Perumusan kebijakan luar negeri Indonesia menggagas pembentukan ASEAN Political-Security Community (APSC) berdasarkan pada persepsi dan interpretasi para pembuat kebijakan luar negeri mengenai perkembangan situasi global, regional dan domestik pasca perang dingin 1990-2003.

2010

School Working PaperRyan Ananta

KEPENTINGAN INDONESIA DALAM PEMBENTUKAN ASEAN POLITICAL-SECURITY COMMUNITY

Oleh: Ryan Ananta

Perumusan kebijakan luar negeri Indonesia menggagas pembentukan ASEAN Political-Security Community (APSC) berdasarkan pada persepsi dan interpretasi para pembuat kebijakan luar negeri mengenai perkembangan situasi global, regional dan domestik pasca perang dingin 1990-2003. Dalam hal ini, para pembuat kebijakan luar negeri Indonesia berasal dari kalangan Departemen Luar Negeri Indonesia (DEPLU) terutama Menteri Luar Negeri Indonesia yang dahulu masih dijabat oleh Hassan Wirajuda, dan para pejabat Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, yang mendapat masukan dari kalangan think tank yang ikut merumuskan konsep APSC yakni dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS).

ASEAN Political-Security Community: Membangun Citra Indonesia

sebagai Negara Demokratis

Pasca jatuhnya rezim Soeharto, perjuangan diplomasi Indonesia

dalam mengembangkan regionalisme Asia Tenggara dengan mengajukan

konsep APSC harus mencakup dan menyajikan suatu konsep keamanan

yang berlandaskan ketahanan nasional dan ketahanan regional, yang

berlandaskan keamanan komprehensif, yang sudah disesuaikan dengan

perubahan global seputar demokrasi dan hak azasi manusia yang

merupakan bagian integral dari dimensi keamanan manusia. Sehingga

dalam hal ini, demokrasi merupakan elemen vital dalam memperbaiki citra

Indonesia.

Demokratisasi Indonesia membawa perubahan politik yang

berlangsung di semua aspek kehidupan sosial-politik di Indonesia.

Perubahan tersebut bahkan menyentuh bidang diplomasi dan politik luar

2

negeri yang selama ini merupakan kewenangan pihak eksekutif. Di masa

pemerintahan Orde Baru yang otoritarian, konsultasi antara pemerintah

dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan kalangan publik mengenai

politik luar negeri dan diplomasi hanya terjadi dalam level yang sangat

minimal. Karena itu, perumusan kebijakan diplomasi dan politik luar negeri

yang melibatkan semakin banyak aktor akan membuka kemungkinan

bahwa setiap kebijakan dalam dua bidang tersebut akan

merepresentasikan kepentingan nasional Indonesia secara lebih luas.1

Awal transisi demokrasi Indonesia telah dimulai sejak masa

pemerintahan Habibie. Usaha konsolidasi untuk demokrasi di Indonesia,

dibantu oleh dorongan yang bersumber dari luar negeri, seperti

condionality yang diterapkan oleh IMF berkenan dengan bantuan

keuangan pada masa krisis ekonomi. Tetapi selain itu, Indonesia pada

saat itu juga mulai menggunakan diplomasi dan politik luar negeri untuk

mengkonsolidasikan demokrasinya. Meskipun menghadapai masalah

legitimasi yang serius, pemerintahan Presiden Habibie mampu

menghasilkan Undang-Undang (UU) yang berkaitan dengan perlindungan

atas hak asasi manusia; membentuk Komisi nasional perempuan serta

mendorong ratifikasi konvensi-konvensi internasional dalam masalah hak-

hak pekerja. Dengan catatan positif atas beberapa kebijakan dalam

bidang HAM, Presiden Habibie berhasil memperoleh legitimasi yang lebih

besar dari masyarakat internasional untuk mengkompensasi minimnya

1 Philips J Vermonte, “Demokratisasi dan Politik Luar Negeri Indonesia: Membangun Citra Diri”, hal. 37.

3

legitimasi dari kalangan domestik. Namun, menguatnya dukungan

internasional terhadap transisi demokrasi Indonesia masa pemerintahan

Habibie juga membawa dampak negatif terhadap pemerintahannya.

