keputusan gubernur jawa barat tentangdpmptsp.jabarprov.go.id/web/application/modules/arsip/...8, dan...

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 069.05/Kep.498-DPMPTSP/2018

TENTANG

TIM TEKNIS PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1

Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu dibentuk Tim Teknis

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor

20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor

31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Provinsi Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5038);

2

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa

kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun

2011 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat 2011 Nomor 21 Seri E, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor );


2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa

Barat Nomor 205);


2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 14 Seri C, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 106), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 19 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat

Nomor 177);

11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku:

1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 503.5/Kep.49-BPMPT/2017 Tentang Tim Teknis Penyelenggaraan

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu; dan

3

2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 503.05/38/BangProm tentang Susunan Personalia Tim

Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

KEDUA : Membentuk Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu yang selanjutnya disebut Tim Teknis dengan Susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mempunyai tugas melaksanakan hal-hal terkait dengan untuk

memberikan pertimbangan teknis secara obyektif dan mandiri mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan

perizinan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

Diktum KETIGA, Tim Teknis mempunyai tugas :

a. menerima permohonan pertimbangan/rekomendasi teknis dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Provinsi Jawa Barat;

b. pembahasan dan/atau pemeriksaan/kajian lapangan

bersama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat;

c. pelaksanaan verifikasi dan validasi administrasi;

d. pemeriksaan/kajian lapangan yang dikonsultasikan kepada Kepala Perangkat Daerah dan lembaga lainnya;

e. Penyusunan berita acara pemeriksaan atau pembahasan;

f. Penyusunan pertimbagan/rekomendasi teknis dalam

rangka memberikan rekomendasi perizinan dan non perizinan dan dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah

yang bersangkutan yang mencakup substansi pertimbangan/rekomendasi teknis dan analisa kajian;

g. Penghitungan nilai retribusi sebagai bahan penetapan

Surat Keterangan Retribusi Daerah oleh Pejabat yang berwenang;

h. Penyusunan pertimbangan/rekomendasi teknis dan Surat Keterangan Retribusi Daerah yang telah ditandatangani

oleh Ketua Tim disampaikan kepada Dinas dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan; dan

i. Bertanggung jawab terhadap substansi teknis dalam penertiban perizinan.

KELIMA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mempunyai persyaratan:

a. Berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil;

b. Anggota Tim Teknis harus memiliki kriteria:

1) memiliki kompetensi yang berlatar belakang dan

keterampilan sesuai penugasan;

2) menguasai teknologi informasi;

3) disiplin;

4) bertanggung jawab; dan

5) memiliki sikap yang baik dan ramah.

4

KEENAM : Dalam mendukung optimalisasi dan kelancaran penyelenggaraan pelayanan mulai dari tahap permohonan

sampai dengan tahap penyelesaian pelayanan perizinan dan non perizinan, Anggota Tim Teknis sebagaimana dimaksud

pada Diktum KEDUA berkedudukan:

a. ditempatkan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat sampai dengan terwujudnya PTSP yang terintegrasi secara elektronik;

b. status pejabat yang ditugaskan dalam Tim Teknis adalah

Penugasan, yang secara administratif, termasuk gaji, tunjangan jabatan masih berada pada Perangkat Daerah

asal.

KETUJUH : Pembiayaan pelaksanaan tugas Tim Teknis sebagaimana

dimaksud pada Diktum KEDUA bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat; dan

b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung Pada tanggal :

GUBERNUR JAWA BARAT

AHMAD HERYAWAN

5

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR : 069.05/Kep.498-DPMPTSP/2018

TANGGAL : 30 Mei 2018 TENTANG : TIM TEKNIS PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

A. BIDANG PENDIDIKAN

NO TIM TEKNIS JENIS LAYANAN PERIZINAN

1. Ketua : Kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

1. Izin Prinsip Mendirikan Sekolah Luar Biasa (SLB)

2. Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Luar

Biasa (SLB) : a. Baru;

b. Perubahan; c. Penutupan

Anggota : 1. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa

Barat; 2. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian pada Dinas

Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; 3. Kepala Seksi Kelembagaan dan Standarisasi Sarana

Prasarana pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

4. Dra. Ida Nurwidayanti, MM

NIP. 196602081993032002 5. Drs. Dadang Ruhiyat, M.Pd

NIP. 196403111993031007 6. Asep Karyana, M.M.Pd

NIP. 196207271985031000 7. Drs. Dodo Sudrajat, M.M.Pd

NIP. 196207121985121002

8. Drs. Dedy Kustawan, M.Pd NIP. 195905061983031012

9. Oom Siti Rohmah, SE NIP. 196309071993122001

6


10. Cecep Wahyu NIP. 196012171986021003

11. Siti Rahayu, S.Pd NIP. 197011211997022001

12. H. Nurjaman

NIP. 196103121981031004 13. Dudi sudrajat, S. Pd

NIP. 196707121992031002 14. Lina Juliana

NIP. 198607142014112001

2 Ketua : Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

1. Izin Prinsip Mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Yang Diselenggarakan Masyarakat

2. Izin Oprasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas (SMA) Yang Diselenggarakan

Masyarakat a. Baru

b. Perubahan c. Penutupan

3. Rekomendasi Pendirian SPK pada Kerjasama

Penyelenggaraan Pendidikan 4. Rekomendasi Kerjasama Pengelolaan

Pendidikan

Anggota : 1. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter pada

Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; 2. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian pada Dinas


Prasarana pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah

Provinsi Jawa Barat 4. Moch. Priatna Hamzah, SH., M.Pd

NIP. 19601020 198203 1 013 5. Dra. Elis Rosliani, M.Pd

NIP. 19671016 199303 2 003 6. Dra. Henni Muliawaty, M.Pd

NIP. 19680304 199303 2 006

7. Dra. Kustimi, M.Pd NIP. 19650404 199001 2 002

7


3 Ketua : Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

1. Izin Prinsip Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yang Diselenggarakan

Masyarakat 2. Izin Oprasional Penyelenggaraan Sekolah

Menengah Kejuruan (SMK) Yang

Diselenggarakan Masyarakat; a. Baru;

b. Perubahan; c. Penutupan;

3. Rekomendasi Pendirian SPK pada Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan

4. Rekomendasi Kerjasama Pengelolaan

Pendidikan

Anggota : 1. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter

pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;

2. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian pada Dinas


Prasarana pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

4. Drs. H. Ario Wiguno,M.MPd NIP. 195812081986031011

5. Drs. Tonny K. Suhandi, MM

NIP. 19601109 195803 1 007 6. Oma, S.P.d., M.MPd

NIP. 19651115 198603 1 007 7. Achmad Solihin, S.Pd., M.MPd

NIP. 19681127 199003 1 003

8

B. BIDANG KESEHATAN


1. Ketua : Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

1. Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum dan Khusus Kelas B Pemerintah dan Swasta; a. Baru

b. Perpanjangan 2. Izin Operasional Rumah Sakit Umum dan

Khusus Kelas B Pemerintah dan Swasta a. Baru

b. Perpanjangan 3. Izin Laboratorium Kesehatan Madya 4. Izin Unit Transfusi Darah (UTD) Kelas Madya

5. Rekomendasi Izin Laboratorium Patologi Anatomik;

6. Rekomendasi Izin Laboratorium Parasitologi Klinik;

7. Rekomendasi Izin Laboratorium Mikrobiologi Klinik;

8. Rekomendasi Izin Sarana Pemeriksaan

Kesehatan CTKI; 9. Rekomendasi Izin Mendirikan dan

Menyelenggarakan Rumah Sakit Umum Kelas A/Utama atau yang setara;

10. Rekomendasi Izin Mendirikan dan Menyelenggarakan Rumah Sakit Khusus Kelas A;

11. Rekomendasi Izin Mendirikan dan Menyelenggarakan Laboratorium Kesehatan

Kelas Utama; 12. Rekomendasi Izin Mendirikan dan

Menyelenggarakan Rumah Sakit Lapangan;

Anggota : 1. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional pada Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa

Barat 2. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Dinas

Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 3. Kepala Seksi Mutu Pelayanan Kesehatan pada Dinas

Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 4. Dra. Herti Suherti, M.AP

