihadapannya tak percaya. Perawakan bu Ami memang masih terlihat seperti seorang gadis. Jika melihat postur tubuhnya yang langsing dan ideal, memang tidak akan ada yang percaya bahwa ibu dari dua orang anak ini telah berumur 56 tahun. “Maksudnya 2 tahun lagi saya pensiun” tambahnya malu-malu disela perbincangan.

Pertemuan yang terjadi di kala itu adalah untuk melakukan sosialisasi sistem Billing-Online dalam membantu pembayaran

Keagungan Bea dan Cukai mulai dinaungkan kembali, fungsi utamanya mulai dibeberkan. “Sebagai Bea Cukai, kita siap mengembangkan tugas sebagai Trade facilitator, Industrial Assistance, Revenue Collector dan Community Protector” tambah perwakilan Kepabeanan Internasional tersebut. Penjelasan itu, terdengar begitu “keren” ditelinga dengan penggunaan bahasa inggris didalamnya. Semangat para CCPNS kembali membara, “sepertinya takdir TUHAN kali ini tidak meleset, saya berada ditempat yang membawa saya ke kasta yang lebih elegan”.

Bekerja beberapa bulan di kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dibawah Kementrian Keuangan, menjadi kabar yang menjanjikan bagi keluarga di kampung halaman. Banyak saudara yang tadinya menghilang, tiba-tiba datang mendekatkan anak perempuannya untuk dijadikan calon istri dengan bayangan tinggal di Jakarta dengan gaji suami yang tinggi. Kasta benar-benar meningkat. Namun, dari hati kecil terdalam kewajiban membuat orangtua bahagia belumlah teratasi. Gaji yang tak seberapa sebagai uang tunggu


barang impor berdasarkan Custom Declaration. Ibu Ami dengan cekatan mengambil posisi didepan monitor CRT (Cathode Ray Tube) gendut dengan model “jadul” yang cuma satu-satunya di ruang kantor seluas kurang lebih 3x3m itu. Jauh dari monitor jaman terbaru dengan model LCD (Liquid Crystal Display) yang banyak beredar di kantor pusat bahkan didepan meja kerja kita sekarang.

Ibu Ami yang bertugas sebagai pemeriksa barang, dengan cepat menghidupkan komputer, membuka link ceisa.customs.go.id/SSOService, login dan langsung memilih menu BillingOnline. Beliau cukup kristis dan banyak bertanya dibandingkan dengan pegawai lainnya yang bahkan masih agak takut menggunakan komputer.

“Saya mah kan gak ngerti teknologi, jadi mumpung ada yang ngajarin...boleh yah bantuin saya sekalian belajar” pinta bu Ami setelah sebelumnya mengantarkan kami melakukan survey mesin ATM yang terkoneksi dengan sistem MPN (Modul Penerimaan Negara).

Ibu Ami yang berdandan sangat sederhana ini mengikuti setiap instruksi dan menghapalkannya dengan baik. Tak peduli internet yang hanya ditopang dengan sebuah modem pinjaman, mouse yang sudah tidak terlalu sinkron dan loading komputer yang mulai “lemot”, bu Ami tetap tersenyum dan terus mendesak minta diajarkan lagi-dan-lagi. Untuk sebuah keterbatasan tersebut, mungkin kita semua tidak akan kuat dan segera rehat diruang makan untuk sekedar minum kopi menenangkan diri, tapi bu Ami dengan profesionalnya tetap teguh belajar diumurnya yang sudah hampir renta ini. Seakan menunjukkan bahwa tidak ada kata terlambat untuk belajar bahkan sampai ke liang lahat.

Kisah bu Ami, tidak sampai disitu. Disela-sela training terdapat pesawat yang landing dari Malaysia. Bu Ami langsung sigap berdiri

didepan mesin pemeriksa barang bawaan penumpang (x-ray) bersiap melakukan pembongkaran koper. Travel Bag berjenis Polo Classic besar yang terisi penuh tiba-tiba diangkat dan dibongkarnya hanya dengan menggunakan kedua tangannya yang mungil. Mungkin kita yang

berumur lebih muda dibanding bu Ami, belum tentu bisa melakukan hal yang sama dengan beliau. Tak terbayang bagaimana bu Ami bekerja sehari-hari dengan jumlah jadwal pesawat setiap harinya.

Disela-sela training, bu Ami sempat berkisah mengenai keluarganya. Bu Ami adalah tulang punggung keluarga dengan anak-anak yang sedang berkuliah dan suami yang sudah pensiun. Suami bu Ami adalah pensiunan dari PT Dirgantara Indonesia yang letak kantornya hanya berjarak beberapa puluh meter dari bilik kecil di Bandara tempat bu Ami bekerja. Bu Ami tidak menjelaskan posisi pekerjaan suaminya di perusahaan industri pesawat terbang yang pertama dan satu-satunya di Indonesia itu.

Tapi dari kisah hidupnya, kita dapat menebak bagaimana

perjuangan bu Ami dalam membesarkan anak-anak dan tetap teguh berdiri sebagai istri serta sebagai bea cukai sejatinya. Dengan gaji berdasarkan golongan 3b-nya ditambah hasil pensiun suaminya, entah bagaimana bu Ami mengelola sistem keuangannya.

Dari sana, semua yang hadir menyadari sesuatu bahwa bekerja bukanlah melulu soal mencari uang, tapi soal passion, soal profesionalitas. Semua pegawai bea cukai memiliki masalahnya dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Tapi bu Ami mengajarkan sesuatu yang lain. Bu Ami mengajarkan bagaimana bekerja dengan ikhlas, bekerja dengan profesional, bekerja dengan hati. Beliau mengajarkan kita satu hal bahwa “Dalam Profesionalisme tidak pernah ada Tapal Batas” dengan senyumnya yang tidak pernah berhenti mengembang dalam melayani masyarakat dan negara. Disaat usia yang memintanya menikmati masa tua bersama suami, anak, cucu dan rumah yang nyaman baginya.

Dari sana, kalimat dari perwakilan Direktorat Kepabeanan Internasional hampir setahun yang lalu terdengar jelas kembali. “Kita semua berdiri di Tapal batas, di Garda terdepan lalu lintas ekspor dan impor! Kita memiliki tugas dan fungsi yang vital! Nyawa taruhannya! Don’t ever think, that you’ll be safe in here! Kita bukan PNS kebanyakan, kita Bea Cukai!”. Safe disana bukan berarti aman dari segala resiko kerja tapi juga mengingatkan kita bahwa menjadi Bea dan Cukai butuh sebuah perjuangan yang jauh dari rasa nyaman.

Kalimat beliau tersebut bukan hanya menjadi doktrin dan kenangan on the job training. Sudah saatnya kalimat itu kita tanamkan dalam hati, bahwa peran kita tidaklah ringan namun apakah itu akan menjadi senjata kita untuk mundur, melarikan diri dari profesionalitas diri yang setiap saat akan diuji?atau kita akan menauladani bu Ami?

Opini

Kita semua berdiri di Tapal batas, di Garda terdepan lalu lintas ekspor dan impor! Kita memiliki tugas dan fungsi yang vital! Nyawa taruhannya! Don’t ever think, that you’ll be safe in here! Kita bukan PNS kebanyakan, kita BeaCukai!


Bertempat di ruang rapat Subdit Humas dan Penyuluhan, pada 18 Februari 2015 berlangsung

pertemuan silaturahim antara Pimpinan Redaksi Majalah Warta Purnawirawan Bea Cukai (WPBC) beserta jajarannya dengan Pimpinan Redaksi Majalah WBC. Acara yang sekaligus forum silaturahim antara para pegawai Bea dan Cukai yang telah pensiun dengan pegawai Bea dan Cukai yang masih aktif berlangsung secara kekeluargaan. Dalam courtesy visit (kunjungan resmi) ke Redaksi WBC, rombongan WPBC diterima oleh Pimred WBC sekaligus Kasubdit Humas dan Penyuluhan DJBC, Haryo Limanseto didampingi Kepala Seksi Publikasi dan Dokumentasi, Arief Rahman Hakim, dan Redaktur WBC, Muparrih, dan Yella M.

Dalam acara tersebut, Pimred WPBC, Suwito Marsam yang didampingi beberapa mantan pejabat Bea dan Cukai antara lain Eddy Setyo dan Wirawan Sahli (Wakil Pimred WPBC), Rochmadi (Bendahara), serta Enny Yunainah (staf redaksi) menyampaikan tujuan kedatangan WPBC untuk bersilaturahim menjalin komunikasi melalui WPBC dan WBC juga saling mengenalkan diri. Kesempatan ini juga digunakan untuk mensosialisasikan keberadaan WPBC dan organisasi-organisasi pensiunan Bea Cukai, antara lain Persatuan Pensiunan Bea dan Cukai (PPBC), Yayasan Kesejahteraan Bhakti Tugas (YKBT) dan PT Buana Tirta, yang

masing-masing profilnya akan diulas dalam edisi WBC mendatang.

WPBC yang terbit pertama kali pada 1 Oktober 2007 awalnya berupa buletin (Buletin Purnawirawan Bea Cukai). Kemudian sejak tahun 2007, dibantu konsultan dari salah satu personil WBC, Ariessuryantini, WPBC yang dikomandani Suwito Marsam, meningkatkan buletin menjadi majalah Warta Purnawirawan Bea Cukai. WPBC pun terbit secara periodik dua bulan sekali.

“Kebetulan misi WPBC sebagai alat komunikasi dan informasi antar para pensiunan DJBC sekaligus komunikasi dan informasi antara para pensiunan dengan rekan-rekan yang masih aktif. Hal itulah yang akan kami coba untuk digali pada kesempatan ini, karena para pensiunan bea cukai notabene awalnya juga sebagai pegawai bea cukai,” papar Suwito Marsam yang menyatakan untuk menyambung informasi tentang kebeacukaian kepada para pensiunan, WPBC menyajikan Rubrik BC Terkini berisi perkembangan terkini Bea Cukai, sehingga pensiunan tidak ketinggalan berita instansi tempatnya dulu mengabdi.

Sedangkan Pimred WBC, Haryo Limanseto yang juga menjabat sebagai Kasubdit Humas dan Penyuluhan menyatakan rasa terima kasihnya atas kedatangan dan masukan-masukan yang telah disampaikan sebelumnya oleh para pengurus WPBC. Di kesempatan itu juga disampaikan bahwa WBC

akan memberikan ruang mengenai kegiatan-kegiatan organisasi pensiunan Bea Cukai yang ada dan akan mengupas organisasi yang ada di lingkungan pensiunan Bea Cukai.

Haryo juga menjelaskan mengenai posisi WBC saat ini yang ada di bawah Subdit Humas dan secara ex officio Kasubdit Humas dan Penyuluhan adalah Pimpinan Redaksi WBC. Dikemukakan juga bahwa pembiayaan WBC saat ini tidak lagi memungut biaya dari pegawai melainkan menggunakan dana DIPA Kementerian Keuangan.

“Komunikasi ini harus terjalin, intinya kami senang dengan kegiatan ini dan untuk ke depan, karena ini menjadi sarana kami untuk mengetahui informasi mengenai pensiunan. Ini awal yang baik, kekompakan di Bea Cukai dari yang aktif sampai yang pensiun masih terjalin dengan baik,” tutur Haryo.

Seksi Publikasi dan Dokumentasi, Arif Rahman Hakim yang juga salah satu Wakil Pimred WBC juga menyampaikan terima kasihnya dan merasa suatu kehormatan telah dikunjungi para seniornya. “Antara senior dan junior tidak terputus hubungan. Untuk kerjasama rubrik kebetulan ada rubrik hobi dan komunitas bisa mengupas komunitas yang dimiliki para pensiunan Bea Cukai.” Kegiatan courtesy visit diakhiri dengan berfoto bersama untuk selanjutnya mengunjungi museum DJBC dan melihat-lihat benda-benda bersejarah yang tersimpan di dalam museum.

(Ariessuryantini)

Courtesy Visit Pengurus WPBC ke Redaksi WBC

Direktorat & Pusat


Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro menyelenggarakan

konferensi pers mengenai pokok-pokok perubahan APBN tahun anggaran 2015 di Aula Djuanda, Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (17/2/2015).

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Jumat (13/2) lalu, pemerintah menargetkan dapat menekan defisit anggaran hingga 1,9 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), atau sebesar Rp222,5 triliun. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar Rp23,4 triliun jika dibandingkan target defisit anggaran dalam APBN 2015 yang sebesar Rp245,9 triliun, atau 2,21 persen dari PDB. Pemerintah berharap, penurunan target defisit anggaran tersebut dapat memberikan efek positif bagi perekonomian Indonesia

Penurun target defisit anggaran tersebut tidak lepas dari postur

pendapatan dan belanja negara yang ditetapkan dalam APBN-P 2015. “Postur APBN-P dimana pendapatan negara dan hibah sebesar Rp1.761,6 triliun, belanja negara Rp1.984,1 triliun,” ungkap Menkeu. Ia merinci, anggaran belanja tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.319,5 triliun dan transfer ke daerah, termasuk dana desa sebesar Rp664,6 triliun.

Selain itu penurunan tersebut terutama disebabkan oleh turunnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pendapatan negara total itu turun dibandingkan APBN 2015, turun sebesar hampir Rp32 triliun, yang terutama berasal dari penurunan PNBP yang hampir mencapai Rp141,3 triliun.

“Yang baru dalam APBN-P 2015 adalah komitmen pemerintah baru untuk melaksanakan pertumbuhan yang berkualitas, mengurangi kesenjangan antar tingkat pendapatan di dalam masyarakat, dan juga untuk memperbaiki kualitas manusia Indonesia, sehingga

bersama DPR kita sepakat untuk memasukkan target pembangunan,” jelas Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.

Sementara itu, terjadi peningkatan pada target penerimaan negara dari sektor perpajakan, yang meliputi pajak, bea, dan cukai. Dalam APBN-P 2015, penerimaan perpajakan ditargetkan sebesar Rp1.489,3 triliun. Angka tersebut meningkat Rp109,3 triliun dibanding target penerimaan perpajakan dalam APBN 2015 yang sebesar Rp1.380 triliun. “Peningkatan perpajakan itu Rp109,3 triliun, sehingga total penerimaan perpajakan dari pajak, bea, dan cukai adalah Rp1.489,3 triliun,” katanya.

Komitmen lain pemerintah baru yakni mengurangi kesenjangan antar tingkat pendapatan, dan memperbaiki kualitas manusia Indonesia. Pemerintah juga menetapkan target pertumbuhan ekonomi yang terukur. Target tersebut antara lain, kemiskinan ditetapkan di 10,3%, pengangguran 5.6%, ini ratio 0,4 Index Pembangunan Manusia

DEFISIT ANGGARAN JADI 1,9 PERSEN PADA APBN-P 2015

Courtesy Visit Pengurus WPBC ke Redaksi WBC

Direktorat & Pusat


Direktorat & Pusat

Pada hari Rabu, 25 Februari 2015 dilaksanakan acara penandatanganan Perjanjian Kerja Sama atau

Memorandum of Understanding (MoU) antara Direktorat Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan Kependudukan (NIK), data kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dalam Layanan Lingkup Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya mengefektifkan fungsi dan peran DJBC dan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan mewujudkan

MOU DJBC & DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

69,4. Hal baru lainnya adalah subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak) tidak lagi mendominasi alokasi subsidi dalam APBN-P 2015.

Tidak hanya menkeu, konferensi pers ini juga dihadiri seluruh pejabat eselon I ruang lingkup Kementerian Keuangan, antara lain Sekretrais Jenderal Kiagus Ahmad Badaruddin,

Dirjen Anggaran Askolani, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara, Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono, Dirjen Kekayaan Negara Hadiyanto, Kepala

BPPK Sumiyati, dan Inspektur Jenderal Vicentius Sony Loho.

Lebih lanjut Menkeu menegaskan bahwa bukan kepada perubahan asumsinya. “Ini adalah pemerintahan baru yang tidak ikut menyusun APBN 2015 sehingga diperlukan APBN perubahan di mana kita memasukkan visi misi prioritas pemerintahan

baru,” kata Bambang.



Direktorat & Pusat

c. Repersif/penegakan hukum1. DJBC berharap dapat

melakukan validasi dan verifikasi pelaku pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai dengan berbasiskan data kependudukan.

“Dengan pemanfaatan data NIK, data kependudukan, dan e-KTP, diharapkan kedua belah pihak dapat mengefektifkan registrasi pelaku kepabenanan dan sistem registrasi pengusaha kena cukai dengan menggunakan NIK dan/atau e-KTP, validasi dan verifikasi dalam rangka penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai dengan menggunakan NIK dan/atau e-KTP, pembaharuan data demografi pelaku kegiatan kepabeanan dan pengusaha kena cukai dalam sistem registrasi kepabeanan dan cukai dengan menggunakan data kependudukan yang berbasikan NIK, dan perencanaan program pengembangan profiling dan targeting pelawat lintas batas dengan menggunakan data agregat kependudukan,” ujar Agung.

Gagasan kerja sama mamanfaatkan data kependudukan


iklim usaha dan investasi yang kondusif melalui penyerdehanaan prosedur kepabeanan sehingga dapat mendukung peningkatan pertumbuhan industri.

Dalam sambutannya Dirjen Bea dan Cukai, Agung Kuswandono, menjelaskan dengan adanya Perjanjian Kerja Sama ini, DJBC akan memanfaatkan data kependudukan untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai, dengan tahapan:a. Preemtif DJBC akan memanfaatkan data

kependudukan dalam tahapan registerasi pelaku kegiatan di bidang kepabeanan dan registerasi Barang Kena Cukai (BKC)

b. Preventif1. Cleansing data serta pemetaan

pelaku kegiatan kepabeanan dan pengusaha BKC- Data pelaku di bidang

kepabeanan saat ini berjumlah sekitar 39.000 entitas (baik sebagai personal maupun badan usaha), sedangkan data

pelaku di bidang cukai saat ini berjumlah sekitar 8.977 entitas.

- Pada beberapa kasus, berdasarkan hasil penyelidikan (penelitian) dan penyidikan diketahui bahwa penanggungjawab perusahaan eksportir dan importir adalah fiktif, baik berupa nama seseorang itu yang fiktif atau bahkan penyidik DJBC alamat seseorang dalam KTP adalah fiktif.

- Dengan data kependudukan, DJBC akan melakukan cleansing atau pembaharuan data demografi pelaku kegiatan kepabeanan dan pengusaha BKC sebagai upaya untuk memvalidasi dan sekaligus memfilter dalam rangka menekan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai.

2. Pengembangan sistem profiling dan targeting pelawat lintas batas dengan menggunakan data agregat kependudukan


sebenarnya berawal dari pembahasan pada Rapat Koordinasi Tim Pelaksana Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PP TPPU) yang berdasar Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang PP TPPU, dan Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian Keuangan bulan Januari 2011 tentang Kerjasama Kemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan KTP Elektronik dalam Lingkup Kementerian Keuangan. Berdasarkan Undang Undang tersebut DJBC diberikan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan pembawaan uang tunai lintas batas dan melakukan penyidikan TPPU. DJBC memandang arti penting kerjasama pemanfaatan data kependudukan tidak hanya sekedar untuk mendukung pelaksanaan tugas dalam rezim Anti Money Laundry (AML), tetapi juga bermanfaat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DJBC di bidang pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai.

Selama perjanjian berlaku, DJBC akan mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan teknis dalam pemanfaatan data-data dari Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil. DJBC dapat pula

mengakses data-data terbatas, serta menggunakan perangkat tertentu dalam pendampingan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

(Desi A Prawitasari)

Direktorat & Pusat

Pusdiklat Bea dan Cukai menyelenggarakan dua diklat secara bersamaan yaitu Diklat Teknis Umum

Kesamaptaan Angkatan II dan Diklat Perwira Kapal Negara Bea dan Cukai Tingkat I. Upacara pembukaan kedua diklat tersebut langsung dipimpin oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Agung Kuswandono, dilaksanakan pada 16 Februari 2015 bertempat di lapangan upacara Pusdiklat Bea dan Cukai. Hadir dalam upacara pembukaan diklat tersebut, Kepala Pusdiklat Bea dan Cukai, Agus Hermawan, Kepala Kanwil DJBC Khusus Kepri, Hary Budi Wicaksono

Pembukaan Diklat Kesamaptaan dan Diklat Perwira Kapal Negara

dan Kabid P2, Evy Suhartantyo, Kepala Pangsarop Bea Cukai Tanjung Balai Karimun, Bier Budy Kismulyanto dan Seksi Nautika, Asep Ridwan Ruswandi, Kepala Bagian Kepegawaian DJBC, Efrizal dan beberapa pejabat dari Kementerian Perhubungan dan para pengajar dari Pusdiklat.

DTU Kesamaptaan II T.A. 2015 menjadi diklat yang sangat krusial untuk kepegawaian DJBC yang sangat membutuhkan pegawai-pegawai yang memiliki kondisi fisik dan mental yang kuat serta tangguh untuk dapat menjaga keamanan Negara Kesatuan Republik

Indonesia di bidang keuangan negara khususnya kepabeanan dan cukai. Dalam diklat ini, fisik dan mental peserta menjadi sasaran utama. Selama diklat peserta akan mendapat materi pelajaran peraturan baris-berbaris, peraturan penghormatan, tata upacara militer, navigasi darat, santiaji, integritas dan gratifikasi, dan materi lainnya. Diklat ini bertujuan untuk membentuk watak, integritas, loyalitas, kepribadian, tutur kata, sikap tingkah laku, kerjasama, kedisiplinan, ketahanan mental dan fisik yang baik, serta jiwa korsa pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,


Direktorat & Pusat

Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai, juga dalam rangka pendidikan dasar sumber daya manusia DJBC yang menjadi armada patroli laut DJBC.

