kendala dan akibat hukum dalam proses ganti rugi...
TRANSCRIPT
i
KENDALA DAN AKIBAT HUKUM DALAM PROSES GANTI
RUGI PEMBANGUNAN JALAN TOL PALEMBANG-
INDRALAYA (STUDI KASUS PUTUSAN PN NOMOR:
5/Pdt.G/2018/PN.Kag)
SKRIPSI
Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Oleh:
DELLA DIASTARI
NIM : 502015338
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2019
ii
iv
v
Motto :
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya
dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.”
(Q.S Al-Baqarah : 286)
Kupersembahkan skripsi ini dengan penuh cinta kepada :
Kedua Orang Tuaku, Ayahanda Hasroni MK dan
Ibunda Zalida
Saudara-saudaraku, Deosi Arisandi, ST., Dafitra
Oklandri, SE., Dwi Okti Pantini, S.pd.,Pgsd.
Almamater kebanggaanku.
vi
ABSTRAK
KENDALA DAN AKIBAT HUKUM DALAM GANTI RUGI
PEMBANGUNAN JALAN TOL PALEMBANG-INDRALAYA (STUDI
KASUS PUTUSAN PN NOMOR: 5/Pdt.G/2018/PN.Kag)
Della Diastari
Percepatan pembangunan Jalan Tol Sumatera yang layak secara ekonomi,
Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 100 tahun 2014 tentang
Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera. Praktek pelaksanaan pengadaan
tanah untuk kepentingan umum dapat menimbulkan masalah, khususnya sengketa
kepemilikan tanah. Sengketa kepemilikan terjadi antara Fitria Agustin dan Seirin
Zein, atas gugatan ke pengadilan oleh penggugat Fitria Agustin kepada tergugat
Seirin Zein yang telah mengklaim tanah milik penggugat. Topik Penelitian ini
adalah kendala dalam proses ganti rugi pembangunan Jalan Tol Palembang-
Indralaya terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) serta
akbiat hukum putusan pengadilan terhadap uang ganti rugi pembangunan Jalan
Tol Palembang-Indralaya. Penelitian hukum ini merupakan penelitian Normatif
dengan pendekatan Yuridis Normatif yang bersifat deskriptif (menggambarkan
sesuatu). Penelitian ini menggunakan 2 (dua) cara dalam teknik pengumpulan
data, yaitu penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan
(Field Research). Hasil penelitian menunjukan bahwa kendala yang dihadapi
dalam proses pembangunan Jalan Tol Palembang-Indralaya terhadap putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) bahwa penggugat tidak
serta merta mendapatkan uang ganti rugi tetapi harus memenuhi syarat dari
pengadilan yaitu pembatalan sertifikat milik tergugat dan akibat hukum dari
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) terhadap uang
ganti rugi bahwa objek sengketa yang diklaim oeh tergugat status tanahnya
menjadi jelas milik penggugat.
Kata Kunci: Pembangunan Jalan Tol, Putusan Pengadilan, Ganti Rugi
vii
KATA PENGANTAR
Assalaamu’alaikum Wr. Wb.
Puji syukur yang sebesar-besarnya penulis panjatkan kepada Allah
SWT atas berkat, nikmat, rahmat, dan anugerah-Nya yang berlimpah kepada
penulis. Dan shalawat beriring salam penulis panjatkan kepada junjungan
nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan para pengikutnya
sampai akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang
berjudul :
“KENDALA DAN AKIBAT HUKUM DALAM PROSES GANTI
RUGI PEMBANGUNAN JALAN TOL PALEMBANG-INDRALAYA
(STUDI KASUS PUTUSAN PN NOMOR; 5/Pdt.G/2018/PN.Kag)”
Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan
untuk menempuh ujian akhir guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
Selama dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak menemukan
kendala maupun halangan, namun berkat dukungan dari beberapa pihak
secara langsung maupun tidak langsung, skripsi ini pun dapat terselesaikan.
