kepala -...

KEPALA

BUPATI

WAKIL BUPATI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BIDANGKELUARGA BERENCANA

BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK

SEKSI PEMADUAN DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN

PENGENDALIAN PENDUDUK

SEKSI PEMETAAN PERKIRAAN

PENGENDALIAN PENDUDUK

SEKSI DATA DAN INFORMASI

BIDANGPENYULUHAN DAN PENGGERAKAN

SEKSI PENYULUHAN DAN KIE

SEKSI ADVOKASI DAN PENGGERAKAN

SEKSI PENDAYAGUNAAN PKB/PLKB DAN

IMP

BIDANGKETAHANAN DAN

KESEJAHTERAAN KELUARGA

SEKSI PEMBERDAYAAN KELUARGA

SEJAHTERA

SEKSI BINA KETAHANAN KELUARGA

BALITA, ANAK DAN LANSIA

SEKSI BINA KETAHANAN REMAJA

SEKSI PENGENDALIAN DAN

PENDISTRIBUSIAN ALKON

SEKSI JAMINAN PELAYANAN KB

SEKSI PEMBINAAN DAN PENINGKATAN

KESERTAAN BER KB

UPT

8

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARADINAS PENGENDALIAN PENDUDUK NOMOR 43 TAHUN 2016DAN KELUARGA BERENCANA TANGGAL 30 NOVEMBER 2016

TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS PADA LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARADINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA NOMOR 43 TAHUN 2016

Plt. BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

H. M. HAWARI

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN PERENCANAAN

SUB BAGIAN KEUANGAN &

SARANA

SUB BAGIAN TATA USAHA

9

TANGGAL 30 NOVEMBER 2016

No Nama Jabatan Tugas Pokok Fungsi Uraian Tugas

1. Kepala Dinas membantu Bupati dalammelaksanakan penyusunandan pelaksanaan kebijakandaerah di bidangpengendalian penduduk,keluarga berencana,ketahanan dankesejahteraan keluarga diDaerah

1. perumusan kebijakan teknis bidangpengendalian kuantitas penduduk dankeluarga berencana, ketahanan dankesejahteraan keluarga;

2. pelaksanaan norma, standar, prosedurdan kriteria bidang pengendaliankuantitas penduduk, keluarga berencana,ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

3. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasikebijakan pengendalian kuantitaspenduduk;

4. pelaksanaan pemetaan perkiraanpengendalian penduduk;

5. pelaksanaan advokasi, komunikasi,informasi dan edukasi pengendaliankuantitas penduduk dan keluargaberencana;

6. pelaksanaan Pendayagunaan tenagaPenyuluh KB/Petugas Lapangan KB dankader KB;

7. pelaksanaan Pengendalian danpendistribusian kebutuhan alat dan obatkontrasepsi;

8. pelaksanaan pelayanan KB;

9. pelaksanaan pemberdayaan danpeningkatan peran serta organisasikemasyarakatan dalam pelaksanaanpelayanan, pembinaan kesertaan ber KB,pembinaan ketahanan dan kesejahteraankeluarga;

1. membantu Bupati dalam melaksanakan urusanpemerintahan daerah bidang Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana;

2. merumuskan dan mewujudkan visi dan misi dinas yangakan dicapai dalam perencanaan strategis Dinas sesuaidengan bidang tugasnya;

3. merumuskan dan mengkoordinasikan kegiatan bidangpengendalian penduduk dan keluarga berencana,ketahanan dan kesejahteraan keluarga sertapenyuluhan dan penggerakan;

4. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteriabidang pengendalian penduduk, keluarga berencana,ketahanan dan kesejahteraan keluarga sertapenyuluhan dan penggerakan;

5. melaksanakan pemaduan dan sinkronisasi kebijakanpengendalian penduduk;

6. melaksanakan pemetaan perkiraan pengendalianpenduduk;

7. melaksanakan advokasi, komunikasi, informasi danedukasi pengendalian penduduk dan keluargaberencana;

8. melaksanakan pendayagunaan tenaga penyuluhKB/Petugas lapangan KB dan kader KB;

9. melaksanakan pengendalian dan pendistribusiankebutuhan alat dan obat kontrasepsi;

10. melaksanakan pelayanan KB;

11. melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peranserta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaanpelayanan, pembinaan kesertaan ber KB, pembinaanketahanan dan kesejahteraan keluarga;

10


10. penyelenggaraan urusankesekretariatan;dan

11. pembinaan kelompok jabatan fungsional.

12. menyelenggarakan urusan kesekretariatan danpembinaan kelompok jabatan fungsional;

13. mengkoordinasikan kegiatan bidang pengendalianpenduduk dan keluarga berencana sertakesekretariatan;

14. mengarahkan, membina dan memberikan disposisikepada bawahan lingkup bidang tugasnya gunakelancaran pelaksanaan tugas;

15. melakukan pengawasan melekat dan menilai kinerjabawahan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkanketentuan peraturan yang berlaku guna disiplin danpembinaan karir yang bersangkutan;

16. melaksanakan, mengawasi dan mengendalikankegiatan bidang pengendalian penduduk dan keluargaberencana serta kesekretariatan sesuai ketentuanperaturan yang berlaku guna kelancaran tugas;

17. mengadakan hubungan koordinasi dan kerjasamadengan instansi terkait bidang pengendalian pendudukdan keluarga berencana sesuai dengan ketentuanperaturan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaantugas;

18. memberikan saran/pertimbangan kepada Bupati/WakilBupati dalam bidang pengendalian penduduk dankeluarga berencana baik lisan maupun tertulis sebagaibahan kebijakan/pengambilan keputusan Bupati/WakilBupati; dan

19. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepadaBupati/Wakil Bupati secara berkala atau insidentilsebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.

2. Sekretaris Melaksanakan koordinasipelaksanaan tugas,

1. pelaksanaan koordinasi kegiatan dilingkungan Dinas Pengendalian

1. merencanakan dan melaksanakan kegiatan (RencanaKerja Anggaran–Dokumen Pelaksanaan Anggaran) di

11


pembinaan dan pemberiandukungan administrasikepada seluruh unitorganisasi di lingkunganDinas PengendalianPenduduk dan KeluargaBerencana.