Mengenai pelaksanaan kegiatan, DTU Kesamaptaan diselenggarakan mulai tanggal 16 Februari-20 Maret 2015 dengan jumlah keseluruhan 276 jam latihan dan seluruh peserta diasramakan di Pusdiklat Bea dan Cukai. Diklat ini diikuti oleh 120 orang pegawai DJBC yang ditunjuk melalui Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor S.302/BC.1/ UP.6/2015, tanggal 29 Januari 2015. Sedangkan untuk Diklat Perwira Kapal Negara Bea dan

Cukai Tk. I diselenggarakan mulai tanggal 16 Februari-28 November 2015 dengan jumlah keseluruhan 1.478 jam latihan, diklat ini diikuti oleh enam puluh orang pegawai DJBC, sesuai dengan penunjukan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor S.360/BC.1/ UP.6/ 2015, tanggal 04 Februari 2015. Proses pembelajaran kedua diklat tersebut mengambil tempat di Pusdiklat Bea dan Cukai, Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran di Tangerang dan Tanjung Balai Karimun.

Tenaga pengajar pada diklat ini adalah pejabat atau pegawai DJBC, pejabat dari Direktorat Jenderal Pengelolaan, Pembiayaan, dan Resiko Kementerian Keuangan, pengajar dari BP2IP Tangerang, serta pelatih dari Kopassus TNI Angkatan Darat. Bagi para siswa Diklat Kesamaptaan yang lulus akan mendapatkan sertifikat dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Sedangkan lulusan diklat Perwira Kapal Negara Bea dan Cukai Tk. I sertifikat akan diberikan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut , Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

(Ariessuryantini)

guna menunjang pelaksanaan tugas. Sedangkan untuk memenuhi

kebutuhan awak kapal yang mampu memelihara, mengendalikan, dan mengoperasikan kapal patroli dengan baik dan benar, maka dilaksanakanlah Diklat Perwira Kapal Negara Tingkat I yang merupakan diklat kerja sama langsung antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kementerian Perhubungan, yang secara khusus dimintakan bantuan dalam mengisi materi diklat ini. Diklat Perwira Kapal ini selain bertujuan untuk melahirkan pegawai DJBC yang memiliki kemampuan memelihara, mengendalikan, dan mengoperasikan Kapal Patroli di


Sisi Pegawai

Bahkan Tatang Yuliono sebagai Kepala Kantor yang baru beberapa bulan bertugas di kantor ini tidak

sungkan-sungkan memberikan pujian atas semangat dan integri-tas Mursidah dalam melaksanakan tugas. ”Kadang kita merasa malu, kita pulang ibu Mursidah masih di kantor, dan pagi-pagi kita belum datang dia juga sudah ada dikan-tor,” kata Tatang memberikan apresiasi kepada bawahannya yang ramah dan murah senyum itu.

Ibu dari satu putra yang juga menjadi pegawai Bea Cukai itu me-rasa kantor adalah rumahnya yang kedua, karena memang tempat tinggalnya tidak jauh dari kantor. Walaupun dia bertugas di Bea Cukai Bontang sejak tahun 1987 sampai sekarang, pada waktu itu pindah dari Bea Cukai Samarinda ikut almarhum suaminya yang juga pegawai Bea Cukai, dia tetap me-rasa senang dan tidak terbebani. Pegawai muda silih berganti, tetapi Mursidah tetap bisa menyesuai-kan diri dan bekerja sama dengan pegawai maupun atasan baru. ”Yang penting kita bekerja dengan hati nurani dan jangan neko-neko,” tuturnya.

Hajah yang santun dan bersa-haja ini membandingkan pegawai dulu dan sekarang jauh berbeda. ”Dulu kita hanya mengandalkan mesin ketik, tetapi sekarang semua surat menyurat dan alat komuni-kasi pakai teknologi tinggi, seperti internet dan HP (handphone),” ujarnya.

Untuk itulah Mursidah tidak mau ketinggalan dengan yang muda-muda, dia belajar terus men-gikuti perkembangan pekerjaan sesuai zaman dan masanya. Dalam hal mengoperasikan komputer, internet, website dan media sosial lainnya, Mursidah sudah mahir dan tidak gaptek, malah dia sering mengajari pegawai maupun stakeholder dalam hal pekerjaan. Padahal di tempat lain sering kita jumpai pegawai seusia Mursidah merasa enggan dan sulit untuk memperlajari komputer dan dunia maya lainnya. Tetapi tidak demikian untuk Mursidah, sekarang dia ma-lah mengajari pegawai yang lebih muda untuk transfer regenerasi.

Selain sebagai pejabat manifes yang menangani masalah manifest, Mursidah juga memberikan eduka-si kepada pegawai lainnya karena dia cukup sabar. Kalau ada yang salah dia ajari pelan-pelan. Karena sikap, perilaku, dan tindakan dalam pelaksanaan tugas yang pada umumnya menunjukkan kerajinan, ketaatan, kedisiplinan, kejujuran, sikap responsif terhadap segala pe-nugasan, dan bertanggung jawab atas penyelesaian tugas dengan baik dan tepat waktu, maka tidak salah jika Mursidah yang sudah me-nyandang Penata Muda Tk.I / IIIb itu mendapat penghargaan sebagai pegawai kategori pengabdian kerja terbaik di Bontang pada 4 Februari 2014 yang diberikan Kepala Kantor R.M. Agus Ekawidjaja pada waktu itu.

Piter

Bekerja dengan Hati NuraniIbu berusia 50 tahun ini memiliki semangat dan tanggung jawab kerja yang boleh

diacungi jempol, tidak mau kalah dengan pegawai yang muda, ia bekerja diatas rata-rata. Mursidah tidak merasa terbebani jika harus masuk kantor pagi sebelum jam kerja atau sampai tengah malam kalau memang ada pekerjaan yang perlu diselesaikan,

pokoknya siap 24 jam. Dia diterima sebagai pegawai Bea Cukai golongan satu pada tahun 1983 dari lulusan SMP, sekarang menjabat sebagai Kepala Subseksi Administrasi

Manifest Penerimaan dan Jaminan di KPPBC TMP C Bontang.


MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

Sinergi dan koordinasi antara KPPBC TMP C Tarakan dan Satuan Polisi Air (Satpolair) Polres Tarakan berhasil menggagalkan upaya pemasukan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) ilegal berbagai merek asal Malaysia ke dalam daerah pabean Indonesia. Penegahan tersebut dilakukan terhadap KM RENTAL di perairan Temanga, Bulungan Provinsi Kalimantan Utara pada hari Kamis, 22 Januari 2015 sekitar pukul 10.00 WITA. Kapal tersebut mengangkut muatan barang impor berupa MMEA sebanyak 215 dus asal Tawau, Malaysia yang dimuat di perahu kecil dari perairan Sungai Bajau, Kabupaten Nunukan menuju Tanjung Selor tanpa dilengkapi daftar muatan kapal (manifest) dengan modus overshipment. Sampai dengan selesainya pemeriksaan oleh penyidik, nahkoda kapal tidak dapat menunjukan dokumen kepabeanan maupun dokumen yang sah dari institusi yang berwenang.

Barang bukti berupa MMEA jenis Whisky berbagai merk itu rata-rata berkadar alkohol 30 hingga 43 persen dengan total sebanyak 3.360 botol. Terdiri dari merek Red Bull sebanyak 65 dus yang isinya keseluruhan berjumlah 780 botol @700ml dan 780 botol @175ml, merek Mountain Chevas sebanyak 50 dus yang isi totalnya 600 botol @600ml, dan merek Labour 100 dus yang total isinya mencapai 1200 botol @500ml. Barang bukti tersebut sudah diamankan dan proses perkara sampai dengan

PENEGAHAN BARANG LARANGAN PEMBATASAN OLEH

BEA DAN CUKAI

sekarang dalam tahap penyidikan oleh penyidik KPPBC TMP C Tarakan, sedangkan terhadap tersangka saat ini dititipkan ke Lapas Kota Tarakan.

Atas kegiatan dan kejadian tersebut, pelaku yang berinisial K dianggap melakukan pelanggaran tindak pidana penyelundupan di bidang impor yang diatur dalam pasal 102 huruf a UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No.10 Tahun 1995 tentang kepabeanan dan diancam dengan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Selain itu, pelaku juga melanggar Keputusan Menteri Perdagangan RI No. 20/M-DAG/per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Perdagangan RI

nomor 72/M-DAG/PER/10/2014 Pasal 5 ayat (1) yang mengatur bahwa “Pengadaan Minuman Beralkohol asal impor dilakukan oleh perusahaan yang telah memiliki penetapan sebagai IT-MB dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perdagangan” dan pasal 8 ayat (1) yang menyatakan “Alokasi Impor Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (6) diberikan oleh Menteri IT-MB dalam bentuk persetujuan impor”. Dalam pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri tersebut, disebutkan bahwa Importir Terdaftar Minuman Beralkohol adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan Impor Minuman Beralkohol.

BALPRESS

Selasa, 24 Februari 2015 Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe B Pantoloan mengadakan press release terhadap tangkapan

Seputar Bea Cukai



Seputar Bea Cukai

balpress yang berhasil digagalkan pada awal tahun ini. Press release yang dibuka Kakanwil DJBC Sulawesi, Robert Leonard Marbun ini dihadiri oleh perwakilan dari Depperindag Sulawesi Tenggara, Kepolisian Palu, Kejaksaan Negeri Palu, dan Kasubdit Penindakan Direktorat P2 dari kantor pusat serta jajarannya.

Operasi patroli laut Kanwil DJBC Sulawesi dengan Kapal Patroli BC 9005 berhasil melakukan penegahan di sekitar perairan laut Sulawesi terhadap KLM Putri Tanjung bebendera Indonesia yang diduga mengangkut pakaian bekas (balpress) ilegal pada Jumat, 13 Februari 2015 sekitar pukul 23.30 WITA. KLM Putri Tanjung dengan bobot 115 GT, memuat pakaian bekas di pelabuhan Tawao, Malaysia untuk diselundupkan ke wilayah hukum Indonesia dengan pelabuhan tujuan di Kolaka Utara Sulawesi Tenggara. Kapal tersebut juga menggunakan

dokumen kapal yang diduga palsu untuk mengelabui petugas.

Sebanyak 2.300 bal, atau setara dengan 230 ton atau 10 kontainer pakaian bekas dengan nilai barang diperkirakan Rp. 9,2 milyar diamankan dari KLM Putri Tanjung. Pakaian bekas tersebut bukan saja dimasukkan atau diimpor secara ilegal namun juga menyalahi ketentuan SK Mendagkop No.28 tahun 1982 tentang ketentuan umum di bidang impor yang masih berlaku serta Peraturan Menteri

Perdagangan No.642/MPP/Kep/9/2002 mengenai pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke Indonesia karena mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara khususnya industri tekstil nasional.

Dugaan jenis pelanggaran yang disangkakan kepada tersangka ZA (34 tahun) sebagai nakhoda kapal adalah pasal 102 B jo pasal 102 UU Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1999 tentang Kepabeanan jo pasal 55 Kitab KUHP dapat diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp5 miliar dan paling banyak Rp100 miliar. Selanjutnya atas tindak pidana tersebut dilakukan penyidikan oleh penyidik PNS Bea dan Cukai sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan terhadap para tersangka telah dilakukan penahanan di Lembaga Pemasyarakatan (LP)

Palu. Barang bukti berupa kapal dan dokumen kapal serta pakaian bekas telah dilakukan penyitaan untuk selanjutnya berdasarkan UU Kepabeanan pasal 109 terhadap seluruh barang bukti tersebut akan dirampas oleh negara untuk selanjutnya dijadikan sebagai barang milik negara untuk dimusnahkan.

Menurut Kasubdit Penindakan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Akhmad Rofiq, Bea dan Cukai termasuk salah satu instansi yang dilibatkan untuk menanggulangi masalah balpress atau cakar sebagai atensi dari Menteri Perdagangan agar tidak menggangu industri tekstil secara nasional. Dia mengatakan penindakan balpress oleh Bea dan Cukai pada tiga tahun terakhir rata-rata di atas 20 kali per tahun, dan untuk tahun ini yang baru

berjalan dua bulan sudah enam kali penindakan balpress. ”Empat kali di Surabaya, satu kali di TBK dan satu kali di Sulawesi ini,” ujarnya.

Dari pihak Kepolisian menjelaskan bahwa secara umum masalah balpress ini memang masih merupakan dilema diberbagai daerah di tanah air. Kalau dilihat secara kasat mata, balpress beredar dimana-mana, karena belum jelas peraturannya khususnya dari pihak Deperindag. Jadi yang bisa dilakukan hanya mencegah atau menindak pelanggaran pada saat pakaian bekas tersebut diimpor dari luar negeri dalam hal ini hanya dikenakan dengan UU Kepabeanan. Akan tetapi setelah barang tersebut beredar di pasaran atau angkutan antar pulau, tidak ada peraturan hukum yang bisa dikenakan. Mudah-mudahan hal ini bisa cepat diatasi pemerintah sehingga tidak meresahkan masyarakat.

METHAMPHETAMINE (SHABU)

Upaya penggagalan penyelundupan narkotika ini merupakan salah satu bentuk dukungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk mewujudkan Indonesia bebas penggunaan dan peredaran narkotika serta obat-obatan terlarang (Narkoba) tahun 2015. Hingga saat ini, narkotika jenis metamphetamine masih menjadi tangkapan terbesar petugas bead dan cukai. Metamphetamine, sesuai UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanggal 12 Oktober 2009 merupakan kategori Narkotika Golongan I. Penyelundupan Narkotika Golongan I ke Indonesia adalah pelanggaran pidana sesuai pasal 113 ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun penjara dan pidana denda paling banyak Rp10 miliar. Dalam hal barang bukti beratnya melebihi 5 gram pelaku di pidana dengan pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana



Seputar Bea Cukai

penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum Rp10 Miliar ditambah 1/3.

Penyelundupan barang haram jenis shabu seberat 763,8 gram yang dibawa oleh tiga penumpang pesawat Indonesia Air Asia yakni, RH, AL, dan S dua orang berjenis kelamin perempuan dan satu orang laki-laki, salah satunya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal asal Jawa Timur Surabaya, berhasil digagalkan petugas gabungan KPPBC TMP A Bandung, Kanwil Direktorat Jendral Bea Cukai (DJBC) Jabar, dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Barat.

Dikatakan Kepala Kanwil DJBC Jabar, Saipullah Nasution kepada awak media di Kantor KPPBC TMP A Bandung, Jalan Rumah Sakit, Gedebage, Selasa (10/2/15), ketiga tersangka merupakan warga Jawa Timur, mereka terbang dari Malaysia menuju Bandara Husein Sastranegara Kota Bandung pada Rabu, 14 Januari 2015. ”Awalnya, mereka ini terbang rombongan enam orang. Saat mereka transit di Bandara Husein petugas kami mencurigai tiga orang. Akhirnya tiga orang itu kami tahan untuk peme-riksaan lanjutan,” jelas Saipullah.

Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan sebanyak delapan bungkus mencurigakan berisi kristal bening yang disimpan dalam tiga handle koper yang dibawa oleh ketiganya. Setelah dilakukan pen-gecekan, petugas memastikan jika bungkusan tersebut positif narkotika golongan I jenis shabu (metham-phetamine). ”Akhirnya mereka pun diamankan dan diserahkan ke BNN Provinsi Jabar untuk proses lanjutan. Sedangkan ke tiga orang lainnya tidak terbukti,” jelas Saipullah. Dari

ketiga tersangka, petugas menyita barang bukti berupa sabu-sabu dengan berat kotor 763,8 gram, tiga koper, tiga paspor, dan satu telepon genggam. Untuk kepentingan penyelidikan ketiganya telah dilakukan penahanan di BNNP Jabar.

Sebagai hasil tindak lanjut pengembangan kasus penggagalan penyelundupan narkoba yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 Januari 2015 di atas, dan berkat kerja sama yang baik antara BNNP Jabar, KPPBC TMP A Bandung, Imigrasi, Interpol dan Atase Kepolisian di Kuala Lumpur serta Polisi Di Raja Malaysia, berhasil ditangkap pula tersangka utama pengedar sabu di Malaysia (berinisial “M”), warga Negara Indonesia kelahiran Madura. Tersangka ditangkap di rumah di komplek perumahan Pandan Indah, Malaysia. Setelah ditangkap, “M” dipulangkan ke Indonesia untuk disidik. Konferensi pers atas penangkapan kedua ini dilangsungkan di depan terminal kedatangan internasional bandara Husein Sastranegara, Selasa 24 Februari 2015.

“M” yang sudah 24 tahun berdomisili di Malaysia, berprofesi sebagai tekong yang mengurus kepulangan TKI ke Indonesia, seringkali memanfaatkan profesinya untuk menitipkan shabu kepada para TKI yang akan pulang ke Indonesia, dengan berbagai macam cara. Terakhir dengan memasukan sabu yang dikemas sedemikian rupa dan disembunyikan di dalam gagang (handle) dan di dalam tulang (rangka) ketiga koper milik pelaku. Terakhir “M” pulang ke Indonesia sekitar enam bulan yang lalu untuk mengunjungi kampung halamannya

di Madura, Jatim. Sehingga ada kemungkinan sudah beberapa kali “M” menyelundupkan shabu melalui TKI yang akan pulang ke Indonesia. Oleh karena itu akan diselidiki apakah masih ada tersangka lain di atas “M” dan siapa saja pemesannya di Indonesia. Setelah Konferensi Pers selesai, “M” dibawa ke BNNP Jabar untuk diperiksa lebih lanjut.

Tak jauh berbeda dengan KPPBC TMP A Bandung, pada Selasa, 24 Februari 2015 KPPBC Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta juga menggelar press conference atas keberhasilan melakukan penggagalan lima kasus upaya penyelundupan barang larangan dan pembatasan berupa narkotika. Total barang bukti dari lima kasus tersebut sebanyak 10.521 gram bruto Methamphetamine dan 60 gram bruto Ketamine, yang berpotensi merusak lebih dari 73.000 orang generasi muda penerus bangsa.

Pada kasus pertama, barang bukti berupa 2.022 gram bruto Methamphetamine (Shabu) berbentuk kristal bening yang disembunyikan dalam dua buah compressor berhasil diamankan pada Selasa, 27 Januari 2015 di Gudang PJT. Paket kiriman milik dua orang laki-laki WNI berinisial EM (43 Tahun) dan YT (35 Tahun) ini dikirim dari Hongkong (sempat terkirim ke USA) dengan tujuan Parung, Bogor. Atas barang bukti, petugas bea cukai Soekarno Hatta segera menyerahkan kepada Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk diproses lebih lanjut.

Tak berselang lama, tepatnya pada Minggu, 1 Februari 2015, di Terminal 2D Kedatangan Bandara Soekarno Hatta, petugas bea cukai, berdasarkan hasil analisis intelijen berhasil membekuk seorang penumpang perempuan WN China berinisial LN (29 tahun) eks penumpang pesawat China Airlines (CI 679), dengan rute penerbangan Hongkong – Jakarta. Tersangka diketahui membawa 1.030 gram bruto Methamphetamine (Shabu)



berbentuk kristal bening, yang disembunyikan dengan diselipkan di pinggang celana yang dipakainya. Sebagai tindak lanjut atas perkara ini, tersangka dan barang bukti diserahkan kepada penyidik Polresta Bandara Soekarno Hatta.

Kasus ketiga dengan tersangka seorang laki-laki WNI berinisial S (36 tahun), merupakan seorang penumpang pesawat dengan rute penerbangan Hongkong- Kuala Lumpur – Jakarta, yang diketahui membawa 5.270 gram bruto Methamphetamine (Shabu) berbentuk kristal bening. Shabu yang disembunyikan di dalam dinding koper dan terdapat juga di dalam dompet wanita serta di dalam sepang sepatu yang berada di dalam koper tersebut, berhasil diamankan di Terminal 2D Kedatangan Bandara Soekarno Hatta, pada Jumat, 6 Februari 2015. Tersangka dan barang bukti diserahkan oleh petugas bea cukai Soekarno Hatta kepada penyidik Badan Narkotika Nasional RI.

Kembali, pada Jumat, 13 Februari 2015 di Gudang PJT, sebuah paket

dari Hongkong berhasil diamankan oleh petugas bea cukai Soekarno Hatta. Paket dengan alamat tujuan Jakarta Barat kepada seorang laki-laki WNI berinisial Z ini berisikan 2.148 gram bruto Methamphetamine (Shabu) berbentuk kristal bening, yang disembunyikan dalam patung keramik berbentuk kodok. Setelah

dilakukan pemeriksaan, barang bukti diserahkan kepada Polresta Bandara Soekarno Hatta.

Pada kasus terakhir, seorang penumpang laki-laki WN China berinisial LW (52 tahun) eks penumpang pesawat Cathay Pasifix ( CX 719), rute penerbangan Hongkong – Jakarta berhasil diringkus oleh pegawai bea cukai di Terminal 2D Kedatangan Bandara Soekarno Hatta pada Rabu, 18 Februari 2015. Dalam peristiwa ini, 51 gram bruto Methamphetamine (Shabu) berbentuk kristal bening, dan 60 gram x bruto Ketamine berbentuk serbuk putih, yang disembunyikan di dalam saku celana yang dipakainya diserahkan kepada penyidik Polresta Bandara Soekarno Hatta.

