kepmentan ip yang dikecualikan

8/19/2019 Kepmentan Ip Yang Dikecualikan

1/13

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIANNOMOR 105/Kpts/HK.060/1/2013

TENTANG

INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI

LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN

BIRO HUKUM DAN INFORMASI PUBLIKSEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN PERTANIAN


2/13


3/13

juncto Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 142) ;

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang

Organisasi dan Tata Kerja KementerianPertanian;

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik diLingkungan Kementerian Pertanian;

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor41/Permentan/OT.140/6/2012 tentang PedomanUji Konsekuensi Informasi Publik di LingkunganKementerian

Pertanian;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Uji Konsekuensi Informasi PublikNomor 948/HK.060/A.3/10/2012 tanggal 3Oktober 2012;

2. Berita Acara Uji Konsekuensi Informasi PublikNomor 1136/HK.060/A.3/11/2012 tanggal 6Nopember 2012;

Menetapkan :MEMUTUSKAN :

KESATU : Informasi Publik yang Dikecualikan di LingkunganKementerian Pertanian sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidakterpisah dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggalditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 Januari 2013

a.n. MENTERI PERTANIAN,SEKRETARIS JENDERAL

TTD

HARI PRIYONONIP 19581214. 198403.1.002

Salinan Keputusan ini disampaikan Yth:1. Menteri Pertanian;2. Menteri Komunikasi dan Informatika;3. Ketua Komisi Informasi Pusat;4. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian.


4/13

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIANNOMOR : 105/Kpts/HK.060/1/2013

TANGGAL : 10 Januari 2013

INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKANDI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN

NO Materi/InformasiPublik yang

Dikecualikan

Alasan Pengecualian Dampakapabila

informasitersebut

tidaktertutup

JangkaWaktu

Informasi yang

Dikecualikan

Pasal 17UU KIP

PeraturanPerundang-undangan

lainnya

A. Kepegawaian

1. Daftar riwayat hiduppegawai, KartuPermohonanPenghasilan Pegawai(KP4), hasil general check up kesehatan

pegawai/pejabat,sumpah jabatan,

pakta integritas, hasilevaluasikapabilitas/intelektualitas/kompetensi/rekomendasi pegawai,keputusan Tim Etika,biodata elektronikPNS (database ),identitas PNS yang

melanggar disiplindan dijatuhihukuman, identitasPNS yang izinperkawinan/perceraian

Huruf h UU Nomor 8 Tahun 1974 jo. Nomor43 Tahun1999tentang

PokokPokokKepegawaian

Dapatmengungkapkanrahasiapribadipejabat/

pegawai

Pegawai yangrahasianyadiungkapmemberikan

persetujuan tertulis,dan/ataupengungkapanseseorang

dalam jabatanpublik

2. Daftar PenilaianPelaksanaanPekerjaan (DP3), datausulan pengangkatan

PNS dalam jabatanstruktural

Huruf i PP Nomor10 Tahun1979tentang

PenilaianPelaksanaPekerjaanPNS Pasal 6berbunyi :

DaftarPenilaianPelaksana

Merugikanprosespenyusunankebijakan

ataumenghambat proseskebijakankarena

adanyapengungkap

an prematur

Terbukasetelahdilantik


5/13


Dikecualikan


informasitersebut

tidaktertutup

JangkaWaktu

Informasi yang

Dikecualikan

Pasal 17UU KIP

PeraturanPerundang-

undanganlainnya

anPekerjaanadalahbersifatrahasia.