Penduduk dan KB;

2. penyusunan rencana program dananggaran;

3. penyelenggaraan urusan ketatausahaanrumah tangga, kepegawaian, hukum danorganisasi serta hubungan masyarakat;dan

4. penyelenggaraan urusan keuangan,perbendaharaan, akuntansi, verifikasi,ganti rugi, tindak lanjut LHP danpengelolaan sarana.

Sekretariat setiap tahun mengacu kepada perencanaanstrategis Dinas Pengendalian Penduduk dan KeluargaBerencana untuk mencapai target dan sasaranpelaksanaan tugas;

2. melaksanakan koordinasi kegiatan di lingkungan DinasPengendalian Penduduk dan KB;

3. menyusun rencana program dan anggaran;

4. menyelenggarakan urusan ketatausahaan rumahtangga, kepegawaian, hukum dan organisasi sertahubungan masyarakat;

5. menyelenggarakan urusan keuangan, perbendaharaan,akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP danpengelolaan sarana;

6. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan lain yang berhubungan dengansekretariat sebagai acuan pelaksanaan tugas;

7. membina, mengarahkan,memberikan disposisi danmembagi tugas kepada bawahan sesuai ketentuanperaturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

8. melakukan pengawasan melekat dan menilai kinerjabawahan sesuai ketentuan peraturan guna pembinaandisiplin dan pembinaan karir bawahan;

9. memberikan pelayanan teknis administrasi kepadaperangkat dinas yang terkait bidang tugas sesuaiketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaantugas;

10. menyusun program, pedoman dan petunjuk teknispenyelenggaraan program, umum dan perlengkapan,kepegawaian dan keuangan sesuai ketentuan peraturanguna kelancaran sekretariat;

11. melakukan koordinasi kerjasama dengan instansi terkaitdalam rangka penyelenggaraan program, umum dan

12


perlengkapan, kepegawaian dan keuangan gunaterwujudnya tata kelola sekretariat yang baik;

12. memberikan saran pertimbangan kepada atasan gunabahan pengambilan keputusan/kebijakan dan bahankerja atasan;

13. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuaibidang tugasnya; dan

14. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasansebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.

Kepala Sub Bagian Perencanaan.

Melakukan koordinasipenyusunan rencanaprogram dan anggaran dilingkungan dinaspengendalian pendudukdan keluarga berencana diKabupaten.

1. penyusunan rencana, program dankegiatan;

2. penyiapan bahan dalam rangkaperumusan kebijakan perencanaan;

3. penyusunan anggaran;

4. monitoring dan evaluasi serta laporankegiatan;

5. pengelolaan data dan kerja sama; dan

6. pelaksanaan tugas lain yang diberikanoleh Sekretaris sesuai dengan tugas danfungsinya.

1. merencanakan dan melaksanakan kegiatan (RencanaKerja Anggaran–Dokumen Pelaksanaan Anggaran) SubBagian Perencanaan setiap tahun mengacu kepadaperencanaan strategisSekretariatuntuk mencapai targetdan sasaran pelaksanaan tugas;

2. melakukan penyusunan rencana, program dan kegiatan;

3. melakukan penyiapan bahan dalam rangka perumusankebijakan Perencanaan;

4. melakukan monitoring dan evaluasi serta laporankegiatan;

5. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunananggaran;

6. menyusun rencana anggaran bulanan/triwulan satuankerja;

7. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusunRencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) danLaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP);

8. menghimpun, menyiapkan bahan penyusunan LaporanPenyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) danLaporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala

13


Daerah (LKPKD);

9. melakukan pengelolaan data dan kerja sama;

10. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan lain yang berhubungan denganperencanaan sebagai acuan pelaksanaan tugas;

11. membagi tugas kepada bawahan sesuai ketentuanperaturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;



14. menyusun program, pedoman dan petunjuk teknispenyelenggaraan perencanaan sesuai ketentuanperaturan guna kelancaran sekretariat;

15. melakukan koordinasi kerjasama dengan instansi terkaitdalam rangka penyelenggaraan perencanaan gunaterwujudnya tata kelola sekretariat yang baik;




Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugasmelakukan pemberiandukungan administrasi

1. perumusan program, pedoman danpetunjuk teknis penyelenggaraan tatausaha;

1. merencanakan dan melaksanakan kegiatan (RencanaKerja Anggaran–Dokumen Pelaksanaan Anggaran) diSub Bagian Tata Usaha setiap tahun mengacu kepada

14


ketatausahaan,kerumahtanggaan,kepegawaian, arsip dandokumentasi.

2. pembinaan, pelaksanaan danpengawasan tata usaha; dan

3. penyusunan, pengolahan dan pelaporanpertanggungjawaban penyelenggaraantata usaha.

perencanaan strategisSekretariatuntuk mencapai targetdan sasaran pelaksanaan tugas;


3. melakukan penyiapan bahan dalam rangka perumusankebijakan tata usaha;

4. melaksanakan penataan administrasi kepegawaianyang meliputi bazetting, formasi, anjab, ABK, DUK, datapegawai, pengarsipan berkas pegawai dan rekapitulasiabsensi pegawai;

5. menghimpun bahan usulan mutasi kepegawaianmeliputi pengusulan, kepangkatan dalam jabatan,kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemindahan,pemberhentian dan pensiun;

6. melaksanakan pelayanan administrasi, perjalanandinas, akomodasi tamu, humas dan keprotokolan;

7. melaksanakan pengelolaan urusan penatausahaansurat menyurat dan kearsipan;

8. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan lain yang berhubungan dengantata usaha sebagai acuan pelaksanaan tugas;




12. menyusun program, pedoman dan petunjuk teknispenyelenggaraan tata usaha sesuai ketentuan

15


peraturan guna kelancaran sekretariat;

13. melakukan koordinasi kerjasama dengan instansi terkaitdalam rangka penyelenggaraan tata usaha gunaterwujudnya tata kelola sekretariat yang baik;




Kepala Sub Bagian Keuangandan Sarana

mempunyai tugasmelakukan administrasikeuangan, pengelolabarang milik/kekayaannegara serta saranaprogram .