Bertempat di Media Center Kantor Bea dan Cukai Tanjungpinang, pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 telah berlangsung kegiatan Press Release penggagalan penyelundupan narkoba yang dihadiri oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai Tanjungpinang, Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi

Bea dan Cukai Tanjungpinang, Kasat Narkotika Polresta Tanjungpinang, dan BNN Tanjungpinang. Kegiatan tersebut diliput oleh berbagai media cetak, media online, maupun media siar.

Alexander Pongki (Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi) membuka acara siaran pers tersebut, dilanjutkan dengan penjelasan kronologis penggagalan penyelundupan narkoba oleh Bapak Hilman Satria (Kepala Kantor Bea dan Cukai Tanjungpinang).

Penggagalan penyelundupan narkoba tersebut diawali dengan kerja sama Kantor Bea dan Cukai Tanjungpinang dengan Kantor Pusat Bea dan Cukai, yaitu dengan melakukan kegiatan pelatihan identifikasi gambar pada mesin X-ray pada hari Rabu, tanggal 25 Februari 2015. Kemudian petugas Bea dan Cukai Tanjungpinang dan petugas Bea dan Cukai Subdirektorat Narkotika Kantor Pusat melakukan pengawasan langsung di Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura dan berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika asal Stulang Laut, Malaysia. Barang bukti hasil penindakan tersebut berupa narkotika jenis shabu (methamphetamin) seberat 2.053 gram.

Barang bukti dibawa oleh pelaku berinisial AM, Warga Negara Indonesia yang merupakan penumpang kapal Marina Syahputra yang tiba pada pukul 19.00 WIB dari Stulang Laut, Malaysia. Kemudian didapati bungkusan kristal berwarna putih yang dikemas sedemikian rupa dan disembunyikan di dalam dua buah mangkuk berbahan melamin.

Pelaku melanggar pasal 102 huruf e UU Nomor 17 tahun 2006, yaitu menyembunyikan barang impor secara melawan hukum yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean Jo. UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Selanjutnya pelaku dan barang bukti diserahkan kepada Polresta Tanjungpinang untuk diproses lebih lanjut.


Seputar Bea Cukai

31Volume 47, Nomor 3, Maret 2015 31Volume 47, Nomor 3, Maret 2015

PRESS CONFERENCE

Mengawali tahun 2015, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam

dengan diwakili oleh Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi, Basuki Suryanto dan Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan, Kunto Prasti Trenggono secara resmi mengadakan press conference terkait Kinerja KPU BC Tipe B Batam Tahun 2014 yang bertempat di Aula Lantai 3 KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam.

Pada kesempatan tersebut, dipaparkan kinerja KPU BC Batam sepanjang tahun 2014 diantaranya mengenai penerimaan bea masuk, pajak dalam rangka impor, penindakan dan penyidikan. Realisasi penerimaan bea masuk dan penerimaan cukai telah melampaui target yang ditetapkan. Penerimaan bea masuk selama tahun 2014 mencapai Rp173.705.994.910 atau 115,98% dari target penerimaan sebesar Rp149.768.969.000 dan penerimaan dari sektor cukai untuk tahun 2014 mencapai Rp5.211.345.000 atau 156,55% dari target penerimaan yang ditetapkan

sebesar Rp3.328.777.000. Namun tidak demikian dengan penerimaan Bea Keluar. Keputusan pemerintah menetapkan tarif bea keluar CPO menjadi 0% sejak Oktober 2014 mengakibatkan realisasi penerimaan Bea Keluar KPU BC Batam hanya Rp239.462.824.229 atau sekitar 59,92% dari target penerimaan sebesar Rp399.621.624.000.

Sementara itu, penerimaan pajak dalam rangka impor (PDRI) tahun 2014 tercatat sebesar Rp850.704.580.991 yang terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp732.388.395.751, Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) sebesar Rp1.233.285.177, dan Pajak Penghasilan (PPh) Ps. 22 sebesar Rp117.235.676.953. Secara keseluruhan, selama tahun 2014, total penerimaan dari bea masuk, cukai, bea keluar dan PDRI yang berhasil dikumpulkan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam mencapai Rp1.269.084.745.130.

Sementara itu, KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam telah melakukan 184 kali Penindakan di bidang Kepabeanan dan Cukai sepanjang tahun 2014. Sebanyak 124 kasus diproses lebih

lanjut sebagai Barang Dikuasai Negara atau Barang Milik Negara, 26 kasus ditindaklanjuti dengan pengenaan Sanksi Administrasi, enam belas kasus dilimpahkan kepada instansi terkait, satu kasus sebagai rekomendasi audit, empat kasus di re-ekspor, satu kasus dikenakan blokir, lima kasus dalam proses pemenuhan persyaratan dokumen PPFTZ, satu kasus dikembalikan, tiga kasus dilanjutkan ke tingkat penyidikan, dan tiga kasus lainnya masih sedang dalam proses.

Tiga kasus yang dilanjutkan ke tingkat penyidikan di antaranya adalah kasus penyelundupan oli curah menggunakan kapal pompong tanpa nama dari Singapura yang terjadi pada 21 Agustus 2014, kasus KM Anisa yang mengangkut sembako dan perabot dari Singapura pada tanggal 17 September 2014, dan kasus penyelundupan minyak mentah sebanyak 1.368,262 kilo liter yang dibawa kapal MT Kyosei Maru pada tanggal 2 Desember 2014 tanpa disertai dokumen yang sah.

Terkait Pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (NPP), KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam telah melakukan 16 kali penindakan sepanjang tahun 2014. Adapun jenis NPP yang berhasil ditegah selama 2014 yaitu, Metamphetamine (Shabu) sebanyak 12.756,29 gram, Ganja sebanyak 9.543 gram, Ekstasi sebanyak 11.907 gram, Methadone sebanyak 24 ml, dan Heroin sebanyak 1 gram.

Selama tahun 2014, KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam telah melakukan 12 kali penindakan terkait pengawasan pembawaan uang tunai yang masuk ke dalam daerah pabean maupun keluar daerah pabean Indonesia. Pelabuhan yang menjadi tempat kejadian yaitu Pelabuhan Ferry Batam Center sebanyak 10 kali, Pelabuhan Harbour Bay sebanyak satu kali dan Pelabuhan Sekupang sebanyak satu kali. Penindakan terhadap pembawaan uang tunai ini melibatkan uang dengan jumlah total senilai Rp8.639.386.324,42 dan sanksi administrasi sejumlah Rp753.428.000.

KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B BATAM

Seputar Bea Cukai


Seputar Bea Cukai

Terapkan CK.1 Online

“Selamat Datang di Madura” adalah baliho pertama yang kita jumpai begitu sampai di Pulau Madura setelah

melewati jembatan Suramadu dari Surabaya. Jalan yang mulus dan lurus langsung disuguhi Pemerintah Kota Bangkalan sebagai kabupaten paling barat di Madura yang menandakan bahwa Pulau Madura siap menjadi pulau industry, seiring dengan dibangunnya jembatan Suramadu.

Untuk saat ini, kegiatan industri juga sudah dilayani oleh masing-masing kebupaten di Madura, termasuk adalah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama (KPPBC TP) Madura. Sebagai kantor yang melayani kegiatan ekspor impor dan cukai khususnya yang ada

di Pulau Madura, kantor ini berada di ujung timur Pulau Madura tepatnya di kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep.

Menurut Kepala KPPBC TP Madura, Solehudin, sampai saat ini kegiatan yang paling utama dari kantor ini adalah cukai, sedangkan untuk kegiatan importasi dari Pertamina tidak banyak dan hanya bersifat insidentil saja.

Sebelum lebih lanjut membahas kegiatan di KPPBC TP Madura, ada yang perlu disampaikan terkait dengan penamaan dari KPPBC ini. “Kantor ini sebelum menjadi KPPBC TP Madura adalah KPPBC Tipe C Kalianget, mengapa dinamakan Kalianget? Karena letak kami di Pelabuhan Kalianget yang merupakan

Meski bertipe pratama, namun wilayah pengawasan kantor ini meliputi empat kabupaten yang ada di Pulau Madura, sekaligus 127 pulau yang tersebar di sekitar Madura. Sementara itu, kantor dengan motto “Kami Siap Melayani Anda” ini tetap optimis target penerimaannya akan tercapai, dengan sektor cukai yang menjadi andalan.

KPPBC Tipe Pratama Madura. Dengan CK.I via email banyak pengusaha PR yang merasa terbantu dan pelayanan menjadi lebih efektif

Dengan wilayah yang sangat luas kami tetap berusaha

semaksimal mungkin dalam memberikan pelayanan dan

pengawasan.

SolehudinKepala KPPBC TP Madura

KPPBC Tipe Pratama Madura

pelabuhan teramai untuk antar pulau di Madura. Namun seiring perkembangannya, sejak tahun 2013 sesuai dengan nomenklatur yang ada maka berganti nama menjadi KPPBC Tipe Pratama Madura. Untuk penamaan Madura ini karena pelayanan yang diberikan bukan sekedar di Kalianget tapi seluruh Pulau Madura,” ungkap Solehudin.

Namun demikian Solehudin menambahkan, dari hasil kajian yang dilakukan Universitas Pamekasan Madura, dijelaskan bahwa untuk lokasi kantor ini sudah tidak layak berada di Kalianget dan disarankan untuk pindah ke Pamekasan yang merupakan ibu kota Karasidenan Madura, di mana seluruh kantor perwakilan pemerintah juga berpusat di Pamekasan.

“Tapi itu belum dapat kami jalankan sekarang karena masih menunggu persetujuan dari Kantor Pusat Bea dan Cukai juga Kementerian Keuangan. Sehingga untuk pelayanan masih tetap kami


Seputar Bea Cukai

layani di Kalianget ini untuk semua kegiatan cukai maupun dokumen PIB,” kata Solehudin.

Sedangkan untuk kegiatan yang cukai yang dilayani oleh KPPBC TP Madura sampai saat ini meliputi 48 perusahaan rokok yang umumnya terdiri dari golongan III dan hanya satu perusahaan rokok golongan I, yaitu PT Gudang Garam. Kendati lebih banyak dari golongan III, namun perusahaan rokok yang ada di wilayah kerja KPPBC TP Madura terbilang patuh dan selalu mengikuti perkembangan pelayanan yang diberikan oleh KPPBC TP Madura.

Salah satu kemudahan yang kini diberikan oleh KPPBC TP Madura adalah pelayanan CK.I Online yang pengiriman dokumennya dapat dilakukan via email. Menurut Solehudin, pengiriman dokumen via email ini dilakukan demi kemudahan dan kelancaran dokumen yang selama ini dirasa sangat kurang efektif dan membutuhkan waktu yang lama.

“Sebelum dokumen CK.I dikirim dengan email, banyak para pengusaha rokok yang mengeluh karena untuk mengajukan dokumen itu membutuhkan waktu lama di mana harus ke KPPBC lalu kembali lagi untuk ke bank, sementara jika jaraknya jauh dan bank sudah tutup terpaksa harus besok lagi dan setelah itu baru diserahkan ke KPPBC untuk mendapatkan pita cukai. Tapi sekarang tidak lagi, mereka bisa mengirim dokumen CK.I melalui email dan jika OK tinggal membayar ke bank dan setelah ada bukti pembayaran bisa langsung mendapatkan pita cukai tanpa harus bolak balik lagi seperti dulu, dan ini sangat menolong para pengusaha PR yang memang membutuhkan pelayanan yang efektif dan efisien,” kata Solehudin.

Dengan luas pulau Madura yang mencapai 5379,21 km persegi dan terbagi menjadi empat kabupaten, memang sangat merepotkan bagi pengusaha perusahaan rokok jika harus pulang pergi ke KPPBC. Sebagaiman yang ada saat ini

kami tidak bisa melakukannya karena sarana kapal patroli kami tidak ada dan jika naik kapal ferry perintis untuk ke satu pulau saja bisa satu minggu baru kembali karena tidak ada kapal yang bisa pulang pergi ke satu kapal,” tutur Solehudin.

Sedangkan jika ada pemeriksaan terhadap barang importasi untuk pengeboran minyak oleh Pertamina di wilayah pantai Madura, maka pihak Pertamina akan menjemputnya dan itu harus melalui Surabaya karena tidak ada kapal untuk mengangkut orang dan hanya bisa ikut dengan kapal tugboat yang ada di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

lokasi perusahaan rokok di Pulau Madura ada di tiga kabupaten, yaitu Sumenep sebanyak 28 perusahaan rokok, Pamekasan sebanyak 19 perusahaan rokok, dan Sampang sebanyak satu perusahaan rokok. Dan untuk kemudahan CK.I via email ini sudah dimulai sejak tahun 2013.

Jadi untuk melakukan pengawasan pun membutuhkan waktu yang tidak sedikit ditambah dengan medan yang cukup berat karena berada di daerah pedalaman yang jauh. “Disini kami melakukan patroli darat itu dua kali dalam sebulan untuk mengawasi perusahaan rokok, sedangkan untuk pengawasan yang ada di pulau-pulau

SDM Yang Handal. Keterbatasan jumlah SDM menjadi cambuk untuk bekerja secara lebih professional.


Seputar Bea Cukai

Meskipun kurang beruntung karena letaknya yang kurang strategis dan terisolir,

Bengkulu tetaplah kota yang relatif maju. Infrastruktur dan sumber daya

Memantapkan Eksistensi dan Sinergi

alam yang ada cukup menunjang perkembangan kota kelahiran Ibu Fatmawati ini di masa datang.

Menurut Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe C Bengkulu,

KPPBC TMP C Bengkulu

Bambang Wikarsono, Bengkulu memang adalah daerah ’terjepit’, karena adanya pelabuhan besar seperti Palembang atau Lampung yang mengapitnya. Di dua pelabuhan tetangga itu biaya proses ekspor


Memang untuk wilayah di luar pulau Madura banyak kendala yang dihadapi khususnya alat transportasi jika ingin melakukan pengawasan, bahkan dengan jumlah pegawai sebanyak tiga belas orang, KPPBC TP Madura harus pandai-pandai menempatkan atau memperbantukannya di bidang lain agar kegiatan pelayanan dan pengawasan dapat tetap berjalan dengan efektif dan efisien.

“Kami juga berusaha terus untuk dapat mengembangkan SDM agar mereka dapat bekerja sesuai dengan tuntutan yang selalu diharapkan oleh masyarakat, bahkan untuk akhir tahun ini beberapa pegawai kami sudah banyak yang dipanggil untuk mengikuti diklat, sehingga SDM kami

dapat benar-benar menjadi pegawai yang profesional dan handal dalam menjalankan tugas,” kata Solehudin.

Pengembangan SDM memang sangat penting agar apa yang harus dijalankan oleh KPPBC TP Madura dapat benar-benar berjalan dengan baik, apalagi dengan target penerimaan yang cukup tinggi diantara tipe pratama lainnya, KPPBC Madura pun optimis tahun ini target penerimaan dapat tercapai. “Target KPPBC TP Madura untuk tahun 2014 adalah sebesar Rp101.126.531.630, dan sampai akhir Oktober 2014 sudah tercapai Rp81.268.264.600, namun sebenarnya untuk pencapaian kami sudah bisa mencapai Rp97 milyar jadi tinggal sedikit lagi dan kami optimis bisa tercapai,” tandas Solehudin.

Bukan hal mudah bagi KPPBC Tipe Pratama Madura untuk melakukan pengawasan dan pelayanan dengan wilayah kerja yang sangat luas. Banyak celah pengawasan yang masih harus diperbaiki, khususnya pada sarana dan prasarana agar upaya pengawasan dapat berjalan lebih optimal. Apalagi Pulau Madura menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian khusus untuk masuknya narkoba. Namun demikian, seluruh pegawai KPPBC TP Madura tetap memiliki semangat tidak pantang menyerah walaupun banyak sekali rintangan dan halangan yang mereka hadari saat melakukan pengawasan dan pelayanan.

(Supriyadi)


Seputar Bea Cukai


impornya lebih murah, sehingga dua pelabuhan itu menjadi lebih ramai. Namun kepala kantor yang sebelumnya bertugas di KPPBC Nunukan ini tetap optimis akan kemajuan Pelabuhan Pulau Baai, pelabuhan utama di Bengkulu. ”Dalam running text di televisi, PT Pelindo Bengkulu akan menjadikan Pelabuhan Bengkulu menjadi pelabuhan internasional. Hal itu menjadi atensi saya membantu PT Pelindo dalam mewujudkan hal tersebut dari sisi kepabeanan,” ujar Bambang.

Dijelaskan Bambang, di Bengkulu ada kegiatan ekspor yang sering bertentangan dengan analisis dampak lingkungan (Amdal), seperti ekspor komoditas batu bara. Pada kenyataannya, pelabuhan di Bengkulu ini terlalu mudah mengalami pendangkalan. PT Pelindo seperti berkejaran dengan penumpukan pasir, setiap kali dikeruk tak lama berselang pasir akan kembali penuh. Hal ini tentu mengakibatkan kapal-kapal memiliki bobot lebih dari 30 ribu ton tidak bisa sandar. Di Bengkulu biasanya ramai kegiatan importasi kapal keruk, guna rekondisi pelabuhan.

Menurut Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan (P2) KPPBC Bengkulu, Sri Hananto, pelabuhan di Bengkulu bukan tujuan utama para pengusaha ekspor impor. Berhadapan langsung dengan lautan bebas Samudera Hindia, menjadikan Bengkulu bukanlah jalur utama lalu lintas perdagangan. ”Komoditas CPO, kopi, biji kakao (coklat), dan karet Bengkulu biasanya diekspor ke luar provinsi. Proses pemuatan ekspor ke kapal besar (DWT 30.000 MT ke atas) dilakukan di Pulau Tikus dengan cara ship to ship. Bengkulu belum merupakan kawasan pabean. PT Pelindo II Cabang Bengkulu pernah mengajukan permohonan

pembentukan kawasan pabean namun setelah dilakukan verifikasi adanya dokumen yang dipersyaratkan pada P-20/BC/2007 dan itu tidak dipenuhi,” ujar Sri.

Dalam hal penindakan, di 2013 KPPBC Bengkulu berhasil mengamankan sebanyak 32.988 batang rokok berbagai merek di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu dalam lima belas kali operasi penindakan. Di 2014, pihak KPPBC Bengkulu berhasil mengamankan

sebanyak 28.521 batang rokok berbagai merek, juga sebanyak 38.640 gram tembakau iris (TIS) berbagai merek ikut diamankan. “Sebagai tindak lanjut dari administrasi barang, pada 20 Agustus 2014 bertempat di halaman depan kantor dilaksanakan pemusnahan barang milik negara (BMN) disaksikan langsung Kepala KPKNL Bengkulu dan aparatur daerah setempat. Kegiatan pemusnahan tersebut dimuat sebagai

berita eksklusif di media koran lokal Rakyat Bengkulu Edisi 21 Agustus 2014,” ujar Sri.

Di Bengkulu ada kegiatan eksportasi rutin komoditas batu bara yang hingga kini memang belum dikenakan bea keluar (BK). Selain batu bara, eksportasi di Bengkulu yang tidak dikenakan BK adalah ekpor cangkang kelapa sawit dan karet alam (SIR) 10 & 20. Sedangkan ekspor kayu karet S4S dikenakan BK. Ada juga eksportasi yang

sifatnya insidentil seperti pasir besi pada 11 Januari 2014, dengan penerimaan BK sebesar Rp 2.254.428.000 (kandungan, 54,7% FE). Sri Hananto memperkirakan volume ekspor karet bisa

mencapai dua puluh kontainer per bulan yang pemuatannya di Pelabuhan Pulau Baai.

Adapun importasi rutin di Bengkulu adalah seluruh kegiatan pada Pos Lalu Bea dengan bea masuk (BM). Impor high speed diesel (solar) dan semen tanpa BM. Sedangkan importasi insidentil biasanya impor aspal, impor kapal fungsi khusus tanpa BM, impor sementara kapal termasuk kapal keruk dengan


Seputar Bea Cukai


keringanan BM, dan Impor sarana bongkar muat (crane). “Di Bengkulu tidak terdapat pabrikan tembakau, pabrikan minuman mengandung etil alkohol (MMEA), tempat penjualan eceran EA, dan tempat penyimpanan EA, sehingga penerimaan cukai di sini nihil,” terang Sri.

Wilayah Pengawasan Cukup LuasWilayah kerja atau cakupan

kerja pengawasan dan pelayanan KPPBC Bengkulu sangat luas meliputi Pelabuhan Pulau Baai, Pos Pengawasan Bea Cukai Linau, Kabupaten Kaur, Pos Pengawasan Bea Cukai Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Pos Pengawasan Bea Cukai Pulau Enggano, Bengkulu Utara, Kantor Pos Lalu Bea Bengkulu, Bandar Udara Fatmawati Soekarno (Embarkasi Haji), dan Kawasan Berikat PT Agricinal Kabupaten Bengkulu Utara (sesuai KMK 275/KM.4/2014 tanggal 18 Februari 2014, fasilitas izin KB-nya telah dicabut dan kewajiban kepabeannya telah diselesaikan).

Adapun jumlah dan komposisi pegawai di KPPBC Bengkulu hingga saat ini dirasa cukup minim. Sembilan belas pegawai antara lain satu orang Kepala Kantor (Esl. III); lima orang Pejabat Eselon IV; lima orang Pejabat Eselon V; lima orang Pelaksana Pemeriksa; dan empat orang Pelaksana Administrasi. Dari total sembilan pegawai yang ada, dua orang pegawai saat ini sedang melanjutkan pendidikan di Program D3 Khusus STAN. Menurut Sri Hananto, yang perlu diperkuat

dan ditambah adalah SDM di bidang intelijen. Karena pentingnya deteksi dini terhadap segala ancaman, serta dalam rangka memperkuat kegiatan penindakan.