NIP : 196302191985032008

5. Aris Asaat NIP : 196508251989031008

6. Purnama Magdalena, SKM, MPH NIP : 198008252006042009

7. Lia Amalia, S.ST NIP : 196806031990032003

8. Rita Kartika, S.Kp

NIP : 197601092002122006 9. dr. Cut Nur Cintia Alamanda, Sp.Pk,MKes

NIP : 197409062014122001 10. Yatna Hidayatna, S.Kep

NIP : 198001032009021002 11. Lina Chaliastina

NIP : 197207042005012007

12. Suprayogi, A.Md NIP : 197701122010011008

13. Titis Wigiati, SKM NIP : 197110081997032006

9


14. Dwi Suntariyani, DcN NIP : 196702071991022005

15. Oktaviani Hidayat, S.Kep NIP : 198510232011012003

16. Yura Kalfataru Iskandar, Apt

NIP : 198309252011011004 17. Suprijatno Jonam, S.Kep

NIP : 197006221997031004 18. Dwi Susanti, SKM

NIP : 198611242010012006 19. Devi Purnama, A.MK

NIP : 198902012011012005

20. dr. Selvia NIP : 197509082010012003

21. drg. Yanyan NIP : 197302282006042021

22. Dra. Dewi Kusmayani, Apt., M.Kes NIP : 196008261989022001

23. Warningsih, S.Si, Apt

NIP : 196912092005012001 24. Raden Hermalia, S.F,Apt

NIP : 197702212009022001 25. Mega Purnamasari SE, S.Si,Apt

NIP : 198103172011012001 26. Heru Syafarudin, S.Si,Apt

NIP : 198410292011012001

27. Rin Dwi Saptarina, SKM, M.Kes NIP : 196709031990032005

28. drg. Ema Rahmawati, MKM NIP : 197202022007012011

13. Rekomendasi Izin Mendirikan dan Menyelenggarakan Pelayanan Radioterapi;

14. Rekomendasi Izin Mendirikan dan Penyelenggaraan Pelayanan Kedokteran Nuklir menggunakan alat PET-CT di Rumah Sakit;

15. Rekomendasi Izin Mendirikan dan Menyelenggarakan Klinik Kedokteran

Spesialis/Kedokteran Gigi Spesialis (PAM); 16. Rekomendasi Izin Mendirikan dan

Menyelenggarakan Pelayanan Medis Sub Spesialis Khusus;

17. Rekomendasi Izin Unit Transfusi Darah (UTD)

Kelas Utama.

10


29. dr. Anggriani Andryani, Sp.Pk NIP : 196202281988122001

30. dr. Indina Istiyantari, MH.Kes NIP : 196401292002122001

2. Ketua : Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas

Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

1. Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (IUKOT);

a. Baru; b. Pergantian penanggungjawab teknis;

c. Pergantian Direktur; d. Penambahan/Perluasan Lokasi atau fasilitas

produksi e. Penambahan Sediaan Obat Tradisional; f. Penutupan;

2. Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK); a. Baru;

b. Pergantian Kepala Cabang c. Pergantian Penanggungjawab Teknis Cabang

d. Penambahan/perluasan lokasi e. Penambahan/Pengurangan Kelompok Alat

Kesehatan yang disalurkan

f. Duplikat (Hilang/rusak) g. Penutupan

3. Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF/PBFBBO) Cabang;

a. Baru b. Pergantian Kepala Cabang c. Pergantian Penanggungjawab

d. Penambahan/Perluasan Lokasi e. Perpanjangan

f. Duplikat (Hilang/rusak) g. Penutupan

Anggota : 1. Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

2. Drg. Ema Rahmawati, MKM NIP. 19720202 200701 2 011

3. Rin Dwi Saptarina, SKM, M.Kes

NIP : 196709031990032005 4. Neni Nurjanah, SKM

NIP. 19661019 198903 2 001 5. Dr. Raden Vini Aduani Dewi

NIP. 19720116 200212 2 002 6. Yuntina Erdani, SKM, MH.Kes

NIP. 19650623 198803 2 004

7. Warningsih, S.Si, Apt NIP. 1969209 200501 2 001

8. Drs. Arief Rachman Sjahidy. Apt., MM NIP. 19660627 199503 1 002

9. Raden Hermalia, S.F, Apt NIP. 19770221 200902 2 001

10. Mega Purnamasari Sri Effendi, S. Si

NIP. 19810317 201101 2 001 11. Heru Syafarudin, S.Si, Apt

NIP. 19841029 201101 2 001 12. Hj. Roni Zam Zam Nirwana, S.Si.Apt

NIP. 19710424 199203 2 005

11


13. Dra. Susy Susilawati NIP. 19650408 199003 2 005

14. Yura Kalfataru Iskandar, Apt NIP : 198309252011011004

15. dr. Selvia

NIP : 197509082010012003 16. Hasnawati Halta, SKM

NIP. 19691012 199302 2 003 17. Dwi Suntariyani, DcN

NIP. 19670207 199102 2 005 18. Dwi Susanti Wuryantini, SKM

NIP. 19861124 201001 2 006

19. Suprijatno Jonam, S.Kep NIP : 197006221997031004

20. Devi Purnama, A.MK NIP. 19890201201101 2 005

21. Yatna Hidayatna, S.Kep NIP : 198001032009021002

22. Aris Asaat

NIP : 196508251989031008 23. Rita Kartika, S.Kep

NIP. 19760109 200212 2 006 24. Cica Setiawati, SKM

NIP. 19841203 201101 2 003 25. Wiwin Novita Indrayanti, AMK

NIP. 19841117 200902 2 003

26. Tatang Tafdila, S. Farm, Apt NIP. 19820420 201001 1 015

27. Wowo Karsono, S. Si, Apt NIP. 19730930 199503 1 001

4. Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan (PAK);

a. Baru b. Perubahan Alamat di lokasi yang sama c. Pergantian Direktur/Pimpinan

d. Pergantian Penanggungjawab Teknis e. Penambahan/Perluasan Gudang

f. Penambahan/Pengurangan Kelompok Alat Kesehatan

g. Pindah Lokasi h. Penutupan

5. Rekomendasi Izin Pedagang Besar Farmasi/

(PBF/PBFBBO); a. Baru

b. Pergantian Direktur/Pimpinan c. Pergantian Apoteker Penanggungjawab

d. Penambahan/Perluasan Gudang e. Pindah Lokasi f. Perpanjangan

g. Penutupan 6. Rekomendasi Sertifikat Produksi Alat Kesehatan

a. Baru b. Pergantian Direktur/Pimpinan

c. Pergantian Penanggungjawab Teknis d. Penambahan/ Perluasan lokasi atau Fasilitias

Produksi

e. Penambahan/pengurangan Produk yang akan diproduksi

f. Pindah Lokasi g. Perpanjangan

h. Penutupan

12


28. Susilawati, S.Farm., Apt NIP : 19900510 201503 2 2006

7. Rekomendasi Sertifikat Produksi Perbekalan Rumah Tangga (PKRT) :

a. Baru; b. Pergantian Direktur/Pimpinan c. Pergantian Penanggungjawab Teknis

d. Penambahan/Perluasan lokasi produksi atau fasilitas produksi

e. Penambahan/pengurangan Produk yang akan diproduksi

f. Pindah Lokasi g. Perpanjangan h. Penutupan

8. Rekomendasi Administrasi Izin Usaha Industri Farmasi;

a. Baru b. Pergantian Direktur/Pimpinan

c. Pergantian Apoteker Penanggungjawan Pemastian Mutu/ Produksi/Pengawasan Mutu

d. Penambahan/ Perluasan Lokasi atau fasilitas produksi

e. Pindah Alamat 9. Rekomendasi Administrasi Izin Industri Obat

Tradisional; a. Baru b. Pergantian Direktur/Pimpinan

c. Pergantian Apoteker Penanggungjawab d. Penambahan/Perluasan lokasi atau fasilitas

produksi e. Pindah Lokasi

f. Penutupan

13


10. Rekomendasi Administrasi Izin Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA) :

a. Baru; b. Pergantian Direktur/Pimpinan c. Pergantian Apoteker Penanggungjawab

d. Penambahan/Perluasan lokasi atau fasilitas produksi

e. Penambahan Sediaan yang akan diproduksi f. Pindah Lokasi

g. Penutupan 11. Rekomendasi Administrasi Produksi Kosmetik;

a. Baru;

b. Pergantian Direktur/Pimpinan c. Pergantian Apoteker Penanggungjawab

d. Penambahan/Perluasan lokasi atau fasilitas produksi

e. Penambahan Sediaan Kosmetik yang akan diproduksi atau perubahan golongan kosmetik

f. Pindah Lokasi g. Perpanjangan

h. Penutupan

14

C. BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG


1. Ketua : Kepala Bidang Pemeliharaan dan Pembangunan Jalan pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

1. Izin Serah Pakai Tanah (ISPT) Ruang Milik Jalan; a. Baru

b. Perpanjangan 2. Izin Serah Pakai Tanah (ISPT) Tanah Jalan

Diluar Ruang Milik Jalan a. Baru

b. Perpanjangan

Anggota : 1. Kepala Seksi Pengawasan dan Pemanfaatan pada Dinas

Bina Marga dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

2. Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah I s.d VI pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pemerintah