1. perumusan program, pedoman danpetunjuk teknis penyelenggaraanpengelolaan keuangan;

2. pembinaan, pelaksanaan danpengawasan keuangan dan sarana; dan

3. penyusunan, pengolahan dan pelaporanpertanggungjawaban penyelenggaraanpengelolaan keuangan dan sarana.

1. merencanakan dan melaksanakan kegiatan (RencanaKerja Anggaran–Dokumen Pelaksanaan Anggaran) diSub Bagian Keuangan dan Sarana setiap tahunmengacu kepada perencanaan strategisSekretariatuntuk mencapai target dan sasaran pelaksanaan tugas;


3. melakukan penyiapan bahan dalam rangka perumusankebijakan keuangan dan sarana;

4. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusunrencana anggaran tidak langsung satuan kerja;

5. menyiapkan bahan dan mengelola administrasipembayaran belanja satuan kerja;

6. melakukan pengelolaan pembayaran gaji pegawai dankeperluan/kebutuhan kantor;

7. menyiapkan bahan dan membuat pertanggungjawabanpelaksanaan anggaran;

8. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan datakeuangan sebagai bahan perhitungan anggaran;

16


9. menyiapkan dan menyusun laporan keuangan danmemelihara pengarsipan administrasi keuangan;

10. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhanbarang unit dan rencana tahunan barang unit (RKBUdan RTBU);

11. melaksanakan urusan perlengkapan dan urusan rumahtangga yang berkenaan dengan penyediaan sarana alatkantor dan keperluan kantor;

12. melaksanakan penataan administrasi pendistribusiansarana alat kantor dan keperluan alat kantor;

13. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi,pengadaan, pemeliharaan, penghapusan baranginventaris;

14. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan lain yang berhubungan dengankeuangan dan sarana sebagai acuan pelaksanaantugas;




18. menyusun program, pedoman dan petunjuk teknispenyelenggaraan keuangan dan saranasesuaiketentuan peraturan guna kelencaran sekretariat;

19. melakukan koordinasi kerjasama dengan instansi terkaitdalam rangka penyelenggaraan keuangan dansaranaguna terwujudnya tata kelola sekretariat yang

17


baik;




3. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk

Melaksanakan kebijakanteknis bidangpengendalian penduduk diKabupaten.

1. perumusan kebijakan daerah bidangpengendalian penduduk dan sisteminformasi keluarga;

2. pelaksanaan NSPK bidang pengendalianpenduduk dan sistem informasi keluarga;

3. pelaksanaan kebijakan daerah bidangsistem informasi keluarga;

4. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasikebijakan pemerintah daerah dalamrangka pengendalian kuantitaspenduduk;

5. pelaksanaan pemetaan perkiraan(parameter) pengendalian penduduk diKabupaten dan kota;

6. pemantauan dan evaluasi kegiatanbidang pengendalian penduduk;

7. pemberian bimbingan teknis danfasilitasi bidang pengendalianpenduduk; dan

8. pelaksanaan koordinasi dalampelaksanaan tugasnya.

1. merencanakan dan melaksanakan kegiatan(Rencana Kerja Anggaran – Dokumen PelaksanaanAnggaran) Bidang Pengendalian penduduk setiap tahunmengacu kepada perencanaan strategis DinasPengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untukmencapai target dan sasaran pelaksanaan tugas;

2. merumuskan kebijakan daerah bidangpengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;

3. melaksanakan NSPK bidang pengendalianpenduduk dan sistem informasi keluarga;

4. melaksanakan kebijakan daerah bidangsistem informasi keluarga;

5. melaksanakan pemaduan dan sinkronisasikebijakan pemerintah daerah dalam rangkapengendalian kuantitas penduduk;

6. melaksanakan pemetaan perkiraan(parameter) pengendalian penduduk di Kabupaten;

7. memantauan dan evaluasi kegiatan bidangpengendalian penduduk;

8. memberikan bimbingan teknis dan fasilitasibidang pengendalian penduduk;

18


9. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaantugasnya;

10. menghimpun dan mempelajari peraturanperundang-undangan dan bahan lain yang berhubungandengan pengendalian penduduk sebagai acuanpelaksanaan tugas;

11. membagi tugas kepada bawahan sesuaiketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaantugas;

12. melakukan pengawasan melekat dan menilaikinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan gunapembinaan disiplin dan pembinaan karir bawahan;

13. memberikan pelayanan teknis administrasikepada perangkat dinas yang terkait bidang tugassesuai ketentuan peraturan guna kelancaranpelaksanaan tugas;

14. menyusun program, pedoman dan petunjukteknis penyelenggaraan pengendalian penduduk sesuaiketentuan peraturan guna kelancaran pengendalianpenduduk;

15. melakukan koordinasi kerjasama denganinstansi terkait dalam rangka penyelenggaraanpengendalian penduduk guna terwujudnya tata kelolabidang pengendalian penduduk yang baik;

16. memberikan saran pertimbangan kepadaatasan guna bahan pengambilan keputusan/kebijakandan bahan kerja atasan;

17. melaksanakan tugas lain yang diberikanatasan sesuai bidang tugasnya; dan

18. melaporkanhasil pelaksanaan tugas kepadaatasan sebagai bahan evaluasi dan petunjukselanjutnya.

19


Kepala Seksi Semaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk.

Melakukan penyiapanbahan pembinaan,pembimbingan danpelaksanaan kebijakanteknis, norma, standar,prosedur dan kriteria sertapemantauan dan evaluasipemaduan dan sinkronisasikebijakan pengendalianpenduduk di Kabupaten.