Penulis menyadari bahwa masih banyak sekali kekurangan dalam penulisan
skripsi ini, atas kritik dan saran yang dapat menyempurnakan skripsi ini maka
akan penulis terima dengan senang hati.
viii
Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar
– besarnya kepada yang terhormat :
1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE.,MM, selaku Rektor Universitas
Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Sri Suatmiati, SH.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Nur Husni Emilson, SH.,Sp.N,MH, selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr.
Khalisah Hayatuddin, SH.,M.Hum., selaku Wakil Dekan II, Bapak H.
Zulfikri Nawawi, SH, MH., selaku Wakil Dekan III, dan Ibu Dr. Ani
Aryati, S.Ag., selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH.,MH., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Eni Suarti, SH.,MH., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing
Skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Palembang.
ix
8. Kantor Hukum (Law Office) Hendri Dunan, SH.,MH & Partners
9. Kantor Pengadilan Negeri Kayuagung, Bapak Edy Daulatta Sembiri,
SH.,MH., selaku Wakil Ketua di Pengadilan Negeri Kayuagung.
10. Papaku tercinta Bapak Hasroni MK terima kasih atas cinta dan kasih
sayang serta dorongan moril maupun materil yang senantiasa diberikan
kepada penulis.
11. Mamaku tercinta Ibu Zalida terima kasih atas cinta dan kasih sayang nya
yang selalu diberikan kepada penulis.
12. Kakak Kandungku Deosi Arisandi, ST., Dafitra Oklandri, SE., dan ayuk
kandungku Dwi Okti Pantini, S.pd.,pgsd., serta ayuk-ayuk iparku Aditya
Retno Utami, ST.,MT dan Asmi Sazria, S.pd dan keponakanku Agam
Abrisam Khalfani yang senantiasa selalu memberikan bantuan serta
dukungan semangat kepada penulis.
13. Sahabat terbaikku Paramadina Damayanti yang senantiasa menemani
dalam penulisan skripsi ini.
14. Sahabat-sahabat kampusku dan teman seperjuanganku Hijir Permata
Indah, Siti Maudina FF, Muhammad Ichsan, Bella Pratiwi, dan Intan
Fadhilah yang sejak awal menemani suka duka dalam masa perkuliahan.
15. Sahabat-sahabat tersayangku Tyara Anggraini, Ririn Ayu Lestari, Guita
Safitri, Tarully Nur Oktavia, Yulia Citra, Dhea Sucy Wulandary, dll yang
telah memberikan saran dan masukan kepada penulis.
16. Teman-teman Seperjuangan Angkatan 2015 Di Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang.
x
17. Semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini.
Mudah-mudahan skripsi ini dapat memberi manfaat bagi penulis
khususnya dan dunia ilmu pengetahuan, bangsa dan Negara Indonesia pada
umumnya.