Kebijakan yang memberikan referendum bagi persoalan Timor-Timur yang

kemudian memojokkan pemerintahan Habibie. Dan akhirnya, Presiden

Habibie kehilangan legitimasi baik dari domestik internal negara maupun

internasional yang menganggap ketergantungan Presiden dengan Tentara

Nasional Indonesia (TNI) pada saat itu, berujung pada tindakan kekerasan

di Timor Timur setelah referendum.2

Dalam hal ini, politik luar negeri yang digunakan Presiden Habibie

sebagai alat untuk menjaga jarak atau membedakan diri dari rezim

autotitarian yang digantikannya, serta kerjasama internasional dengan

negara-negara yang mapan demokrasinya akan semakin baik dan pada

akhirnya memberi kontribusi positif bagi proses konsolidasi internal.3

Kebijakan ini juga terlihat pada masa pemerintahan sesudah

pemerintahan transisi demokrasi Habibie.

Demokrasi yang mengantarkan Megawati Soekarnoputri sebagai

Presiden Indonesia masa jabatan 2001-2004. Sejalan dengan UUD 1945,

pemerintahan Megawati berupaya menerapkan tatanan politik baru, yang

diawali dengan pengembangan sistem kepartaian baru, sistem pemilihan

umum yang baru, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara

langsung, reformasi birokrasi di tingkat pusat dan daerah. Menurut peneliti

2 Ibid., hal. 30-32.3 Ibid. hal. 29.

4

CSIS, Philips J. Vermonte mengatakan bahwa pencitraan diri sebagai

negara demokratis di luar negeri dapat memberi sumbangan positif bagi

proses konsolidasi demokrasi di dalam negeri. Karena itu, Indonesia

berkepentingan untuk menciptakan lingkungan eksternal yang kondusif

bagi proses konsolidasi tersebut.4

Dalam kebijakan luar negeri, Presiden Megawati telah belajar dari

pemerintahan Presiden sebelumnya, dengan lebih mempertimbangkan

dan memperhatikan peran DPR dalam penentuan kebijakan luar negeri

dan diplomasi yang seperti diamanatkan UUD 1945. Meskipun cara yang

digunakan Megawati sama dengan cara yang digunakan Presiden Wahid

dengan mencoba menggalang dukungan internasional melalui kunjungan

kenegaraan di negara-negara sahabat. Namun dengan cara tersebut,

Presiden Megawati mampu mengembalikan kepercayaan publik

internasional melalui pertemuan di New York bulan September 2002.

Sekjen PBB Kofi A. Annan telah menyampaikan kepada Presiden

Megawati Soekarnoputri bahwa PBB dan seluruh negara anggotanya

mendukung keutuhan wilayah dan kedaulatan Indonesia.

Menteri Luar Negeri Indonesia pada saat itu, Hassan Wirajuda,

pernah mengatakan bahwa proses demokrasi di Indonesia akan memberi

kontribusi yang sangat penting bagi politik luar negeri dan diplomasi

Indonesia, dalam arti bahwa faktor itu akan menstimulasi Indonesia untuk

4 Philips J Vermonte, “Demokratisasi dan Politik Luar Negeri Indonesia: Membangun Citra Diri”, op. cit., hal. 27.

5

memainkan peran regional dan internasional yang lebih aktif.5 Dalam

konteks ini, sisi demokratisasi yang hendak ditonjolkan di kawasan Asia

Tenggara akan berdampak positif bagi kepentingan Indonesia dalam

memperbaiki citra diri Indonesia di ASEAN dan internasional.

Tantangan kemudian muncul ketika pemerintahan Megawati

memperbaiki citra Indonesia baik di regional maupun internasional serta

menjaga kestabilitasan demokratisasi domestik. Peristiwa serangan

terorisme di AS pada 11 September 2001, pemboman di Bali dan Jakarta,

serta invasi AS ke Afghanistan dan separatisme di Indonesia menjadi

variabel internal dan eksternal yang mewarnai demokratisasi di Indonesia.