Tantangan yang dihadapi KPPBC Bengkulu dalam pencapaian target penerimaan adalah masalah klasik seperti kurangnya SDM dan infrasruktur pelabuhan yang kurang memadai. Belum ditetapkannya Pelabuhan Bengkulu sebagai kawasan pabean berimbas pada volume importasi dan eksportasi yang berkontribusi pada penerimaan negara. Bambang Wikarsono berharap Pelabuhan Pulau Baai segera ditetapkan sebagai kawasan pabean, sehingga akan meningkatkan penerimaan baik dari BM maupun BK.

Pihak KPPBC Bengkulu senantiasa berkoordinasi dengan pihak eksternal. Salah satunya dengan menjadi narasumber dalam workshop yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu. Kemudian menjadi narasumber dalam seminar yang diselenggarakan oleh POLDA Bengkulu. Tim Teknis Kegiatan Rekonsiliasi PNBP Pertambangan Umum Terdiri dari ESDM, DISPENDA, KPPBC, Kesyahbandaran, dan PT Pelindo II.

KPPBC Bengkulu pun ikut berperan dalam Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Turut serta dalam pelayanan dan penanganan barang pribadi jemaah haji Bengkulu ke dan dari Bandara Udara Padang (embarkasi haji). Kemudian menjadi anggota Tim

Pengawasan Orang Asing (Timpora) yang terdiri dari Imigrasi, KPPBC Bengkulu, Kodim, Polres, Lanal, Kejaksaan Negeri, Pemda Kota, dan lain-lain, serta sudah barang tentu menjadi anggota Tim Komonitas Intelijen Daerah (Kominda).

Menurut Bambang, langkah strategis yang akan diambil KPPBC Bengkulu untuk mencapai target penerimaan di tahun 2015 adalah dengan memaksimalkan BM dan BK. Optimalisasi BM dengan melakukan konfirmasi retroactive check SKA kepada Issuing Authority atau penerbit atas setiap importasi barang menggunakan fasilitas FTA. Hal ini dengan tujuan apakah importir yang mendapat fasilitas FTA tersebut memenuhi ketentuan asal barangnya dan berhak memperoleh tarif preferensi. Kemudian Melakukan re-evaluasi dan monitoring terhadap realisasi penerimaan BM untuk tujuan pencapaian target, serta meningkatkan profesionalisme para pemeriksa barang melalui pelatihan-pelatihan yang diadakan BPPK.

Optimalisasi BK dengan cara melakukan pemetaan terhadap potensi penerimaan BK. Melakukan pengambilan barang contoh ekspor yang terkena BK untuk dilakukan uji laboratorium. Mengadakan Customs Visit Stakeholder (CVS) atau marketing approach, serta melakukan re-evaluasi dan monitoring terhadap realisasi penerimaan BK untuk tujuan pencapaian target.

“Tujuan saya untuk meningkatkan kegiatan di semua sisi baik ekspor maupun impor di Bengkulu ini, termasuk melalui acara customs goes to campus (CGTC) ke Universitas Bengkulu yang diadakan saat ini. Kami juga menitikberatkan pada pengawasan peredaran rokok ilegal dan barang-barang larangan dari Kantor Pos,” ujar Bambang.

(Supomo/Ariessuryantini)


Seputar Bea Cukai

Di awal tahun 2015, Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean (TMP) Sokarno-Hatta

memberikan penghargaan kepada para pengguna jasa sebagai bentuk apresiasi atas kesuksesan KPPBC ini memenuhi target penerimaan tahun 2014 yang tak lain berkat kontribusi pengguna jasa kepabeanan di wilayah kerja KPPBC Soekarno-Hatta.

Penghargaan tersebut dibagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok perusahaan dan perorangan, antara lain :

Untuk Perusahaan

1. Nominasi Pembayar Bea Masuk PIB Terbesar Tahun 2014

2. Nominasi Pembayar Bea Masuk PIBK Terbesar Tahun 2014

3. Nominasi Pembayar Bea Masuk Terbesar Tahun 2014 untuk Kategori Valuable Goods

4. Nominasi Importir Jalur Prioritas Terpatuh Tahun 2014

5. Nominasi Pengusaha TPS Terbaik Tahun 2014

Awards 2015

Untuk Perorangan1. Nominasi Pengguna Jasa Paling

Rapi2. Nominasi Pengguna Jasa Paling

Update3. Nominasi Pengguna Jasa

Terfavorit.

Pemberian penghargaan yang dikemas dalam acara coffee morning ini berlangsung pada Rabu, 28 Januari 2015 di Aula B KPPBC TMP Soekarno Hatta. Acara yang dimulai pada pukul 09.30 WIB ini dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC Banten, Marisi Zainuddin Sihotang. Dihadapan sebanyak kurang lebih seratus tamu undangan yang hadir dalam acara ini, Zanuddin menyampaikan terima kasih atas kontribusi dan kepatuhan yang telah diberikan oleh para pengguna jasa kepada KPPBC Soekarno-Hatta, dan tak lupa ia menyampaikan selamat kepada para penerima penghargaan yang memang pantas disandang.

Zainuddin menilai para pengguna jasa tersebut tidak hanya berorientasi pada keuntungan, namun juga

Kepala Kantor bersama peraih penghargaan

berkomitmen untuk patuh terhadap peraturan pemerintah

Para peserta yang hadir berasal dari Komunitas Bandara Soekarno Hatta, pengusaha TPS di Area Kargo Bandara Soekarno Hatta, Kantor Pelayanan Bea dan Cukai dan Kantor Pelayanan Pajak daerah pengawasan Tangerang, dan asosiasi terkait seperti APJP, ALFI, dan STFC.

Para peraih penghargaan dipilih berdasarkan pada data yang terukur. Khusus untuk nominasi Pengguna Jasa Terfavorit dipilih berdasarkan polling petugas Bea dan Cukai di setiap loket pelayanan. Dengan menggunakan kriteria diatas, maka terpilihlah PT Sarimode Fashindo, PT Indosat Tbk., PT Mitra Adiperkasa, PT Siemens Indonesia, PT Louis Vouiton Indonesia, PT Honda Prospect Motor, PT Boehringer Ingelheim Indonesia, PT Schneider Indonesia, PT Novartis Indonesia, dan PT Hindo sebagai Peraih Penghargaan Pembayar Bea Masuk PIB Terbesar Tahun 2014.

PT Timerindo Perkasa Internasional, PT Multi Prima Mandiri Perkasa, PT Teleplan Indonesia sebagai

SHIA Customs Customer


Seputar Bea Cukai

Peraih Penghargaan Pembayar Bea Masuk PIBK Terbesar Tahun 2014. PT Timerindo Perkasa Internasional, PT Multi Prima Mandiri Perkasa, PT Central Mega Kencana sebagai Pembayar Bea Masuk Terbesar untuk Kategori Valuable Goods.

PT Schenker Petrolog Utama, PT Gapura Angkasa, PT Yusen Air & Sea Service sebagai peraih Pengusaha TPS Terbaik Tahun 2014. Sedangkan, untuk Perorangan Kategori Pengguna Jasa Paling Rapi diberikan kepada Freddy Lesmono dari PT Sarana Citra Adicarya,. Kategori Pengguna Jasa Paling Update diberikan kepada Mulwanto dari PT Nippon Express Indonesia. Kategori Pengguna Jasa Terfavorit diberikan kepada Septian Hadi dari PT Yusen

Air & Sea Service.Sementara itu, Kepala KPPBC

TMP Soekarno-Hatta, Okto Irianto, menyampaikan hal mengenai capaian kinerja tahun 2014. Untuk target penerimaan Bea Masuk sebesar Rp3.294.195.324.601, realisasinya mencapai Rp3.305.086.424.940. Untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa, pada tahun 2014 KPPBC Soekarno Hatta telah melakukan beberapa program antara lain :1. Penyempurnaan aplikasi untuk

Perusahaan Jasa Titipan, IT Inventory PT GMF dan Purantara, pindah lokasi penimbunan, administrasi manifest mandiri, identitifikasi kiriman pos (EMS-5) mandiri, tracking PIBK, website

bcsoetta.net2. Iklan Layanan Masyarakat,

antara lain iklan waspada penipuan, barang penumpang, layanan EMS-pos, pengisian Customs Declaration, layanan PJT.

3. Sertifikasi ISO untuk 101 layanan pada KPPBC Soekarno-Hatta.

4. Layanan Informasi, seperti CC Prioritas dan konsultasi PFPD

5. Penerapan ID Card untuk PPJK dan Pengangkut 2286 ID card, 400 perusahaan

6. Penurunan jumlah dokumen redress manifest, 0,5 % dari jumlah keseluruhan pos/ subpos.

(Ariessuryantini)

Koordinasi antar instansi di lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok, hingga saat ini masih dinilai belum berjalan

dengan optimal. Terbukti dengan masih banyaknya permasalahan yang belum terselesaikan dengan baik. Berdasar hal ini, KPU Bea Cukai Tipe A Tanjung Priok mengadakan

Coffee Morning pada Rabu, 4 Februari 2015, dengan mengundang seluruh instansi terkait di lingkungan pelabuhan. Acara berlangsung di Aula Sinergi, lantai V KPU Tipe A Tanjung Priok dengan dihadiri oleh Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, Direktur Pelabuhan Tanjung Priok, Kepala Kepolisian Resor

Pelabuhan Tanjung Priok, Kepala Kepolisian Resor Jakarta Utara, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Kepala Kantor Syahbandar Kelas Utama Pelabuhan Tanjung Priok, Kepala Balai Besar karantina Pertanian Tanjung Priok, Kepala Balai Karantina Ikan Penanggulangan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Coffee Morning KPU Tanjung Priok dengan Instansi Terkait dan Komunitas Pers


Seputar Bea Cukai

Kelas I Jakarta Utara II, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Priok, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok, Komandan Komando Lintas Laut Militer Pelabuhan Tanjung Priok, Komandan Komando Distri Militer Jakarta Utara, Komandan Batalyon Pembekalan dan Angkutan Air TNI AD, dan Direktur Kepolisian Perairan Baharkan Polri.

Kepala KPU Bea Cukai Tipe A Tanjung Priok, B. Wijayanta B.M., dalam sambutan mengatakan tujuan Coffee Morning ini adalah agar tercipta komunikasi dan sinergi antar instansi, karena saat ini banyak sekali tugas-tugas yang berkaitan antara instansi satu dengan yang lainnya. “Acara ini adalah respon atas keinginan masing-masing instansi atas adanya forum komunikasi instansi pelabuhan. Diharapkan setelah adanya koordinasi ini kondisi Pelabuhan Tanjung Priok semakin kondusif, nyaman, dan yang paling penting adalah kelancaran arus barang semakin nyata,” ujar Wijayanta.

Lebih lanjut Wijayanta mengatakan, isu paling hot saat ini adalah dwelling time, zonasi, dan join gate. Untuk bisa mewujudkan target yang ditentukan pemerintah agar proses dwelling time dapat menjadi 4,8 hari memang sangat sulit, sehingga diperlukan peningkatan koordinasi dalam forum komunikasi instansi pelabuhan, agar target tersebut dapat tercapai. Selain itu, perbaikan dari seluruh sektor pelabuhan juga bisa terwujud dengan cepat.

Perwakilan dari Otoritas Pelabuhan turut menyampaikan bahwa perlu adanya kesamaan persepsi tentang dwelling time agar semua instansi yang terkait dengan masalah ini dapat menyelesaikan permasalahan secara bersama dengan benar, tidak berjalan sendiri-sendiri. Satu hal penting dan diharapkan oleh Otoritas Pelabuhan adalah pelayanan di pelabuhan seharusnya tersentralisasi di dalam pelabuhan, hal ini demi mempercepat proses kelancaran arus barang. Adapun Kepala Kejaksan Negeri Jakarta Utara menyatakan bahwa pihaknya berharap perlunya dukungan dari semua instansi di pelabuhan untuk dapat menciptakan suasana pelayanan dan kegiatan di Pelabuhan Tanjung Priok menjadi harmonis, aman, dan nyaman.

Wijayanta pun tak luput menyampaikan harapan atas pelaksanaan acara ini. “Sebagai penutup, saya berharap kegiatan ini akan terus berkelanjutan sampai akhirnya kata sinergi dan koordinasi yang ideal bisa tercipta antar instansi di pelabuhan Tanjung Priok, dan kerja sama kita menjadi tolak ukur bagi pelabuhan lain karena 65 persen kegiatan ekspor impor secara nasional ada di Tanjung priok”.

Menyusul pada Kamis, 12 Februari 2015, KPU Tipe A Tanjung Priok kembali mengadakan acara yang sama, namun kali ini ditujukan untuk kalangan pers. Hadir pada acara

tersebut beberapa perwakilan pers baik cetak maupun elektronik, dan komunitas pers di pelabuhan. Pada kesempatan ini Kepala KPU Tipe A Tanjung Priok, Wijayanta berharap pers dapat bersinergi dengan KPU dalam hal pemberitaan baik tegahan maupun kegiatan yang dijalani oleh KPU. Sementara itu dari kalangan pers juga meminta dukungan dari KPU untuk pembentukan komunitas pers di pelabuhan, agar para insan pers dapat mudah mendapatkan berita, baik berita seputar kegiatan pelabuhan maupun berita tentang KPU.

(Supriyadi)

Kepala KPU BC Tipe A Tanjung Priok


Seputar Bea Cukai

Kamis, 5 Februari 2015 telah dilaksanakan kegiatan Knowledge Sharing KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung

Priok dengan KPPBC TMP A Bekasi. Kegiatan ini merupakan salah satu langkah serius yang di lakukan oleh Kepala KPPBC TMP A Bekasi guna meningkatkan integritas dan profesionalisme sehingga diperlukan wadah dalam berbagi ilmu dan pengalaman dari kantor terbesar dan pertama dalam program reformasi birokrasi di lingkungan DJBC serta memiliki kompleksitas permasalahan dan kesamaan karakter Pengguna Jasa.

Kegiatan ini dimulai tepat pukul 08.30 WIB dengan menyanyikan lagu Mars Bea dan Cukai dilanjutkan dengan pembacaan doa yang dibawakan oleh Kepala Seksi KI. Selanjutnya sambutan dari Djanurindro Wibowo selaku Kepala KPPBC TMP A Bekasi, memberikan atensi bahwa Knowledge Sharing ini merupakan gagasan yang sudah ada sejak dulu, sehingga KPPBC TMP A Bekasi dapat bersama-sama dengan KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok bersinergi dalam mengelola tugas negara bersama secara keseluruhan dan tidak terdapat perbedaaan dalam pengambilan keputusan. Dalam sambutannya Kepala Kantor juga menyinggung mengenai rencana pemekaran KPPBC TMP A Bekasi menjadi KPBC TMP A Bekasi dan KPPBC TMP Cikarang dengan presentase pembagian pengawasan 70 : 30. Sebelum menutup sambutannya Kepala Kantor juga memaparkan profile KPPBC TMP A Bekasi lebih rinci meliputi fasilitas Kawasan Berikat, Gudang Berikat dan Cikarang

SINERGI KPPBC TMP A BEKASI DENGAN KPU BC TG PRIOK

KNOWLEDGE SHARING

Dry Port serta perkembangan penyediaan sarana pengawasan terkini yang dimiliki oleh KPPBC TMP A Bekasi berupa Monitoring Room.

Sambutan selanjutnya disampaikan oleh Gatot, selaku Kabid P2 mewakili Kepala Kantor KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok, menjelaskan bahwa kegiatan pada KPU Tanjung Priok dan KPPBC Bekasi saling berkaitan seperti BC 1.1 yang melewati CDP. Dalam kaitannya dengan pengawasan, Bidang Penindakan dan Penyidikan Tanjung Priok akan terus meningkatkan pengawasan baik impor umum maupun impor yang mendapat fasilitas.

Sambutan terakhir disampaikan oleh Finari Manan selaku Kabid

PPC IV, dalam sambutannya Beliau memberikan apresiasi terhadap kegiatan knowledge sharing ini yang dipandang perlu karena untuk meningkatkan koordinasi antar kantor Bea dan Cukai. Dengan diselenggarakannya kegiatan knowledge sharing ini diharapkan agar tidak ada lagi perbedaan persepsi antar kantor dan menerapkan perlakuan yang sama atau equal treatment terhadap stakeholders KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dengan KPPBC TMP A Bekasi.

Acara ditutup oleh Untung Setyo Margono selaku Kepala Seksi KI, dan dilanjutkan dengan melihat / kunjungan ke Monitoring Room serta Diskusi lebih lanjut oleh para PFPD.


Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menyadari pentingnya pemahaman akan tugas pokok dan

fungsi DJBC, serta peraturan-peraturan kepabeanan dan cukai yang ada, oleh para pelaku usaha, stakeholder, dan masyarakat luas. Agar pemahaman akan hal-hal tersebut dapat diserap dan tersebar luas memang bukanlah perkara yang mudah. Segala bentuk sosialisasi telah dan akan terus dilaksanakan oleh DJBC melalui kegiatan kehumasan di tingkat pusat, yaitu oleh Subdit Humas dan Penyuluhan, maupun oleh unit-unit Penyuluhan dan Layanan Informasi di kantor-kantor pelayanan daerah. Berikut kami rangkum pemberitaan akan sosialisasi tupoksi dan peraturan DJBC yang telah berlangsung.

SOSIALISASI TUPOKSI DJBCSERTA PERATURAN KEPABEANAN DAN

CUKAI DI SELURUH INDONESIASOSIALISASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI DJBC

DJBC selalu berusaha mesosialisasikan tugas pokok dan fungsi Bea Cukai, serta memasyarakatkan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai oleh kantor-kantor pelayanan Bea Cukai di pusat dan daerah, agar masyarakat lebih aware dan mengoptimalkan pemanfaatan atas pelayanan yang telah disediakan. Selain melalui acara Customs On The Street, di mana para petugas Bea Cukai menjemput bola dengan menggelar sosialisasi langsung kepada masyarakat umum, Customs Goes to Campus khusus program sosialisasi kepada para civitas akademika, juga dengan kegiatan Coffee Morning yang pada umumnya ditujukan kepada para stakeholder.

Rabu, 28 Januari 2015 KPU BC Tipe B Batam mengadakan acara coffee morning bersama pengguna jasa kepabeanan dan cukai. Acara yang bertempat di Aula KPU BC Tipe B Batam ini dihadiri oleh 48 pengguna jasa dari

berbagai perusahaan dan asosiasi kepabeanan. Isi acara ini berkisar mengenai pemaparan akan ISO 9001:2008, layanan unggulan KPU BC Tipe B Batam, serta diskusi antara pengguna jasa dengan segenap jajaran pejabat KPU BC Tipe B Batam mengenai keluhan, saran, ataupun pujian terhadap pelayanan kepabeanan dan cukai yang ada.

Selain untuk mempererat kerja sama dengan para pengguna jasa, acara ini diselenggarakan untuk menjelaskan sistem prosedur yang ada dalam kepengurusan dokumen dan dalam hal pemeriksaan barang. Sehingga para pengguna jasa bisa lebih memahami tujuan dari setiap prosedur yang dijalankan. Acara ditutup dengan pemberian penghargaan kepada PT Philips Industries Batam sebagai perusahaan terpilih dengan jumlah dokumen, nilai impor, dan nilai ekspor terbanyak di tahun 2014.

KPPBC TMP A Bandung juga menggelar acara serupa pada Kamis, 5 Februari 2015, bertempat di aula kantor, sebagai kelanjutan dari acara

Seputar Bea Cukai



pemusnahan Barang yang menjadi Milik Negara (BMN) yang telah dilaksanakan di halaman samping KPPBC TMP A Bandung sebelumnya. Pada coffee morning yang dihadiri oleh pimpinan Kantor Pos MPC Bandung, Kepala Balai Besar POM Bandung, Danlanud dan Dansatpom AU Bandara Husein Sastranegara, pimpinan Angkasa Pura II, Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung, Kapolrestabes Bandung, Dandenpom Kodam III Siliwangi dan Kepala Badan Narkotika Propinsi Jawa Barat, dijelaskan mengenai wilayah pengawasan, kegiatan, realisasi penerimaan, hasil tangkapan dan inovasi KPPBC TMP A Bandung. Seperti disampaikan oleh Kepala Kantor, Rulijianto, acara ini bertujuan untuk menjalin komunikasi dan tali silaturahim, serta meningkatkan upaya koordinasi antara KPPBC TMP A Bandung dengan para pemangku kepentingan.

Customs on The Street yang ditujukan kepada masyarakat umum dipandang merupakan cara efektif dalam mensosialisasikan tupoksi DJBC, seperti dilaksanakan oleh KPPBC TMP B Balikpapan. Pelaksanaan acara yang dilatarbelakangi oleh banyaknya pengaduan yang masuk dari masyarakat, baik yang berdomisili di kota Balikpapan maupun di kota lainnya, terkait dengan penipuan yang

mengatasnamakan DJBC melalui SMS, email, web/blog, facebook, twitter, dan media lainnya ini, dilangsungkan selama tiga hari mulai tanggal 06 s.d. 08 Februari 2015. Bertempat di tiga lokasi yang menjadi pusat keramaian di kota Balikpapan, yaitu Terminal Kedatangan dan Keberangkatan Bandara Udara Sepinggan, Plasa Balikpapan, dan area car free day Lapangan Merdeka, acara ini diisi dengan pembagian leaflet dan pemberian informasi secara langsung kepada masyarakat agar waspada terhadap bentuk-bentuk penipuan yang mengatasnamakan instansi dan/atau mengaku sebagai pegawai DJBC.