Wassalamualikum Wr. Wb
Palembang, Agustus 2019
Della Diastari
xi
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ..................................................................................... i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN ................................. ii
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI ........................................ iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI .......................... iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ........................................... v
ABSTRAK ..................................................................................................... vi
KATA PENGANTAR ................................................................................... vii
DAFTAR ISI ..................................................................................................... xi
BAB I - PENDAHULUAN
A. Latar Belakang .................................................................................... 1
B. Rumusan Masalah ............................................................................... 6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan ................................................................. 6
D. Kerangka Konseptual .......................................................................... 7
E. Metode Penelitian ................................................................................ 9
F. Sistematika Penulisan ...................................................................... ...... 12
BAB II - TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Tentang Tanah .......................................................... 14
1. Pengertian Tentang Tanah ............................................................... 14
2. Pengertian Hak Atas Tanah ............................................................ 16
3. Macam-Macam Hak Atas Tanah ........................................................ 18
xii
4. Pengertian Pendaftaran Tanah ............................................................ 20
B. Tinjauan UmumMengenai Sertifikat Hak Atas Tanah ......................... 21
1. Pengertian Sertifikat Hak Atas Tanah .............................................. 21
2. Fungsi Sertifikat Hak Atas Tanah ................................................... 23
3. Pengertian Sertifikat Tanah Ganda .................................................. 24
C. Tinjauan Umum Mengenai Perkara Perdata ........................................ 25
1. Pengertian Perkara Perdata .............................................................. 25
2. Sifat Hukum Acara Perdata ................................................................ 27
3. Asas-Asas Hukum Acara Perdata ....................................................... 27
D. Tinjauan Umum Mengenai Ganti Rugi Hak Atas Tanah ........................ 32
BAB III - HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Kendala Dalam Proses Ganti Rugi Pembangunan Jalan
Tol Palembang-Indralaya Terhadap Putusan Pengadilan
Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht).......................... ...... 36
B. Akibat Hukum Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan
Hukum Tetap (inkracht) Terhadap Uang Ganti Rugi Pembangunan
Jalan Tol Palembang-Indralaya ......................................................... .... 50
BAB IV - PENUTUP
A. Kesimpulan ......................................................................................... 54
B. Saran ................................................................................................... 54
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Manusia dalam hidup dan kehidupannya, tidak dapat dengan semaunya
menasbihkan dirinya tidak tergantung dan lepas dari “tanah”. Mulai semenjak
manusia lahir hingga matipun tanah akan terus menjadi bagian dari
kehidupannya, sebab hal yang paling hakiki sekalipun yakni mati pun
manusia butuh tanah. Oleh karenanya tanah menjadi kebutuhan dasar
manusia.1
Tanah dalam kehidupan manusia menempati kedudukan yang penting,
karena sebagian besar kehidupan manusia bergantung pada tanah. Tanah
merupakan tempat tinggal bagi manusia, disamping itu tanah juga sebagai
sumber penghidupan. Bahkan tanah merupakan harta yang dapat dicadangkan
untuk kehidupan di masa yang akan datang.2
Kebutuhan akan tanah dalam masa-masa sekarang sangat meningkat
dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Hal ini terjadi dikarenakan
pada umumnya, hampir semua sektor dan bidang pembangunan memerlukan
tanah sebagai sarana dan penopang utamanya dalam melaksanakan proyek-
proyek pembangunan dan untuk memenuhi pelaksanaannya tersebut maka
1 Fahlevandlaw, 2016, dalam Rahayu Subekti, Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian,
Yustita Vol.5, No.2, hlm.377 2 Djoni Sumardi Gozali, 2018, Hukum Pengadaan Tanah, UII Press, Yogyakarta,
hlm.1.
2
pemerintah mengadakan atau menyediakan tanah berdasarkan Undang-
Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 atau dikenal dengan UUPA,
dengan kebijakan-kebijakan seperti pencabutan, pembebasan dan pelepasan
hak-hak atas tanah3 yang pada mulanya telah dimiliki masyarakat secara
pribadi maupun golongan.
Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat
daripada haknya hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan
yang mempunyainya maupun bermanfaat bagi masyarakat dan Negara.4
Kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan haruslah saling
mengimbangi, hingga akhirnya akan tercapai tujuan pokok: kemakmuran,
keadilan dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya.5
Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 menyatakan secara jelas bahwa bumi, air dan kekayaan
alam yang terdapat di dalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan
sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Hal ini jelas mengandung amanat
konstitusional yang sangat mendasar, yaitu bahwa pemanfaatan dan
penggunaan tanah harus dapat mendatangkan kesejahteraan yang sebesar-
besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia.6
3Istilah pencabutan dikenal dalam UUPA No.5 Tahun 1960, istilah pembebasan
dikenal dalam PMDN No.15 Tahun 1975. Sedangkan istilah pelepasan hak-hak atas tanah
dikenal dalam Keppres No. 55 Tahun 1993.