Di satu sisi, perang melawan terorisme mengharuskan Indonesia untuk

membuka diri dalam kerjasama internasional terkait dalam persoalan

tersebut, bahkan di Indonesia memberlakukan sejumlah UU yang terkait

terorisme di dalam negeri. Namun di sisi lain, upaya pemerintah

memberantas terorisme ini kemudian menjadi isu besar mengenai

perlindungan terhadap kebebasan sipil di tengah demokratisasi, seiring

dengan meningkatnya kekhawatiran bahwa negara akan mendapatkan

momentum untuk mengembalikan prinsip security approach di dalam

negeri.6

Sehingga Deplu sebagai ujung tombak diplomasi Indonesia

melakukan restrukturisasi dengan membangun struktur dan birokrasi baru,

5 Kompas, 22 Oktober 2004. Dikutip dari, Bantarto Bandoro, “The Hassan Initiative dan Desain Baru Politik Luar Negeri Indonesia”, dalam Bantarto Bandoro (ed), Mencari Desain Baru Politik Luar Negeri Indonesia, (Jakarta: CSIS, 2005), hal. 41.6 Philips J Vermonte, “Demokratisasi dan Politik Luar Negeri Indonesia: Membangun Citra Diri”, op. cit., hal. 36

6

sebagai penyesuaian terhadap perubahan global pasca peristiwa 11

September 2001 di AS. Restrukturisasi Deplu ditujukan untuk

mendekatkan faktor internasional dan faktor domestik dalam mengelola

diplomasi. Diplomasi tidak hanya dipahami dalam kerangka mampu

memproyeksikan kepentingan nasional Indonesia ke luar, tetapi juga

mampu mengkomunikasikan perkembangan dunia luar ke dalam negeri,

yakni dengan diplomasi publik melalui penguatan networking dengan

media, masyarakat, akademisi, bahkan Lembaga Swadaya Masyarakat

(LSM).7 Tujuan restrukturisasi adalah untuk melibatkan seluruh sektor

masyarakat Indonesia dalam profil diplomatik Indonesia.8 Keikutsertaan

seluruh sektor masyarakat tersebut merupakan buah dari proses

demokratisasi yang memperlihatkan bahwa sentra kekuasaan telah

mengalami divertifikasi.9

Menciptakan kondisi eksternal yang kondusif bagi proses

konsolidasi demokrasi domestik, maka pemerintahan Megawati bersama

Deplu menempatkan pentingnya dukungan regional, terutama ASEAN.

Kemudian Indonesia menyadari bahwa dalam kapasitasnya di dalam

ASEAN, perkembangan demokratisasi domestik akan mempengaruhi

perkembangan regional ke arah yang sama. Sehingga perubahan politik

dalam negeri yang menuju arah demokratis, perlu direfleksikan ke dalam

politik luar negeri Indonesia. Indonesia melihat peluang ini lewat salah 7 Ibid.8 Bantarto Bandoro, “The Hassan Initiative dan Desain Baru Politik Luar Negeri Indonesia”, dalam Bantarto Bandoro (ed), Mencari Desain Baru Politik Luar Negeri Indonesia, (Jakarta: CSIS, 2005), hal. 42.9 Philips J Vermonte, “Demokratisasi dan Politik Luar Negeri Indonesia: Membangun Citra Diri”, op. cit., hal. 37.

7

satu isu yang telah lama ada di dalam ASEAN, yakni penyelesaian konflik

secara damai sebagai pilihan utama. Kebijakan Indonesia mengajukan

proposal ASPC tahun 2003 memperlihatkan bahwa politik luar negeri

Indonesia menuju pada perubahan ke arah yang lebih demokratis, sebab

masyarakat demokratis adalah masyarakat yang selalu menempatkan

penyelesaian konflik dengan cara damai sebagai pilihan utama. APSC

menempatkan diplomasi sebagai pertahanan negara di masa damai, yang

bertujuan membentuk masyarakat Asia Tenggara yang bersepakat untuk

mengeliminasi penggunaan kekerasan atau instrumen militer dalam

menyelesaikan konflik. Karena itu, untuk mendukung konsep tersebut,

Indonesia konsisten menyelesaikan isu separatisme internal dengan cara

damai. Supaya tidak terjebak pada standar ganda, dimana di satu sisi

mengupayakan penyelesaian konflik secara damai di regional tetapi di

dalam negeri justru memakai kekerasan dalam penyelesaian konflik. Inilah

yang menjadi pertimbangan para pembuat kebijakan luar negeri bahwa

pencitraan diri sebagai negara demokratis di luar negeri akan menjadi

dorongan untuk pencitraan diri sebagai negara demokratis di dalam

negeri. Dan Indonesia telah menunjukkan diri sebagai penganjur

penyelesaian damai dalam berbagai konflik di kawasan Asia Tenggara.10

Seperti yang tertuang dalam Deklarasi Bali Concord II, Bagian II

Karakteristik dan Elemen dalam APSC pada Butir 1, menyebutkan11 :

10 Ibid., hal. 38-3911 ASEAN Secretariat, Roadmad for an ASEAN Community 2009-2015 (Jakarta: ASEAN Secretariat, April 2009), hal. 5.

