KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP. 110/MEN/II/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KOTA TERPADU MANDIRI (KTM)

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. Bahwa penyelenggaraan transmigrasi bersifat lintas sektor dan

multidisipliner, sehingga pelaksanaanya memerlukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi dengan Instansi lintas sektor terkait;

b. Bahwa dalam upaya Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM), perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) yang anggotanya mengikut sertakan Instansi lintas sektor terkait;

c. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997

tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3800);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pengangkatan Menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu.

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005

tentang Kedudukan, Tugas, fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;

8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.14/MEN/VII/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN

TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KOTA TERPADU MANDIRI (KTM).

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pembangunan dan

Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) yang terdiri dari Pengarah dan Kelompok Kerja (Pokja) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU,

mempunyai tugas : a. Memberikan masukan dalam Pembangunan dan

Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) bagi Kelompok Kerja (Pokja);

b. Mengendalikan kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM)

c. Melaksanakan rapat-rapat/pembahasan Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) secara berkala.

KETIGA : Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud dalam diktum

KESATU mempunyai tugas : a. Melakukan penilaian dan memberikan rekomendasi terhadap

usulan Pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTM); b. Mengkoordinasikan kontribusi program/kegiatan dari instansi

lintas sektor terkait, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Swasta dan Masyarakat;

c. Memberikan bimbingan/bantuan teknis dalam pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) sesuai bidangnya masing-masing;

d. Melakukan evaluasi kinerja Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM).

KEEMPAT : Pengarah dalam melaksanakan rapat-rapat/pembahasan difasilitasi

oleh Sekretaris Pengarah. KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja (Pokja) dapat

mengundang Pejabat dari Instansi lintas sektor terkait sebagai Narasumber.

KEENAM : Ketua Kelompok Kerja (Pokja) melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

KETUJUH : Dalam mendinamisasikan kegiatan Kelompok Kerja dapat

dibentuk Sekretariat Kelompok Kerja (Pokja) yang ditetapkan oleh Ketua Kelompok Kerja (Pokja).

KEDELAPAN : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini

dibebankan pada DIPA Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan/atau Departemen/Instansi lintas sektor terkait.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta.

Pada tanggal 20 Februari 2007.

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

ttd

ERMAN SUPARNO. SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 3. Para Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan

Transmigrasi; 4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta III; 5. Para Anggota Kelompok Kerja.

LAMPIRAN : Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.110/MEN/II/2007. Tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM).

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA)

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KOTA TERPADU MANDIRI (KTM)

A. PENGARAH.

NO. NAMA JABATAN KEDUDUKAN

DALAM POKJA. 1. ERMAN SUPARNO. Menteri Tenaga Kerja dan

Transmigrasi RI. PENGARAH/

PENANGGUNG JAWAB

2. IR.HARRYHERIAWAN SALEH,MSC

Sekretaris Jenderal/Depnakertrans. SEKRETARIS

3. IR.ACHMAD INDRAWAN SOELEMAN, MBA,MM.

Staf Ahli Menteri Bidang Otonomi Daerah, Depnakertrans.

ANGGOTA

4. IR. TIGOR SINAGA, MCP. Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Manusia, Depnakertrans.

ANGGOTA

5. IR.BESAR SETYOKO,MM Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Depnakertrans.

ANGGOTA

6. DR.IR.RUKMAN SARDJADIDJADJA,MMA.

Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan Wilayah, Depnakertrans.

ANGGOTA

7. IR.R.PUDYO PRAYUDI. Staf Khusus Menteri Bidang Ketransmigrasian, Depnakertrans.

ANGGOTA

8. IR. AGUS WIJANARKO, MSC

Direktur Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum.

ANGGOTA

9. IR. AGUS TJAHAJANA, MSI.

Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian. ANGGOTA

10. IR. BUDI YUWONO PRAWIROSUDIRDJO, DIPL,SE.

Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat, Departemen Pekerjaanm Umum.

ANGGOTA

11. IR. HILMAN MANAN, DIPL,HE.

Direktur Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air, Departemen Pertanian.

ANGGOTA

12. IR. ACHMAD MANGGABARANI.

Direktur Jenderal Perkebunan, Departemen Pertanian.