4Rahayu Subekti, Op.,Cit, hlm 377.
5Penjelasan II UU Nomor 5 Tahun 1960.
6Dekie GG Kasendra, 2015, Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan
Umum, Jurnal Morality, Vol.2, No.02, hlm.2
3
Tidak dapat dipungkiri bahwa konflik sangat rentan muncul dalam
pelaksanaan pengadaan tanah. Untuk menetapkan ganti kerugian yang dapat
disepakati oleh para pihak, dapat dilakukan beberapa cara seperti penetapan
ganti rugi oleh panitia pengadaan tanah, pengajuan gugatan ke Pengadilan,
dan beberapa cara yang lain agar dapat timbul suatu kesepakatan mengenai
ganti rugi tersebut.7
Di samping itu, dari hasil analisis terhadap beberapa kasus menyangkut
sengketa pertanahan yang telah diputuskan oleh pengadilan, baik dalam
tingkat pertama, banding, maupun kasasi; tanpa bermaksud untuk
menggeneralisasi, tampak bahwa diperlukan peningkatan pemahaman
substansi permasalahan berkenaan dengan konsep yang mendasarinya agar
keputusan yang diambil sungguh-sungguh dapat memberikan keadilan dan
kepastian hukum, sehingga bermanfaat bagi pencari keadilan.8 Masalah tanah
di lihat dari segi yuridisnya saja merupakan hal yang tidak sederhana
pemecahannya. Kesamaan terhadap konsep sangat diperlukan agar terdapat
kesamaan persepsi yang akan menghasilkan keputusan yang solid dan adil
bagi pihak-pihak yang meminta keadilan.9 Terungkapnya kasus-kasus
berkenaan dengan gugatan terhadap Warga Negara telah memunculkan rasa
tidak aman bagi para pemegang Hak perorangan yang merasa kepentingannya
7Andrizal, 2018, Pembayaran Ganti rugi Tanah Jalan Tol Pekanbaru-Kandis
Berdasarkan Asas Kepentingan Umum, Jurnal Hukum Novelty, Vol. 9, No.01, hlm 103. 8Istijad, 2018, Penyelesaian Sengketa Tanah Sesudah Berlakunya Undang-Undang
Pokok Agraria, Widya Yuridika Jurnal Hukum, Vol. 01, No. 01, hlm.12. 9 Ibid
4
dirugikan terhadap hak atas tanah.10 Dari latar belakang di atas penulis
merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai
penyelesaian proses ganti rugi pembangunan jalan tol Palembang-Indralaya
terhadap putusan pengadilan perkara perdata nomor:5/Pdt.G/2018/PN.Kag.
Obyek sengketa di Pengadilan Negeri Kayuagung tersebut adalah surat
gugatan ke pengadilan oleh penggugat atas nama Fitria Agustin kepada
tergugat atas nama Sairi Zein yang telah mengklaim tanah milik penggugat.
Bahwa penggugat Fitria Agustin, pemilik Tanah Hak Usaha
berdasarkan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah pada tanggal 21 November
2006, dilanjutkan dengan didaftarkan diKantor Kepala Desa Tanjung Setako
pada tanggal 28 November 2006, dengan nomor: 140/915/V/KD-TS/2006
dan akta Pengoperan Hak nomor: 18 tanggal 07 Januari 2010, yang dibuat
dihadapan Notaris Romeo,S.H, seluas kurang lebih 320/350 x 60 M2 yaitu
lebih kurang 20.100 M2 (Dua Puluh Ribu Seratus Meter Persegi) yang terletak
di Provinsi Sumatra Selatan, Kabupakten Ogan Ilir, Kecamatan Indralaya,
Desa Tanjung Seteko,11 ternyata telah dilakukan pematokan oleh panitia
penyelenggara untuk kepentingan pembangunan jalan tol Palembang-
Indralaya seluas 2.894 M2 (Dua Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat
Meter Persegi).