Hal yang berbeda dilaksanakan oleh KPPBC TMP C Gorontalo, di mana pada 11 s.d. 16 Februari 2015, kantor ini ikut berpartisipasi dalam rangka kegiatan kehumasan di Pekan Raya Gorontalo (PRG) Tahun 2015 yang berlokasi di Lapangan Taruna, Kota Gorontalo. Pada stand pamerannya, KPPBC TMP C Gorontalo memberikan sosialisasi kegiatan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai serta Fasilitas Kepabeanan kepada pengunjung dengan harapan agar para masyarakat usaha di Provinsi Gorontalo dapat memanfaatkan fasilitas kepabeanan dan perpajakan serta kemudahan ekspor dan impor guna meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi di

Provinsi Gorontalo. Selain itu, juga ditampilkan komoditi ekspor dan impor di Provinsi Gorontalo serta pengenalan Barang Kena Cukai, serta pita cukai asli dan palsu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar terhindar dari jual beli BKC ilegal. Pada gelaran yang diikuti berbagai instansi,

organisasi, dan dunia usaha yang berada di Provinsi Gorontalo, dan dihadiri 49.000 orang pengunjung ini, stand pameran KPPBC TMP C Gorontalo mendapat Juara Terbaik III untuk kategori “Instansi Vertikal/Pemerintah Daerah Kab/Kota/Regional”.

Jika biasanya sosialisasi tupoksi DJBC hanya dilaksanakan di lingkungan pendidikan, area


Seputar Bea Cukai


car free day, atau di aula kantor, KPPBC TMP A Bandung menggelar sosialisasi secara istimewa di pusat perbelanjaan, tepatnya BTC Fashion Mall Pasteur, Bandung, pada Sabtu, 14 Februari 2015. Pada acara ini turut hadir Kepala PUSKI, Oentarto Wibowo, yang selain menyampaikan sambutannya mengenai target penerimaan bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor lainnya sebesar Rp500 triliun seperti tertuang dalam RAPBN 2015, juga berkesempatan meresmikan Sahabat Bea Cukai Bandung (SBCB) yang telah terbentuk pada 23 Januari 2015. SBCB yang beranggotakan tim bola voli Bina Cijaura, Bandung diharapkan dapat menjembatani komunikasi antara masyarakat Bandung dan DJBC. Acara ini juga dimeriahkan dengan parade penampilan para pegawai Bea Cukai yang mengenakan seragam PDH, PDU, dan PDL, dalam rangka membuka lomba fashion show remaja, dengan tema “falling in love

with red”, yang diikuti oleh lima puluh orang peserta. Selain lomba fashion show remaja, juga digelar perlombaan unik lainnya, yaitu lomba photo selfie dengan tema “Cinta Keluarga Bersama Bea Cukai” di photobooth yang disediakan di samping panggung utama.

SindoTV tak ketinggalan ikut serta dalam peliputan acara yang berlangsung selama tujuh jam ini.

Pengunjung mall tampak terhibur dengan rangkaian acara lainnya, seperti talkshow yang membahas barang bawaan penumpang dari luar negeri, serta barang kiriman pos dari luar negeri. Talkshow yang dipandu langsung oleh presenter SindoTV ini menghadirkan narasumber Kepala KPPBC TMP A Bandung, Rulijanto; Kepala Seksi P2, Adhang Noegroho Adhi; Kepala Seksi PKC VII, Irwan; dan Kepala Seksi PLI, Betty.

SOSIALISASI PERATURAN DI BIDANG KEPABEANAN

Registrasi Kepabeanan adalah kegiatan pendaftaran yang dilakukan pengguna jasa kepabeanan dan cukai (importir, eksportir, ppjk, pengusaha barang kena cukai, pengangkut, pengusaha kawasan berikat dan sejenisnya) ke DJBC untuk mendapatkan nomor identitas kepabeanan (NIK). Mengingat pentingnya pemahaman atas registrasi kepabeanan, KPPBC TMP

C Sabang berinisiatif membuka “WARKOP (Warung Konsultasi Pabean) Sabang” dimana petugas bea cukai akan membantu proses registrasi kepabeanan secara online yang seharusnya dilakukan oleh pihak pengguna jasa.

Pembukaan WARKOP Sabang yang juga merupakan sosialisasi registrasi kepabeanan diselenggarakan pada Rabu,

21 Januari 2015, bertempat di Auditorium KPPBC TMP C Sabang, dan dihadiri oleh para stakeholder, perwakilan Kanwil DJBC Aceh, dan para pegawai KPPBC Sabang. Kepala Kantor KPPBC Sabang, Dwijanto Wahjudi dalam sambutan pembukaan menjelaskan bahwa KPPBC TMP C Sabang tengah melakukan pembenahan administrasi kepabeanan yang akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat usaha dalam melakukan kegiatan kepabeanan, dan diharapkan akan mendorong laju roda perekonomian Sabang. Penyaji materi sosialisasi ini adalah Kepala Seksi PKCDT, Jerry Kurniawan, yang menjelaskan bahwa salah satu pra syarat sebuah perusahaan dapat melakukan kegiatan kepabeanan adalah perlunya melakukan registrasi kepabeanan, yang bersifat nasional dan prosesnya dapat dilakukan secara online.

Dengan adanya WARKOP Sabang, pengguna jasa kepabeanan

hanya membawa syarat-syarat kelengkapan yang diperlukan dalam proses registrasi kepabeanan, sedangkan proses registrasinya sendiri akan dibantu oleh petugas. Selain itu, WARKOP Sabang juga akan membantu pembuatan ijin bongkar dan timbun di luar Kawasan Pabean, mengingat belum adanya Kawasan Pabean dan TPS di Sabang, serta membantu pembuatan


Seputar Bea Cukai


pemberitahuan pabean (PPFTZ). Sosialisasi secara keseluruhan berlangsung lancar dan dapat memancing antusiasme para peserta, di mana para pelaku usaha yang hadir berkomitmen akan melakukan pembenahan registrasi kepabeanan sehingga kegiatan perdagangan internasional di Sabang akan berjalan secara legal dan aman.

Di lain tempat, tepatnya di Gedung Keuangan Negara II Makassar, mengawali tahun 2015, KPPBC TMP B Makassar juga menyelenggarakan sosialisasi peraturan kepabeanan terkait barang bawaan jamaah haji dan umroh, serta barang larangan dan pembatasan. Acara sosialisasi yang terlaksana pada Rabu, 28 Januari 2015 dihadiri oleh peserta dari biro perjalanan

haji dan umroh, serta operator penerbangan penyelenggara haji. Kepala Kantor, Gusmiadirrahman, dan Kepala Seksi PKC, Alimuddin Lisaw bertindak sebagai penyampai materi pada sosialisasi yang bertujuan memperlancar perjalanan ibadah para jamaah haji dan umroh, khususnya dalam hal pembawaan barang.

Selain registrasi kepabeanan dan peraturan terkait barang bawaan jamaah haji dan umroh, kantor-kantor vertikal DJBC juga kerap menggelar sosialisasi peraturan terbaru yang berhubungan dengan tugas DJBC, yang dikeluarkan oleh instansi terkait. Seperti halnya Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 97/M-DAG/PER/12/2014 yang menjadi bahasan utama dalam

acara sosialisasi yang diadakan oleh KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan pada Rabu, 18 Februari 2015. Penyelenggaraan sosialisasi ini bertujuan untuk menambah pengetahuan dan wawasan para pegawai yang bertugas sebagai pemeriksa barang ekspor mengenai identifikasi barang ekspor komoditi produk industri kehutanan, khususnya kayu yang terkena bea keluar. Hal ini meliputi tata cara pengukuran, jumlah, kubikasi, dan jenis-jenis kayu. Sosialisasi yang dibuka oleh Kepala KPPBC TMP Belawan, Lupi Hartono ini menghadirkan Ir. Safaruddin dan beberapa perwakilan dari PT Sucofindo Medan sebagai narasumber.

SOSIALISASI PERATURAN DI BIDANG CUKAI

Pita cukai merupakan dokumen sekuriti negara. Selain sebagai bukti pelunasan juga berfungsi sebagai alat pengawasan. Desain pita cukai diperbarui sesuai kebutuhan, antara lain warna, tahun anggaran ataupun besaran tarif pengenaan cukai sesuai kebijakan pemerintah, serta peningkatan fitur pengaman yang dikhususkan untuk menangkal pemalsuan dan penyalahgunaan pita cukai. Untuk memperkenalkan desain terbaru pita cukai, DJBC secara teratur menggelar sosialisasi pita cukai serta pelatihan untuk mengidentifikasi keaslian pita cukai. Kamis, 29 Januari 2015 KPPBC TMP B Tanjungpinang melaksanakan sosialisasi dan pelatihan tersebut di aula kantor, dengan Kepala Seksi PLI dan Kepala Seksi Perbendaharaan sebagai narasumber. Beberapa metode pengidentifikasian yang masuk dalam pelatihan adalah dengan kasa mata, alat bantu sederhana, dan alat bantu elektronik. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan pegawai dalam melakukan pengawasan, khususnya dalam bidang cukai.

Selain sosialisasi desain pita cukai dan pelatihan untuk


Seputar Bea Cukai


mengidentifikasi keaslian pita cukai, DJBC juga menggelar sosialisasi peraturan di bidang cukai, seperti yang dilaksanakan oleh KPBBC TMP B Yogyakarta pada Senin, 23 Februari 2015, KPPBC Yogyakarta mengadakan kegiatan Coffee Morning bersama para pengusaha produk hasil tembakau yang berada di wilayah pengawasan KPPBC Yogyakarta. Dalam kegiatan ini dipaparkan mengenai PMK 15/PMK.04/2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 Tentang Pelunasan Cukai. Pokok perubahan atas PMK tersebut meliputi perubahan format pemesanan pita cukai MMEA dan pita cukai hasil tembakau. Pemberi materi pada acara ini adalah Kepala Seksi Perbendaharaan, Metodius Supriyanto dan Kepala Seksi PKC III, Iwan Kurniawan.

Sebelumnya, KPPBC TMP B Yogyakarta pada Selasa, 10 Februari 2015 juga melaksanakan sosialisasi yang dilaksanakan di aula kantor. Sosialisasi ini membahas PMK 226/PMK.04/2014 tentang Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai terhadap pengusaha hasil tembakau, etil alkohol dan MMEA di wilayah pengawasan KPPBC Yogyakarta. Materi dalam sosialisasi ini dipaparkan secara berurutan oleh Kepala Seksi Perbendaharaan, Metodius Supriyanto dan Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi, Imam Suhardi.

PMK Nomor 226/PMK.04/2014 yang merupakan perubahan atas


PMK Nomor 235/PMK.04/2009 yang beberapa ketentuannya dilakukan penyempurnaan, antara lain mengenai ketentuan penimbunan barang kena cukai (BKC), Pengaturan mekanisme penyampaian pemberitahuan mutasi barang kena cukai (CK-5) atas BKC impor dari kawasan pabean serta Pengangkutan BKC yang belum dilunasi cukainya dari Kawasan Pabean, TPS, TPB ke TPB lainnya dan Pengangkutan BKC yang sudah dilunasi cukainya berupa EA/MMEA juga menjadi bahan perbincangan dalam acara coffee morning yang diadakan oleh KPPBC Tipe Madya Cukai Malang pada Rabu, 11 Februari 2015. Coffee Morning dan Sosialisasi Mutasi Barang Kena Cukai tersebut dihadiri oleh para pengguna jasa di lingkungan KPPBC Tipe Madya Cukai Malang, yang terdiri dari Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau (HT), Pengusaha Pabrik Etil Alkohol

(EA), Pengusaha Pabrik Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) serta Penyalur dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran MMEA (TPE MMEA).

Selain sosialisasi PMK di atas, dalam acara ini juga diberikan apresiasi dalam bentuk penghargaan Bea Cukai Malang Award kepada Asosiasi Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau GAPEROMA dan FORMASI yang telah mendukung capaian kinerja KPPBC Tipe Madya Cukai Malang di tahun 2014, sehingga dari target penerimaan yang dibebankan di tahun 2014 sebesar Rp. 11,72 Triliun dapat dicapai sebesar Rp. 12,04 Triliun (102,71% dari target yang dibebankan). Selanjutnya juga disampaikan ceramah motivasi dengan tema “Bekal Capaian 2014 Menuju Kinerja Terbaik 2015”, oleh Kepala Balai Diklat Keuangan (BDK) Malang, Budi Setiawan.

Seputar Bea Cukai


DARI puncak gunung ini, jika memandang ke utara akan terlihat Laut Jawa sedangkan jika membalikkan badan, akan terlihat jajaran (dari kiri ke kanan) Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Telomoyo dan Kendalisodo dengan Rawa Peningnya, Gunung Sumbing, Gunung Sindoro, dan Gunung Perahu. Karena berlokasi tak jauh dari Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DIY, gunung ini kami pilih dalam rencana pendakian kami. Dalam pendakian kami ke Puncak Ungaran kali ini, kami memilih melaluinya dengan jalur pendakian via desa Promasan, Boja, Kendal. Tim pendakian dipimpin langsung oleh Parjiya (Kabid P2 Kanwil Jateng dan DIY), dengan anggota tim Eka Galih S., Nizar, Aris Handaru, Ari P., Parjiya, Slamet, Irfan, Mardan, Fathoni, Osan, Hilman, Uki, Baim, Joko, Rahman, ditambah dua orang personil pendukung.

Sebelum mencapai Promasan, awal jalur pendakian, kami harus menuju Desa Medini. Keberangkatan kami menuju Desa Medini dari Kanwil

DJBC Jateng dan DIY yang berlokasi di Jalan Arteri Yos Sudarso, Semarang pada hari Rabu, 19 Februari 2015 pukul 17.30 WIB. Kami mengambil waktu ini karena bertepatan dengan libur Imlek esoknya. Karena waktu shalat Maghrib telah tiba, kami menyempatkan diri berhenti di RM. Sekatul, yang terkenal dengan sebutan Kampung Djowo, untuk menyantap makan malam.

Dari Sekatul, kami menuju Desa Medini pukul 20.00 WIB. Desa Medini merupakan desa yang memiliki perkebunan teh

yang dikelola oleh PT Perkebunan Nusantara. Medan yang kami tempuh menuju desa Medini sedikit offroad, hingga akhirnya kami tiba di gerbang desa Medini. Setibanya di desa ini, kami segera melaksanakan registrasi masuk dengan membayar Rp3.000,00 per orang. Dibutuhkan kurang lebih empat puluh menit waktu perjalanan menuju Desa Medini dari RM Sekatul.

Dari desa Medini perjalanan kami lanjutkan menuju desa Promasan, di mana desa tersebut merupakan desa terakhir menuju puncak Gunung Ungaran. Medan yang kami lalui agak berat karena jalan berbatu dengan pemandangan sebelah

Menggapaidi Puncak UngaranGunung Ungaran merupakan salah satu gunung berapi di

Jawa Tengah yang memiliki ketinggian 2050 mdpl. Gunung api bertipe strato ini memiliki tiga puncak, yaitu Puncak

Ungaran (puncak tertinggi), Puncak Botak, dan Puncak Gendol

Sunrise

Travel Notes


kanan dan kiri kebun teh. Di lokasi ini hawa pegunungan sudah mulai dapat kami rasakan. Setelahnya, perjalanan berlanjut memasuki wilayah hutan dan singgah kembali di kebun teh selanjutnya. Jalan di sini tak terlampau lebar, kemungkinan hanya cukup untuk satu mobil sehingga jika berpapasan dengan mobil lain harus mencari persimpangan.

Sekitar pukul 21.30 WIB, akhirnya kami tiba juga di desa Promasan. Dengan sedikit menggigil karena hawa yang sangat dingin, sejenak kami menikmati kopi hangat di rumah warga setempat, yaitu mbah Min, sambil packing barang dan logistik yang dibutuhkan, sebelum memulai pendakian. Pada pukul 22.15 WIB, kami

menuju perbatasan antara wilayah hutan dengan kebun kopi dengan menggunakan mobil ranger. Karena di lokasi ini hanya kendaraan khusus offroad lah yang dapat melalui jalur tersebut. Setelah tiga puluh menit kami lalui, medan yang berat akhirnya berakhir dan kami tiba di starting point pendakian. Tak lupa, sebelum pendakian dimulai kami sempatkan untuk berdoa bersama, agar pendakian berjalan lancar dan kondisi kami para pendaki tetap prima. Setelahnya, pendakian pun dimulai. Kami berjalan sekitar dua puluh menit hingga tiba di pos Buka’an, dimana ada gubuk tanpa dinding untuk berteduh. Di pos ini kami beristirahat sejenak sambil menikmati susu coklat.

Tak lama kemudian kami berjalan kembali melalui medan tanah yang berbatu, serta kadang kala kami harus

melangkahi pepohonan tumbang yang menghalangi jalur pendakian. Di balik sulitnya medan pendakian, di belakang kami terlihat pemandangan lampu kota Semarang yang indah. Alhamdulillah, selama pendakian ini cuaca cerah, sehingga pendakian tak terganggu. Meski malam itu banyak masyarakat Tionghoa yang mengharapkan hujan dikarenakan malam tahun baru imlek, yang identik dengan turunnya keberuntungan.

Di sepanjang jalur pendakian menuju puncak Ungaran, tidak terdapat sumber air. Hal tersebut menyebabkan kami harus membawa ransel yang bebannya tidak ringan, karena kami isi dengan dua liter air minum. Meski begitu, kami tak gentar melalui rintangan demi rintangan

sepanjang perjalanan. Juga meskipun udara dingin malam hari menyelimuti, kami tetap melangkah ringan dengan diiringi nyanyian kecil dan teriakan penyemangat. Hingga tibalah kami di Puncak Ungaran pada dini hari pukul 01.30 WIB. Di sana telah berdiri enam buah tenda yang dibawa oleh tim advance. Tak lupa sujud syukur kami lakukan setelahnya. Lalu langsung saja kami merebahkan diri di pintu tenda, saking lelahnya. Tampak juga pendaki lain melakukan hal yang sama. Kami pun akhirnya punya kesempatan untuk beristirahat sejenak sambil menanti matahari terbit.

Jarum jam menunjukkan pukul 05.00 WIB, ketika tiba-tiba salah seorang dari kami tergesa membangunkan kami dengan teriakan “Shalat, shalat subuh!”. Atas teriakan

tersebut, kami pun langsung terbangun dan bertayamum untuk persiapan shalat subuh. Rasa kantuk belum usai, ketika kembali suara teriakan terdengar. Kali ini mengingatkan akan matahari yang telah terbit, “Sunrise, sunrise!”. Kami pun tergugah untuk bangun kembali dari tidur kami, ingin melihat peristiwa yang memang tidak bisa kami lihat di kota yaitu matahari terbit dengan pesona sinarnya yang seketika membuat rasa lelah di tubuh kami sirna.

Setelah berfoto-foto ria, kami pun menyantap sarapan pagi. Menu sarapan pagi kami di Puncak Ungaran adalah ingkung, istilah dalam Bahasa Jawa yang merujuk pada ayam goreng kampung. Lezat sekali. Tiga potong

ayam utuh memang sengaja kami bawa untuk menu sarapan special di atas Puncak Ungaran. Perjuangan membawanya terbayarkan sudah. Tawa canda riang kami sontak menghiasi puncak Ungaran. Pusi berjudul Bukit Cintaku pun tak luput dikumandangkan oleh salah seorang rekan kami< Slamet. Menambah semarak suasana pagi kami.

Jam menunjukkan pukul 09.00 WIB ketika kami melaksanakan persiapan untuk turun gunung. Ternyata medan yang berupa tanah berbatuan sedikit menyulitkan langkah kami saat turun, sungguh jauh lebih muda ketika kami berjalan naik. Perjalanan turun kami tempuh sekitar 2 jam 30 menit sampai perkebunan teh. Benar-benar kami rasakan petualangan yang sesungguhnya. Bravo Bea Cukai.

(Aris Handaru)

Travel Notes


Bea Cukai Menjawab

Jumat, 30 Januari 2015 bertempat di aula KPPBC Tipe Madya Pabean B

Yogyakarta, Seksi Kepatuhan Internal menyelenggarakan penandatanganan kontrak kinerja bagi para pejabat eselon IV, eselon V, dan pelaksana secara serentak. Penandatanganan kontrak kinerja ini diwajibkan bagi seluruh pegawai dengan tujuan peningkatan kinerja pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kepala KPPBC Yogyakarta, Muh. Sutartib memberikan sambutannya dalam acara ini. Dilanjutkan dengan penandatangan kontrak

kinerja Kemenkeu-Four dan Kemenkeu-Five di hadapan atasan langsung masing-masing pegawai. Sebelumnya di lokasi yang sama, bersamaan dengan pelaksanaan apel bulanan, Muh. Sutartib juga memberikan penghargaan kepada pegawai kategori pengabdian kerja baik tahun 2014.

Pada tahun ini, Isnawan Wahyu Prasetyo yang bertugas sebagai pelaksana pada seksi Kepatuhan Internal terpilih sebagai pegawai kategori pengabdian kerja baik KPPBC Yogyakarta.