ANGGOTA

13. MUZNI H.A. DJALIL Deputi Bidang Produksi Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

ANGGOTA

B. KELOMPOK KERJA (POKJA). NO. NAMA JABATAN KEDUDUKAN

DALAM POKJA 1. DRS. DJOKO SIDIK

PRAMONO,MM Direktur Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi, Depnakertrans.

KETUA

2. DRA. DYAH PARAMAWARTININGSIH

Direktur.Jenderal Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi, Depnakertrans.

WAKIL KETUA

3. IR. PRASETYOADI WARSONO.

Direktur Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan, Ditjen P2MKT, Depnakertrans.

SEKRETARIS I

4. IR. M. ARSYAD NURDIN Direktur Perencanaan Teknis Permukiman dan Perpindahan, Ditjen P4T, Depnakertrans.

SEKRETARIS II

5. IR. ENDANG SABARYAH,MA

Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian.

ANGGOTA

6. DR.IR AGUS SOFYAN,MS. Direktur Perluasan Areal, Ditjen PLA, Departemen Pertanian.

ANGGOTA

7. IR. SRI APRIATINI SUKARDI,MM.

Direktur Bina Program, Ditjen Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum.

ANGGOTA

8. IR. DJOKO MOERYANTO, MSC.

Direktur Bina Program, Ditjen Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum.

ANGGOTA

9. IR. SUWARNO P. RAHARDJO, MSI

Direktur Kawasan Dan Otorita, Ditjen Pemerintahan Umum, Departemen Dalam Negeri.

ANGGOTA

10. WARYOKO AR Asdep Urusan Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, Kementerian Negara Koperasi dan UKM.

ANGGOTA

11. IR. BAMBANG GOERITNO, MSC, MPA.

Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Departemen Pekerjaan Umum.

ANGGOTA

12. IR. TIMBUL NURTJAHYONO.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi, Depnakertrans.

ANGGOTA

13. IR. PRASETIO SAYOGYO, MEM.

Direktur Penyerasian Lingkungan, Ditjen P2MKT, Depnakertrans.

ANGGOTA

14. DR.IR. SUHARYOTO, MS Direktur Pengembangan Usaha, Ditjen P2MKT, Depnakertrans.

ANGGOTA

15. DRS. BUDI SANTOSO. Direktur Peningkatan Kapasitas SDM dan Masyarakat, Ditjen P2MKT, Depnakertrans.

ANGGOTA

16. IR. HARDY BENRY SIMBOLON, MMA

Direktur Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Ditjen P2MKT, Depnakertrans.

ANGGOTA

17. DRS. L. MADYO, MSC. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi, Depnakertrans.

ANGGOTA

18 DRS. MIRWANTO MANUWIYOTO,MM

Direktur Fasilitas Perpindahan Transmigrasi, Ditjen P4T, Depnakertrans.

ANGGOTA

19 IR. PAULUS RANTE TODING, MM

Direktur Pembangunan Perumahan, Ditjen P4T, Depnakertrans.

ANGGOTA

20 IR. SUGIARTO SUMAS, MT. Direktur Penyediaan Tanah Transmigrasi, Ditjen P4T, Depnakertrans.

ANGGOTA

21. DRA ERNAWATI, MM Direktur Promosi, Inventaris dan Kemitraan, Ditjen P4T, Depnakertrans.

ANGGOTA

22. IR. OON KURNIAPUTRA,

MA Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal, Depnakertrans.

ANGGOTA

23. PAGAR MARULI SITORUS,SE,MA.

Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal, Depnakertrans.

ANGGOTA

24. ANDI SYAHRUL P, SH. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Depnakertrans.

ANGGOTA

25. IR. SARASWATI SOEGIHARTO, MA.

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketransmigrasian, Badan Penelitian, Pengembangan dan Informasi, Depnakertrans.

ANGGOTA

26. IR. JOSEPH SETYOHADI,MPA.

Kepala Pusat Data dan Informasi Ketransmigrasian, Balitfo, Depnakertrans.

ANGGOTA

27. DRA.TATI HENDRATI, MA. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Depnakertrans.

ANGGOTA

MENTERI

TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

ttd

ERMAN SUPARNO.