Daerah Provinsi Jawa Barat 3. Kurnia Hidayat, SE

NIP. 19640929 198901 1 001

4. Tete NIP. 19640415 199101 1 002

5. Didi Budiman, SE NIP. 19690613 200701 1 007

6. Zahedi Raden, SE NIP. 19720922 200701 1 006

7. Iyan Sopyan

NIP. 19680717 200701 1001

2. Ketua : Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Bina Marga dan

Penataan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Kawasan

Bandung Utara a. Lahan kosong atau Renovasi berizin b. IMB Sudah terbangun

c. IMB alih fungsi/alih nama tanpa pembangunan

Anggota : 1. Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

2. Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa

Barat

15


3. Kepala Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pemerintah

Daerah Provinsi Jawa Barat 4. Safrudin Sri Susanto, ST

NIP. 19850803 201001 1 008

5. Boy Dicky Kurniawan, SST., MT NIP. 19801220 201001 1 014

6. Suhermawan, ST., M.Si NIP. 19870826 201101 1 001

3. Ketua : Kepala Bidang Bina Manfaat pada Dinas Sumber Daya Air Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

1. Surat Izin Pemanfaatan Tanah Pemerintah Provinsi-Sempadan Sumber Air a. Baru

b. Perpanjangan 2. Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air

(SIPPA) Permukaan a. Baru

b. Perpanjangan

Anggota : 1. Kepala Bidang Perencanaan Teknis pada Dinas Sumber Daya Air Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;

2. Kepala UPTD PSDA Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane pada Dinas Sumber Daya Air Pemerintah Daerah Provinsi Jawa

Barat 3. Kepala UPTD PSDA Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno pada

Dinas Sumber Daya Air Pemerintah Daerah Provinsi Jawa

Barat 4. Kepala UPTD PSDA Wilayah Sungai Citarum pada Dinas

Sumber Daya Air Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 5. Kepala UPTD PSDA Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung

pada Dinas Sumber Daya Air Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

6. Kepala UPTD PSDA Wilayah Sungai Citanduy pada Dinas

Sumber Daya Air Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 7. Kepala UPTD PSDA Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki pada

Dinas Sumber Daya Air Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

16


8. Kepala Seksi Penatagunaan pada Dinas Sumber Daya Air Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

9. Kepala Seksi Perencanaan Sundawapan pada Dinas Sumber Daya Air Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

10. Kepala Seksi Perencanaan Irigasi pada Dinas Sumber Daya

Air Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; 11. Kepala Seksi Sundawapan pada UPTD PSDA Wilayah

Sungai Ciliwung-Cisadane 12. Kepala Seksi Sundawapan pada UPTD PSDA Wilayah

Sungai Cisadea-Cibareno 13. Kepala Seksi Sundawapan pada UPTD PSDA Wilayah

Sungai Citarum

14. Kepala Seksi Sundawapan pada UPTD PSDA Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung

15. Kepala Seksi Sundawapan pada UPTD PSDA Wilayah Sungai Citanduy

16. Kepala Seksi Sundawapan pada UPTD PSDA Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki

17. Kepala Seksi Irigasi pada UPTD PSDA Wilayah Sungai

Ciliwung-Cisadane 18. Kepala Seksi Irigasi pada UPTD PSDA Wilayah Sungai

Cisadea-Cibareno 19. Kepala Seksi Irigasi pada UPTD PSDA Wilayah Sungai

Citarum 20. Kepala Seksi Irigasi pada UPTD PSDA Wilayah Sungai

Cimanuk-Cisanggarung

21. Kepala Seksi Irigasi pada UPTD PSDA Wilayah Sungai Citanduy

22. Kepala Seksi Irigasi pada UPTD PSDA Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki

17


23. Dicky Setiawan, ST., M.Si., MPSDA NIP. 19790811 201411 1 001

24. Asep Supratman NIP. 19601018 198903 1 007

25. Yudi Muhamad Soleh

NIP. 19640115 199101 1 001

18

D. BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN


1. Ketua : Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman pada Dinas Perumahan dan Permukiman Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

1. Rekomendasi Pengembangan Sistem Air Limbah Lintas Kabupaten/Kota

Anggota : 1. Kepala Seksi Drainase danAir Limbah pada Dinas

Perumahan dan Permukiman Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

2. Pejabat fungsional umum tertentu non angka kredit pada Dinas Perumahan dan Permukiman Pemerintah Daerah

Provinsi Jawa Barat

2. Ketua : Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

Rekomendasi Pembangunan Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba)

Lintas Kabupaten/Kota Anggota : 1. Kepala Seksi Rumah Umum pada Dinas Perumahan dan

Permukiman Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 2. Kepala Seksi Rumah Khusus dan Swadaya pada Dinas

Perumahan dan Permukiman Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

3. Pejabat fungsional umum tertentu non angka kredit pada

Dinas Perumahan dan Permukiman Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

19

E. BIDANG SOSIAL


1. Ketua : Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

1. Izin Pengumpulan Uang atau Barang Skala Provinsi

2. Rekomendasi Izin Pengumpulan Uang Atau

Barang Skala Nasional 3. Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah

Anggota : 1. Kepala Seksi Pendayagunaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Sumbangan Sosial pada Dinas Sosial Pemerintah

Daerah Provinsi Jawa Barat 2. Tati Susilawati, S.IP

NIP. 19610314 198603 2 006 3. Kurnaesih, SST., MM

NIP. 19700731 199102 2 001 4. Dedy Djunmaedi Usman

NIP. 19620504 199103 1 011

5. Asep Sulaeman NIP. 19820403 201410 1 001

20

F. BIDANG TENAGA KERJA


1. Ketua : Kepala Bidang Penempatan, Perluasan Tenaga Kerja, dan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

1. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Perpanjangan;

2. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;

a. Perpanjangan b. Pencabutan

3. Izin Pendirian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Lokal (LPTKS-AKL);

a. Baru; b. Perpanjangan

4. Izin Pendirian Lembaga Bursa Kerja Skala

Provinsi; 5. Izin Pendirian Kantor Cabang Lembaga

Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) Skala Provinsi;

6. Izin Pendirian Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (Cabang PPTKIS);

7. Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh

8. Rekomendasi Pendirian Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja

Antar Daerah (LPTKS-AKAD); 9. Rekomendasi Pengerahan/Penempatan Tenaga

Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD);

10. Rekomendasi Kepada Swasta dalam Pengelenggaraan Pameran Bursa Kerja/Job

Fair Skala Provinsi; 11. Rekomendasi Perpanjangan Surat Izin

Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Swasta

Anggota : 1. Kepala Seksi Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja

pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

2. Kepala Seksi Perluasan Kesempatan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi

Jawa Barat 3. Kepala Seksi Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

4. Hj. Halizah, SH., MH NIP. 19710713 199903 2 003

5. Sri Suyanti NIP. 19600610 198908 2 001

21


2. Ketua : Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

1. Rekomendasi Terhadap Perizinan Magang di Luar Negeri

a. Baru b. Perpanjangan;

Anggota : 1. Seksi Pelatihan dan Pemagangan pada Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 2. Seksi Penguatan Produktivitas pada Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

3. Seksi Standarisasi Sertifikasi dan Kompetensi Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah

Provinsi Jawa Barat 4. Sartono

NIP. 19620925 199403 1 001

22

G. BIDANG PERTANAHAN


1. Ketua : Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

Izin Lokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota a. Baru b. Perpanjangan

Anggota : 1. Kepala Seksi Perencanaan Pengadaan Tanah pada Dinas Perumahan dan Permukiman Pemerintah Daerah Provinsi

Jawa Barat; 2. Kepala Seksi Penatagunaan Tanah pada Dinas Perumahan

dan Permukiman Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; 3. Kepala Seksi Data dan Informasi pada Dinas Perumahan dan

Permukiman Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 4. Dicky, A.Md

NIP. 19701215 200801 1 005

23

H. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP


1. Ketua : Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

1. Izin Lingkungan dan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Bagi Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki

AMDAL 2. Izin Lingkungan Bagi Setiap Usaha dan/atau

Kegiatan yang Wajib Memiliki UKL-UPL

Anggota : 1. Kepala Seksi Inventarisasi dan Perencanaan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah

Provinsi Jawa Barat 2. Seksi Evaluasi Dampak dan Risiko Kebijakan Strategis pada

Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

3. Seksi Pencegahan Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

4. Prof. Dr. Erri N. Megantara (Unpad : Pakar Lingkungan

Hidup) 5. Wisandana, SH., MSi (AMDAL Penyusun)