1. perumusan kebijakan daerah bidangpengendalian penduduk dan sisteminformasi keluarga;

2. pelaksanaan NSPK bidang pengendalianpenduduk dan sistem informasi keluarga;

3. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasikebijakan pemerintah daerah dalamrangka pengendalian kuantitaspenduduk;

4. pemantauan dan evaluasi kegiatanbidang pengendalian penduduk;

5. pemberian bimbingan teknis danfasilitasi bidang pengendalian penduduk;dan


1. merencanakan dan melaksanakan kegiatan (RencanaKerja Anggaran–Dokumen Pelaksanaan Anggaran) SeksiPemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan PengendalianPenduduk setiap tahun mengacu kepada perencanaanstrategisBidang Pengendalian penduduk untukmencapai target dan sasaran pelaksanaan tugas;

2. merumuskan kebijakan daerah bidang pengendalianpenduduk dan sistem informasi keluarga;

3. melaksanakan NSPK bidang pengendalian pendudukdan sistem informasi keluarga;

4. melaksanakan pemaduan dan sinkronisasi kebijakanpemerintah daerah dalam rangka pengendaliankuantitas penduduk;

5. memantau dan evaluasi kegiatan bidang pengendalianpenduduk;

6. memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi bidangpengendalian penduduk;

7. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;

8. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan lain yang berhubungan denganpemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalianpenduduk sebagai acuan pelaksanaan tugas;



11. memberikan pelayanan teknis administrasi kepadaperangkat dinas yang terkait bidang tugas sesuaiketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan

20


tugas;

12. menyusun program, pedoman dan petunjuk teknispenyelenggaraan pemaduan dan sinkronisasi kebijakanpengendalian penduduk sesuai ketentuan peraturanguna kelancaran pengendalian penduduk;

13. melakukan koordinasi kerjasama dengan instansi terkaitdalam rangka penyelenggaraan pemaduan dansinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk gunaterwujudnya tata kelola bidang pengendalianpendudukyang baik;



16. melaporkanhasil pelaksanaan tugas kepada atasansebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.

Kepala Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk

Melakukan penyiapanbahan pembinaan,pembimbingan danpelaksanaan kebijakanteknis, norma, standar,prosedur dan kriteria sertapemantauan dan evaluasipemetaan perkiraanpengengdalian pendudukdi Kabupaten.

1. pelaksanaan pemetaan perkiraan(parameter) pengendalian penduduk diKabupaten; dan


1. merencanakan dan melaksanakan kegiatan (RencanaKerja Anggaran–Dokumen Pelaksanaan Anggaran) SeksiPemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk setiaptahun mengacu kepada perencanaan strategisBidangPengendalian Penduduk untuk mencapai target dansasaran pelaksanaan tugas;

2. melaksanakan pemetaan perkiraan (parameter)pengendalian penduduk di Kabupaten;


4. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan lain yang berhubungan denganpemetaan perkiraan pengendalian penduduk sebagaiacuan pelaksanaan tugas;


21




8. menyusun program, pedoman dan petunjuk teknispenyelenggaraan pemetaan perkiraan pengendalianpenduduk sesuai ketentuan peraturan guna kelancaranpengendalian penduduk;

9. melakukan koordinasi kerjasama dengan instansi terkaitdalam rangka penyelenggaraan pemetaan perkiraanpengendalian penduduk guna terwujudnya tata kelolabidang pengendalian pendudukyang baik;




Kepala Seksi Data dan Informasi.

Melakukan penyiapanbahan pembinaan,pembimbingan danpelaksanaan kebijakanteknis, norma, standar,prosedur dan kriteria sertapemantauan dan evaluasidata dan informasipengendalian pendudukdan keluarga berencana.

1. pelaksanaan kebijakan daerah bidangsistem informasi keluarga; dan


1. merencanakan dan melaksanakan kegiatan (RencanaKerja Anggaran–Dokumen Pelaksanaan Anggaran) SeksiData dan Informasi setiap tahun mengacu kepadaperencanaan strategisBidang Pengendalian pendudukuntuk mencapai target dan sasaran pelaksanaan tugas;

2. melaksanakan kebijakan daerah bidang sisteminformasi keluarga;


22


4. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan lain yang berhubungan dengandata dan informasi sebagai acuan pelaksanaan tugas;




8. menyusun program, pedoman dan petunjuk teknispenyelenggaraan data dan informasi sesuai ketentuanperaturan guna kelancaran pengendalian penduduk;

9. melakukan koordinasi kerjasama dengan instansi terkaitdalam rangka penyelenggaraan data dan informasiguna terwujudnya tata kelola bidang pengendalianpendudukyang baik;




4. Kepala Bidang Keluarga Berencana

Melaksanakan kebijakanteknis dibidang

1. perumusan kebijakan teknis daerahbidang keluarga Berencana;

1. merencanakan dan melaksanakan kegiatan (RencanaKerja Anggaran – Dokumen Pelaksanaan Anggaran)

23


pelaksanaan keluargaberencana di Kabupaten.

2. pelaksanaan kebijakan teknis daerahbidang keluarga berencana;

3. pelaksanaan penyelenggaraan norma,standar prosedur dan kriteria bidangkeluarga berencana;

4. pelaksanaan Penerimaan, penyimpanan,pengendalian dan pendistribusian alatdan obat kontrasepsi di Kabupaten;

5. pelaksanaan Pelayanan KB di Kabupaten;

6. pelaksanaan pembinaan kesertaan BerKB di Kabupaten;

7. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang keluarga berencana;

8. pemberian bimbingan teknis danfasilitasi bidang Keluarga Berencana; dan


Bidang Keluarga Berencana setiap tahun mengacukepada perencanaan strategis Dinas PengendalianPenduduk dan Keluarga Berencana untuk mencapaitarget dan sasaran pelaksanaan tugas;

2. merumuskan kebijakan teknis daerah bidang keluargaberencana;

3. melaksanakan kebijakan teknis daerah bidang keluargaberencana;

4. melaksanakan penyelenggaraan norma, standarprosedur dan kriteria bidang keluarga berencana;