B Tata Usaha

1. Surat-surat/memo/memorandum/notadinas/disposisi yang

sifatnya rahasia

Huruf i Menghambatproses

pelaksanaan tugasdan fungsilembaga

Sampaidenganproses

selesai

C. Kerja Sama

1. MoU dan perjanjian

kerja sama LuarNegeri dan/atauDalam Negeri dalambidang pertanian

Huruf f Kitab

Undang-undangHukumPerdataPasal 1338,

Undang-

undangNomor 24 Tahun 2000

tentangPerjanjianInternasional

Merugikan

posisitawar, dayatawar, danstrategi yangdiambilnegara

Sampai

berakhirnya kerjasamadan/atauizin daripara pihak

D. HaKI

1. Kepentingan

Perlindungan Hakatas KekayaanIntelektual atasteknologi pertanian

Huruf b UU Nomor

29 Tahun2000

tentangPerlindungan Varietas

TanamanPasal 23,PenjelasanPasal 30Ayat (3)

UU Nomor14 Tahun2001

Akan

berpengaruh pada nilaiekonomiskarenabergunadalamkegiatanusaha

Sampai

denganprosespemberianhak selesai


6/13


Dikecualikan


informasitersebut

tidaktertutup

JangkaWaktu

Informasi yang

Dikecualikan

Pasal 17UU KIP

PeraturanPerundang-

undanganlainnya

tentangPaten Pasal40.

2. Pemuliaan Varietas Tanaman dan SkemaBreeding

Huruf b UU Nomor29 Tahun2000

tentangPerlindungan Varietas TanamanPasal 23,Pasal 30,PenjelasanPasal 30Ayat (3) danPasal 13(1)b

Mempengaruhi rahasiakepemilikan

perusahaan/rahasiapemuliaan yang akanmenyebabkan

persaingantidak sehat

Sampaidenganmasa

perlingdungan PVT berakhir(Tanaman Tahunan25 Tahun, TanamanSemusim20 Tahun)

3. DokumenPermohonan Hak PVT (kerahasiaan varietasdan seluruh dokumenpermohonan PVT)

Huruf b UU Nomor29 Tahun2000tentangPerlindunga

n Varietas Tanaman

Pasal 23,Pasal 30,PenjelasanPasal 30

Ayat (3) danPasal 13(1)b

Dapatmengakibatkanpersaingan yang tidaksehat dankerugian

materiil

Sampaidengandiumumkannyapermohonan HakPVT

kepadapublik

E. Pengadaan

Barang/Jasa

1. Rincian HargaPerkiraan Sendiri(HPS)

Huruf idan j

PerpresNomor 54 Tahun 2010tentangPengadaan

Barang/ Jasa

PemerintahPasal 6Huruf b

Menimbulkan penilaian yang tidakobyektif,mengham

batkesuksesan

kebijakankarenaadanyapengungkapan prematur

Mutlak/ Tidak Terbatas


7/13


Dikecualikan


informasitersebut

tidaktertutup

JangkaWaktu

Informasi yang

Dikecualikan

Pasal 17UU KIP

PeraturanPerundang-

undanganlainnya

Menimbulkanpersaingantidak sehat

dalamprosespengadaan

barang/ jasa.

2. Dokumen Kontrak Huruf idan j

UU Nomor 5 Tahun 1999tentangLaranganPraktek

MonopolidanPersaingan

Usaha TidakSehat Pasal23

PerpresNomor 54

Tahun 2010tentangPengadaanBarang/ JasaPemerintah

Pasal 6Huruf b

Munculpersaiangan yang tidaksehat


F. Keuangan danKeuangan

1. Data pendukunghasil pemeriksaanatas pengelolaan dantanggung jawabkeuangan (contoh :

kuitansi, SPP, SPM,

dan SP2D)

Huruf j UU Nomor 7 Tahun 1992

jo. UUNomor 10 Tahun 1998tentang

PerbankaNPasal 1Angka 28,Pasal 40.