Sebagian tanah milik penggugat seluas 2.894 M2 secara tanpa hak telah
diklaim oleh tergugat dengan alasan yang tidak jelas dan identitas (jati diri)
10Istijad, Loc.,Cit. 11Putusan Pengadilan Nomor: 5/Pdt.G/2018/PN.Kag,hlm.2
5
tidak jelas serta alamat yang tidak jelas keberadaanya, tergugat atas nama
Seiri Zein ini telah mengakui tanah seluas 2.894 M2 adalah miliknya dengan
menggunakan SHM 007 dengan tahun yang tidak diketahui dan surat ukur
yang tidak diketahui, sehingga penggugat tidak bisa mendapatkan uang ganti
rugi dari panitia penyelenggara pembangunan jalan tol Palembang-Indralaya
dengan nilai ganti rugi Rp. 150.488.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Empat
Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah).12
Bahwa kemunculan tergugat ini dengan menggunakan SHM 007 sangat
tiba-tiba karena penggugat telah mengusahakan tanah tersebut secara terus-
menerus selama 4 tahun seperti ditebas, dipatok, dibanguni jembatan, gubuk
dan ditanami jati kebon.
Atas dasar tersebut, penggugat memilih menyelesaikan masalah
tersebut ke Pengadilan Negeri Kayuagung, setelah proses ini diangkat ke
pengadilan tergugat tidak pernah hadir ke pengadilan sehingga proses
persidangan dimenangkan oleh penggugat.
Setelah dikeluarkannya putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap (inkracht) ternyata penggugat tidak serta merta mendapat ganti
rugi karena uang ganti rugi yang telah dititipkan di pengadilan berdasarkan
konsiyansi antara panita penyelenggara jalan tol dengan pengadilan.
Dari uraian di atas, penulis tertarik mengkaji lebih dalam dengan
mengangkatnya ke dalam sebuah penelitian skripsi dengan judul
“KENDALA DAN AKIBAT HUKUM DALAM PROSES GANTI RUGI
12 Putusan Pengadilan Nomor: 5/Pdt.G/2018/PN.Kag,hlm.7
6
PEMBANGUNAN JALAN TOL PALEMBANG-INDRALAYA (STUDI
KASUS PN: 5/PdT.G/2018/PN.Kag)”
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas,
maka dalam penelitian ini, masalah yang di angkat adalah sebagai berikut:
1. Apakah kendala dalam proses ganti rugi pembangunan jalan tol
Palembang-Indralaya terhadap putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap (inkracht) ?
2. Bagaimana akibat hukum putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap (inkracht) terhadap uang ganti rugi pembangunan jalan tol
Palembang-Indralaya?
C. Ruang Lingkup dan Tujuan
Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan
masalah dengan menitik beratkan perhatian pada Tinjauan Yuridis Proses
Ganti Rugi Pembangunan Jalan Tol Palembang-Indralaya Terhadap Putusan
Pengadilan Nomor: 5/Pt.G/2018/PN.Kag, dan tidak menutup kemungkinan
untuk juga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:
1. Kendala dalam proses ganti rugi pembangunan jalan tol Palembang-
Indralaya terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap (inkracht).
7
2. Akibat hukum putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
(inkracht) terhadap uang ganti rugi pembangunan jalan tol Palembang-
Indralaya.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan
ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan
pemikiran khususnya bagi Hukum Perdata dan Hukum Agraria yang di-
persembahkan sebagai pengabdian pada Almamater.