8

Komunitas Politik-Keamanan ASEAN (APSC) yang dibayangkan akan membawa kerjasama politik dan keamanan ASEAN ke tingkat lebih tinggi. APSC menjamin negara anggota ASEAN hidup damai satu sama lain dan dengan dunia didalam lingkungan yang adil, demokratis dan lingkungan yang harmonis.

Kepentingan Indonesia Menstabilkan Kerjasama ASEAN

Ketika memasuki dasawarsa 1990, ASEAN Free Trade Area

disepakati dan mulai diimplementasikan dengan kesadaran yang dipicu

oleh munculnya tantangan ekonomi baru di Asia sehubungan dengan

kemajuan ekonomi Jepang, India dan Cina. Untuk dapat bersaing dengan

negara-negara tersebut, ASEAN perlu mengintegrasikan perekonomian

kawasan Asia Tenggara menjadi satu kesatuan entitas ekonomi yang

secara kuantitas dan kualitas dapat bersaing dengan perekonomian

kawasan Asia. Pada saat yang sama, ASEAN menghadapi arus

globalisasi yang mana perekonomian negara-negara di dunai saling terkait

satu sama lain (interdependensi). Globalisasi selain berdampak positif

dengan keuntungan masuknya arus investasi, juga mengakibatkan

dampak negatif seperti saat krisis ekonomi melanda kawasan Asia

Tenggara, yang mengakibatkan keluarnya modal secara besar-besaran

(Massive Capital Outflows).

Datangnya krisis merubah persepsi para pemimpin ASEAN, bahwa

bukan hanya kehidupan sosial yang terguncang tetapi juga fondasi politik-

keamanan negara mereka. Peristiwa krisis ekonomi yang melanda

kawasan, mendorong para pemimpin ASEAN untuk secara cepat

mengambil kebijakan dalam integrasi perekonomian regional, untuk

menghindari termarginalisasi arus globalisasi. Prakarsa paling penting,

9

saat KTT ASEAN ke-8 di Phnom Penh bulan November 2002, dimana

para pemimpin ASEAN menyepakati usulan Perdana Menteri Singapura

Goh Chok Tong mengenai pembentukan ASEAN Economic Community

(AEC) sebagai tujuan akhir dari proses integrasi ekonomi ASEAN.

Dalam hal ini, Indonesia tampaknya masih menunjukkan sikap ‘asal

ikut’ dan enggan mengambil peran lebih banyak di bidang ekonomi

regional. Meski Indonesia kurang bergairah dalam prakarsa integrasi

ekonomi tersebut, namun eksistensi Indonesia dibutuhkan di ASEAN.

Menurut Hadi Soesastro, ASEAN yang maju dan kuat adalah dalam

kepentingan Indonesia dan kawasan. Sebagai negara besar di kawasan

barangkali Indonesia memang dapat berkiprah sendiri, tetapi kawasan

yang lemah dan tidak stabil akan berdampak negatif bagi Indonesia.

Dalam persaingan ekonomi global dewasa ini, ASEAN sebagai suatu

kesatuan ekonomi mempunyai kemampuan yang lebih besar untuk

berkiprah. Sebaliknya, peran Indonesia sangat diharapkan, khususnya

sebagai pihak pendorong upaya mewujudkan pembentukan ASEAN

Community. 12

Dalam konteks ini, peran aktif Indonesia terasa saat krisis ekonomi

yang melanda kawasan Asia Tenggara memunculkan isu-isu baru seputar

keamanan seperti terorisme, kejahatan lintas batas negara, konflik internal

suatu negara yang berpotensi merambah ke negara-negara tetangga

12 Hadi Soesastro, “FAktor Ekonomi Dalam Politik Luar Negeri Indonesia”, dalam Bantarto Bandoro (ed), Mencari Desain Baru Politik Luar Negeri Indonesia (Jakarta: CSIS, 2005), hal. 82-83.