6. Drs. Taufiq Affif, MSc. (AMDAL Penyusun) 7. Ir. Dikdik Riyadi, MSc (Tenaga ahli Geologi)

8. Ir. Iyus Hidayat, M.Kes (Ahli Kesehatan Masyarakat) 9. Dr. Herri Y. Hadikusumah, Msi (UNPAD : Ahli Biologi) 10. Drs. Rusydi Kotanegara, Msi (Tenaga Ahli Sosial)

11. Andria Sukowati, ST., MT (Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah)

12. Ir. S. Cahyaningsih, MT (LIPI–Bandung : Tenaga Ahli Kimia Fisika)

13. Ir. Suharsono (Tenaga Ahli Peta ) 14. Ir. Dida Kusnida (P3GL : Tenaga Ahli Kelautan) 15. Dr. Ir. Prima Mayaningtias, Msi (Amdal Penilai)

16. Eva Fandora, ST., MT (AMDAL Penilai) 17. Ary Sutarman, ST (AMDAL Penilai)

24


2. Ketua : Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa

Barat

1. Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Provinsi (Sumber Limbah Lintas Kabupaten/Kota)

a. Baru b. Perpanjangan

2. Rekomendasi Izin Pengumpulan Limbah B3

Skala Nasional;

Anggota : 1. Kepala Seksi Pengendalian Sampah Bahan Berbahaya dan Beracun, serta Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa

Barat 2. Rida Maulani, S.Si

NIP. 19780109 200212 2 004

25

I. BIDANG PERHUBUNGAN


1. Ketua : Kepala Bidang Transportasi Darat pada Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

1. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

a. Baru; b. Perubahan

c. Perpanjangan; d. Registrasi Kartu Pengawasan;

2. Izin Penyelenggaraan Angkutan Taxi yang wilayah Operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah

Provinsi; a. Baru;

b. Perubahan c. Perpanjangan;

d. Registrasi Kartu Pengawasan; 3. Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi

(IUJPT);

a. Baru; b. Perubahan;

c. Registrasi Kartu Pengawasan; 4. Pembukaan Kantor Cabang Jasa Pengurusan

Transportasi (IUJPT)

Anggota : 1. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana pada Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

2. Kepala Seksi Angkutan Darat pada Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

3. Kepala Seksi Lalu Lintas dan Keselamatan pada Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

4. Marisi Elysabeth Valentina Uli NIP. 19631012 198403 2 009

5. Teviani Wulansari, S.SiT

NIP. 19881116 201101 2 001 6. Anitha Sintawati, S.IP

NIP. 19670722 199301 2 001 7. Darwinton Damanik

NIP. 19650122 199301 1 001 8. Titi Agustini , A.Md

NIP. 19670820 199302 2 001

9. Komala NIP. 19660301 199203 2 007

10. Nanak Samsudin, S.IP NIP. 19731114 200801 1 002

11. Robet Fridolin Sirait NIP. 19720412 201410 1 001

2. Ketua : Kepala Bidang Transportasi Laut danAngkutan Sungai dan

Penyebrangan pada Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

1. Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha

yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antara Daerah

26


Anggota : 1. Kepala Seksi Angkutan Laut dan ASDP pada Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

2. Kepala Seksi Kepelabuhanan pada Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

3. Kepala Seksi Operasi Pelabuhan UPTD Pengelolaan

Prasarana Perhubungan Pelabuhan Laut pada Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

4. Kepala Sub Bagian UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Pelabuhan Laut pada Dinas Perhubungan

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 5. Beni Sarbini, S.IP

NIP. 19680522 198907 1 001

6. Jessy Sudrajat, ST., MT NIP. 19670312 199703 1 003

7. M. Nawangwulan, SE., M.Si NIP. 19711118 199312 2 002

8. Dyah Perwitasari, S.Kel NIP. 19840106 201503 2 002

9. Andrew Mauristna H., A.Md

NIP. 19890614 201101 1 002

Kabupaten/Kota dalam wilayah Daerah Provinsi 2. Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat

bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antara Daerah

Kabupaten/Kota dalam wilayah Daerah Provinsi, pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan

Pelabuhan International 3. Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai

dan Danau untuk Kapal yang melayani trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi


c. Registrasi Kartu Pengawasan; 4. Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat

(SIUPBM); a. Baru; b. Perubahan

c. Registrasi Kartu Pengawasan; 5. Pembukaan Kantor Cabang Pengusahaan

Bongkar Muat (IUPBM); 6. Izin Usaha Perusahaan Depo Peti Kemas

(IUPDPK); a. Baru; b. Perubahan;

c. Registrasi Kartu Pengawasan; 7. Pembukaan Cabang Izin Usaha Perusahaan

Depo Peti Kemas (IUPDPK) 8. Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat

(IUPPER);

27


a. Baru;; b. Perubahan;

c. Registrasi Kartu Pengawasan; 9. Izin Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan

Pelayaran Rakyat;

10. Izin Usaha Tally Mandiri; a. Baru;

b. Perubahan c. Registrasi Kartu Pengawasan;

11. Izin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut;


c. Registrasi Kartu Pengawasan; 12. Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut

(Pembukaan Kantor Cabang); a. Baru; b. Perubahan;

c. Registrasi Kartu Pengawasan; 13. Izin Pembangunan Pelabuhan Pengumpan

Regional; 14. Izin Operasional Pelabuhan Pengumpan

Regional

15. Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang melayani Trayek lintas Daerah Kabupaten/Kota

dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 16. Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan di

Pelabuhan Pengumpan Regional

28


17. Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional

18. Izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan regional

19. Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan

Pelabuhan Pengumpan Regional 20. Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan

Pengumpan Regional 21. Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan

Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional

22. Rekomendasi Izin Usaha Perusahaan Angkutan

Laut (SIUPL/PELNAS)

3. Ketua : Kepala Bidang Perkeretaapian pada Dinas Perhubungan

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

1. Izin Usaha Prasarana Perkeretaapian Umum

yang jaringan jalurnya melaintasi batas Daerah Kabupaten/Kota;

2. Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum yang jaringan jalurnya melaintasi batas Daerah Kabupaten/Kota;;

3. Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang jaringan jalurnya melaintasi batas Daerah

Kabupaten/Kota; 4. Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang

jaringan jalurnya melaintasi batas Daerah Kabupaten/Kota;

5. Izin Pengadaan atau Pembangunan

Perkeretaapian Khusus yang jaringan jalurnya melaintasi batas Daerah Kabupaten/Kota;

6. Izin Operasi Perkeretaapian Khusus yang jaringan jalurnya melaintasi batas Daerah

Anggota : 1. Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Perkeretaapian pada Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

2. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perkeretaapian pada

Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 3. Kepala Seksi Keselamatan Perkeretaapiaan pada Dinas

Perhubungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 4. Raden Harianti Asri Dewi, ST

NIP. 19900915 201503 2 008

29


Kabupaten/Kota; 7. Rekomendasi Izin Usaha Prasarana

Perkeretaapian Umum yang jaringan jalurnya melaintasi batas Daerah Provinsi;

8. Rekomendasi Izin Pembangunan Prasarana

Perkeretaapian Umum yang jaringan jalurnya melaintasi batas Daerah Provinsi;

9. Rekomendasi Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang jaringan jalurnya

melaintasi batas Daerah Provinsi; 10. Rekomendasi Izin Operasi Sarana

Perkeretaapian Umum yang jaringan jalurnya

melaintasi batas Daerah Provinsi; 11. Rekomendasi Izin Pengadaan atau

Pembangunan Perkeretaapian Khusus yang jaringan jalurnya melaintasi batas Daerah

Provinsi; 12. Rekomendasi Izin Operasi Perkeretaapian

Khusus yang jaringan jalurnya melaintasi

batas Daerah Provinsi

30

J. BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH


1. Ketua : Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

1. Izin Usaha Simpan Pinjam 2. Izin Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang

Pembantu Koperasi Simpan Pinjam/KSPPS

3. Izin Pembukaan Kantor Kas Anggota : 1. Kepala Seksi Badan Hukum dan Organisasi pada Dinas

Koperasi dan Usaha Kecil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa

Barat 2. Ismayanti Ratna Dewi,SE

NIP. 19830418 201503 2 003

31

K. BIDANG PENANAMAN MODAL


1. Katua : Sesuai dengan Sektor/Perangkat Daerah dan Jenis Usahanya 1. Pendaftaran Penanaman Modal a. Baru; b. Alih Status

c. Perubahan (nama perusahaan, NPWP, Alamat Kantor Pusat, Penyertaan Modal

Perseroan) 2. Izin Usaha Penanaman Modal

a. Baru; b. Perubahan; c. Penggabungan

d. Perluasan 3. Pembukaan Kantor Cabang

Anggota : 1. Sesuai dengan Sektor/Perangkat Daerah dan Jenis Usahanya

2. Bidang Pengendalian pada Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat

32

L. BIDANG KEBUDAYAAN


1 Ketua : Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

Izin Membawa Benda Cagar Budaya Ke Luar Provinsi

Anggota : 1. Kepala Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Provinsi

Jawa Barat 2. Kepala Seksi Pelestarian Sejarah, Nilai Budaya, Bahasa

Sastra, dan Aksara Daerah pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

3. Kepala Seksi Kesenian pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

4. Agung Kusnadi, SPd

NIP. 19860823 201503 1 003 5. Rahadian Prasetya, S.Ds

NIP. 19861124 201503 1 004

33

M. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN


1. Ketua : Kepala Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

1. Izin Usaha Perikanan Tangkap (SIUP) untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.


2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 5 GT sampai

dengan 30 GT a. Baru b. Perubahan Pemilik, mesin, dimensi (volume

kapal) c. Perubahan alat tangkap

d. Perpanjangan 3. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Andon

untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT a. Baru

b. Perpanjangan 4. Surat Tanda Keterangan Andon (STKA)


5. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) di Laut dengan Ukuran Palka dan Bobot Kapal 5 sampai dengan 30 GT;

Anggota : 1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelabuhan Perikanan Cilauteureun pada Dinas Kelautan dan Perikanan

Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelabuhan Perikanan

Ciasem pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

3. Kepala Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikan dan Kenelayanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

4. Kepala Seksi Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Jawa

Barat 5. Kepala Seksi Pelabuhan Perikanan pada Dinas Kelautan dan

Perikanan Pemerintah Provinsi Jawa Barat 6. Kepala Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran

UPTD Pelabuhan Perikanan Cilauteureun pada Dinas

Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Jawa Barat 7. Kepala Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha UPTD

Pelabuhan Perikanan Cilauteureun pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

8. Kepala Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran UPTD Pelabuhan Perikanan Ciasem pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

9. Kepala Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha UPTD Pelabuhan Perikanan Ciasem pada Dinas Kelautan dan

Perikanan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

34


10. Rajib Bussalam, S.Pi NIP. 199201262015031003

11. Rudi Hendarsah, SE NIP. 197011722008011002

2. Ketua : Kepala Bidang Pembudidayaan Ikan, Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

1. Izin Usaha Perikanan (IUP) di Bidang

Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota; (usaha perbenihan

ikan; usaha pembesaran ikan; usaha pembenihan dan pembesar ikan)

2. Izin Usaha Perikanan (IUP) di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari

garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan diluar kewenangan

kabupaten/kota (usaha perbenihan ikan; usaha pembesaran ikan; usaha pembenihan dan

pembesar ikan) 3. Izin Kapal Pengangkut Ikan Hidup Hasil

Pembudayaan Ikan ukuran 5 GT sampai dengan

30 GT; 4. Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil

Perikanan lintas daerah kabupaten/kota. 5. Rekomendasi Ekspor/Import Ikan Hidup

(Induk, Benih dan Ikan Hias)

Anggota : 1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan Air Payau

dan Laut Wilayah Selatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan Air Payau

dan Laut Wilayah Utara pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian dan Penerapan Mutu Produk Perikanan pada Dinas Kelautan dan

Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 4. Kepala Seksi Pembudidayaan Ikan pada Dinas Kelautan dan

Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

5. Kepala Seksi Pengolahan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

6. Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

7. Kepala Seksi Pelayanan Teknologi UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Selatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

8. Kepala Seksi Aplikasi Teknologi UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Selatan pada Dinas Kelautan dan

Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

35


9. Kepala Seksi Pelayanan Teknologi UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Selatan pada Dinas Kelautan dan

Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 10. Kepala Seksi Aplikasi Teknologi UPTD Perikanan Air Payau

dan Laut Wilayah Selatan pada Dinas Kelautan dan

Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 11. Kepala Seksi Pengujian UPTD Pengujian dan Penerapan

Mutu Produk Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

12. Kepala Seksi Penerapan Mutu UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Produk Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

13. Suharni, S.St.Pi NIP. 19731210 199403 2 005

14. Rd. Yeni Rahmawati NIP. 198106132014122002

3. Ketua : Kepala Bidang Kelautan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

1. Izin pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi : a. Izin Lokasi Reklamasi dan Izin Pelaksanaan

Reklamasi b. Izin lokasi pemanfaatan perairan pesisir

c. Izin pengelolaan produksi garam d. Izin pengelolaan sumber daya pengairan

pesisir dan perairan pulau-pulau kecil (Biofarmakologi laut, bioteknologi laut, wisata bahari, pemanfaatan air laut selain energi,

pemasangan pipa dan kabel bawah laut, pengangkatan benda muatan kapal

tenggelam)

Anggota : 1. Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah

Daerah Provinsi Jawa Barat 2. Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara

pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

3. Kepala Seksi Pendayagunaan Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau

Kecil Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah

Provinsi Jawa Barat

36


4. Kepala Seksi Konsrvasi dan Keanekaragaman Hayati Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan pada Dinas

Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

5. Kepala Seksi Pendayagunaan Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau

Kecil Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah

Provinsi Jawa Barat 6. Kepala Seksi Konsrvasi dan Keanekaragaman Hayati Cabang

Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

7. Topan Dulfigat Permana, S.St.Pi., MM NIP. 198207212010011002

8. Azizi, S.Pi NIP. 197502112010011006

37

N. BIDANG PARIWISATA


1. Ketua : Kepala Bidang Industri Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Lintas Kabupaten/Kota untuk Usaha Daya Tarik Wisata

2. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Lintas Kabupaten/Kota untuk Usaha Kawasan

Pariwisata 3. Rekomendasi Penyelenggaraan Perjalanan

Ibadah Khusus dan Perjalanan Ibadah Umrah

Anggota : 1. Kepala Seksi Usaha Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

2. Kepala Seksi Industri Kreatif pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

3. Kepala Seksi Pengembangan Kemitraan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Provinsi

Jawa Barat 4. BRM. Puspo Buwono, SE

NIP. 19640929 199303 1 009

6. Widhi Nuryaman 5. NIP. 198404 200901 1 002

38

O. BIDANG PERTANIAN


1. Ketua : Kepala Bidang Produksi Tanaman Hortikultura pada Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

1. Izin Usaha Tanaman Pangan dan Holtikultura Wilayah Provinsi;

Anggota : 1. Kepala Seksi Tanaman Sayuran pada Dinas Tanaman

Pangan dan Holtikultura Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

2. Kepala Seksi Tanamanm Buah pada Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

3. Kepala Seksi Tanaman Hiasa dan Obat pada Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

4. Pejabat Fungsional Umum Tertentu Non Angka Kredit pada Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Pemerintah Daerah

Provinsi Jawa Barat

2. Ketua : Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

1. Rekomendasi sebagai Produsen Benih Tanaman Pangan

2. Rekomendasi sebagai Pengedar Benih Tanaman

Pangan

Anggota : 1. Kepala Seksi Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih

Tanaman Pangan pada Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

2. Iwan Ruswandi, SP NIP. 19650820 199103 1 010

3. Ir. Hardedi, MP NIP. 19650404 199203 1 009

4. Deden Mahmud Margana, SP., MP

NIP. 19630305 198602 1 004 5. Salman Buhturi, SP., MP

NIP. 19680928 200801 1 003

39


6. Iswanto, SP NIP. 19790213 200501 1 002

3. Ketua : Kepala Bidang Produksi Peternakan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

1. Izin Membawa Masuk Bibit Ternak Antar Provinsi/Pulau;

2. Izin Membawa Keluar Bibit Ternak Antar

Provinsi/Pulau 3. Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Benih

dan/atau Bibit Ternak ke dalam Wilayah Negara RI

4. Rekomendasi Persetujuan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak ke luar Wilayah Negara RI

Anggota : 1. Kepala Seksi Perbibitan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

2. Kepala Seksi Pengembangan Usaha pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa

Barat 3. Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Peternakan pada Dinas

Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah

Provinsi Jawa Barat 4. Gilang Christiana, SPt, M.Si

NIP. 19801020 201001 1 003 5. Rudi Dedi Iskandar, SPt

NIP. 19830817 200902 1 005 6. Budi Abdurochman

NIP. 19860507 201001 1 004

7. Ujan Jumara NIP. 19711130 200701 1 008

4. Ketua : Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat

Veteriner pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

1. Izin Distributor Obat Hewan

2. Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di

Provinsi Jawa Barat; 3. Rekomendasi Izin Produsen Obat Hewan 4. Rekomendasi Izin Importir/Eksportir Obat