D. Kerangka Konseptual
Guna memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan
beberapa konsep sehubung dengan beberapa istilah-istilah yang terkait
dengan permasalahan, anatara lain:
1. Kendala adalah suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai
dengan yang diharapkan, bisa jadi kata yang digunakan untuk
menggambarkan suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara
dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang membingungkan
yang biasanya dianggap sebagai suatu keadaan yang harus
diselesaikan.13
2. Akibat Hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hokum
yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum dan/atau
hubungan hukum.14
13 https://id.wikipedia.org/wiki/Masalah, diakses pada tanggal 09 September 2019 14 https://e-kampushukum.blogspot.com/2016/05/akibat-hukum.html, diakses pada
tanggal 09 September 2019
8
3. Proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait yang
bersama-sama mengubah masukan menjadi keluaran. Pelaksanaan ini
dapat dilakukan oleh manusia, alam, atau mesin dengan menggunakan
berbagai sumber daya.15
4. Ganti rugi adalah yang diberikan atau diterima sebagai pengganti yang
sama nilainya dengan jasa, kehilangan atau, kerugian atau cedera yang
diderit.16
5. Pembangunan adalah suatu upaya perubahan yang berlandaskan pada
suatu pilihan pandangan tertentu yang tidak bebas dari pengalaman
(sejarah), realitas keadaan yang sedang dihadapi, serta kepentingan
pihak-pihak yang membuat keputusan pembangunan.17
6. Jalan tol (jalan bebas hambatan) adalah suatu jalan yang dikhususkan
untuk kendaraan bersumbu dua atau lebih (mobil, bus, truk) dan
bertujuan untuk mempersingkat jarak dan waktu tempuh dari satu
tempat ke tempat lain.18
7. PN:5.Pdt.G/2018/PN.Kag adalah nomor putusan pengadilan yang
memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan
tingkat pertama yang telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara
penggugat lawan tergugat mengenai ganti rugi tanah.
15https://id.wikipedia.org/wiki/Proses, Diakses Pada Tanggal 19 April 2019 16https://wol.jw.org/id/wol/d/r25/lp-in/1200001017, Diakses Pada Tanggal 19 April
2019 17http://e-journal.uajy.ac.id/324/3/2MTS01428.pdf, Diakses Pada Tanggal 19 April
2019 18https://id.wikipedia.org/wiki/Jalan_tol, Diakses Pada Tanggal 19 april 2019
9
E. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis Penelitian yang dilakukan adalah menggunakan metode
penelitian normatif dengan pendekatan yuridis normatif yang bersifat
deskriptif (menggambarkan) dan tidak bermaksud menguji hipotesa.
Menurut Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim ilmu hukum normatif
dapat dan harus memanfaatkan berbagai temuan ilmu lain, dan
berinteraksi secara positif dengan ilmu-ilmu lain, khususnya ilmu
hukum empiris.19 Pendapat Johnny Ibrahim mengatakan bahwa tradisi
ilmiah dalam suatu penelitian normatif adalah memperbolehkan
penggunaan analisis ilmiah ilmu-ilmu lain (termasuk ilmu empiris)
untuk menjelaskan fakta-fakta hukum yang diteiti dengan cara kerja
ilmiah yang ajeg serta cara berfikir yuridis (yuridis denken)
mengelolah hasil berbagai disiplin ilmu terkait untuk kepentingan
analisis bahan hukum, namum tidak mengubah karakter khas ilmu
hukum sebagai ilmu normatif.20 Terkait dengan kajian penelitian
hukum normatif ini Philipus M Hadjon menyatakan bahwa ilmu
hukum normatif dan ilmu hukum empiris janganlah dipertentangkan,
19Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, 2018, Metode Penelitian Hukum Normatif dan
Empiris, Cetakan Kedua, Prenadamedia Group, Depok, hlm. 130 20Johnny Ibrahim, 2017, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cetakan
Ketujuh, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 296
10
oleh karena masing-masing berperan baik dalam rangka pengkajian
ilmu hukum maupun dalam usaha menata kehidupan masyarakat.21
2. Jenis dan Sumber Data
Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan
perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan
buku-buku lainnya.
Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang
diperoleh dari pustaka, antara lain :
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum yang mempunyai otoritas (authoritatif) yang terdiri
dari peraturan dasar Undang-undang dasar 1945, peraturan
perundang-undangan, putusan Pengadilan, yang dalam penelitian
masalah tersebut diatas adalah Putusan Mahkamah Agung
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang,
hasil-hasil penelitian, artikel dari media massa dan internet atau
Putusan Pengadilan Negeri
c. Bahan Hukum Tersier
21Suratman dan Philips Dillah, 2014, Metode Penelitian Hukum, Dilengkapi Tata
Cara Dan Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum, Cetakan Kedua, Alfabeta,
Bandung, hlm. 16
11
Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia, indeks
kumulatif, dan seterusnya.
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data, dilakukan dengan cara :
a. Penelitian kepustakaan ( Library Research )
Penelitiaan kepustakaan, yaitu penelitian untuk mendapatkan data
sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-
sumber kepustakaan, seperti literature, hasil penelitian serta
mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan
permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat
kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait
dalam penulisan skripsi ini.
b. Penelitian lapangan ( Field Research ).
Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data primer dengan
melakukan observasi dan wawancara dengan penggugat atas nama
Fitria Agustini yang diwakili oleh kuasa hukum advokat Hendri
Dunan dengan pihak-pihak terkait.
12
4. Teknik Analisa data
Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan
diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya
menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur,
sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga
memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.
Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa
kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni
penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang
dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus
diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat
menjawab permasalahan dalam penelitian.
F. Sistematika Penulisan
Sistematika Penulisan ini terdiri dari 4 (empat) bab yaitu:
BAB 1 PENDAHULUAN
Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang
lingkup dan tujuan, Kerangka Konseptual, metode penelitian dan
sistematika penulisan
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Pada bab ini merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan
teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu :
A. Tinjauan Tentang Tanah
13
B. Tinjauan Mengenai Sertifikat Hak Atas Tanah
C. Tinjauan Mengenai Perkara Perdata
D. Tinjauan Mengenai Ganti Rugi
BAB III PEMBAHASAN
Pada bab ini merupakan pembahasan tentang hasil penelitian secara
khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti
mengenai:
A. Kendala Dalam Proses Ganti Rugi Pembangunan Jalan Tol
Palembang-Indralaya Terhadap Putusan Pengadilan Yang
Telah Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht)
B. Akibat Hukum Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan
Hukum Tetap (inkracht) Terhadap Uang Ganti Rugi
Pembangunan Jalan Tol Palembang-Indralaya
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN
Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran.
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-buku
Arba Haji, 2016, Hukum Agraria Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
Djoni Sumardi Gozali, 2018, Hukum Pengadaan Tanah, UII Press,
Yogyakarta.
Jhonny Ibrahim, 2017, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,
Cetakan Ketujuh, Bayumedia Publishing, Malang.
Jonaedi Effendi dan Jhonny Ibrahim, 2018, Metode Penelitian Hukum
Normatif dan Empiris, Cetakan Kedua, Prenadamedia Group, Depok.
Sahnan, 2016, Hukum Agraria Indonesia, Setara Press, Malang
Samun Ismaya, 2015, Pengantar Hukum Agraria, Graha Ilmu, Yogyakarta
Sarwono, 2016, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, Sinar Grafika,
Jakarta.
Suratman dan Philips Dillah, 2014, Metode Penelitian Hukum, Dilengkapi
Tata Cara Dan Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum,
Cetakan Kedua, Alfabeta, Bandung.
B. Jurnal
Andrizal, 2018, Pembayaran Ganti Rugi Tanah Jalan Tol Pekanbaru-
Kandis Berdasarkan Asas Kepentingan Umum, Jurnal Hukum
Novelty, Vol.9, No.01.
Ardiles Eric Panet, 2016, Penyelesaian Hak Atas Tanah Yang Memiliki
Sertifikat Hak Milik Ganda, Lex Administratum, Vol.01, No.03.