EVENTWBC 484

MARET 2015

KPPBC TMP B YOGYAKARTA

Rabu, 18 Februari 2015, dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kinerja pegawai KPPBC TMP B Bandar Lampung,

diadakan Program Pengembangan Keterampilan Pegawai (P2KP) dengan materi Tata Cara Pengisian SPT Tahunan di aula kantor. Acara yang diikuti oleh seluruh pegawai ini, menghadirkan narasumber dari KPP Pratama Teluk Betung. Narasumber memberikan penjelasan mengenai Penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun 2014 melalui e-filling berdasarkan Surat Edaran Menkeu Nomor SE-36/MK.03/2013 di mana seluruh pegawai Kementerian Keuangan diwajibkan menyampaikan SPT Tahunan secara e-filling sebelum tanggal jatuh tempo 31 Maret 2015. Dijelaskan pula adanya perubahan tampilan pada website e-filling dari tampilan tahun 2014. Acara P2KP ini sangat bermanfaat karena mengajarkan para pegawai bagaimana tata cara pengisian SPT dengan benar melalui e-filling dan sekaligus mengingatkan kembali untuk mengirimkan SPT sebelum tanggal jatuh tempo.

KPPBC TMP B BANDAR LAMPUNG

Jumat, 20 Februari 2015, bertempat di Aula KPPBC Tipe Pratama Purwokerto diselenggarakan Rapat Kerja Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY dengan

mengambil tema “ 41 Triliun Pasti Bisa “. Rapat kerja ini digelar untuk membahas strategi-strategi yang akan diterapkan serta kendala-kendala yang mungkin muncul pada masing-masing kantor pengawasan dan pelayanan yang berada di bawah lingkungan Kanwil. Rapat tersebut dihadiri oleh Plt. Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Y Nugroho Wahyu Widodo beserta jajarannya. Nampak juga delapan perwakilan dari setiap Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkugan Jawa Tengah dan DIY yaitu dari KPPBC Tanjung Emas, Kudus, Yogyakarta, Cilacap, Tegal, Purwokerto, Pekalongan, Solo. Rapat berjalan dengan memberikan kesempatan pada setiap kantor Pengawasan dan Pelayanan dibawah Kanwil Jateng dan DIY untuk memberikan presentasi atau gambaran mengenai kondisi di setiap unit kerja masing-masing. Dilanjutkan dengan pembahasan mengenai strategi-strategi apa yang bisa dimaksimalkan untuk mencapai target-target penerimaan pada tahun ini.

KANWIL DJBC JAWA TENGAH DAN DIY



Rabu, 11 Februari 2015, di aula lantai 3 KPPBC TMP A Bandung telah berlangsung Capacity Building oleh KPK, dengan tema “Pemberdayaan Peran Keluarga

dalam Pencegahan Korupsi”. Acara yang dibuka oleh Plt. Kakanwil DJBC Jawa Barat, Saipullah Nasution, dihadiri pula oleh seluruh pejabat eselon III di lingkungan Kanwil DJBC Jawa Barat, anggota Dharma Wanita Persatuan KPPBC TMP A Bandung dan Kanwil DJBC Jawa Barat. Agus Priyanto, fungsional KPK yang bertindak sebagai narasumber, menjelaskan bahwa tidak semua hadiah adalah gratifikasi dan tidak semua gratifikasi dianggap suap. Kita harus bisa membedakannya. Jika kita mendapat gratifikasi yang dianggap suap, atau mengetahui seseorang yang mendapat gratifikasi yang dianggap suap, kita tahu kapan dan bagaimana caranya melaporkan hal tersebut ke KPK. Dialog berlangsung interaktif, di mana narasumber selain menyajikan gambar-gambar menarik dan cuplikan film-film pendek, juga banyak bertanya kepada seluruh peserta yang hadir terkait masalah gratifikasi. Acara ditutup dengan penyerahan cindera mata

Rabu, 25 Februari 2015 dilaksanakan pelatihan untuk pegawai tentang analisis hasil pencitraan mesin x-ray. Peserta juga mempelajari beberapa modus

yang sering dipakai dalam penyelundupan narkoba. Dua orang pegawai dari Subdirektorat Narkotika, Kantor Pusat DJBC menjadi narasumber dalam pelatihan. Materi yang disampaikan diawali dengan cara pemakaian mesin x-ray, mengidentifikasi jenis barang, menganalisis hasil pencitraan, mengidentifikasi narkotika, hingga praktik pengawasan langsung di pelabuhan. Narasumber juga memperlihatkan hasil penangkapan narkotika di berbagai kantor Bea dan Cukai melalui analisis dengan mesin x-ray. Sesi terakhir ditutup dengan beberapa pertanyaan mengenai teknis pengawasan di pelabuhan serta penjelasan dari para narasumber tentang data penindakan beberapa tahun terakhir. Pelatihan tersebut dinilai efektif, di mana setelah pelatihan selesai petugas Bea dan Cukai Tanjungpinang kembali menangkap penyelundupan narkoba yang disembunyikan dalam dua buah mangkuk di Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura. Barang larangan tersebut dapat teridentifikasi oleh petugas dari hasil pencitraan mesin x-ray.

KANWIL JAWA TIMUR II

KPPBC TMP B TANJUNGPINANG

KPPBC TMP A BANDUNG

Jumat, 20 Februari 2015, bertempat di Lapangan apel Batalyon 464 Nang-

gala, Paskhas Lanud Abdul Rachman Saleh Malang dilaksanakan upacara pem-bukaan Diklat Teknis Umum (DTU) Kesamaptaan Bea dan Cukai Tahun Anggaran 2015, yang diadakan oleh BDK Malang. Plh. Kepala Kanwil DJBC Jatim II, Sugeng Harianto, bertindak se-laku Inspektur Upacara. Dalam sambutannya, Sugeng berharap tujuan dan sasaran dari pelaksanaan diklat ini dapat tercapai. Demikian pula dengan materi-materi yang akan disampaikan, seperti baris berbaris, olahraga

militer, olahraga umum, dan kegiatan fisik lainnya, dihara-pkan dapat bermanfaat, se-hingga para peserta mampu memiliki perubahan karakter, berdedikasi, memiliki disiplin yang tinggi, menjunjung norma hukum dan hak asasi manusia, serta memiliki sikap militan dalam mengemban tugas ne-gara. Upacara tersebut dihadiri

oleh para elemen Paskhas Lanud Abdul Rachman Saleh, antara lain Kadis Ops, Dan Skadud 4, Dan Satpom, Dan Lanud, Kasintel, Dan Skadud 32, Dan Depo, Dan Sathar serta para undangan antara lain Perwakilan dari Satker DJBC yang berada di wilayah Jawa Timur



PERTANYAAN:

Saya AR, seorang tokoh masyarakat di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Kabupaten Ciamis termasuk salah satu daerah rawan bencana alam. Tahun 2015 saja dalam rentang waktu satu bulan lebih, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

telah menerima 48 laporan bencana alam. Banyaknya bencana alam di daerah kami lebih disebabkan kondisi geografis Kabupaten Ciamis. Banyak pemukiman warga berada di lahan tebing yang rawan longsor. Termasuk area pesawahan dan perikanan yang berada di kawasan dataran tinggi. Saluran sungai yang kecil juga menjadi penyebab beberapa kasus bencana banjir. Hal yang saya ingin tanyakan, apakah terdapat fasilitas khusus yang diberikan bea cukai untuk barang impor dalam rangka penanggulangan bencana alam, atau harus tetap mengikuti prosedur yang sudah berlaku?

JAWABAN:

Atas impor Barang Bantuan / Hibah yang diperlukan dalam rangka penanganan bencana alam di Indonesia dapat diberikan pembebasan atas pungutan Bea Masuk dan Cukai, Tidak Dipungut PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22 Impor. Dasar Hukum:1. Pasal 25 ayat 1 huruf d Undang-undang Nomor 17 tahun

2006 menyatakan pembebasan Bea Masuk diberikan atas impor “barang kiriman hadiah / hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam”

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 144/KMK.05/1997 jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 22/PMK.04/2006 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2006, Pasal 1 huruf h menyatakan: “diberikan pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas impor barang bantuan / hibah yang diperlukan dalam rangka penanganan bencana alam”;

3. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 254/KMK.03/2001 menyatakan dikecualikan dari

pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan atau PPN atas barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, atau kebudayaan;

4. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 231/KMK.03/2001 menyatakan atas impor sebagian barang kena pajak yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk, tidak dipungut PPN dan PPnBM;

Prosedur Memperoleh PembebasanMengajukan permohonan pembebasan Bea Masuk dan

PDRI kepada Menteri Keuangan melalui Dirjen Bea dan Cukai disertai lampiran: 1. Rincian jumlah dan jenis barang yang dimintakan

pembebasan Bea Masuk beserta nilai pabeannya (Invoice, Packing list, B/L dsb);

2. Surat keterangan dari pemberi hadiah di luar negeri (gift certificate) yang menyatakan bahwa barang tersebut adalah kiriman hadiah dan dalam pengadaannya tidak menggunakan devisa Indonesia;

3. Rekomendasi dari departemen (kementerian) teknis terkait (Depkes / Depsos) -kini bernama Kemenkes / Kementerian Kesehatan; dan

4. Rekomendasi dari badan atau lembaga yang menangani bencana alam. (Keputusan Menteri Keuangan Nomor 144/KMK.05/1997 jo. Peraturan Menteri Keuangan nomor 22/PMK.04/2006 jo nomor 67/PMK.04/2006)

Kebijakan Impor Barang Bantuan Bencana Alam1. Dapat memperoleh Fasilitas Pengeluaran Barang

Impor terlebih dahulu dengan Penangguhan Pembayaran Bea Masuk, Cukai dan PDRI dengan mempertaruhkan jaminan sebesar BM, Cukai dan pajak dalam rangka impor yang terutang, jika pemohon adalah Instansi Pemerintah, jaminan tersebut cukup Jaminan Tertulis dari Pejabat setingkat Eselon I;

2. Memenuhi persyaratan impor terhadap barang yang diatur tataniaga dan barang larangan (rekomendasi dari Departemen atau Kementerian Terkait), Misalnya: a. Obat-obatan diperlukan ijin dari BPOM dan/atau

Departemen Kesehatan (Kementerian Kesehatan); b. Peralatan Kedokteran diperlukan ijin dari

Departemen Kesehatan (Kementerian Kesehatan); c. Pakaian atau barang bekas pakai diperlukan ijin

dari Departemen Perdagangan (Kementerian Kesehatan);

Bea Cukai Menjawab


Incoterms dikeluarkan oleh Kamar Dagang Internasional atau International Chamber of Commerce (ICC), versi terakhir yang dikeluarkan

pada tanggal 01 Januari 2011 disebut sebagai Incoterms 2010. Incoterms 2010 dikeluarkan dalam bahasa Inggris sebagai bahasa resmi dan 31 bahasa lain sebagai terjemahan resmi. Dalam Incoterms 2010 hanya ada sebelas istilah yang disederhanakan dari tiga belas istilah Incoterms 2000, yaitu dengan menambahkan dua istilah baru dan menggantikan empat istilah lama. Istilah baru dalam Incoterms 2010 yaitu Delivered at Terminal (DAT); dan Delivered at Place (DAP). Sedangkan empat istilah lama yang digantikan yaitu: Delivered at Frontier (DAF); Delivered Ex Ship (DES); Delivered Ex Quay (DEQ); Delivered Duty Unpaid (DDU).

Pada Incoterms 2010, istilah dibagi dalam dua kategori berdasarkan metode pengiriman, yaitu tujuh istilah yang berlaku secara umum, dan empat istilah yang berlaku khusus untuk pengiriman melalui transportasi air. Pengiriman yang berlaku secara umum, antara lain EXW (Ex Works), FCA (Free Carrier), CPT (Carriage Paid To), CIP (Carriage and Insurance Paid To), DAT (Delivered at Terminal), DAP (Delivered at Place), dan DDP (Delivered Duty Paid To), sedangkan pengiriman yang melalui transportasi air antara lain: FAS (Free Alongside Ship), FOB (Free on Board),

CFR (Cost and Freight) dan CIF (Cost Insurance and Freight).

EXW - Ex Works (nama tempat penyerahan):

Pihak penjual menentukan tempat pengambilan barang, Pihak pembeli bertanggung jawab untuk biaya angkut, resiko selama perjalanan dan biaya saat pembongkaran.FCA - Free Carrier (nama tempat penyerahan):

Pihak penjual hanya bertanggung jawab untuk mengurus izin ekspor dan menyerahkan barang ke pihak pengangkut di tempat yang telah ditentukan. Pihak pembeli hanya membayar biaya pengiriman dan tanggung jawab hangus saat barang diserahkan di pelabuhan tujuan.CPT - Carriage Paid To (nama tempat tujuan):

Pihak penjual menanggung biaya sampai barang tiba di tempat tujuan, namun tanggung jawab hanya sampai saat barang diserahkan ke pihak pengangkut.CIP - Carriage and Insurance Paid to (nama tempat tujuan):

Sama seperti CPT ditambah pihak penjual wajib membayar asuransi untuk barang yang dikirim hingga barang diserahkan.DAT – Delivered at Terminal (nama termunal pelabuhan atau tujuan):

Pihak penjual membayar sampai

ke pembongkaran di terminal pelabuhan tujuan, kecuali beban biaya sehubungan biaya, tanggung jawab bebas saat kapal selesai bongkar di terminal pelabuhan tujuan.DAP – Delivered at Place (nama tempat tujuan):

Hampir sama seperti DAT dengan tambahan biaya pengangkutan ke tempat tujuan dan asuransi menjadi tanggungan pihak penjual. DDP - Delivered Duty Paid (nama tempat tujuan):

Pihak penjual bertanggung jawab mengantar barang sampai di tempat tujuan, termasuk biaya asuransi dan semua biaya lain yang mungkin muncul sebagai biaya impor, cukai, dan pajak dari negara pihak pembeli. Izin impor juga menjadi tanggung jawab pihak penjual.FAS - Free Alongside Ship (nama pelabuhan keberangkatan):

Pihak penjual bertanggung jawab sampai barang berada di pelabuhan keberangkatan dan siap di samping kapal untuk dimuat. Biaya lain sampai ke tempat tujuan akan menjadi tanggung jawab pihak pembeli. Hanya berlaku untuk transportasi air.FOB - Free On Board (nama pelabuhan keberangkatan):

Pihak penjual bertanggung jawab dari mengurus izin ekspor sampai memuat barang di kapal yang siap berangkat. Biaya pengangkutan dari pelabuhan asal samapi ke tempat tujuan akan menjadi tanggungan pembeli. Hanya berlaku untuk transportasi air.CFR - Cost and Freight (nama pelabuhan tujuan):

Pihak penjual menanggung biaya sampai kapal yang memuat barang merapat di pelabuhan tujuan, namun tanggung jawab penjual hanya sampai saat barang selesai dimuat ke kapal. Hanya berlaku untuk transportasi air.CIF - Cost, Insurance and Freight, (nama pelabuhan tujuan):

Sama seperti CFR ditambah pihak penjual wajib membayar asuransi untuk barang yang dikirim. Hanya berlaku untuk transportasi air.

(diolah dari berbagai sumber)

INCOTERMS 2010Incoterms atau International Commercial Terms adalah kumpulan istilah yang dibuat untuk menyamakan pengertian antara penjual dan pembeli dalam perdagangan internasional. Incoterms menjelaskan hak dan kewajiban pembeli dan penjual yang berhubungan dengan pengiriman barang. Hal-hal yang dijelaskan meliputi proses pengiriman barang, penanggung jawab proses ekspor-impor, penanggung biaya yang timbul, dan penanggung risiko bila terjadi perubahan kondisi barang yang terjadi akibat proses pengiriman.

Berbagi Pengetahuan


Hobi dan Komunitas

Salah satu pihak yang mendorong kemajuan persepakbolaan nasional dimaksud adalah Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang keberadaannya di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dipelopori Alm. Bawono, ketika itu menjabat sebagai Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kanwil BC Belawan, ia merintis suatu perkumpulan olahraga di lingkungan Kantor Pusat Bea dan Cukai di Rawamangun Jakarta Timur.

Sejatinya, perkumpulan itu bertujuan untuk menampung kegiatan olahraga anak-anak pegawai Bea Cukai khususnya di kompleks Bojana Tirta Rawamangun

Jakarta Timur agar terhindar dari segala bentuk kenakalan remaja khususnya penggunaan obat-obatan terlarang. Serupa dengan era sekarang, di era 70-an remaja pengguna obat-obatan terlarang dan minuman keras pun cukup banyak. Keadaan ini meresahkan semua pihak.

Menyikapi keadaan tersebut, ketika itu Bawono dibantu Alm. Said Rusli menggerakkan seluruh warga terutama anak muda setempat untuk mengisi waktu luangnya berolahraga, khususnya berlatih sepak bola. Lalu berdirilah Stadion Bea Cukai untuk cabang utama sepak bola. Kemudian pada 1973, Bawono mendirikan Klub Bina Taruna sebagai wadah resmi perkumpulan sepak bola bagi para pegawai Bea Cukai.

Seiring dengan berjalannya waktu, lahir pula perkumpulan di cabang olahraga lain seperti karate, terjun payung, renang, dan lainnya.

Pada 1980, Said Rusli, yang menjadi penerus organisasi sepeninggal Bawono, mengungkapkan idenya untuk

membuka keanggotaan Bina Taruna bagi masyarakat umum. Mengapa tidak, toh antusiasme warga terhadap keberadaan Bina Taruna semakin pesat. Said Rusli aktif di berbagai organisasi keolahragaan Bea Cukai khususnya sepak bola sekitar 1980-1995. Selanjutnya muncul kader-kader terbaik seperti Muhammad Zein yang akrab disapa Bang Zein, kemudian GH Sutedjo, dan Hendra Prasmono. Kepengurusan ketiga tokoh ini berlangsung dari 1996 hingga sekarang. Adapun ketua pelaksana untuk Stadion Bea Cukai adalah Bambang Setiawan dan juga waktu itu ada Ponirin Meka. Jadi para pengurus Bina Taruna adalah para pegawai Bea Cukai aktif dan purnawirawan.

Sepak Bola Bea CukaiDi tengah meredupnya

prestasi Tim Nasional Indonesia dan masih belum rapinya

manajemen kepengurusan persepakbolaan nasional,

kita patut bersyukur dan berbangga bahwa masih

banyak pihak yang mau berkiprah secara total demi mengangkat prestasi sepak

bola dan mengharumkan nama bangsa.


Hobi dan Komunitas

GH Sutedjo, pembina Bina Taruna yang juga menjabat sebagai Ketua Pengcab PSSI Jakarta Timur, mengungkapkan bahwa seiring dengan perkembangan jaman dan tuntutan prestasi, keluarga besar Bina Taruna kemudian mendirikan Sekolah Sepakbola (SSB) Bina Taruna. ”Dulu namanya Remtar Jaya, yang berkompetisi di seputaran DKI. Inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya SSB Bina Taruna. Saat ini SSB Bina Taruna memiliki sekitar 400 orang murid. Yang senior di Tim Bea Cukai kami namakan Tunas Taruna. Para pengurus Bina Taruna umumnya merangkap menjadi pengurus PSSI Jakarta Timur. Sebab, jika kita tarik seluruh kegiatan sepak bola di Jakarta Timur, pusatnya atau sentranya ya di Rawamangun ini, atau di Stadion Bea Cukai,” ujar Sutedjo.

Bahkan saat ini telah dirintis berdirinya Akademi Bina Taruna yang umumnya beranggotakan pemain yang umurnya lebih dari 15 tahun, di atas SSB. Menurut Sutedjo, Akademi Bina Taruna ini sudah di-launching pada awal Februari 2015 yang dimotori oleh Suko Wibowo dkk. ”Jika kita melihat sejarah, alumni Bina Taruna banyak yang telah berprestasi dan berkiprah di persepakbolaan nasional mengharumkan nama bangsa. Kita sebut saja Ismed Sofyan, Ponirin

Meka, Fachri Husaini, Gendut Doni, Abdul Manan, Haris Salisburi, dan I Gusti Putu Yasa yang sampai saat ini masih aktif sebagai pegawai Bea Cukai,” ujar Sutedjo.

Sementara itu, pelatih sekaligus eks pemain Timnas Bea Cukai, Marlon Wongkar yang sehari-hari bertugas di KPPBC TMP A Bekasi, mengungkapkan bahwa teman-teman pegawai muda terutama dari STAN banyak sekali yang memiliki talenta bagus. ”Adik-adik ini mestinya harus terlibat, yang punya potensi itu mestinya ditampung. Hal ini penting, selain untuk menyalurkan bakat juga untuk persiapan menghadapi berbagai event penting di lingkungan Ditjend Bea dan Cukai. Hal ini pun sebenarnya sudah disampaikan kepada Ketua Badan Pengurus Olahraga dan Seni Bea Cukai (Bapors BC) Imik Eko Putro melalui staf unit sepak bolanya,” ujar Marlon.

Marlon, yang bersama dengan Hendra Prasmono pernah merasakan menjadi pemain Nasional PSSI Junior era 1980-an dan juga bersama-sama dengan Awan Rahargo sudah membawa Timnas Bea Cukai juara tingkat Kementerian Keuangan baik sebagai pemain (Tahun 2008-2009) maupun sebagai pelatih (Tahun 2012, 2013, 2014) mengungkapkan saat inilah momentum kebangkitan sepakbola Bea Cukai. Dengan gairah yang tinggi untuk mengikuti seluruh program kompetisi usia muda berjenjang, itu artinya Bea Cukai telah berpartisipasi aktif dalam memajukan sepakbola nasional.

”Kita yang sudah mantan-mantan pemain bola ini juga menjadi pengurus Klub Bina Taruna dibawah pimpinan Pak Sutedjo. Tim Sepakbola Bea Cukai selalu mengikuti berbagai event terutama dalam rangka Hari Kemerdekaan RI dan Hari Keuangan. Tak bisa dipungkiri bahwa penampilan Timnas Bea Cukai cukup menonjol jika dibandingkan tim dari Eselon I lain. Hal ini terlihat dari sisi teknis, strategi, dan variasi permainan.