Hewan 5. Rekomendasi pemasukan karkas, daging

dan/atau Olahannya ke Dalam Wilayah Negara

Anggota : 1. Kepala Seksi Pengamatan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 2. Kepala Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan

pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

40


3. Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah

Provinsi Jawa Barat 4. Drh. Fatia Yusriah Aksa

NIP. 19710810 199702 2 005

5. Drh. Umar Nurzaini Muhrom NIP. 19710302 200501 1 010

6. Drh. Kustini NIP. 19770828 200604 2 008

7. H. Ade Supriatna NIP. 19660309 198603 1 003

8. Rachmat Thohir

NIP. 19731107 201410 1 001 9. Anas Ridwan

NIP. 19630726 198903 1 008

RI; 5. Rekomendasi Importasi/Eksportasi Produk

Hewan Non Pangan 6. Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan

Pengeluaran Ternak Potong ke dalam Wilayah

Negara RI 6. Rekomendasi Pengeluaran/Pemasukan Produk

Hewan Antar Provinsi 7. Rekomendasi Pengeluaran/Pemasukan Ternak

Potong Antar Provinsi 7. Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran

Bahan Baku Pakan Asal Hewan ke dan dari

Wilayah Negara RI 8. Rekomendasi Pendaftaran Pakan Ternak

5. Ketua : Kepala Bidang Pengolahan, Pemasaran, dan Usaha Perkebunan pada Dinas Perkebunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa

Barat

1. Izin Usaha Perkebunan (IUP) Lintas Kabupaten/Kota;

2. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) Perkebunan Lintas Kabupaten/Kota;

3. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B)

Perkebunan Lintas Kabupaten/Kota; 4. Izin Peremajaan Tanaman

5. Perubahan Jenis Tanaman 6. Diversifikasi Usaha

7. Rekomendasi Izin Usaha Perkebunan (IUP) Perkebunan Lintas Provinsi

8. Rekomendasi Izin Usaha Pengolahan Hasil

Perkebunan (IUP-P) 9. Rekomendasi Izin Usaha Budidaya Tanaman

(IUP-B) 10. Rekomendasi Hak Guna Usaha (HGU)

Anggota : 1. Kepala Balai Sertifikasi Dan Pengawasan Mutu Benih

Tanaman Perkebunan pada Dinas Perkebunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

2. Kepala Seksi Panen dan Pengolahan pada Dinas Perkebunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

3. Kepala Seksi Pemasaran dan Promosi pada Dinas Perkebunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

4. Kepala Seksi Bina Usaha pada Dinas Perkebunan

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 5. Nur Endah Diantini, SP

NIP. 19770511 200501 2 012

41


6. Rahmat Hidayat, A.Md NIP. 19830325 201503 1 002

Perkebunan Baru; 11. Rekome ndasi Perpanjangan/ Pembaharuan

Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan

6. Ketua : Kepala Balai Sertifikasi Dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Perkebunan pada Dinas Perkebunan Pemerintah Daerah

Provinsi Jawa Barat

1. Izin Usaha Produksi Benih (IUPB)

Anggota : 1. Kepala Seksi Pengawasan Mutu Benih pada Dinas Perkebunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

2. Kepala Seksi Sertifikasi Benih pada Dinas Perkebunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

3. Yayat Rohdiyat, SP

NIP. 19620515 199303 1 003 4. Ir. Wawan

NIP. 19630426 200701 1 001 5. Beny Badruzaman, SP

NIP. 19790503 200501 1 009 6. Iwan Nirwana Bagianto, SP

NIP. 19730315 200801 1 002

7. Ade Hidayat, SP NIP. 19710126 200701 1 010

8. Hidayat NIP. 19700409 200701 1 012

9. Nana Rudiana NIP. 19690912 200901 1 001

42

P. BIDANG KEHUTANAN


1. Ketua : Kepala Bidang Pemolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

1. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dengan Luasan Paling Banyak 5 ha untuk Pembangunan Fasilitas Umum, dan Kegiatan

yang Bersifat Non Komersil; a. Baru

b. Perpanjangan 2. Rekomendasi Penunjukan Kawasan Hutan

Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru;

3. Rekomendasi pengelolaan Kawasan hutan

dengan tujuan khusus untuk masyarakat adat, penelitian, pengembangan, pendidikan, dan

pelatihan kehutanan, lembaga sosial dan keagamaan untuk skala provinsi;

4. Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan; 5. Rekomendasi Tukar Menukar Kawasan Hutan; 6. Rekomendasi Calon Lahan Pengganti

Anggota : 1. Acep Hamdan Nugraha, S.Hut., MP NIP. 19740224 200003 1 002

2. Bekti Nurrohman, S.Hut NIP. 19750924 199603 1 003

3. Ayi Heryana, BSc.F NIP. 19611206 199103 1 001

4. Nur Intan Fitriani, S.Hut., M.AP NIP. 19630915 199203 2 009

5. Gin Gin Ginanjar Wirdawan, STP

NIP. 19780508 199703 1 001 6. Yatna Permana, S.Hut., M.Si

NIP. 19750104 200212 1 005 7. Muhamad Saladin, S.Hut

NIP. 19741019 200901 1 001 8. R. Agus Hadimartono

NIP. 19600617 198602 1 004

9. Musthofa NIP. 19640504 198703 1 001

10. Agung Lukman, S.Hut NIP. 19850901 200902 1 001

11. Andri Iriawan, S.Hut NIP. 19790718 201001 1 011

12. Neng Eli Krisna, S.Hut

NIP. 19710211 201412 2 001 13. Ervan Juliandri

NIP. 19750705 200701 1 004

43


14. Unsur dari Cabang Dinas Kehutanan Wilayah I s.d IX

2. Ketua : Kepala Bidang Bina Usaha dan Pemberdyaan Masyarakat pada

Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

1. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu

(IUIPHHK) a. Kapasitas Produksi sampai dengan 2.000 m3

per tahun

b. Kapasitas Produksi diatas 2.000 sampai dengan kurang dari 6.000 m3 per tahun

c. Pemindahan lokasi dengan kapasitas produksi sampai dengan kurang dari 6.000

m3 per tahun dalam satu kecamatan, antar kecamatan dalam satu wilayah Kabupaten/Kota dan antar Kabupaten/Kota

dalam satu wilayah Provinsi d. Perluasan dengan Total Kapasitas Produksi

sampai dengan kurang dari 6.000 m3 per tahun

e. Pencabutan izin IUIPHHK atas permintaan sendiri

2. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan

Kayu (IUIPHHBK) skala kecil, skala menengah dan skala besar;

a. Baru b. Pemindahan lokasi dalam satu kecamatan,

antar kecamatan dalam satu wilayah Kabupaten/Kota dan antar Kabupaten/Kota dalam satu wilayah Provinsi

c. Perluasan 3. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu;


Anggota : 1. Dadang Wandara, SP

NIP. 19681003 199403 1 006 2. Hj. Suhaenih, BSc.F., MM

NIP. 19620419 199203 2 001 3. Supriyanto, A.Md., S.Sos

NIP. 19610106 198903 1 005 4. Dedi Sudadi, S.Hut., MM

NIP. 19780306 199703 1 002

5. Andi Rusandi, S.Hut., MM NIP. 19750605 199603 1 002

6. Rizki Mayani Dewi, SP NIP. 19681128 199803 2 003

7. Idah, SH NIP. 19620731 198603 2 005

8. Endang Rusli, S.Hut., MM

NIP. 19650503 199203 1 009 9. Hasto Pitoyo, SH

NIP. 19650116 199210 1 001 10. Arie Kusnawa, S.Hut

NIP. 19810201 201101 1 001 11. Lely Siti Awqaliah, S.Sos

NIP. 19691116 200701 2 007

12. Dani Ramdani, A.Md NIP. 19711027 201001 1 002

44


4. Penetapan Tempat Penampung Terdaftar Kayu Olahan/Kayu Bulat


3. Ketua : Kepala Bidang Perlindungan dan Koservasi Sumber Daya Alam

Hayati pada Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

1. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Untuk

Kegiatan Pemeliharaan Jenis Tumbuhan dan/atau satwa liar

2. Izin Pengusahaan Wisata Alam; 3. Izin Pemanfaatan Jasa Air

4. Izin Pemanfaatan Jasa Aliran Air 5. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Wisata Alam pada Hutan Produksi dan Hutan

Lindung;

Anggota : 1. Kepala UPTD Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda

2. Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan pada UPTD Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda

3. Sugeng Siswanto, S.Hut.

NIP. 19640430 199803 1 001 4. Dedi Hidayat, BSc.F

19630801 199003 1 008 5. Heni Widayani, S.Hut, MM.