Aslan Noor, 2015, Hak Sistem Pemilikan Tanah Bangsa Indonesia Dan
Kaitannya Dengan Penerapan Hak-Hak Derivatif Dalam Rangka
Agunan Utang-Piutang, Media Justitia Nusantara, Vol.10, No.01.
Dekie GG Kasendra, 2015, Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk
Kepentingan Umum, Jurnal Morality, Vol.02, No.02.
Deky Purwanto Bagali, 2015, Kajian Yuridis Penyelesaian Sengketa Tanah
Bersifat Ganda, Lex Privatum, Vol.III, No.04.
Ika Karolina Octafionita Oroh, 2018, Ganti Rugi Pembebasan Tanah
Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Lex Privatum,
Vol.VI, No.03.
Ilyas Ismail, 2015, Sertifikat Sebagai Alat Bukti Hak Atas Tanah Dalam
Proses Peradilan, Kartun Jurnal Ilmu Hukum, No.53, Th.XIII.
Istijad, 2018, Penyelesaian Sengketa Tanah Sesudah Berlakunya Undang-
Undang Pokok Agraria, Widya Yuridika Jurnal Hukum, Vol.01,
No.01.
Kadek Rian Juliadi, 2015, Kedudukan Warga Negara Asing Terhadap Hak
Milik Atas Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, Kertha
Widya Jurnal Hukum, Vol.03, No.02.
Made Ari Putra Sudana, 2017, Proses Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas
Tanah Dan Perlindungan Hukumnya Berdasarkan Putusan
Pengadilan Di Pengadilan Negeri Singaraja, Kertha Widya Jurnal
Hukum, Vol.05, No.02.
Made Ari Sudena, Ketut Wetan Sastrawan, 2017, Proses Pembatalan
Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dan Perlindungan Hukumnya
Berdasarkan Putusan Pengadilan Di Pengadilan Negeri Singaraja,
Kertha Widya Jurnal Hukum, Vol.05, No.02.
Mira Novana Ardani, 2017, Kepemilikan Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing
Di Indonesia, Jurnal Law Reform, Vol.13, No.02.
Siregar Musa Anthony, 2015, Hukum Agraria Atas Keberadaan Bangunan
Pada Ruang Atas Tanah, Jurnal Nuansa Kenotariatan, Vol.01, No.01.
Rahayu Subekti, 2016, Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian, yustita,
Vol.05, No.02.
Roy Frike Lasut, 2015, Pelaksanaan Bentuk Ganti Rugi Atas Tanah
Menurut UU No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Lex et Societatis, Vol.I,
No.04.
Titut Rosawati, 2015, Analisis Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah
Oleh Badan Pertanahan Nasional Sebagai Pelaksanaan Eksekusi
Putusan Pengadilan, Kertha Widya Jurnal Hukum, Vol.1, No.01.
C. Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 Tentang Percepatan
Pembangunan Jalan Tol di Sumatera.
Peraturan Menteri Negara Agraria (PMNA)/ Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan
Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan
Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang
Penyelesaian Kasus Pertanahan
Putusan Pengadilan Nomor: 5/Pdt.G/2018/PN.Kag)
D. Internet
https://id.wikipedia.org/wiki/Proses, diakses pada tanggal 19 April 2019
https://wol.jw.org/id/wol/d/r25/lp-in/1200001017, diakses pada tanggal 19
April 2019
http://e-journal.uajy.ac.id/324/3/2MTS01428.pdf, diakses pada tanggal 19
April 2019
https://id.wikipedia.org/wiki/Jalan_tol, diakses pada tanggal 19 April 2019
http://eprints.polsri.ac.id/3377/2/BAB%20I.pdf, diakses pada tanggal 18 juli
2019
http://eprints.polsri.ac.id/3377/2/BAB%20I.pdf, diakses pada tanggal 18 juli
2019
https://id.wikipedia.org/wiki/Masalah, diakses pada tanggal 09 September
2019
https://e-kampushukum.blogspot.com/2016/05/akibat-hukum.html, diakses
pada tanggal 09 September 2019