10

lainnya. Gagasan Indonesia mengenai pembentukkan APSC terkait

dengan gagasan Singapura mengenai pembentukan AEC.

Pertama, Indonesia menilai bahwa integrasi ekonomi regional

hanya bisa terwujud jika didukung oleh pembentukan kebijakan dari suatu

komunitas keamanan. Sebaliknya, komunitas keamanan tidak akan

berkelanjutan tanpa dasar yang kuat dari kepentingan bersama yang

dihasilkan oleh masyarakat ekonomi. Dengan kata lain, kedua harus

saling terkait dan saling memperkuat satu sama lain.13 Proses integrasi

ekonomi ASEAN yang semakin mendalam sebagaimana diusung melalui

sebuah Komunitas Ekonomi, mutlak diimbangi dengan proses

pembentukan dasar-dasar pondasi politik yang kuat. Dasar pondasi politik

yang dimaksud berupa landasan ideologis, yang mana Indonesia sepakat

mengangkat demokrasi dan HAM untuk menopang gagasan APSC.

Tujuannya menciptakan kerangka kerjasama politik-keamanan kawasan

dimana terdapat derajat kepercayaan yang tinggi diantara negara-negara

ASEAN. Dengan derajat kepercayaan tinggi diantara negara-negara

ASEAN akan menjamin keberlangsungan pembangunan ekonomi setiap

negara anggota. Pembangunan ekonomi merupakan landasan dasar bagi

upaya mencapai stabilitas, sebagaimana stabilitas pada gilirannya

merupakan kunci keberhasilan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Kedua, Indonesia berpandangan bahwa kerjasama ASEAN

sebagai organisasi regional tidak akan berhasil jika secara terus menerus

13 Ali Alatas, pidato “Towards an ASEAN Security Community”, Instituto Diplomatico, Lisbon 3 Juni 2004, hal. 2.

11

melakukan penekanan hanya pada aspek kerjasama ekonomi. Keadaan

ini terjadi sejak pasca Perang Dingin, yang mana penekanan kerjasama

ekonomi ASEAN lebih intensif daripada kerjasama di bidang politik

keamanan. Bahkan karena tingginya intensitas kerjasama di bidang

ekonomi, ASEAN seakan lupa menguatkan kerjasama di bidang politik-

keamanan, dan seringkali cenderung mengabaikan konflik dan potensi

konflik di antara negara-negara ASEAN. Kondisi ini mengakibatkan

hubungan di antara negara-negara ASEAN terjalin tidak sehat. Dalam arti

bukan semangat kekeluargaan, rasa kekitaan atau kebersamaan yang

hidup, namun semangat berkompetisi yang tidak sehat.

Hasil KTT ASEAN ke-8 yang merupakan pengembangan sebuah

free trade area yang telah dibangun pada dasawarsa 1990-an, berupa

komitmen-komitmen dengan lingkup implementasi kegiatan yang semakin

teknis. Implementasi kegiatan yang sepenuhnya bersifat liberalisasi dalam

ekonomi pasar bebas. Karena terlalu dipusatkan pada kepentingan

ekonomi, kepentingan bersama dan rasa persaudaraan pada gilirannya

akan dikorbankan, sehingga logika ekonomi pasar bebas tanpa

penyeimbangan kerjasama politik-keamanan akan bersifat kapitalis,

dimana semua kepentingan bersama tenggelam menerima kemajuan dan

keuntungan dalam mekanisme pasar bebas.

Gagasan komunitas politik-keamanan oleh Indonesia merupakan

alat penyeimbang dari semangat integrasi ekonomi regional. Negara-

negara ASEAN yang dahulunya hanya mengenal economic roads towards

12

peace yang terlihat jelas pada Deklarasi Bangkok 1967, kini melalui

Indonesia mengenalkan security roads towards peace. Sebuah langkah

utama dalam menempuh jalur perdamaian menuju stabilitas keamanan

ASEAN.

Pada tahun 2004, Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda

mengatakan14:

In the long run, to sustain the momentum of economic integration and to achieve durable peace and stability in the region, ASEAN countries need to complement the economic road towards peace with a security road towards peace. Through the habits of cooperation nurtured for more than three decades, ASEAN members should now be mature enough to define and elaborate their Association’s political and security objectives beyond normative and abstract terms.