Informasiterkaitdenganidentitasrekening

orang/

badan

20 Tahun


8/13


Dikecualikan


informasitersebut

tidaktertutup

JangkaWaktu

Informasi yang

Dikecualikan

Pasal 17UU KIP

PeraturanPerundang-

undanganlainnya

2. Hasil pemeriksaanreguler oleh Itjen(LHP)

Huruf adan i

PeraturanMenpanNomorPER/04/M.PAN/03/2008 tentang

Kode EtikPengawas

Penyalahgunaan pihaklain


3. Hasil pemeriksaankasus

Huruf adan i

Peraturan

MenpanNomorPER/05/M.PAN/03/2008 tentang

StandarAuditPengawas

InternPemerintah(Lampiran4500)

Merugikan

prosespenyusunankebijakankarena adapengungkap

an prematur

Mutlak/

Tidak Terbatas

4. Laporan HartaKekayaan Pejabat

Huruf h KeputusanKPK NomorKep.07/KPK

/02/2005tentangPengumuman danPemeriksaan LaporanHarta

KekayaanPenyelenggara NegaraPasal 5 Ayat(7)

Dapat

mengungkapkan

rahasiapribadipejabat/pegwai danuntuk

menghindarikejahatan

Pegawai/

pejabat yangrahasianyadiungkapmemberikanpersetujuan tertulis

5. Laporan Hasil Audit

Aparat Pengawas

Fungsional

Huruf a

dan i

Peraturan

Menpan

NomorPER/04/M.PAN/03/2008 tentangKode EtikPengawas

Penyalahgu

naan pihak

lainDapatmemberikan

citra yangnegatif terhadapinstitusi

Mutlak/

Tidak

Terbatas


9/13


Dikecualikan


informasitersebut

tidaktertutup

JangkaWaktu

Informasi yang

Dikecualikan

Pasal 17UU KIP

PeraturanPerundang-

undanganlainnya

6. Laporan Hasil

pemeriksaan danlaporan Hasilpengawasan melalui

Audit : Kinerja, reviumeliputi keuangandan barang,investigasi, evaluasi,pemantauan;

Kegiatan Pemeriksaandan PengawasanInternal Pemerintahlainnya berupa

asistensi, sosialisasi,dan konsultasiterhadap tugas danfungsi penyelenggara

organisasi dalamrangka memberikankeyakinan yangmemadai

Huruf adan i

Lampiran

PermentanNomor 05tahun 2008

tentangStandarAuditAparatPengawasanInternalPemerintahNomor 4500

Penyalahgu

naan oleh

pihak lain

Merugikanprosespenyusunankebijakankarena adanpengungakapanprematur

Dapatmenghambat prosespenyelesaian kerugiannegara

Dapatmengungkap datarahasiapribadi yangberkaitandengankondisikeuangan,aset danpendapatan

seseorangansertariwayat dankondisi

anggota

keluarga

Dapat

menungkapsurat-surat yang

bersifat

rahasia yangberkaitantentang dan

kerugiannegara,seperti

Tidak Terbatas


10/13


Dikecualikan


informasitersebut

tidaktertutup

JangkaWaktu

Informasi yang

Dikecualikan

Pasal 17UU KIP

PeraturanPerundang-

undanganlainnya

surat dariBPK-RI danBPKP.

7. Laporan TindakLanjut Hasil

Pemeriksaan yangbelum diserahkan ke

Badan Pemeriksakeuangan (BPK)

Huruf adan i

UU Nomor15 Tahun2004tentang

PemeriksaanPengelolaan Tanggung jawab

KeuanganNegara

LampiranKeputusan

Menpan

Nomor 40 Tahun 2004tentangPelaksana

an,Pemantau

an danPelaporan, TindakLanjut HasilPemeriksa

an BPKpada

InstansiPemerintah

Penyalahgu

naan oleh

pihak lain

Merugikanprosespenyusunankebijakan

karenaadanyapengungkap

an prematur

Dapatmenghambat proses

penyelesaian kerugiannegara

Dapatmengungkap datarahasiapribadi yangberkaitandengankondisi

keuangan,aset danpendapatanseseorangansertariwayat dankondisianggota

keluarga

Dapat

menungkapsurat-surat yangbersifat

rahasia yangberkaitantentang dan

Tidak Terbatas


11/13


Dikecualikan


informasitersebut

tidaktertutup

JangkaWaktu

Informasi yang

Dikecualikan

Pasal 17UU KIP

PeraturanPerundang-

undanganlainnya

kerugiannegara,sepertisurat dariBPK-RI danBPKP.