NIP. 19620419 199003 2 003 6. Yudi Kurniawan, S.Hut, MM.

NIP. 19760601 200312 1 003

7. Teteng Johari, S.Hut. NIP. 19670706 198903 1 012

8. Ruswandy P. Kelana, S.Hut, MM. NIP. 19811026 200901 1 001

9. Rohman Indra NIP. 19701104 199303 1 002

10. Slamet Riyanto, S.Hut.

NIP. 19801109 201503 1 002

45

Q. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL


1. Ketua : Kepala Bidang Air Tanah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

1. Izin Pengeboran Air Tanah dalam Daerah Provinsi a. Sumur Eksplorasi

b. Sumur Imbuhan c. Sumur Pantau

2. Izin Pelaksana Pengeboran Air Tanah a. Baru

b. Perpanjangan

Anggota : 1. Aep Saepul Bahri, ST NIP. 197710232005011007

2. Aan Kurniati, S.IP NIP. 19680310 200604 2 008

3. Rita Susana, SE.,Map NIP. 19760204200901 2001

4. Latip Hanapi, S.ST NIP. 197802122007011010

5. Riskanita Ikhsan Putri, ST

NIP. 19861216 201101 2 003 6. Ishadi Citra Kusnanto, S.Si

NIP. 198509192011011006 7. Elis Maryani, A. Md

NIP. 19830504 201410 2 002 8. Yanti Gustina

NIP. 198508012014112001

9. Wigena Marsono NIP. 1979032420141001

10. Qori Angga Sukma NIP. 1986 1214 201410 1 002

2. Ketua : Kepala Bidang Pertambangan pada Dinas Energi dan Sumber

Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

1. Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Mineral Bukan Logam dan Batuan; 2. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi

Produksi Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian;

a. Baru

Anggota : 1. Inspektur Tambang 2. Arif Sahendro, ST

NIP. 196312141998031003

46


3. Reni Pamara, ST NIP. 197006292005012004

4. Tati Sumiati, SE NIP. 19620951983032011

5. Christian Hadinata D., ST., MT

NIP. 197803132005011012 6. Misiharti, BE

NIP. 196310311993032001 7. Wahid Winarto, ST., M.AP

NIP. 197305192008011001 8. Pipin Herdini, ST

NIP. 197509082006042008

9. Rachman Ganjar G., SE NIP. 196702152007011001

10. Saeful Ali Anwar, ST NIP. 197204232014121003

11. Nurwanto Wahyu Adhi P., ST NIP. 198610232015031002

b. Perubahan Saham Direksi dan Komisaris c. Perpanjangan

3. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan Mineral dan Batubara

4. Izin Penjualan (Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan)

5. Izin Sementara 6. Izin Pertambangan Rakyat

7. Project Area

3 Ketua : Kepala Bidang Energi pada Dinas Energi dan Sumber Daya

Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

1. Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas

Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;

2. Izin usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas

penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun;

3. Surat Keterangan Terdaftar usaha jasa

penunjang (energi baru & terbarukan) yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah

Provinsi

Anggota : 1. Kepala Cabang Dinas Wilayah I s.d VII pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa

Barat 2. Iman Budiman, ST., M.AP

NIP. 197210192003121004

3. Euis Puspita, ST NIP. 197001182006042006

4. Bambang Gunawan NIP. 198202172010011004

47


4. Ketua : Kepala Bidang Ketenagalistrikan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

1. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) untuk Kepentingan Umum dalam Daerah

Provinsi; a. Baru; b. Perpanjangan

2. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) Sementara untuk Kepentingan Umum dalam

Daerah Provinsi 3. Rekomendasi Penetapan Wilayah Usaha

Penyediaan Tenaga Listrik untuk Badan Usaha yang Wilayah Usahanya di Dalam Daerah Provinsi;

Anggota : 1. Ir. Lusy Nursianty, MT

NIP. 197403022006042007 2. Lilis Hendarsih, SE

NIP. 196412051985032006

3. Yopi Supradja, ST., M.AP NIP. 197412032009011001

4. Mahmud Al Faiz, S.Si NIP.198207312011011003

5. Rully Umbara Sintana, S.ST NIP. 198310272009011005

6. Dimas Aditya Philipinanto, ST

NIP. 198805112011011003 7. Ratri Adhilestari, ST

NIP.199009222015032007 8. Novianti Effendi, S.Si

NIP. 197711292014112001

5. Ketua : Kepala Cabang Dinas Wilayah I Cianjur pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

1. Izin Pengeboran Air Tanah dalam Daerah Provinsi

a. Sumur Produksi 2. Izin Pengusahaan/ Pemakaian Air Tanah dalam

Daerah Provinsi untuk Sumur Pantek/Gali a. Baru b. Eksisting (GN-PSDA)

c. Eksisting (hasil penertiban) d. Habis Masa Berlaku

e. Perpanjangan 3. Izin Pengusahaan/Pemakaian Air Tanah dalam

Anggota : 1. Kepala Seksi Pertambangan dan Air Tanah Cabang Dinas

Wilayah I Cianjur pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

2. Kepala Seksi Energi dan Ketenagalistriakan Cabang Dinas Wilayah I Cianjur pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

3. Inspektur Tambang 4. Herman Gunawan

NIP. 19710310 200701 1 006

48


5. Mansurodin, S.IP NIP. 19700810 200701 1 016

6. Deni Daryanto, SH/ NIP. 19751109 200801 1 003

7. Hendar Awaludin/

NIP. 19731123 201001 1 001 8. Uus Kusnendar/

NIP. 19711010 200801 1 004 9. Ciptadi Kurniawan/

NIP. 19620117 200801 1 001 10. Endang Rusmawan

NIP. 196103102007011003

11. Edin Komarudin NIP. 197309062007011003

12. Pipin Noviadin NIP. 198011132008011002

13. Saepurahman NIP. 196509051994031007

Daerah Provinsi untuk Sumur Bor a. Peningkatan Status

b. Eksisting (GN-PSDA) c. Eksisting (Hasil Penertiban) d. Habis Masa Berlaku

e. Perpanjangan 8. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi;

a. Baru; b. Perpanjangan (untuk mineral logam dan

batubara dan mineral bukan logam jenis tertentu (batu gamping untuk industri, intan dan batu mulia))

9. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;

a. Baru b. Perubahan

c. Perubahan Saham, Direksi, Komisaris untuk Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral atau Batubara

d. Perpanjangan 10. Izin Usaha Jasa Pertambangan yang kegiatan

usahanya dalam 1 (satu) daerah Provinsi; a. Baru

b. Perpanjagan 11. Tanda Registrasi untuk Jasa Usaha

Pertambangan Non Inti

12. Izin Operasi (IO) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri dengan

kapasitas di atas 200 kVA yang Fasilitas Instalasinya Dalam Daerah Provinsi;

a. Baru

6. Ketua : Kepala Cabang Dinas Wilayah II Bogor pada Dinas Energi dan

Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

Anggota : 1. Kepala Seksi Pertambangan dan Air Tanah Cabang Dinas Wilayah II Bogor pada Dinas Energi dan Sumber Daya

Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 2. Kepala Seksi Energi dan Ketenagalistriakan Cabang Dinas

Wilayah II Bogor pada Dinas Energi dan Sumber Daya

Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 3. Inspektur Tambang

4. Heriman Sutisna, SE NIP. 19760307 200801 1002

49


5. Wawan Setiawan NIP. 19710626 200701 1 007

6. Ruslan NIP. 19790121 200801 1 004

7. Agus Achdianto, SE

NIP. 196704232007101010 8. R. Yudha Katamsi Yuswanto, ST

NIP. 197106222014111001 9. Widya Fitrianti Nur Rufaida, ST

NIP. 199005022015032007 10. Nana Supriatna

NIP. 197707172008011001

11. Nandang Rohadi NIP. 196506222007011001

b. Perpanjangan 13. Surat Keterangan Terdaftar Usaha Penyediaan

Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri Dengan Kapasitas Di atas 25 kVA Sampai Dengan 200 kVA Yang Fasilitas Instalasinya

Dalam Daerah Provinsi; a. Baru;

b. Perpanjangan 14. Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik

untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika pada Jaringan Milik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga

Listrik atau Izin Operasi yang Ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi;


15. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha Dalam Negeri (Saham Dimiliki oleh Penanam Modal dalam Negeri)