Sehingga pandangan Indonesia dalam jangka panjang adalah

untuk mempertahankan momentum integrasi ekonomi dan sekaligus untuk

menjaga perdamaian dan stabilitas yang berkelanjutan di kawasan,

negara-negara ASEAN perlu melengkapi kerjasama ekonomi (economic

roads towards peace) dengan kerjasama politik-keamanan (security roads

towards peace).

ASEAN Political-Security Community: Untuk Mengembalikan Peran

Kepemimpinan Indonesia di ASEAN

Hubungan Indonesia dan ASEAN dapat dikategorikan sebagai

hubungan rasional, dimana Indonesia berpandangan fungsi ASEAN bagi

Indonesia seperti halnya yang telah dijelaskan oleh Dewi Fortuna Anwar 14 Hassan Wirajuda, “Towards an ASEAN Security Community”, dalam Igor Herlisrianto, Kebutuhan dan Kepentingan Nasional Indonesia Dalam Bidang Politik dan Keamanan Menggagas Pembentukan ASEAN Secuity Community, diunduh dari http://www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/126157-SK-HI%20008%202008%20Her%20f%20-%20Faktor-faktor%20-%20Analisis.pdf, tanggal 11 Mei 2010, hal. 108.

13

pada pembahasan sub-bab sebelumnya, dan ASEAN berpendapat posisi

Indonesia didalam organisasi tersebut sebagai jangkar stabilitas kawasan.

Keikutsertaan Indonesia di ASEAN merupakan salah satu langkah terbaik

tidak saja untuk menghindarkan diri dari keterkucilan di dunia

internasional, tetapi juga sekaligus dapat mengembalikan kepercayaan

dunia. Sejarah mencatat ketika pada saat itu, Indonesia terkucil dalam

pergaulan dunia internasional yang menyebabkan kredibilitas Indonesia

merosot karena politik konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia. Sehingga

dengan membangun hubungan baik dengan negara-negara tetangga

akan berdampak pada keuntungan dalam menjalin hubungan dengan

negara-negara lain di dunia.

Dalam kerjasama politik keamanan, Indonesia setidaknya memiliki

dua peran: peran pertama sebagai regional leader, yakni peran dimana

pemerintah Indonesia berpandangan memiliki tugas dan tanggung jawab

terhadap keamanan kawasan Asia Tenggara. Sumber ancaman dan

gangguan keamanan di kawasan memiliki pengaruh besar pada

keamanan nasional Indonesia dan demikian pula sebaliknya. Sehingga

melalui politik luar negeri, Indonesia berinisiatif dalam menyelesaikan

masalah-masalah internal kawasan. Hal ini terlihat dari sikap Indonesia

terhadap isu maritim kawasan Asia Tenggara dengan sengketa yang rumit

di Laut Cina Selatan dimana perairan tersebut diperebutkan oleh hampir

sebagian negara anggota ASEAN dengan Cina, penanganan krisis

Vietnam-Kamboja, perumusan konsep ZOPFAN. Peran kedua, Indonesia

14

sebagai active independent, yakni peran dimana Indonesia menekankan

pentingnya meningkatkan hubungan dengan banyak negara dan sewaktu-

waktu juga menjadi penengah (mediator) dalam konflik antarnegara. Hal

ini terlihat misalnya dari usaha Indonesia mengemukakan gagasan TAC

dalam KTT ASEAN I di Bali, tahun 1976 disepakati sebagai konsep dasar

di dalam menyelesaikan persengkataan antarnegara di Asia Tenggara.

Selain kedua peran tersebut, terdapat beban moral yang menyertai

Indonesia sebagai negara anggota ASEAN yang pro-aktif dan lebih

banyak memimpin dengan inisiatif-inisiatifnya untuk menggerakkan

ASEAN. Dengan kata lain, partisipasi Indonesia dalam agenda ASEAN

dipandang sangat penting pula bagi kelangsungan ASEAN. Bisa

dikatakan bahwa sejak pembentukan ASEAN, Indonesia memiliki citra

sangat baik dalam regional maupun internasional dan peran sentral dalam

organisasi regional tersebut.