Dalam merekrut pemain inti Timnas BC, kami pantau pemain secara menyeluruh dari setiap kantor di daerah. Biasanya melalui Turnamen sepakbola antar Kanwil BC, yang diadakan sebelum event Hari Oeang. Sehingga dalam pelaksanaan event tersebut kami sudah mendapatkan pemain-pemain potensial untuk Timnas BC. Kami adakan latihan dua kali seminggu, biasanya di pagi hari sesuai dengan Surat Ijin dari Bapors Pusat,” ujar Marlon.

Marlon pun bersyukur bahwa sudah setahun belakangan ini Timnas Bea Cukai dengan materi pemain-pemain muda diikutkan dalam agenda kompetisi resmi PSSI wilayah Persijatim dengan membawa nama klub Tunas Taruna, yang mana jadwal pertandingan tidak mengganggu jam kerja para pemainnya. ”Mengapa kompetisi menjadi penting? Sebab, dalam kompetisi yang sehat dan berkualitas, tiap individu pemain akan berkembang secara maksimal setelah menghadapi berbagai macam tipe lawan, aneka tipe permainan, dan berbagai strategi. Ketika individu berkembang maksimal, dan pengalaman bertanding meningkat dia akan memberikan kontribusi yang maksimal pula kepada tim,” tutup Marlon. (pomo)

Kami adakan latihan dua kali seminggu, biasanya di pagi hari

sesuai dengan Surat Ijin dari Bapors Pusat.

Pelatih Bina TarunaMarlon Wongkar

GH Sutedjo, pembina Bina Taruna dan Ketua Pengcab PSSI Jakarta TImur.


Sering kita temukan sehari-hari pada saat kita sedang menyikat gigi adanya darah yang terlihat pada busa dari odol yag kita

pakai,sehingga busa berwarna merah muda. Biasanya darah tersebut berasal dari gusi, dimana kondisi ini sebagai petanda adanya suatu kelainan pada daerah gusi. Bila ini terjadi, perlu kita ketahui apa saja penyebab dari gusi berdarah yang paling mungkin sedang dialami sehingga mempermudah kita melakukan perawatan dan mengobatinya. Sehingga kondisi ini segera dapat teratasi.

Seperti diketahui, daerah gusi merupakan daerah yang banyak sekali pembuluh darah kecil dan rapat sehingga pada penampakannya gusi berwarna merah, keadaan ini juga yang memungkinkan gusi mudah berdarah,

Disamping itu juga gusi merupakan salah satu jaringan penyokong gigi sehingga apa yang terjadi pada gigi akan mempengaruhi gusi, begitu pula sebaliknya.

Secara garis besar penyebab gusi berdarah ada 2 kelompok:1. Penyebab lokal2. Penyebab sistemik

Penyebab LokalPenyebab lokal dari gusi berdarah

terjadi pada gigi dan gusi itu sendiri, dalam hal ini dapat terjadi dikarenakan hal hal sebagai berikut diantaranya :a. Kebersihan gigi dan mulut yang

buruk;b. Terdapat pada orang yang malas

sikat gigi/malas memakai dental floss, maka mudah terbentuk plak dan karang gigi, bila berlnajut dapat terjadi iritasi dan peradangan pada gusi sehingga gusi mudah berdarah serta kadang disertai pembengkakan.

c. Trauma pada gusi;d. Biasanya terjadi pada keadaan

dimana terlalu bersemangat menyikat gigi, sikat gigi terlalu keras,/bulu sikat yang kasar/bulu sikat yang sudah rusak permukaannya.

e. Gigi tidak beraturan (malposisi)/tumbuh tidak sempurna, sehingga makanan mudah terjebak/terselip diantara gigi yang malposisi dan sulit untuk dibersihkan. Sebagai

contoh gigi geraham bungsu yang sering dikeluhkan dengan gusi yang meradang dan mudah bertdarah bahkan disertai pembengkakan pipi dan sulit membuka mulut.

f. Jaringan periodontal;g. Bila peradangan menyebar

ke jaringan dan tulang yang menyokong gigi (jaringan periodontal) dapat menyebabkan gusi berdarah bahkan sampai disertai nanah didaerah gusi .

Penyebab SistemikMerupakan penyebab gusi berdarah

yang terjadi karena masalah tubuh menyeluruh, antara lain :a. Kekurangan vitamin C.b. Terjadi bila seseorang kurang makan

buah buahan dan sayuran yang mengandung vitamin C, terlihat gusi bengkak, sakit dan mudah berdarah. Dalam istilah medis dikenal dengan scurvy.

c. Kekurangan vitamin K.d. Vitamin K merupakan faktor penting

dalam pembekuan darah, bila kekurangan vitamin K tubuh akan memiliki kecenderungan mudah berdarah termasuk gusi.

e. Perubahan hormonef. Kondisi ini terjadi pada wanita, pada

saat masa pubertas, masa kehamilan atau fase menopause, karena itu sering ditemukan pada wanita hamil gusi lebih sensitif dan mudah berdarah.

g. Gangguan pembekuan darah.h. Sering terlihat pada orang dengan

kelainan darah seperti; hemofilia dan leukemia dapat terjadi pendarahan spontan pada gusi.

i. Obat obatan.j. Obat obatan yang memiliki efek

pengencer darah bila digunakan secara berlebihan dapat menyebabkan gusi berdarah.

k. Kanker. Beberapa jenis kanker dapat

menyebabkan gusi berdarah diantaranya, kanker darah dan kanker sumsum tulang.

l. Penyebab lainnya seperti, Pengguna tembakau (merokok

dan nginang), stress, terapi radiasi, HIV dll yang semuanya dapat menyebabkan gusi berdarah harus diidentifikasi dan diatasi.

Karena pendarahan gusi juga dapat merupakan tanda suatu kelainan maka kita harus, dapat mengenal dan cara mengatasinya sehingga pendarahan pada gusi dapat teratasi dan bila ada kelainan sistemik atau yang lebih serius dapat segera diketahui.

Untuk mengatasi gusi berdarah yang harus dilakukan adalah :a. Kebersihan gigi dan mulut

merupakan yang paling utama untuk meminimalisir gusi berdarah kunjungan kedokter gigi disarankan 2 kali setahun, untuk membersihkan kemungkinan adanya karang gigi yang tidak dapat/tidak terjangkau untuk dibersihkan sendiri.

b. Pemilihan bulu sikat yang lembut bila gusi sangat sensitif atau gusi yang sedang meradang.

c. Bila gigi yang tidak beraturan disarankan perbaikan susunan gigi geligi dengan perawatan orthodonti dan bila ada gigi yang tumbuh tidak sempurna/miring (gigi bungsu), maka dilakukan pengangkatan dengan tindakan bedah ringan.

d. Bila kelainan telah menyangkup jaringan periodontal disertai peradangan (adanya nanah) dan kerusakan tulang (terlihat melalui rontgen foto panoramic). Maka tindakan bedah ringan untuk membersihkan jaringan jaringan yang tidak sehat dapat dilakukan agar tulang dan jaringan sehat akan tumbuh kembali,Tetapi bila telah dilakukan tindakan

tindakan diatas tetapi gusi masih tetap sering berdarah, maka dianjurkan untuk pemeriksaan lebih lanjut agar dapat diketahui kemungkinan adanya kelainan sistemik/kelainan yang lebih serius lainnya yang menyebabkan gusi berdarah.

Drg. Ika MaulianaPoli Gigi KP DJBC

Bila Gusi Berdarah


Ruang Kesehatan


Ekspor

Feature

Beberapa minggu sebelumnya Rina, mahasiswa tingkat akhir dari salah satu perguruan tinggi Bisnis di

Jakarta mendatangi Nino untuk mewawancarainya sebagai bagian dari tugas akhir yang sedang dibuat Rina mengenai kegiatan ekspor di Indonesia. Rina ingin nantinya bisa membantu pengusaha-pengusaha dalam negeri dapat memasarkan produknya lebih luas di luar negeri sehingga produksi di dalam negeri lebih meningkat dan menyerap tenaga kerja di Indonesia. Walaupun

Nino tidak banyak membantu karena dia hanya mengetahui proses di dalam pelabuhan, tetapi sebagai salah satu kerabat Rina, Nino ingin membantu.

Rina sudah cukup mengetahui istilah-istilah ekspor dari yang dipelajari di kampusnya sehingga Nino hanya menambahkan saja. Rina memahami ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean yaitu daerah dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu

lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Orang yang melakukan ekspor adalah eksportir.

Langkah-langkah dalam proses ekspor pada dasarnya adalah1. Mencari tahu terlebih dahulu apakah barang yang akan kita ekspor tersebut

termasuk barang yang dilarang untuk di ekspor, diperbolehkan untuk di ekspor tetapi dengan pembatasan, atau barang yang bebas di ekspor (Menurut undang-undang dan peraturan di Indonesia). Untuk mengetahuinya bisa dilihat di www.insw.go.id

2. Memastika juga apakah barang kita diperbolehkan untuk masuk ke Negara tujuan ekspor.

3. Jika kita sudah mendapatkan pembeli (buyer), menentukan sistem pembayaran, menentukan quantity dan spesifikasi barang, dll, maka selanjutnya kita mempersiapkan barang yang akan kita ekspor dan dokumen-dokumennya sesuai kesepakatan dengan buyer.

4. Melakukan pemberitahuan pabean kepada Pemerintah (Bea Cukai) dengan menggunakan dokumen Pemberitahuan Ekspor

Suara mesin … terdengar berderu-deru saat mengangkat kontainer atau peti kemas dari ke kapal yang akan mengangkut barang yang berada di dalam kantor ke luar negeri. Nino mendengar proses loading barang tersebut dari dalam kantornya yang berada di pelabuhan sebagai operator terminal pengangkut.

Prosedur


perdagangan tidak akan memproses lebih lanjut surat permohonan izin eksporter tersebut. Sebaliknya, jika dokumen dan data dinyatakan valid akan diterbitkan surat izin ekspor. Bersamaan dengan itu, departemen perdagangan akan memberikan data elektronik perizinan ekspor ke Indonesia National Single Window (INSW) atau Foreign Trade Association (FTA). Pelaku usaha dapat mengambil langsung berkas perizinan ekspor di loket pelayanan perdagangan luar negeri.

Prosedur ekspor Indonesia ini diberlakukan oleh departemen perdagangan untuk perusahaan yang kegiatan ekspor melibatkan barang yang diatur dan diawasi tata

niaganya. Sedangkan barang ekspor yang tidak diatur atau diawasi tata niaganya cukup menggunakan surat izin usaha perdagangan (SIUP). Surat izin perdagangan usaha ini dikeluarkan oleh kantor wilayah departemen perindustrian dan perdagangan setempat. Departemen Perdagangan Republik Indonesia akan mengeluarkan peraturan terbaru terkait dengan barang ekspor yang diatur dan diawasi tata niaganya. Oleh karena itu, pelaku usaha harus sering memeriksa status barang ekspornya.

Selama pelaku usaha mengikuti prosedur ekspor, pelaku usaha akan dilibatkan oleh banyak instansi. Sejak barang ekspor tiba di pelabuhan atau bandara, kelengkapan dokumen dan data yang berkaitan dengan barang ekspor merupakan harga mati. Dokumen dan data yang tidak

Feature

Barang (PEB) beserta dokumen pelengkapnya.

5. Setelah eksportasi kita di setujui oleh Bea Cukai, maka akan diterbitkan dokumen NPE (Nota Persetujuan Ekspor). Jika sudah terbit NPE, maka secara hukum barang kita sudah dianggap sebagai barang ekspor.

6. Melakukan stuffing dan mengapalkan barang kita menggunakan moda transportasi udara (air cargo), laut (sea cargo), atau darat.

7. Mengasuransikan barang atau kargo kita (jika menggunakan term CIF)

7. Mengambil pembayaran di Bank (Jika Menggunakan LC atau

pembayaran di akhir)Tahapan prosedur ekspor

Indonesia diatur oleh Departemen Perdagangan Republik Indonesia. Peraturan perdagangan luar negeri mencakup tata niaga barang ekspor, bea keluar barang dan surat izin kegiatan ekspor. Tahapan prosedur ekspor harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Tata niaga barang ekspor berupa pemeriksaan barang yang dilakukan oleh surveyor dan tata cara pengiriman barang. Bea keluar barang berupa pengenaan tarif beserta pengenaan pajak ekspor atau pajak ekspor tambahan. Surat izin kegiatan ekspor meliputi tata cara pengisian formulir, surat pemberitahuan ekspor barang atau surat pemberitahuan ekspor barang tertentu.

Prosedur ekspor Indonesia yang dijalani oleh pelaku usaha di

departemen perdagangan untuk mendapatkan surat izin kegiatan ekspor yang terdaftar (Approved Exporter). Departemen Perdagangan Republik Indonesia menyediakan dua metode pengajuan permohonan izin ekspor. Metode pertama, pengajuan permohonan melalui situs resmi Departemen Perdagangan Republik Indonesia. Metode kedua, pelaku usaha mendatangi langsung ke loket pelayanan perdagangan luar negeri. Sebelum mengisi formulir registrasi eksportir, pelaku usaha sudah mempersiapkan kelengkapan dokumen dan data. Kelengkapan dokumen dan data diperlukan oleh departemen perdagangan untuk pemrosesan penerbitan berkas

perizinan.Isi dokumen dan data tersebut

antara lain surat izin usaha perdagangan, nomor pokok wajib perusahaan, surat keterangan lokasi perusahaan, surat akta pendirian perusahaan dan surat akta perubahan terakhir yang telah disahkan oleh kementerian hukum dan hak asasi manusia, sertifikat tanah perusahaan, laporan keuangan perusahaan, nama-nama penanggung jawab perusahaan beserta NPWP masing-masing penanggung jawab perusahaan, tanda pengenal perusahaan eksportir.

Dokumen dan data akan dikembalikan kepada pelaku usaha apabila dokumen data tersebut dinilai oleh petugas di departemen perdagangan terdapat unsur pelanggaran (tracking). Departemen


sesuai dengan keadaan barang ekspor akan ditolak oleh departemen perdagangan dan kepabeanan. Jika terdapat unsur pelanggaran (tracking) dapat melibatkan institusi lain seperti Kepolisian Republik Indonesia.

Prosedur dan Persyaratan EksporRina belajar untuk memulai

bisnis ekspor, kita harus menyiapkan dokumen dan mengikuti prosedur. Langkah pertama adalah mempersiapkan produk contoh barang dan spesifikasi produk yang ditawarkan kepada pembeli. Produk-produk unggulan yang bisa bernilai ekspor adalah furniture, handycraft atau kerajinan tangan, kosmetik, garment, leather product, dan makanan dan minuman. Spesifikasi barangnya a. Barang (hasil industri, pertanian/

perkebunan/kehutanan, pertambangan, kelautan/perikanan, kerajinan)

Barang digolongkan menjadi 4 kelompok:- Barang diatur (kopi, tekstil,

kayu lapis, kayu cendana)- Barang diawasi (inti kelapa

sawit, minyak & gas bumi, kulit buaya, pupuk urea)

- Barang dilarang (ikan arwana, benih ikan sidat, karet bongkah, barang kuno)

- Barang bebas (Semua barang yang selain diatas)

b. Jasa layanan (jasa keuangan/manajemen, teknologi informasi, tenaga kerja)Langkah selanjutnya yang perlu

dilakukan bagaimana mencari calon pembeli di luar negeri. Bisa dengan promosi online atau ikut pameran

dagang. Perlu juga membuat kontrak penjualan (sales contract), yaitu dokumen yang berisi kesepakatan antara eksportir dan importir yang berisi tentang uraian lengkap tentang barang diekspor, Jumlah barang, harga satuan dan total harga Pelabuhan tujuan, Syarat pembayaran,dan Syarat lain yang dianggap perlu.

Faktur perdagangan (commercial Invoice), yaitu dokumen yang dikeluarkan pihak eksportir untuk importir, yang berisi informasi lengkap barang yang diekspor. Faktur ini dipakai sebagai bukti transaksi. Letter of Credit (L/C), yaitu alat bukti pembayaran atas satu transaksi antara eksportir dan importir. Dokumen ini dikeluarkan oleh bank devisa atas permintaan importir untuk memberi hak kepada eksportir menarik uang atas beban importer.

Agar lebih jelas Rina juga mengunjungi kantor bea cukai di tanjung Priok untuk mencari keterangan lebih dengan ditemani Nino. Di Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tanjung Priok, Rina dibantu Lisa, salah satu client coordinator, menjelaskan prosedur kepabeanan dalam melakukan ekspor.

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), merupakan dokumen utama pada setiap peristiwa ekspor barang. Dokumen ini ditandatangani eksportir, pejabat bea dan cukai, dan pejabat bank devisa. Fungsi PEB adalah sebagai pencatat ekspor, menetapkan besarnya PE dan PET, dan mendapatkan ijin muat ke kapal oleh bea dan cukai. Pemberitahuan pabean ekspor adalah pernyataan

yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban kepabeanan dibidang ekspor dalam bentuk tulisan di atas formulir atau data elektronik.

Setiap dokumen PEB diwajibkan untuk membayar pendapatan negara bukan pajak yang dapat dibayarkan di bank atau di kantor bea cukai setempat. Untuk besaran pajak ekspor setiap barang juga berbeda-beda ditentukan dengan keputusan menteri keuangan.

Setiap barang yang akan diekspor mempunyai aturan sendiri-sendiri tergantung akan barangnya. misalnya untuk barang yang berupa kayu, kayu yang diekspor memerlukan dokumen Laporan Surveyor, endorsement dari Badan Revitalisasi Industri Kayu, untuk barang lain yang berupa barang tambang juga ada yang mensyaratkan untuk menggunakan laporan surveyor.

Untuk beberapa barang yang termasuk kategori limbah ada yang menggunakan kuota. Untuk barang berupa beras disyaratkan apabila kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi dan ada ijin dari BULOG. Namun banyak juga ekspor yang tanpa persyaratan atau ijin dari instansi terkait, misalnya ekspor sepeda, plastik, sirup, sepatu, kabel, besi, baja, mainan plastik, dan yang lain.

Eksportir wajib memberitahukan barang yang akan diekspor ke kantor pabean pemuatan dengan menggunakan PEB disertai Dokumen Pelengkap Pabean ke kantor pabean dimana barang akan diangkut. PEB disampaikan paling cepat 7 hari sebelum tanggal perkiraan ekspor dan paling lambat sebelum barang ekspor masuk Kawasan Pabean. Dokumen Pelengkap Pabean yang dimaksud Rina yaitu, invoice dan Packing List, Bukti Bayar PNBP, Bukti Bayar Bea Keluar (dalam hal barang ekspor dikenai Bea Keluar, dan Dokumen dari intansi teknis terkait (dalam hal barang ekspor terkena ketentuan

Feature


larangan dan/atau pembatasan. Penyampaian PEB dapat dilakukan oleh eksportir atau dikuasakan kepada Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK). Pada Kantor Pabean yang sudah menerapkan sistem PDE (Pertukaran Data Elektronik) kepabeanan, eksportir/PPJK wajib menyampaikan PEB dengan menggunakan sistem PDE Kepabeanan.

Pada kantor pabean akan dilakukan pengecekan dokumen meliputi ada atau tidak blokir eksportir/PPJK, dokumen pelengkap pabean, kesesuaian PEB dengan dokumen pelengkap, bukti bayar PNBP, bukti bayar Bea Keluar (dalam hal terkena Bea Keluar). Jika lengkap dan sesuai dilanjutkan pengecekan pemenuhan persyaratan (lartas). Jika tidak lengkap dan tidak sesuai diterbitkan Nota Pemberitahuan Penolakan (NPP). Penelitian dokumen selesai dilanjutkan dengan pengecekan pemenuhan persyaratan larangan dan/atau pembatasan (lartas), jika sudah dipenuhi diterbitkan NPE, dan apabila belum dipenuhi akan diterbitkan

Nota Pemberitahuan Persyaratan Dokumen (NPPD). Selesai penelitian dokumen dan ketentuan lartas lanjut dengan pengecekan perlu/tidak dilakukan pemeriksaan fisik lalu diterbitkan NPE bila tidak perlu adanya pemeriksaan fisik. Tetapi apabila perlu dilakukan pemeriksaan fisik kantor pabean akan menerbitkan Pemberitahuan Pemeriksaan Barang (PPB). Pemeriksaan fisik barang ekspor jika sesuai diterbitkan NPE, jika tidak sesuai, barang disegel dan diteliti lebih lanjut oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor (PPDE).

Dijelaskan juga oleh Lisa sanksi-sanksi yang akan diterima apabila melakukan pelanggaran seperti:1. Mengekspor tanpa menyerahkan

pemberitahuan pabean dipidana penjara paling singkat 1 tahun paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit lima puluh juta rupiah paling banyak lima miliar rupiah.

2. Menyampaikan pemberitahuan pabean yang tidak benar, palsu atau dipalsukan dipidana penjara paling singkat 2 tahun paling lama 8 tahun dan pidana denda paling sedikit seratus juta rupiah paling banyak lima miliar rupiah.

3. Tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan pembatalan ekspornya dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar lima juta rupiah.

4. Salah memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100% dari pungutan negara di bidang ekspor yang kurang dibayar dan paling banyak1.000% dari pungutan negara di bidang ekspor yang kurang dibayar.