7. Ketua : Kepala Cabang Dinas Wilayah III Purwakarta pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa

Barat


Wilayah III Purwakarta pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

2. Kepala Seksi Energi dan Ketenagalistrikan Cabang Dinas Wilayah III Purwakarta pada Dinas Energi dan Sumber Daya

Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 3. Inspektur Tambang 4. Yudi Irawan, ST

NIP. 196810012003121003 5. Nia Kurnia, S.Sos

NIP. 197407152007011012 6. Wini Laela Sulastri, ST

NIP.198701242009122001

50


7. Andi Nurdin Rohaedi, SE NIP.197409302007011008

8. Dinna Fitriana, ST NIP. 198107242015022001

9. Sutisna, SE

NIP. 197105172007011007 10. Erwan, A.Md

NIP. 197409222008011002 11. Acep Kusmayadi, SIP

NIP. 197510092007011004

12. Diding Supriatna

NIP. 197209162014121001 13. Asep Setiawan

NIP. 197808082007011011 14. Riyanto

NIP. 197708092009011003 15. Ina Lisnawati

NIP. 198208232009012002

16. Jaja Miharja NIP. 196504032007011007

17. Agus Wawan NIP. 197011042004011001

8. Ketua : Kepala Cabang Dinas Wilayah IV Bandung pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat


Wilayah IV Bandung pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

51


2. Kepala Seksi Energi dan Ketenagalistrikan Cabang Dinas Wilayah IV Bandung pada Dinas Energi dan Sumber Daya

Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 3. Inspektur Tambang 4. Budianto

NIP.196412041989031003 5. Miftahudin, S.Ag

NIP. 196606072014101001 6. Aan Kusnandar, S.AN

NIP.197707242008011004 7. Ardi Ariandi, A.Md

NIP. 198206162009021002

8. Ruhiat NIP. 196810092007011005

9. Asep Sahidin NIP. 196704042007011011

10. Danni Sundara, SE NIP. 198009292009011001

11. Deni Murtiadi

NIP. 198112032010011002 12. Saeful Hidayat

NIP. 197903052014111001 13. Oong Dermawan, ST., MT/

NIP. 196712291997031006 14. Dede Cahyadi, S.Sos/

NIP. 197209052007011013

15. Tedy Gelar Purnama, SE NIP. 197110141998031004

16. Nanang Kusmana, S.Sos NIP. 196512061998022002

52


17. Sri Budiarti NIP. 197503012008011005

18. Subagiono,SE NIP. 197610132014111001

19. Risris Dadang Ruismawan

NIP. 196803151994031008

9. Ketua : Kepala Cabang Dinas Wilayah V Sumedang pada Dinas Energi

dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

Anggota : 1. Kepala Seksi Pertambangan dan Air Tanah Cabang Dinas Wilayah V Sumedang pada Dinas Energi dan Sumber Daya

Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 2. Kepala Seksi Energi dan Ketenagalistrikan Cabang Dinas

Wilayah V Sumedang pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

3. Inspektur Tambang 4. Eddi Supriadi, S.Sos

NIP. 196911222007011007

5. Yoga Mulyana, A.Md NIP. 197509282009011001

6. Fery Junaedi NIP. 197901062010011003

7. Uum Umsiah, SE., MAP NIP. 197207141997032002

8. Acep Hartaji, ST

NIP. 197008232004011001 9. Irwan Setiawan, ST

NIP. 197802032009011004 10. Muchamad Adji Jani

NIP. 196604081992031007

53


11. Dahim, S.Sos NIP. 196305041987081001

12. Saeful Bahri, S.IP NIP. 196612072007011006

13. Rizki Purwiadi

NIP. 197309102007011007 14. Tatang Suparya

NIP. 196507212007011008

10. Ketua : Kepala Cabang Dinas Wilayah VI Tasikmalaya pada Dinas

Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

Anggota : 1. Kepala Seksi Pertambangan dan Air Tanah Cabang Dinas Wilayah VI Tasikmalaya pada Dinas Energi dan Sumber

Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 2. Kepala Seksi Energi dan Ketenagalistrikan Cabang Dinas

Wilayah VI Tasikmalaya pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

3. Inspektur Tambang

4. Ir. Rahmat Hidayat NIP. 196505271998031001

5. Ahmad Hidayat, ST NIP.196911062001121003

6. Budhy Kurniawan, ST NIP. 197203192005011007

7. Agus Dwi Ananto, ST

NIP. 197108022006041012 8. Wawan Gunawan, ST

NIP. 196805032006041013 9. Rustandi, SH

NIP. 197310132007011007

54


10. Djuhana D. Hartono, S.IP NIP. 1971074232007011007

11. Yaya NIP. 197307052007011008

12. Adriana Setiawan ST

NIP. 198304032011011003 13. Kardaya, S.IP

NIP. 196703302007011003 14. Dadi Sugandara, ST

NIP. 197701072011011001 15. Sandra Garnantara

NIP. 197511122009011002

16. Ahyar Ruhyana NIP. 198109062010011008

17. Andri Subangun NIP. 198912092010011002

18. Mujamil NIP. 197309012007011004

11. Ketua : Kepala Cabang Dinas Wilayah VII Cirebon pada Dinas Energi

dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat


Wilayah VII Cirebon pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

2. Kepala Seksi Energi dan Ketenagalistrikan Cabang Dinas

Wilayah VII Cirebon pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

3. Inspektur Tambang 4. Arip Budiman, SE., ST., M.Si

NIP. 198207122009011005

55


5. Heru Prabowo, ST NIP. 198208212011011002

6. Deni Kunrat Budiana NIP. 196604142007011007

7. Abdul Latif

NIP. 197004142008011005 8. Hidayat

NIP. 197809012014121002 9. Sutikno, SH

NIP. 196107042007011002 10. Dani Satya Lasmana

NIP. 198305172010011001

11. Ahmad Rizal NIP. 197603212007011008

12. Maman Nurjaman NIP. 197301222007011003

56

R. BIDANG PERDAGANGAN


1. Ketua : Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

1. Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP B2) Pengecer Terdaftar;

2. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman

Beralkohol (SIUP) MB Toko Bebas Bea sebagai pengecer

3. Rekomendasi Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP B2) Distributor

Terdaftar (DT); 4. Rekomendasi Surat Izin Usaha Perdagangan

Minuman Beralkohol (SIUP MB) Distributor;

Anggota : 1. Kepala Seksi Bina Usaha dan Sarana Perdagangan pada

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

2. Kepala Seksi Barang Pokok dan Barang Penting pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi

Jawa Barat 3. Kepala Seksi Promosi dan Kerjasama pada Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi

Jawa Barat 4. Jamaludin

NIP. 19600810 198202 1 008 5. Mochamad Yusana

NIP. 19710517 200701 1 006

57

S. BIDANG PERINDUSTRIAN


1. Ketua : Kepala Bidang Industri Agro, Kimia, Tekstil, dan Aneka pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

1. Izin Usaha Industri (IUI) Besar a. Baru b. Perluasan

2. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) yang lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam

1 (satu) Provinsi a. Baru

b. Perluasan

Anggota : 1. Kepala Seksi Pengembangan IndustriAgro, Kimia, Tekstil dan

Aneka pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

2. Kepala Seksi Sumber Daya dan Sarana Prasarana Industri Agro, Kimia, Tekstil, dan Aneka pada Dinas Perindustrian

dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 3. Kepala Seksi Pemberdayaan Industri Agro, Kimia, Tekstil,

dan Aneka pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 4. Asep Safurohman

NIP. 19750515 201412 1 003 5. Fitra Maulida, S.H.Int

NIP. 19901130 201503 2 002 6. Titin Mariana, S.St

NIP. 19850502 201503 2 003

2. Ketua : Kepala Bidang Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

1. Izin Usaha Industri (IUI) Besar a. Baru

b. Perluasan 2. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) yang

lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam

1 (satu) Provinsi a. Izin Prinsip

b. Baru c. Perluasan

Anggota : 1. Kepala Seksi Pengembangan Industri Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

58


2. Kepala Seksi Sumber Daya dan Sarana Prasarana Industri Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika

pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

3. Kepala Seksi Pemberdayaan Industri Logam, Mesin, Alat

Transportasi, dan Elektronika pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

4. Dony Rachfian, ST., MM NIP. 19810129 200801 1 007

5. Hadi Mulyono, SE NIP. 19631130 199303 1 003

6. Syaharudin Idris, S.IP

NIP. 19870429 201503 1 003 7. Barry Baskoro, SE

NIP. 19850203 201503 1 002

GUBERNUR JAWA BARAT

AHMAD HERYAWAN

keputusan gubernur jawa barat tentangdpmptsp.jabarprov.go.id/web/application/modules/arsip/...8, dan...

Documents