Tetapi krisis ekonomi yang melanda Asia tahun 1997, praktis

segala sentralitas dan persepsi positif mengenai relevansi ASEAN

tersebut hilang seiring dengan konsentrasi penuh negara-negara ASEAN,

terutama Indonesia dalam mengatasi lumpuhnya multisektor akibat krisis

tersebut. Krisis ekonomi yang melanda kawasan membawa dampak

negatif bagi Indonesia secara berkepanjangan. Kondisi tersebut

diperburuk ketika Indonesia memasuki masa transisi menjadi negara

demokratis, yang mana kepemimpinan Presiden Habibie dan Presiden

Wahid dinilai lemah, tidak konsisten, dan kebijakan luar negeri tanpa arah.

15

Dengan kondisi internal negara semakin tidak stabil, negara semakin

kehilangan dukungan dari berbagai kelompok, dicabutnya modal asing

yang keluar dalam gelombang besar, praktis Indonesia kehilangan

kepercayaan terhadap investor asing. Instabilitas ekonomi dan politik yang

menyebabkan Indonesia terfokus pada normalisasi kondisi internal

negara, praktis posisi Indonesia di ASEAN merosot drastis. Diikuti dengan

hubungan semakin buruk antarnegara ASEAN, akibat dari penyampaian

kritik terbuka karena tidak adanya kesepakatan bersama dalam mengatasi

krisis ekonomi kawasan, yang mengancam disintegrasi kawasan.

Kerenggangan hubungan dengan ASEAN berlangsung hingga akhir masa

pemerintahan Presiden Wahid.

Bagi Indonesia, pulihnya kepercayaan dunia internasional kepada

Indonesia adalah suatu hal yang sangat penting untuk dipertahankan

bahkan ditingkatkan dalam upaya mengharumkan profil ataupun citra

Indonesia di forum internasional. Sehingga untuk mengembalikan

sentralitas Indonesia di dalam ASEAN, Indonesia mengusulkan gagasan

APSC.

Indonesia senantiasa memandang penting kerjasama ASEAN baik

bagi pencapaian kepentingan nasional, regional dan global. Dalam masa

kepemimpinan Indonesia sebagai Ketua ASEAN Standing Committee

tahun 2003-2004, Indonesia telah menyelenggarakan dan mengetuai

rangkaian Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM), Post Ministerial

Conference (PMC), dan ASEAN Regional Forum (ARF) 29 Juni - 2 Juli

16

2004. Pembahasan AMM ke-37 dititikberatkan pada tindak lanjut KTT

ASEAN ke-9 pada Oktober 2003 di Bali, khususnya mengenai APSC-PoA.

Pada AMM ke-37 dan pada Pertemuan Informal AMM di New York

September 2004, para Menlu ASEAN menyepakati konsep Plan of Action

(PoA) secara konsensus, dan merekomendasikan pengesahannya

kepada para pemimpin ASEAN pada KTT ASEAN ke-10 di Vientiane,

Laos November 2004. KTT tersebut menjadi peristiwa penting karena

konsep Komunitas ASEAN yang digulirkan Indonesia pada KTT ASEAN

ke-9 di Bali, tahun 2003 menjadi lengkap dengan disahkannya APSC-

PoA.15

Bukti-bukti tersebut yang menunjukkan bahwa dalam konteks

Indonesia menggagas pendirian APSC pada KTT ASEAN ke-9 di Bali

tahun 2003, menjadi salah satu inisiatif politik luar negeri Indonesia.

Dengan gagasan APSC, Indonesia berupaya keras memulihkan

perannya, baik dunia internasional maupun regional, yang sempat

terpuruk semenjak krisis ekonomi dan politik 1997-1998, yang semakin

diperburuk dengan instabilitas keamanan dalam negeri. Kesempatan

sebagai penerus ketua Panitia Tetap ASEAN ke-37, digunakan Indonesia

untuk memajukan sebuah inisiatif gagasan APSC untuk perkembangan

kerjasama ASEAN. Sehingga, hal tersebut mencerminkan bahwa

Indonesia meningkatkan peran kepemimpinan sebagai aktor utama dalam

ASEAN, sekaligus sebagai ketua Panitia Tetap ASEAN yang mempunyai

15 Faustinus Andrea, “Indonesia dan Asia Tenggara Dalam Desian Baru Politik Luar Negeri Indonesia”, dalam Bantarto Bandoro (ed), Mencari Desain Baru Politik Luar Negeri Indonesia (Jakarta: CSIS, 2005), hal. 90.

17

inisiatif dalam pengembangan kerjasama ASEAN untuk lebih

terkonsolidasi dan kohesif.

18