5. melaksanakan penerimaan, penyimpanan,pengendalian dan pendistribusian alat dan obatkontrasepsi di Kabupaten;

6. melaksanakan Pelayanan KB di Kabupaten;

7. melaksanakan pembinaan kesertaan Ber KB diKabupaten;

8. melaksanakan pemantauan dan evaluasi bidangkeluarga berencana;

9. memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi bidangkeluarga berencana;


11. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan lain yang berhubungan dengankeluarga berencana sebagai acuan pelaksanaan tugas;



14. memberikan pelayanan teknis administrasi kepada

24


perangkat dinas yang terkait bidang tugas sesuaiketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaantugas;

15. menyusun program, pedoman dan petunjuk teknispenyelenggaraan keluarga berencana sesuai ketentuanperaturan guna kelancaran keluarga berencana;

16. melakukan koordinasi kerjasama dengan instansi terkaitdalam rangka penyelenggaraan keluarga berencanaguna terwujudnya tata kelola bidang keluargaberencana yang baik;




Kepala Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alkon

Melakukan penyiapanbahan pembinaan,pembimbingan danpelaksanaan kebijakanteknis, norma, standar,prosedur dan kriteria sertapemantauan dan evaluasipengendalian danpendistribusian alkon diKabupaten.

1. perumusan kebijakan teknis daerahSeksi Pengendalian dan PendistribusianAlkon;

2. pelaksanaan kebijakan teknis daerahSeksi Pengendalian dan PendistribusianAlkon;

3. pelaksanaan penyelenggaraan norma,standar prosedur dan kriteria SeksiPengendalian dan Pendistribusian Alkon;

4. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan,pengendalian dan pendistribusian alatobat kontrasepsi di Kabupaten;

5. pelaksanaan pemantauan dan evaluasibidang Keluarga Berencana; dan

1. merencanakan dan melaksanakan kegiatan (RencanaKerja Anggaran–Dokumen Pelaksanaan Anggaran) SeksiPengendalian dan Pendistribusian Alkon setiap tahunmengacu kepada perencanaan strategisBidang KeluargaBerencana untuk mencapai target dan sasaranpelaksanaan tugas;

2. merumuskan kebijakan teknis daerah SeksiPengendalian dan Pendistribusian Alkon;

3. melaksanakan kebijakan teknis daerah SeksiPengendalian dan Pendistribusian Alkon;

4. melaksanakan penyelenggaraan norma, standarprosedur dan kriteria di Seksi Pengendalian danPendistribusian Alkon;

5. melaksanakan Penerimaan, penyimpanan,pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi

25



di Kabupaten;

6. melaksanakan pemantauan dan evaluasi bidangKeluarga Berencana;


8. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan lain yang berhubungan denganpengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsisebagai acuan pelaksanaan tugas;




12. menyusun program, pedoman dan petunjuk teknispenyelenggaraan pengendalian dan pendistribusian alatobat kontrasepsi sesuai ketentuan peraturan gunakelancaran keluarga berencana;

13. melakukan koordinasi kerjasama dengan instansi terkaitdalam rangka penyelenggaraan pengendalian danpendistribusian alat obat kontrasepsi guna terwujudnyatata kelola keluarga berencanayang baik;



16. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai

26


bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.

Kepala Seksi Jaminan Pelayanan KB.

Melakukan penyiapanbahan pembinaan,pembimbingan danpelaksanaan kebijakanteknis, norma, standar,prosedur dan kriteria sertapemantauan dan evaluasijaminan pelayanan KB diKabupaten.

1. perumusan kebijakan teknis daerah SeksiJaminan Pelayanan KB;

2. pelaksanaan kebijakan teknis daerahSeksi Jaminan Pelayanan KB;

3. pelaksanaan penyelenggaraan norma,standar prosedur dan kriteria SeksiJaminan Pelayanan KB;

4. pelaksanaan pelayanan KB Kabupaten;

5. pelaksanaan pemantauan dan evaluasibidang Keluarga Berencana;

6. Pemberian bimbingan teknis danfasilitasi bidang Keluarga Berencana; dan

7. Pelaksanaan koordinasi dalampelaksanaan tugasnya.

1. merencanakan dan melaksanakan kegiatan (RencanaKerja Anggaran–Dokumen Pelaksanaan Anggaran) SeksiJaminan Pelayanan KB setiap tahun mengacu kepadaperencanaan strategisBidang Keluarga Berencana untukmencapai target dan sasaran pelaksanaan tugas;

2. merumuskan kebijakan teknis daerah Seksi JaminanPelayanan KB;

3. melaksanakan kebijakan teknis daerah Seksi JaminanPelayanan KB;

4. melaksanakan penyelenggaraan norma, standarprosedur dan kriteria Seksi Jaminan Pelayanan KB;

5. melaksanakan Pelayanan KB di Kabupaten;

6. melaksanakan pemantauan dan evaluasi bidangKeluarga Berencana;

7. memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi bidangKeluarga Berencana;


9. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan lain yang berhubungan denganjaminan pelayanan KB sebagai acuan pelaksanaantugas;



12. memberikan pelayanan teknis administrasi kepadaperangkat dinas yang terkait bidang tugas sesuai

27


ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaantugas;

13. menyusun program, pedoman dan petunjuk teknispenyelenggaraan Jaminan Pelayanan KB sesuaiketentuan peraturan guna kelancarankeluargaberencana;

14. melakukan koordinasi kerjasama dengan instansi terkaitdalam rangka penyelenggaraan Jaminan Pelayanan KBguna terwujudnya tata kelola bidang keluargaberencanayang baik;




Kepala SeksiPembinaan danPeningkatanKesertaan BerKB.

Melakukan penyiapanbahan pembinaan,pembimbingan danpelaksanaan kebijakanteknis, norma, standar,prosedur dan kriteria sertapemantauan dan evaluasipembinaan danpeningkatan kesertaan ber– KB.