G. Lain-lain1. Akses Ruang Server Huruf j UU Nomor

11 Tahun2008tentangInformasi

dan TransaksiElektronikPasal 30 s.d37

Tindak

kriminalpengrusa

kan danpencuriandata

Mutlak/

Tidak Terbatas

2. Internet Protocol (IP) Address

Huruf j UU Nomor11 Tahun2008

tentangInformasidan TransaksiElektronikPasal 30

Penerobosa

n/penya-lahgunaan

akses

Mutlak/

Tidak Terbatas

3. Sistem Management

Database

Huruf j UU Nomor

11 Tahun2008tentangInformasidan TransaksiElektronikPasal 30

Penyalahgu

naan olehpihak lain

Mutlak/

Tidak Terbatas

4. Kode Akses

Elektronik

Huruf j UU Nomor

11 Tahun

2008tentangInformasidan TransaksiElektronikPasal 1Angka 16

Penyalahgu

naan oleh

pihak lain

Mutlak/

Tidak

Terbatas


12/13


Dikecualikan


informasitersebut

tidaktertutup

JangkaWaktu

Informasi yang

Dikecualikan

Pasal 17UU KIP

PeraturanPerundang-

undanganlainnya

5. DokumenPendaftaranPupuk/Pestisidatermasuk Formula

Huruf b PermentanNo.08/Permentan/SR.140/2/2007tentang TatacaraPendaftaranPupuk Pasal17, Pasal

20, Pasal 21

Dapatmenimbulkanpersainganusaha tidaksehat

Tertutup, Terbatas

6. Laporan PengawasanPupuk/Pestisida Termasuk Formula

Huruf a PP Nomor77 Tahun2005

tentangPenetapan

Pupuk

BersubsidisebagaiBarangDalam

PengawasanPasal 2

Dapatmenimbulkanpersainganusaha tidaksehat

Tertutup, Terbatas

7. Dokumen Audit

Internal terhadapKelembagaan, Prosesdan Hasil Karantina

Huruf b Dapat

menimbulkanpersaingantidak sehat

Tidak

Terbatas

8. Hasil UjiLaboratorium, Data Teknis HasilPengujian, Data

Sampel Positif danLokasi Penyimpanan

Perkarantinaan

Huruf b Dapatmenimbulkanpersaingan

tidak sehat

Tidak Terbatas

9. Penelitian tentangAgens PengendaliHayati (APH) yangbelum dipublikasikan

Huruf d Dapatmerugikannegara danpenemu

Tidak Terbatas

10. Hasil PengujianLaboratorium baikpengujian benih,proteksi dan pestisida

Huruf b Dapatmenimbulkanpersaingantidak sehat

Tidak Terbatas


13/13


Dikecualikan


informasitersebut

tidaktertutup

JangkaWaktu

Informasi yang

Dikecualikan

Pasal 17UU KIP

PeraturanPerundang-

undanganlainnya

11. Usulan PelepasanVarietas Baru

Huruf b PermentanNomor 37/Permentan/OT.140/2006 tentangPengujian,

Penilaian,Pelepasan,

danPenarikanVarietas

Dapatdiperjualbelikanterhadapvarietas yang akandilepas

Kemungkin

an bisadilepaspihak lain/negara lain.

SetelahVarietasDilepas

12. Hasil Analisa Tanah yang Belum Selesai

Huruf b Disalahgunakandalampenggunaanpupuk

Setelahanalisaselesai

13. Hasil Analisis MutuPestisida/APH yangsedang dikerjakan diLaboratorium

Huruf b Dapatmengganggu sistemanalisis

mutu

Setelahprosesselesai

a.n. MENTERI PERTANIAN,SEKRETARIS JENDERAL

TTD

HARI PRIYONONIP 19581214. 198403.1.002

kepmentan ip yang dikecualikan

Documents