Syarat Menjadi EksportirUntuk menjadi sebuah

Perusahaan ekspor harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 1. Badan Hukum, dalam bentuk :

- CV (Commanditaire Vennotschap)- Firma

- PT (Perseroan Terbatas)- Persero (Perusahaan Perseroan)- Perum (Perusahaan Umum)- Perjan (Perusahaan Jawatan)- Koperasi

2. Memiliki NPWP (Nomor Wajib Pajak)

3. Mempunyai salah satu izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah seperti:- Surat Izin Usaha Perdagangan

(SIUP) dari Dinas Perdagangan- Surat Izin Industri dari Dinas

Perindustrian- Izin Usaha Penanaman Modal

Dalam Negeri (PMDN) atau Penanaman Modal Asing (PMA) yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

- Memiliki Angka Pengenal Ekspor (APE)

Klasifikasi Eksportir1. Eksportir Produsen, dengan

syarat:- Sebagai Eksportir Produsen

dalam upaya memperoleh legalitasnya seyogyanya memenuhi persyaratan yang ditetapkan yaitu mengisi formulir isian yang disediakan oleh Dinas Perindag di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau Propinsi, dan Instansi teknis yang terkait.

- Memiliki Izin Usaha Industri- Memiliki NPWP- Memberikan Laporan realisasi

ekspor kepada Dinas Perindag atau instansi dan pejabat yang ditunjuk (secara berkala setiap tiga bulan) yang disyahkan oleh Bank Devisa dengan melampirkan surat pernyataan seperti: tidak terlibat tunggakan pajak, tidak terlibat tunggakan perbankan, tidak terlibat masalah kepabeanan.

2. Eksportir Bukan Produsen, dengan syarat:- Sebagai Eksportir bukan

Produsen untuk memperoleh legalitas seyogyanya memenuhi persyaratan yang ditetapkan,

Feature


yaitu mengisi formulir isian yang disediakan oleh Dinas Perindag di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau Propinsi dan Instansi teknis yang terkait

- Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan

- Memiliki NPWP- Memberikan Laporan realisasi

ekspor kepada Dinas Perindag atau instansi/pejabat yang ditunjuk (setiap tiga bulan) yang disyahkan oleh Bank Devisa dengan melampirkan surat pernyataan seperti tidak terlibat tunggakan pajak, tidak terlibat tunggakan perbankan, tidak terlibat masalah kepabeanan

Proses Kontrak Dagang1. Eksportir melakukan promosi

melalui media promosi seperti pameran dagang, pameran maya, dan lainnya atau menghubungi badan khusus urusan promosi atase perdagangan atau lainnya.

2. Importir yang berminat mengirimkan Surat Permintaan Harga (Letter of Inquiry) kepada eksportir.

3. Eksportir memenuhi permintaan importir dengan mengirimkan Surat Penawaran Harga (Offer Sheet).

4. Importir setelah mempelajari dengan seksama offer sheet dari eksportir lalu mengirimkan Surat Pesanan (Order sheet) kepada eksportir.

5. Eksportir menyiapkan kontrak jual beli (Sale’s Contract) sesuai dengan data-data dari Offer Sheet dan order sheet dan mengirimkannya kepada importir.

6. Importir mempelajari Sale’s Contract tersebut dan apabila setuju maka importir akan menandatangani sale’s contract tersebut (Sales’ confirmation) dan mengirimkannya kepada eksportir.

Cara Pembayaran (Term Of Payment)1. Advance Payment Dalam gambaran umum, model

pembayaran Advance Payment adalah pembayaran paling aman bagi Exporter, dengan alasan, Exporter mendapatkan pembayaran terlebih dahulu. Model pembayaran ini dalam aplikasi sehari hari. Scheme pembayaran ini bisa di atur, bilamanakah Advnace Payment dilakukan atau bahasa sederhananya kapan exporter akan terima uangnya?Ada 2 cara dalam aplikasi pembayaran AP 1. Pembayaran diterima sebelum

Proses Produksi2. Pembayaran diterima sebelum

shipment (sudah produksi)

Perusahaan sering menyebut pembayaran model ini dengan istilah TT (Telegraphic Transfer). - TTBP (TT Before Production) - TTBS (TT Before Shipment)Dari kedua waktu terima pembayaran, yang paling sering digunakan adalah TTBS. artinya Exporter akan melakukan/ merealisasi shipment setelah dana yang dikirim oleh Importer sudah dikredit ke Account Exporter.

Exporter harus yakin dan pasti bahwa dana yang dikirim benar benar sudah dikredit di rekening mereka. TIDAK DISARANKAN merealisasi shipment berdasarkan Aplikasi Transfer yg dikirim oleh Importer, dengan alasan:1. Masih berupa aplikasi tranfer,

belum realisasi transfer oleh Bank

2. Salah transfer ke Bank yang ditunjuk

3. Ketidak cocokan dana yang diterima dengan invoice atas barang yang akan dikirim dalam nilai yg signifikan. Perihal ketidak cocokan dana

yang diterima dan nilai invoice yg akan dikirim sudah menjadi rahasia umum bahwa selalu ada selisih kurang atas dana yg diterima dengan nilai invoice, misalkan:

- Rencana shipment dengan nilai order USD. 100.000,00 untuk sekali shipment

- Exporter menyiapkan barang dengan nilai invoice USD. 100.000,00

- Importer transfer dana sebesar USD. 100,000.00

- Berapakah dana yang diterima oleh Exporter?

- Exporter akan terima dana kurang dari USD. 100,000.00 ada potongan biaya dari Third Party Bank sekitar USD. 20.00

- USD. 30.00 bisa lebih bisa kurang. Selain itu, walaupun

pembayaran model ini dikenal paling aman untuk Exporter, namun Exporter juga tetap waspada, karena masih ada kemungkinan resiko dalam hal “ barang sudah diproses Produksi atau sudah siap shipment namun importer membatalkan order atau tidak jadi transfer atau menunda transfer lain waktu “

2. Open AccountOpen Account adalah sistem

pembayaran dimana belum dilakukan pembayaran apa-apa oleh importir kepada eksportir sebelum barang dikapalkan atau tiba dan diterima importir atau sebelum waktu tertentu yang telah disepakati.

Open account (sistem rekening terbuka) biasanya terjadi pada pemasaran ekspor dengan kantor cabang atau perwakilan di luar negeri atau dengan mitra dagang yang sudah dipercaya. Eksportir setelah melakukan pengapalan barang akan mengirimkan invoice kepada importir. Dalam invoice tersebut eksportir akan mencantumkan tanggal dan waktu tertentu kapan importir harus melakukan pembayaran.Sistem pembayaran ini dapat terjadi apabila :1. Ada kepercayaan penuh

antara eksportir dan importir

Feature


2. Barang-barang dan dokumen akan langsung dkorim kepada pembeli

3. Eksportir kelebihan dana4. Eksportir yakin tidak ada

peraturan di negara importir yang melarang transfer pembayaran.

Resiko Open AccountResiko-resiko yang dapat terjadi

dalam sistem pembayaran ini antara lain :

- Eksportir tidak mendapat perlindungan apakah importir akan membayar.

- Dalam hal importir tidak membayar, eksportir akan kesulitan dalam membuktikannya di pengadilan karena tidak ada bukti-bukti

- Penyelesaian perselisihan akan menimbulkan biaya bagi eksportir.

3. Colection (Wesel Inkaso)

Pembayaran Inkaso adalah suatu bentuk pembayaran yang penagihan pembayarannya melalu jasa perbankan, dimana dokumen2 pendukung yang di gunakan dalam transaksi jual beli disalurkan melalui Bank. Dokumen yang lazim di-inkasokan antara lain: Draft (wesel), Invoice & Dokumen Pangangkutan.

Dokumen tersebut dapat diserahkan kepada importir atas dasar :- D/P (Documents against

Payment). Penyerahan dokumen kepada importir dilakukan apabila importir telah membayar.

- D/A (Document agains Acceptance). Penyerahandokumen kepada importir apabila importir telah menerima wesel yang bersangkutan.

4. Letter of Credit

Letter of credit, atau sering disingkat menjadi L/C, LC,

atau LOC, adalah sebuah cara pembayaran internasional yang memungkinkan eksportir menerima pembayaran tanpa menunggu berita dari luar negeri setelah barang dan berkas dokumen dikirimkan keluar negeri (kepada pemesan).

Tata cara pembayaran dengan L/C1. Importir meminta kepada

banknya (bank devisa) untuk membuka suatu L/C untuk dan atas nama eksportir. Dalam hal ini, importir bertindak sebagai opener. Bila importir sudah memenuhi ketentuan yang berlaku untuk impor seperti keharusan adanya surat izin impor, maka bank melakukan kontrak valuta (KV) dengan importir dan melaksanakan pembukaan L/C atas nama importir. Bank dalam hal ini bertindak sebagaiopening/issuing bank. Pembukaan L/C ini dilakukan melalui salah satu koresponden bank di luar negeri. Koresponden bank yang bertindak sebagai perantara kedua ini disebut sebagai advising bank atau notifiying bank. Advising bank memberitahukan kepada eksportir mengenai pembukaan L/C tersebut. Eksportir yang menerima L/C disebut beneficiary.

2. Eksportir menyerahkan barang ke Carrier, sebagai gantinya Eksportir akan mendapatkan bill of lading.

3. Eksportir menyerahkan bill of lading kepada bank untuk mendapatkan pembayaran. Paying bank kemudian menyerahkan sejumlah uang setelah mereka mendapatkan bill of lading tersebut dari eksportir. Bill of lading tersebut kemudian diberikan kepada Importir.

4. Importir menyerahkan bill of lading kepada Carrier untuk ditukarkan dengan barang yang dikirimkan oleh eksportir.

Pembuatan SKASurat Keterangan Asal (Certificate

of Origin) disingkat SKA adalah dokumen yang disertakan pada waktu barang ekspor Indonesia yang telah memenuhi ketentuan asal barang (Rules of Origin) memasuki wilayah negara tertentu yang membuktikan bahwa barang tersebut berasal dari Indonesia. SKA terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu SKA Preferensi dan SKA Non Preferensi.

SKA PREFERENSI diterbitkan untuk memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk yang diberikan oleh suatu negara atau sekelompok negara terhadap barang ekspor Indonesia yang memenuhi syarat sesuai ketentuan perjanjian internasional atau penetapan unilateral.

SKA NON PREFERENSI diterbitkan untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh suatu negara atau sekelompok negara terhadap barang ekspor Indonesia berdasarkan perjanjian internasional atau penetapan unilateral.

Dasar Hukum Penerbitan SKA :1. Kerjasama International dalam

bentuk kerjasama multilateral, bilateral, regional, atau unilateral

2. Peraturan nasional, yaitu:- Keppres Nomor 58 Tahun

1971 Penetapan Pejabat yang Berwenang Mengeluarkan SKA (Penetapan dan Penunjukan Mendag sebagai pejabat yang berwenang menerbitkan SKA).

- Peraturan Mendag Nomor 33/M-DAG/PER/8/2010 tentang Penerbitan SKA(CO) untuk Barang Ekspor Indonesia.

- Peraturan Mendag Nomor 59/M-DAG/PER/12/2010 tentang Ketentuan Penerbitan SKA(CO) untuk Barang Ekspor Indonesia.

- Peraturan Mendag Nomor 60/M-DAG/PER/12/2010 tentang Instansi Penerbit SKA(CO) untuk Barang Ekspor Indonesia.

- Keputusan Mendag Nomor 299/M-DAG/KEP/3/2011

Feature


tentang Penetapan Pejabat Penandatangan SKA(CO) untuk Barang Ekspor Indonesia.

Manfaat SKA :1. Untuk mendapatkan preferensi2. Sebagai dokumen masuk

komoditi ekspor Indonesia ke negara tujuan ekspor (mencegah Free Rider).

3. Untuk menetapkanb Negara Asal Barang (Country of Origin) suatu barang ekspor.

4. Untuk memenuhi persyaratan pencairan L/C terhadap pembiayaan ekspor yang menggunakan L/C

5. Pelaksanaan pengamanan perdagangan (trade remedies)

6. Data Statistik7. Repeat Order

Persyaratan Permohonan Penerbitan SKA :

1. Fotocopy Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang

telah difiatmuat oleh petugas kantor Pelayanan Bea Cukai di pelabuhan muat atau print out PEB yang dibuat secara Pertukaran Data Elektronik dengan dilampiri Nota Persetujuan Ekspor

2. Tindasan asli (original copy) Bill of Lading (B/L) atau copyAirway Bill (AWB) atau copy Cargo Receipt jika pelaksanaan ekspornya melalui pelabuhan darat.

3. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

4. Invoice asli.5. Packing List asli.6. Dokumen lain sesuai dengan

jenis SKA berdasarkan peruntukannya (struktur biaya, surat pernyataan, local invoice, SKA impor dll.). Rina menyimpulkan untuk

melakukan ekspor, harus melalui urutan-urutan sebagai berikut:a. Korespondensi, yaitu eksportir

melakukan korespondensi

jENIS SKA / Coo KETERANGANFORM B Tujuan Kawasan Timur Tengah wajib dilampirkan

FORM TP SKA non Preferensi untuk TPT tujuan uni eropa

FORM ICO SKA non Preferensi ekspor Kopi di 15 IPSKA, digunakan ke semua negara

Form Annex 3 ekspor ke Meksiko

jENIS KERjASAMA jENIS SKA / Coo

GeneRAl SYSTeM OF PReFeRenCeS (GSP) Form A (Amerika, uni eropa, Jepang)

ASeAn Free Trade Area (AFTA) FORM D CePT FORM D ATIGA ( Semua neg. Asean)

ASeAn China FTA (ACFTA) (Asean dan China)

ASeAn Korea FTA (AKFTA) FORM AK (Asean dan Korea)

InDOneSIA JAPAn eCOnOMIC PARTneRSHIP AGReeMenT (IJePA) FORM IJePA (Jepang)

GlOBAl SYSTeM OF TRADe PReFeRenCe AMOnG DeVelOPInG COunTRIeS (GSTP) FORM GSTP

ASeAn Australia new Zealand (AAnZFTA) Form AAnZ

ASeAn India FTA (AIFTA) Form AI

ASeAn Japan Comprehensive economic Partnership (AJCeP) Form AJCeP (Asean dan Jepang)

SKA Preferensi untuk Tembakau di 4 IPSKA Form COA

dengan importir di luar negeri untuk menawarkan komoditas yang mau dijual.

b. Pembuatan Kontrak Dagang, setelah importir setuju dengan semua kondisi yang ditawarkan oleh eksportir, kontrak dagang segera dibuat.

c. Penerbitan Letter of Credit (L/C), importir membuka L/C melalui bank koresponden di negaranya dan mengirimkan L/C tersebut ke bank devisa yang ditunjuk eksportir di Indonesia.

d. Mempersiapkan barang ekspor, dengan diterimanya L/C, eksportir segera mempersiapkan barang yang dipesan importir.

e. Pemesanan ruang kapal, dilakukan eksportir ke Perusahaan. Pelayaran Samudera atau perusahaan penerbangan.

f. Pengiriman barang ke pelabuhan. Tahapan ini dapat dilakukan oleh eksportir sendiri melalui perusahaan jasa pengiriman barang.

g. Pemeriksaan Bea Cukai, pihak Bea Cukai akan memeriksa barang-barang yang akan di ekspor beserta dokumennya. Setelah itu ia akan mendatangani pernyataan persetujuan muat yang ada pada PEB

h. Pemuatan barang ke kapal. Setelah PEB ditandatangani oleh pihak Bea Cukai, barang bisa dimuat ke kapal. Kemudian pihak pelayaran akan memberikan B/L kepada Eksportir.

i. Surat Keterangan Asal Barang (SKA), surat ini bisa diperoleh dari Kanwil Depperindag atau kantor Depperindag setempat.

j. Pencairan L/C, apabila barang sudah dikapalkan, eksportir bisa mencairkan L/C ke bank dengan menyerahkan syarat B/L, faktur, packing list

k. Pengiriman barang ke importer.Setelah data-data terkumpul

dari kantor bea cukai, Rina bersama Nino kembali ke kantor Nino dan Rina meneruskan perjalanan untuk kembali kampusnya.

Feature


Sejarah

Setelah edisi lalu membahas keberadaan dan fungsi Bea dan Cukai, pada edisi ini giliran sejarah organisasi

Bea dan Cukai sampai bernama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai saat ini akan dibahas lebih jauh.

Pada masa Hindia Belanda, institusi Bea dan Cukai berada di bawah perintah Direktur Keuangan (Menteri Keuangan) dengan nama De Dienst der Invoer en Uitvoerrechten en Accijnzen (1940) atau Jawatan Bea dan Cukai. Jawatan ini dipimpin oleh seorang Inspektur Kepala yang merangkap sebagai penasehat dari Direktur Keuangan untuk bidang perdagangan dan pelayaran yang berkedudukan di Batavia (Jakarta).

Pada masa itu Jawatan Bea Cukai dipimpin oleh pegawai negeri sipil bangsa Eropa. Beberapa Kepala Jawatan Dinas Bea dan Cukai periode Hindia Belanda adalah sebagai berikut: G.F. De Bruyn Kops (1933), S.M. Van Der Zee (1939), K.H. Dronkers (1946), dan G.Van Der Pol (1949).

Beranjak ke masa pendudukan Jepang, pada tanggal 29 April 1942, Tentara Pendudukan Jepang mengeluarkan Undang-Undang No. 13 tentang pembukaan kantor-kantor pemerintahan di Jawa dan Madura. Dalam pasal 1 ayat 2 undang-undang disebutkan:

“Kantor-kantor beja dan tjoekai di daerah-daerah dan tjabang-tjabang oentoek sementara waktoe beja tidak oesah dioeroes”.

Pada masa pendudukan Jepang, Jawatan Bea dan Cukai, Pajak, dan Pajak Bumi dijadikan satu lembaga dengan nama gabungan Gunseikanbu Zaimubu Shuzeika yang dipimpin oleh Chogo dibantu oleh beberapa orang pegawai bumiputera, yaitu Mr. Soetikno Slamet dan H.A. Pandelaki.

Di daerah-daerah, hanya kantor-kantor cukai yang terus bekerja di bawah koordinasi Departemen

SEJARAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Keuangan (Gunseikanbu Zaimubu), sedangkan kantor-kantor pabean yang berada di wilayah pelabuhan tidak diurus dan disatukan dalam Jawatan Pelabuhan. Tidak ada pemungutan bea ekspor dan impor, semua kegiatan pelabuhan difokuskan untuk pertahanan militer tentara pendudukan Jepang.

Pendudukan Jepang di Indonesia berakhir pada pertengahan tahun 1945. Puncaknya pada 17 Agustus 1945 Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekan Negara Kesatauan Republik Indonesia (NKRI). Dua hari kemudian tepatnya pada 19 Agustus 1945 organisasi Kementerian Keuangan langsung dibentuk, Urusan Bea dan Cukai ditetapkan menjadi bagian dari Pejabatan Pajak.

Tidak lama setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Belanda ingin kembali menguasai Indonesia dengan membentuk Netherlands Indie Civil Administration (NICA). Pada Agresi Militer pertama (1946), Kementerian Keuangan, termasuk Urusan Bea dan Cukai mengikuti Presiden Soekarno dan seluruh jajaran Kabinet hijrah ke Yogyakarta dan sekitarnya. Urusan Bea dan Cukai mengikuti Pejabatan Pajak berkantor pusat di Magelang.

Pada tanggal 1 Oktober 1946 Menteri Muda Keuangan Mr. Syafruddin Prawiranegara melakukan perombakan dalam struktur

organisasi Kementerian Keuangan. Urusan Bea dan Cukai dilepaskan dari Pejabatan Pajak dan berdiri sendiri menjadi Pejabatan Bea dan Cukai dan menunjuk Mr. R.A. Kartadjoemena sebagai Kepala Pejabatan Bea dan Cukai yang berkedudukan di Magelang. Selanjutnya tahun 1948 istilah Pejabatan diganti dengan Jawatan, sehingga sejak saat itu bernama Jawatan Bea dan Cukai.

Momen berdiri sendirinya Bea dan Cukai sebagai satu instansi pada tanggal tersebut oleh beberapa pihak dianggap sebagai tanggal lahirnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Pada masa orde lama, Jawatan Bea dan Cukai secara berurutan dipimpin oleh G.J.E. Tapiheroe, M. Malik Slawat, dan H.A. Pandelaki. Periode ini adalah periode awal bagi Jawatan Bea dan Cukai untuk menjalankan fungsi pengawasan perdagangan secara menyeluruh di wilayah Indonesia. Kapal Patroli Bea dan Cukai pada periode ini dikenal aktif beroperasi di wilayah perairan Indonesia.

Nama yang terpakai sampai sekarang, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) setelah dirubah pada 30 Maret 1965 yang saat itu sekaligus menunjuk Padang Soedirdjo sebagai Direktur Jenderal.

(Sumber : Pertumbuhan dan Perkembangan Bea dan Cukai Dari Masa Ke

Masa, DJBC 1995)

Zaman Kolonial Belanda - Pemeriksaan Barang oleh Petugas Douane Hindia Belanda di pelabuhan Tanjung Priok awal abad ke 20.



Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Pangkal Pinang adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Selatan. Berlokasi di Jl. Yos Sudarso, Pangkal Pinang 33155.

KPPBC TIPE MADYA PABEAN C PANGKAL PINANG

FOTOGRAFERI Gusti Made Agus Setiawan

PBVolume 47, Nomor 3, Maret 201564 Volume 47, Nomor 3, Maret 2015

FOTOGRAFERBenny Marcos

The declaration being submitted electronically or manually according to the customs approved form wherein the importer indicates the customs procedures applicable to the goods and describes the details, which the customs require to be declared for the purposes of applying such procedures.

CUSTOMS DECLARATION