1. perumusan kebijakan teknis daerahSeksi Pembinaan dan PeningkatanKesertaan Ber KB;

2. pelaksanaan kebijakan teknis daerahSeksi Pembinaan dan PeningkatanKesertaan Ber KB;

3. pelaksanaan penyelenggaraan norma,standar prosedur dan kriteria SeksiPembinaan dan Peningkatan KesertaanBer KB;

4. Pelaksanaan pembinaan kesertaan BerKB di Kabupaten;

5. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi

1. merencanakan dan melaksanakan kegiatan (RencanaKerja Anggaran–Dokumen Pelaksanaan Anggaran) SeksiPembinaan dan Peningkatan Kesertaan Ber KB setiaptahun mengacu kepada perencanaan strategisBidangKeluarga Berencana untuk mencapai target dan sasaranpelaksanaan tugas;

2. merumuskan kebijakan teknis daerah Seksi Pembinaandan Peningkatan Kesertaan Ber KB;

3. melaksanakan kebijakan teknis daerah Seksi Pembinaandan Peningkatan Kesertaan Ber KB;

4. melaksanakan penyelenggaraan norma, standarprosedur dan kriteria Seksi Pembinaan dan PeningkatanKesertaan Ber KB;

28


bidang Keluarga Berencana; dan


5. pelaksanaan pembinaan kesertaan Ber KB diKabupaten;

6. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang KeluargaBerencana;

7. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;

8. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan lain yang berhubungan denganpembinaan dan peningkatan kesertaan ber KB sebagaiacuan pelaksanaan tugas;




12. menyusun program, pedoman dan petunjuk teknispenyelenggaraan pembinaan dan peningkatankesertaan ber KB sesuai ketentuan peraturan gunakelancaran keluarga berencana;

13. melakukan koordinasi kerjasama dengan instansi terkaitdalam rangka penyelenggaraan pembinaan danpeningkatan kesertaan ber KB guna terwujudnya tatakelola bidang keluarga berencanayang baik;



29



5. Kepala BidangKetahanan danKesejahteraanKeluarga.

Mempunyai tugasmelaksakan kebijakanteknis dibidang ketahanandan kesejahteraankeluarga.

1. perumusan kebijakan teknis daerahbidang Ketahanan dan KesejahteraanKeluarga;

2. pelaksanaan NSPK bidang Ketahanandan Kesejahteraan Keluarga;

3. pelaksanaan kebijakan teknis daerahbidang Bina Keluarga Balita;

4. pelaksanaan kebijakan teknis daerahbidang Pembinaan Ketahanan Remaja;

5. pelaksanaan kebijakan teknis daerahbidang Bina Keluarga Lansia dan Rentan;

6. pelaksanaan kebijakan teknis daerahbidang Pemberdayaan KeluargaSejahtera melalui Usaha Mikro Keluarga;

7. pemantauan dan evaluasi bidangKetahanan dan Kesejahteraan Keluarga;

8. pemberian bimbingan teknis danfasilitasi bidang Kesejahteraan danKetahanan Keluarga; dan


1. merencanakan dan melaksanakan kegiatan (RencanaKerja Anggaran – Dokumen Pelaksanaan Anggaran)Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga setiaptahun mengacu kepada perencanaan strategis DinasPengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untukmencapai target dan sasaran pelaksanaan tugas;

2. merumuskan kebijakan teknis daerah bidang ketahanandan kesejahteraan keluarga;

3. melaksanaan NSPK bidang ketahanan dankesejahteraan keluarga;

4. pelaksanaan kebijakan teknis daerah bidang binakeluarga balita;

5. pelaksanaan kebijakan teknis daerah bidang pembinaanketahanan remaja;

6. pelaksanaan kebijakan teknis daerah bidang binakeluarga lansia dan rentan;

7. pelaksanaan kebijakan teknis daerah bidangpemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikrokeluarga;

8. pemantauan dan evaluasi bidang ketahanan dankesejahteraan keluarga;

9. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidangkesejahteraan dan ketahanan keluarga;

10. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;

11. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan lain yang berhubungan denganketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai acuanpelaksanaan tugas;

30





15. menyusun program, pedoman dan petunjuk teknispenyelenggaraan ketahanan dan kesejahteraankeluarga sesuai ketentuan peraturan guna kelancaranketahanan dan kesejahteraan keluarga;

16. melakukan koordinasi kerjasama dengan instansi terkaitdalam rangka penyelenggaraan ketahanan dankesejahteraan keluarga guna terwujudnya tata kelolabidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga yangbaik;




Kepala SeksiPemberdayaanKeluargaSejahtera.

Melakukan penyiapanbahan pembinaan,pembimbingan danpelaksanaan kebijakanteknis, norma, standar,prosedur dan kriteria sertapemantauan dan evaluasipemberdayaan keluarga

1. perumusan kebijakan teknis daerahbidang ketahanan dan kesejahteraankeluarga;

2. pelaksanaan kebijakan teknis daerahbidang pemberdayaan keluargasejahtera melalui usaha mikro keluarga;

3. pemantauan dan evaluasi bidang

1. merencanakan dan melaksanakan kegiatan (RencanaKerja Anggaran–Dokumen Pelaksanaan Anggaran) SeksiPemberdayaan Keluarga Sejahtera setiap tahunmengacu kepada perencanaan strategis BidangKetahanan dan Kesejahteraan Keluarga untuk mencapaitarget dan sasaran pelaksanaan tugas;

2. merumuskan kebijakan teknis daerah bidang ketahanan

31


sejahtera. ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

4. pemberian bimbingan teknis danfasilitasi bidang kesejahteraan danketahanan keluarga; dan


dan kesejahteraan keluarga;

3. melaksanakan kebijakan teknis daerah bidangpemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikrokeluarga;

4. memantau dan evaluasi bidang ketahanan dankesejahteraan keluarga;

5. memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi bidangkesejahteraan dan ketahanan keluarga;


7. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan lain yang berhubungan denganpemberdayaan keluarga sejahtera sebagai acuanpelaksanaan tugas;




11. menyusun program, pedoman dan petunjuk teknispenyelenggaraan pemberdayaan keluarga sejahterasesuai ketentuan peraturan guna kelancaran ketahanandan kesejahteraan keluarga;

12. melakukan koordinasi kerjasama dengan instansi terkaitdalam rangka penyelenggaraan pemberdayaankeluarga sejahtera guna terwujudnya tata kelola bidangketahanan dan kesejahteraan keluarga yang baik;

13. memberikan saran pertimbangan kepada atasan guna

32


bahan pengambilan keputusan/kebijakan dan bahankerja atasan;



Kepala SeksiBina KetahananKeluargaBalita,Anak danLansia.

Melakukan penyiapanbahan pembinaan,pembimbingan danpelaksanaan kebijakanteknis, norma, standar,prosedur dan kriteria sertapemantauan dan evaluasipembinaan ketahanankeluarga, balita, anak danlansia.

1. pelaksanaan NSPK bidang ketahanan dankesejahteraan keluarga;

2. pelaksanaan kebijakan teknis daerahbidang bina keluarga balita;

3. pelaksanaan kebijakan teknis daerahbidang bina keluarga lansia dan rentan;dan


1. merencanakan dan melaksanakan kegiatan (RencanaKerja Anggaran–Dokumen Pelaksanaan Anggaran) SeksiBina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia setiaptahun mengacu kepada perencanaan strategisBidangKetahanan dan Kesejahteraan Keluarga untuk mencapaitarget dan sasaran pelaksanaan tugas;

2. melaksanakan NSPK bidang ketahanan dankesejahteraan keluarga;

3. melaksanakan kebijakan teknis daerah bidang BinaKeluarga Balita;

4. melaksanakan kebijakan teknis daerah bidang Binakeluarga lansia dan rentan;


6. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan lain yang berhubungan denganbina ketahanan kel balita, anak dan lansia sebagaiacuan pelaksanaan tugas;




33



10. menyusun program, pedoman dan petunjuk teknispenyelenggaraan bina ketahanan keluarga balita, anakdan lansia sesuai ketentuan peraturan guna kelancaranketahanan dan kesejahteraan keluarga;

11. melakukan koordinasi kerjasama dengan instansi terkaitdalam rangka penyelenggaraan bina ketahanankeluarga balita, anak dan lansia guna terwujudnya tatakelola bidang ketahanan dan kesejahteraan keluargayang baik;




Kepala Seksi Bina Ketahanan Remaja.

Melakukan penyiapanbahan pembinaan,pembimbingan danpelaksanaan kebijakanteknis, norma, standar,prosedur dan kriteria sertapemantauan dan evaluasipembinaan ketahananremaja.

1. Pelaksanaan kebijakan teknis daerahbidang pembinaan ketahanan remaja;dan


1. merencanakan dan melaksanakan kegiatan (RencanaKerja Anggaran–Dokumen Pelaksanaan Anggaran) diSeksi Bina Ketahanan Remaja setiap tahun mengacukepada perencanaan strategisBidang Ketahanan danKesejahteraan Keluarga untuk mencapai target dansasaran pelaksanaan tugas;

2. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah bidang pembinaanketahanan remaja;

3. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;

4. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan lain yang berhubungan denganketahanan remaja sebagai acuan pelaksanaan tugas;

34





8. menyusun program, pedoman dan petunjuk teknispenyelenggaraan ketahanan remaja sesuai ketentuanperaturan guna kelancaran ketahanan dankesejahteraan keluarga;

9. melakukan koordinasi kerjasama dengan instansi terkaitdalam rangka penyelenggaraanketahanan remaja gunaterwujudnya tata kelola bidang ketahanan dankesejahteraan keluarga yang baik;




6. Kepala BidangPenyuluhan danPenggerakan.

Melaksakan kebijakanteknis dibidangpenyuluhan danpenggerakan.

1. perumusan kebijakan teknis daerahbidang penyuluhan, advokasi danpenggerakan;

2. pelaksanaan kebijakan teknis daerahbidang penyuluhan, advokasi danpenggerakan;

1. merencanakan dan melaksanakan kegiatan (RencanaKerja Anggaran – Dokumen Pelaksanaan Anggaran)Bidang Penyuluhan dan Penggerakan setiap tahunmengacu kepada perencanaan strategis DinasPengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untukmencapai target dan sasaran pelaksanaan tugas;

2. merumuskan kebijakan teknis daerah bidang

35


3. pelaksanaan pemberdayaan danpeningkatan peran serta organisasikemasyarakatan tingkat di tingkatkabupaten;

4. pelaksanaan pendayagunaan tenagapenyuluh KB (PKB/PLKB);

5. pelaksanaan pemantauan dan evaluasibidang penyuluhan, advokasi danPenggerakan; dan

6. pemberian bimbingan teknis danfasilitasi bidang penyuluhan, advokasidan penggerakan.

penyuluhan, advokasi dan penggerakan;

3. melaksanakan kebijakan teknis daerah bidangpenyuluhan, advokasi dan penggerakan;

4. melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peranserta organisasi kemasyarakatan tingkat di tingkatkabupaten;

5. melaksanakan pendayagunaan tenaga penyuluh KB(PKB/PLKB);

6. melaksanakan pemantauan dan evaluasi bidangpenyuluhan, advokasi dan penggerakan;

7. memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi bidangpenyuluhan, advokasi dan penggerakan;

8. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan lain yang berhubungan denganpenyuluhan dan penggerakan sebagai acuanpelaksanaan tugas;




12. menyusun program, pedoman dan petunjuk teknispenyelenggaraan penyuluhan dan penggerakan sesuaiketentuan peraturan guna kelancaran penyuluhan danpenggerakan;

13. melakukan koordinasi kerjasama dengan instansi terkaitdalam rangka penyelenggaraan penyuluhan dan

36


penggerakan guna terwujudnya tata kelola bidangpenyuluhan dan penggerakan yang baik;




Kepala SeksiPenyuluhan danKIE.

Melakukan penyiapanbahan pembinaan,pembimbingan danpelaksanaan kebijakanteknis, norma, standar,prosedur dan kriteria sertapemantauan dan evaluasipelaksanaan penyuluhandan KIE.

1. perumusan kebijakan teknis daerahbidang Penyuluhan dan KIE;

2. pelaksanaan kebijakan teknis daerahbidang Penyuluhan dan KIE;


4. pelaksanaan pemantauan dan evaluasibidang Penyuluhan dan KIE; dan

5. Pemberian bimbingan teknis danfasilitasi bidang Penyuluhan dan KIE.

1. merencanakan dan melaksanakan kegiatan (RencanaKerja Anggaran–Dokumen Pelaksanaan Anggaran) SeksiPenyuluhan dan KIE setiap tahun mengacu kepadaperencanaan strategisBidang Penyuluhan danPenggerakan untuk mencapai target dan sasaranpelaksanaan tugas;

2. merumuskan kebijakan teknis daerah bidangPenyuluhan dan KIE;

3. melaksanakan kebijakan teknis daerah bidangPenyuluhan dan KIE;


5. melaksanakan pemantauan dan evaluasi bidangPenyuluhan dan KIE;

6. memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi bidangPenyuluhan dan KIE;

7. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan lain yang berhubungan denganPenyuluhan dan KIEsebagai acuan pelaksanaan tugas;


9. melakukan pengawasan melekat dan menilai kinerja

37


bawahan sesuai ketentuan peraturan guna pembinaandisiplin dan pembinaan karir bawahan;


11. menyusun program, pedoman dan petunjuk teknispenyelenggaraan penyuluhan dan KIE sesuai ketentuanperaturan guna kelancaran penyuluhan danpenggerakan;

12. melakukan koordinasi kerjasama dengan instansi terkaitdalam rangka penyelenggaraan penyuluhan dan KIEguna terwujudnya tata kelola bidang penyuluhan danpenggerakanyang baik;




Kepala SeksiAdvokasi danPenggerakan.

Melakukan penyiapanbahan pembinaan,pembimbingan danpelaksanaan kebijakanteknis, norma, standar,prosedur dan kriteria sertapemantauan dan evaluasipelaksanaan advokasi danpenggerakan.

1. perumusan kebijakan teknis daerahbidang advokasi dan penggerakan;

2. pelaksanaan kebijakan teknis daerahbidang advokasi dan penggerakan;

3. pelaksanaan pemberdayaan danpeningkatan peran serta organisasikemasyarakatan tingkat di tingkatkabupaten;

4. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi

1. merencanakan dan melaksanakan kegiatan (RencanaKerja Anggaran–Dokumen Pelaksanaan Anggaran) SeksiAdvokasi dan Penggerakan setiap tahun mengacukepada perencanaan strategisBidang Penyuluhan danPenggerakan untuk mencapai target dan sasaranpelaksanaan tugas;

2. perumusan kebijakan teknis daerah bidang, advokasidan penggerakan;

3. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah bidang advokasidan penggerakan;

38


bidang advokasi dan Penggerakan; dan

5. pemberian bimbingan teknis danfasilitasi bidang, advokasi danpenggerakan.

4. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peranserta organisasi kemasyarakatan tingkat di tingkatkabupaten;

5. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang advokasidan penggerakan;

6. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidangadvokasi dan penggerakan;

7. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan lain yang berhubungan denganadvokasi dan penggerakan sebagai acuan pelaksanaantugas;




11. menyusun program, pedoman dan petunjuk teknispenyelenggaraan advokasi dan penggerakan dankeuangan sesuai ketentuan peraturan guna kelancaranpenyuluhan dan penggerakan;

12. melakukan koordinasi kerjasama dengan instansi terkaitdalam rangka penyelenggaraan advokasi danpenggerakan guna terwujudnya tata kelola bidangpenyuluhan dan penggerakan yang baik;


14. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai

39


bidang tugasnya; dan


Kepala SeksiPendayagunaanPKB/PLKB dan IMP.

Melakukan penyiapanbahan pembinaan,pembimbingan danpelaksanaan kebijakanteknis, norma, standar,prosedur dan kriteria sertapemantauan dan evaluasipendayagunaan PKB/PLKBdan IMP.

1. perumusan kebijakan teknis daerahbidang pendayagunaan PKB/PLKB danIMP;

2. pelaksanaan kebijakan teknis daerahbidang pendayagunaan PKB/PLKB danIMP;


4. pelaksanaan pemantauan dan evaluasibidang pendayagunaan PKB/PLKB danIMP; dan

5. pemberian bimbingan teknis danfasilitasi bidang pendayagunaanPKB/PLKB dan IMP.

1. merencanakan dan melaksanakan kegiatan (RencanaKerja Anggaran–Dokumen Pelaksanaan Anggaran) SeksiPendayagunaan PKB/PLKB dan IMP setiap tahunmengacu kepada perencanaan strategisBidangPenyuluhan dan Penggerakan untuk mencapai targetdan sasaran pelaksanaan tugas;

2. merumuskan kebijakan teknis daerah bidangpendayagunaan PKB/PLKB dan IMP;

3. melaksanakan kebijakan teknis daerah bidangpendayagunaan PKB/PLKB dan IMP;


5. melaksanakan pemantauan dan evaluasi bidangpendayagunaan PKB/PLKB dan IMP;

6. memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi bidangpendayagunaan PKB/PLKB dan IMP;

7. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan lain yang berhubungan denganpendayagunaan PKB/PLKB dan IMP sebagai acuanpelaksanaan tugas;




40



11. menyusun program, pedoman dan petunjuk teknispenyelenggaraan pendayagunaan PKB/PLKB dan IMPsesuai ketentuan peraturan guna kelancaranpenyuluhan dan penggerakan;

12. melakukan koordinasi kerjasama dengan instansi terkaitdalam rangka penyelenggaraan pendayagunaanPKB/PLKB dan IMP guna terwujudnya tata kelola bidangpenyuluhan dan penggerakanyang baik;




Plt. BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

H. M. HAWARI

kepala -...

Documents